Mereka Yang Berjalan Kaki Lebih Dari 100 Kilometer

Andre Barahamin

 

Berjalan kaki lebih dari seratus kilometer untuk menjemput keadilan seharusnya cukup jadi ancaman jika telinga negara bisa mendengar.

Penolakan petani di pegunungan Kendeng -terutama kegigihan perempuan-perempuan- terhadap kehadiran pabrik semen di desanya jelas merupakan tindakan yang berdasar hukum. Di tahun 2008 kawasan karst sudah ditetapkan sebagai wilayah terlarang bagi aktivitas tambang. Namun dua tahun berselang, pemerintah daerah Jawa Tengah mengabaikan larangan tersebut. Mereka menjadikan Kabupaten Grobogan, Rembang, Blora dan Pati sebagai kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara.

Inilah kenapa para petani memutuskan melawan.

Kesuburan tanah tempat mencari nafkah terancam. Protes yang dilakukan di periode awal sering diladeni dengan praktek kekerasan oleh pihak perusahaan dan pihak kepolisian. Hingga akhirnya puluhan ibu-ibu memutuskan untuk mendirikan tenda dan menjaganya bergantian.

Mereka telah bersepakat menjadi barisan terdepan menyelamatkan sawah, lingkungan dan  masa depan. Pabrik semen yang akan mengeruk kapur penyimpan air Kendeng tidak bisa dibiarkan berdiri. Ibu-ibu pemberani menjadikan dirinya sebagai benteng karena praktek kekerasan yang sering dilakukan pihak kepolisian.

Perjuangan bertahun-tahun itu kini mendapatkan harapan. Tapi banyak dari kita yang sadar bahwa tembok istana presiden kadang terlalu tebal. Suara-suara protes kadang tak bisa tembus.

Karenanya, ia mesti digedor. Dan berjalan kaki sejauh 150 kilometer seharusnya lebih dari cukup.

Itu yang saat ini sedang dilakukan para petani dari pegunungan Kendeng. Meski Jawa tengah sedang dirundung hujan, ada sekitar tiga ratusan petani dari Rembang, Pati, Kudus, dan Grobogan. Mereka akan menuju Semarang. Tuntutannya adalah agar pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng Utara.

Para petani dan kami yang bersolidaritas melihat gelagat negatif. Tampaknya pemerintah tetap bersikeras melanjutkan proyek. Meskipun itu artinya dengan mengeluarkan kajian lingkungan dan izin baru. Menteri BUMN dan anggota DPR menyatakan pembangunan pabrik berkapasitas 3 juta ton per tahun akan jalan terus.

Soalnya, mereka sudah kepalang basah.

Bank Mandiri sudah mengucurkan dana 3,96 triliun rupiah kepada PT Semen Indonesia. Sebagian besar dari total kredit tersebut, sebesar 3,46 triliun rupiah sudah dihabiskan untuk memfasilitasi rencana pembangunan pabrik semen di Rembang. Direktur Utama PT Semen Indonesia, Sunardi Prionimurti, kepada media mengatakan bahwa pabrik tersebut sudah pasti selesai dibangun akhir tahun ini.

Ini kenapa ketika mereka panik ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan warga pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah. PKI ini mempersoalkan tentang Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah terkait izin lingkungan kepada PT Semen Gresik (Persero) yang kini berganti nama menjadi PT Semen Indonesia.

Izin lingkungan bernomor 668/1/17 tahun 2012. Ditandatangani Gubernur Jawa Tengah saat itu, Bibit Waluyo, pada 7 Juni 2012.

Penggugatnya adalah Joko Prianto dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). MA kemudian mengabulkan PK, memutuskan putusan judex facti, dan membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan PT Semen Indonesia) yang berlokasi di Rembang.

Para petani di pegunungan Kendeng memang suka sekali merepotkan negara yang memuja infrastruktur.

Tahun 2009, misalnya, warga Pati memenangi gugatan melawan PT Semen Gresik. Kalah di Pati, perusahaan BUMN itu memilih menggeser sasaran dan pindah ke Rembang. Agar tidak mudah dikenali dan gampang mengadali para petani, BUMN itu lalu berganti nama induk perusahaan menjadi PT Semen Indonesia.

Alasan penolakan para petani sebenarnya sangat sederhana. Kegiatan bersawah sangat bergantung dengan pasokan air. Posisi air yang penting membuat mereka tidak bisa begitu merelakan begitu saja jika mata air kemudian hancur karena kegiatan pertambangan karst. Kehancuran sumber-sumber air bukan hanya berarti mereka terancam kehilangan pekerjaan utama mereka.

Lebih dari itu semua. Membiarkan pegunungan ditambang demi semen artinya adalah kerusakan sosial, kultural dan ekologis.

Mengganti jenis pekerjaan yang sudah dilakoni bertahun-tahun bukan perkara mudah. Hal itu berarti mereka mesti mengubah kebiasaan, mempelajari teknik-teknik baru, beradaptasi dengan waktu dan rentang kerja yang sepenuhnya berbeda dan masih banyak hambatan lain.

Banyaknya urbanisasi ke kota-kota besar terkait erat dengan soal seperti ini.

Penyempitan lahan pertanian karena alih fungsi untuk kepentingan agribisnis, tambang, industri properti dan bisnis raksasa lain membuat banyak tenaga produktif menjadi pengangguran di desa-desa. Mereka kemudian dipaksa oleh himpitan ekonomi. Lalu migrasi ke kota dengan kemampuan terbatas, tanpa koneksi serta tanpa modal. Ketika gagal, maka orang-orang tersebut menjadi pengemis, kriminal kelas teri dan tenaga buruh paruh waktu.

Lagipula, sebagai mayoritas petani penghasil beras di Jawa Tengah, posisi pegunungan di Rembang, Pati, Grobogan dan sekitarnya sangat strategis. Bagaimana mungkin membicarakan swasembada pangan sembari menghancurkan lumbung padi?

