Papua, Sepakbola dan Rasialisme: Upaya Interuptif Revolusioner

Dalam Black Skins, White Masks, Frantz Fanon menulis bahwa seorang kulit hitam tidak memiliki resistensi yang ontologis menurut pandangan seorang kulit putih. Hal ini tidak lepas dari sifat “ontologi” ala kulit putih yang menganggap bahwa kulit hitam tidak mengerti apapun tentang dirinya. Implikasinya adalah, seorang kulit hitam akan berupaya membuktikan dirinya pantas di hadapan kulit putih. Misalnya, dengan menggunakan sepak bola.

Persatuan Sepak Bola Jayapura (Persipura) adalah contohnya.

Klub sepak bola yang diyakini berdiri secara resmi pada 1963, dalam beberapa tahun terakhir menjadi simbol budaya bagi orang-orang Melanesia di Papua. Persis seperti apa yang diterangkan Fanon di atas. Mengusung identitas sebagai Melanesia adalah aspek penting yang secara implisit hadir tiap kali Persipura bertanding. Sebagai simbol, Persipura telah bertransformasi menjadi penanda terhadap sebuah definisi yang hampir asing di telinga keturunan Melayu berkulit coklat di mayoritas Indonesia. Sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok etnis tertentu di Pasifik Selatan, yang berbeda -namun anehnya sulit dipahami- dari orang-orang Polinesia dan Mikronesia.

Melanesia secara harafiah berarti “pulau orang-orang berkulit hitam”. Mengacu secara geografis kepada sub regional Oceania yang wilayahnya membentang dari sisi barat Samudera Pasifik sampai Laut Arafuru, hingga ke bagian utara dan timur laut benua Australia. Jules Dumont d’Urville pertama kali menggunakan istilah ini pada tahun 1832. Tapi klasifikasinya kini dianggap tidak akurat karena mengabaikan keragaman budaya, bahasa, sosial, dan genetik yang begitu luas di daerah itu.

Penduduk asli pulau-pulau Melanesia diyakini merupakan nenek moyang dari orang-orang di pulau Papua. Mereka diduga pertama kali mendiami Guinea Baru, yang sekarang terbagi antara Papua Nugini yang merdeka, dengan Papua Barat yang berada di bawah kendali Indonesia. Mereka kemudian perlahan bermigrasi secara perlahan mencapai pulau-pulau Melanesia lain sekitar 35.000 tahun lampau. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nenek moyang orang-orang Melanesia bahkan saat itu telah mendiami hingga seperti Kepulauan Solomon, dan bahkan, lebih jauh lagi.

Sekitar empat ribu tahun yang lalu, orang-orang Austronesia datang dan menjalin hubungan dengan Melanesia di sepanjang pantai utara Nugini. Periode panjang interaksi yang di kemudian hari menghasilkan banyak perubahan yang kompleks dalam genetika, bahasa, dan budaya.

Fakta lain yang menguatkan klaim tersebut adalah sebuah studi yang diterbitkan oleh Temple University, AS di tahun 2008. Laporan berjudul The Genetic Structure of Pacific Islanders menemukan bahwa Polinesia dan Mikronesia hanya memiliki sedikit hubungan genetik dengan Melanesia. Bahkan, ditemukan keragaman yang signifikan antara kelompok yang hidup di pulau-pulau Melanesia. Sebagai region, etnis dan unit budaya, Melanesia berbagi ikatan yang sama berdasarkan identitas dan konsensus yang dikembangkan sebagai kritik terhadap kontrol dari kelompok-kelompok non-Melanesia.

Dalam konteks lapangan politik, ekspresi ini dikenal dengan nama: Pan-Melanesia.

Dan sepak bola, memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat indera identitas ke-Melanesia-an tersebut di seantero tanah Papua. Permainan ini dan kehadiran entitas seperti Persipura mampu menyediakan ruang bagi orang-orang Papua untuk mengekspresikan protes dalam formasi yang berbeda tanpa harus kehilangan esensi. Melalui anak-anak Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berdemonstrasi dengan kostum hitam-merah Persipura,ekspresi ke-Melanesia-an Papua menjadi begitu nyata dan populis. Ia menjadi kanal alternatif setelah pembungkaman demonstrasi, sensor media dan gelombang kekerasan yang tampaknya belum akan berakhir.

Persipura dan sepak bola adalah evolusi dan respon Papua atas represi yang mereka alami. Menggenapi nubuat Fanon yang mengatakan bahwa keterasingan rasial yang dialami satu kelompok adalah tujuan sebenarnya dari hubungan sosial.

Melalui Persipura dan sepak bola, Papua sedang menggugat narasi Indonesia mengenai “kesetaraan”, “keadilan” dan “segregasi ras” yang berlangsung hingga hari ini. Bahwa ada kelompok sosial yang lebih baik dari yang lain hanya karena didasarkan pada terang-gelapnya warna kulit seseorang. Idealisme-idealisme yang merefleksikan masyarakat yang timpang karena dihuni oleh individu-invidu yang bermasalah.

Kemenangan Persipura di setiap pertandingan dan gelar yang diraih dalam kompetisi, adalah perayaan terang-terangan dan kritik terhadap masyarakat yang rasialistik. Kemenangan atas mereka yang mengasosiasikan ke-hitam-an warna kulit dengan keterbelakangan dan primitifisme. Kemenangan untuk dapat dengan sempurna mengatakan: Aku Papua, Aku Melanesia.

Dengan sepak bola, anak-anak Melanesia sedang mengkonfrontasikan kondisi-kondisi material yang menjadi prasyarat tumbuh kembangnya rasialisme di Indonesia. Sekaligus melucuti kebohongan publik bahwa tidak ada relasi antar ras yang timpang di negeri ini. Menohok pengingkaran bagaimana perbedaan antara seorang “ekspatriat” dan Papua di hadapan Indonesia. Menjadi ajang pembuktian empiris bagaimana supremasi warna kulit telah menjadi norma.

