Bara Api di Arakan: Politik Kewarganegaraan

5 Desember 2016, sekitar 300 orang melakukan demonstrasi di pusat kota Maungdaw. Protes yang sama juga terjadi di Buthidaung, Minbyar dan Mrauk-U. Empat kota utama di negara bagian Arakan, Myanamar.

Demonstran memprotes kedatangan Kofi Annan bersama rombongan. Kedatangan mantan Sekretaris Jendral PBB ini dianggap sebagai bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan Myanmar. Hal ini terutama menyangkut misi Annan yang datang sebagai penasehat internasional untuk merundingkan dan membantu Arakan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang membuatnya jadi perhatian internasional.

Kunjungan ini terutama menyasar wilayah-wilayah yang baru-baru ini mengalami tindak kekerasan oleh militer. Tindak kekerasan ini menurut Tatmadaw adalah respon terhadap peningkatan eskalasi serangan yang terjadi di beberapa lokasi. Pelaku serangan adalah Aqa Mul Mujahidin.

Kofi Annan direncanakan akan menemui perwakilan komunitas Buddhis Arakan dan Muslim Rohingya. Pertemuan itu juga akan membahas persoalan sekaligus menindaklanjuti sengkarut Kartu Verifikasi Nasional yang berlarut-larut sejak ditandatanganinya MoU antara negara bagian Arakan dengan UNHCR (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) pada tahun 2013.

Aksi penolakan dari etnis Arakan terhadap Annan adalah refleksi peliknya persoalan mengenai pendataan orang-orang Rohang (Rohingya) yang berakar jauh ke belakang.

Dimulai pada 4 Januari 1948, ketika Burma menyatakan diri merdeka. Bersamaan dengan itu, memilih keluar dari Persemakmuran Inggris dan mengambil jalan sebagai entitas politik yang terpisah.

Setahun kemudian, sebuah undang-undang yang mengatur kewarganegaraan diterbitkan. UU No.41/1949 itu berjudul “Peraturan Pendataan Warganegara Burma”. Peraturan ini adalah warisan Inggris dengan perubahan ala kadarnya akibat mepetnya waktu.

Bulan Juni 1950, sebuah komite yang beranggotakan sembilan orang dibentuk. Tugasnya adalah menyusun sebuah rancangan mengenai aturan-aturan dan tata cara pencatatan kewarganegaraan. Kelompok kerja ini diketuai oleh U Ka Si, yang saat itu juga menjabat sebagai Deputi Kementerian Dalam Negeri.

U Ka Si dan kolega berhasil menyelesaikan draft pada November 1950. Pada Januari 1951, rancangan tersebut diusulkan kepada parlemen untuk mendapatkan pengesahan. Awal Februari, setelah tiga kali rangkai sidang, hasil kerja komite diterima dan dinyatakan sah sebagai UU dengan nomor urut 117. Mereka yang diakui sebagai warga negara adalah suku-suku asli yang mendiami daerah dataran tinggi, orang-orang Bamar dan etnis mayor lain, mereka yang berdarah campuran dan ekspatriat yang memilih tinggal di Burma dan memutuskan menukar status kependudukannya.

Kementerian Dalam Negeri lalu mulai mengedarkan UU Kewarganegaraan 117/1951 sejak 23 Februari sebagai pemberitahuan nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap orang yang telah berumur 12 tahun atau lebih untuk segera mendaftarkan diri agar mendapatkan tanda pengenal sebagai warga negara Burma. Untuk membantu kelancaran proses pendaftaran tersebut, dibentuk Komisi Pendaftaran seperti yang tercantum di dalam UU tersebut. Ketua komisi ditunjuk langsung oleh Sao Shwe Thaik, presiden Burma pertama.

Di level kampung, terdapat Petugas Pendaftaran yang dibantu masing-masing satu orang asisten sebagai ujung tombak proses registrasi. Para petugas direkrut dari kelompok terdidik di tiap-tiap daerah untuk mengatasi problem bahasa yang menjadi kendala komunikasi. Mereka ditempa dalam kursus singkat selama dua minggu mengenai tata cara pendataan dan teknis pengisian formulir kewarganegaraan. Para relawan ini dikontrak negara dalam jangka waktu 3 bulan hingga proses pendataan awal dinyatakan selesai. Mereka akan bekerjasama dengan para kepala desa dan kemudian bersama-sama melaporkan hasil pendataan ke petugas di tingkat distrik.