Menghancurkan lahan pertanian juga berarti menghancurkan relasi yang terbangun dalam masyarakat petani. Ini berarti adalah kekerasan budaya. Ini juga bertentangan dengan gembar-gembor Reforma Agraria Jokowi.

Oktober kemarin, Presiden Jokowi barusa saja memberikan arahan kepada Ke-menterian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran. Jokowi secara tersirat menyatakan bahwa Reforma Agraria bisa menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan. Reforma Agraria juga dipandang sebagai solusi terkait penyelesaian sengketa-sengketa antara masyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

Secara ekologis, mengubah daerah pegunungan di Jawa Tengah berarti membuka pintu gerbang bencana.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) se-Jawa mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan pulau di pulau Jawa makin terancam dengan politik kebijakan pemerintah sektor pembangunan ekonomi terutama infrasruktur.

Tahun 2015, WALHI mencatat setidaknya 1. 071 desa yang mengalami bencana. Mereka dihajar banjir, tanah longsor dan rob. Di Jawa Tengah sendiri, bencana ekologi menelan korban jiwa 152 orang.

Model kebijakan yang berlandas pada pembangunan infrastruktur dengan level obsesif membuat daya dukung dan daya tampung lingkungan di pulau Jawa merosot drastis. Kerusakan lingkungan hidup, terutama sumber air di Jawa Tengah bisa dilihat jelas melalui kerusakan beberapa DAS (daerah aliran sungai). DAS Garang yang mencakup Kabupaten Kendal, kabupaten Semarang dan kota Semarang berada dalam kondisi kritis.

Pencemaran air dan krisis air bersih juga terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah tahun lalu. Seharusnya ini adalah tanda bahaya.

Ini yang harus dipahami mereka yang kalap lalu menuduh para petani di pegunungan Kendeng berupaya menggembosi industri semen tanah air.

Mereka mengacuhkan fakta bahwa pada 15 Mei 2016, puluhan warga Pati yang tergabung dalam JMPPK mengadakan aksi tolak pabrik semen di depan kantor Kedutaan Besar Jerman. Protes ini dilakukan setelah terdengar kabar kalau PT. Indocement, induk perusahaan PT Sahabat Mulia Sakti, berencana mengajukan banding ke PTUN Surabaya. Saat itu PTUN Semarang baru saja memenangkan gugatan warga Pati. Saham Indocement dimiliki Heidelberg-Cement asal Jerman.

Kita harusnya paham bahwa sikap para sedulur untuk menolak pabrik semen beroperasi di Jawa Tengah bukan soal sentimen BUMN atau perusahaan asing. Tapi soal masa depan yang terancam hangus jika areal persawahan dihancurleburkan demi keuntungan hari ini dan bagi segelintir orang saja.

Agar Tidak Menunggu Godot Sampai 2019

ADA rentetan peristiwa yang terjadi di tiga hari terakhir di minggu ini.

Pertama, tragedi penyerangan brutal oleh pihak aparat gabungan Polda Jabar, Kodam Siliwangi dan Satpol PP ke desa Sukamulya pada hari Kamis, 17 November. Sebanyak 1.478 Kepala Keluarga memilih bertahan dan tidak ingin melepaskan tanah mereka untuk dijadikan landasan pacu bagi rencana pembangunan bandara internasional. Warga Sukamulya, Kertajati, Majalengka, menolak pendekatan Pemda Jabar yang enggan melakukan sosialisasi, melakukan pemaksaan dan pengingkaran terhadap hak mengenai ganti rugi yang sepadan. Ini adalah satu-satunya desa yang tersisa di antara 11 desa yang wilayahnya termasuk dalam target gusur Pemda. Penduduk dari 10 desa lain sudah menyingkir dan nasibnya terkatung-katung.

Tidak ingin mati sia-sia macam anjing liar di jalanan, warga Sukamulya memilih bertahan.

Mereka dipentungi, diserang menggunakan gas air mata walau tidak melawan 1.200 personil perang utusan Pemda Jabar. Akibat pertarungan yang tak imbang ini, 16 warga terluka. Enam orang digelandang ke Markas Polda Jabar untuk dinterogasi penuh intimidasi. Saat ditahan, dua orang dalam kondisi cedera berat karena dipukuli aparat. Hasilnya, tiga petani dinyatakan sebagai tersangka dan dituduh sebagai biang kerok yang memprovokasi bentrokan.

Keesokan harinya, Jumat, 18 November, giliran para petani di desa Mekar Jaya, kecamatan Wampu, kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang dihajar babak belur oleh duo maut Polisi dan TNI. Permintaan petani agar penyelesaian konflik tanah melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat, direspon dengan mengirimkan 1.500 personil gabungan Polisi dan LINUD Raiders diiringi bersama alat-alat berat. Tanah dan pemukiman petani diratakan. Mereka yang dianggap menghalangi upaya pengusuran dipukuli dan dikejar hingga masuk kampung. Satu orang petani ditangkap dan beberapa lainnya mengalami cedera serius sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sepasang lansia dan seorang anak kecil ikut menjadi korban pemukulan oleh aparat.

Mekar Jaya kemudian diisolasi. Tidak ada perlintasan keluar masuk hingga penggusuran selesai. Yang disasar adalah kawasan seluas 554 hektar milik petani. Lahan ini dahulu diserobot paksa oleh PTPN II Kebun Gohor Lama di tahun 1998. Kini, konflik kembali menegang karena masuknya PT. Langkat Nusantara Kepong asal dari Malaysia yang mengambil alih pengoperasian PTPN II.

