Bank dan Kejahatan Pendanaan

Andre Barahamin

 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan warga pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah, tentang Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait izin lingkungan kepada PT Semen Gresik (Persero) yang kini berganti nama menjadi PT Semen Indonesia. Izin lingkungan bernomor 668/1/17 tahun 2012 itu ditandatangani Gubernur Bibit Waluyo 7 Juni 2012.

Dalam website resminya, perkara tersebut diregistrasi MA dengan Nomor 99 PK/TUN 2016, yang mencantumkan nama Joko Prianto dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai penggugat. Poin putusan tertulisnya menerangkan bahwa MA kemudian mengabulkan PK, memutuskan putusan judex facti, dan membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan PT Semen Indonesia) yang berlokasi di Rembang.

Keputusan tersebut berarti ikut menyasar pembangunan pabrik semen di lokasi sengketa.

Kini, pembangunan pabrik ini sudah lebih dari 90 persen. Artinya, pabrik ini dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada media mengatakan, hingg saat ini hampir semua perizinan telah terpenuhi. Pabrik PT Semen Indonesia kini tinggal menunggu izin lingkungan yang bermasalah. Izin inilah yang kemudian diputuskan oleh masyarakat Rembang dalam gugatannya kepada Mahkamah Agung (MA).

Namun, pemerintah pusat berkeras untuk tetap melanjutkan proyek pembangunan ini. Gagalnya pembangunan pabrik semen dikhawatirkan akan membawa dampak bahaya jangka panjang. Khususnya bagi investor asing yang berniat menginvestasikan dananya di Indonesia.

Pemerintah berkelit bahwa kegagalan pembangunan pabrik di Rembang akan membuat investor enggan berinvestasi setelah melihat bagaimana kelindan persoalan pembangunan pabrik tersebut. Artinya, pemerintah secara tersirat menegaskan bahwa kemenangan gugatan warga di Rembang bertendensi buruk terhadap masa depan investasi.

Tulisan ini tidak akan menyoal mengapa pemerintah berkeras untuk melawan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Yang menarik bagi saya justru adalah melihat bagaimana institusi perbankan di Indonesia terlibat dalam aksi pengrusakan lingkungan dalam bentuk dukungan pembiayaan.

Apakah Anda masih ingat Bank Mandiri yang mengucurkan dana Rp 3,96 triliun kepada PT Semen Indonesia? Sebagian besar dari total kredit tersebut (Rp 3,46 triliun) direncanakan untuk memfasilitasi rencana pembangunan pabrik semen di Rembang. Pabrik ini ditargetkan mampu memproduksi semen hingga 3 juta ton per tahun. Direktur Utama PT Semen Indonesia Sunardi Prionimurti mengatakan pabrik tersebut ditargetkan selesai dibangun akhir tahun ini.

Dan, memang, ketika gugatan warga tengah berlangsung, pembangunan pabrik juga tetap berlangsung tanpa menunggu keputusan hukum.

Tindakan PT Semen Indonesia memang bukan hal baru. Penelitian dari TuK Indonesia yang kemudian tayang dalam bentuk data digital di Forests Finance, kita bisa tahu bahwa perusahaan-perusahaan perusak alam di Indonesia ternyata diongkosi dari tabungan Anda dan saya.

Meningkatnya angka kekerasan dan perampasan lahan terhadap komunitas-komunitas Orang Asli didanai oleh uang yang kita titipkan di bank-bank ini. Rusak dan menurunnya daya dukung lingkungan hingga menyebabkan punahnya hewan-hewan, banjir, kemarau berkepanjangan, menyusutnya cadangan air tanah, meluapnya air laut karena es yang mencair dan reklamasi, gagal panen dan bencana kelaparan, adalah akibat dari kejahatan pendanaan.

Pelakunya adalah institusi perbankan.

Hal seperti ini sering terjadi karena harus jujur diakui, konsumen dunia perbankan di Indonesia tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sebagai pengguna jasa perbankan, ia bahkan tidak masuk hitungan yang dapat dianggap serius sehingga dapat mempengaruhi kebijakan sebuah perusahaan perbankan.

Sebabnya mudah ditelusuri. Selain tidak terdidik akan hak-hak yang melekat pada diri seseorang ketika menjadi nasabah, pengguna jasa perbankan di Indonesia umumnya bersikap apatis dan naif. Hal ini membuat perlindungan konsumen dan kewajiban perusahaan jasa perbankan di Indonesia tidak mendapat porsi serius dalam struktur hukum. Ketika terjadi pailit Bank Century, misalnya, kita dapat melihat betapa nasabah kecil merupakan kelompok paling rentan.

Selain itu, pengguna jasa perbankan di Indonesia memang enggan mengedukasi diri. Soal bagaimana bank beroperasi dan menggunakan mandat finansial dari nasabah sama sekali tidak berada di dalam daftar prioritas. Hal ini tidak lepas dari keyakinan terhadap “pendivisian pengetahuan” yang memandang bahwa para teknokrat, para ahli atau para pakar keuangan adalah lapisan paling layak mengakses hal-hal tersebut.

Yang harus dilakukan sebagai konsumen adalah mempercayakan segala sesuatu kepada orang lain yang dianggap lebih memiliki kuasa pengetahuan. Berkuasanya budaya representatif macam ini membuat partisipasi seseorang menjadi semakin minim.

Kita dapat dengan mudah menemukan fakta bagaimana banyak orang tertipu dan kehilangan uang yang mereka percayakan kepada konsultan-konsultan keuangan atau pialang saham.

Banyak nasabah bank di Indonesia termasuk tipikal “mau untung sendiri”. Mereka tidak akan rewel sepanjang jumlah tabungan mereka tidak berkurang sepeser pun tanpa sepengetahuan mereka. Dengan naif dan sombong, tipe pengguna jasa perbankan macam ini dengan mudah percaya kepada “ketulusan bank” dan “campur tangan negara”.

Orang-orang yang merasa bahwa uang yang ia simpan di bank adalah urusan pribadinya dan sama sekali bebas dari kelindan gurita ekonomi yang hirarkis, eksploitatif, dan destruktif yang pada akhirnya akan membawa dampak buruk terhadap dirinya di kemudian hari. Protes hanya akan dilayangkan sejauh bila bank di mana mereka menyimpan uang melakukan pemotongan yang berakibat pada berkurangnya nominal yang ditabung.

Perilaku-perilaku di atas menurut pandangan saya adalah salah satu sebab mengapa ide mengenai Credit Union atau koperasi sulit berkembang di Indonesia.

Masalah-masalah tersebut belum seberapa. Kita belum menyoal mengenai asal muasal uang, sejarah bank dan sifat sejati institusi-institusi keuangan yang sejak awal diabdikan pada tujuan akumulatif, elitis, dan tentu saja anti-demokrasi. Belum membicarakan soal bagaimana makna dan praktik koperasi dimutilasi dan didegradasi hingga ke level paling nista: sekadar yayasan simpan pinjam. Juga belum menyentuh soal bagaimana praktek Credit Union tidak dilihat sebagai praktek “ekonomi alternatif” yang memungkinkan untuk dipraktikkan dan menjamin partisipasi yang luas.

Perbincangan soal ini bisa diteruskan lain waktu. Ketika Anda dan saya mulai bertanya, mengapa Bank Mandiri mau membiayai perusahaan pelanggar hukum dan perusak lingkungan? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai nasabah. Sebagai pemberi mandat kepada bank, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan lingkungan dan ruang tinggal kita yang semakin kritis.

Setelah diskusi soal ini terjawab, kita mungkin bisa berembuk soal strategi selanjutnya.

* * *

Tulisan ini sebelumnya terbit di GeoTimes Indonesia dengan judul yang berbeda. Saya publikasi ulang di sini sesuai dengan judul aslinya.

Orang Asli di Era Jokowi

Andre Barahamin

 

Setiap 9 Agustus komunitas Bangsa Minoritas dan kelompok-kelompok Orang Asli di seluruh dunia merayakan World Indigenous Day. Di Indonesia, perayaan ini justru terasa begitu getir.

Hampir dua tahun Presiden Joko Widodo berkuasa, kondisi hidup Orang Asli justru tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kunjungan simbolis ke pemukiman Orang Rimba yang dijepit perkebunan kelapa sawit pada Oktober tahun lalu, kini berakhir anti-klimaks. Janji Presiden terpilih semasa kampanye untuk memperbaiki nasib Malind-Anim di Merauke, justru menjadi jalan model perampasan tanah atas nama gelora ketahanan pangan. Sementara di ujung Sumatera, nasib komunitas Pandumaan-Sipituhuta tak kunjung membaik akibat ekspansi rakut perusahaan bubur kertas.

Singkatnya, dibanding para pendahulunya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa Jokowi hanya berbeda dalam satu hal: bahwa ia dan para pendukungnya hanya lebih cerdas dalam soal memanfaatkan tanda dan simbol. Yang tidak berubah adalah, nasib Orang Asli yang terus menukik.

Ada beberapa indikator yang dapat diurai sebagai landasan kesimpulan di atas.

Pertama, seperti elite politik pada umumnya, Jokowi begitu mudah amnesia pada kenyataan sejarah. Ia melupakan fakta bahwa sebagian dari para pemilihnya berasal dari latar belakang kelompok Orang Asli. Semisal, suku Marind-Anim di Merauke.

Orang-orang Marind-Anim adalah satu dari banyak contoh bagaimana brutal akibat yang timbul atas keberpihakan pemerintah terhadap investasi perkebunan skala raksasa. Setelah hutan-hutan sagu mereka dihancurkan oleh megaproyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang merampas tanah ulayat mereka seluas 2,5 juta hektare, harapan tentang perubahan ke arah yang lebih baik disampirkan ke pundak presiden yang baru.

Tapi, hanya kurang dari 6 bulan, Jokowi segera meludahi harapan itu dengan meluncurkan proyek sawah padi seluas 1,2 juta hektare di Merauke. Untuk proyek ini, MEDCO yang dikomandani Arifin Ponogoro menjadi penanggung jawab. Sebagai tenaga bantuan, tentara dikerahkan untuk pembukaan lahan.

Kedua, secara kuantitatif dapat disebutkan bahwa perjuangan hak atas tanah yang menjadi platform utama gerakan Orang Asli menjadi semakin sulit. Menurut Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), angka kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat semakin meningkat semenjak Jokowi mengambil alih tahta kepresidenan.

Sebagai contoh, laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dirilis Januari 2016, mencatat bahwa jumlah konflik agraria semakin meningkat. Laporan tersebut melengkapi klaim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bahwa sekitar 200 individu dari berbagai kelompok Bangsa Minoritas dan kelompok Orang Asli menjadi tersangka dalam konflik tanah (per Maret 2016).

Yayasan PUSAKA, yang juga merupakan bagian dalam KNPA, di saat bersamaan menemukan bahwa tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap komunitas Orang Asli Papua di semester awal tahun ini mengalami kenaikan (13 kasus). Angggota KNPA yang lain, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), menggaristebal bahwa konflik-konflik tersebut mayoritas terkait dengan ekspansi perkebunan skala besar seperti kelapa sawit (palm oil) atau bubur kertas (pulp and paper).