Pendaftaran penduduk dan penerbitan kartu identitas kewarganegaraan secara resmi dimulai 1 Maret tahun 1952 di Yangon -yang saat itu merupakan ibukota negara. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Burma saat itu adalah dengan menugaskan setiap pengumpul data untuk mengunjungi setiap rumah dalam proses pendataan. Sementara pendataan di daerah Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung dan dua puluh kota lain dimulai pada tanggal 1 Agustus 1953 ini.

Dalam proses pendataan ini, mereka yang telah mengantongi KTP berdasarkan proses pencatatan menurut UU 41/1949 tidak lagi diberikan tanda pengenal baru karena dianggap telah sah terdaftar sebagai warga negara. Pendataan ini juga mempersempit kategori ke dalam dua bagian utama; penduduk Burma dan warga asing yang terdaftar. Tidak ada kategori lain di luar hal tersebut.

KTP yang diterbitkan pada periode pencatatan ini adalah dokumen resmi yang memungkinkan seseorang tidak mendapatkan pembatasan ketika melakukan kegiatan di dalam negeri atau di luar negeri. Kartu tersebut di periode awal Burma banyak digunakan oleh warga Muslim di Burma untuk mengurus paspor dalam rangka perjalanan haji atau studi di luar negeri. Di dalam negeri, KTP ini digunakan sebagai salah satu prasyarat ketika mendaftar sebagai pegawai pemerintah dan lampiran dalam pembayaran pajak.

Hasil pendataan di tahun-tahun inilah yang menjadi bukti historis mengenai periode pengakuan eksistensi Rohingya dalam administrasi kependudukan Burma.

Namun, sejak tahun 1970, tidak ada lagi KTP yang diterbitkan untuk orang-orang Rohang. Kebijakan ini diterbitkan oleh junta militer sosialis-nasionalis pimpinan Jendral Ne Win yang sukses mengambil alih kepemimpinan sipil pada 2 Maret 1962. Empat tahun kemudian, sebuah operasi kependudukan dilancarkan dengan tajuk “Sabe”. Operasi Sabe kemudian menyita ribuan KTP milik orang Rohingya dengan dalih ‘dicurigai mengganggu stabilitas dan keutuhan nasional’. Kartu tanda penduduk ini tidak pernah dikembalikan hingga saat ini.

Hal ini diperparah dengan Operasi Naga di tahun 1978 yang menyasar penduduk sipil dengan dalih pemberantaran Rohingya Patriotic Front (PRF). Dalam operasi ini, banyak warga yang terbunuh dan anak-anak yang menjadi yatim piatu dan tumbuh dengan nasib miris di kamp-kamp pengungsian yang dibangun ala kadarnya di sepanjang perbatasan Burma-Bangladesh.

Dengan cara ini, ribuan orang Rohingya yang lahir setelah pembekuan status kewarganegaraan secara sengaja digolongkan sebagai orang asing, dan dituduh sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Masalah semakin pelik dengan terbitnya UU Kewarganegaraan di tahun 1982. Peraturan ini mewajibkan semua orang Burma untuk mendaftarkan dirinya kembali dan mengajukan permohonan baru agar mendapatkan KTP dan diakui sebagai warga negara. Mereka yang memiliki KTP lama harus menyerahkannya kepada negara. Petugas pencatatan kemudian akan mempertimbangkan apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk diberikan KTP seturut dengan undang-undang terbaru.

Ini adalah periode pelucutan KTP terhadap orang-orang Rohang yang masih memiliki status kewarganegaraan setelah lolos pada upaya pengebirian hak di tahun 1970 dan 1974.

Di tahun 1989, kekacauan ini kembali berlanjut dengan terbitnya peraturan baru yang mengharuskan semua warga negara untuk kembali mendaftarkan dirinya. Permintaan ini terkait kebijakan baru yang membagi status kewarganegaraan ke dalam beberapa kategori. Pembagian ini nantinya tampak dalam pilihan warna yang diambil. KTP berwarna merah muda untuk mereka yang memiliki status penuh sebagai warga negara, warna biru diberikan kepada pemegang KTP dengan status warga tidak penuh (associate citizens) dan warna biru untuk menandai orang asing yang melamar dan kemudian resmi diterima sebagai warga negara Myanmar. Sementara untuk sebagian orang Rohingya, mereka diberikan kartu identitas berwarna kuning. Artinya yang bersangkutan adalah imigran yang diberikan keleluasaan untuk tinggal sebentar di dalam wilayah Myanmar sebelum kemudian nanti akan dipulangkan ke daerah asal.