Belum reda, pagi hari Sabtu (19 November) kabar muncul dari bagian timur. Ibadah syukur memperingati 8 tahun berdirinya Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dirangkai dengan pelantikan Badan Pengurus KNPB Sorong Raya dibubarkan paksa oleh tim gabungan Polisi dan TNI. Hasilnya 109 orang yang menghadiri prosesi ibadah yang berlangsung di lapangan SPG Maranatha Kota Sorong, ditangkap. Seluruhnya wajib menjalani interogasi di kantor Polresta Sorong.

Dalam rombongan yang ditangkap, terdapat dua balita: Aldo Yohame (5 tahun) dan Rosalina Badii (8 bulan).

Kasus penangkapan massal ini adalah mata rantai represi yang berkelanjutan di Papua. Pembubaran ibadah disertai penangkapan adalah bagian dari rangkai operasi gabungan TNI dan Polisi untuk membendung merebaknya semangat kemerdekaan di Papua. Bulan Mei kemarin misalnya, hampir dua ribu orang ditangkap dalam sehari. Kapolres Sorong Kota, Edfrie Maith bahkan dengan bangga mengatakan bahwa pihaknya sukses bekerja sama dengan jurnalis di kota Sorong untuk tidak memberitakan soal penangkapan massal ini. Kepolisian paham benar, jika publikasi akan penangkapan ini akan berujung buruk untuk citra Indonesia di dunia internasional. Beberapa negara Pasifik sudah terbuka menyampaikan kritik tentang pelanggaran HAM di Papua.

Apa benang merah ketiga peristiwa di atas yang terpisah secara geografis? Mengapa Langkat (Sumatera Utara), Majalengka (Jawa Barat) dan Sorong (Papua) menjadi mungkin untuk dibaca dalam satu tarikan?

Mari coba kita periksa.

Pertama, terjadi pada akhir Desember 2015. Amandemen keempat atas Peraturan Presiden (Perpres) No.71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Untuk Kepentingan Umum resmi ditandatangani Jokowi. Hasilnya, terbit Perpres No.148/2015. Revisi utama dalam amandemen ini adalah percepatan dan efektivitas konsolidasi tanah. Sejumlah tahapan dalam pengadaan tanah yang dipandang berbelit-belit, dipangkas.

Di Perpres ini juga disebutkan bahwa komplain akan ditangani dalam waktu tiga hari kerja. Jika dalam jangka waktu tersebut sengketa belum selesai, maka penetapan lokasi dianggap telah final dan disepakati semua pihak.

Hebat bukan?

Artinya, jika sebidang tanah telah disasar sebagai lokasi proyek, maka tidak ada yang bisa menggagalkannya. Itu mengapa, Pemda Jabar berkeras melakukan pengukuran dan meminta warga di Sukamulya menyingkir. Karena semenjak desa itu masuk dalam peta rencana proyek, sudah dapat dipastikan bahwa tanah mereka telah hilang.

Kedua, adalah fakta bahwa bersamaan dengan itu contoh pertama di atas, Jokowi juga menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.104/2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Menurut PP ini, perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan atau dalam fungsi pokok kawasan hutan.

Singkatnya, pemerintah menyediakan kemudahan investasi di kawasan hutan. Ijin pelepasan kawasan hutan disederhanakan seperti ijin pinjam pakai dengan mengubah Permenhut P.33/Menhut-II/2015 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jo P.28/Menhut-II/2014.

Kemudahan ijin pelepasan kawasan hutan itu bagian dari Paket Ekonomi II yang ditawarkan rezim Jokowi untuk meningkatkan iklim investasi. Empat belas ijin kehutanan dibabat menjadi tinggal enam ijin. Keseluruhan perijinan ini otoritasnya berada di Pemerintah Pusat.  Semuanya kini bisa selesai dalam 12-14 hari saja.

Sungguh, berbagai kemudahan inilah yang membuat investasi di sektor agribisnis jadi lebih bergairah. Persoalan di Langkat berada di koridor ini. Pengambilalihan lahan sebagai upaya perluasan industri perkebunan raksasa melampaui nalar soal hak atas tanah dan soal kemandirian petani. Agribisnis berada di atas semua itu.

Poin ketiga, terkait peluncuran paket Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong oleh Jokowi pada Juni kemarin. KEK Sorong diharapkan menjadi solusi cepat untuk memperlancar distribusi barang konsumsi ke daerah Kepala Burung dan mempermudah pengiriman hasil rampokan sumber daya alam ke luar Papua. Tol laut misalnya, diharapkan akan mempercepat alur keluar jarahan kayu dari belantara Sorong, Manokwari, Teluk Wondama dan sekitarnya.

Untuk mendukung KEK Sorong, maka perangkat yang harus disiapkan adalah infrastruktur perhubungan (jalan raya, bandar udara dan pelabuhan kapal), ketersediaan listrik, serta memastikan kondusifnya situasi politik agar roda bisnis tidak terganggu.

Misalnya, pembaharuan terhadap bandara Domine Eduard Osok (DEO), Sorong dengan biaya 236 milyar rupiah dari APBN. Panjang lintasan pacu rencananya akan ditambah menjadi 2.500 meter agar lebih banyak jenis pesawat yang bisa mendarat. Luas terminal bandara juga akan direnovasi agar dapat menampung lebih banyak orang. Ekstensifikasi ini dipandang perlu mengingat Sorong adalah opsi paling memungkinkan sebagai pintu masuk sebelum mencapai Raja Ampat, ceruk pariwisata bahari ala Jokowi.

Namun pembangunan infrastruktur tidak akan berlangsung nyaman jika semangat perjuangan pembebasan nasional terus mekar. Itu sebabnya represi dan supresi terhadap aspirasi dan aksi politik di Papua menjadi keharusan. Pembungkaman kebebasan berpendapat menjadi wajib hukumnya.

Apa benang merah ketiganya? Perampasan tanah.

Nyong dan Nona boleh tidak sepaham. Tapi biar saya jelaskan dulu.