Kriminalisasi terhadap kelompok Orang Asli tidak lain disebabkan oleh absennya intervensi negara kepada aktor-aktor pelaku represi (perusahaan, kepolisian, dan tentara) untuk mengakui hak kelola komunitas atas luasan wilayah tertentu. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 35/PUU-X/2012 yang disahkan di tahun 2013, hingga kini tak pernah jelas juntrungannya.

Jokowi yang di masa kampanye mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi masyarakat adat secara terang-terangan membiarkan proses penerapan putusan MK No. 35 mengambang tanpa pijakan. Enggannya negara untuk mengakui bahwa tanah Orang Asli sebagai bukan bagian dari tanah negara, tentu dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ketidakpedulian rezim Jokowi akan nasib dan kelangsungan komunitas Orang Asli di Indonesia. Di saat bersamaan, janji baru untuk membentuk sebuah badan Satuan Tugas Masyarakat Adat juga ikut menguap ke udara.

Sementara di lapangan, ekspansi perusahaan perkebunan skala raksasa (sawit, bubur kertas, padi) dan industri pertambangan, semakin tidak terkontrol. Di pucuk pimpinan, Jokowi hanya berani unjuk gigi dengan mengeksekusi terpidana narkoba, namun enggan meminta pertanggungjawaban dari para perusahaan pembakar hutan dan perampas tanah ulayat yang terbukti melanggar hukum.

Janji untuk melakukan moratorium perkebunan sawit, misalnya, hingga kini tampak tidak lebih dari manuver politik yang belum juga memiliki ketetapan hukum.

Ketiadaan muara dari janji-janji Jokowi secara langsung berkontribusi terhadap maraknya tindak kekerasan yang menimpa komunitas Orang Asli yang berupaya mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka. Di Nabire misalnya. Orang-orang Yerisiam Gua harus menghadapi teror dari pihak kepolisian yang telah bertransformasi menjadi penjaga keamanan bagi perusahaan sawit.

Di Jambi, Suku Anak Dalam yang hingga kini harus menjalani hidup di tengah-tengah ladang sawit mesti menjadikan teror dari tenaga keamanan perusahaan sawit sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Di Kalimantan, orang-orang Dayak Ngaju kini berhadapan dengan ancaman penjara karena aktivitas perladangan mereka dituduh sebagai biang kerok kebakaran hutan.

Ketiga, hingga kini Jokowi -melalui berbagai kementeriannya- masih menjalankan politik diskriminatif dengan berbagai pendekatan unitarian yang sentralistik. Misalnya, keengganan pemerintah untuk mengakui keragaman model-model kearifan pengelolaan hutan dan tanah dengan berupaya “memodernisasi” komunitas-komunitas Orang Asli. Upaya ini datang dari cara pandang rasialis bahwa komunitas-komunitas Orang Asli adalah representasi dari keterbelakangan, primitivisme atau segala sesuatu yang antonim dengan kemajuan.

Upaya untuk merumahkan komunitas-komunitas Orang Asli yang masih menjalani laku nomaden adalah salah satu contohnya. Aksi yang sebenarnya adalah cermin dari kegagalan negara untuk memahami bahwa menurunnya derajat ketahanan hidup Orang Asli bukan disebabkan oleh laku hidup, tapi menyempitnya ruang hidup akibat ekspansi korporasi yang mengubah hutan menjadi pundi-pundi kekayaan bagi sebagian kecil orang.

Sebagai contoh, menurut kompilasi data yang disediakan WALHI, Yayasan PUSAKA, dan Sawit Watch, luas cakupan wilayah perkebunan sawit di Indonesia kini mencapai hampir 15 juta hektare. Naik 30% dari total luasan perkebunan sawit di tahun 2010.

Greenpeace Indonesia mengatakan perkebunan sawit dan industri bubur kertas adalah pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya lebih dari 12 juta hektare hutan sejak 2011 hingga 2013. Jumlah ini terus meningkat tajam. Total sejak 1990 hingga 2014, Indonesia telah berhasil kehilangan lebih dari 40 juta hektare hutan yang diserahkan kepada industri kelapa sawit dan bubur kertas.

Singkatnya, deforestasi hutan sinonim dengan menyempitnya ruang hidup komunitas-komunitas Orang Asli yang bergantung pada hutan dan segala sumber kehidupan yang di dalamnya. Membakar hutan untuk kepentingan perkebunan monokultur raksasa tidak lain adalah upaya bumi hangus tempat tinggal Orang Asli. Mengizinkan pertambangan di wilayah hutan adalah langkah pembuka untuk pencemaran sungai dan mata air yang mana menjadi objek vital bagi kelangsungan hidup komunitas Orang Asli.

Perayaan Hari Orang Asli tahun ini harusnya menjadi titik balik bagi upaya untuk merajut jembatan kerjasama yang adil antara pemerintah dan komunitas Orang Asli. Namun kerjasama itu tidak akan pernah bisa mewujudnyata jika negara masih enggan mengakui kesalahan dan pengabaian yang dilakukan selama ini.

Hak atas pendidikan, misalnya, akan percuma jika hutan yang menjadi simbol penting bagi identitas komunitas Orang Asli musnah. Memiliki banyak sarjana yang berasal dari latar belakang Orang Asli tidak akan berharga jika kemudian sumber-sumber makanan, semisal hutan sagu, telah diratakan demi perkebunan sawit dan bubur kertas.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen memberikan contoh yang patut ditiru. Ia meminta maaf kepada komunitas-komunitas Orang Asli di negerinya atas semua kesalahan negara. Mengakui perlakuan buruk yang disengaja oleh negara selama 400 tahun kepada komunitas Orang Asli di Pulau Formosa.

Di tengah semua berita buruk di atas sebagai contoh, apa posisi penting perayaan internasional Hari Komunitas Orang Asli di Indonesia? Apa pelajaran yang dapat Jokowi ambil sebagai pucuk pimpinan negara dan orang yang pernah dengan sumringah menerima dukungan suara dari komunitas-komunitas Orang Asli?

Jokowi dan para penasihatnya tentu paham bahwa pengusiran dan pembatasan akses Orang Asli atas tanah adalah bentuk pelecehan dan kekerasan serius yang termasuk dalam pelanggaran HAM. Namun, memahami hal ini saja tidak akan pernah cukup. Jokowi harus bertindak lebih. Membuktikan bahwa komunitas Orang Asli mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang adil.

Ia bisa memulai dengan dua langkah: menjalankan keputusan MK nomor 35, dan dengan rendah hati meminta maaf kepada Orang Asli.

* * *

Tulisan ini sempat terbit di GeoTimes Indonesia dengan judul berbeda dan terlalu panjang menurut he1mat saya.

Good-bye, Indonesia

Andre Barahamin

..

West Papua is fighting for independence from Indonesia
—but will it win regional solidarity for its efforts?

 

On July 13, Indonesian delegates — angry because the Morning Star Flag, emblem of the United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), was flown alongside other members’ flags — walked out of the first day of the Melanesian Spearhead Group (MSG) leaders’ summit.

The ULMWP is a coalition of Papuan freedom fighters demanding independence from Indonesian control. It and Indonesia have both applied for full membership status in the MSG, but for very different reasons. ULMWP hopes the MSG can bring international attention to their struggle for self-determination, while Indonesia wants to shore up its economic position in the region.

The Indonesian diplomats demanded the flag be taken down, but the organizers ignored them, and the opening ceremony proceeded without the Indonesian delegation.

The summit resulted in a split decision over the ULMWP’s membership status. Vanuatu, the Solomon Islands, and the Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) of New Caledonia strongly support ULMWP, while Fiji and Papua New Guinea (PNG) — nations Indonesia has courted with sweetheart economic deals and financial support — oppose it.

The Indonesian delegations’ dramatic exit and the ensuing vote over ULMWP’s membership can help us understand long-standing political fault lines in the region that date back to the 1970s anti-colonization wave.

 

The MSG and Freedom

For fifty-two years, different political groups have been fighting for West Papuan independence from Indonesia. Although their ideologies differ, each has pursued a common strategy: trying to build diplomatic connections by joining the MSG.

On December 7, 2014, a historic meeting of these independence groups took place in Vanuatu. Papuan leaders from different factions of the movement came together and formed the United Liberation Movement for West Papua.

This new organization consists of the three main groups — the Federal Republic State of West Papua (NRFPB), the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), and the National Parliament of West Papua (NPWP) — that had until then waged separate struggles for Papuan self-determination. Once they joined forces, they were able to resubmit an MSG application as well as counter Indonesian claims of West Papuan division.

Since it was established, the ULMWP has enjoyed full support from the Solomon Islands and Vanuatu, which, along with Papua New Guinea, originally founded the MSG.

The MSG began in 1986 as a political gathering of these three independent Melanesian states. In 1989 FNLKS joined, followed by Fiji in 1996. Since then, the MSG has developed into a regional bloc with its own trade agreement. On March 23, 2007, the five members signed the Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group and formalized their coalition under international law.

The MSG differs from the other political grouping in the region — the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) — in important ways. For one, it takes a more radical approach to human rights violations than ASEAN.

While ASEAN was founded by pro–United States countries, the MSG developed in the spirit of anticolonialism that spread throughout the region in the 1970s. American interests drive ASEAN, but the MSG’s geopolitical identity — especially its claim to represent Melanesia — was forged in its member nations’ struggle against colonial occupation.

The FNKLS’s MSG membership bears this out. The New Caledonian group doesn’t represent a nation, but a political party that has long called for its nation’s political independence from France. The MSG has played an important role in raising FNKLS’s profile globally and making the Kanak Independence Movement an international topic of discussion. The MSG’s history with FNKLS makes the group especially attractive to the West Papuan freedom fighters.

 

Who Are Melanesians?

An important aspect of the MSG comes from its self-identification as Melanesian, a term that describes a specific group of South Pacific residents, distinct from both the Polynesian and the Micronesian people.

Melanesia literally means “islands of the black-skinned people” and refers geographically to a subregion of Oceania that extends from the western side of the Pacific Ocean to the Arafura Sea, north and northeast of Australia. Jules Dumont d’Urville first used the term in 1832, but his classification is now considered inaccurate because it ignores the area’s broad cultural, linguistic, social, and genetic diversity.

The original inhabitants of the Melanesian islands were likely the ancestors of the present-day Papuan-speaking people. They are thought to have occupied New Guinea — now divided between independent Papua New Guinea and West Papua under Indonesian control — and reached the other Melanesian islands around thirty-five thousand years ago. They appear to have settled islands as far east as the Solomons, and perhaps even farther.

Around four thousand years ago, the Austronesian people came into contact with the Melanesians along New Guinea’s north coast. A long period of interaction produced many complex changes in genetics, languages, and culture, which are mistakenly used to condense Melanesian, Polynesian, and Micronesian people into one category.

A study published by Temple University, which found that Polynesians and Micronesians have little genetic relation to Melanesians, contests this belief. In fact, it found significant diversity between the groups who live within the Melanesian islands.