Selain itu, KTP berwarna tersebut juga harus selalu dibawa serta. KTP ini wajib ditunjukkan saat membeli tiket bus dan pesawat, melamar kerja -terutama untuk posisi pegawai negeri-, membeli tanah dan ketika berada di luar daerah.

Sejak UU Kewarganegaraan 1989, razia identitas semakin sering dilakukan. Awalnya hanya di Yangon, sebelum kemudian menyebar ke kota-kota utama lain. Hotel-hotel diwajibkan menolak seseorang yang ingin menginap tanpa memiliki KTP. Perusahaan jasa transportasi tidak boleh mengeluarkan tiket jika pembeli tidak menyertakan tanda pengenal. Sekolah dilarang menerima pelajar -baru atau pindahan- yang tidak memiliki identitas atau karena orang tua mereka tidak mampu menunjukkan KTP dengan warna yang telah diatur sebelumnya.

Pada Juli 1995, junta militer menerbitkan sebuah kebijakan untuk mengatur tentang pendokumentasian orang-orang Rohingya dengan menerbitkan “KTP khusus” yang disebut Temporary Registration Card (TRC). TRC diterbitkan dengan mengacu kepada UU Kewarganegaraan 1949 dan UU Kependudukan 1951. Dua undang-undang yang sebenarnya sudah dinyatakan tidak berlaku ketika peraturan yang sama terbit di tahun 1982. Namun aturan ini dengan ajaib dinyatakan kembali berlaku sebagai upaya untuk menghindari tekanan internasional. Junta militer saat itu tengah berupaya menunjukkan bahwa mereka merespon positif upaya advokasi intensif dari UNHCR untuk mendokumentasikan warga Rohingya di negara bagian Rakhine.

Menurut UU Kewarganegaraan 1951, TRC hanya dapat diterbitkan dalam kondisi yang tidak normal. Misalnya, data seseorang warga negara yang telah tercatat kemudian dinyatakan hilang atau mengalami masalah karena kelalaian aparat negara. Kondisi khusus lain sebagai prasyarat terbitnya TRC adalah ketika ada gelombang pengungsi yang memasuki teritori Myanmar diakibatkan oleh perang di negara asalnya atau sebab bencana kemanusiaan lain.

Pendataan terhadap Rohingya dengan menggunakan TCR dapat diartikan bahwa junta militer -sebagai representasi negara- memandang mereka sebagai pengungsi dan bukan sebagai warga negara yang kepadanya melekat hak dan kewajiban semenjak ia lahir di dalam wilayah administratif Myanmar. Perbedaan mendasar KTP Myanmar dan TRC adalah tiadanya pencantuman mengenai tempat dan tanggal lahir serta alamat pemegang kartu.

Selain itu, pemegang TRC memiliki beban lebih semisal larangan untuk bepergian, tanpa tanpa ijin dari petugas negara yang telah ditunjuk. Yang paling signifikan adalah menyangkut larangan bagi pemegang TRC untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki keturunan tanpa restu dari negara. Kedua praktek tersebut dipandang akan membebani negara penampung (hosting country) karena akan menambah jumlah pengungsi.

Durasi TRC juga dibatasi. Seseorang terancam tidak akan mendapatkan perpanjangan jika dinilai tidak lagi memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Seperti apa kualifikasi tersebut juga tidak pernah jelas. Kewenangan menentukan indikator dan layak tidaknya seseorang menerima TRC sangat bergantung kepada negara.

Fakta ini berkebalikan dengan klaim dari Menteri Imigrasi dan Kependudukan Myanmar, U Khin Yi, pada Oktober 2013 yang mengatakan bahwa UU Kewarganegaraan 1982 telah mengakomodir mereka yang memiliki orang tua dengan kewarganegaraan asing namun lahir di Myanmar. Selain itu, proses penerbitan TRC juga sangat memakan waktu karena hanya kepala negara bagian dan Kementerian Imigrasi dan Kependudukan yang memiliki wewenang untuk itu.