Sejak menjabat sebagai presiden, Jokowi secara sadar membangun kebijakannya pada dua aspek utama: infrastruktur dan agribisnis. Pilihan ini merupakan rangkai yang erat dengan tren global. Kalau tidak ikut, apa kata kapitalisme global nanti? Mau kalian jika Jokowi dituduh anti-investasi?

Nah, pembangunan infrastruktur secara masif dan meluas, serta ekstensifikasi mega agribisnis itu berakibat langsung pada peningkatan eskalasi kekerasan. Akhir Agustus lalu, Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-JK penuh praktik kekerasan dan manipulasi. Proyek-proyek skala besar tersebut juga akhirnya ditujukan untuk kepentingan korporasi, bukan masyarakat setempat.

Dan Jokowi dalam Perpres No. 3/2016 soal Proyek Strategis Nasional, mencatat setidaknya 225 proyek raksasa lagi yang bakal dikebut. Artinya? Spiral kekerasan belum akan berhenti. Kenapa? Tentu saja karena pelibatan aparat keamanan. Tahun Komnas HAM mencatat bahwa dari 1.127 aduan yang masuk, Polisi dan TNI adalah dua aktor papan atas yang paling menjadi pelaku kekerasan.

Terdengar mirip dengan penggusuran, pembangunan bendungan, reklamasi dan pembangunan pabrik semen? Tentu saja. Karena semuanya terhubung. Sekali lagi. Benang merahnya adalah infrastruktur dan agribisnis.

Lalu apa yang bisa kita lakukan?

Ada dua. Pertama, pasrah dan berharap bahwa ada keajaiban yang turun dari langit. Diselingi marah-marah di media sosial sembari membagikan tautan. Ini paling mudah. Modal dua jempol yang sehat serta semangat anti-politik dalam dada.

Kedua, mengkonsolidasikan dan mengkoneksikan semua musuh rezim. Mulai dari korban gusuran perkotaan, petani dan komunitas orang asli yang dirampas tanahnya, buruh pabrik dan buruh kebun yang dibayar murah, para pejuang lingkungan, dan kelompok korban. Konsolidasi bisa dimulai dengan mempromosikan semangat untuk berpolitik secara demokratik. Kekuatan alternatif tidak hadir lewat satu juta KTP, atau memilih setan yang paling baik di antara kumpulan iblis (lesser evil movement), atau gerakan non-parlementer yang utopis dan delusional.

Sikap untuk memilih jalan pedang. Bertekun membangun kekuatan politik alternatif berbasis massa yang dengan gembira bertempur di semua lini dan gelanggang politik demokrasi liberal. Tidak bisa tidak, kita harus memulai organisasi swakelola yang mengajarkan manajemen politik, kemandirian ekonomi dan kesadaran ideologi kelas pekerja.

Karena kita tidak bisa menunggu setelah 2019 untuk melakukan semua itu. Sebab, mungkin saat itu semuanya sudah terlambat.***

 

 

Tayang perdana di Oase IndoPROGRESS

Bara di Sukamulya

Andre Barahamin

 

Ketika Presiden Joko Widodo sedang berbual soal Reforma Agraria, desa Sukamulya justru sedang membara. Ketika Istana masih berkhayal tentang Nawacita, ada 1.478 kepala keluarga yang kemarin (Kamis, 17 November) digempur gas air mata dan dipukuli pentungan hanya karena berjuang mempertahankan tanah. Peristiwa kemarin menambah wanprestasi Jokowi-Jusuf Kalla terkait alpanya perlindungan negara terhadap kelompok petani.

Desa Sukamulya yang berada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dihantam polisi karena melawan. Penduduk desa ini tidak ingin membiarkan lahan pertanian mereka diubah menjadi landasan pacu pesawat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat membangun satu bandar udara skala internasional atas nama kepentingan pemutakhiran industri pariwisata.

Hal ini menjadi basis pembenaran bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengingkari dialog terbuka dengan masyarakat terkait rencana proyek, bentuk ganti rugi dan besarannya, efek ekonomi sebagai dampak langsung, serta dampak susulan seperti problem sosial dan budaya komunitas agraris seperti Sukamulya.

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) ditargetkan akan memakan tanah seluas 1.800 hektare. Sukamulya yang hanya seluas 735 hektare, berada di area yang ditargetkan untuk dikonversi. Desa ini tidak sendiri, ada sepuluh desa lain yang terdampak. Bandara ini diproyeksikan untuk mengangkut hilir mudik 5 juta penumpang setiap tahunnya.

Dalam tiga tahapan pelaksanaan proyek, pembangunan landasan pacu sepanjang 3.5 kilometer menjadi target pertama di tahun 2017. Sukamulya yang melawan termasuk dalam wilayah yang nantinya akan diubah menjadi landasan pacu.

Kemarin adalah kali ketujuh sejak 4 Agustus 2016 upaya pengukuran untuk penggusuran berupaya dilakukan Pemda Jabar, Pemda Majalengka, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses rencana pengukuran ini terbukti penuh intimidasi, teror, hingga kriminalisasi yang dilakukan aparat kepolisian kepada warga. 6 September lalu, Agus dan Rahman—keduanya warga Sukamulya—dipanggil menghadap Polres Majalengka dengan tuduhan tuduhan penganiayaan.

Wilayah-wilayah yang termasuk dalam areal terdampak proyek pembangunan bandara internasional ini awalnya diatur melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 34/2005. Surat Keputusan ini lalu diperbarui melalui KP No.457/2012. Di dalamnya tercantum sebelas desa yang 10 di antaranya telah sukses diratakan tanpa proses yang jelas.

Hal ini yang membuat Sukamulya berbeda adalah warganya yang berkeras untuk mempertahankan tanah. Mereka telah bersepakat untuk tidak melepaskan hak milik sebelum pihak pemerintah melakukan sosialisasi secara terbuka. Permintaan ini jelas merepotkan untuk struktur negara yang terbiasa main pukul dan tebas rata serta tidak mengenal dialog.