Rasialisme adalah refleksi modern dari masa perbudakan. Dan di Papua, Persipura menjadi simbol dari gelombang inisiatif untuk memutus siklus tersebut. Melalui sepak bola, orang asli Papua sedang berupaya menegasikan struktur dan basis penyokong rasialisme terhadap identitas mereka sebagai Melanesia. Sekaligus di saat yang bersamaan, menawarkan bentuk relasi rasial baru sebagai yang mutual, yang emansipatif dan yang revolusioner.

Seperti Fanon yang berpendapat bahwa perjuangan menentang rasialisme adalah agenda revolusioner yang mendesak, interupsi populis melalui sepak bola seperti yang dilakukan oleh Papua adalah satu di antara sekian inisiatif untuk membuka front pertempuran lebih luas terhadap wabah rasialisme yang bercokol di nusantara. Tujuannya, tidak semata untuk melepaskan Melanesia dari belenggu cara pandang yang picik, tapi juga dari mahkota duri rasistik yang membebani isi kepala mereka yang bukan Papua. Bahwa korban dari segregasi berdasarkan ras, tidak hanya mereka yang diasosiasikan sebagai budak atau kelas kedua, tapi juga kita yang merasa sebagai tua dan yang terutama. Pembebasan semuanya, adalah pintu masuk untuk pembebasan umat manusia yang lebih luas.

 

Tulisan ini pertama kali tayang di Football Tribe

Gol Yang Dicetak Boaz

GOL.

Eksekusi penalti sukses. Indonesia unggul 2-1. Lalu Boaz Salossa berlari ke arah tribun di mana presiden Jokowi duduk. Dengan gaya mirip Balotelli, ia membuka seragam dan memamerkan kaos bertuliskan ‘Free West Papua!’.

Saat itu, kamera-kamera utama berebutan mencari sorot paling strategis. Lalu di layar besar di dalam stadion, adegan kaos terangkat itu diputar berulang kali. Dengan gerak lambat. Orang-orang menatap tidak percaya. Penonton di stadion, di kafe-kafe dan di rumah terhenyak dan kehilangan kata-kata. Komentator spekulan yang dibayar mahal oleh tivi cuma bisa menelan ludah. Setiap orang Indonesia yang menonton kemudian mengalami terapi kejut level paripurna. Antara percaya dan bermimpi. Di batas yakin dan ketidakmungkinan yang terlalu dominan.

Kemudian di barisan penonton, tampak satu dua orang mengibarkan Bintang Kejora.

Di samping Jokowi, para pejabat negara saling berbisik dengan gusar. Radio telekomunikasi polisi sibuk dengan lalu lintas perintah. Di pintu keluar stadion, beberapa tentara langsung berjaga. Lengkap dengan senapan. Petugas water canon langsung siap di balik kemudi. Mesin dipanaskan. Barracuda merapat dan polisi anti huru-hara segera apel singkat. Perangkat perang dikenakan. Penutup kepala, pentungan, jaket tebal dan sepatu lars.

Tito Karnavian, mantan Kapolda Papua bertangan besi, segera memberi perintah. Semua yang cukup waras pasti tahu bahwa situasi sedang tegang.

Wasit meniup peluit. Vietnam kalah selisih satu gol. Masih ada harapan ke final meski nanti di Hanoi menang tipis. Nguyen Van Quet berhasil menabung satu gol tandang. Penonton bubar dengan perlahan. Tiap orang tampak hati-hati.

Usai pertandingan, para jurnalis mengerubungi Alfred Riedl. Semua penasaran. Pertanyaan datang bergelombang, seperti Laut Aru di bulan Desember.

Boaz, yang malam itu diberi kehormatan sebagai kapten tim nasional juga dikejar untuk wawancara singkat. Tapi, laki-laki asal Sorong ini bergegas ke ruang ganti. Seperti para leluhurnya, para pemburu ikan di danau Ayamaru, ia menutup mulut. Berselibat dengan kebisuan. Sementara di belakangnya, Andik Vermansyah bergegas dengan langkah. Susul menyusul Kurnia Meiga, Hansamu Yama, Bayu Pradana, Rizky Pora dan Stevano Lilipaly. Semuanya menunduk dan tidak ada yang merespon pertanyaan media. Para waraney sepakbola ini seolah bersepakat menjalani senyap, seperti para pemburu babi hutan di belantara Borneo, Andalas, Celebes dan Niugini.

Di tempat-tempat nobar, desas desus muntah seperti seorang pemuda putus cinta yang kelebihan menenggak Sopi. Semua merasa tahu jawaban paling tepat. Tiap-tiap mulut merasa mengerti alasan Boaz melakukan hal paling mengejutkan dalam sepakbola Indonesia.

Besoknya, mulai dari koran, situs berita online, televisi, radio hingga acara gosip akan belepotan berlomba memberitakan peristiwa ini dari beragam sudut. Mulai dari yang masuk akal hingga basa basi konspirasi yang cuma bisa dimengerti hama wereng dan celeng.

Namun, sayang semua itu cuma andai-andai saya seorang.

Sebabnya, saat menyaksikan Boaz berlari merayakan gol dengan senyum lebar khas Melanesia, ingatan saya melayang kembali pada peristiwa beberapa hari lalu. Tanggal 1 Desember, di berbagai kota, sejumlah orang melakukan demonstrasi. Sebagian dari mereka ditangkap. Pawai damai dianggap berbahaya bagi NKRI.

Di Jakarta, di hari tersebut para pemberani dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membuktikan mereka tidak jera. Tahun lalu, 306 partisan mereka ditangkap ketika melakukan unjuk rasa. Tapi kini, mereka kembali dengan keberanian berlipat. Solidaritas setara mereka dapatkan dari saudara-saudara Melayu yang menamakan diri Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua). Beberapa tempat, serempak, bergerak. Seperti ikan herring yang bergerak dengan kecerdasan swarm. Berputar, berkelit dan berselancar di pusaran arus.

Di banyak tempat, terutama di kota-kota di Papua, aksi ini berakhir anti-klimaks. Seluruh peserta di Batavia memutuskan untuk diboyong ke kantor polisi ramai-ramai setelah 4 orang terlebih dahulu ditangkap. Sedangkan belasan lain ditangkap di Yogyakarta.

