Di Belakang Hotel

Apa yang lebih indah selain tumisan babi panggang, salad pedas dan kenangan?

Mungkin saja ada. Atau pasti ada. Tapi bagi saya, harum tumisan dari wajan penggorengan itu seperti sensasi magic mushroom yang datang sesuai prediksi. Bunyi pemukul kayu yang bertalu dari belakang meja pembuat salad khas Siamadalah rindu yang ditunggu. Seperti sejarah yang menggariskan bahwa rempah yang berlimpah akan mengundang para penjajah. Bahwa negeri-negeri tropis ditakdirkan untuk takluk, menjadi budak lalu tampil sebagai pemenang yang tidak lebih baik dari penjajahnya.

Namun, di balik banyak cacat dan gagap, kita diberkahi lidah yang begitu lincah menari di atas berbagai sajian rasa. Tenggorokan yang sering berontak karena enggan menelan makanan yang dibuat hanya sekedarnya. Orang-orang tropis mungkin adalah yang paling congkak soal kuliner.

Itu mengapa saya tidak bisa mentolerir Shangri-La Bangkok. Dua kali makan siang dan semua menu yang disajikan adalah eksebisi wajah-wajah tirus pemurung yang nenek moyangnya menggelandang di lautan sepi sebelum akhirnya terdampar di pantai-pantai hangat tropis. Semua jejeran kuliner Shangri-La adalah imperialisme lidah negeri yang terobsesi dengan rempah namun kekurangan matahari. Perut saya sudah sampai di hujung batas. Saya butuh rasa pedas yang membuat mata menyalak, gurih bawang dan jahe yang pas di lidah. Semata agar saya bisa melalui seharian ini dengan lebih beradab dan emosi yang terkontrol karena obrolan soal kelapa sawit ramah lingkungan sungguh benar membosankan.

Saya adalah jenis orang tropis dengan lidah fasis yang sombong soal makanan.

Itu sebabnya saya memutuskan keluar dan menjelajah gerai-gerai makanan kaki lima yang terletak tepat di belakang hotel. Ada puluhan kios kecil yang menyediakan berbagai menu khas Thailand. Semuanya siap dimasak dan anda hanya perlu menunggu kurang dari lima menit sebelum menyantap hidangan. Harga yang ditawarkan tentu saja jauh lebih murah dari restoran di dekat lobby utama Shangri-La. Selain itu, rasanya akan sanggup membuatmu bertemu manajer hotel tersebut dan menasehatinya soal bagaimana lidah tropis seharusnya diperlakukan.

Lagipula, Thailand pernah jadi bagian hidup saya. Saya tidak akan membiarkan Shangri-La mengacaukan ingatan tentang bentuk negeri yang penanda utamanya adalah kuil-kuil Buddha, kios-kios Seven Eleven hingga kudeta yang terus berulang. Kuliner negeri ini pernah membuat saya nyaman selama hampir dua tahun meski tetap alergi dengan militer. Makan siang di kedai-kedai pinggir jalan Bangkok dahulu macam orgasme di puncak masturbasi diam-diam setelah kau bosan membaca artikel-artikel jurnal. Satu jam di kantin terasa seperti bercinta dengan kekasih di lorong perpustakaan, atau saling meraba ketika kelas berlangsung. Makan siang dan makan malam di Thailand selalu saya jalani secara berdebar dan penuh semangat.

Kepada publik, kuil-kios-kudeta adalah hal yang paling sering saya bicarakan dan juga tulis. Tapi ada sisi lain Siam yang membuat saya bersabar menghadapi pertemuan membosankan dengan para pemangsa tanah. Negeri ini pernah bersikap begitu baik kepada lidah saya dahulu. Tidak mungkin dia membiarkan saya kecewa karena Shangri-La yang tidak becus. Karena saya percaya, makanan di daerah tropis adalah padu padan yang diciptakan oleh nirwana. Dan saya serius.

Babi itu hewan surga. Dibikin apa saja enak. Dagingnya adalah ekstase. Lemaknya adalah cara berjumpa dengan pencipta. Apalagi jika Rahung Nasution yang memasaknya untukmu. Setiap gigitannya akan membuatmu terasa sedang menjalani bulan madu. Hanya saja abadi. Membekas dan merampas kesadaran. Lalu kau terbayang dan mencari jalan untuk kembali. Dan Thailand, menemukan salah satu cara terbaik menyajikan daging babi di rimba tropis. Cepat dan tangkas. Jenis fast food yang bisa kau gunakan untuk melecehkan KFC dan sejenisnya secara brutal dan terus menerus.

Namanya Kana Moo Krob.

Daging babi asap yang diiris persegi dan ditumis bersama bawang putih, jahe, rajangan cabai dan minyak ikan. Hamburkan garam secukupnya lalu tambahkan potongan daun bayam. Aduk hingga layu. Lalu tuangkan semuanya ke atas sepiring nasi yang masih hangat mengepul. Harumnya niscaya akan membawamu kembali ke masa di mana membakar kemenyan tidak akan dianggap primitif dan terbelakang. Minyak yang melekat di tiap lembar potongan daun bayam akan terasa persis seperti kenangan. Dan daging babi asap yang berlumur rempah adalah jembatan pelangi. Di ujugnya kau dapat menjumpai leluhurmu, para pemburu pemberani dari masa lalu.

Keunggulan Kana Moo Krob bukan pada penumisan sebelum disajikan. Tapi dari sejak babi asap dipersiapkan. Ini adalah jenis kuliner yang mensyaratkan babi remaja untuk persembahan. Dari semua total sembelihan, yang akan diasap hanyalah daging paha. Mungkin ini perlambang kelincahan dan nasib baik. Prosesnya menggunakan arang kayu dan menghabiskan waktu tiga sampai empat jam berkubang asap. Sembari diolesi minyak kelapa bekas penggorengan yang sudah bercampur rempah-rempah seperti perasan jeruk, bawang merah dan bawang putih yang dirajang kasar, bercampur lada dan cabai.

Campuran inilah yang dahulu menjadi sebagian alasan mengapa Colombus tersesat dan terkena delusi karena mengira telah sampai di India. Periode pengasapan ini jika dilakukan dengan benar, maka harum daging yang terbakar perlahan akan terbang naik ke atas, melewati lorong waktu dan pergi meringkas aral di masa depan.

Setelah proses pengasapan selesai, keringkan di bawah sinar matahari. Setiap beberapa jam, selingi dengan olesan minyak kelapa yang digunakan saat pengasapan. Agar bumbu meresap ke dalam daging bersama dengan doa yang menguap ke langit. Proses ini biasanya dilakukan selama dua hari. Daging babi asap yang sudah kering ini dapat awet hingga seminggu.

Sementara, bahan utama Som Tam adalah adalah buah pepaya mentah yang diiris halus. Ditumbuk bersama dalam lesung tanah liat dengan perasan jeruk, bawang putih, minyak ikan, potongan udang asin, irisan wortel, kacang dan cabai. Bunyi lesung yang digagahi pemukul kayu akan terdengar seperti nada yang digunakan Shaman memanggil roh leluhur. Ini adalah jenis salad para pemberani di masa lalu sebelum takluk oleh mesiu. Rasanya adalah campuran asin dan pedas. Saling berpagutan di lidah hingga memaksamu bersyukur karena terlahir di negeri yang selalu hangat oleh matahari.

Bagi saya, Som Tam sejati adalah yang rasa pedasnya mampu membuat bulir-bulir keringat menetes deras dari balik kening dan kita seakan dilempar ke masa di mana hutan-hutan tropis belum terjamah kelapa sawit. Di sana, di kaki pohon-pohon raksasa, kita seperti berlari mengejar babi hutan yang sedang bersolek. Lalu setelah babi itu tumbang oleh tombak dan panah, kedua paha bagian belakangnya akan kita persembahkan untuk menjadi bahan dasar Kanna Mu Krob.

Sepulang berburu, kau dan aku akan singgah memetik pepaya agar dewa cemburu dengan kesempurnaan kuliner kita. Hingga akhirnya harum pengasapan paha babi yang tembus ke bilik surga membuat para dewa marah dan kalap, lalu berkhianat dengan mengutus para begundal dari tanah muram di utara untuk datang menebas hutan, menggantinya dengan sawit, memusnahkan babi-babi dan melabeli kita: primitif!

* * *

Tulisan ini tayang perdana di Minum Kopi

Oktober di Tanah Siam

Andre Barahamin

 

DI NEGERI ini, bulan Oktober, akan selalu dikenang dengan sendu di Tha Prachan dan juga di Chitralada Dusit. Dan memang, tak ada yang terikat takdir dengan Oktober seerat Thailand.

 

Oktober Merah

Mereka yang pernah singgah belajar di Thammasat dan terlibat kegiatan politik pasti mengenang diskusi-diskusi di setiap Oktober menjelang peringatan periode bersejarah penuh darah di pertengahan dekade 1970-an.

Setelah melancarkan protes dan mogok, pembangkangan pelajar ini diakhiri dengan serangan maha brutal oleh tentara ke kampus Tha Prachan. Tragedi Oktober Berdarah ini mengubah jalan hidup banyak orang dan Thailand sebagai bangsa. Peristiwa inilah yang mendorong ribuan mahasiswa meninggalkan kampus, menuju ke hutan-hutan di pegunungan utara dan timur laut, mengokang senjata dan turut mengobarkan gerilya terhadap junta militer.

Terutama untuk generasi pelajar di dekade 70-an, bulan Oktober 1973 akan diingat sebagai masa di mana pemberontakan terhadap junta militer diproklamirkan. Protes inilah yang melahirkan bulan madu demokrasi sebelum dikangkangi kudeta militer di bulan yang sama tiga tahun kemudian. Bulan Oktober di tahun tersebut menjadi penanda miris kekalahan demokrasi ketika protes para pelajar yang berlangsung lebih dari seminggu berpuncak pada peristiwa berdarah di Universitas Thammasat.

Oktober 1973 adalah rasa bosan yang meninggi. Sebabnya, krisis ekonomi yang semakin buruk dan kondisi demokrasi yang di ujung kuburan. Belum lagi konflik Perang Dingin yang mengambil medan di Asia Tenggara. Thailand tentu tak luput jadi sasaran.

Di awal tahun 1973, pendapatan minimum harian warga Thailand tetap berkisar di angka 10 baht -standar yang sudah ditetapkan sejak 1958. Sebagian besar petani yang bermukim di wilayah Isaan, Chiang Mai dan sekitarnya, serta kalangan Melayu di selatan, bahkan menerima kurang dari angka tersebut. Sementara kebutuhan pokok terus membengkak sejak 1971 hingga mencapai 50%. Akibatnya ongkos belanja rumah tangga menyentuh hingga 30 baht per hari. Di awal tahun 1973, pemogokan semakin sering terjadi. Sebelum sukses memaksa penguasa junta militer untuk turun dari tahta di bulan Oktober, tercatat sudah hampir 40 kali demo pekerja dilangsungkan. Termasuk salah satunya adalah pemogokan legendaris oleh para buruh di Thai Steel Company yang berlangsung hingga sebulan.

Semua problem itu bermula dari gelembung ekonomi yang melanda Thailand di awal dekade 1960-an. Peningkatan nilai ekspor, menguatnya mata uang serta pembangunan infrastruktur secara masif membuat banyak orang berpikir bahwa Raja Bhumibol sedang menyetir negeri ke arah yang tepat.

Histeria ekonomi ini ditandai salah satunya dengan dibangunnya Universitas Terbuka Ramkamhaeng di tahun 1969. Pembangunan kampus baru ini ikut memicu membludaknya angka pelajar. Kebanyakan berasal dari latar belakang keluarga petani dan kaum miskin perkotaan. Di tahun 1972, Kementerian Pendidikan Thailand mencatat ada sekitar 50.000 pelajar universitas. Angka ini melonjak tajam dari jumlah 15.000 di tahun 1961.

Inilah cikal bakal generasi yang kemudian akan terpikat dengan semangat Revolusi Mei di Paris 1968 dan memandang demokrasi sebagai kebutuhan. Jurnal progresif Social Sciences Review yang terbit 1966 di Universitas Thammasat, dianggap sebagai salah satu penyebab populernya ide mengenai gerakan pelajar demokratik di kalangan muda Thailand.