Meladeni dialog dengan masyarakat dalam cara pandang militeristik khas Orde Baru dianggap sebagai bentuk melemahnya negara di hadapan warganya. Dalam kacamata negara militer, keputusan negara bersifat absolut dan negosiasi tidak memiliki tempat.

Itu yang jelas terlihat kemarin di Sukamulya. Personil gabungan Polda Jabar, TNI Kodam III Siliwangi, dan Satpol PP Jabar yang mencapai 1.200 dikerahkan untuk memukul habis para petani yang keras kepala. Pentungan dan gas airmata adalah model pendekatan negara untuk merespons warga yang dipandang melecehkan otoritas negara.

Hasilnya? Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa 16 orang warga terluka karena terkena serpihan gas air mata yang ditembakkan oleh polisi. Enam orang lain ditangkap dan empat di antaranya langsung dibawa ke markas Polda Jabar.

Selain korban fisik, Sukamulya menderita kerugian ekonomis lain. Satu gubuk warga dibakar, satu posko jaga hancur dan 70 hektare sawah rusak berat karena diinjak-injak. Secara psikologis, warga yang direpresi mengalami trauma. Kelompok paling rentan di sini tentu saja adalah perempuan dan anak-anak.

KPA menduga proyek ini terindikasi korup dan melanggar hukum. Hal ini, misalnya, tampak pada desa-desa terdampak yang tidak dipenuhi hak-haknya dan dibiarkan telantar. Lalainya Pemda Jabar sebagai penanggungjawab proyek jelas merupakan pelanggaran terhadap UU No.12/1960 yang mengatur tentang ganti rugi dan pemenuhan hak bagi masyarakat yang tanahnya diambil alih untuk kepentingan umum atau pembangunan.

Namun yang terjadi di Sukamulya kemarin justru lebih tragis. Tindakan barbar Pemda Jabar jelas adalah pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip dan Petunjuk Dasar tentang Penggusuran dan Pemindahlokasian Oleh Sebab Pembangunan (Basic Principles and Guidelines on Development Based Evictions dan Displacement) yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah diratifikasi oleh Indonesia. Aturan ini menegaskan agar negara wajib memelihara dan menjaga hak-hak warga negara yang digusur demi kepentingan pembangunan. Hak tersebut di antaranya adalah hak untuk mendapatkan informasi dan pemahaman terkait rencana proyek yang akan dikerjakan.

Warga Sukamulya dengan penuh harga diri menentang karena mereka dicurangi. Mereka tidak ingin menuruti paksaan Pemda Jabar agar semua petani melepaskan hak atas tanah sebagai satu-satunya opsi. Proses pengukuran yang dilakukan secara arogan dengan memobilisasi aparat keamanan, menggambarkan bagaimana ciri pendekatan militeristik masih dominan.

Hal ini bukannya tidak terprediksi. Di akhir Agustus lalu, Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi, menuturkan pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla dipenuhi dugaan praktik kekerasan dan manipulasi. Proyek-proyek skala besar tersebut akhirnya ditujukan untuk kepentingan korporasi, bukan masyarakat setempat. Komnas HAM juga menemukan bahwa pelaksanaan proyek-proyek tersebut dilangsungkan diduga menggunakan praktik dugaan kekerasan dan manipulasi.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut terkait erat dengan prioritas Presiden Jokowi terkait pembangunan infrastruktur sebagai salah satu agenda pembangunan. Terbitnya Perpres No. 3/2016 soal Proyek Strategis Nasional, mencantumkan daftar megaproyek yang ditargetkan pemerintah. Di dalamnya terdapat sedikitnya 225 proyek skala besar macam bandara, jalan tol, pembangkit listrik dan waduk. Pembangunan infrastruktur skala raksasa macam inilah yang paling rentan dalam penggunaan kekerasan dan intimidasi. Terutama dengan pelibatan aparat keamanan sebagai dalih.

Beberapa contoh yang dapat diajukan selain pembangunan bandara internasional yang kini sedang berlangsung di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, adalah rencana perampasan tanah yang juga tengah dihadapi para petani di Kulon Progo, Yogyakarta.

Selain itu, perjuangan warga Sukamulya juga dalam bentuknya yang hampir serupa dapat dilihat pada penolakan pembangunan pembangkit listrik di Batang (Jawa Tengah) dan revitalisasi waduk Jatigede di Sumedang (Jawa Barat). Dalam proyek-proyek tersebut, masyarakat yang jadi korban dengan dipaksa bersepakat tanpa perlu mendapatkan sosialisasi dan garansi soal bakal dipenuhinya hak-hak mereka.

Hal tersebut bukan kejutan jika kita menyimak laporan akhir tahun KPA, Desember 2015 lalu. Publikasi tersebut mencatat ada 5 orang warga tewas, 39 orang menjadi korban penembakan, 124 orang dianiaya dan 278 orang lain dikriminalisasi. Angka-angka ini adalah bukti bukti kuantitatif mengenai gejala peningkatan kekerasan dan konflik agraria di Indonesia.

Menurut KPA, tahun 2015 mencatatkan jumlah sengketa agraria tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun rekor tersebut nampaknya tidak akan bertahan lama mengingat sepanjang tahun ini kita terus-menerus mendapatkan kabar mengenai warga yang dipaksa untuk melepaskan hak mereka atas tanah.

Pemantik utamanya tidak lain adalah pilihan Jokowi untuk menyandarkan diri kepada model rezim infrastruktur dan agribisnis. Kedua sektor ini, mengutip laporan berbagai lembaga non pemerintah, telah terbukti selama lima tahun terakhir menjadi biang dari rentetan pelanggaran hak asasi manusia. Belum lagi menyoal mengenai miskinnya inisiatif dari pemerintahan Jokowi untuk kemudian secara serius mengadopsi prinsip-prinsip mengenai bisnis dan hak asasi manusia ke dalam norma-norma hukum di Indonesia. Pengadopsian ini adalah bentuk preventif dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aktor negara terhadap warganya.