Seorang kawan mengunggah gambar di media sosial. Memamerkan momen bagaimana meriam air ditembakkan ke arah anak-anak muda Papua yang sedang melatih keberanian menjadi manusia merdeka. Alih-alih terprovokasi, anak-anak Papua ini justru menari seperti Cendrawasih sedang bahagia. Kaki-kaki mereka melompat berirama mengiringi keberanian luar biasa yang membuat polisi gemetar.

Sepasang kaki dari tiap mereka adalah kaki yang sama dengan yang digunakan Boaz untuk berlari menggiring bola dan mencetak gol kemenangan. Tulang-tulang kaki anak Papua.

Yang ditempa bukit-bukit menawan. Kecantikan perawan yang mengundang para penyamun datang, menggagahinya hingga hamil emas. Perutnya dibelah, dilubangi dengan kasar, setelah pohon-pohon Merbau terbaik disingkirkan. Yang digadaikan terlebih dahulu kepada Freeport bahkan ketika Papua belum sah sebagai pengantin Indonesia.

Otot betis anak-anak Papua adalah prasasti bergenerasi bagaimana sagu menjaga hidup selalu rendah hati. Hutan sagu tanda mata dari leluhur kini terancam punah karena perkebunan sawit merajalela, permintaan bubur kertas dan kayu olahan menyetir penguasa, sementara mereka diajari makan beras. Pohon-pohon sagu yang menjadi jembatan dengan para leluhur dan masa lalu dirobohkan untuk jalur kereta dan jalan raya.

Songsong masa depan dan jangan menoleh ke belakang. Begitu cara Jakarta mendikte Papua.

Cara Boaz mengatur irama nafas adalah refleksi bagaimana orang Ayamaru, seperti suku-suku lain di Nuigini, menjaga rima agar tak salah langkah. Bagaimana dahulu leluhur mereka berlari dengan kaki telanjang di hutan belantara. Mengejar rusa, kangguru dan babi hutan sembari menggotong kebijaksanaan soal cara menjaga titipan hutan. Titipan Tuhan.

Dua bola mata yang menatap tajam ke arah gawang sebelum menendang, dengan mudah dapat mengingatkan kita dengan burung-burung liar Papua di rimbun pohon. Yang kini satu-satu tumbang dan jadi bahan seludupan. Sebagian lain diburu sebagai hiasan. Menempel di tembok-tembok.

Gol yang dicetak Boaz adalah gol di bulan Desember. Di antara perayaan 55 tahun kemerdekaan yang terlarang dan anak-anak Paniai yang tumbang di ujung senapan. Gol yang dicetak Boaz membantu satu kaki timnas berada di final. Sementara handai taulannya di Papua ditangkap, dipukuli, dipenjara bahkan dibunuh hanya karena ingin merdeka. Gol yang dicetak Boaz adalah gol penentu kemenangan. Memberikan Indonesia kebanggaan setelah hampir setengah abad mengencingi Papua. Gol yang dicetak Boaz adalah keriangan dari Sabang sampai Ternate. Karena dari Misool sampai Merauke, orang Papua sedang berjuang agar tidak punah sebelum merdeka.

Sembilan puluh menit usai.

Wajah murung Nguyen Manh Tran yang menyesal gagal memblok pinalti, stadium yang bergemuruh bahagia, penonton di rumah yang sumringah, Jokowi yang merasa kedatangannya tak sia-sia, dan para komentator yang paling paham segalanya. Kegembiraan itu menenggelamkan kita semua.

Seperti Paniai, kita semua seperti lupa bahwa pahlawan malam ini adalah seorang Papua. Yang dihina sebagai monyet, dipandang terbelakang, dianggap kumuh, dinilai tidak berpendidikan, diyakini tidak bisa menentukan nasib sendiri sehingga gampang disetir oleh asing. Mereka yang belum terlalu dewasa sehingga belum saatnya mengeja-eja merdeka di hadapan bangsa besar namun pengecut di hadapan masa lalunya.

Lalu, usai membaca tulisan ini sebagian besar orang akan jijik karena politik seharusnya tidak dikaitkan dengan sepakbola.

* * *

Tulisan ini pertama kali tayang di IndoProgress

Kepada Papua

HAL paling sulit dari sebuah bangsa yang hidup dalam fantasi masa lalu mengenai semangat ekspansionisme adalah mengakui bahwa kolonialisme itu eksis hari ini. Ini problem kami: Indonesia.

Adalah tidak mungkin mengharapkan sebuah bangsa yang tumbuh dengan dongeng mengenai hasrat kolonialisme Sriwijaya dan Majapahit sanggup secara terbuka menunjuk diri sendiri sebagai pelaku penjajahan. Narasi tunggal mengenai kedua kerajaan tersebut, adalah potret tentang kehebatan proyek unifikasi yang ditempuh dengan cara menaklukkan daerah-daerah lain melalui perang. Sejak di bangku sekolah dasar, semenjak republik ini berdiri, cerita macam inilah yang mengisi hari-hari kami di dalam kelas. Bahwa persatuan hanya bisa ditempuh dengan satu jalan: pemaksaan!

Dan ini baru satu contoh saja. Jadi sangat lumrah jika kemudian orang Indonesia gagap pada kenyataan sejarah. Kami tentu saja kelimbungan untuk memahami bahwa kenaifan unifikasi ala Sriwijaya dan Majapahit dibuktikan gagal oleh sejarah. Itu juga sebab di balik ketidakmampuan kami—yang begitu bangga dengan ke-Indonesia-annya—tidak bisa bertanya penuh gelisah.

Misal, mengapa orang-orang Indonesia tidak pernah menyebut Sriwijaya dan Majapahit sebagai penjajah?

Sebagai generasi yang tumbuh dalam glorifikasi akan kolonialisme, kami kesulitan memahami perasaan mereka yang terjajah. Anak-anak Indonesia gagap untuk melahirkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang diarahkan kepada diri sendiri.