Intelektual-intelektual di lingkaran Social Sciences Review menjadi motor dengan menyelenggarakan kursus-kursus belajar bagi para pelajar. Pembelajaran dilakukan di kampung-kampung, terutama menyasar daerah petani miskin di Isaan dan sekitar Chiang Mai. Di tahun 1971, Social Sciences Review berhasil menyelenggarakan lebih dari 60 pendidikan yang melibatkan sekitar 3.500 pelajar. Program ini mendompleng semacam kegiatan Pramuka (Boyscouts) yang di masa tersebut lumrah dilakukan. Target utama adalah mereka yang berasal dari daerah-daerah rural miskin di bagian utara dan timur laut Thailand.

Gerilya kampus ini dilakukan karena serikat pelajar terbesar saat itu National Student Center of Thailand (NSCT) berkarakter tradisional, tidak progresif dan cenderung royalis. NSCT yang terbentuk di tahun 1968 pada mulanya lebih merupakan organisasi aliansi antara sebelas perguruan tinggi (termasuk di dalamnya Universitas Thammasat dan Universitas Chulalongkorn) yang memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan seremonial dan moralis serta menolak terlibat dalam politik. Upaya para aktivis progresif untuk merebut kepemimpinan NSCT selalu gagal karena sikap antipati kebanyakan pelajar.

Angin mengubah arah ketika Thirayuth Boonmee, pelajar teknik mesin Universitas Chulalongkorn berhasil menduduki posisi Sekretaris Jendral NSCT. Thirayuth adalah salah satu pelajar yang tumbuh dan berhasil diradikalisir oleh aktivitas-aktivitas diskusi dan seri pendidikan yang didorong oleh Social Sciences Review. Sukses pengambilalihan posisi strategis ini membuat NSCT bergerak ke arah yang semakin radikal.

Untuk ujicoba, sebuah protes dalam rangka memboikot produk-produk Jepang diluncurkan pada November 1972. Protes simbolik yang berlangsung selama 10 hari ini memang tidak langsung menyasarkan kritik kepada Thanom Kittikhacorn dan Praphas Charusathien sebagai pemimpin utama junta militer saat itu. Bagi Thirayuth dan kolega, protes ini adalah upaya persiapan dan evaluasi untuk melihat seberapa jauh kesiapan massa pelajar. Gerakan ini memang berhasil diredam junta militer, namun suksesnya mobilisasi pelajar menjadi pondasi penting dalam peristiwa-peristiwa insureksi di kemudian hari.

Juni 1973, gerakan pelajar mulai berani unjuk taring. Rektor Universitas Terbuka Ramkamhaeng berhasil dipaksa mundur dari jabatannya. NSCT menyerukan mogok dan pelajar mengepung gedung rektorat dan memaksa pemecatan yang menyasar aktivis pelajar dicabut. Protes ini diprovokasi oleh keinginan pihak kampus memecat mereka yang dituduh berada di balik beredarnya pamflet provokatif yang mengkritik junta militer. Pemogokan ini menandai dimulainya periode radikal dalam sejarah NSCT yang tradisional dan cenderung anti politik.

6 Oktober 1973, Thirayuth bersama 10 aktivis lain ditangkap militer dengan tuduhan penghasutan. Aksi pembagian selebaran yang mengandung kritik terhadap pemerintahan Thanom dan Praphas dianggap telah kelewat batas. Keesokan harinya, Kongkiat Kongka ikut ditahan. Kongkiat dituduh sebagai salah satu otak di balik aksi penyebaran selebaran. 8 Oktober, Thirayuth dan koleganya dinyatakan dalam penyelidikan junta militer karena dicurigai sedang merencanakan aksi kudeta terhadap kerajaan. Hal ini memberi alasan bagi pihak militer untuk menahan para aktivis lebih lama. Sehari kemudian, Khaisaeng Suksai yang merupakan mantan anggota parlemen, juga ikut ditangkap. Selama empat hari ditahan, Thirayuth, Kongkiat dan Khaisaeng beserta yang lain tidak diijinkan berkomunikasi dengan dunia luar. Hal ini memicu isu liar bahwa semua aktivis yang ditangkap telah tewas dibunuh militer dalam penjara. NSCT lalu mengorganisir protes serta pemogokan di kampus-kampus utama Bangkok Metropolitan Region (BMR). Namun junta militer memilih menutup telinga.

Dan kemarahan itu akhirnya meledak.

Untuk memprotes penangkapan tersebut, ribuan pelajar dan serikat pekerja membanjiri jalan-jalan utama Bangkok. Diperkirakan sekitar 400.000 orang mengikuti aksi-aksi protes menuntut pembebasan aktivis-aktivis yang ditahan. Motor utama adalah NSCT dan serikat-serikat buruh radikal. Aliansi pelajar-pekerja menjadi mungkin karena banyaknya pelajar yang bekerja sebagai buruh dan juga terlibat di dalam serikat.

Demonstrasi memuncak pada 13 Oktober ketika hampir setengah juta orang ikut ambil bagian dan berkumpul di Monumen Demokrasi serta di depan gedung parlemen. Jumlah massa yang besar menggetarkan penguasa. Junta militer yang didukung Raja Bhumibol sepakat berunding dan memutuskan menarik pasukan kembali ke barak pada sore hari, 13 Oktober 1973. Di saat yang bersamaan, Thirayuth dan semua yang ditangkap dibebaskan militer. Raja Bhumibol Adulyajev yang kebingungan dengan kemarahan rakyat sepakat menandatangani rencana untuk merumuskan konstitusi negara yang baru dalam tenggang masa dua belas bulan. Tentu saja dengan syarat: pelajar menghentikan protes dan membubarkan diri sebelum hari berakhir.

Permintaan Raja Bhumibol disanggupi beberapa elit pelajar dan pimpinan serikat buruh. Aliansi luas yang didorong NSCT retak.

Sebagian besar pelajar memilih mendengarkan seruan Raja Bhumibol untuk menghentikan pemogokan dan kembali ke kampus. Namun sekitar 200.000 pelajar di bawah komando Seksan Prasertkul memilih tetap melanjutkan protes. Mereka memilih melanjutkan rally dari Monumen Demokrasi menuju Istana. Dini hari 14 Oktober, barisan pelajar telah mengepung Istana dan menuntut agar dapat berdialog langsung dengan Raja Bhumibol. Permintaan ditolak oleh juru bicara junta dan para pelajar diinstruksikan untuk segera meninggalkan tempat tersebut.

Namun, ketika para pelajar sedang membubarkan diri, sebuah bom meledak. Ledakan tersebut menjadi isyarat sekaligus alasan bagi polisi dan tentara yang berjaga untuk segera memukuli pelajar. Tembakan peluru tajam mulai dilepaskan. Siang hari, sudah 77 orang dinyatakan tewas dan hampir seribu orang menderita cedera dan memar serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Tank-tank bergerak dengan angkuhnya di jalanan dan helikopter tak putus beterbangan. Suasana mencekam. Militer semakin buas. Para pelajar yang pontang panting mencari perlindungan mendapatkan dukungan dari warga kota. Tidak hanya bertahan, mereka balik menyerang. Tentu saja, junta militer tak mau tinggal diam.

Kekerasan yang dilakukan militer dijawab dengan perlawanan. Menjelang siang hari, jumlah para pemrotes semakin meluas karena banyaknya warga kota Bangkok yang ikut bergabung melawan tentara. Ada tiga alasan utama di balik meluasnya dukungan tersebut. Pertama, tindak kekerasan aparat militer menyasar liar hingga para pejalan kaki dan pekerja kantoran yang terjebak di jalur demonstrasi. Mereka yang mulanya sama sekali bukan bagian dari demonstran juga ikut dihajar dan sebagian lain kena tembak. Alasan kedua adalah akumulasi frustasi akan krisis ekonomi yang menghantam kalangan menengah sementara praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan secara telanjang oleh para jenderal. Ketiga, para pelajar sedang mendapatkan kepercayaan publik. Mereka dianggap merepresentasikan tuntutan-tuntutan lapisan kelompok menengah yang selama ini dikerangkeng ketakutan. Protes yang dilakukan pelajar selama beberapa hari dianggap sebagai sinyal akan kemungkinan perubahan.

Para pemrotes mempersenjatai diri dengan batu dan kayu. Sementara sekelompok pelajar polisi yang dikeluarkan dari sekolah karena terlibat protes sejak 7 Oktober ini mendirikan sayap milisi bernama Harimau Kuning. Mereka menyasar kantor-kantor polisi dan tentara dengan molotov dan bom rakitan dari kembang api. Ratchadamnoen terbakar. Bangkok dikepung api oleh peperangan kota yang tak imbang.

Sekitar jam 7 malam, Istana mengeluarkan instruksi agar tentara mundur. Pernyataan ini diikuti rilis bahwa junta militer pimpinan Thanom dan Praphas resmi membubarkan diri.

Seruan Istana gagal.

15 Oktober, demonstran tetap melancarkan protes. Pelajar menduduki kampus dan memaksa aktivitas belajar lumpuh total. Perjuangan dianggap belum selesai hanya dengan pernyataan mundurnya Thanom dari kursi perdana menteri. Pelajar menuntut pengunduran diri penuh Thanom dari jabatannya sebagai Komandan Tertinggi Kesatuan Militer. Istana lalu menentukan sikap. Tersiar kabar bahwa Jendral Thanom dan Praphas beserta Kolonel Narrong Kittikachorn (anak kandung Thanom dan menantu Praphas) sudah melarikan diri ke luar negeri. Juru bicara Istana mengeluarkan pernyataan bahwa sebuah lembaga interim yang berdasar prinsip-prinsip demokrasi akan dibentuk sebagai pemerintahan transisi. Pemilu dijadwalkan dalam waktu secepat mungkin dan reformasi ekonomi akan menjadi program prioritas.

Protes kemudian layu dengan cepat. Demokrasi dianggap sudah menyingsing. Dan ia terbit dari Istana.

Setelah meredup, pelajar Thailand mengulangi tabiat buruk yang dipraktikkan gerakan pelajar di belahan negara lain. Para pelajar kembali ke dalam ruang-ruang kelas dan menenggelamkan diri dalam aktivitas belajar sembari menyerahkan proses transisi kepada kekuatan politik tradisional. Para pelajar lupa bahwa meski ikut meminjamkan dukungan dalam gelombang protes pelajar, kelompok menengah Thailand adalah orang-orang pragmatis. Satu-satunya yang mereka lindungi adalah akses terhadap kue akumulasi kapital yang hanya akan bisa didistribusikan di antara mereka jika kondisi ekonomi stabil dan demokrasi berjalan ala kadarnya.

Analisa tersebut menjumpai kebenarannya tidak lama setelah insureksi heroik tersebut. Gerakan pelajar yang sebagian besar sedang vakansi politik membiarkan Raja memainkan peran kunci dan menyetir demokrasi.

Sanya Dhammasakdi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Thammasat, seorang moderat dan peragu sekaligus royalis setengah hati ditunjuk Raja Bhumibol sebagai Perdana Menteri. Sanya lalu membentuk sebuah komite untuk menyusun draft konstitusi yang baru. Hasil rancangan komite ini resmi diserahkan pada 8 Januari 1974. Sanya lalu membiarkan pihak Kerajaan menunjuk langsung 2.347 orang yang dianggap sebagai perwakilan berbagai kelompok dan sektor di Thailand. Orang-orang yang ditunjuk Raja ini lalu menyelenggarakan pemilihan internal untuk memilih 299 orang di antara mereka untuk ditetapkan sebagai anggota Komite. Kelompok ini lalu akan memilih 100 orang dari antara mereka sebagai peserta konvensi untuk mengesahkan Konstitusi yang baru.

Sistem pemilu disusun. Sebuah model hibrida diperkenalkan untuk pertama kalinya. Campuran aneh antara sistem representasi partai politik dan mereka yang dianggap sebagai wakil independen dari setiap daerah pemilihan. Tiap wakil independen non parpol berhak satu kursi untuk tiap 150.000 suara.

Selain itu, draft Konstitusi yang baru tersebut memandatkan perubahan-perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Thailand agar ditempuh melalui mekanisme referendum.

Draft awal ini ditolak oleh kubu Royalis dan Istana. Mereka menilai bahwa Konstitusi yang baru harus memberikan kuasa kepada Raja sebagai penentu keputusan akhir dan bukan melalui referendum terbuka. Kubu Royalis juga menolak usulan untuk memangkas campur tangan Istana dalam penunjukkan anggota Senat dan Kabinet pemerintahan. Mereka berkeras bahwa hak-hak Istana mesti menyesuaikan dengan Konstitusi 1949.

