Papua, Sepakbola dan Rasialisme: Upaya Interuptif Revolusioner

Dalam Black Skins, White Masks, Frantz Fanon menulis bahwa seorang kulit hitam tidak memiliki resistensi yang ontologis menurut pandangan seorang kulit putih. Hal ini tidak lepas dari sifat “ontologi” ala kulit putih yang menganggap bahwa kulit hitam tidak mengerti apapun tentang dirinya. Implikasinya adalah, seorang kulit hitam akan berupaya membuktikan dirinya pantas di hadapan kulit putih. Misalnya, dengan menggunakan sepak bola.

Persatuan Sepak Bola Jayapura (Persipura) adalah contohnya.

Klub sepak bola yang diyakini berdiri secara resmi pada 1963, dalam beberapa tahun terakhir menjadi simbol budaya bagi orang-orang Melanesia di Papua. Persis seperti apa yang diterangkan Fanon di atas. Mengusung identitas sebagai Melanesia adalah aspek penting yang secara implisit hadir tiap kali Persipura bertanding. Sebagai simbol, Persipura telah bertransformasi menjadi penanda terhadap sebuah definisi yang hampir asing di telinga keturunan Melayu berkulit coklat di mayoritas Indonesia. Sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok etnis tertentu di Pasifik Selatan, yang berbeda -namun anehnya sulit dipahami- dari orang-orang Polinesia dan Mikronesia.

Melanesia secara harafiah berarti “pulau orang-orang berkulit hitam”. Mengacu secara geografis kepada sub regional Oceania yang wilayahnya membentang dari sisi barat Samudera Pasifik sampai Laut Arafuru, hingga ke bagian utara dan timur laut benua Australia. Jules Dumont d’Urville pertama kali menggunakan istilah ini pada tahun 1832. Tapi klasifikasinya kini dianggap tidak akurat karena mengabaikan keragaman budaya, bahasa, sosial, dan genetik yang begitu luas di daerah itu.

Penduduk asli pulau-pulau Melanesia diyakini merupakan nenek moyang dari orang-orang di pulau Papua. Mereka diduga pertama kali mendiami Guinea Baru, yang sekarang terbagi antara Papua Nugini yang merdeka, dengan Papua Barat yang berada di bawah kendali Indonesia. Mereka kemudian perlahan bermigrasi secara perlahan mencapai pulau-pulau Melanesia lain sekitar 35.000 tahun lampau. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nenek moyang orang-orang Melanesia bahkan saat itu telah mendiami hingga seperti Kepulauan Solomon, dan bahkan, lebih jauh lagi.

Sekitar empat ribu tahun yang lalu, orang-orang Austronesia datang dan menjalin hubungan dengan Melanesia di sepanjang pantai utara Nugini. Periode panjang interaksi yang di kemudian hari menghasilkan banyak perubahan yang kompleks dalam genetika, bahasa, dan budaya.

Fakta lain yang menguatkan klaim tersebut adalah sebuah studi yang diterbitkan oleh Temple University, AS di tahun 2008. Laporan berjudul The Genetic Structure of Pacific Islanders menemukan bahwa Polinesia dan Mikronesia hanya memiliki sedikit hubungan genetik dengan Melanesia. Bahkan, ditemukan keragaman yang signifikan antara kelompok yang hidup di pulau-pulau Melanesia. Sebagai region, etnis dan unit budaya, Melanesia berbagi ikatan yang sama berdasarkan identitas dan konsensus yang dikembangkan sebagai kritik terhadap kontrol dari kelompok-kelompok non-Melanesia.

Dalam konteks lapangan politik, ekspresi ini dikenal dengan nama: Pan-Melanesia.

Dan sepak bola, memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat indera identitas ke-Melanesia-an tersebut di seantero tanah Papua. Permainan ini dan kehadiran entitas seperti Persipura mampu menyediakan ruang bagi orang-orang Papua untuk mengekspresikan protes dalam formasi yang berbeda tanpa harus kehilangan esensi. Melalui anak-anak Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berdemonstrasi dengan kostum hitam-merah Persipura,ekspresi ke-Melanesia-an Papua menjadi begitu nyata dan populis. Ia menjadi kanal alternatif setelah pembungkaman demonstrasi, sensor media dan gelombang kekerasan yang tampaknya belum akan berakhir.

Persipura dan sepak bola adalah evolusi dan respon Papua atas represi yang mereka alami. Menggenapi nubuat Fanon yang mengatakan bahwa keterasingan rasial yang dialami satu kelompok adalah tujuan sebenarnya dari hubungan sosial.