Dunia internasional sempat menggantungkan harapan kepada National League for Democracy (NLD) dan Daw Aung San Suu Kyi. Pemilu Myanmar pada November 2015 dianggap akan memberikan titik terang terhadap carut marut dan aksi kekerasan yang berkepanjangan terhadap komunitas Rohingya. Harapan yang sejak awal dipandang pesimis dan dianggap naif oleh para penstudi kritis Myanmar -termasuk saya. Kemenangan NLD dianalisis tidak akan membawa perubahan politik di negeri ini. Hal ini mulai terbukti dengan melihat bagaimana persiapan NLD mengikuti pemilu yang diwarnai dengan aksi kontroversial -dengan mencoret seluruh Muslim dari daftar kandidat parlemen.

Pesimisme kelompok minor ini di kemudian hari terbukti benar.

Sampai hari ini orang-orang Rohingya faktanya masih terus mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan KTP sebagai bukti bahwa mereka memiliki kewarganegaraan Burma. Fakta sejarah bahwa mereka telah hidup bergenerasi di bagian barat laut Arakan tidak mampu menggeser paradigma politik kewarganegaraan di Burma yang diterapkan sejak berdirinya junta militer. Belakangan, hal ini semakin tak karuan setelah Negara Bagian Arakan berencana untuk mendata orang-orang Rohingya sebagai etnis Benggali. Keputusan ini tidak hanya memiliki cacat dari kacamata sejarah budaya, namun juga memiliki implikasi politis di kemudian hari.

Termasuk jika esok lusa negara merasa sedang terancam, ia memiliki hak untuk menahan dan mengusir para imigran.

* * *

Tulisan ini tayang perdana di IndoProgress. Bagian pertama dapat dibaca di sini.

Bara Api di Arakan: Sebuah Pengantar

Sabtu, 26 November, tiga orang Muslim ditangkap. Ketiganya dituduh sedang merencanakan pemboman di sekitar kota Yangon. Kepada Agence France-Presse, polisi mengatakan bahwa diduga para tersangka adalah anggota kelompok teroris yang berbasis di Rakhine. Operasi tangkap tangan setelah tiga kasus ledakan terjadi selama seminggu terakhir.

Bagi mereka yang mengikuti perkembangan sengkarut politik Myanmar, keterangan polisi secara implisit mengarah pada Tentara Nasional Rohingya (RNA). Organisasi gerilya yang merupakan sayap bersenjata Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO). Basis operasi mereka terpusat di Rathedang, Maungdaw dan Butheetaung.

Kondisi memang lagi memanas di Rakhine.

Pada 9 Oktober, tiga pos tentara yang berada di perbatasan diserang. Sembilan petugas tewas. Lusinan senjata dan amunisi berhasil dirampas. Dua hari kemudian, empat prajurit Tatmadaw (AD Myanmar) terbunuh dalam kontak senjata. Pemerintah negara bagian Rakhine menuduh ARNO-RNA di balik serangan ini.

Tuduhan ini meleset.

17 Oktober, kelompok bernama Aqa Mul Mujahidin (Harakat al-Yaqin) merilis tujuh video dan mengaku bertanggung jawab atas rangkai serangan tersebut. Abu Ammar Junooni pimpinannya. Diduga kuat mereka adalah pelaku dari penculikan dan pemenggalan tiga insinyur pemerintah di perbatasan pada Juni tahun lalu. Empat video di antaranya menyerukan jihad, menuntut pemulihan penuh status kewarganegaraan orang-orang Rohingya, pengembalian wilayah kelola etnis serta menuntut penarikan mundur tentara.

Tatmadaw merespon dengan menggalang milisi. Kelompok sipil yang dipersenjatai ini nantinya akan menjadi petugas di kantor-kantor polisi baru yang akan dibuka di tiap-tiap kampung non-Rohingya. Tujuannya agar setiap kampung dapat mempertahankan diri dari serbuan kelompok-kelompok Mujahid. Relawan yang mengajukan diri menjalani pelatihan singkat di Sittwe -ibukota negara bagian Rakhine.

Konflik bersenjata akhirnya tidak bisa diredam.