Melanesians share a common bond based on identity and a growing consensus against non-Melanesian control. Vanuatu leads what can be called the Pan-Melanesian movement. In an address to the United Nations General Assembly on October 11, 1984, Vanuatu foreign minister Sela Molisa condemned the United Nations for constantly ignoring apartheid in West Papua and closing their eyes to Indonesia’s annexation of East Timor.

Even beyond the region, Indonesian control of West Papua has become a contentious issue. At a UN hearing this June, Vanuatu and the Solomon Islands condemned Indonesian security forces for human rights violations in West Papua. Both countries argued that any future visits by the UN Special Reporter on Freedom of Expression should include West Papua.

The Vanuatu statement expressed its “deepest concerns on the deteriorating human rights situation,” citing regular reports of gross human rights violations in West Papua.

The Solomon Islands, meanwhile, strongly endorsed the International Parliamentarians for West Papua (IPWP) forum, held in London this May. The gathering called for an internationally supervised vote on West Papua’s independence, a declaration cosigned by cross-regional parliamentarians from fifteen UN member states.

Unsurprisingly, the Indonesian representative reacted strongly, accusing both Vanuatu and the Solomon Islands of their own human rights violations.

 

Indonesia and Melanesia

Indonesia applied for MSG membership for the first time in 2010. It claimed that, because of its population of at least eleven million Melanesians — spreading throughout the provinces of Papua, West Papua, Maluku, North Maluku, and East Nusa Tenggara — it belonged in the regional bloc. But the country’s overtures were met with skepticism.

Most damningly, Indonesia failed to address the cultural differences between Melanesians and Polynesians. For instance, in October of last year, it organized a Melanesian Cultural Festival aiming to promote cultural pluralism and demonstrate how integral Melanesians are to the country. But the event was held in Kupang, East Nusa Tenggara, a Polynesian — not Melanesian — region.

Prior to the event, Indonesia brought a team to lobby the Melanesian countries, but one of the spokespeople was a Polynesian priest from East Nusa Tenggara. Vanuatu and the Solomon Islands both highlighted Indonesia’s confusion over the difference between Polynesian and Melanesian people, arguing that the people outside Papua who Indonesia likes to refer to as Melanesian are in fact Polynesian.

The confusion didn’t stop there. Indonesia invited East Timor — a Polynesian country — to participate in the cultural festival. The event opened with a dance performance billed as Papuan, but the dancers all came from Malay and Polynesia. The director of a documentary that was supposed screen at the festival pulled out, explaining that she would not let Indonesia use her movie to support its claims on Melanesia.

Indonesia quickly realized that it could not make a credible cultural claim, so the country devised a new strategy: positioning itself as an ideal economic partner for MSG countries.

It targeted Papua New Guinea first. Since their partnership, PNG’s GDP has increased 16 percent. The growing trade links and budding economic ties between the two nations are a match made in free-market heaven. They share land and water borders as well as impressive portfolios of vast natural resources and accessible transportation routes into commercial Asian markets.

Papua New Guinea’s quickly expanding middle class provides Indonesian products and services with a massive new market. And both countries have growing populations, making new labor pools available to globally competitive industries such as manufacturing and textiles. Also, thanks to improvements in information and communications technology, they benefit from newfound access to otherwise inaccessible markets and to geographically remote — yet commercially viable — sectors like agriculture and forestry.

At the invitation of PNG prime minister Peter O’Neill, Indonesian president Joko Widodo visited Port Moresby in May 2015 to negotiate cooperative economic, trade, investment, and infrastructure projects. The two leaders also agreed to increase the value of their current bilateral trade agreement beyond current trading activities in the border areas, which already reach $4.5 million a year.

The two countries have signed eleven memoranda of understanding and three agreements to strengthen their partnership based on mutual respect, O’Neill said. Papua New Guinean elites cite their willingness “to learn from Indonesia’s rich experiences in democracy.”

Next, Indonesia turned to Fiji. In April, an Indonesian delegation — led by Luhut Binsar Pandjaitan, the coordinating minister for political, legal, and security affairs — traveled to the country. Pandjaitan met with Prime Minister Voreqe Bainimarama, extending $5 million in financial assistance to help the victims of Tropical Cyclone Winston, which hit Fiji in late February. Indonesia sent an additional $3 million worth of goods to aid recovery, and promised to deploy engineer troops to help reconstruct Queen Victoria School on Lawaki Island.

The engagement was welcomed by Fijian elites. Ina Seriaritu, Fiji’s minister of agriculture, rural, maritime affairs, and national disaster management openly praised Indonesia as a key player in the Asia-Pacific region, and called the country’s success in disaster management and mitigation a model. Seriaritu also hailed the two countries’ plans to intensify educational, agricultural, and economic cooperation.

Indonesia moved fast, sending Husni Kamil Manik — chairman of the Indonesian general election commission — to sign a memorandum on cooperation for election management with his Fijian counterpart.

As Indonesia’s public face in Fiji, Pandjaitan expressed his country’s keenness to become a full member of the MSG and listed Fiji as one of its strategic allies. In exchange, Fiji’s foreign minister Inoke Kubuabola remarked that the Fijian government had proposed upgrading Indonesia’s membership status to strengthen the nation’s position in the group of Melanesian countries.

These economic investments later paid off: both PNG and Fiji supported Indonesia at the MSG meeting this July. They not only endorsed Indonesia’s proposal to become a full member — the nation was granted associate member status in 2015 — but also took Indonesia’s side in debates over the criteria for membership in the regional alliance.

But Indonesia’s desire to prevent ULMWP from obtaining full membership has an important side effect: it endangers the FLNKS’s status as co-founding member. Because the FLNKS is a pro-independence political organization, its status is in many ways dependent on that of the ULMWP.

 

The Repression

The response to MSG in Indonesia and West Papua is telling. When Indonesia achieved associate membership status, Jakarta newspapers ignored the country’s failure to get full membership and instead focused on its successful block of ULMWP’s application.

The anticolonial party was granted observer status thanks to support from Vanuatu and the Solomon Islands at the same meeting. In stark contrast to how it was reported in the capital, ULMWP supporters in Port Numbay celebrated their new status as an internationally significant step in their lengthy diplomatic campaign.

During this year’s MSG meeting, the West Papua National Committee (KNPB) welcomed the summit by holding mass rallies. KNPB chairperson Victor Yeimo called for protesters to present a united front to the international community to increase political pressure on Indonesia. More than five hundred people were arrested over the course of the day.

These protests were not the first time Indonesia shut down a nonviolent KNPB rally. Indonesian repression against West Papua has only increased since June 2015. The Jakarta Legal Aid Foundation (LBH Jakarta) frequently criticizes the police for their violence. According to Papua Itu Kita (“Papua Are Us”), an Indonesian solidarity network, police have arrested more than six thousand KNPB members and supporters since last summer. Mass KNPB rallies are outlawed, which grants the police and army license for repression.

Recently in Yogyakarta, pro-Indonesia militias stormed the university, harassed Papuan students, and chanted racist epithets while blockading the Kamasan dormitory. The militia group tried to break into the dorm to attack, but the students defended themselves by locking the main gate.

About one hundred students were inside without sufficient food or water. But the police were no help: when two students ventured outside to buy cassava, sweet potatoes, and vegetables for lunch, they were detained and had their food confiscated. In total, seven activists were arrested and charged with treason.

When the news spread across social media, many Indonesians showed their solidarity by collecting food, water, and other basic needs for the Papuans. The country’s Red Cross attempted to deliver aid, but police ordered it to stay away from the location. The next day, in a clear attempt at intimidation, the police held their morning muster outside the dorm.

At the same time, students in Manado and North Sulawesi were not allowed to march, and two activists were arrested and charged with treason as well. Naturally, Indonesia’s restrictions and censorship, its denial of access to international bodies, and its ban on journalists entering Papua have all failed to convince these Melanesians that they are really Indonesians.

 

What’s Next?

The next special MSG summit will take place before September in Vanuatu. But there are some questions that need to be settled first.

For ULMWP, the June vote marked a delay, not a full stop. The Solomon Islands, Vanuatu, ULMWP, and FLKNS just signed an agreement demanding ULMWP’s full membership status in MSG, and connecting the Kanak independence struggle against French rule with West Papua’s fight against Indonesia. The prime ministers of the Solomon Islands and Vanuatu, the FLKNS chairperson, and the ULMWP general secretary all signed it.

Following the agreement, this new alliance met with Polynesian and Micronesian countries in the first international meeting between these nations, political groups, and regional alliances in the Pacific.

Indonesia, on the other hand, continues to tout its success in stalling the ULMWP’s diplomatic aims. Indonesian media repeats state propaganda, referring to the ULMWP as a separatist group that only represents a small part of exiled Papuans.

The majority of Indonesians believe that the problems in West Papua can be solved with more development. They praised the Widodo regime for expanding infrastructure — by grabbing hundreds of acres of indigenous land — and building schools that assimilate Papuan children into the Indo-Malay culture.

For example, they encourage Papuans to have a “more civilized way of life” by eating rice instead of sago. But this is really because sago forests are being converted into palm oil, pulp, and paper mega-plantations. This exploitative economic relationship is one reason why Indonesia will put up a vicious fight to prevent Papuan independence.

At the same time, another group of Indonesians believe that the Papuan demand for self-determination can be resolved by addressing the dozens of open human rights violation cases. They call on the Indonesian government to form separate independent bodies to address each case.

Another faction calls for a “democratic solution”: holding a “peace dialogue as one nation” between Jakarta and the Papuan people. All the extrajudicial killings, all the land grabs, and all the long-term discrimination and racism will be solved through dialogue, and the self-determination demand will be forgotten.

But with each passing day this liberal solution looks more and more far-fetched. Independence is the only solution.

 

This article was published by Jacobin Magazine

Perang Tanah: Wajah Baru Neoliberalisme di Sektor Pangan dan Energi

Andre Barahamin

 

TAHUN 2015 lalu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 5 orang yang tewas, 39 orang menjadi korban penembakan, 124 orang dianiaya dan 278 orang lain ditahan.[1] Semua jumlah tersebut terkait dengan konflik agraria di Indonesia yang semakin menunjukkan gejala peningkatan. Setahun kemarin juga mencatat peningkatan jumlah kasus sengketa tanah sejak lima tahun terakhir.

Selanjutnya, laporan KPA tersebut menyebutkan bahwa pelaku kekerasan dalam berbagai konflik agraria di Indonesia, didominasi oleh perusahaan (35 kasus), polisi (21 kasus) dan TNI (16 kasus). Dari total tersebut, 30 persen kasus terjadi di dua daerah, yaitu Riau (14,40 persen ) dan Jawa Timur (13,60 persen). Sementara daerah lain seperti Sumatera Selatan (13,60 persen) dan Sulawesi Tenggara (6,40 persen) juga menjadi titik panas konflik agraria.

Dari jumlah kasus agraria di atas, 50 persen merupakan konflik di bidang perkebunan. Sisanya, 28 persen terjadi di konflik terkait pembangunan infrastruktur (28 persen) dan sektor kehutanan (9 persen). Konflik lain juga terjadi di sektor pertambangan dan pesisir.

Apa sebenarnya yang sedang terjadi?