Melalui Persipura dan sepak bola, Papua sedang menggugat narasi Indonesia mengenai “kesetaraan”, “keadilan” dan “segregasi ras” yang berlangsung hingga hari ini. Bahwa ada kelompok sosial yang lebih baik dari yang lain hanya karena didasarkan pada terang-gelapnya warna kulit seseorang. Idealisme-idealisme yang merefleksikan masyarakat yang timpang karena dihuni oleh individu-invidu yang bermasalah.

Kemenangan Persipura di setiap pertandingan dan gelar yang diraih dalam kompetisi, adalah perayaan terang-terangan dan kritik terhadap masyarakat yang rasialistik. Kemenangan atas mereka yang mengasosiasikan ke-hitam-an warna kulit dengan keterbelakangan dan primitifisme. Kemenangan untuk dapat dengan sempurna mengatakan: Aku Papua, Aku Melanesia.

Dengan sepak bola, anak-anak Melanesia sedang mengkonfrontasikan kondisi-kondisi material yang menjadi prasyarat tumbuh kembangnya rasialisme di Indonesia. Sekaligus melucuti kebohongan publik bahwa tidak ada relasi antar ras yang timpang di negeri ini. Menohok pengingkaran bagaimana perbedaan antara seorang “ekspatriat” dan Papua di hadapan Indonesia. Menjadi ajang pembuktian empiris bagaimana supremasi warna kulit telah menjadi norma.

Rasialisme adalah refleksi modern dari masa perbudakan. Dan di Papua, Persipura menjadi simbol dari gelombang inisiatif untuk memutus siklus tersebut. Melalui sepak bola, orang asli Papua sedang berupaya menegasikan struktur dan basis penyokong rasialisme terhadap identitas mereka sebagai Melanesia. Sekaligus di saat yang bersamaan, menawarkan bentuk relasi rasial baru sebagai yang mutual, yang emansipatif dan yang revolusioner.

Seperti Fanon yang berpendapat bahwa perjuangan menentang rasialisme adalah agenda revolusioner yang mendesak, interupsi populis melalui sepak bola seperti yang dilakukan oleh Papua adalah satu di antara sekian inisiatif untuk membuka front pertempuran lebih luas terhadap wabah rasialisme yang bercokol di nusantara. Tujuannya, tidak semata untuk melepaskan Melanesia dari belenggu cara pandang yang picik, tapi juga dari mahkota duri rasistik yang membebani isi kepala mereka yang bukan Papua. Bahwa korban dari segregasi berdasarkan ras, tidak hanya mereka yang diasosiasikan sebagai budak atau kelas kedua, tapi juga kita yang merasa sebagai tua dan yang terutama. Pembebasan semuanya, adalah pintu masuk untuk pembebasan umat manusia yang lebih luas.

 

Tulisan ini pertama kali tayang di Football Tribe

Merahnya Merah Wiji Thukul

Kata-kata terbaik, marka sebuah zaman, tidak akan beristirahat. Meski belum ada penanda kapan ia pulang. Walau tidak ada Nobel Sastra yang dimenangkan karena puisi-puisi yang ditulisnya.

Di dalam negeri, namanya mungkin akan hanya dikenang sayup-sayup: banyak dibaca, tapi sikapnya urung diteladani. Kata-kata yang ia pahat dari sikap keras kepala menentang junta militer, kini berada di simpang jalan: menjadi legenda di setiap pemberontakan atau bakal bernasib serupa kaos Ernesto Guevara yang membalut manekin-manekin mewah di pusat perbelanjaan yang dibangun di atas lahan reklamasi. Seturut nasibnya yang tak jua terang: masih hidup atau sudah berjumpa Pram di nirwana.

Akhir tahun 2004, adalah awal saya menemukan Widji Thukul.

Kala itu, Manado adalah kota yang beranjak brengsek karena terus-menerus menghancurkan pantai. Sementara para pelajarnya justru sibuk berdebat siapa yang cocok jadi Ketua KNPI. “Aku Ingin Jadi Peluru” diberikan seorang kawan sebagai manual setelah saya mengisi sebuah mogok di kampus dengan pembacaan separuh potongan Manifesto Komunis.

Ketimbang sebuah agitasi yang menyadarkan, kumpulan puisi tersebut waktu itu lebih mirip panduan: menjadi artis pembuat berita sekaligus Don Juan dalam rupa seorang revolusioner Paris 68.