Misal, bagaimana nasib dari suku dan komunitas yang ditaklukkan oleh Sriwijaya dan Majapahit? Apakah kehidupan mereka jauh lebih baik setelah menjadi daerah jajahan? Atau kolonialisasi justru hanya memperburuk keadaan? Mungkinkah upeti yang disetorkan kepada para raja dan sultan melalui hulubalangnya kemudian digunakan untuk meningkatkan taraf hidup suku-komunitas yang ditaklukkan? Bukankah kampanye perang penaklukan Sriwijaya dan Majapahit juga menjadi pintu masuk ekspansi agama resmi yang dipeluk Raja? Bagaimana nasib keyakinan spiritual yang telah lebih dulu dipraktekkan oleh kelompok terjajah setelah tunduk terjajah?

Brecht benar adanya. Anak-anak Indonesia bisa melihat Borobudur dengan bangga, dan mengenang Syailendra. Karena kami tidak pernah tahu nama budak-budak yang dipaksa mengangkut batu dan bekerja keras hingga meregang nyawa.

Begitu juga dengan Papua.

Anak-anak Indonesia -termasuk saya sendiri- menemui kesulitan besar ketika mencoba mengerti tentang Papua. Tentang mengapa pembunuhan ekstra judisial yang telah memakan puluhan ribu orang di bumi Cenderawasih, terus berlangsung bahkan hingga hari ini. Nalar yang telah tumpul membuat kami kebingungan penyebab gagalnya pendekatan pembangunan dan otonomi khusus untuk menjawab problem-problem mendasar Orang Asli Papua. Mata kami terlanjur diselimuti katarak sejarah sehingga muskil bisa mengerti kenapa aspirasi untuk merdeka dari Indonesia justru tak pernah padam, dan sebaliknya justru menyala semakin terang.

Bangsa kami Indonesia, adalah bangsa yang besar namun penuh ambigu.

Setelah sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika—yang katanya dilandasi pada semangat anti-kolonialisme—kami membiarkan Soekarno menyerukan invasi ke Papua. Sehabis menggalang gelaran olahraga GANEFO untuk menandingi blok politik yang berhasrat menguasai dunia, kami merestui pengerahan operasi demi operasi militer yang mengakibatkan banyak orang Papua menjadi korban. Tidak berhenti di situ. Catatan sejarah kami merayakan pengancaman yang dilakukan oleh militer Indonesia kepada 1.083 perwakilan orang Papua dalam PEPERA jika berani memilih tidak. Kami berteriak keras dan menyatakan solidaritas terhadap tuntutan kemerdekaan Palestina namun di saat bersamaan menghisap darah orang Timor Leste dan Papua. Atas nama demokrasi dan kedaulatan, kami marah dan tersinggung jika urusan domestik dicampuri bangsa lain. Walau faktanya, Indonesia menyokong diktator di Papua New Guinea dan Kepulauan Fiji.

Itu sebabnya tak perlu kaget dengan respon Nara Masista Rakhmatia sebagai perwakilan Indonesia di PBB. Perempuan itu, adalah cerminan generasi kami. Yang sekali percaya bahwa demi keutuhan negara, kami rela berdusta dan membunuh.

Coba lihat saja. Tidak sedikit yang bertepuk tangan gembira. Berbangga karena ada satu anak bangsa yang dengan gagah berani mempertahankan upaya orang lain membuka borok kolonialisme kami. Sikap itu benar! Itulah nasionalisme Indonesia yang sejati.

Tanpa perlu diingatkan oleh siapapun, kami sadar betul bahwa penjajahan tidak bisa ditempuh dengan dialog. Kolonialisme hanya bisa dilakukan dengan tangan besi. Itu artinya, pelanggaran demi pelanggaran HAM di Papua adalah harga yang patut dibayar demi keberlangsungan imperium Indonesia. Nyawa orang Papua—seperti juga nyawa orang Timor Leste—adalah tiang pondasi yang diharuskan sejarah. Bukankah kebesaran Sriwijaya dan Majapahit yang abadi di lintasan waktu adalah kisah penuh darah?

Satu-satunya yang mungkin kami sesalkan, dunia internasional seharusnya sudah tahu dengan benar bahwa orang Indonesia tidak pernah segan untuk menjagal. Di tahun 1965, kami membantai puluhan ribu saudara serumpun atas dasar gosip. Ribuan lain kami kirim ke kamp kerja paksa tanpa pengadilan. Tak berhenti sampai di situ, selama hampir tiga dekade, isolasi sosial, politik dan ekonomi digencarkan. Daftar itu tidak berhenti. Masih ada Talangsari, Tanjung Priok, Banyuwangi dan lain-lain. Terlalu panjang dan begitu membanggakan.

Orang Papua mesti belajar untuk tidak kaget jika setiap saat bangsa ini membutuhkan nyawa untuk dikorbankan. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme pesugihan yang tidak akan pernah bisa tenang tanpa pertumpahan darah. Orang-orang Melanesia dari pulau Misool hingga Merauke seharusnya paham akan hal itu. Statistik kami mengagumkan untuk soal ini.

Jadi, itu alasan di balik sikap tak acuh kami sebagai bangsa. Dengan tangan bersimbah darah, wajar jika kami melihat tidak ada yang spesial dari pelanggaran HAM di Papua. Hanya ada 20 operasi militer yang menyebabkan ribuan orang mati. Biak Berdarah, Penembakan Paniai, kematian misterius puluhan anak-anak Nduga, atau pembungkaman ekspresi politik disertai penangkapan ratusan orang dalam demonstrasi damai bukan sesuatu yang luar biasa. Perampasan tanah adat untuk ekspansi perkebunan sawit dan tebu, perambahan hutan untuk industri kayu dan bubur kertas atau ekstraksi pertambangan juga tak pantas untuk kami sikapi.

Biasa saja. Bukankah sudah semestinya Papua menderita? Mana ada kolonialisme tanpa tipu daya, airmata dan korban nyawa? Ini penjajahan, bukan kisah asmara!

Orang-orang Papua mungkin harus berterimakasih kepada Indonesia.