 

Krisis Ekonomi 2008 dan Perubahan Tren Pasar Global

Sejak krisis finansial 2008 mereda, kita menyaksikan fenomena global baru yang disebut dengan perampasan tanah secara luar biasa (massive land grabbing). Yaitu sebuah model pengambilalihan kepemilikan tanah di negara-negara miskin atau negara berkembang oleh perusahaan-perusahaan multinasional. The Economist dalam laporannya di tahun 2009 mencatat bahwa total ada sekitar 37-49 juta hektar yang telah berhasil dirampok sejak tahun 2006.[2]Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya paska krisis 2008.

Sebuah laporan di awal November 2014 dari Lund University, Swedia, membenarkan prediksi di atas.[3] Laporan tersebut memberikan gambaran mengerikan tentang ekpansi perampasan tanah. Dari total 195 negara yang diakui PBB, 126 di antaranya terlibat transaksi perdagangan tanah di mana Cina (bertransaksi dengan 33 negara), Inggris (30 negara) dan AS (28 negara) muncul sebagai pemain utama yang rajin membeli tanah dengan negara-negara di Afrika dan Asia sebagai destinasi. Negara-negara seperti Ethiopia sebagai contoh, telah menggadaikan tanahnya kepada 21 negara. Filipina dan Madagascar telah membuka dirinya untuk 18 negara berbeda. Sementara Brazil, Sudan, Mozambique dan Tanzania laris manis menjual tanah kepada investor dari 17 negara berbeda.

jual-tanah

Model transaksi macam inilah yang disebut sebagai “perdagangan virtual baru” yang mana membuat sebuah perusahaan dapat mengimpor hal yang seharusnya tidak diperdagangkan. Berbeda dengan bentuk perdagangan virtual lama yang hanya mendefinisikan proses transaksi jual beli di bursa saham, perdagangan bentuk baru ini mengambil langkah maju yang lebih radikal. Hari ini produk-produk seperti sumber air, tanah hingga polusi diperjualbelikan melewati batas-batas negara.

Dalam kacamata ekonomi neoliberal, perdagangan virtual memiliki beberapa keunggulan.

Misalnya, negara-negara yang memiliki empat musim dan tanahnya tidak memungkinkan untuk ditanami buah-buahan tropis, dapat membeli tanah di negara-negara tropis untuk kemudian diubah menjadi perkebunan skala besar yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga dapat memenuhi ambisi ekspor ke negara lain. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan mengubah negara-negara yang masih memiliki lahan yang cukup menjadi lumbung pangan dunia, seperti yang sedang terjadi di Merauke, Papua, melalui program sejuta hektar sawah baru yang terintegrasi dalam skema Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).[4] Sebagai gantinya, negara-negara yang telah merelakan tanah mereka kemudian diberikan kemudahan dalam skema pengajuan hutang dan garansi keterlibatan yang lebih luas dalam kancah politik luar negeri berbentuk aliansi-aliansi regional atau internasional.

Jenis perdagangan virtual seperti ini juga memiliki tujuan untuk mencegah monopoli sebuah negara terhadap kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki. Monopoli oleh negara dipandang buruk karena tidak sejalan dengan skema liberalisme total di mana pasar akan diberikan kekuasaan sepenuhnya dan korporasi adalah pengendali utamanya. Jenis ‘perdagangan virtual baru’ membuat negara-negara kaya mampu memiliki akses legal untuk melakukan penggerukan sumber daya alam yang dimiliki negara-negara miskin atau negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas konsumsi domestiknya.

Sebagai contoh kita dapat melihat soal ekstraksi mineral Cobalt (Co) yang menjadi salah satu bahan baku untuk baterai ponsel pintar (smartphone). Material ini paling banyak terdapat di Kongo yang menjadi pemasok 40 persen kebutuhan pasar global,[5] selain juga cadangan di Zambia dan Republik Afrika Tengah. Di Kongo sendiri, ekstraksi Cobalt dijalankan oleh Central African Mining and Extraction Company (CAMEC), yang berkantor pusat di London, Inggris. CAMEC sendiri terkenal sebagai pelaku perdagangan kotor (Blood Cobalt) dan perbudakan anak-anak di bawah umur.[6]

 

Pasar Pangan dan Energi

Merebaknya jenis perdagangan baru ini, juga disebabkan oleh meningkatnya harga minyak bumi dan batu bara dalam beberapa tahun terakhir: biaya produksi yang dianggap semakin mahal sementara cadangan sumber daya yang semakin menipis. Oleh karenanya, tuntutan untuk menemukan sumber-sumber energi baru semakin menguat. Ini adalah salah satu poin pendorong lahirnya tren ‘energi alternatif’ yang mulai ramai sejak awal 2009 kemarin. Isu pemanasan global sejak satu dekade lalu telah direkuperasi sekaligus menjadi momentum yang tepat untuk ekonomi neoliberalisme bergerak merevitalisasi dirinya setelah dihantam krisis. Ditambah lagi dengan meningkatnya laju populasi di seluruh dunia, sehingga isu mengenai kebutuhan akan ketersediaan pangan menjadi hal mutlak yang tidak bisa diacuhkan.

Meski penting untuk dipahami bahwa perampasan tanah bukanlah fenomena yang baru terjadi belakangan ini. Brutalitas yang sama telah terjadi sejak beratus-ratus tahun lalu. Contohnya adalah kedatangan para kolonial Eropa untuk mencari dunia baru yang akhirnya membuka jalan terhadap perampasan tanah dan penyingkiran masyarakat asli. Contoh-contoh kasusnya membentang dari pedalaman Amazon, gurun Sahara hingga apa yang sedang berlangsung di Papua saat ini. Proses kekerasan yang secara esensi dan formasi serupa dan masih terus terjadi. Jauh sebelum tren global berubah, di Indonesia kita menyaksikan bagaimana isu konservasi lingkungan justru berbalik digunakan sebagai alasan bagi negara dan perusahaan untuk mengusir masyarakat asli dari tanah ulayat mereka. Kasus kawasan konservasi Kerinci yang mengusir Orang Rimba, penyingkiran masyarakat dari dalam Hutan Lindung Lore Lindu, hingga Malind-Anim yang harus merelakan tanah ulayat untuk pembangunan Hutan Lindung Wasior, adalah beberapa contoh di antaranya.

Namun hari ini, sesuatu yang lebih brutal sedang berlangsung. Dua krisis global yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (yaitu krisis finansial 2008 dan krisis pangan di periode 2007-2008)[7] telah berhasil membuka penemuan jalan baru bagi neoliberalisme. Dua agenda yang awalnya tampak berjalan paralel kini telah menemukan titik temu dan berjalan bergandeng tangan.

Pertama adalah masalah ketahanan pangan. Banyak negara maju yang selama ini menggantungkan dirinya pada impor pangan dan selalu khawatir mengenai pengetatan pasar, akhirnya menemukan saluran baru untuk menginvestasikan keberlimpahan uang dari dalam negerinya. Investasi yang dipandang jauh lebih aman dan memberi garansi keuntungan jangka panjang dan konsisten berbentuk sistem ‘outsourcing’ dalam produksi pangan. Caranya adalah dengan membeli kontrol terhadap produksi sumber-sumber makanan di negara-negara miskin dan negara-negara berkembang melalui perusahaan-perusahaan multi-nasional. Kekhawatiran akan ketidakmampuan sebuah negara yang maju dalam ekonomi dan teknologi untuk menyediakan pangan berkualitas dan terjangkau bagi penduduk negaranya, berhasil dijawab melalui model ‘perdagangan virtual’ yang murah.

Pemerintah di negara-negara yang menjadi sasaran tembak, ditawarkan untuk mendapatkan sejumlah kecil keuntungan dari pasar pangan berupa kucuran dana segar untuk pembangunan infrastruktur dan sokongan untuk pembangunan bisnis properti yang telah terbukti dahulu gagal dan memicu krisis ekonomi global. Alasan ini mendorong Cina, US dan Inggris begitu aktif mencari ‘tanah-tanah baru’ di Afrika dan Asia sebagai cadangan pangan. Agar tampak lebih humanis, negara-negara koloni itu disebut sebagai ‘lumbung pangan dunia’. Ilusi yang sebenarnya digunakan untuk menutupi liberalisasi pangan guna kepentingan daya tahan sekaligus perluasan pasar.

Ini adalah strategi jangka panjang yang cerdas karena berhasil menjawab dua kebutuhan dalam satu sapuan. Pertama, untuk menepis keraguan mengenai krisis pangan (persoalan cadangan dan akses harga) di masa depan yang mungkin terjadi di negara-negara maju, sekaligus memberikan keuntungan karena tersedianya jumlah konsumen yang terus membesar dan jumlah permintaan yang terus meningkat.

Sebagai contoh, sejak Maret 2008 pemerintah Arab Saudi, Jepang, China, India, Korea, Libya dan Mesir telah mengutus para pejabat tingginya untuk bernegosiasi dan mencari lahan pertanian subur di berbagai tempat seperti Uganda, Brasil, Kamboja, Sudan, Pakistan, India, Indonesia dan Filipina. Proses ini dilakukan melalui sebuah praktik diplomatik bilateral maupun regional. Ironisnya negara-negara yang menjadi sasaran kerjasama tersebut justru termasuk rentan dan sedang mengalami krisis pangan domestik. Di Darfur, Sudan, misalnya terdapat sekitar 5,6 juta pengungsi yang membutuhkan makanan.[8] Di Kamboja, sekitar 100 ribu unit keluarga mengalami kekurangan pangan.[9] Di Indonesia sendiri, harga beras terus menerus melambung sejak tahun 2008 bersamaan dengan kemiskinan yang semakin meluas hingga membuat akses terhadap pangan bertambah sulit. Ironisnya untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah di negara-negara tersebut justru mengandalkan impor secara berkala dan masif. Di saat yang bersamaan membuka dirinya untuk praktek jual-beli lahan untuk industri berskala besar di bidang pertanian.

Jalur kedua adalah keuntungan finansial. Mengingat krisis keuangan saat ini, segala macam pemain di industri keuangan dan pangan – melalui rumah investasi yang mengelola dana pensiun pekerja, dana ekuitas swasta – telah bergerak aktif mencari formulasi-formulasi baru yang dapat memberikan keuntungan secara cepat, konsisten dan terus membesar. Dana-dana jaminan secara berkala dalam jumlah besar terus dialihkan dari pasar derivatif yang sekarang runtuh. Pedagang gabah mencari strategi baru dengan beralih ke tanah, sebagai sumber untuk makanan dan bahan bakar produksi

Tanah itu sendiri awalnya bukanlah investasi yang familiar untuk banyak perusahaan-perusahaan transnasional. Sebabnya, tanah dipandang sarat dengan konflik politik di mana, dalam banyak kasus, selalu mengalami problem mengenai kepemilikan dan beberapa peraturan pembatasan yang mengatur soal pelarangan pihak asing untuk tidak dapat membeli lahan. Mengalihkan model dagang dengan menyasar tanah juga bukan pekerjaan yang murah dan singkat. Untuk mendapatkan keuntungan, investor harus meningkatkan kapasitas produksi tanah yang tentu saja memakan waktu dan biaya. Hal ini juga berarti beban kerja yang lebih berat jika dibandingkan dengan bisnis finansial atau tambang mineral. Tapi krisis gabungan antara kelangkaan sumber makanan dan problem di sektor keuangan telah mengubah nilai lahan pertanian di mata investasi. Fakta lain yang mendukung adalah murahnya harga tanah di negara-negara miskin dan negara berkembang. Kondisi yang turut dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar mata uang dan ketergantungan ekonomi negara-negara selatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Negara-negara maju yang telah sejak lama menyerahkan kendali pengelolaan kepentingan publik kepada korporasi dengan mudah memberikan mandat bagi badan-badan multinasional ini untuk ikut terlibat. Sebab lainnya adalah ketidakberdayaan negara pasca krisis finansial yang membuat banyak pemerintahan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan invetasi baru berbiaya tinggi. Oleh karenanya, menyerahkan kerja-kerja tersebut kepada perusahaan transnasional menjadi opsi yang paling masuk akal.