Satu hal yang paling mencolok diperdebatkan adalah soal UU Pewarisan Tahta tahun 1924. Pihak Istana dan royalis menambahkan dua klausa utama. Pertama, dalam kondisi kosongnya tahta, parlemen dapat mengangkat seorang Putri sebagai pemegang kekuasaan. Kedua, mengusulkan agar UU Pewarisan Tahta dapat diamandemen sesuai kebutuhan. Dua usulan ini bertentangan dengan draft awal yang diusulkan. Yang mana menegaskan bahwa UU Pewarisan Tahta bersifat mutlak dan tidak dapat diamandemen. Sehingga jika pihak Kerajaan nantinya tidak memiliki Putra Mahkota sebagai penerus, maka referendum akan digelar sebagai penentu akhir.

Sanya yang terjepit memilih menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Perdana Menteri. Namun, ia tak kuasa menolak ketika dirinya dipaksa Raja Bhumibol untuk kembali menduduki posisi tersebut. Sesudahnya adalah basa basi politik.

Draft baru yang memuat usulan Istana diterima dan disahkan pada 7 Oktober 1974. Tidak ada protes publik saat itu. Daerah selatan sedang disibukkan dengan operasi militer menghadang tumbuhnya kelompok nasionalis Melayu Pattani. Di utara dan timur laut, Partai Komunis Thailand sedang melancarkan gerilya. Serikat buruh yang memenangkan beberapa tuntutan ekonomis kembali bekerja di pabrik-pabrik membuntuti para pelajar yang sudah jauh hari mundur dari gelanggang politik.

Pengesahan draft konstitusi dilakukan dengan tergesa-gesa. Seratus orang yang ditunjuk Raja Bhumibol secara bulat menerima tambahan-tambahan dan klausa yang diusulkan Istana. Sanya, si Perdana Menteri yang tak punya kuasa apapun itu akhirnya mengesahkan hasil keputusan Komite.

Ketakutan pihak Istana dan kubu Royalis memang sangat berdasar. Di periode itu, Thailand sedang terjepit. Pemberontakan komunis di daerah timur laut dan utara tampak makin berbinar dengan kemenangan kubu Komunis di Vietnam dan Laos. Bersama Cina, mereka mendanai gerilyawan Maois Thailand. Bhumibol resah melihat bagaimana kemenangan komunisme sinonim dengan keruntuhan monarki. Kerajaan-kerajaan dibubarkan. Kekayaan dinasti dilucuti dan pemerintahan populer didirikan. Sementara elit pendukung Kerajaan membayangkan mimpi buruk akan kehilangan harta benda dan kekuasaan jika Thailand sampai jatuh ke tangan Komunis. Itu sebabnya, demokrasi bagi Bhumibol hanya penting dan berguna sejauh ia dapat memastikan kekuasaan Istana tidak dikebiri.

Pemilu yang ditunggu akhirnya dihelat Januari 1975.

Sayap kiri yang diwakili Partai Sosialis Thailand, Partai Front Sosialis dan Partai Aras Baru total mengumpulkan 37 kursi dari 269 yang diperebutkan. Namun, tidak ada satupun dari 22 partai peserta pemilu yang menang telak. Artinya, pemerintahan hanya bisa dibentuk dengan koalisi. Awalnya, pemerintahan dibentuk oleh koalisi yang dimotori oleh Partai Demokrat di bulan Februari. Kurang dari sebulan, koalisi ini bubar. Digantikan oleh formasi baru dengan Partai Aksi Sosial sebagai poros utama. Aliansi politik ini menunjuk Krukirt Pramoj sebagai Perdana Menteri menggantikan Seni Pramoj dari koalisi sebelumnya.

Pemerintahan ini kembali tidak bertahan lama. Januari 1976, pihak militer berhasil memaksa Krukirt membubarkan parlemen, mengundurkan diri dari kursinya dan menyetujui dilangsungkannya pemilu di bulan April. Pemilihan ini berlangsung penuh intrik dan kecurangan di tengah menguatnya sentimen anti-komunisme.

Partai Demokrat kembali menjadi pemenang meski tak dominan dan tetap harus membentuk koalisi. Seni Pramoj kembali menjadi Perdana Menteri. Namun kondisi politik tak kunjung membaik. Ketegangan semakin memanas ketika undang-undang yang mengatur tentang pemilihan di level lokal ditolak oleh Raja Bhumibol. Parlemen yang sebagian besar menyetujui usulan ini berang. Namun Istana tidak bergeming. Veto oleh monarki.

Di tengah kekacauan itu, Praphas Charusatien pulang dari eksil dan secara resmi mengadakan pertemuan dengan Raja Bhumibol. Pertemuan itu menuai kecaman. Protes pelajar kembali menghangat. Istana dituduh bermain api dan mengancam demokrasi. Pelajar lalu mulai kembali mengonsolidasikan diri. Demonstrasi digelar, pamflet disebar.

Di saat yang bersamaan, militer melalui Komando Operasi Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Operation Command) mengerahkan Krathing Daeng (Banteng Merah), sayap paramiliter sebagai lawan tanding gerakan pelajar yang tengah kembali bergeliat. Anggota-anggota Krathing Daeng adalah jagoan pasar, tukang pukul, kriminal kelas teri dan bajingan miskin kota yang dididik dengan fanatisme anti komunisme dan loyalitas terhadap Istana. Orang-orang ini dicecoki alkohol dan pelacur yang dibayar dengan pajak. Mereka menjaga bisnis-bisnis militer sembari merapal mantra lestarinya monarki. Mereka juga dibekali pelatihan militer, senjata ilegal, granat dan dukungan logistik. Krathing Daeng terbukti menjadi alat pukul militer paling mematikan yang menyerang protes-protes damai pelajar dengan brutal. Mayor Jendral Sudsai Hasadin menjadi otak di belakang kelompok ini.

Selain Krathing Daeng, Pemandu Desa (Village Scouts) adalah sayap para militer lainnya. Jika Krathing Daeng membasiskan dirinya di daerah perkotaan, Pemandu Desa bertugas mengamankan kekuasaan istana di daerah-daerah rural. Kelompok ini dibentuk oleh Kesatuan Polisi Perbatasan Thailand dan mendapatkan dukungan penuh Raja Bhumibol. Di tahun 1975, diperkirakan sekitar 5 juta orang sudah pernah melalui pelatihan intensif lima hari yang menjadi syarat perekrutan. Dalam upacara inisiasinya, Raja Bhumibol sering datang dan mengalungkan syal kepada para alumni terbaik. Kelompok ini dikenang dengan brutalisme mereka ketika bertugas meredam gerakan pelajar yang berbasis di Universitas Chiang Mai dan Universitas Khon Kaen, yang masing-masing menjadi representasi kalangan muda terpelajar daerah utara dan timur laut (Isaan).

Namun, para pelajar enggan mundur. Justru konsolidasi semakin membesar dan difokuskan dengan pendudukan kampus. Mengokupasi universitas ditempuh agar dapat meminimalisir represi fisik dari kelompok para militer. Sekaligus membuka ruang propaganda yang lebih luas untuk menggalang dukungan.

Tidak lama setelah kedatangan Praphas, 19 September tahun itu, Thanom Kittikacorn juga ikut pulang dan segera membaptis diri sebagai biksu. Raja Bhumibol dan Ratu Sirikit yang kembali dari kunjungan di daerah selatan pergi mengunjungi Thanom. Istana jelas mengirim signal dukungan kepada militer.

Pelajar meradang. Protes yang meluas semakin berdarah karena aksi-aksi brutal Krathing Daeng dan Pemandu Desa.

Pelajar yang muak dengan sikap Istana dan mulai khawatir dengan kondisi demokrasi kembali mengonsolidasikan diri. Universitas Thammasat menjadi titik penting karena lokasi Tha Pracan yang strategis. Di kota-kota lain seperti Chiang Mai, Khon Kaen dan Songkhla, protes juga dilakukan. Di Bangkok sendiri, diperkirakan sekitar lima ribu pelajar bergabung dalam rally memprotes kepulangan Thanom ke Thailand.

Turbulensi ini mencapai titik didih pada 6 Oktober.

Para pelajar yang sedang berkumpul di Universitas Thammasat diserbu dengan brutal oleh gabungan Krathing Daeng, Pemandu Desa dan aparat militer. Sebelum senja, Tha Pracan berkubang darah. Menurut informasi resmi, 46 orang dinyatakan tewas, 167 terluka parah dan 3.000 lainnya ditangkap dalam serbuan brutal tersebut. Namun beberapa sumber bersikeras kalau jumlah korban mencapai lebih dari 100 orang. Selain itu, para pelajar perempuan banyak yang menjadi korban pemerkosaan anggota para militer yang terlibat dalam serangan.

Keesokan harinya, atas restu Raja Bhumibol, militer kembali mengambil alih pemerintahan. Seni Pramoj dipaksa turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Sangad Chaloryu sebagai pimpinan tertinggi militer mengumumkan terbentuknya Dewan Reformasi Administratif Nasional. Badan ini menyatakan bahwa kudeta diperlukan untuk menjaga Thailand agar tidak jatuh ke dalam kuasa komunis dan melindungi Istana dan kekuasaannya. Raja Bhumibol lalu menunjuk Thanin Kraivichien, seorang jaksa sayap kanan pembenci komunisme sebagai Perdana Menteri yang baru.

Demokrasi gugur bersama tenggelamnya mayat para pelajar di sungai Chao Praya.

Serangan berdarah yang ikut didukung Istana terhadap di Universitas Thammasat membuat banyak pelajar yang marah memilih bergabung dengan gerilyawan Maois yang beroperasi di daerah pegunungan utara dan timur laut. Harapannya, mereka menemukan teman seperjuangan. Namun friksi justru tak bisa dihindari. Dua generasi ini berbagi pandangan dan sikap politik yang berbeda. Partai Komunis Thailand ingin mengobarkan perang total terhadap monarki sebagai tujuan, sementara para pelajar memandang gerilya sebagai taktik sementara. Jika partai menginginkan sosialisme dimenangkan melalui perang dari pegunungan hingga akhirnya mengepung Bangkok, para pelajar menilai bahwa kondisi masyarakat pedesaan Thailand belum siap dan perang gerilya harusnya ditujukan untuk memaksa monarki bernegosiasi dan menerima tuntutan-tuntutan demokratik. Di mata kader-kader partai, para pelajar adalah borjuis kecil yang berjuang setengah hati. Sebaliknya para pelajar memandang bahwa kader-kader partai adalah kelompok tua yang tidak berpikiran terbuka serta dogmatis.

Aliansi prematur ini kemudian berakhir menyedihkan.

Pada April 1980, Perdana Menteri Prem Tinsunalonda mendapatkan restu Raja Bhumibol untuk mengeluarkan Dekrit 66/2523. Dekrit ini ditentang faksi sayap kanan dalam tubuh militer. Sebabnya, ia membuka jalan pulang bagi para gerilyawan untuk kembali menjadi bagian masyarakat Thailand. Dekrit ini menjanjikan amnesti serta garansi penuh terhadap upaya rekonsiliaai. Ketika dekrit ini turun, para aktivis pelajar termasuk dalam barisan paling awal yang meletakkan senjata. Mereka menjemput janji amnesti dan sebagian di antaranya kembali ke bangku kuliah. Gerilya yang dimulai sejak tahun 1965 ini akhirnya benar-benar padam tiga tahun kemudian ketika barisan gerilyawan menerima amnesti yang dijanjikan.

Setelah kekalahan tersebut, gerakan pelajar kembali menemukan momentumnya pada periode pembangkangan sosial di dekade 1990-an. Meski, para aktivis pelajar yang di kemudian hari dikenal sebagai Kelompok Oktober, adalah generasi yang berbeda, namun ia mewarisi sikap yang sama: keengganan untuk terlibat penuh di dalam arena politik. Gerakan pelajar di periode ini mengulangi kenaifan para pendahulunya dengan membatasi diri sebagai gerakan moral.

Itu mengapa, ketika untuk kesekian kalinya kudeta militer terjadi pada 22 Mei 2014, perjuangan pelajar untuk mempertahankan demokrasi dan memaksa tentara kembali ke barak, selalu akan dimulai dari awal lagi.

 

 

Oktober Kuning

Sementara bagi para pengagum Bhumibol dan kelompok Royalis akan mengingat bulan Oktober sebagai akhir dari simbol monarki selama tujuh dekade. Setelah lelah ditopang peralatan medis dan injeksi bahan-bahan kimia dalam dosis yang tidak lagi masuk akal hanya agar sekedar terus dapat bernafas, Bhumibol Adulyajev akhirnya menyerah. Ia meninggalkan Thailand yang sedang bimbang karena junta militer telah cukup lama memegang kuasa.