15 November 2016, korban bertambah. Pada kontak senjata hari itu, 10 polisi, 7 tentara dan 69 lainnya dari etnis Rohingya tewas. Juru bicara pemerintah mengatakan bahwa orang-orang Rohingya yang tewas adalah milisi, namun klaim ini diragukan kelompok-kelompok pro-demokrasi dan HAM.

Pasca peristiwa ini, penangkapan massal terjadi. Pemukiman-pemukiman Rohingya disasar pihak keamanan. Sekitar 250 orang ditangkap secara ilegal. Rumah-rumah dibakar. Perempuan diperkosa. Anak-anak ditempeleng dan dipukuli. Ribuan orang terpaksa harus mengungsi. Sebagian yang mencoba menyeberang ke Bangladesh ditolak. Sebagian lain ditipu. Uang habis menyogok, namun terperangkap di kantong-kantong pengungsian sementara di perbatasan.

Konflik antar etnis di Myanmar memang sudah terentang jauh sebelum ini. Tidak hanya Rohingya, namun kelompok lain seperti Shan dan Kachin juga mengalami nasib yang kurang lebih hampir sama naasnya.

Ketika Burma diganti Myanmar oleh junta militer, umat non-Buddhis menjadi sasaran diskriminasi. Terutama setelah militer menetapkan bahwa agama resmi yang diakui negara adalah Buddhisme. Keputusan ini dipertanyakan oleh etnis Karen, Chin dan Kachin yang mayoritas beragama Kristen, serta Rohingya yang beragama Islam.

Di Arakan -nama perdana negara bagian Rakhine, perwira-perwira etnis Rohingya dicopot sepihak. Mereka, misalnya, dituduh sebagai loyalis kolonialis British. Pada masa tersebut, penangkapan sewenang-wenang terjadi terhadap etnis Rohingya. Pelakunya adalah polisi dan tentara. Mereka dianggap pemalas, biang kerok kemiskinan dan perusuh. Di pasar-pasar, orang-orang Rohingya dituduh sebagai manipulator yang licik dalam berdagang.

Hal ini tidak lepas dari peristiwa masa lalu yang terus menerus dipelihara oleh militer. Sikap beberapa elit Rohingya yang pernah ingin bergabung dengan Bengali Timur dianggap sebagai dosa sejarah yang tidak bisa dihapus. Saat itu, Dominion Pakistan yang mayoritas penduduknya beragama Islam -terutama Bengali Timur yang kemudian merdeka dan menjadi Bangladesh- baru saja berdiri. Melihat peluang ini, para elit Muslim Arakan di wilayah Rathedang, Maungdaw dan Butheetaung mengajukan ide agar mereka diikutkan sebagai provinsi keenam Dominion Pakistan.

Di bawah komando Abdul Kaseem, mereka berupaya agar daerah barat laut Arakan diikutkan sebagai bagian dari Pakistan yang baru berdiri tersebut. Permintaan yang kemudian ditolak oleh Muhammad Ali Jinnah, salah seorang pendiri Pakistan.

Jinnah tidak ingin memicu konflik dengan Burma yang saat itu dipimpin Sao Shwe Taik dan U Nu. Kondisinya secara politik dan militer, posisi Burma jauh lebih kuat dan tidak ada diskriminasi yang secara khusus dapat menjadi alasan untuk melakukan intervensi militer. Di level internasional, Pakistan yang baru saja resmi menjadi anggota PBB sadar bahwa mereka bukan tandingan Burma. Hitungan Jinnah tidak meleset. Tahun 1961, kelihaian diplomasi Burma sukses besar. Perwakilan Tetap Burma untuk PBB, U Thant diangkat menjadi Sekretaris Jendral PBB. Posisi ini dijabatnya selama 10 tahun.

Namun penolakan Jinnah tidak melunturkan semangat Kaseem dan para loyalisnya untuk menuntut pemisahan dengan Burma. Salah satu isu yang didorong Kaseem adalah soal posisi Muslim sebagai minoritas. Ini adalah periode di mana Rohingya sebagai terma politik muncul.

Jaminan dari Partai Komunis Burma yang menang pemilu di Arakan bahwa minoritas Muslim akan dilindungi hak-hak demokratiknya, tidak sanggup meluluhkan Kaseem. Untuk mencapai tujuannya, Kaseem lalu membentuk kelompok mujahid untuk melancarkan gerilya. Targetnya jelas: pemisahan permanen dari Burma.