Begitu terkesima lalu jatuh cinta dan terus jatuh cinta. Kata-katanya langsung menghujam. Metaforanya adalah kesederhanaan, yang jujur dengan diri dan situasi. Bisa membakar emosi sesudah membacanya. Membuatmu siap dipentungi polisi dan merasa lusa revolusi pasti terjadi. Atau juga merasa keren di hadapan tatapan gadis-gadis yang ikut berdemo. Menyuntikkan rasa percaya diri meski belum juga paham apa itu nilai lebih dan akumulasi primitif. Juga menjadi peta rahasia, bagaimana menulis puisi jelek yang akan dianggap radikal oleh sekumpulan poser revolusioner karena dipungkasi: “hanya ada satu kata, lawan!”

Yang terakhir di kemudian hari menjadi awal pertengkaran saya dengan banyak orang dari kalangan terdidik kampus.

Gerombolan yang mengutip Thukul di surat wasiat namun hidup seperti Taufik Ismail. Mereka yang tak paham bahwa Wiji bukan Goenawan Mohammad. Yang akan mengutip Bolano dengan serampangan, atau mempermainkan Marx untuk memutar nalar. Lalu berpura-pura memberi suara kepada para liyan.

Buruh plitur kelahiran 26 Agustus 1966 ini menulis dengan cinta: kepada hidup, kepada kemanusiaan, kepada kebebasan. Wiji tak bisa disamakan seperti Sapardi, yang mendayu-dayu karena perut kenyang. Ayah beranak dua ini tumbuh dan hilang sebagai bagian dari kelas pekerja. Penyair Solo ini adalah rupa proletariat yang seratus tahun lalu menumbangkan Tsar di Rusia. Tukang becak yang juga mengajar teater ini persis para sindicalista yang dahulu memanggul senjata menentang Franco di Spanyol.

Bahkan hingga kini, saya masih sering kesal. Tak akan segan, tak akan membiarkan bedebah-bedebah tersebut lolos tanpa mengomentari dengan sinis.

Mereka adalah kelompok yang merasa telah menjadi penyair revolusioner dalam semalam. Semata karena ada kosakata “buruh”, “tani”, “lawan”, bla, bla, bla dan omong kosong sejenis. Padahal, yang mereka lakukan tidak lain adalah penghinaan terhadap proses kreatif penuh peluh di jalanan, di lorong-lorong pemukiman padat orang miskin, di desa-desa yang terancam kehilangan sawah dan di kampung-kampung terpencil yang dijajah tambang dan perkebunan sawit: yaitu proses kreatif Wiji Thukul.

Saya hingga kini, tak akan sudi berbagi kenangan tentang Wiji Thukul dengan mereka. Manusia-manusia tanpa lebar logika dan empati minimal hingga menganggap bahwa kemalasan adalah penyebab tunggal kemiskinan. Orang-orang yang memandang rendah protes menyemen kaki atau berpayung dalam diam di depan istana. Yang mulutnya menyumpahi jalanan yang macet karena demo buruh dan tani. Mereka yang melihat orang asli sebagai keterbelakangan dan hanya sekadar eksotisme serta destinasi budaya. Kumpulan yang jari jemarinya begitu berisik, dengan energi berpikir yang lebih buruk dari kecoa dan sibuk menebar kebohongan.

Semua itu mungkin terjadi karena Wiji Thukul dan puisinya, dalam level tertentu sukses membuka jalan buat saya berkenalan dengan Brecht, Wilde hingga kemudian para anggota Situationiste Internationale.

Lenyapnya Wiji Thukul 19 tahun lalu adalah kehilangan semua yang masih membayangkan lenyapnya tirani: senjata dan kata-kata.

Penulis yang menghidupi dan dihidupi kata-katanya, namun diculik tentara. Ia yang berpolitik dengan penuh semangat dan enggan untuk netral di hadapan kekuasaan yang menindas. Ia yang terpaksa kabur hingga ke tanah Borneo karena aksi dan puisinya merobek gendang telinga Jendral tua yang singgasananya dibangun di atas banjir bandang darah. Terpaksa menulis dalam sunyi, kesepian dan keterasingan dari keluarga dan sahabatnya.

Sebab puisi-puisinya menujumkan rontoknya rezim yang menjagal ratusan ribu orang, menembak mati orang bertato ketika malam, melarang peranakan Tionghoa menggunakan nama asli mereka, mengancam orang asli menyembah Tuhan mereka, merampas tanah dari petani dan membiarkan buruh dihisap kering oleh keterasingan kerja.