Jika yang awal mengubah jalan demokrasi Thailand, peristiwa mangkatnya Bhumibol sudah pasti mengubah alur sejarah dinasti. Kematian Bhumibol, adalah prediksi yang berupaya dihindari namun justru datang terlalu awal. Selama tujuh dekade, ia menjadi aktor kunci yang memastikan militer dan elit pendukung monarki tetap memegang kuasa. Selama berkuasa, Bhumibol adalah orang yang berperan penting di balik prestasi demokrasi Thailand: negara dengan jumlah kudeta dan percobaan kudeta terbanyak di dunia. Atas prestasi ini, sejak Juni 2014 Thailand resmi dicoret dari daftar index demokrasi.

Bhumibol, akan dikenang sebagai seorang loyalis Amerika Serikat yang menghabiskan hidupnya sebagai seorang politikus sayap kanan. Raja kesembilan Thailand dari Dinasti Chakri dengan gelar Rama IX. Sejak naik tahta pada 9 Juni 1946 menggantikan kakak tirinya Ananda Mahidol yang mati tertembak, Bhumibol memecahkan rekor sebagai kepala negara terlama di dunia dan raja terlama yang pernah memerintah dalam sejarah Thailand. Selama tujuh puluh tahun pemerintahannya, Bhumibol menyaksikan pergantian 30 orang Perdana Menteri, dari Pridi Banomyong hingga Prayuth Chan-ocha.

Pada tahun 1957, sebuah kudeta yang dilancarkan militer untuk menggulingkan pemerintah Plaek Phibunsongkhram dengan tuduhan lèse-majesté. Plaek dianggap tidak menghormati otoritas monarki dan seharusnya dihukum berat. Kudeta di tahun 1957 ini pula yang mengawali kedekatan antara pihak Istana dengan tentara. Sejak saat itu, berbagai kudeta dan aksi anti-demokrasi lain yang dilakukan oleh tentara selalu mendapatkan dukungan dari Raja Bhumibol. Termasuk di antaranya, mendukung aksi penyerangan brutal terhadap para pelajar pada 6 Oktober 1973.

Majalah Forbes memperkirakan kekayaan Bhumibol -termasuk properti dan investasi yang dikelola oleh Biro Properti Istana, sebuah badan yang unik yang bukan berbentuk perusahaan swasta ataupun milik negara- berjumlah sekitar 30 miliar dolar Amerika pada 2010. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2013, Bhumibol selalu menduduki puncak daftar bangsawan terkaya di dunia.

Semenjak tahun 2006, kondisi kesehatan Bhumibol menurun drastis dan ia dipaksa harus menghabiskan waktunya di ranjang rumah sakit. Obat-obatan dan berbagai model terapi berhasil memperpanjang umur Bhumibol selama satu dekade sebelum akhirnya menghembuskan nafas.

Kematian Bhumibol membuat banyak orang berkabung meski tidak sedikit yang bahagia dengan peristiwa ini. Umumnya, mereka yang merayakan kematian Bhumibol adalah para aktivis radikal yang terpaksa harus menjalani hidup sebagai pelarian politik di luar negeri. Namun, mangkatnya Raja Bhumibol juga memberikan kebahagiaan kepada pihak Istana. Yang paling mungkin merayakan hal ini adalah Putra Mahkota Vajiralongkorn. Tubuh renta ayahnya adalah palang terakhir yang menghalangi dirinya menuju singgasana.

Vajiralongkorn adalah sosok paling kontroversial di lingkaran elit monarki. Bulan Oktober 2014, Vajiralongkorn menyatakan kepada publik Thailand bahwa ia muak dengan istri ketiganya Srirasmi dan mengajukan cerai. Tidak cukup sampai di situ, Vajiralongkorn menuduh bahwa Srirasmi melakukan perselingkuhan dan menghina monarki. Srirasmi lalu diusir dari istana dan dilarang menemui anaknya, Dingpakorn. Menggunakan Lesse Majeste,Vajiralongkorn mengirim tiga saudara laki-laki, seorang saudara perempuan dan orang tua Srirasmi ke dalam penjara.

Di tahun 2015, sebuah dokumen bocor ke publik. Di dalamnya terdapat bukti-bukti korupsi dan kolusi yang dilakukan oleh orang-orang dekat Vajiralongkorn. Merespon ini, sebuah kampanye berdarah dilakukan. Kali ini, yang pertama kali jadi korban adalah Mayor Polisi Prakrom Warunprapa yang tewas di bulan Oktober 2015. Dalam pernyataan resminya, Prakom disebut bunuh diri dengan menjadikan kaos sebagai alat ketika ia berada dalam tahanan militer yang terletak di dalam barak tentara di Jalan Nakorn Chaisri, Bangkok. Korban berikutnya adalah Saurian Sucharitpolwon atau yang lebih dikenal dengan nama Mor Yong, seorang peramal yang diketahui dekat dengan Pangeran Vajiralongkorn. Mor Yong juga tewas ketika sedang berada di dalam tahanan militer. Korban berikutnya adalah Mayor Jendral Pisitsak Saniwong na Ayutthaya, yang tidak lain merupakan Kepala dari pasukan pribadi pengawal Vajiralongkorn.

Ketiga orang tersebut, semuanya dibunuh ketika berada di dalam tahanan militer dan Vajiralongkorn berada di balik semua peristiwa ini. Namun, atas instruksi Prayuth Chan-ocha dan Prawit Wongsuwan, tentara dan polisi menutupi peristiwa ini dengan sangat baik.

Beberapa bulan lalu publik dikejutkan oleh beredarnya foto-foto Vajiralongkorn dengan dandanan super aneh dan tato palsu ketika ia sedang berlibur di Jerman. Namun, meski begitu tidak ada yang berani buka suara soal ini.

Sejarawan Thongchai Winichakul sendiri sudah mengingatkan bahwa Thailand sedang berada di dalam masalah yang serius. Pewaris tahta monarki diprediksi Thongchai sebagai seorang yang jauh rendah secara kualitas namun lebih brutal dalam tindakan-tindakan ekstrajudisial. Sejauh ini, analisis Thongchai menemukan faktanya.

Tingkah Vajiralongkorn yang begitu buas, tidak lepas dari kenyataan bahwa ada banyak elit royalis yang membenci dirinya. Sebuah bocoran yang dipublikasikan WikiLeaks mengenai pembicaraan yang terjadi di tahun 2010 mengonfirmasi semua itu. Di dalam rekaman tersebut, Prem Tinsulanonda, Siddhi Savetsila dan Anand Panyarachun terdengar mengolok-olok Putra Mahkota. Ketiga orang ini adalah sebagian dari para pembenci Vajiralongkorn yang telah berkali-kali berupaya untuk menggagalkan suksesi kekuasaan dari Bhumibol. Termasuk di antaranya adalah mendorong klausa di dalam Konstitusi Thailand yang memungkinkan seorang Putri untuk berkuasa. Dan Vajiralongkorn menyadari semua itu. Ia mengerti bahwa cara untuk membalas semua ketidaksukaan para elit terhadap dirinya adalah dengan membenci mereka dan memastikan dendam berada di tempatnya ketika tahta kerajaan menjadi miliknya.

Dan pembalasan itu sudah dimulai bahkan sebelum Vajiralongkorn benar-benar diangkat menjadi Raja Rama X, menggantikan ayahnya.

September kemarin, misalnya. Sebagai permulaan, Vajiralongkorn menghukum Ratthanwut, Watcharakitti dan bersama Disthorn untuk menjalani program rehabilitasi dengan melalui serangkaian pelatihan militer. Ketiga orang ini merupakan tokoh kunci yang mengendalikan Biro Urusan Rumahtangga Kerajaan yang secara resmi dikepalai Kaeokhwan Vajarodaya. Ratthanwut dan Watcharakitti adalah anak kandung Kaeokhwan, sementara Disthorn adalah keponakannya. Klan Vajarodaya telah bertanggungjawab mengurusi istana sejak tahun 1987 dan mengepalai ribuan birokrat. Kaengkhwan adalah kawan masa kecil Bhumibol, dan klan ini dianggap merupakan salah satu lingkaran utama Raja. Sejak Kaengkhwan mulai diserang pikun di akhir dekade 90-an, kendali Biro Urusan Rumahtangga Kerajaan diserahkan ke tangan Disthorn dengan bantuan Rattahanwut dan Watcharakitti. Disthorn adalah sosok yang dikenal luas publik Thailand, karena selalu tampak bersama dengan Raja Bhumibol. Ketika Thaksin Shinawatra digulingkan melalui kudeta militer, Disthorn bertanggungjawab sebagai penghubung antara militer dengan pihak keluarga kerajaan.

Sebagian orang berpendapat bahwa serangan Vajiralongkorn kepada klan Vajarodaya sangat erat kaitannya dengan skandal pemalsuan tanda tangan raja yang merebak belakangan ini. Kondisi kesehatan Bhumibol yang terus memburuk selama beberapa tahun terakhir, membuat dirinya mustahil untuk dapat membaca dan memberikan persetujuan terkait keputusan-keputusan politik penting. Dalam lima tahun terakhir, misalnya, Bhumibol adalah mayat hidup yang hidup dari topangan infus dan obat-obatan dengan dosis yang tidak lagi masuk akal. Itu mengapa menjadi aneh jika kemudian Bhumibol menyetujui hasil referendum Agustus kemarin.

Tidak cukup dengan itu semua. Selain menghukum ketiga orang tersebut, Vajiralongkorn kemudian mencopot mereka semua dari posisi di dalam istana. Sebagai pesan tambahan, foto-foto memalukan ketiga orang tersebut selama menjalani pelatihan militer dipublikasikan luas. Vajiralongkorn mungkin sedang mengirim pesan kepada para pembencinya yang lain.

Ada tiga hal yang dapat diinterpretasikan dari tindakan Vajiralongkorn tersebut. Pertama, Vajiralongkorn berada di atas hukum. Semua tindakannya seharusnya tidak dapat dibenarkan namun ia terbukti dapat melenggang lolos. Menghukum pejabat kerajaan, terutama yang berasal dari Biro Urusan Rumahtangga, membutuhkan persetujuan perdana menteri. Namun seperti yang ramai diketahui, Prayuth dan Prawit adalah para pendukung Vajiralongkorn yang tampaknya tidak ingin bersitegang dengan Putra Mahkota. Kedua, apa yang dikhawatirkan oleh elit politik Thailand nampaknya akan segera menjadi kenyataan. Sebentar lagi Thailand akan memiliki seorang raja yang memiliki impunitas untuk bertindak di luar hukum, termasuk membunuh mereka yang tidak bersepakat atau dianggap sebagai ancaman. Ketiga, tindakan Vajiralongkorn membenarkan fakta bahwa tidak ada yang dapat mengendalikan orang ini. Bhumibol semasa hidup maupun junta militer sendiri tampaknya tidak sanggup untuk menolak keinginan Putra Mahkota yang menyimpan dendam kesumat terhadap banyak orang. Terutama kepada mereka yang sejak 1972, tampak tidak merelakan dirinya untuk secara alamiah menggantikan ayahnya.

Dan kini, semuanya semakin dekat dengan kenyataan. Di masa depan, Thailand mungkin akan menandai Oktober sebagai terkuburnya demokrasi di Tha Prachan dan bangkitnya pemerintahan teror di Chitralada Dusit.* * *

 

 

Kepustakaan:

Ben Anderson, Juli-September 1977. “Withdrawal Symptoms: Social and Cultural Aspects of the October 6 Coup”. Bulletin of Concerned Asian Scholars. 9 (3): 13–18. Cambridge

Chris Baker dan Pasuk Phongpaichit, 2014. A History of Thailand. Cambridge: Cambridge University Press.

Clark D. Neher (Ed), 1976. Modern Thai Politics: From Village to Nation. Cambridge: Schenkman Books

Grigoris Markou dan Phanuwat Lasote, 2015. “Democracy and Populism in Asia: The case of Thaksin in Thailand” dalam Intersections. Washington: Fall Edition

Nicholas Grossman dan Dominic Faulder (Eds), 2012. King Bhumibol Adulyadej: A Life’s Work. Singapore: Editions Didier Millet

Paul M. Handley, 2006. The King Never Smiles. New Haven: Yale University Press

Pavin Chachavalpongpun (Ed), 2014. “Good Coup” Gone Bad: Thailand’s Political Developments since Thaksin’s Downfall. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

Suchit Bunbongkarn, 2004. “The Military and Democracy in Thailand” dalam R. J. May dan Viberto Selochan. The Military and Democracy in Asia and the Pacific. Canberra: ANU E Press

Thongchai Winichakul, 1994. Siam Mapped: A History of the Geo-Body of Siam. Honolulu: University of Hawai’i Press.