Tanpa kolonialisme, orang-orang Papua tidak akan pernah tahu betapa kaya isi perut gunung-gunung mereka. Tinggal perlu belajar bagaimana cara memanfaatkan semua itu demi kepentingan bersama. Jika tidak dijajah, orang-orang Papua tidak akan pernah pernah tahu menyanyikan Indonesia Raya dan belajar cara menggerek Merah Putih. Besok lusa, tentu sudah mantap jika menyanyi Tanahku Papua sembari menyaksikan Bintang Kejora naik ke langit. Tanpa invasi, orang-orang Papua mungkin masih hidup berburu dan meramu sagu dan mengambil secukupnya dari hutan. Sehingga orang Papua akhirnya mengerti bahwa yang disebut peradaban modern dan pembangunan tidak lebih dari kerakusan korporatisme tanpa batas. Jika tidak ditaklukkan, orang-orang Papua tidak akan pernah mengalami kisah ditipu elit-elit politik, operasi militer yang masih dan merusak serta diskriminasi. Pelajaran pentingnya: jangan percaya oligarki dan militer. Kekuatan sejati ada di persatuan akar rumput.

Dengan kata lain, praktik penjajahan Indonesia adalah jalan yang mengajarkan anak-anak Papua apa itu arti kemerdekaan politik dan ekonomi serta kemandirian budaya. Kekerasan fisik dan mental yang menimpa Papua tidak lain semacam via dolorosa yang melatih, mengajarkan dan menebalkan keteguhan berjuang. Kolonialisme Indonesia-lah yang membuka mata anak-anak Papua bahwa organisasi, persatuan politik dan kesabaran revolusioner adalah syarat untuk merdeka. Aneksasi dan muslihat Indonesia Indonesia dalam PEPERA adalah anak tangga untuk mendidik anak-anak Papua tentang pentingnya melihat sejarah dan belajar darinya.

Dahulu, para pendiri bangsa kami belajar hal tersebut dari Belanda. Mereka juga ditangkap, dipenjara, dicap pemberontak, dituduh provokator dan sebagian lain dibunuh secara ilegal. Tidak sedikit yang diasingkan dan terpisah dari orang-orang yang mereka sayangi. Tapi semua pembredelan itu tidak membuat mereka berhenti. Mungkin melambat, tapi tetap melangkah maju. Mereka juga membangun solidaritas dengan orang-orang senasib atau yang bersimpati dengan perjuangan pembebasan nasional. Pembagian tugas juga dilakukan: ada yang mengorganisir massa di akar rumput dan ada yang mengurusi diplomasi. Mereka, anak-anak bangsa jajahan yang gandrung dengan kemerdekaan.

Terdengar serupa?

Itu mengapa, penjajahan Indonesia itu perlu dan penting. Agar besok lusa, anak-anak Papua bisa belajar betapa barbarnya kolonialisme dan berupaya sekeras mungkin untuk tidak mengulanginya. Kemudian mencatat periode ini dengan huruf tebal di buku sejarah mereka. Bahwa setelah Belanda, masih ada lagi yang lebih biadab: Indonesia.

 

 

Terbit perdana di Oase IndoPROGRESS

Good-bye, Indonesia

Andre Barahamin

..

West Papua is fighting for independence from Indonesia
—but will it win regional solidarity for its efforts?

 

On July 13, Indonesian delegates — angry because the Morning Star Flag, emblem of the United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), was flown alongside other members’ flags — walked out of the first day of the Melanesian Spearhead Group (MSG) leaders’ summit.

The ULMWP is a coalition of Papuan freedom fighters demanding independence from Indonesian control. It and Indonesia have both applied for full membership status in the MSG, but for very different reasons. ULMWP hopes the MSG can bring international attention to their struggle for self-determination, while Indonesia wants to shore up its economic position in the region.

The Indonesian diplomats demanded the flag be taken down, but the organizers ignored them, and the opening ceremony proceeded without the Indonesian delegation.

The summit resulted in a split decision over the ULMWP’s membership status. Vanuatu, the Solomon Islands, and the Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) of New Caledonia strongly support ULMWP, while Fiji and Papua New Guinea (PNG) — nations Indonesia has courted with sweetheart economic deals and financial support — oppose it.

The Indonesian delegations’ dramatic exit and the ensuing vote over ULMWP’s membership can help us understand long-standing political fault lines in the region that date back to the 1970s anti-colonization wave.

 

The MSG and Freedom

For fifty-two years, different political groups have been fighting for West Papuan independence from Indonesia. Although their ideologies differ, each has pursued a common strategy: trying to build diplomatic connections by joining the MSG.

On December 7, 2014, a historic meeting of these independence groups took place in Vanuatu. Papuan leaders from different factions of the movement came together and formed the United Liberation Movement for West Papua.

This new organization consists of the three main groups — the Federal Republic State of West Papua (NRFPB), the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), and the National Parliament of West Papua (NPWP) — that had until then waged separate struggles for Papuan self-determination. Once they joined forces, they were able to resubmit an MSG application as well as counter Indonesian claims of West Papuan division.

Since it was established, the ULMWP has enjoyed full support from the Solomon Islands and Vanuatu, which, along with Papua New Guinea, originally founded the MSG.

The MSG began in 1986 as a political gathering of these three independent Melanesian states. In 1989 FNLKS joined, followed by Fiji in 1996. Since then, the MSG has developed into a regional bloc with its own trade agreement. On March 23, 2007, the five members signed the Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group and formalized their coalition under international law.

The MSG differs from the other political grouping in the region — the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) — in important ways. For one, it takes a more radical approach to human rights violations than ASEAN.

While ASEAN was founded by pro–United States countries, the MSG developed in the spirit of anticolonialism that spread throughout the region in the 1970s. American interests drive ASEAN, but the MSG’s geopolitical identity — especially its claim to represent Melanesia — was forged in its member nations’ struggle against colonial occupation.

The FNKLS’s MSG membership bears this out. The New Caledonian group doesn’t represent a nation, but a political party that has long called for its nation’s political independence from France. The MSG has played an important role in raising FNKLS’s profile globally and making the Kanak Independence Movement an international topic of discussion. The MSG’s history with FNKLS makes the group especially attractive to the West Papuan freedom fighters.

 

Who Are Melanesians?

An important aspect of the MSG comes from its self-identification as Melanesian, a term that describes a specific group of South Pacific residents, distinct from both the Polynesian and the Micronesian people.