Itu mengapa, Anda tidak perlu kaget jika melihat ke sekeliling dan menemukan bahwa produksi pangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ini sama sekali tidak ditujukan untuk menjawab kebutuhan pangan masyarakat sekitar. Infografis di atas, yang menggambarkan jumlah transaksi tanah di berbagai negara, mesti dipahami sebagai bagaimana ekspansi perusahaan multinasional yang terkadang mengatasi isu-isu kepentingan domestik sebuah negara. Namun, tentu ada perbedaan mendasar yang penting digarisbawahi dari ragam investasi sektor pangan yang dimotori negara-negara maju.

Cina, misalnya, meski memiliki wilayah yang cukup luas, namun jumlah populasi yang tidak berhasil dikontrol membuat ketersediaan pangan adalah isu serius di negeri ini. Ditambah lagi dengan berkurangnya secara drastis luas lahan pertanian produktif yang berlangsung sejak dua dekade terakhir. Penyusutan tersebut tidak lepas dari masifnya industrialisasi. Ketimpangan itu jelas terlihat. Jumlah petani di Cina berkisar 40 persen dari total petani di dunia, namun lahan yang tersedia hanya 9 persen dari keseluruhan luas lahan produktif di dunia. Karenanya tidak mengejutkan jika Partai Komunis Cina menjadikan persoalan pangan dan energi sebagai prioritas. Dengan cadangan devisa yang mencapai 1,8 trilyun dolar, Cina memiliki kelimpahan finansial untuk digunakan dalam investasi.

Para pemimpin serikat tani di negara-negara Asia Tenggara telah mengetahui dengan jelas bahwa Negeri Tirai Bambu telah memulai ‘outsourcing pangan’ sejak awal 2007, jauh sebelum krisis terjadi.[10] Dengan politik luar negeri yang agresif, Cina berhasil memaksakan lebih dari 30 perjanjian investasi di bidang pertanian di kawasan Asia Tenggara. Sebagai gantinya, Beijing menyediakan teknologi, pelatihan dan kucuran uang untuk pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dam-dam raksasa dan jalur transportasi yang nantinya akan mendukung mata rantai distribusi. Pelebaran sayap ini juga bahkan sampai ke Asia Selatan dan Afrika. Hasilnya, sekitar 12 negara telah resmi dijadikan mitra kerjasama dalam pengembangan mega-bisnis di bidang agrikultur.

Secara umum dapat dikatakan bahwa model perampasan tanah oleh Cina tergolong yang paling konservatif. Selain mengacuhkan ‘pedoman-pedoman etis’ dalam investasi, Cina sangat protektif terhadap investasinya dan di saat bersamaan berupaya dengan segala cara memaksimalkan segala peluang yang dapat menggaransikan pasokan pangan berkelanjutan untuk negara itu di masa depan. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa di dalam negeri, Cina mengalami kekurangan lahan pertanian dan sumber air yang dapat dipasok untuk menghidupi lahan-lahan agar produktif. Negeri ini ‘tidak memiliki pilihan lain’ selain menggalakkan investasi pangan di luar negeri.[11]

Selain Cina, ekspansi gila-gilaan juga dilakukan oleh negara-negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Meski patut dipahami bahwa negara-negara di kawasan Teluk ini menghadapi realitas yang sama sekali berbeda dengan Cina. Dibangun di padang gurun, negara-negara ini memiliki persoalan kelangkaan tanah dan air sebagai prasyarat untuk melakukan produksi pertanian. Tapi sejumlah besar kekayaan yang didapatkan dari minyak memberikan kekuatan untuk membayar ketergantungan mereka terhadap negara-negara penghasil pangan. Namun strategi ini bukan tanpa masalah. Ketika krisis pangan terjadi, ketergantungan terhadap nilai tukar mata uang terhadap dolar yang ikut dipengaruhi oleh krisis finansial membuat negara-negara ini kemudian mesti menanggung beban inflasi yang membengkak.[12] Apalagi ketika terjadi krisis 2008, para pekerja migran berupah rendah yang merupakan populasi mayoritas di negara-negara ini mengalami kesulitan untuk mengakses pangan sehingga mengharuskan subsidi dari negara untuk menyediakan makanan dengan harga terjangkau demi mencegah kerusuhan sosial.[13] Selain fakta bahwa industri penyewaan dan jual beli properti di kawasan ini juga ikut terpukul dengan kolapsnya ekonomi global. Ini adalah dorongan-dorongan utama yang menjadi alasan bagi negara-negara di kawasan Teluk untuk mengambil jalan lain dan mengalihkan investasi ke sektor pangan.

Melalui Gulf Cooperation Council (GCC) yang menjadi badan kerjasama negara-negara di kawasan Teluk, mereka kemudian merumuskan strategi bersama ‘outsourcing pangan’ di negara-negara produsen beras seperti Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ide utamanya adalah melakukan penawaran (khususnya kepada negara-negara di mana Muslim adalah mayoritas, seperti Indonesia dan Malaysia) untuk memberikan pinjaman berbunga rendah, minyak dengan ‘harga khusus’ sebagai alat tukar untuk mendapatkan akses ke lahan-lahan pertanian. GCC menawarkan pembukaan anak perusahaan di negeri-negeri seperti Burma, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Vietnam, dan Pakistan yang secara spesifik menjadi kontraktor ekspor pangan ke negara-negara di kawasan tersebut.

Strategi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Buktinya, antara Maret hingga Agustus 2008, negara-negara GCC melalui konsorsium atau perusahaan tunggal telah berhasil mengamankan sewa terhadap jutaan hektar lahan pertanian yang memulai panen di pertengahan tahun 2009. Setelah sebelumnya di Januari 2009, GCC melakukan pertemuan yang didedikasikan untuk merumuskan poin-poin kritis terkait kerjasama regional ini sebelum kemudian disepakati sebagai kebijakan bersama yang resmi.[14]

Pemain lain dalam zona investasi ini adalah Jepang dan Korea Selatan. Pemerintah dua negara kaya dari Asia Timur ini bahkan sejak lama telah sepenuhnya bersandar kepada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri masing-masing. Kebutuhan pangan dalam negeri Jepang sebesar 60 persen merupakan impor. Sementara Korea, sekitar 90 persen beras dari keseluruhan konsumsi domestik ditebus dari negara lain.

Di permulaan tahun 2008, pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka telah merumuskan sebuah rencana nasional untuk memfasilitasi akuisisi lahan di luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi makanan Korea. Rencana ini tentu saja akan diserahkan kepada pihak swasta sebagai pemain utama. Langkah awalnya adalah dengan membeli tanah di Mongolia dan Rusia Timur, untuk memproduksi makanan yang akan diekspor kembali ke Korea Selatan. Di saat yang bersamaan penjajakan kerjasama serupa juga tengah menyasar Sudan, Argentina dan Asia Tenggara.

Jepang, di sisi lain tampaknya bergantung sepenuhnya kepada sektor swasta untuk mengatur impor pangan. Sementara pemerintah bertugas memberikan bingkai politik melalui perjanjian perdagangan bebas, perjanjian investasi bilateral dan pakta kerja sama pembangunan. Ini adalah peran pasif yang diemban negara. Itu sebabnya di dalam negeri, Jepang memiliki kebijakan administratif yang menghalangi segala bentuk upaya untuk melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor pertanian dalam negeri. Di negeri ini ada larangan yang tidak memperbolehkan keluarga atau perusahaan untuk memiliki tanah yang akan digunakan untuk bisnis pertanian. Kepemilikan tanah luas yang dipusatkan di tangan negara membuat penduduknya tidak memiliki pilihan lain kecuali menggantungkan diri pada impor.

Di tempat lain, tren investasi ini juga ikut merambah India. Sektor pertanian dalam negeri dianggap telah sangat berantakan dan membutuhkan biaya yang besar untuk memperbaikinya. Berbanding terbalik dengan tawaran yang jauh lebih murah dan lebih menjanjikan jika menggelontorkan dana untuk mengambil alih lahan-lahan pertanian di negeri asing. Perlawanan terus menerus dari serikat-serikat tani India dan gerilyawan pemberontak Naxalite terkait perampasan tanah, membuat alasan di atas semakin masuk akal. Upaya untuk meliberalisasikan tanah dalam kawasan-kawasan ekonomi khusus menghadapi masalah serius terutama di bidang keamanan. Belum lagi menyoal persoalan kelangkaan air dalam jangka panjang untuk mendukung industri pertanian. Ditambah dengan kekhawatiran soal bakal tertinggalnya India dalam percaturan bisnis pangan membuat banyak perusahaan negara kemudian mengalihkan sasaran untuk menghasilkan produk makanan di luar negeri. Jenis yang diincar adalah tanaman biji berminyak (oilseed crops), kacang-kacangan dan kapas. Strategi ini, misalnya, berjalan sukses di Burma yang di akhir 2009, berhasil memasok 1 juta ton dari total kebutuhan impor kacang-kacangan yang mencapai angka 4 juta ton per tahun untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri yang hanya mencapai 15 juta ton dari kebutuhan konsumsi domestik yang mencapai hampir 20 juta ton per tahun. Dengan dukungan aktif pemerintah, perusahaan-perusahaan asal India berhasil mendapatkan ijin pengelolaan lahan di Burma, dengan harga sewa dan upah buruh yang lebih murah ketimbang melakukan produksi di dalam negeri. Junta militer di Burma begitu kooperatif terhadap investasi asing. Hal yang menjadi alasan di balik dukungan finansial pemerintah India untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan dan dorongan aktif untuk terlibat dalam perdagangan bebas.

Selain Burma, India juga melebarkan sayapnya dengan berinvestasi di Indonesia, Paraguay, Brazil dan Uruguay. Di Indonesia, India melakukan investasi serius di sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi sumber biofuel. Di Amerika Latin, target mereka adalah mencari tanah untuk ditanami kacang-kacangan agar bisa memutus ketergantungan terhadap produksi dalam negeri. Untuk mendukung itu semua, India melakukan deregulasi terkait ijin bagi perusahaan-perusahaan multinasional dalam melakukan kerjasama lintas negara, pembelian properti di luar negeri dan dukungan modal untuk investasi skala raksasa di bidang pertanian.