Jika kita merujuk pada laporan Komnas HAM di refleksi akhir tahun 2015, kekuasaan dan wewenang sebuah lembaga ternyata berbanding lurus dengan potensi pelanggaran yang akan dilakukan. Dari 1.127 aduan yang masuk ke Komnas HAM di sepanjang tahun 2015, institusi Kepolisian berada di puncak daftar sebagai institusi yang paling sering melanggar. Angkatan Darat berada di peringkat ketiga di bawah korporasi. Ini membuktikan secara serius bagaimana parameter penegakan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dan perkebunan.

Sukamulya adalah contoh paling mutakhir bagaimana polisi dan tentara sebagai aktor negara terlibat dalam praktik kekerasan yang mengacuhkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kasus tersebut juga menjadi bukti lain kenapa pendekatan infrastruktur dan agribisnis ala Jokowi harus dikritisi secara lebih serius dan tidak hanya sekedar dirayakan girang gembira.

Represi terhadap petani yang menolak menyerahkan tanah di tengah bual-bual tentang Reforma Agraria akan menjadi contoh seberapa serius rezim ini bermain-main dengan alat produksi dan sumber penghidupan masyarakatnya.

 

 

Tayang perdana di GeoTimes Indonesia

Lepas Kandas di Sukamulya

Andre Barahamin

 

Desember 2005, peletakan batu pertama bandara internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Diproyeksikan menjadi yang terbesar kedua di Indonesia, dengan luas mencapai 5.000 hektar dan dana pembangunan mencapai 25.4 trilyun dari APBN. Untuk mencapai target ini, pembagian tugas dilakukan. Pemda Jabar mengerjakan pembangunan sisi darat, Pemerintah Pusat mengerjakan sisi udara.

Awalnya, bandara Kertajati ditargetkan beroperasi awal tahun 2016 sebelum ditunda hingga 2018.

Penundaan tersebut terkait dengan berlarut-larutnya pembentukan perusahaan patungan (Joint Venture) antara PT. Angkasa Pura II dengan PT. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), badan usaha milik Pemprov Jabar. Ahmad Heryawan (Aher), Gubernur Jabar berkeras agar pembangunan terminal bandara dilakukan setelah kesepakatan tercapai. Belakangan, Pemkab Majalengka juga menyatakan tertarik bergabung. Perusahaan patungan ini yang nanti akan bertanggungjawab untuk pembangunan sekaligus pengoperasian bandara.

Asumsinya pembangunan bandara akan menghabiskan Rp. 1,8 triliun. Rinciannya, pembangunan sisi darat menghabiskan 800 milyar, sementara pembangunan sisi udara kurang lebih menyerap Rp. 1 trilyun.

Modal awal yang dibutuhkan sekitar 70% atau setara Rp 1,3 triliun. Kebutuhan ini akan dibagi rata oleh 3 pihak: Angkasa Pura, BIJB dan Pemkab Majalengka. Sebagai imbalan, tiap pihak mendapatkan saham sebesar 20%. Sisa saham 40% akan dilelang untuk mendapatkan tambahan dana dalam pembangunan bandara.

Dirut PT. BIJB, V. Dimas Ekaputra mengatakan bahwa investor asing sudah ada yang tertarik. Ada Jerman, Turki dan Tiongkok. Kementerian Perhubungan juga beri lampu hijau.

Untuk pembangunan sisi darat bandara, PT. BIJB berharap mendapatkan kucuran dari perbankan. Dana awal dari APBN sebesar Rp. 300 milyar, jelas tak cukup. Pinjaman rencananya akan diajukan Bank Jawa Barat, Bank Mandiri dan BNI Syariah.

Tender pengerjaan fisik proyek dibagi tiga. Paket 1 untuk aksesibilitas dimenangkan PT. Adikarya. Nilainya Rp. 355 milyar. Paket 3 senilai Rp. 416 milyar untuk bangunan penunjang dimenangkan BUMN Waskita Karya. Paket 2 untuk pembangunan terminal penumpang, masih dalam proses pelelangan.

Targetnya, November 2017 semua sisi darat bandara telah selesai dibangun.

Sementara sisi udara akan menyusul dengan suntikan hampir Rp. 700 trilyun dari APBN di tahun 2017. Meski sejak 2013 hingga 2015, Kementerian Perhubungan telah menghabiskan 375 milyar untuk pembangunan landasan pacu dan menara pemantau.

Bandara Kertajati direncanakan akan memiliki satu landas pacu dengan kapasitas 5,6 juta penumpang per tahun. Diharapkan, Kertajati menjadi alternatif bagi masyarakat Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Rencananya, bandara ini akan dilengkapi dua buah runway berukuran 3.500 x 60 meter dan 3.000 x 60 meter yang mampu menampung pesawat sekelas Boeing 747 atau Boeing 777.

Untuk itu, sebagai awal Pemprov Jabar bertanggung jawab untuk membebaskan lahan seluas 1.000 hektar di mana terdapat 11 desa. Pembebasan lahan akan dilakukan bertahap hingga luasan ideal dicapai.

Kertajati membutuhkan tanah sedemikian besar karena dibayangkan sebagai Aerotropolis, sebuah konsep integratif antara bandara dan kota. Bayangannya, aktivitas bandara akan mendorong kawasan di sekitarnya menjadi satelit pendukung dengan terbentuknya klaster-klaster industri jasa. Konsep ini sekaligus menegaskan perbedaan Kertajati dengan Husein Sastranegara.