 

 

Tayang perdana di IndoPROGRESS

YES vs NO: Menyoal Referendum Thailand

HARI MINGGU lalu (7 Agustus), sekitar 50 juta pemilih terdaftar di Thailand, menuju tempat-tempat pemungutan suara. Untuk memastikan proses pengambilan suara berjalan lancar di 94 ribu tempat pemungutan suara, pihak junta militer melalui National Council for Peace and Order (NCPO) mengerahkan sekitar 200 ribu personil keamanan.

Pemungutan suara kali ini terkait dengan tawaran referendum yang diajukan oleh NCPO. Lalu, apakah referendum ini mampu membuka jalan bagi Thailand untuk kembali merengkuh demokrasi? Atau sebaliknya, bahwa referendum ini adalah alat bagi junta militer untuk semakin menancapkan pengaruhnya di gelanggang politik?

 

Alat Junta Militer

Referendum kali ini begitu sederhana. Junta militer menyodorkan rancangan konstitusi baru yang dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama.

Pertanyaan pertama adalah soal penerimaan-penolakan terhadap draft konstitusi yang baru. Draft baru ini merupakan hasil kerja sebuah komite yang ditunjuk oleh NCPO. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai rencana untuk ikut melibatkan Majelis Tinggi Parlemen untuk terlibat dalam pemilihan Perdana Menteri yang selama ini hanya diikuti oleh anggota parlemen Majelis Rendah.

Tawaran ini sebenarnya telah sejak awal memicu kontroversi.

Ada beberapa alasan. Sejak mengambil alih kekuasaan secara ilegal dari Perdana Menteri Yingluck Shinawatra melalui kudeta militer pada 22 Mei 2014, NCPO telah berupaya untuk melakukan referendum terhadap konstitusi Thailand sebagai alasan agar proyek demokratisasi negeri tersebut dapat berjalan dengan lancar. NCPO mengklaim bahwa konstitusi baru ini akan memberikan “kemampuan yang cukup” bagi rezim pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan proyek pemberantasan korupsi dan terus berada di jalur reformasi politik yang telah dirintis oleh Jendral Prayuth Chan-ocha.

Kelompok-kelompok anti-junta militer telah sejak awal menegaskan bahwa draft konstitusi Thailand yang baru hanya akan melanggengkan dominasi militer dalam politik. Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia, misalnya, menggaristebal soal pemberian wewenang yang meluas kepada anggota-anggota NCPO yang duduk di dalam pemerintahan. Orang-orang NCPO sendiri bukanlah sebuah produk demokrasi, melainkan hasil dari penunjukkan langsung oleh Jendral Prayuth sebagai Ketua NCPO. Kekhawatirannya adalah, dominasi politik ini akan terus berlanjut meski NCPO kemudian dinyatakan bubar dan Thailand menghadapi pemilihan umum. Akses politik yang tidak terbatas membuka peluang bagi orang-orang dekat Jendral Prayuth untuk kembali merengkuh posisi-posisi strategis melalui cara-cara yang curang dan tidak demokratis.

Keraguan ini didasarkan pada salah satu poin dalam draft perubahan konstitusi yang ditawarkan oleh NCPO. Poin tersebut memberikan kuasa kepada NCPO untuk menunjuk 250 anggota Majelis Tinggi di periode selanjutnya. Dengan jumlah sebesar itu, dan keinginan untuk terlibat dalam pemilihan Perdana Menteri, dikhawatirkan bahwa NCPO akan memiliki pengaruh yang lebih dari cukup untuk menentukan arah dan siapa kandidat yang nantinya akan terpilih sebagai Perdana Menteri.

Menurut konstitusi Thailand, komposisi parlemen terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah Majelis Tinggi Parlemen atau yang dikenal dengan nama Wutthisapha. Terdiri dari 150 orang senat non-partisan. 76 orang senat dipilih dari tiap-tiap provinsi yang ada, sementara 74 orang sisanya merupakan hasil seleksi oleh Komite Seleksi Senat yang menyaring figur-figur dari berbagai latar belakang sosial dan pekerjaan. Majelis Tinggi akan bertugas dalam periode enam tahun.

Bagian lain adalah Majelis Rendah Parlemen atau yang disebut Sapha Phu Thaen Ratsadon, yang berjumlah 500 orang. Dari total ini, 125 merupakan hasil pemilihan umum yang menggunakan sistem party-list (daftar-partai),sementara 375 orang lainnya merupakan calon independen yang mengikuti pemilihan di level provinsi dengan mendasarkan diri pada hitungan jumlah suara terbanyak. Sistem proportional representatives (daftar partai perwakilan proporsional) menekankan representasi proporsional di mana calon terpilih disesuaikan dengan alokasi pemegang hak pilih di suatu daerah. Menyerupai mekanisme pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia.

Ketika sukses mengambil alih kekuasaan, salah satu aksi awal yang dilakukan oleh Jenderal Prayuth adalah membubarkan parlemen dan menggantikannya dengan sebuah lembaga baru yang disebut sebagai Majelis Legislatif Nasional yang komposisinya terdiri dari 250 orang yang ditunjuk langsung. Komposisi inilah yang berupaya dipertahankan oleh NCPO jika pemilu terpaksa dilakukan di kemudian hari. Jika jumlah 250 orang untuk duduk di Majelis Tinggi adalah orang-orang yang ditunjuk atau berasosiasi dengan NCPO, maka pihak junta militer secara matematis akan memiliki ⅓ kekuatan dalam Parlemen yang akan membengkak menjadi 750 orang.

Bagi kelompok anti-junta militer, itu berarti NCPO akan sangat mungkin memenangkan kandidat Perdana Menteri yang seturut dengan visi mereka, atau minimal menduduki posisi strategis dalam struktur pemerintahan nanti.

Persoalan kisruh konstitusi memang bukan barang baru di Thailand. Sejak kekuasaan monarki absolut rontok oleh gerakan sosial di tahun 1932, negeri ini telah mengalami 19 kali perubahan konstitusi. Hal ini juga terkait erat dengan 19 kali kudeta dan upaya percobaan kudeta yang dilancarkan oleh pihak militer terhadap pemerintahan sipil. Dari jumlah tersebut, militer Thailand sukses mencatatkan 12 kali keberhasilan menumbangkan pemerintahan terpilih dan mengambil alih kekuasaan. Kudeta kali ini, yang dipimpin oleh Jenderal Prayuth merupakan salah satu yang bertahan cukup lama di tampuk kekuasaan.

Sejak saat itu, NCPO mendapuk diri sebagai kekuatan dan agen politik yang akan bertanggungjawab untuk menghantarkan Thailand menuju pemilihan umum selanjutnya. Proses ini telah memakan waktu lebih dari dua tahun.

Referendum konstitusi ini adalah salah satu titik balik krusial. Prayuth Chan-ocha dan loyalis kerajaan (kaum royalis) telah berkampanye secara ekstensif agar para pemegang hak suara memilih YES. Sementara, elit politik lain, seperti dua mantan Perdana Menteri, Yingluck Shinawatra -yang menjadi korban kudeta-, dan Abhisit Vejjajiva menyerukan para pendukungnya untuk memilih NO. Di luar itu, beberapa kelompok “ex-Kaus Merah” dan kelompok-kelompok pelajar yang selama ini tekun menolak pemerintahan hasil kudeta, juga ikut berkampanye agar warga Thailand memilih NO, aksi yang secara resmi dilarang oleh NCPO.

Pelarangan terkait kampanye referendum bagi minoritas kelompok pro-demokrasi di Thailand, dianggap sebagai upaya NCPO untuk meredam kekuatan NO.

Sebagai contoh, salah satu stasiun televisi yang dianggap terasosiasi dengan kelompok Kaus Merah, ditutup selama 30 hari. Sementara itu di saat yang bersamaan, sejumlah aktivis penentang NCPO dan mereka yang berkampanye untuk memilih NO ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Seorang jurnalis juga ikut menjadi korban. Semua represi ini dilakukan dengan menggunakan Artikel 61 dalam Aturan Mengenai Referendum (Referendum Act). Pasal tersebut melarang media untuk “menyebarkan kabar palsu” yang “dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat”. “Kabar palsu” yang disebarkan oleh individu atau institusi oleh NCPO dikhawatirkan akan memicu “lahirnya tindak kekerasan dan tindakan-tindakan koersif yang vulgar”.

Represi ini ikut mengundang perhatian PBB dan memaksa beberapa Duta Besar negara Eropa yang berada di Bangkok untuk mengeluarkan pernyataan.

Dalam pernyataannya di media, Jenderal Prayuth telah menegaskan bahwa apapun hasil referendum tidak akan berimbas kepada kepemimpinan di NCPO. Mantan kepala pasukan khusus pengawal Ratu Sirikit Kitiyakara ini menegaskan akan tetap berada di pucuk kekuasaan hingga pelaksanaan pemilu yang ditargetkan pada pertengahan tahun 2017. Prayuth menegaskan bahwa referendum “hanya dibatasi pada problem-problem mendasar konstitusi Thailand” dan tidak memiliki relasi dengan “tuntutan sekelompok kecil orang-orang” yang menginginkan dirinya menyerahkan kekuasaan dan sesegera mungkin menyelenggarakan pemilu.

 

Prospek Gerakan Sosial?

Populisme selalu memiliki soal. Ia rentan dan tidak didasarkan pada kesadaran politik radikal, tetapi bersandar kepada ilusi akan model Mesianik yang elitis. Populisme keluarga Shinawatra, misalnya. Meski diakui memiliki basis solid di daerah bagian utara Thailand -Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Phayao, Lampang dan Lamphun-, namun kekuatan ini tidak cukup terkonsolidasi dengan baik. Para pendukung Thaksin dan Yingluck begitu bergantung dan cenderung menunggu sikap dari kedua kakak-beradik ini.

Hal ini menjadi masalah, karena baik Thaksin -yang hingga kini masih hidup di pengasingan- maupun Yingluck, tidak memiliki keberanian untuk menentang junta militer secara terbuka. Secara mendasar penyebabnya adalah bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara garis politik Thaksin-Yingluck dengan kekuatan Royalis yang direpresentasikan oleh NCPO. Satu-satunya yang menjadi problem antara dua kubu ini adalah akses terhadap monopoli peta ekonomi dan keleluasaan untuk menentukan regulasi yang menguntungkan dalam bisnis.

Serikat-serikat tani di daerah Thailand utara cenderung pasif dan memiliki sentimen yang cukup aneh terhadap semangat dan gerakan politik radikal. Penolakan yang secara prematur dapat disimpulkan sebagai warisan dari efek kekalahan gerilya partai komunis yang ditandai dengan pemberian amnesti meluas oleh pihak kerajaan di tahun 1983. Selain kecil secara kuantitas dan tidak memiliki platform politik yang jelas, serikat-serikat petani di kantong-kantong pendukung Thaksin-Yingluck tampak terjebak pada masa “keemasan” dinasti Shinawatra yang berhasil meloloskan beberapa peraturan dan kesepakatan sektor agraria yang menguntungkan mereka.

Hal ini, misalnya, dapat dilacak pada lemahnya respon yang diberikan oleh para pendukung keluarga Shinawatra ketika Yingluck dikudeta dua tahun lalu. Pilihan pengecut Yingluck untuk tidak memilih konfrontasi terbuka diterjemahkan sebagai sikap bersama. Elit-elit serikat petani yang selama ini dekat dengan Thaksin dan Yingluck adalah aktor di balik moderasi potensi radikal yang waktu itu sangat mungkin menjadi lawan sepadan terhadap kudeta.

Sementara itu di bagian timur laut (Isaan), kondisi yang hampir serupa juga terjadi. Perpecahan di antara elit Kaus Merah menjalar hingga ke tataran paling bawah. Akibatnya, kelompok-kelompok ini menjadi bagian yang tidak signifikan untuk mempertahankan demokrasi -sebobrok apapun kualitasnya- dan menyerah kepada Jenderal Prayuth. Fragmentasi gerakan ini juga menandai periode paling ironis dari perkembangan faksi Siam Merah di dalam gerakan massa yang sempat membesar ketika momentum menentang kudeta di tahun 2006.