Dukungan untuk perluasan perkebunan-perkebunan yang akan menjadi sumber energi biofuel juga dilakukan oleh Inggris dan AS. Mensponsori pembukaan ladang-ladang sawit dan perkebunan tebu skala raksasa menjadi tren baru. Untuk itu, ekspansi kemudian diarahkan ke wilayah Asia Tenggara yang hangat dan masih memiliki banyak lahan yang tersedia. Filipina, Malaysia dan, tentu saja, Indonesia menjadi sasaran empuk. Inggris dan AS bahkan ikut mendukung terbentuknya pakta perdagangan sawit regional antara Indonesia dan Malaysia.[15] Pakta kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi kompetisi antar kedua negara penghasil sawit terbesar di dunia untuk kemudian dapat saling membantu dalam ekstensifikasi industri minyak sawit mentah (crude palm oil).

Industri biofuel dengan bahan baku sawit, jagung dan tebu memang menjadi isu strategis lima tahun terakhir. Peralihan tendensi negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan trans-nasional untuk mulai secara perlahan meninggalkan energi fosil yang tidak terbarukan menuju sumber energi yang lebih murah bukan diakibatkan kepedulian akan krisis iklim atau ketakutan soal degradasi lingkungan.

Biofuel dianggap sebagai solusi pasar yang lebih rasional. Ia sama sekali telah mengacuhkan dan akan tetap tidak peduli dengan seruan-seruan mengenai penyelamatan lingkungan yang dikampanyekan oleh aktivis lingkungan. Argumentasi paling telanjang dapat ditemukan melalui Robert J. Samuelson, yang mengatakan[16] bahwa peralihan tersebut sebenarnya sangat sederhana. Bahwa industri tidak menyukai harga bahan bakar yang tinggi. Mendapatkan sumber bahan bakar dengan harga yang lebih murah jelas menjadi tawaran menggiurkan untuk menekan biaya produksi dan memperbesar keuntungan. Untuk itu, berbagai pembenaran gila disodorkan kepada publik mengenai betapa pentingnya peralihan dari energi fosil menuju biofuel. Bahwa semua orang akan diuntungkan dari peralihan ini, mulai dari petani, kalangan konsumen dan tentu saja para pelaku industri. Bahwa biofuel akan membuka lapangan pekerjaan di desa-desa dan membuat negara mampu menghemat anggaran yang biasanya dibelanjakan untuk membeli minyak dari negara-negara asing.

Oleh sebab itu menjadi kewajaran, misalnya, jika dalam pertemuan konferensi internasional mengenai perubahan iklim beberapa tahun belakangan ini,[17] para pelaku industri dan pemegang kebijakan begitu ramah terhadap tuntutan untuk mulai mengurangi penggunaan energi tidak terbarukan yang bersumber dari batu bara dan minyak bumi. Mereka tampak berada di satu jalur yang sama dengan para aktivis lingkungan dalam upaya penyelamatan lingkungan dan pencegahan krisis iklim menjadi lebih buruk. Meskipun jika dilihat secara radikal, tidak ada perubahan komitmen yang lebih serius mengenai langkah-langkah praktis dan detil yang harus diambil untuk mencegah degradasi lingkungan semakin parah.

Itulah alasan yang ikut mendorong perluasan besar yang akhirnya menjadi industri perkebunan sawit sebagai emas baru di Asia Tenggara. Kenyataan ini tidak lepas dari fakta bahwa sawit merupakan bahan baku paling murah untuk biofuel jika dibanding dengan jagung dan kedelai. Bersamaan dengan itu, konsumsi minyak sawit di dunia terus menunjukkan gejala peningkatan dari tahun ke tahun.

sawit

Indonesia sendiri merupakan kekuatan paling besar di sektor ini dengan luas lahan mencapai 15 juta hektar (per tahun 2014) yang tersebar dari Sumatra, Kalimantan, Papua dan sebagian kecil di Sulawesi. Malaysia berada di posisi kedua dengan luas lahan mencapai hampir 5 juta hektar. Kedua negara ini menyuplai 85% kebutuhan sawit dunia.[18]Menyusul di belakangnya adalah Thailand yang memiliki sekitar 650 ribu hektar sawit.

Mega-agribisnis tentu saja memiliki masalah serius. Friends of the Earth mencatat bahwa 87 persen deforestasi yang berlangsung di Malaysia sejak tahun 1987 hingga tahun 2000 disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan sawit skala besar. Di Indonesia, WALHI dan Green Peace telah berkali-kali menyebutkan dalam berbagai laporan mereka sejak lima tahun terakhir bahwa laju deras penebangan hutan tropis dan pengeringan lahan-lahan gambut disebabkan sebagian besarnya oleh ekspansi industri kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia masing-masing tercatat memproduksi sekitar 25 juta dan 19 juta ton sawit mentah di tahun 2012. Thailand menyumbang kontribusi sebesar 2 juta di tahun yang sama.

Di Indonesia, dari luasan bentang lahan perkebunan sawit tersebut, sebagian besarnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Riset yang dilakukan oleh TuK Indonesia[19] menemukan bahwa 62 persen lahan sawit di Kalimantan dikuasai oleh lima perusahaan besar, yaitu Sinar Mas, Salim, Jardine Matheson, Wilmar dan Surya Dumai. Perusahaan-perusahaan ini juga dominan di Sumatra dengan penguasaan yang mencapai 32 persen dari total seluruh perkebunan.

pemilik-sawit

Peralihan bentuk energi ini sebenarnya telah terjadi jauh sebelum kolapsnya ekonomi dunia di tahun 2008. Krisis finansial pada akhirnya hanyalah memperkuat basis argumentasi mengapa migrasi energi menjadi mendesak untuk dilakukan. Royal Dutch Shell misalnya, hingga tahun 2007 telah mengucurkan dana lebih dari 1 milyar US dollar selama lima tahun ke belakang untuk penelitian, pengembangan dan proyek-proyek percobaan biofuel, pembangkit listrik tenaga matahari dan atau tenaga angin, dan hidrogen. Meski di tahun yang sama, bersama Chevron, Shell menginvestasikan 10 milyar dolar US untuk proyek pertambangan pasir di Kanada dan Afrika.

Perusahaan otomotif seperti Ford dan BMW, juga kemudian mulai menganggarkan biaya riset untuk kemudian menciptakan mobil yang lebih ramah lingkungan dan menggunakan energi biofuel atau sumber energi lain seperti matahari sebagai bahan bakar. Ujicoba-ujicoba ini diharapkan akan membuka ruang yang lebih luas untuk penemuan-penemuan dalam skala yang lebih luas dan tentu saja masif. Targetnya adalah untuk mengalihkan tren penggunaan bahan bakar fosil yang dianggap kotor dan merusak lingkungan menuju mode baru yang lebih murah, tanpa harus mengorbankan diri dengan kehilangan pasar konsumen yang telah terbentuk selama berdekade.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-perusahaan yang kini mengalihkan perhatiannya ke sektor perkebunan kemudian menganggarkan dana pertanggungjawaban sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung program-program pengalih perhatian. Aksi-aksi tanam pohon, bersih lingkungan-alam dan sejenisnya yang disponsori oleh dana CSR tidak lain merupakan bentuk investasi tidak langsung sekaligus untuk menyuap pemerintah dan “pekerja sosial kerah putih” untuk mendukung atau minimal tidak mengganggu jalannya investasi di sektor industri pangan dan energi.

Penjelasan di atas mungkin terdengar seperti sebuah permainan raksana di mana hanya para presiden, perdana menteri dan CEO perusahaan yang memiliki hak untuk bicara dan menentukan arah ke mana masyarakat hari ini akan melangkah. Tapi faktanya, negara-negara Asia dan Afrika menjadi target empuk perampasan tanah, sejak 2008 justru tampak begitu sumringah menerima banyaknya proposal-proposal proyek yang disertai kucuran dana hutang. Bagi pemerintah di Asia dan Afrika, investasi di sektor apapun selalu wajib diterima hangat. Sebab ini berarti akan terbukanya kesempatan dan sumber pembiayaan untuk melakukan modernisasi di daerah-daerah pedesaan (rural areas), pembangunan infrastruktur yang semakin cepat, konsolidasi kegiatan industri pertanian serta peluang untuk kemudian dilibatkan lebih sering dalam percaturan politik luar negeri. Menyewakan lahan-lahan produktif di negaranya untuk kepentingan industri pangan dengan label menjadi “lumbung pangan nasional” merupakan kehormatan bagi negara-negara di Asia dan Afrika. Yang menjadi paling penting adalah bagaimana kemudian negara-negara maju akhirnya menunjukkan ketergantungannya yang baru terhadap negeri-negeri miskin dan berkembang, selain buruh murah dan industri pariwisata seperti dekade-dekade yang lampau.

Blok-blok perdagangan regional di Asia dan Afrika didorong untuk terus membuka diri agar investasi sektor agribisnis dapat dengan mudah melakukan penetrasi. Penandatanganan perjanjian dagang antara ASEAN dengan negara-negara kayak seperti Australia, Selandia Baru, Cina dan Uni Eropa sebagai contohnya. Di saat yang bersamaan, para pemimpin negara-negara ini berlomba-lomba untuk mempromosikan dirinya sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk dunia investasi pangan dan energi.

Sayangnya, rincian yang detil mengenai berapa banyak perampasan tanah ini telah dan akan berlangsung untuk kepentingan produksi pangan di luar negeri – di mana lokasinya, berapa hektar yang akan dirampas, siapa investornya, model pendanaan yang dilakukan, siapa mitra pengusaha lokal yang diajak bekerja sama – tidak mudah didapat. Sangat jelas bahwa pemerintah begitu ketakutan jika kemudahan akses akan data-data tersebut dapat memicu kerusuhan sosial atau protes berkepanjangan.

 

Indonesia: Zona Perang Tanah

Memandang kondisi di atas, kita perlu menengok warisan penting dari Amartya Sen, mengenai bencana kelaparan sebagai sebuah produk dari monopoli pangan. Pemenang Nobel Ekonomi asal India ini dahulu telah melakukan kritik terhadap pendekatan Malthusian yang menyederhanakan masalah dengan memandang bahwa bencana kelaparan timbul akibat berkurangnya ketersediaan pangan.[20] Sen justru melihat bahwa bencana kelaparan justru tidak disebabkan oleh macetnya mata rantai suplai pangan. Sebaliknya, yang terjadi adalah runtuhnya kemampuan dan hak seseorang untuk mengakses sumber pangan secara legal – termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan peluang produktif, kesempatan perdagangan, hak-hak kelayakan ketika berhadapan dengan negara, dan metode lain yang biasanya digunakan seseorang untuk mengakses pangan.[21] Untuk menjawab persoalan itu, Sen mengajukan demokrasi sebagai sebuah cara yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan ketimpangan distribusi dan akses akan makanan.