Seperti Kulon Progo di Yogyakarta, Domine Eduard Osok di Sorong, Kertajati adalah bagian dari gelombang revitalisasi infrastruktur perhubungan di Indonesia. Selain bandara, pelabuhan-pelabuhan baru juga bermunculan di berbagai daerah. Juga jalan-jalan tol baru yang hampir semuanya ditargetkan beroperasi sebelum tahun 2019. Melalui Perpres No. 3/2016 soal Proyek Strategis Nasional, tercatat ada lebih dari 200 proyek infrastruktur yang sedang atau akan dikerjakan.

Pendekatan macam ini telah diwanti-wanti sangat rentan dengan pengabaian terhadap hak asasi manusia. Laporan akhir tahun 2015 Komnas HAM jelas menunjukan bahwa proyek-proyek infrastruktur Jokowi menjadi salah satu sebab tingginya angka pelanggaran HAM. Aktor negara yang paling sering menjadi pelaku kekerasan adalah Kepolisian dari 1.127 laporan yang didokumentasikan Komnas HAM.

Kasus kekerasan yang menimpa warga di Sukamulya adalah contoh paling terang bagaimana proyek infrastruktur membuka jalan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polisi dan TNI. Protes dibalas dengan pentungan dan gas airmata yang menyebabkan 16 warga terluka. Tiga orang petani kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan penuh intimidasi.

Selain fisik, warga di desa Sukamulya juga menderita kerugian ekonomis. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat bahwa sekitar 70 hektar sawah rusak berat karena dijadikan medan tempur oleh 1.200 personil gabungan Polisi, Kodam Siliwangi dan Satpol PP. Sementara itu, sebagian warga yang direpresi mengalami trauma. Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok paling rentan.

Apa yang terjadi di Sukamulya sudah pernah diramalkan oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi. Obsesi terhadap proses pembangunan infrastruktur secara cepat dan bersih dari gangguan oleh Jokowi-JK mendapatkan padanan dengan praktik kekerasan dan manipulasi. Terutama karena proyek-proyek infrastruktur ini menggunakan Polisi dan TNI sebagai tukang jaga sekaligus tukang pukul. Meski pada akhirnya proyek-proyek infrastruktur skala besar tersebut justru hanya ditujukan untuk kepentingan korporasi dan bukan masyarakat setempat.

Di Jawa Barat, bendungan Jatigede adalah contoh paling sempurna. Bendungan raksasa yang ditujukan untuk menjadi solusi irigasi pertanian justru memangsa para petani. Ada 28 desa yang terusir karena termasuk di dalam wilayah yang akan ditenggelamkan. Mereka terpaksa harus mengungsi pindah ke tempat baru yang kurang layak.

Keengganan pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara terbuka dan tanpa paksaan akhirnya sering diakhiri dengan pendekatan brutal aparat keamanan. Penyerangan hari Kamis, 17 November lalu kepada 1.478 KK di Sukamulya adalah menunjukkan lemahnya komitmen Jokowi untuk menghormati HAM dan menggunakan pendekatan dialogis dalam proyek-proyek infrastrukturnya. Penyerangan tersebut juga menegaskan bahwa Kertajati besar kemungkinan pada akhirnya akan menjadi Jatigede dalam bentuknya yang lain. Dibangun bukan untuk kepentingan para petani yang tanahnya dirampas, namun untuk mereka yang memiliki uang dan kuasa.

Sukamulya tidak akan jadi yang terakhir jika Jokowi tidak mengubah strategi pembangunan infrastrukturnya. Jika ini berulang, maka Reforma Agraria yang sedang digodok tidak akan lagi berguna karena tidak ada lagi petani besok hari.

Sawit dan Kekerasan sebagai Jalan

Andre Barahamin

 

Senin malam (25/7), sekitar pukul 21.00, polisi kembali menyerbu masuk desa Olak-Olak Kubu. Aparat keamanan bersenjata lengkap menyerbu desa yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Tujuannya satu: mencari warga yang diduga terlibat dalam protes dua hari sebelumnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (23 Juli) lebih dari 400 petani berbagai desa yang tergabung dalam Serikat Tani Kubu Raya (STKR) melakukan protes terkait klaim PT Sintang Raya terhadap lahan garapan mereka. Perusahaan sawit ini dituduh masyarakat mengingkari perjanjian, melawan putusan hukum, dan terus berupaya mengkriminalisasi petani. Sempat terjadi bentrokan yang berujung sebelas orang yang menjadi korban.

Ironisnya, kejadian ini bukan kali pertama.

Pada 22 Juli, empat petani jadi korban kriminalisasi oleh pihak Polres Mempawa. Di bulan yang sama di tahun 2015, ada 15 petani yang sempat dikriminalisasi.

Konflik ini berawal dari penyerahan lahan seluas 801 hektare oleh masyarakat Olak-Olak Kubu kepada PT Cipta Tumbuh Berkembang (PT CTB) pada 16 Desember 2008. Tujuannya adalah kerja sama pertanian plasma bagi masyarakat dengan surat perjanjian. Bagi hasil disepakati dengan 20% akan menjadi hak petani. Perjanjian ini disepakati pada 3 Juni 2009.

April 2014, kelapa sawit memasuki masa panen. Tapi petani tidak jua mendapatkan hak sesuai perjanjian awal. 17 Agustus 2014, petani berinisiatif melakukan panen sendiri. PT CTB kemudian terpaksa menunaikan kewajiban periode pertama pada 6 Januari 2015 untuk masa panen April-Agustus 2014. Perusahaan juga berjanji akan membayar hak petani pada 10 Februari, sebagai kompensasi bagi hasil panen September-Desember 2014.

Setelah itu, PT CTB menjual area konsesi mereka kepada PT Sintang Raya. Semua dilakukan tanpa sepengetahuan para petani yang sedari awal terlibat dalam perjanjian sewa menyewa dan bagi hasil.