Melanesia literally means “islands of the black-skinned people” and refers geographically to a subregion of Oceania that extends from the western side of the Pacific Ocean to the Arafura Sea, north and northeast of Australia. Jules Dumont d’Urville first used the term in 1832, but his classification is now considered inaccurate because it ignores the area’s broad cultural, linguistic, social, and genetic diversity.

The original inhabitants of the Melanesian islands were likely the ancestors of the present-day Papuan-speaking people. They are thought to have occupied New Guinea — now divided between independent Papua New Guinea and West Papua under Indonesian control — and reached the other Melanesian islands around thirty-five thousand years ago. They appear to have settled islands as far east as the Solomons, and perhaps even farther.

Around four thousand years ago, the Austronesian people came into contact with the Melanesians along New Guinea’s north coast. A long period of interaction produced many complex changes in genetics, languages, and culture, which are mistakenly used to condense Melanesian, Polynesian, and Micronesian people into one category.

A study published by Temple University, which found that Polynesians and Micronesians have little genetic relation to Melanesians, contests this belief. In fact, it found significant diversity between the groups who live within the Melanesian islands.

Melanesians share a common bond based on identity and a growing consensus against non-Melanesian control. Vanuatu leads what can be called the Pan-Melanesian movement. In an address to the United Nations General Assembly on October 11, 1984, Vanuatu foreign minister Sela Molisa condemned the United Nations for constantly ignoring apartheid in West Papua and closing their eyes to Indonesia’s annexation of East Timor.

Even beyond the region, Indonesian control of West Papua has become a contentious issue. At a UN hearing this June, Vanuatu and the Solomon Islands condemned Indonesian security forces for human rights violations in West Papua. Both countries argued that any future visits by the UN Special Reporter on Freedom of Expression should include West Papua.

The Vanuatu statement expressed its “deepest concerns on the deteriorating human rights situation,” citing regular reports of gross human rights violations in West Papua.

The Solomon Islands, meanwhile, strongly endorsed the International Parliamentarians for West Papua (IPWP) forum, held in London this May. The gathering called for an internationally supervised vote on West Papua’s independence, a declaration cosigned by cross-regional parliamentarians from fifteen UN member states.

Unsurprisingly, the Indonesian representative reacted strongly, accusing both Vanuatu and the Solomon Islands of their own human rights violations.

 

Indonesia and Melanesia

Indonesia applied for MSG membership for the first time in 2010. It claimed that, because of its population of at least eleven million Melanesians — spreading throughout the provinces of Papua, West Papua, Maluku, North Maluku, and East Nusa Tenggara — it belonged in the regional bloc. But the country’s overtures were met with skepticism.

Most damningly, Indonesia failed to address the cultural differences between Melanesians and Polynesians. For instance, in October of last year, it organized a Melanesian Cultural Festival aiming to promote cultural pluralism and demonstrate how integral Melanesians are to the country. But the event was held in Kupang, East Nusa Tenggara, a Polynesian — not Melanesian — region.

Prior to the event, Indonesia brought a team to lobby the Melanesian countries, but one of the spokespeople was a Polynesian priest from East Nusa Tenggara. Vanuatu and the Solomon Islands both highlighted Indonesia’s confusion over the difference between Polynesian and Melanesian people, arguing that the people outside Papua who Indonesia likes to refer to as Melanesian are in fact Polynesian.

The confusion didn’t stop there. Indonesia invited East Timor — a Polynesian country — to participate in the cultural festival. The event opened with a dance performance billed as Papuan, but the dancers all came from Malay and Polynesia. The director of a documentary that was supposed screen at the festival pulled out, explaining that she would not let Indonesia use her movie to support its claims on Melanesia.

Indonesia quickly realized that it could not make a credible cultural claim, so the country devised a new strategy: positioning itself as an ideal economic partner for MSG countries.

It targeted Papua New Guinea first. Since their partnership, PNG’s GDP has increased 16 percent. The growing trade links and budding economic ties between the two nations are a match made in free-market heaven. They share land and water borders as well as impressive portfolios of vast natural resources and accessible transportation routes into commercial Asian markets.

Papua New Guinea’s quickly expanding middle class provides Indonesian products and services with a massive new market. And both countries have growing populations, making new labor pools available to globally competitive industries such as manufacturing and textiles. Also, thanks to improvements in information and communications technology, they benefit from newfound access to otherwise inaccessible markets and to geographically remote — yet commercially viable — sectors like agriculture and forestry.

At the invitation of PNG prime minister Peter O’Neill, Indonesian president Joko Widodo visited Port Moresby in May 2015 to negotiate cooperative economic, trade, investment, and infrastructure projects. The two leaders also agreed to increase the value of their current bilateral trade agreement beyond current trading activities in the border areas, which already reach $4.5 million a year.

The two countries have signed eleven memoranda of understanding and three agreements to strengthen their partnership based on mutual respect, O’Neill said. Papua New Guinean elites cite their willingness “to learn from Indonesia’s rich experiences in democracy.”

Next, Indonesia turned to Fiji. In April, an Indonesian delegation — led by Luhut Binsar Pandjaitan, the coordinating minister for political, legal, and security affairs — traveled to the country. Pandjaitan met with Prime Minister Voreqe Bainimarama, extending $5 million in financial assistance to help the victims of Tropical Cyclone Winston, which hit Fiji in late February. Indonesia sent an additional $3 million worth of goods to aid recovery, and promised to deploy engineer troops to help reconstruct Queen Victoria School on Lawaki Island.

The engagement was welcomed by Fijian elites. Ina Seriaritu, Fiji’s minister of agriculture, rural, maritime affairs, and national disaster management openly praised Indonesia as a key player in the Asia-Pacific region, and called the country’s success in disaster management and mitigation a model. Seriaritu also hailed the two countries’ plans to intensify educational, agricultural, and economic cooperation.

Indonesia moved fast, sending Husni Kamil Manik — chairman of the Indonesian general election commission — to sign a memorandum on cooperation for election management with his Fijian counterpart.

As Indonesia’s public face in Fiji, Pandjaitan expressed his country’s keenness to become a full member of the MSG and listed Fiji as one of its strategic allies. In exchange, Fiji’s foreign minister Inoke Kubuabola remarked that the Fijian government had proposed upgrading Indonesia’s membership status to strengthen the nation’s position in the group of Melanesian countries.