Bagi saya, Wiji sukar dicari padanannya dan semakin tak mungkin karena hari ini penyair menggunakan kata untuk meniduri penggemarnya, dan membiarkan mereka hamil oleh dusta patriarki. Wiji menjadi anomali kini karena puisi terbaik yang tersisa adalah semua tentang penyangkalan Rangga kepada Cinta. Dan selebihnya adalah soal anggur, sungai-sungai di daratan Eropa, atau soal membayangkan musim semi di negeri tropis.

Puisi-puisi Wiji memang magis. Karenanya ia dengan alami membongkar kenyataan bagaimana rendahnya selera artistik anak-anak Indonesia. Mereka yang tumbuh dengan ritual menghafal 45 butir Pancasila, nama-nama menteri setiap kabinet yang dipimpin seorang diktator, dan menonton film tentang penyiletan tentara yang diiringi tarian erotis Gerwani. Anak-anak yang memulai mengasah otak dengan disiplin baris berbaris dan obsesi untuk berseragam hijau, memanggul senjata, hanya agar bisa bebas menampar mereka yang tidak disukai.

Kehidupan Wiji sendiri adalah metafora paling pas untuk menggambarkan bagaimana pembangunan. Soal segelintir orang yang terus menerus bisa menumpuk kekayaan karena jutaan pekerja yang dibayar murah. Mereka yang menghamburkan uang untuk membayar polisi dan tentara setelah merampas tanah orang asli dan petani. Soal perempuan-perempuan yang harus kehilangan suami, anak-anak yang tumbuh tanpa ayah, tentang keluarga yang retak karena tentara ketakutan dengan kata dan aksi.

Wiji Thukul akan menjadi legenda. Tentang bagaimana lulusan Sekolah Menengah Karawitan berbadan kurus dan tak beres melafalkan “R” justru dipandang ancaman serius oleh penguasa despotik. Ia akan dikenang sebagai wajah impunitas dan tidak terpenuhinya rasa keadilan. Walau ia sebelum ditelan agen-agen junta militer, tak sekalipun menulis tentang absennya purnama di New York.

Maret tahun depan, Wiji Thukul akan genap dua dekade hilang. Hingga kini, meski kini pemimpin rezim telah berganti ke orang sekampung, kabarnya tak kunjung jelas. Mungkin akan terus begitu. Tiga puluh tahun setelah itu, berarti akan setengah abad. Dan ini adalah masa di mana hilangnya seseorang bukan lagi berita tapi budaya.

Ketika itu, anak saya, anak Anda, beserta sebayanya akan memasang lilin di rumah-rumah bertirai ketakutan dan berbagi cerita tentang Indonesia: negeri yang mendiamkan tentara memangsa orang tua mereka.

* * *

Ditulis untuk menyambut pemutaran film “Istirahatlah Kata-kata” dan tayang perdana di Kumparan.

Indonesian hard-line Islamist groups flex their muscles

James BEAN & Andre BARAHAMIN

Growing protest movement against Jakarta governor challenges political establishment.

 

JAKARTA, on Dec. 2, Islamist groups organized the largest demonstration that Indonesia has witnessed since the overthrow of President Suharto in 1998 to urge the prosecution of Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama — popularly known as Ahok — for blasphemy after he allegedly misrepresented the Quran.

Approximately one million people weathered a monsoon storm to participate peacefully in what was billed as a “Rally to Defend Islam” as they held a huge outdoor Friday prayer congregation.

On Nov. 16, the governor was charged with criminal defamation. He was interrogated and then released.

His questioning by police followed another large demonstration on Nov. 4, which attracted 200,000 protesters who attempted to storm the presidential palace gates before they were repelled by tear gas. One died and more than 350 people were injured in that protest.

The controversy has dominated the election campaign for the Jakarta governorship, the country’s second most prominent profile elected post. Ahead of the Feb. 15 polls. Purnama had earlier been considered the front-runner. As the city’s deputy governor, he inherited the post after the previous governor, Joko Widodo, was elected Indonesian president in 2014.

Indonesian President Joko Widodo after joining demonstrators protesting against his former deputy governor of Jakarta, incumbent Basuki Tjahaja Purnama, at the National Monument in Jakarta on Dec. 2.