Perusahaan yang baru punya cara pandang berbeda. PT Sintang Raya menilai panen inisiatif petani pada Agustus 2014 sebagai tindak pencurian karena lokasi kejadian berada di dalam wilayah konsesi miliknya. Atas pengaduan tersebut, 16 petani mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian Sektor Kubu pada 21 Agustus. Tujuh orang di antaranya dinyatakan sebagai tersangka. Keesokan harinya, total petani yang menjadi tersangka bertambah menjadi 11 orang.

Mereka tidak ditahan karena permintaan penangguhan penahanan dari Kepala Desa Olak-Olak Kubu.

Sempat menggantung, pada 11 Maret 2015 empat orang kembali menjadi tersangka. Proses tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan tanpa pendampingan kuasa hukum. Seorang di antaranya dipaksa membubuhkan cap jempol karena tidak bisa baca tulis.

22 Juni, 16 orang ini diharuskan ke Pontianak setelah mendapat surat panggilan sehari sebelumnya. Para petani ini kemudian langsung ditahan di rutan Polres Pontianak dengan status tahanan Kejaksaan. Pihak pendamping, Kepala Desa, dan pimpinan STKR menemukan manipulasi dalam proses ini. Sebabnya, tidak ada pemeriksaan dari pihak kejaksaan. Penetapan status tahanan dilakukan dengan hanya bertumpu pada laporan BAP yang dibuat polisi.

Hingga kini, status para petani masih dibiarkan menggantung. Proses hukum seperti sengaja dibiarkan berlarut-larut.

Tahun 2015 memang penuh konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada lima orang yang tewas, 39 orang menjadi korban penembakan, 124 orang dianiaya, dan 278 orang lain ditahan. Semua jumlah tersebut terkait dengan konflik agraria di Indonesia yang semakin menunjukkan gejala peningkatan. Setahun lalu juga mencatat peningkatan jumlah kasus sengketa tanah sejak lima tahun terakhir.

Dari jumlah kasus agraria di atas, 50 persen merupakan konflik di bidang perkebunan. Sisanya, 28 persen terjadi di konflik terkait pembangunan infrastruktur (28 persen) dan sektor kehutanan (9 persen). Konflik lain juga terjadi di sektor pertambangan dan pesisir. Dari total tersebut, 30 persen kasus terjadi di dua daerah, yaitu Riau (14,40 persen ) dan Jawa Timur (13,60 persen). Sementara daerah lain seperti Sumatera Selatan (13,60 persen) dan Sulawesi Tenggara (6,40 persen) juga menjadi titik panas konflik agraria.

Tren kekerasan terhadap petani memang tidak lepas dari fenomena global baru di mana perampasan tanah terjadi dalam skala yang luar biasa masif. Sejak krisis finansial 2008 mereda, tanah menjadi objek sasaran baru bagi inventasi yang lebih aman dan menggaransikan keuntungan berlipat ganda. Dalam soal ini, petani-petani di negara miskin atau negara berkembang menjadi sasaran. Pelakunya adalah perusahaan-perusahaan multi-nasional dengan gurita bisnis yang didukung oleh kepolisian dan negara.

Majalah The Economist dalam laporannya di tahun 2009 mencatat bahwa total ada sekitar 37-49 juta hektare yang telah berhasil dirampok sejak tahun 2006. Laporan ini memprediksi jumlah perampasan tanah yang akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya paska krisis 2008.

Prediksi ini dikuatkan oleh laporan analisis dari Lund University, Swedia, di awal November 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran mengerikan tentang ekpansi perampasan tanah. Dari total 195 negara yang diakui PBB, 126 di antaranya terlibat transaksi perdagangan tanah. Lebih dari 65% transaksi tanah tersebut dilakukan dengan mengacuhkan hak-hak petani.

Kasus desa Olak-Olak misalnya. Menurut putusan hukum, hak guna usaha (HGU) PT Sintang Raya di atas lahan seluas 11.129 hektare telah dicabut. Pada putusan bertanggal 24 Februari 2016, Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) PT Sintang Raya.

Putusan tersebut menguatkan kemenangan warga seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak, Kalimantan Barat pada 9 Agustus 2012. Gugatan yang dimulai sejak 2011 tersebut diajukan oleh lima orang petani kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pontianak.

Meski demikian, PT Sintang Raya menolak tunduk dengan terus beroperasi sembali mencari celah hukum lain. Anak perusahaan PT Miwon Agro Kencana Sakti ini, misalnya, menuduh Kepala Desa Olak-Olak Kubu memalsukan informasi dalam surat gugatan yang dimenangkan petani. Kasus ini masih terus bergulir, meski para petani pesimistis hukum akan berpihak kepada mereka.

Kasus bentrokan di Desa Olak-Olak Kubu pada Sabtu pekan lalu sangat berpotensi untuk terulang kembali. Para petani meyakini bahwa pihak kepolisian lebih cenderung membela PT Sintang Raya. Polisi tentu mengelak. Mereka menyatakan hanya sedang menjalankan tugas pengamanan.

Temuan KPA menyebutkan bahwa selama tahun 2015 polisi menduduki peringkat kedua sebagai pelaku kekerasan dalam konflik agraria di Indonesia dengan 21 kasus. Di peringkat pertama didominasi oleh perusahaan dengan terlibat dalam 35 kasus. Lalu ada TNI yang juga menjadi pelaku kekerasan dalam 16 kasus konflik agraria.

Rencana Presiden Joko Widodo melakukan moratorium perizinan bagi perkebunan kelapa sawit menjadi menarik dinantikan. Apakah moratorium ini dapat ikut meredam angka kekerasan terhadap petani, atau justru memicu lingkaran kekerasan yang jauh lebih brutal.

– – –

Tulisan ini pertama kali terbit di GeoTimes Indonesia.