Namun persoalannya adalah instrumen demokrasi hari ini justru semakin tampak tidak efektif untuk mencegah bencana kelaparan di sebuah region yang justru mengalami keberlimpahan pangan.[22] Perangkat demokrasi, justru makin efektif digunakan untuk perluasan monopoli dalam sektor industri pangan. Demokrasi sebaliknya tampak begitu masuk akal dan logis untuk mengajukan upaya liberalisasi penuh sektor pangan dan energi. Demokrasi dan sistem ekonomi neoliberalisme kemudian mengorganisir dirinya ke dalam bentuk lembaga-lembaga donor yang anggotanya adalah negara-negara maju pemberi hutang dan negara-negara miskin atau negara berkembang yang akan menjadi target pasar.

Di Indonesia, sebagai contoh. Dalam “Buku Biru” BAPPENAS,[23] terdapat 29 kategori program yang akan melibatkan dana hutang dalam proyek-proyeknya. Misalnya pembiayaan Dam Jatigede di Jawa Barat yang akan menggunakan dana pinjaman sebesar 52.200.000 US dolar. Pembiayaan Program Pengembangan Air Minum (Drinking Water Development Program), pemerintah akan menganggarkan pinjaman sebesar 1.197.680.000 US dolar yang tidak termasuk suntikan uang swasta sebesar 59.434.000 US dolar. Sementara untuk infrastuktur transportasi, semisal pembangunan jalan tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara, pemerintah akan menggunakan dana hutang sebesar 80.000.000 USD ditambah dengan pembiayaan dari belanja kas negara sebesar 8.000.000 USD. Lalu akan ada hutang sebesar 201.000.000 US dolar yang nanti dibelanjakan dalam program yang disebut sebagai Rural Settlement Infrastructure Development (RSID). Program ini akan juga menyedot kas pemerintah sebesar 10.050.000 US dolar untuk kemudian memperbaiki jalan, membuka jalan baru, drainase dan sanitasi di daerah-daerah pedesaan. Targetnya tentu saja adalah daerah-daerah yang nanti akan termasuk dalam mata rantai distribusi pasar.

Daftar di atas bisa diurutkan lebih panjang lagi. Dokumen setebal 246 halaman ini, memang secara rinci mengurutkan berapa banyak biaya yang akan dibebankan dari hutang, kementerian mana saja yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek dan tentu saja menyebutkan lokasi proyek.

Inilah alasan di balik terbentuknya lembaga-lembaga keuangan dan kerjasama regional baru yang tidak lain merupakan cara untuk mendukung mekanisme pembiayaan tersebut. Bentuk kekuatan-kekuatan ekonomi ini yang kemudian mengorganisir dirinya hari ini, misalnya dipelopori oleh Cina dan AS. Kita dapat melihat bagaimana Cina dan satelit kekuatan ekonominya berkumpul membentuk Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB)[24], sementara US mengumpulkan aliansinya ke dalam satu payung bernama Trans Pacific Partnership (TPP). AIIB akan terdiri dari 57 negara, sedangkan TPP untuk saat ini telah disepakati oleh 11 negara. Seperti yang juga diketahui bersama bahwa Indonesia termasuk salah satu dari negara-negara pendiri AIIB dan juga sedang mengajukan diri untuk terlibat di dalam TPP.

Dua badan tersebut memiliki skenario yang sama. Yaitu bertugas untuk memastikan mengalirnya uang pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara koloni, dan juga menjadi “uang muka” untuk paket-paket deregulasi domestik terkait kepemilikan lahan dan urusan sewa menyewa dalam mata rantai global.

Paket deregulasi tidak hanya ditujukan ke negara-negara target perdagangan tanah, tapi juga deregulasi domestik di negara-negara maju dari mana investasi tersebut berasal sebagai cara melapangkan jalan investasi. Semisal aturan yang melarang penggunaan dana jaminan sosial oleh negara untuk digunakan dalam investasi dan regulasi yang melarang kepemilikan properti (tanah) di luar teritori sebuah negara.

Sementara di negara-negara tujuan pasar, deregulasi tidak hanya dipahami sekadar urusan administratif yang menyangkut persoalan pembebasan tanah. Lebih jauh dari itu, negara-negara miskin dan berkembang diharuskan untuk segera mendorong kebijakan upah buruh murah lengkap dengan sistem perburuhan yang tidak adil. Tersedianya buruh murah adalah pelicin penting dalam mengundang investasi luar negeri. Selain itu di sektor agraria, negara-negara tujuan investasi diharuskan melakukan legalisasi tanah dalam bentuk sertifikasi hak individu. Sertifikasi tanah sebagai milik perseorangan tidak lain dimaksudkan sebagai tahapan menuju konsolidasi alat-alat produksi agar semakin mudah diambil alih.[25] Itu mengapa, investor di bidang pangan dan energi mendorong penuh semangat pendataan-pendataan wilayah komunal untuk kemudian segera diberikan pengakuan hak milik individu. Kepemilikan tanah secara kolektif dengan basis argumentasi mengenai tapal batas dan kepemilikan yang dilandaskan pada sejarah atau sistem tenurial tradisional, dianggap menghambat perluasan investasi di sektor pangan dan energi.

Untuk mendukung hal tersebut, melalui campur tangan badan-badan pertanahan, negara menggalakkan kampanye agar setiap tanah yang selama ini belum terdata segera dipetakan, didata sebelum kemudian didistribusikan dalam pecahan-pecahan yang lebih kecil.[26]

Selain industri pangan dan energi yang merupakan ‘perampasan tanah dari luar’ (external land grabbing), negara-negara miskin dan negara berkembang juga akan mendorong dirinya untuk melakukan ‘perampasan tanah ke dalam’ (internal land grabbing). Jika ‘perampasan dari luar’ berarti tanah akan digunakan sebagai alat tawar hutang dan oleh karenanya harus diagunkan ke investor asing, dalam mekanisme ‘perampasan tanah ke dalam’ negara adalah aktor yang akan melakukan perampasan tanah terhadap warganya. Tanah-tanah yang akan dirampas ini kemudian akan dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur (mis. sarana transportasi) dan pengembangan jenis-jenis bisnis satelit seperti properti dan waralaba.

Jika ‘perampasan tanah dari luar’ akan marak terjadi di daerah-daerah pedesaan, maka ‘perampasan tanah ke dalam’ justru akan mengambil lokasi di daerah perkotaa dan atau sub-urban. Kita menyebutnya, penggusuran.

Sebagai contoh, pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Proyek yang disponsori Cina ini tidak hanya menyingkirkan rakyat yang tanahnya diambil untuk pembangunan rel kereta api dan stasiun antara. Namun, mereka yang berada di sepanjang lintasan kereta tersebut (terutama yang berlokasi di sekitar stasiun) secara otomatis menjadi kelompok paling rentan dan sasaran tembak paling mudah dari pembebasan lahan untuk bisnis properti dan waralaba. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan menyaksikan tumbuhnya apartemen-apartemen yang disediakan bagi kelompok berpendapatan menengah ke atas, dan toko-toko sejenis Alfa Mart, Indo Maret dan 7-11 akan bertebaran.

Kasus lain, seperti proyek reklamasi Teluk Jakarta yang diperkirakan akan menelan biaya 400 trilyun rupiah. Selain menyingkirkan kelompok nelayan dan mengganggu tatanan ekosistem pantai dan laut, reklamasi ini ditujukan sebagai sarana pendukung investasi dengan menyediakan pusat industri jasa dan lahan baru untuk berkembangnya bisnis properti. Kita bisa menengok sejarah beberapa kasus reklamasi di Jakarta. Reklamasi pantai Pluit sepanjang 400 meter di awal dekade 80-an kemudian menjadi pemukiman mewah bernama Pantai Mutiara. Tahun 1981, sisi utara Ancol direklamasi untuk menjadi pusat rekreasi bernama Taman Ancol. Tahun 1991, kawasan hutan bakau Kapuk direklamasi dan akhirnya menjadi perumahan mewah Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995, dilakukan kembali reklamasi untuk dijadikan zona industri yang disebut Kawasan Berikat Marunda.[27]

Daftar tersebut harusnya dapat menjawab pertanyaan mengapa reklamasi getol dilakukan. Setelah teluk Manado, lalu bergeser ke selatan dengan menimbun pantai Losari di Makassar dan kini teluk Benoa.

Persoalan yang kemudian menggelitik adalah masih banyak di antara kita yang tampak tidak mampu untuk melihat ikatan antar persoalan-persoalan ini sebagai sebuah kesatuan. Paket upah buruh murah yang diluncurkan Jokowi dipandang terpisah dengan deregulasi mekanisme pemberian ijin alih fungsi hutan dan tata cara pembebasan lahan. Terbitnya rencana ekonomi untuk membangun 24 pelabuhan yang akan mendukung tol laut, 15 bandara baru untuk menggantikan bandara lama yang dianggap tidak layak,[28] rencana pembangunan 9 bandara kargo baru, terbitnya rencana untuk membangun jalur kereta api di Kalimantan, Sumatra, Papua dan Sulawesi serta berbagai penggusuran yang marak terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lain dalam beberapa tahun terakhir, mestinya harus dilihat sebagai hal-hal yang terkait dan terikat dengan rencana investasi perkebunan skala raksana untuk sumber energi dan pangan.

Kesadaran akan pentingnya melihat sebuah persoalan secara totalitas inilah, yang mendesak dilakukan oleh seluruh gerakan progresif saat ini. Jika kita terus terjebak dalam advokasi dan perjuangan berdasarkan pada isu-isu tertentu yang terisolasi satu sama lain, sebagaimana yang kita lakukan sepanjang15 tahun lebih pasca tumbangnya Soeharto, maka selama itu pula advokasi dan perjuangan kita akan selalu berujung pada kebuntuan, untuk tidak mengatakan kegagalan.***

 

Penulis adalah Peneliti di Yayasan PUSAKA: Pusat Studi, Advokasi dan Dokumentasi Hak-hak Masyarakat Adat

 

——————

[1] Laporan akhir tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2015. Laporan dapat diunduh di tautan berikut: http://www.kpa.or.id/news/publikasi/

[2] The Economist, Buying Farmlands Abroad, The Economist (21 Mei 2009), diakses 5 Februari 2016. http://www.economist.com/node/13692889

[3] J. W. Seaquist, Emma Li Johansson, Kimberley Nicholas, Architecture of the global land acquisition system: applying the tools of network science to identify key vulnerabilities. (Lund University, November 2014)

[4] Andre Barahamin, “Hikayat Beras Pemangsa Sagu: Etnosida Terhadap Malind-Anim Melalui Mega Proyek MIFEE”, Harian IndoPROGRESS, (21 Oktober 2015) diakses 5 Februari 2016. http://indoprogress.com/2015/10/hikayat-beras-pemangsa-sagu-etnosida-terhadap-malind-anim-melalui-mega-proyek-mifee/

[5] British Geological Survey, African Mineral Production, (BGS, Juni 2009)

[6] Sara Nordbrand dan Petter Bolme, Powering the Mobile World: Cobalt Production for Batteries in DR Kongo and Zambia, (Swed Watch, November 2007)

[7] Lebih lanjut sila baca: https://en.wikipedia.org/wiki/2007%E2%80%9308_world_food_price_crisis

[8] Edmund Sanders dan Tracy Wilkinson, “A Perfect Storm of Hunger”, Los Angeles Times, 1 April 2008, diakses 5 Februari 2016. https://www.globalpolicy.org/component/content/article/217/46255.html

[9] Di tahun 2008, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mengumumkan penyewaan sawah orang-orang Khmer kepada Qatar dan Kuwait. Tujuannya agar supaya kedua negara tersebut dapat memproduksi beras mereka sendiri. Hun Sen memang tidak menyebutkan berapa luas sawah yang akan dipinjamkan. Namun yang jelas, industri agribisnis tergolong rakus dalam penguasaan tanah. Pada saat yang bersamaan, Food and Agricultural Organization (FAO), mengucurkan bantuan sebesar 35 milyar dolar untuk membantu bencana kelaparan yang menimpa desa-desa di bagian selatan dan barat negeri itu.