The protests and public criticism of Purnama have been fueled partly by the fact he is Christian in a country with the world’s largest Muslim population, and also ethnically Chinese. There is widespread resentment that Indonesia’s Chinese minority, which comprises less than 4% of the total population, dominates the commercial and industrial sectors.

During the Dec. 2 protest, hundreds of thousands of people lined the roads leading to the National Monument in central Jakarta, praying on small rugs and sheets of newspaper in the pouring rain. In a carefully choreographed show of solidarity, Widodo and his Vice President Jusuf Kalla joined the prayers at the National Monument. Afterward, the president offered a few words of appreciation that the rally had been peaceful, but was met with chants demanding the imprisonment of Purnama.

The rallies against the governor have been largely organized by the Islamic Defenders Front (FPI), which is seen as a hardline Muslim group headed by Grand Imam Habib Rizieq. The fact that the FPI has been able to mount such huge demonstrations signifies the arrival of an ultraconservative Islamic lobby on the political main stage.

The government and other Islamic organizations have been divided over how to deal with the FPI and similar groups. Initially, the authorities appeared opposed to the staging of the Dec. 2 rally, saying it threatened government security following the violent protests in early November. On one side, Nahdlatul Ulama, the world’s largest independent Islamic organization, advised its members not to participate in the rally and cited a fatwa ruling that Friday prayers should not be conducted on the street.

But the Indonesian Ulama Council, one of the country’s most important Islamic organizations, undermined Nahdlatul Ulama’s position by deciding to support the rally and issuing its own fatwa condoning street prayers. The council also helped negotiate with the police and army on condition that the December rally be peacefully held.

Highlighting the anxiety of Widodo and the security services, 11 senior political and military figures — including Rachmawati Sukarnoputri, daughter of Indonesia’s first President Sukarno, and two prominent generals — were arrested on the morning of the rally on charges of treason, criminal conspiracy, hate-speech, and allegedly insulting the president.

These arrests occurred after weeks of political drama, which had played out on television and over social media as Widodo met with all major political party chiefs to shore up political support. He had also discussed arrangements to enable him to choreograph his dramatic and seemingly “spontaneous” participation in the mass prayer congregation at the National Monument. The urgent and alarmist tone of his negotiations with the FPI was reinforced by both police and army chiefs who warned in a series of news conferences about a plot to overthrow the government.

 

Delicate balancing act

The government had clearly tried to co-opt the rally organizers by branding the event as a purely religious gathering and referring to it as a “rally for peace.” Simultaneous rallies were held in other major cities, including Medan, Surabaya, Makassar and Solo.

Protester performing wudhu, the Islamic pre-prayer washing ritual, during a mass demonstration against Jakarta’s Christian governor on Dec. 2.

Ultimately, the event could not hide growing anger among some Muslims toward Purnama for allegedly misrepresenting Islamic scripture and toward the political establishment in general. FPI leader Habib Rizieq told the crowd: “Upholding justice for all religions in Indonesia should guarantee that they must not be defamed.”

The trigger for the current anger was Purnama’s perceived blasphemy in a speech earlier this year in which he urged a predominantly Muslim community that they had the right to vote for him in the upcoming gubernatorial election, telling them not to be “fooled” by people misrepresenting specific verses of the Quran. His controversial statements were captured on video and went viral in Indonesia’s turbulent social media.

One FPI supporter who works at the education ministry told the Nikkei Asian Review during the rally: “If Ahok is not prosecuted, it will be war.” In such circumstances, he warned, the Chinese could become the next targets for popular ire.

The latest rally shows that Widodo’s government and Indonesia’s political establishment is being put on notice by the conservative Islamic lobby, with reminders that it can wield considerable political influence based on popular appeal.

A leader of a Sulawesi-based Islamist group said: “If six million of us wanted to storm the presidential palace we could. But that’s not in our teaching. Think about it, how many soldiers are there — even if a few of us were shot.” Other groups talked about holding more rallies and said that if their demands were not met, then they expected a fatwa to be issued calling for jihad.

The blasphemy controversy reflects deep-seated grievances about economic inequality between the Chinese minority and Indonesia’s vast Muslim majority populations. This attitude is reflected in a recent comment by Said Aqil Siradj, chairman of Nahlatul Ulama, who said that “Ahok’s statements are offensive, regardless of whether he is convicted of defamation or not, because the statement is offensive to Muslim people. What’s more, the person saying it is not Muslim… moreover, [he’s] Chinese.”