Keterlibatan kelompok Siam Merah di dalam gelombang Kaus Merah ternyata terbukti gagal memformulasikan kekuatan alternatif yang dapat diandalkan. Pengorganisiran yang tidak maksimal terbukti menjadi sebab kegagapan Siam Merah ketika absennya kepemimpinan dan kebingungan masif merebak di kalangan elit pemimpin Kaus Merah. Kemampuan untuk mendorong tuntutan isu-isu popular di sektor agraria sejak tahun 2006, ternyata tidak berhasil ditransformasikan secara signifikan untuk memengaruhi penentuan strategi politik Kaus Merah yang terkesan mengambang ketika kudeta 22 Mei 2014 terjadi.

Sebaliknya, Siam Merah -yang mendaku diri sebagai pewaris sejarah Partai Komunis Thailand- justru mengulangi model patronisme dengan menggantungkan diri pada tokoh-tokoh politik tertentu -seperti Jakkrapop Penkair- yang berada jauh di pengungsian.

Di saat yang bersamaan, Kelompok Oktober (Octobrists), yang secara intelektual lebih memiliki kapasitas, justru terjerembab dalam konflik internal dan pertentangan individual. Tokoh-tokoh Kelompok Oktober yang menduduki posisi-posisi strategis -sebagai tenaga pengajar di beberapa kampus- justru berlomba-lomba untuk mengorganisir kelompok pelajar secara terpisah. Selain fakta lain bahwa sebagian dari generasi yang lahir dari periode gerakan pelajar di tahun 1970-an ini juga menjadi pendukung NCPO. Pengalaman terlibat bersama dalam gerakan sosial di dekade 1990-an justru berujung ada perpecahan politik yang memiliki pengaruh cukup dalam di gerakan pelajar Thailand hari ini.

Itu mengapa tidak perlu kaget jika kita menemukan bahwa gerakan pelajar Thailand berserakan di kampus-kampus dalam bentuk kelompok-kelompok studi dengan anggota yang rata-rata selusin. Di Thammasat sendiri, ada beberapa kelompok pelajar yang aktif menentang kudeta. Namun dengan jumlah yang minor dan buruknya model jejaring politik antar kelompok ini, membuat gerakan di kampus yang dikenal sebagai barometer perjuangan demokrasi di Thailand juga tidak lebih baik dari gerakan petani yang tidak terkonsolidasi di daerah pedesaan. Apa yang terjadi di Thammasat seperti merefleksikan peta gerakan pelajar secara nasional yang justru selama dua tahun terakhir ini tidak mengalami perkembangan positif yang siginifikan.

Belum lagi menyebut soal sebagian kecil kelompok menengah dengan kesadaran politik yang mencampurbaurkan antara demokrasi kerakyatan dengan penghormatan terhadap otoritas kerajaan. Ini jenis kelompok paling aneh dalam peta politik Thailand karena mengharapkan demokrasi dapat dipulihkan melalui kebijaksanaan Raja Bhumibol. Sementara sekelompok minoritas lain, percaya bahwa kematian Raja Bhumibol dapat menjadi momentum politik radikal untuk mendemokratiskan Thailand secara utuh. Oleh karenanya, yang harus dilakukan saat ini adalah menunggu.

 

Prospek Demokrasi

Beberapa hari yang lalu (10 Agustus), NCPO mengumumkan hasil referendum. Hasilnya, lebih dari 60 persen menyatakan YES dan memilih bersepakat dengan junta militer terkait konstitusi yang baru. Sementara sekitar 39 persen memilih NO dan sisanya dinyatakan tidak sah. Berarti secara resmi, negara ini telah 20 kali mengalami pergantian konstitusi.

Yang menarik adalah, kepastian bahwa Jenderal Prayuth dan koleganya akan terus berkuasa hingga setahun ke depan. Menangnya YES dalam referendum kali ini juga dapat digunakan untuk melihat kenyataan politik bahwa 60 persen dari pemilik hak suara di Thailand yang mengikuti referendum menyatakan dukungannya terhadap rencana-rencana strategis yang telah dicanangkan NCPO sebelum menyerahkan “mandat” kepada pemerintahan yang baru. Ini juga berarti bahwa gerakan sosial di Thailand dalam satu dekade terakhir telah mengalami degradasi serius dalam persoalan kuantitas dan kualitas. Ketidakmampuan untuk mengorganisir perlawanan di kotak suara, tidak lain adalah gambaran bagaimana ketidaksolidan gerakan sosial menyebarluaskan gagasan-gagasan politiknya.

Meski yang patut dicatat bahwa angka partisipasi publik dalam referendum kali ini begitu rendah. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand, hanya sekitar 55 persen dari total pemegang hak suara yang terdata. Itu artinya ada secara kasar, ada sekitar 22.500.000 penduduk Thailand yang sebenarnya dapat dipandang sebagai cadangan kekuatan yang dapat diorganisir sebagai kekuatan demokratik menentang junta militer. Jumlah ini terutama terkonsentrasi di Thailand bagian selatan, di mana perjuangan pembebasan nasional masih berlangsung -yang menyebabkan operasi militer juga begitu masif. Selain itu, beberapa kota besar di Thailand juga mencatatkan jumlah partisipasi yang rendah dalam referendum.

Thailand masih memiliki harapan untuk merebut kembali demokrasinya dari tangan junta militer. Namun persyaratan yang harus dipenuhi sangat berat.

Gerakan pelajar dan gerakan petani di Thailand dapat mengambil peran untuk menjahit kembali fragmentasi ini. Namun tentu saja sebelumnya, ia harus bisa mengisolasi pengaruh elit-elit yang terdapat di lingkar masing-masing. Mengingat fakta bahwa gerakan sosial pro-demokrasi di Thailand terpecah belah yang disebabkan oleh perilaku politik patron-klien dalam tradisi gerakan sosial di negeri ini. Selain melampaui tradisi Mesianik, gerakan sosial di Thailand juga harus kembali belajar untuk menemukan formula dalam menghubungkan jejaring gerakan politik yang selama ini terpisah oleh kondisi geografis, prioritas isu dan pilihan taktik.

Selama hal itu tidak dilakukan, gerakan sosial di Thailand selamanya hanya akan menjadi figuran di tepi panggung politik. Cuma penggembira semata.

Menentang Demokrasi Gajah

Perjuangan Kontemporer Pelajar Thailand dan Pertanyaan Terkait Posisi Gerakan Pelajar Indonesia

Andre Barahamin

 

SETELAH berhasil menyasar Yingluck,[1] junta militer di bawah komando Jendral Prayuth Chan-ocha kini membidik anggota lain dari keluarga Shinawatra.

Somchai Wongsawat, yang merupakan saudara ipar Thaksin, kini sedang menghadapi tuntutan ‘penyalahgunaan kekuasaan’ oleh pengadilan. Tuduhan itu terkait pembubaran protes anti pemerintah yang diorganisir oleh Kaus Kuning di tahun 2008.[2] Ketika peristiwa itu terjadi, Wongsawat sedang menjabat sebagai Perdana Menteri. Posisi ini diembannya selama 80 hari sebelum kemudian ia dipaksa turun oleh keputusan pengadilan dan dilarang terlibat politik selama lima tahun. Sebelumnya Wongsawat dipilih sebagai pejabat pengganti untuk menggantikan perdana menteri sebelumnya Samak Sundaravej, salah satu tokoh kunci People Power Party (PPP) setelah memenangkan pemilu Desember 2007, dipaksa mundur oleh pengadilan karena skandal acara masak-memasak di sebuah program TV.

Kecurigaan bahwa kriminalisasi terhadap Wongsawat terkait dengan pemilu makin menguat karena junta militer tidak menunjukkan komitmen serupa untuk kasus lain. Semisal tidak adanya inisiatif hukum dari National Anti-Corruption Commision (NACC) untuk menyelidiki kasus tragedi Songkran Berdarah di tahun 2010, yang menewaskan lebih dari 80 orang pendukung Kaus Merah dan mencederai ratusan lainnya.[3] Kasus tersebut melibatkan Abhisit Vejjajiva, salah satu figur terkemuka Kaus Kuning dan pemimpin partai Demokrat yang menjabat sebagai perdana menteri saat peristiwa itu terjadi. Pengamat politik, Pavin Chachavalponpun, mengatakan kepada kantor berita Agence France Presse (AFP) bahwa manuver ini dilakukan oleh junta sebagai cara untuk memastikan bahwa kelompok Thaksin benar-benar tidak akan berkutik.[4] Taktik ini merupakan konsekuensi logis kekhawatiran militer terkait penyelenggaraan pemilu yang dijanjikan akan diadakan pada awal tahun depan.[5] Hal ini mengacu kepada kenyataan sejarah politik di mana sejak tahun 2001, kubu elit politik yang berada di seputar Thaksin selalu memenangkan pemilu.[6]

Namun serangan bertubi-tubi PM Prayuth[7] kepada para pendukung Shinawatra bersaudara, seperti didiamkan begitu saja. Yingluck dan para elit politik Pheu Thai Party (PTP), cenderung bersikap pasif dan memilih tidak melakukan konfrontasi terbuka. Sikap itu menurut intelektual-cum aktivis Giles Ji Ungpakorn tidaklah mengagetkan, karena pada dasarnya elit-elit politik Thailand adalah kaum royalis.[8] Salah satu kelompok yang hingga kini termasuk minoritas yang masih terus melakukan perlawanan, adalah gerakan pelajar.

Tulisan ini bermaksud mengajukan pertanyaan bagi gerakan pelajar di Indonesia dengan terlebih dahulu menjelaskan dinamika internal gerakan pelajar di Thailand di tengah iklim pasivisme, kelumpuhan gerakan demokratik dalam kampus, serta buruknya sistem pendidikan yang dijaga dengan ancaman senjata.

 

Tentang Pendidikan di Thailand

Pendidikan di Thailand tidak berubah sejak perjuangan menentang kudeta militer 1976 dan era kebangkitan gerakan sosial di dekade 1990-an. Banyak kritikus menganggap bahwa sistem pendidikan di Thailand masih mengandung karakter konservatif dan feodal. Dua hal tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab degradasi kualitas pendidikan negara ini secara massif dalam 15 tahun terakhir. Ranking ‘The Global Competitiveness Index’ yang dirilis oleh World Economic Forum 2014, menempatkan Thailand di posisi 31 di bawah Singapura (2) dan Malaysia (20) dan jauh lebih baik dari Indonesia (34), Filipina (52) dan Vietnam (68).[9]

Namun progress ekonomi ternyata berkebalikan dengan kondisi yang terjadi dalam dunia pendidikan Thailand. Test of English as Foreign Language (TOEFL) Thailand di tahun 2013 merupakan yang terburuk kedua dari 56 negara Asia. (tabel 1)

1

Sementara laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan bahwa angka PISA capaian Thailand sejak 2003 hingga 2012, tidak mengalami perubahan signifikan.[10] Dari segi produktivitas akademik dalam indeks SCOPUS, Thailand semakin jauh tertinggal di belakang Malaysia dan Singapura. (tabel 2)

2

Padahal sejak Thaksin berkuasa, Thailand membelanjakan lebih dari 20 persen anggaran nasional untuk sektor pendidikan. Kebijakan ini terus berlanjut ketika Yingluck menempati posisi sebagai perdana menteri. Sebagai perbandingan, di tahun 2003 Thailand mengalokasikan 140 milyar THB untuk anggaran pendidikan. Tahun 2009, jumlah ini meningkat di angka 350 milyar THB. Tahun 2012, 460 milyar THB dibelanjakan untuk pendidikan. Tahun 2014, Thailand membelanjakan lebih dari 500 milyar THB (atau mencapai 200 trilyun rupiah). Sementara jumlah pelajar di Thailand di tahun 2014 diperkirakan telah mencapai 15 juta orang. Ini berarti setiap pelajar mendapat subsidi sebesar 33.000 THB (atau sekitar 13 juta rupiah).[11]

Thailand Development Research Institute (TDRI) menilai Thailand terjebak dalam glorifikasi label-label internasional dan pencapaian statistikal. Lembaga ini mencatat bahwa program-program (bertaraf) internasional justru tidak membawa manfaat bagi internal pendidikan di Thailand. Hambatan utama adalah lemahnya penguasaan bahasa Inggris di kalangan pelajar serta tenaga pengajar lokal. Dalam laporannya TDRI mencatat bahwa lebih dari 50 persen pembiayaan pendidikan ironisnya dihabiskan untuk membayar tenaga pengajar, khususnya dosen dan pengajar asing. Temuan tersebut menyebutkan bahwa Thailand tidak memiliki standar kualifikasi untuk tenaga pengajar asing, terutama bagi yag akan mengajar bahasa Inggris. Sehingga orang-orang yang dibayar untuk mengajar, sama sekali tidak kompeten, dipilih acak dengan pendekatan rasial dan terdiri dari orang-orang yang tidak memahami filosofi pendidikan. Selain itu tentunya adalah korupsi, yang juga melanda Kementerian Pendidikan Thailand.[12]