[10] Ujjaini Halim (ed), Neoliberal Subversion of Agrarian Reform 2nd Edition, (I3D Foundation, 2014)

[11] Li Ping, “Hopes and Strains in China’s Oversea Farming Plan”, The Economic Observer, 3 Juli 2008, diakses 5 Februari 2016. http://www.eeo.com.cn/ens/Industry/2008/07/03/105213.html

[12] Di tahun 2008, negara-negara Teluk mesti menanggung gelembung inflasi atas impor bahan makanan yang membengkak dari 8 milyar USD hingga menyentuh 20 milyar USD (kenaikan 150%). Ketika Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) pertama kali diluncurkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2006, Bin Laden Group yang berasal dari kawasan ini telah menyanggupi untuk pembiayaan investasi. Mereka kemudian menarik diri akibat krisis finansial yang terjadi tahun 2008 karena melemahnya mata uang lokal di hadapan dolar Amerika.

[13] Di Uni Emirat Arab misalnya, 80% populasinya merupakan pekerja migran yang datang dari Asia yang merupakan pemakan beras dan bukan gandum (makanan utama di negeri tersebut).

[14] Pertemuan ini dilangsungkan 19-20 Januari di Kuwait. Pertemuan ini disebut “The Arab Economy Summit” lebih lanjut lihat http://www.da.gov.kw/eng/articles/arab_economic_summit_2009.php?from=archive

[15] Indonesia dan Malaysia akhirnya bersepakat untuk menjalin kerjasama di sektor sawit dengan membentuk Council of Palm Oil Production Countries. Lihat: http://bisnis.liputan6.com/read/2353156/akhirnya-indonesia-dan-malaysia-akur-dalam-bisnis-minyak-sawit

[16] Robert J. Samuelson, “Blindness on Biofuels”, The Washington Post, 24 Januari 2007, diakses 6 Februari 2016. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/23/AR2007012301562.html

[17] Biasa dikenal dengan nama COP (Conference of the Parties). COP terakhir, untuk ke 21 kalinya diselenggarakan di akhir tahun 2015 kemarin di Paris.

[18] Sime Darby Plantation, Palm Oil Facts and Figures in Malaysia, (SDP, April 2014)

[19] Tuk Indonesia, Kuasa Taipan: Kelapa Sawit di Indonesia, (TuK Indonesia, 2015)

[20] Amartya Sen, Poverty and Famine: An Essay Entitlement and Deprivation, (Oxford, 1981)

[21] Ibid (hal. 45)

[22] Kasus kematian 5 orang anak di dusun Zanegi, Merauke, Papua, dapat menjadi contoh. Lihat: http://www.forestpeoples.org/node/4638

[23] Ministry of National Development Planning/National Planning Development Agency, “List of Medium-Term Planned External Loans 2015-2019”, (Bappenas, 2015)

[24] Lebih lanjut sila baca: http://www.aiib.org/

[25] Kasus konsolidasi tanah ini misalnya terjadi di Cina dan India dalam lima tahun terakhir. Negara mengambil inisiatif untuk melakukan sertifikasi atas lahan-lahan kolektif untuk kemudian didistribusikan menjadi kepemilikan individual. Tanah-tanah yang telah terdivisi atas nama perseorangan ini kemudian dapat dengan mudah diambil alih karena melemahnya ikatan tenurial yang dahulu eksis ketika pengelolaan dan pengakuan atas tanah didasarkan pada komunalisme.

[26] Lembaga-lembaga pemetaan yang mayoritas adalah gerakan masyarakat sipil (non-government organizations) banyak yang abai soal ini. Imajinasi mengenai pengakuan negara dan dorongan agar tanah dapat segera didata dalam bentuk apapun, luput melihat bahwa strategi perampasan tanah justru akan jauh lebih mudah dilakukan ketika urusan jual-beli dibebankan kepada tiap-tiap orang.

[27] M. Putri Rosalina, “Dilema Reklamasi Pantai Jakarta”, Kompas, 11 November 2015, diakses 6 Februari 2016. http://print.kompas.com/baca/2015/11/11/Dilema-Reklamasi-Pantai-Jakarta

[28] Bandara-bandara lama ini kemudian diserahkan pengelolaannya kepada TNI Angkatan Udara.

 

Analisa ini tayang perdana di IndoPROGRESS

Kado Akhir Tahun untuk Rakyat Sumatera Selatan

Andre Barahamin

 

Rabu 30 Desember, di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, amar putusan terkait gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dibacakan. Perusahaan ini digugat karena dianggap bertanggungjawab atas terbakarnya hutan seluas 20.000 hektare di tahun 2014 yang berlokasi Sumatera Selatan. Peristiwan kebakaran lahan ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 7.9 miliar. Gugatan ini telah diajukan mulai Februari 2015 dan telah menjalani serangkaian persidangan sebelum akhirnya diputuskan Rabu siang.

Sidang pembacaan putusan kali ini dipimpin oleh Parlas Nababan, Wakil Ketua PN Palembang. Seperti sudah diduga, panel hakim yang terdiri dari Nababan bersama dua hakim anggota, Eliawati dan Saiman, memutus bahwa PT BMH dinyatakan tidak bersalah. Para hakim berpendapat bahwa kebakaran lahan tersebut tidak menimbulkan kerusakan ekologis serta absennya hubungan kausal antara kebakaran hutan dengan pembukaan lahan. Maka, tuduhan bahwa PT BMH sengaja melakukan pembakaran tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Bumi Mekar Hijau yang merupakan unit usaha berbentuk perseroan terbatas di industri perkayuan (timber industry) memiliki izin pengelolaan atas Hutan Tanaman Industri (HTI) di atas lahan seluas 250.000 hektare di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Perusahaan ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Tindak Kriminal (Bareskrim) Polri pada medio September 2015.

PT BHM dijerat dengan Pasal 99, Ayat 1, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Banyak pihak menuduh bahwa PT BMH adalah anak perusahaan Asian Pulp & Paper. Klaim yang terus menerus ditolak oleh APP.

Melalui Managing Director  Linda Wijaya, APP bersikeras bahwa PT BMH bukanlah anak perusahaan mereka seperti yang gencar dituduhkan media ketika nama perusahaan ini muncul dalam daftar investigasi kepolisian terkait kebakaran hutan dan lahan. Wijaya bersikeras bahwa status hubungan kedua perusahaan adalah hubungan kerjasama dagang semata. Selama beberapa tahun terakhir, PT BMH merupakan salah satu penyuplai bahan baku kayu kepada APP yang kantor pusatnya terletak di Jl. MH Thamrin Kav 22 No. 51, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat.

APP sendiri dikenal publik sebagai perusahaan raksasa di pengolahan hutan tanaman industri yang produksi turunannya antara lain berupa kertas Paper One dan Sinar Mas. Perusahaan ini merupakan bagian integral dari jaringan megabisnis kerajaan Sinar Mas Group yang didirikan dan dimiliki oleh Eka Tjipta Wijaya. Selain bergerak di pembabatan hutan, Sinar Mas juga berinvestasi secara masif di beberapa daerah melalui perkebunan-perkebunan sawit.

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TUK Indonesia), Sinar Mas merupakan peringkat kedua dari 25 raksasa penguasa sawit di tanah Kalimantan dan Sumatera. Bersama empat taipan lain (Salim Group, Wilmar, Surya Dumai dan Jardine Matheson Group) mereka menguasai 62% lahan sawit di Kalimantan dan 32% dari total kebun sawit di Sumatera.

Sementara di bidang industri hutan, Sinar Mas melalui APP yang berdiri tahun 1972 merupakan salah satu raksasa yang memasarkan produknya di lebih dari 120 negara. APP memproduksi lebih dari 19 miliar ton bubur kertas dan kertas setiap tahunnya dengan lebih dari 80 jenis produk, mulai dari tisu, kertas industri hingga kertas pelapis dinding.

Namun dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Rainforest Action Network (RAN) menyebutkan bahwa APP adalah salah satu dari lima megakorporasi yang sering terlibat dalam beragam jenis kejahatan lingkungan di Indonesia. Hingga tahun 2014, tercatat ada 17 komunitas masyarakat yang terdampak kasus perampasan tanah dan praktek bisnis kotor yang dilakukan oleh APP. Walau di tahun 2013 APP telah secara terbuka menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kinerja dan menghormati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya kelompok masyarakat sekitar lahan konsesi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa perbaikan yang dijanjikan masih jauh panggang dari api.

Di Sumatera Utara, misalnya, Paper One dan APP hingga kini masih terlibat perampasan tanah ulayat masyarakat Pandumaan-Sipituhuta melalui PT Toba Pulp Lestari. Di Provinsi Jambi, APP juga terlibat konflik dengan masyarakat Kabupaten Tebo, yang menewaskan aktifis tani bernama Indra Pelani. APP juga terlibat masalah dengan warga di Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Laporan RAN di Januari 2015 juga mencatat bagaimana rendahnya kepedulian APP terhadap perilaku perusahaan-perusahaan penyuplai bahan baku mereka yang melakukan tindak kejahatan lingkungan. Praktek pembakaran hutan, pembabatan di luar area konsensi, tindak kekerasan serta intimidasi terhadap warga sekitar, tidak pernah menjadi perhatian serius.

Dalam kasus yang menimpa PT BMH misalnya, APP terus berupaya berkelit dan mengelak dari tanggung jawab bahwa mereka secara tidak langsung juga terlibat dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi rutin setiap tahun selama dua dekade terakhir. Sebagai pembeli produk hutan dari praktik bisnis kotor dan merusak lingkungan, APP sama sekali tidak menunjukkan komitmen untuk ikut mendorong pemanfaatan hutan yang berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat luas.

Keputusan PN Palembang untuk menolak keseluruhan gugatan negara, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi pukulan telak bagi masyarakat korban kebakaran hutan yang terpapar asap setiap tahunnya. Kekalahan ini juga menunjukkan bahwa perjuangan penyelamatan lingkungan melalui jalur hukum akan selalu terbentur dengan lemahnya keberpihakan perangkat pengadilan.

Di pengujung 2015, masyarakat Sumatera Selatan telah diberi peringatan dini bahwa tahun depan kebakaran hutan masih sangat mungkin terjadi. Sebab, para pelanggarnya bisa bebas berkeliaran tanpa sanksi.

– – –

*sebelumnya terbit di GeoTimes Indonesia