 

The piece was published by Asia Nikkei Review

Bara Api di Arakan: Politik Kewarganegaraan

5 Desember 2016, sekitar 300 orang melakukan demonstrasi di pusat kota Maungdaw. Protes yang sama juga terjadi di Buthidaung, Minbyar dan Mrauk-U. Empat kota utama di negara bagian Arakan, Myanamar.

Demonstran memprotes kedatangan Kofi Annan bersama rombongan. Kedatangan mantan Sekretaris Jendral PBB ini dianggap sebagai bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan Myanmar. Hal ini terutama menyangkut misi Annan yang datang sebagai penasehat internasional untuk merundingkan dan membantu Arakan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang membuatnya jadi perhatian internasional.

Kunjungan ini terutama menyasar wilayah-wilayah yang baru-baru ini mengalami tindak kekerasan oleh militer. Tindak kekerasan ini menurut Tatmadaw adalah respon terhadap peningkatan eskalasi serangan yang terjadi di beberapa lokasi. Pelaku serangan adalah Aqa Mul Mujahidin.

Kofi Annan direncanakan akan menemui perwakilan komunitas Buddhis Arakan dan Muslim Rohingya. Pertemuan itu juga akan membahas persoalan sekaligus menindaklanjuti sengkarut Kartu Verifikasi Nasional yang berlarut-larut sejak ditandatanganinya MoU antara negara bagian Arakan dengan UNHCR (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) pada tahun 2013.

Aksi penolakan dari etnis Arakan terhadap Annan adalah refleksi peliknya persoalan mengenai pendataan orang-orang Rohang (Rohingya) yang berakar jauh ke belakang.

Dimulai pada 4 Januari 1948, ketika Burma menyatakan diri merdeka. Bersamaan dengan itu, memilih keluar dari Persemakmuran Inggris dan mengambil jalan sebagai entitas politik yang terpisah.

Setahun kemudian, sebuah undang-undang yang mengatur kewarganegaraan diterbitkan. UU No.41/1949 itu berjudul “Peraturan Pendataan Warganegara Burma”. Peraturan ini adalah warisan Inggris dengan perubahan ala kadarnya akibat mepetnya waktu.

Bulan Juni 1950, sebuah komite yang beranggotakan sembilan orang dibentuk. Tugasnya adalah menyusun sebuah rancangan mengenai aturan-aturan dan tata cara pencatatan kewarganegaraan. Kelompok kerja ini diketuai oleh U Ka Si, yang saat itu juga menjabat sebagai Deputi Kementerian Dalam Negeri.

U Ka Si dan kolega berhasil menyelesaikan draft pada November 1950. Pada Januari 1951, rancangan tersebut diusulkan kepada parlemen untuk mendapatkan pengesahan. Awal Februari, setelah tiga kali rangkai sidang, hasil kerja komite diterima dan dinyatakan sah sebagai UU dengan nomor urut 117. Mereka yang diakui sebagai warga negara adalah suku-suku asli yang mendiami daerah dataran tinggi, orang-orang Bamar dan etnis mayor lain, mereka yang berdarah campuran dan ekspatriat yang memilih tinggal di Burma dan memutuskan menukar status kependudukannya.

Kementerian Dalam Negeri lalu mulai mengedarkan UU Kewarganegaraan 117/1951 sejak 23 Februari sebagai pemberitahuan nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap orang yang telah berumur 12 tahun atau lebih untuk segera mendaftarkan diri agar mendapatkan tanda pengenal sebagai warga negara Burma. Untuk membantu kelancaran proses pendaftaran tersebut, dibentuk Komisi Pendaftaran seperti yang tercantum di dalam UU tersebut. Ketua komisi ditunjuk langsung oleh Sao Shwe Thaik, presiden Burma pertama.

Di level kampung, terdapat Petugas Pendaftaran yang dibantu masing-masing satu orang asisten sebagai ujung tombak proses registrasi. Para petugas direkrut dari kelompok terdidik di tiap-tiap daerah untuk mengatasi problem bahasa yang menjadi kendala komunikasi. Mereka ditempa dalam kursus singkat selama dua minggu mengenai tata cara pendataan dan teknis pengisian formulir kewarganegaraan. Para relawan ini dikontrak negara dalam jangka waktu 3 bulan hingga proses pendataan awal dinyatakan selesai. Mereka akan bekerjasama dengan para kepala desa dan kemudian bersama-sama melaporkan hasil pendataan ke petugas di tingkat distrik.