Hal tersebut menyebabkan di level perguruan tinggi, universitas-universitas di Thailand mengalami kesulitan untuk berkompetisi dengan universitas yang berasal dari negara anggota ASEAN lain seperti Singapura dan Malaysia. Presiden TDRI Somkiat Tangkitvanich mengklaim, tenaga pengajar di Thailand dibayar terlalu mahal namun memiliki kinerja yang mengecewakan.[13] Sementara Netiwit Chotiphatphaisal berargumen bahwa para pendidik di Thailand sedang menyangkal relasi antara demokrasi dan pendidikan yang berakibat pada ‘kebingungan’ untuk bagaimana menginterpretasikan pemikiran kritis dan adaptif terhadap perkembangan.[14]

Thaksin memang memulai demokratisasi finansial dalam dunia pendidikan di Thailand dengan cara mengatur kembali distribusi anggaran pendidikan agar lebih merata ke wilayah Utara (Chiang Mai, Chiang Rai dan sekitarnya), daerah Isaan (Khon Kaen, Mahasarakham dan sekitarnya) serta daerah Selatan (Songkhla, Pattani dan sekitarnya). Sejak tahun 2001, Thaksin juga memulai percepatan programatik dalam pendidikan Thailand, seperti masifikasi program internasional, intensifikasi bahasa Inggris sebagai bahasa belajar mengajar, internasionalisasi sekolah-sekolah dan penandatanganan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan di Eropa dan Amerika. Namun percepatan-percepatan programatik ini memakan korban dengan seringnya terjadi pergantian menteri pendidikan di Thailand. Semasa dua periode menjabat sebagai PM, Thaksin menunjuk 9 orang untuk menangani urusan pendidikan, namun dianggap gagal sebelum kemudian dicopot. Editorial harian The Nation 4 Oktober 2012, merujuk hal ini sebagai salah satu penyumbang kegagalan-kegagalan pendidikan di Thailand di masa Thaksin. Tradisi politik ini kemudian berlanjut di masa Yingluck, yang memiliki tiga orang menteri pendidikan sebelum ia dilumpuhkan oleh kudeta.

Hal tersebut membuktikan bahwa demokratisasi Thaksin dalam dunia pendidikan di Thailand, sama sekali tidak menyentuh level filosofis. Worajet Pakeerat dari Thammasat University mengatakan, kemunduran pendidikan di Thailand ikut dipengaruhi oleh tidak adanya inisiatif bersama untuk memodernisasi karakter pendidikan mereka. Ketiadaan inisiatif itu tampak jelas dengan absennya upaya-upaya untuk mendorong demokratisasi institusi pendidikan, khususnya di level peguruan tinggi.[15] Konservatifisme membuat Thailand terjebak pada sentimen dan ketakutan bahwa demokratisasi pendidikan hanya akan mengarah pada liberalisme serta memicu serangan terhadap Raja dan keluarganya. Feodalisme itu misalnya tampak pada penggunaan Lese Majeste untuk membatasi perdebatan-perdebatan akademik di lingkungan universitas.[16] Kajian-kajian politik, sejarah dan berbagai cabang ilmu sosial di Thailand, terpaksa sibuk untuk berkelit dari kemungkinan ‘yang dapat menyinggung’ keluarga Kerajaan, jika tidak ingin berakhir di penjara.[17]

Faktor lain yang ikut menguatkan cengkraman feodalisme dalam pendidikan Thailand, dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat untuk bersikap pasif. Kebudayaan Thailand yang sangat dipengaruhi oleh Buddha Terravada, justru diinterpretasikan sebagai penerimaan (kepasrahan), menghindari konflik yang berakibat pada tiadanya tradisi untuk berdebat, serta penghargaan berlebihan terhadap hirarki sosial yang didasarkan pada status dan umur. Hal ini berujung pada sistem belajar mengajar di Thailand yang berpusat pada guru atau dosen.[18]

Sistem pendidikan di Thailand juga begitu kental dengan militerisasi. Dua hal yang paling kasat mata yang dapat merepresentasikan hal tersebut adalah standarisasi potongan rambut ala militer untuk pelajar tingkat dasar dan menengah, serta penggunaan seragam untuk level pendidikan tinggi.[19] Selain itu, militerisme juga ditanamkan melalui indoktrinasi yang menekankan kepatuhan terhadap Raja dan simbol-simbol monarki serta memandang tentara sebagai pelindung keluarga kerajaan. Di Thailand bagian Selatan, di daerah-daerah di mana perjuangan memerdekakan diri begitu terasa, militerisme dalam pendidikan membuat institusi pendidikan dipandang para insurgen sebagai simbol kerajaan dan menjadi target serangan. Human Rights Watch (HRW) melaporkan, jumlah sekolah dan guru yang menjadi korban kekerasan semakin meningkat sejak 2004.[20]

Junta militer makin menegaskan intervensi militerisme dalam pendidikan, ketika National Council for Peace and Order (NCPO) pimpinan Jendral Prayuth meluncurkan “Dua Belas Nilai Dasar” yang kemudian diintegrasikan ke dalam kurikulum Thailand 2015-2021.[21] Penerapan dua belas nilai tersebut termasuk memaksa para pelajar agar memfokuskan diri belajar dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik. Untuk memastikan bahwa pelajar menjauh dari politik, diciptakanlah proses inisiasi dalam pendidikan Thailand yang disebut SOTUS (Seniority, Order, Tradition, Unity and Spirit). Mulai dipraktekkan sejak tahun 1980, SOTUS menjadi bagian tidak terpisahkan dari lingkaran kekerasan fisik dan mental yang eksis di seluruh universitas di Thailand. Perploncoan yang tidak manusiawi dengan legitimasi kampus dan pembenaran-pembenaran moralis bahwa SOTUS merupakan alat untuk mendidik seseorang menjadi warga negara yang baik. Penyelenggaraan SOTUS mulai memicu protes di masa Thaksin setelah banyak keluarga korban mulai mempersoalkan hal tersebut. Namun hal itu tidak berhasil menghentikan SOTUS sama sekali.

 

Gerakan Pelajar Kontemporer di Thailand

Gerakan pelajar di Thailand memang sedang berupaya membangun dirinya kembali setelah dihancurkan militer di tahun 1976. Walaupun sempat bergeliat kembali bersamaan dengan maraknya protes sosial pertengahan dekade 1990-an, gerakan pelajar kembali surut dan hampir mati.[22] Tidak seperti Indonesia dan Burma yang memiliki serikat pelajar di level nasional, yang kemudian mendirikan cabang di kampus-kampus, gerakan pelajar Thailand justru terpencar-pencar dalam kelompok-kelompok kecil yang terpisah antara satu kampus dengan kampus yang lain. Lima orang aktivis pelajar dari Khon Kaen University yang berafiliasi dengan Dao Din, dan melakukan sabotase terhadap pidato diktator Prayuth di Khon Kaen, tidak memiliki hubungan struktural dengan kelompok Soom Giew Dao, meski mereka berasal dari universitas yang sama.

Ada kelompok Sapanah Dome yang beroperasi di Thammasat University (TU), di mana terdapat juga Thai Student Center for Democracy (TSCD) dan League of Liberal Thammasat for Democracy (LLTD). Di Kasetsart University, terdapat kelompok aktivis pelajar yang menamakan diri Free Kasetsar University. Di Mahasarakham University (MSU) ada Puan Sangkhom, Plook Hug dan Free Thai. Kelompok bernama Love Thai aktif bergerak di seputar Chiang Mai University. Sementara di Roi Et Rajabhat University (RERU), terdapat Nok Koon Jae dan Naksueksa Kon Nueng yang aktif di Ubon Ratchathani University (URU).

Masing-masing kelompok ini memiliki agenda dan pendekatan politik yang berbeda-beda sebelum terjadinya kudeta militer terhadap Thaksin di tahun 2006. Awalnya, kelompok pelajar berupaya menjauhkan diri dari konflik antara Kaus Merah dan Kaus Kuning dengan cara melakukan pengorganisiran akar rumput di luar kampus, meningkatkan kesadaran politik pelajar di dalam kampus dan upaya untuk membuka ruang-ruang diskusi kritis baik di dalam maupun di luar kampus. Mereka juga bergerak menuntut reformasi undang-undang pendidikan Thailand yang dianggap tidak demokratis. Sebagian dari kelompok mahasiswa tersebut juga aktif terlibat dengan beberapa NGO yang bekerja di sektor HAM.

Krisis politik yang diakhiri dengan kudeta militer tahun 2006, menjadi pemicu yang menyatukan isu perjuangan berbagai kelompok aktivis pelajar. Menyadari bahwa mereka merupakan kelompok minoritas di kampus, para pelajar kemudian mulai mengambil sikap tegas menolak militerisme dan kemudian ikut aktif mengintervensi ruang-ruang politik, seperti melayangkan petisi dan mulai melatih diri untuk melakukan protes.

Kerjasama-kerjasama antar berbagai kelompok pelajar yang sebelumnya terisolasi, kemudian berupaya disatukan dalam isu penolakan kudeta dan tuntutan untuk menyelenggarakan pemilu secepatnya. Pengorganisiran dalam lingkungan kampus juga mulai marak dilakukan yang dibarengi dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus. Namun masalah ketiadaan dukungan finansial dari dalam kampus mendorong banyak kelompok pelajar kemudian menerima uluran tangan dari NGO-NGO.

Kerjasama-kerjasama antara kelompok pelajar dengan NGO kemudian menemui jalan buntu ketika militer kembali melakukan kudeta Mei kemarin. Banyak kelompok pelajar memutuskan untuk menghentikan hubungan kerja sama mereka dengan kelompok NGO. Hal ini disebabkan oleh manuver politik berbagai kelompok NGO yang dianggap terlibat membuka jalan bagi tentara. Keterlibatan banyak NGO dalam protes-protes Kaus Kuning menegaskan keberpihakan kelompok mereka sebagai royalis dan kelas menengah. Hal tersebut mendorong banyak kelompok mahasiswa yang tidak bersepakat kemudian secara perlahan mengalihkan dukungan dan fokus pengorganisasian mereka ke basis-basis Kaus Merah.

Namun perlawanan pelajar terhadap kudeta kali ini tidak mudah. Junta melarang lebih dari lima orang berkumpul. Memperagakan Salam Hunger Games dalam berbagai bentuk juga akan ditindak tegas.[23] Orang-orang dilarang untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang kondisi politik Thailand atau berhadapan dengan dakwaan menghina negara dan akan dikenakan pasal-pasal Lese Majeste. Prayuth menutup semua kanal dan kampus-kampus dilarang menyelenggarakan pertemuan-pertemuan politik tanpa mengantongi ijin resmi pemerintah. Atas nama stabilitas politik, tidak boleh ada yang bertanya kapan militer akan mengembalikan kekuasaan kepada sipil dan segera menyelenggarakan pemilihan umum.

Hingga 15 Desember, tercatat sudah 634 orang yang dipanggil menghadap NCPO. Kebanyakan dari mereka dicurigai atau dianggap melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aturan yang dicanangkan junta militer. Jumlah orang yang ditangkap telah menyentuh angka 340 orang, di mana 171 orang ditangkap saat melakukan protes damai. Dari jumlah tersebut, 56 diantaranya adalah aktivis pelajar. NCPO juga telah mengajukan tuntutan hukum terhadap 106 orang yang dianggap banyak pihak sebagai upaya meredam kebebasan berpendapat di Thailand. Sementara itu, 19 orang telah dikenakan UU Lese Majeste. Menyusul kemudian pembatalan atau pembubaran 39 acara publik, yang sebagian besarnya digagas oleh pelajar karena dicurigai mengandung muatan politis.[24]

Statistik di atas menjadi alasan mengapa satu-satunya pilihan logis yang tersisa bagi gerakan pelajar di Thailand adalah dengan melakukan taktik gerilya. Setiap orang dan setiap kelompok selalu berupaya menemukan solusi bagaimana mengintervensi atau melakukan sabotase agar pesan demokratik anti kudeta dapat dikirim. Hal ini dikerjakan bersamaan dengan upaya-upaya pemberantasan ‘buta politik’ melalui distribusi literatur dan penyelenggaraan kursus-kursus politik. Untuk membiayai kerja-kerja tersebut, berbagai kelompok pelajar terus berinovasi untuk menemukan cara mandiri dalam ekonomi. Trauma pengkhianatan kelompok NGO di masa lalu dinilai sebagai pelajaran berharga tentang kemandirian basis ekonomi dan sikap politik.