These economic investments later paid off: both PNG and Fiji supported Indonesia at the MSG meeting this July. They not only endorsed Indonesia’s proposal to become a full member — the nation was granted associate member status in 2015 — but also took Indonesia’s side in debates over the criteria for membership in the regional alliance.

But Indonesia’s desire to prevent ULMWP from obtaining full membership has an important side effect: it endangers the FLNKS’s status as co-founding member. Because the FLNKS is a pro-independence political organization, its status is in many ways dependent on that of the ULMWP.

 

The Repression

The response to MSG in Indonesia and West Papua is telling. When Indonesia achieved associate membership status, Jakarta newspapers ignored the country’s failure to get full membership and instead focused on its successful block of ULMWP’s application.

The anticolonial party was granted observer status thanks to support from Vanuatu and the Solomon Islands at the same meeting. In stark contrast to how it was reported in the capital, ULMWP supporters in Port Numbay celebrated their new status as an internationally significant step in their lengthy diplomatic campaign.

During this year’s MSG meeting, the West Papua National Committee (KNPB) welcomed the summit by holding mass rallies. KNPB chairperson Victor Yeimo called for protesters to present a united front to the international community to increase political pressure on Indonesia. More than five hundred people were arrested over the course of the day.

These protests were not the first time Indonesia shut down a nonviolent KNPB rally. Indonesian repression against West Papua has only increased since June 2015. The Jakarta Legal Aid Foundation (LBH Jakarta) frequently criticizes the police for their violence. According to Papua Itu Kita (“Papua Are Us”), an Indonesian solidarity network, police have arrested more than six thousand KNPB members and supporters since last summer. Mass KNPB rallies are outlawed, which grants the police and army license for repression.

Recently in Yogyakarta, pro-Indonesia militias stormed the university, harassed Papuan students, and chanted racist epithets while blockading the Kamasan dormitory. The militia group tried to break into the dorm to attack, but the students defended themselves by locking the main gate.

About one hundred students were inside without sufficient food or water. But the police were no help: when two students ventured outside to buy cassava, sweet potatoes, and vegetables for lunch, they were detained and had their food confiscated. In total, seven activists were arrested and charged with treason.

When the news spread across social media, many Indonesians showed their solidarity by collecting food, water, and other basic needs for the Papuans. The country’s Red Cross attempted to deliver aid, but police ordered it to stay away from the location. The next day, in a clear attempt at intimidation, the police held their morning muster outside the dorm.

At the same time, students in Manado and North Sulawesi were not allowed to march, and two activists were arrested and charged with treason as well. Naturally, Indonesia’s restrictions and censorship, its denial of access to international bodies, and its ban on journalists entering Papua have all failed to convince these Melanesians that they are really Indonesians.

 

What’s Next?

The next special MSG summit will take place before September in Vanuatu. But there are some questions that need to be settled first.

For ULMWP, the June vote marked a delay, not a full stop. The Solomon Islands, Vanuatu, ULMWP, and FLKNS just signed an agreement demanding ULMWP’s full membership status in MSG, and connecting the Kanak independence struggle against French rule with West Papua’s fight against Indonesia. The prime ministers of the Solomon Islands and Vanuatu, the FLKNS chairperson, and the ULMWP general secretary all signed it.

Following the agreement, this new alliance met with Polynesian and Micronesian countries in the first international meeting between these nations, political groups, and regional alliances in the Pacific.

Indonesia, on the other hand, continues to tout its success in stalling the ULMWP’s diplomatic aims. Indonesian media repeats state propaganda, referring to the ULMWP as a separatist group that only represents a small part of exiled Papuans.

The majority of Indonesians believe that the problems in West Papua can be solved with more development. They praised the Widodo regime for expanding infrastructure — by grabbing hundreds of acres of indigenous land — and building schools that assimilate Papuan children into the Indo-Malay culture.

For example, they encourage Papuans to have a “more civilized way of life” by eating rice instead of sago. But this is really because sago forests are being converted into palm oil, pulp, and paper mega-plantations. This exploitative economic relationship is one reason why Indonesia will put up a vicious fight to prevent Papuan independence.

At the same time, another group of Indonesians believe that the Papuan demand for self-determination can be resolved by addressing the dozens of open human rights violation cases. They call on the Indonesian government to form separate independent bodies to address each case.

Another faction calls for a “democratic solution”: holding a “peace dialogue as one nation” between Jakarta and the Papuan people. All the extrajudicial killings, all the land grabs, and all the long-term discrimination and racism will be solved through dialogue, and the self-determination demand will be forgotten.

But with each passing day this liberal solution looks more and more far-fetched. Independence is the only solution.

 

This article was published by Jacobin Magazine

Mampukah Membungkam Papua

Andre Barahamin

 

29 April, pukul 17.00 WIT (Waktu Indonesia Timur), 41 orang ditangkap di Jayapura hanya karena menyebarkan selebaran. Sebelumnya, dua orang ditangkap di Merauke pada 25 April saat mengantar surat pemberitahuan aksi. Itu sesudah represi aparat pada 23 April di Kaimana dan Fak-fak. Semua mereka yang mengalami teror dari pihak keamanan adalah aktivis-aktivis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Saat itu, organisasi pimpinan Victor Yeimo ini sedang mempersiapkan aksi serentak pada 2 Mei. Rencananya, aksi damai ini akan berlangsung di beberapa kota di tanah Papua dan juga kota lain di Sulawesi dan Jawa.

Penangkapan dan teror tidak menyurutkan semangat. Sesuai rencana, pada 2 Mei 2016 KNPB kembali melakukan aksi serentak. Jayapura, Sorong, Merauke, Wamena adalah beberapa kota yang mengerahkan massa untuk terlibat. Makassar (Sulawesi) dan Semarang (Jawa) juga ikut terlibat.