Pendaftaran penduduk dan penerbitan kartu identitas kewarganegaraan secara resmi dimulai 1 Maret tahun 1952 di Yangon -yang saat itu merupakan ibukota negara. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Burma saat itu adalah dengan menugaskan setiap pengumpul data untuk mengunjungi setiap rumah dalam proses pendataan. Sementara pendataan di daerah Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung dan dua puluh kota lain dimulai pada tanggal 1 Agustus 1953 ini.

Dalam proses pendataan ini, mereka yang telah mengantongi KTP berdasarkan proses pencatatan menurut UU 41/1949 tidak lagi diberikan tanda pengenal baru karena dianggap telah sah terdaftar sebagai warga negara. Pendataan ini juga mempersempit kategori ke dalam dua bagian utama; penduduk Burma dan warga asing yang terdaftar. Tidak ada kategori lain di luar hal tersebut.

KTP yang diterbitkan pada periode pencatatan ini adalah dokumen resmi yang memungkinkan seseorang tidak mendapatkan pembatasan ketika melakukan kegiatan di dalam negeri atau di luar negeri. Kartu tersebut di periode awal Burma banyak digunakan oleh warga Muslim di Burma untuk mengurus paspor dalam rangka perjalanan haji atau studi di luar negeri. Di dalam negeri, KTP ini digunakan sebagai salah satu prasyarat ketika mendaftar sebagai pegawai pemerintah dan lampiran dalam pembayaran pajak.

Hasil pendataan di tahun-tahun inilah yang menjadi bukti historis mengenai periode pengakuan eksistensi Rohingya dalam administrasi kependudukan Burma.

Namun, sejak tahun 1970, tidak ada lagi KTP yang diterbitkan untuk orang-orang Rohang. Kebijakan ini diterbitkan oleh junta militer sosialis-nasionalis pimpinan Jendral Ne Win yang sukses mengambil alih kepemimpinan sipil pada 2 Maret 1962. Empat tahun kemudian, sebuah operasi kependudukan dilancarkan dengan tajuk “Sabe”. Operasi Sabe kemudian menyita ribuan KTP milik orang Rohingya dengan dalih ‘dicurigai mengganggu stabilitas dan keutuhan nasional’. Kartu tanda penduduk ini tidak pernah dikembalikan hingga saat ini.

Hal ini diperparah dengan Operasi Naga di tahun 1978 yang menyasar penduduk sipil dengan dalih pemberantaran Rohingya Patriotic Front (PRF). Dalam operasi ini, banyak warga yang terbunuh dan anak-anak yang menjadi yatim piatu dan tumbuh dengan nasib miris di kamp-kamp pengungsian yang dibangun ala kadarnya di sepanjang perbatasan Burma-Bangladesh.

Dengan cara ini, ribuan orang Rohingya yang lahir setelah pembekuan status kewarganegaraan secara sengaja digolongkan sebagai orang asing, dan dituduh sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Masalah semakin pelik dengan terbitnya UU Kewarganegaraan di tahun 1982. Peraturan ini mewajibkan semua orang Burma untuk mendaftarkan dirinya kembali dan mengajukan permohonan baru agar mendapatkan KTP dan diakui sebagai warga negara. Mereka yang memiliki KTP lama harus menyerahkannya kepada negara. Petugas pencatatan kemudian akan mempertimbangkan apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk diberikan KTP seturut dengan undang-undang terbaru.

Ini adalah periode pelucutan KTP terhadap orang-orang Rohang yang masih memiliki status kewarganegaraan setelah lolos pada upaya pengebirian hak di tahun 1970 dan 1974.

Di tahun 1989, kekacauan ini kembali berlanjut dengan terbitnya peraturan baru yang mengharuskan semua warga negara untuk kembali mendaftarkan dirinya. Permintaan ini terkait kebijakan baru yang membagi status kewarganegaraan ke dalam beberapa kategori. Pembagian ini nantinya tampak dalam pilihan warna yang diambil. KTP berwarna merah muda untuk mereka yang memiliki status penuh sebagai warga negara, warna biru diberikan kepada pemegang KTP dengan status warga tidak penuh (associate citizens) dan warna biru untuk menandai orang asing yang melamar dan kemudian resmi diterima sebagai warga negara Myanmar. Sementara untuk sebagian orang Rohingya, mereka diberikan kartu identitas berwarna kuning. Artinya yang bersangkutan adalah imigran yang diberikan keleluasaan untuk tinggal sebentar di dalam wilayah Myanmar sebelum kemudian nanti akan dipulangkan ke daerah asal.