 

Kemana Solidaritas Pelajar Indonesia?

Baru-baru ini, suksesnya tuntutan pendidikan gratis di Chile mendapat sorotan banyak aktivis di kampus-kampus di Indonesia, yang kemudian merayakan kemenangan gerakan di Chile secara diam-diam dan menganggapnya sebagai inspirasi perjuangan. Chile menyambung ‘demam Latin’ yang berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya. Jauh mundur ke belakang, gerakan pelajar di Yunani, Italia dan Prancis-lah yang mendapat perhatian di Indonesia. Sejarah gerakan pelajar di negeri-negeri itu dibedah, dianalisa, lalu didiskusikan untuk menemukan benang-benang penghubung. Jika ada perkembangan terbaru, maka informasi tersebut hampir dapat dengan mudah ditemukan. Namun bagi gerakan pelajar di Indonesia, gerakan kolega mereka di Thailand adalah sesuatu yang asing.

Kondisi tersebut seakan mengacuhkan fakta bahwa meski tidak berbatasan secara geografis, namun secara regional Thailand dan Indonesia memiliki hubungan yang saling memengaruhi dalam bidang ekonomi dan politik. Contohnya adalah ketika berlangsungnya krisis Asia yang menghantam Thailand dan Indonesia di tahun 1996. Hari ini, hubungan tersebut diperkuat dengan integrasi kedua negara ini ke dalam zona ekonomi ASEAN, selain tentunya berbagai kesepakatan bilateral yang sudah lebih dahulu dijalin. Di masa lalu, Thailand dan sebagian Indonesia juga terhubung secara budaya, yang jejak-jejaknya dapat dilacak pada peninggalan Buddhisme di kedua negara ini.

Banyak yang mengacuhkan sejarah politik Thailand dan Indonesia yang terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Ketika kampanye perang dingin berlangsung paska Perang Dunia II, Thailand dan Indonesia menjadi mata rantai yang memastikan kemenangan kubu non-komunis di Asia Tenggara. Berdirinya ASEAN yang digagas Thailand dan Indonesia bersama Singapura, Malaysia dan Filipina, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari konflik tersebut.

Selain itu, Thailand dan Indonesia juga memiliki beberapa kemiripan yang tidak bisa diacuhkan. Misalnya, bagaimana kedua negara ini memberlakukan pendekatan militer di Pattani (Thailand) dan Papua (Indonesia). Segregasi dan diskriminasi regional juga mudah ditemukan yang menjadi kemiripan lain antara Thailand dan Indonesia. Belum lagi menyebut soal dominasi dan peranan militer dalam ranah politik di kedua negara ini yang menguat paska redanya Perang Dingin di akhir 1970-an. Sehingga menjadi sesuatu yang tidak masuk akal jika kemudian, dengan berbagai ‘kecocokan geopolitik’ kedua negara, aktivis pelajar di Indonesia justru mengalami kemarau informasi terkait apa yang sebenarnya sedang berlangsung di Thailand.

Pertanyaannya adalah, apakah skema liberalisasi pendidikan yang sedang dijalankan di Indonesia dan Thailand merupakan dua hal yang tidak berkaitan dan sama sekali berbeda?

Apakah kecurigaan bahwa privatisasi pendidikan yang marak berlangsung di kedua negara tidak akan bermuara pada rancangan besar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mensyaratkan keterbukaan pasar untuk mempercepat dan mempermudah mobilitas dan transaksi modal?

Apakah kondisi demokrasi di Thailand akan memberikan pengaruh bagi gerakan pelajar di Indonesia? Apakah kualitas demokrasi di Indonesia akan memberikan pengaruh bagi perkembangan dan perbaikan demokrasi di Thailand?

Seberapa perlu gerakan pelajar di Indonesia menghubungkan dirinya dengan gerakan pelajar di Thailand dan di negara lain di ASEAN?

Seiring menjelangnya MEA, pertanyaan-pertanyaan di atas semakin menjadi penting untuk menjadi bahan refleksi dan kemudian harus dijawab oleh gerakan pelajar di Indonesia. Namun siapapun juga dapat mengacuhkan kenyataan geopolitik MEA, sekaligus mengingkari konteks bahwa Thailand dan Indonesia akan menjadi satu kampung yang sedang dipersiapkan menjadi barisan konsumen.

***

——

[1] Awal Januari 2015, National Legislative Assembly (NLA) mengeluarkan keputusan hukum untuk melakukan “impeachment” terhadap Yingluck Shinawatra terkait “kesalahan manajemen” dalam skema subsidi beras ketika ia menjabat sebagai PM. Keanehannya adalah proses tersebut dilakukan justru ketika Yingluck tidak lagi memegang kekuasaan. Keputusan ini membuat Yingluck dilarang untuk terlibat dalam politik selama 5 tahun sejak keputusan ditetapkan.

[2] Sejak Agustus hingga Desember 2008, para pendukung Kaus Kuning menyegel kantor perdana menteri sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan yang dipimpin Somchai Wongsawat. Ia kemudian memerintahkan polisi untuk membubarkan paksa para demonstran yang menduduki kantor perdana menteri. Dua orang tewas dan lebih dari tujuh puluh orang terluka. http://www.nytimes.com/2008/10/07/world/asia/07iht-08thai.16744393.html?_r=1&

[3] “Bloodiest Thai Clashes in 18 Years”, Al Jazeera, diunduh 16 Februari 2015 http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2010/04/20104113019324124.html

[4] “Key Thaksin Ally to Face Thai Court Over 2008 Crackdown”, Yahoo News, diunduh 16 Februari 2015 https://au.news.yahoo.com/world/a/26269747/key-thaksin-ally-to-face-thai-court-over-2008-crackdown/

[5] “Thai PM says democracy roadmap on schedule, pool early next year”, Reuters, diunduh 16 Februari 2015 http://www.reuters.com/article/2015/02/04/us-thailand-politics-idUSKBN0L810220150204

[6] Sejak 2001, pemilu di Thailand berlangsung tahun 2001, 2005, 2007, 2011, dan 2013. Semua pemilu tersebut dimenangkan oleh kubu Shinawatra bersaudara.

[7] Setelah memimpin kudeta, Jendral Prayuth Chan-ocha mendirikan National Commission for Peace and Order (NCPO) yang kemudian membubarkan parlemen. Untuk menjalankan fungsi legislatif, NCPO menunjuk kembali seluruh anggota parlemen dari kelompok pendukung kudeta. Parlemen inilah yang kemudian menetapkan Prayuth sebagai PM, setelah menang mutlak dalam pemilihan yang “demokratik”.

[8] Giles Ji Ungpakorn, “Unfortunately, Thaksin is a Royalist”, Ugly Truth Thailand, diunduh 16 Februari 2015 https://uglytruththailand.wordpress.com/2015/02/11/unfortunately-taksin-is-a-royalist/

[9] Klaus Schwab (ed), “The Global Competitiveness Report 2014-2015”, World Economic Forum, (Geneva: World Economic Forum, 2014)

[10] OECD, “PISA 2012 Results in Focus”, The Organization for Economic Cooperation and Development, (OECD, 2014)

[11] Bandingkan dengan anggaran pendidikan di Indonesia tahun 2014 yang menyentuh 371 trilyun, setelah tahun sebelumnya membelanjakan 345 trilyun. Sementara jumlah pelajar di Indonesia mencapai 60 juta orang. Yang berarti setiap murid mendapatkan subsidi sebesar 5.250.000 per orang.

[12] Untuk analisa dan perbandingan statistikal secara komprehensif, silahkan baca TDRI Quarterly Review dari edisi September 2000, hingga September 2014.

[13] Somkiat Tangkitvanich, “Education System Ills, Setting Up Future Failure”, Bangkok Post, diunduh 11 Januari 2015 http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/342521/education-system-ills-setting-up-future-failure

[14] Netiwit Chotiphatphaisal, “Confused Thai Educators”, New Mandala, diunduh 17 Februari 2015 http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/07/16/confused-thai-educators/

[15] Salah satu parameter awal untuk mengukur jalan tidaknya demokratisasi dalam kampus-kampus di Thailand adalah terkait pelaksanaan SOTUS di setiap awal tahun ajaran. SOTUS adalah metode perploncoan dan seperangkat seremoni-seremoni yang diwajibkan bagi pelajar untuk ikut serta.

[16] Wikipedia, Lese Majeste in Thailand, diunduh 17 Februari 2015 http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A8se_majest%C3%A9_in_Thailand

[17] Prachatai, “Thammasat Historian Summoned to testify on Lese Majeste Case against Renowned Royalist Sulak”, diunduh 16 Februari 2015 http://www.prachatai.com/english/node/4633

[18] Andre Barahamin, “Fighting Against Cognitive Capitalism in Southeast Asia: Introduction on Student Movement in Myanmar, Thailand, the Philippines and Indonesia”, (makalah dipresentasikan dalam sebuah serial diskusi mengenai pendidikan di Hue Pedagogical Center, Hue, Vietnam, Mei 2014).

[19] Di Thailand, bachelor degree diwajibkan menggunakan seragam. Sedangkan strata master and doctoral degree memang tidak lagi menggunakan seragam mesti harus berpakaian “sopan”. Penggunaan jeans, rambut gondrong bagi laki-laki akan dianggap “tidak sopan”.

[20] Human Rights Watch, “Targets of Both Sides: Violence against Students, Teachers, and Schools in Thailand’s Southern Border Provinces”, (HRW: New York, September 2010)

[21] Prachatai, Education Ministry to integrate junta’s 12 core values into Education Curriculum. Diunduh 16 Februari 2015. http://www.prachatai.com/english/node/4215

[22] Kanokrat Lertchoosakul, The Rise of the Octobrists: Power and Conflict among Former Left Wing Student Activists in Contemporary Thai Politics. (PhD diss., Department of Government, the London School of Economics and Political Science, 2012)

[23] Andre Barahamin, “Distrik Thai: Potret Thailand Paska Kudeta 22 Mei 2014”, Harian IndoProgress, diunduh 15 Februari 2015 http://indoprogress.com/2014/12/distrik-thai-potret-thailand-paska-kudeta-22-mei-2014/

[24] Andre Barahamin, “Short Spit: Demokrasi Gajah”, Small Note, diunduh 16 Februari 2015 http://andrebarahamin.net/short-spit-demokrasi-gajah/

Demokrasi Gajah: Update

Sudah sembilan hari terakhir, saya terus menerus menghabiskan waktu untuk membaca beragam laporan, artikel atau berita tentang kondisidemokrasi di Thailand. Juga melakukan triangulasi untuk memastikan beberapa temuan.

Ada beberapa artikel dari intelektual dan akademisi yang vokal menentang kudeta dan kekuasaan junta militer. Yang paling rajin menulis adalah asisten profesor Pavin Chachavalpongpun. Ia kini menetap di Jepang setelah passportnya dicabut oleh NCPO. Sementara media massa yang jadi rujukan adalah koran seperti Bangkok Post, The Nation, Siam Voices dan Prachatai. Untuk media yang terakhir, saya beruntung dibantu oleh seorang kawan sebagai penerjemah. Ada juga tumpukan tesis dan laporan riset yang membahas kudeta Thaksin tahun 2006 kemarin. Dua kudeta ini memang terhubung secara historis, ekonomi dan tentu saja secara politik.

Hasil temuan saya hingga 15 Desember untuk sementara dapat diurutkan sebagai berikut.

  1. Tercatat sudah 634 orang dipanggil untuk menghadap NCPO. Kebanyakan dari mereka dicurigai atau dianggap melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aturan yang dicanangkan oleh junta militer.
  2. Sudah 340 orang yang ditangkap. 171 orang diantaranya ditangkap saat sedang melakukan protes damai. 56 di antaranya adalah aktifis mahasiswa.
  3. 106 orang sedang menghadapi tuntutan dari NCPO. Oleh sebagian kalangan, tuntutan ini sangat politis dan merupakan upaya junta merepresi kebebasan.
  4. NCPO menggunakan hukum Lese Majeste untuk menangkap 19 orang.
  5. Ada 39 acara yang dibatalkan atas desakan NCPO. Acara-acara ini terutama merupakan rapat publik dan agenda-agenda yang digagas oleh mahasiswa.

Melihat angka-angka ini tentu dapat menjadi gambaran sementara bagi mereka yang berpikir bahwa kondisi di Thailand baik-baik saja. Sesungguhnya, hanya air di permukaan yang tampak tenang dan tak beriak. Di kedalaman, kebebasan sedang benar-benar terancam oleh senjata.