Hasilnya? Hampir 1.700 orang ditangkap hanya dalam sehari. Menurut Papua Itu Kita (PIK), ada 1.449 orang yang ditangkap di Jayapura. Sementara itu, 118 lainnya ditangkap di Merauke. Di kota Sorong dan Wamena, ada masing-masing 27 dan 14 orang aktivis yang ditangkap. Sebanyak 45 orang ditangkap di Semarang dan 42 orang lain ditangkap di Makassar.

Peristiwa ini bukan kali pertama dan banyak yang sadar bahwa kejadian ini akan terus berulang. Ini anomalinya.

Mereka yang ditangkap, menurut rangkuman informasi yang saya terima dari kawan-kawan di lapangan, adalah anak-anak muda yang tergabung dalam KNPB, sebuah organisasi politik perjuangan pembebasan Papua. KNPB sejauh ini adalah organisasi yang paling sering mendapatkan represi.

Menurut data internal KNPB, sejak April 2009 hingga Juni 2012, sudah 39 orang aktivis organisasi ini yang dibunuh aparat keamanan secara ekstrajudisial (tanpa pengadilan). Sementara itu, melalui penelusuran media, saya menemukan bahwa sejak Januari 2013 hingga Januari 2016, jumlah ini kembali bertambah banyak setelah KNPB kembali kehilangan 21 orang kader mereka.

Untuk sebuah organisasi yang bahkan belum berumur satu dekade, kehilangan hingga 60 orang kader mereka adalah pukulan telak yang dapat merontokkan semangat perjuangan.

Toh, KNPB urung surut. KNPB justru semakin tampil ke depan dan dapat dikatakan sebagai salah satu organisasi massa paling berpengaruh di tanah Papua. Suara mereka bulat menuntut kemerdekaan dan secara aktif mendorong pendekatan non-kekerasan dalam aksi-aksi mereka. Anak-anak muda di KNPB menjadikan tubuh sebagai tumbal dan bersiap jika sewaktu-waktu hidup mereka direnggut dan menjadi martir.

Perjuangan politik macam ini tentu tidak hadir dari alasan-alasan sepele seperti tuduhan elite Jakarta. Bahwa ini semata hanya soal ketimpangan pendidikan dan mal-administrasi anggaran hingga ke level tapak. Semangat mereka yang membatu adalah bentukan sejarah. Diasah oleh pengalaman-pengalaman menyakitkan yang tidak dapat ditemukan bandingannya di bagian lain Indonesia. Itu mengapa, sungguh naif jika kita menggunakan kacamata Jakarta atau tempat lain untuk memandang Papua dan semangat politik pembebasannya.

Orang-orang di Papua dan sebagai kecil orang Indonesia tentu ingat ketika Jokowi berkampanye di Papua. Saat itu Gubernur DKI Jakarta non-aktif ini menampilkan diri sebagai orang yang dapat dijadikan sandaran untuk menyelesaikan banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan perampasan tanah ulayat di sana.

Imaji Jokowi tersebut setidaknya sukses membuat dirinya menangguk lebih dari 50% suara pemilih di dua provinsi di tanah Papua. Namun setelah duduk di tampuk kekuasaan selama lebih dari 18 bulan, angin perubahan tak kunjung bertiup ke Papua.

Harapan untuk menyelesaikan persoalan di Papua dengan dialog tidak pernah ditanggapi pemerintah. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat, yang merupakan representasi berbagai faksi perjuangan politik di tanah Papua, dianggap angin lalu oleh pemerintahan Jokowi. Hampir dua tahun berkuasa, Presiden Jokowi juga belum menunjukkan bahwa ia serius untuk menangani persoalan militerisme di bumi Cendrawasih.

Pembebasan Filep Karma dan beberapa orang tahanan politik terbukti hanya menjadi silat diplomasi rezim Jokowi untuk sekadar meredam tekanan internasional yang gerah dengan penangkapan semena-mena, represi terhadap kebebasan berekspresi, dan pembatasan akses jurnalis asing ke Papua.

Kita belum menyebut bagaimana Jokowi menipu orang Malind dengan menyerahkan 1,2 juta tanah hutan sagu mereka kepada MEDCO untuk dikonversi menjadi sawah. Tentang bagaimana harapan Amungme dan Komoro yang harus dipaksa tetap bersabar menunggu kapan Freeport angkat kaki. Atau bagaimana Suku Besar Yerisiam Gua kini harus menjalani sengketa dengan PT Nabire Baru karena merampas hutan sagu untuk dijadikan perkebunan sawit. Juga soal mama-mama di Jayapura yang sudah setahun lebih menunggu kapan pembangunan pasar akan benar-benar direalisasikan.

Problem di Papua sejak dianeksasi Indonesia memang begitu kompleks.

Ia tidak berdiri sendiri, karena berkelindan erat dengan sejarah diskriminasi yang terentang panjang. Pengalaman traumatis yang diperburuk oleh operasi-operasi militer, perampasan tanah untuk kepentingan investasi, represi terhadap kebebasan berekspresi politik dan kebudayaan, membuat Papua penuh lebam, luka yang menganga, dan tidak mungkin sembuh tanpa pendekatan yang dialogis, manusiawi, dan setara.

Menanam kapsul harapan di Merauke sangat jauh dari cukup untuk dapat dibilang sebagai inisiatif yang cukup dari Jokowi untuk menyelesaikan persoalan Papua. Pembebasan tahanan politik hanya karena tekanan internasional justru membuktikan bahwa Jokowi tidak serius memandang sengkarut problem politik dan penindasan di tanah Cendrawasih.

Jika memang Jokowi serius, ia harus mau berdialog dengan perwakilan orang Papua. Bersama mencari jalan keluar agar tidak lebih banyak lagi orang asli Papua yang jadi korban. Bersamaan dengan itu, Jokowi harus berani mengendalikan militer dan polisi yang begitu liar dan brutal dalam melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para aktivis Papua.

Hanya dengan begitu, Jokowi dapat menepati janjinya ketika mengawali kampanyenya menuju kursi presiden dengan mengunjungi Papua. Sekarang orang-orang Papua menunggu Jokowi, dengan tidak sabar, agar mau duduk dan mendengar apa sebenarnya keinginan mereka. Dan untuk momen itu, orang-orang Papua telah menunjuk wakil mereka: Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).