November 1948, darurat militer diberlakukan di negara bagian Rakhine karena intensitas serangan terhadap pos militer dan aparat keamanan oleh kelompok mujahid. Selama periode ini, masyarakat sipil menjadi korban. Orang-orang meninggalkan desa karena ketakutan. Kontak senjata dapat meletus kapan saja. Anak-anak, perempuan dan lansia menjadi kelompok paling menderita.

Juni 1949, kelompok mujahid sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Arakan.

Maret 1950, operasi militer paling berdarah di sejarah kawasan itu dimulai. Kampanye militer ini berlangsung hingga tahun 1960. Korban di pihak sipil semakin bertambah banyak. Burma mendapat sorotan internasional. Perwakilan dari Tatmadaw menuduh bahwa berlarut-larutnya perang disebabkan karena para mujahid mendapatkan dukungan dari para imigran ilegal yang menyeberang masuk dari Bengali Timur. Klaim ini menjadi salah satu pijakan di kemudian hari soal sengketa tentang asal muasal orang-orang Rohingya di Arakan.

Penyebutan Rohingya memang dilematis.

Terma ini terlanjur dianggap sinonim dengan Islam. Meski awalnya, penyebutan ini adalah cara Francis Buchanan-Hamilton untuk merujuk sebuah wilayah di sekitaran Bengali Timur (Bangladesh hari ini). Rujukan ini penting bagi Buchanan-Hamilton yang sejak 1794 melakukan penelitian di daerah-daerah koloni Inggris. Selama dua puluh tahun, ia bekerja di Layanan Kesehatan Bengal milik Inggris sembari memperdalam pengetahuan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang. Di kemudian hari, pria asal Skotlandia ini dikenang sebagai salah satu peletak dasar studi mengenai dunia botani dan zoologi di Asia Selatan. Dua karya utamanya –A Journey from Madras through the Countries of Mysore, Canara and Malabar (1807) dan An Account of the Kingdom of Nepal (1819)- tetap menjadi rujukan hingga hari ini.

Buchanan menggunakan kata Bengali “Rohang” untuk merujuk pada sebagian wilayah di bagian utara Rakhine yang di masa itu termasuk dalam domain kerajaan Arakan. Rohingya secara literer dapat diartikan sebagai “orang-orang Rohang”. Rujukan geografis ini yang kemudian digunakan Kaseem untuk mengindentifikasi daerah-daerah di barat laut Arakan sebagai wilayah Rohingya.

Setelah pemberontakan bersenjata yang dipimpin Kaseem menemui kebuntuan di awal dekade 1960an, Zaffar Kawwal kemudian membentuk Partai Pembebasan Rohingya (RLP). Ini adalah organisasi bersenjata pertama yang secara terbuka menggunakan terma Rohingya sebagai identitas politik, penanda geografis dan proyeksi kultur.

Muhammad Jafar Habib, seorang intelektual yang menyandang gelar Doktor dari Universitas Rangon, ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal. Habib adalah seorang yang berpengaruh dan dinilai sebagai faktor utama mengapa RLP populer di kalangan anak muda. Ia seorang pembicara yang gesit, orator tangguh dan seorang yang dikenal berkepribadian hangat. Banyak pihak mengatakan bahwa berkat Habib, kekuatan RLP meningkat signifikan. Dari 200 orang mujahid di awal pembentukannya, hingga akhirnya memiliki kekuatan antara 500-600 orang dalam tempo kurang dari dua tahun. Basis gerilya utama berada di sekitar hutan Buthidaung, tidak jauh dari perbatasan dengan Bangladesh.

RLP kemudian berhasil dihancurkan oleh Tatmadaw di tahun 1974. Kawwal dan beberapa loyalisnya menyeberang ke Bangladesh. Tapi tidak Habib.

Ia lalu mengonsolidasikan kembali gerilyawan yang tersisa, tercerai berai dan tengah menderita demoralisasi. Ia mengajak Nurul Islam, seorang pengacara yang baru saja membuka firma hukum di Yangoon. Islam diminta Habib untuk menjadi wakilnya. Mereka berdua lalu mendirikan Front Patriotik Rohingya (RPF) di tahun 1974 dan menunjuk Muhammad Yunus sebagai Sekretaris Jenderal. Yunus adalah seorang intelektual yang berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Yangon.

Habib menunjukkan pada sejarah bahwa ia benar-benar tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Jika para pendahulunya menggunakan retorika agama -baik secara terbuka ataupun secara malu-malu- sebagai alat propaganda, penyandang gelar master Ilmu Sosial ini justru memperkenalkan pendekatan Marxisme Islam ke dalam kancah gerakan pembebasan Rohingya.

Faktor ini di kemudian hari melatari perpecahan di internal RPF pada awal dekade 1980an.

Yunus yang lebih konservatif kemudian kecewa dan memisahkan diri. Ia lalu membentuk Organisasi Solidaritas Rohingya (RSO). RSO kemudian menjadi kelompok paling militan dan konservatif. RSO mendapatkan dukungan dari Jamaah Islamiyah di Pakistan dan Bangladesh serta kelompok fundamentalis lain seperti Partai Islam (Hizb e Islami) asal Afganistan. Kuat dugaan, hubungan RSO dan Partai Islam didasarkan pada kesamaan cara pandang anti-komunisme.

RPF sendiri masih bertahan meski kemudian kekuatannya terus tergerus. Tahun 1986, Nurul Islam mengumpulkan sisa-sisa RPF yang tercerai berai oleh operasi militer masif di tahun 1978-1980, beberapa pembelot dari RSO untuk mendirikan Front Islam Arakan Rohingya (ARIF).

Dua organisasi tersebut lalu menjadi pemain utama dalam perjuangan bersenjata yang menuntut otonomi penuh sebagai wilayah tersendiri dalam federasi Myanmar. Hingga akhirnya pada 28 Oktober 1998, ARIF dan RSO memutuskan untuk bergabung dengan Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO). ARIF dan RSO menjadi sayap militer dengan nama Tentara Nasional Rohingya (RNA) dan ARNO sebagai sayap sipil-politik dengan kantor pusat di London, Inggris.

RNA hingga kini menjadi salah satu aktor dalam berbagai serangan terhadap pos-pos Tatmadaw di negara bagian Rakhine.

Para gerilyawan RNA sebagian besar berasal dari korban sapu bersih militer di tahun 1978 yang menyasar RPF. Operasi yang diberi nama Raja Naga ini secara membabi buta menyasar warga sipil. Banyak anak menjadi yatim piatu dan kemudian tumbuh dengan dendam terhadap Tatmadaw. Mereka inilah yang kemudian direkrut oleh RSO -dan RNA di kemudian hari- untuk menjadi bagian dari kampanye bersenjata mereka. Hingga hari ini, daerah di bagian utara Rakhine masih merupakan daerah operasi militer.

Ketika Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu baru-baru ini, banyak orang bersorak sorai. Ramai-ramai ini tanpa tahu bahwa pada hari pemilihan di negara bagian Shan di utara, militer Myanmar terus melakukan pemboman. Di bagian barat negara bagian Rakhine, Muslim Rohingya menghabiskan hari pemilihan di kamp-kamp pengungsi.

Kita belum menyoal bagaimana pencabutan hak formal seseorang di bulan-bulan menjelang pemungutan suara. Untuk pertama kalinya sejak merdeka pada tahun 1948, parlemen baru Myanmar tidak memiliki perwakilan Muslim seorangpun.

Itu mengapa wajar jika terjadi eksodus orang-orang Rohingya dalam jumlah besar ke luar negeri. Melihat sejarah panjang pertentangan etnis, konflik rasial dan praktek diskriminasi, sudah sepantasnya jika orang-orang Rohingya merasa tidak ada masa depan hidup di Myanmar.

Meskipun pada pemilu kemarin NLD kembali menang secara mayoritas, hal tersebut dipandang tidak akan mengubah apapun. Yang membedakan pemilu 2016 dengan pemilu 1990 adalah absennya intervensi militer untuk mengganggu hasil pemilihan yang membuat mereka kalah.

Kita seharusnya bertanya, mengapa Tatmadaw membiarkan terjadinya transisi demokrasi dan mengakui hasil pemilu 2016? Bagaimana peta dan pembagian kue dalam ekstraksi sumber daya alam di daerah-daerah bagian utara dan barat laut? Apa yang telah berubah, dan apa yang tetap sama di Burma hari ini?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan riset mendalam dan waktu panjang untuk bisa dijawab.

* * *

Tulisan ini pertama kali tayang di IndoProgress