Selain itu, KTP berwarna tersebut juga harus selalu dibawa serta. KTP ini wajib ditunjukkan saat membeli tiket bus dan pesawat, melamar kerja -terutama untuk posisi pegawai negeri-, membeli tanah dan ketika berada di luar daerah.

Sejak UU Kewarganegaraan 1989, razia identitas semakin sering dilakukan. Awalnya hanya di Yangon, sebelum kemudian menyebar ke kota-kota utama lain. Hotel-hotel diwajibkan menolak seseorang yang ingin menginap tanpa memiliki KTP. Perusahaan jasa transportasi tidak boleh mengeluarkan tiket jika pembeli tidak menyertakan tanda pengenal. Sekolah dilarang menerima pelajar -baru atau pindahan- yang tidak memiliki identitas atau karena orang tua mereka tidak mampu menunjukkan KTP dengan warna yang telah diatur sebelumnya.

Pada Juli 1995, junta militer menerbitkan sebuah kebijakan untuk mengatur tentang pendokumentasian orang-orang Rohingya dengan menerbitkan “KTP khusus” yang disebut Temporary Registration Card (TRC). TRC diterbitkan dengan mengacu kepada UU Kewarganegaraan 1949 dan UU Kependudukan 1951. Dua undang-undang yang sebenarnya sudah dinyatakan tidak berlaku ketika peraturan yang sama terbit di tahun 1982. Namun aturan ini dengan ajaib dinyatakan kembali berlaku sebagai upaya untuk menghindari tekanan internasional. Junta militer saat itu tengah berupaya menunjukkan bahwa mereka merespon positif upaya advokasi intensif dari UNHCR untuk mendokumentasikan warga Rohingya di negara bagian Rakhine.

Menurut UU Kewarganegaraan 1951, TRC hanya dapat diterbitkan dalam kondisi yang tidak normal. Misalnya, data seseorang warga negara yang telah tercatat kemudian dinyatakan hilang atau mengalami masalah karena kelalaian aparat negara. Kondisi khusus lain sebagai prasyarat terbitnya TRC adalah ketika ada gelombang pengungsi yang memasuki teritori Myanmar diakibatkan oleh perang di negara asalnya atau sebab bencana kemanusiaan lain.

Pendataan terhadap Rohingya dengan menggunakan TCR dapat diartikan bahwa junta militer -sebagai representasi negara- memandang mereka sebagai pengungsi dan bukan sebagai warga negara yang kepadanya melekat hak dan kewajiban semenjak ia lahir di dalam wilayah administratif Myanmar. Perbedaan mendasar KTP Myanmar dan TRC adalah tiadanya pencantuman mengenai tempat dan tanggal lahir serta alamat pemegang kartu.

Selain itu, pemegang TRC memiliki beban lebih semisal larangan untuk bepergian, tanpa tanpa ijin dari petugas negara yang telah ditunjuk. Yang paling signifikan adalah menyangkut larangan bagi pemegang TRC untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki keturunan tanpa restu dari negara. Kedua praktek tersebut dipandang akan membebani negara penampung (hosting country) karena akan menambah jumlah pengungsi.

Durasi TRC juga dibatasi. Seseorang terancam tidak akan mendapatkan perpanjangan jika dinilai tidak lagi memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Seperti apa kualifikasi tersebut juga tidak pernah jelas. Kewenangan menentukan indikator dan layak tidaknya seseorang menerima TRC sangat bergantung kepada negara.

Fakta ini berkebalikan dengan klaim dari Menteri Imigrasi dan Kependudukan Myanmar, U Khin Yi, pada Oktober 2013 yang mengatakan bahwa UU Kewarganegaraan 1982 telah mengakomodir mereka yang memiliki orang tua dengan kewarganegaraan asing namun lahir di Myanmar. Selain itu, proses penerbitan TRC juga sangat memakan waktu karena hanya kepala negara bagian dan Kementerian Imigrasi dan Kependudukan yang memiliki wewenang untuk itu.

Dunia internasional sempat menggantungkan harapan kepada National League for Democracy (NLD) dan Daw Aung San Suu Kyi. Pemilu Myanmar pada November 2015 dianggap akan memberikan titik terang terhadap carut marut dan aksi kekerasan yang berkepanjangan terhadap komunitas Rohingya. Harapan yang sejak awal dipandang pesimis dan dianggap naif oleh para penstudi kritis Myanmar -termasuk saya. Kemenangan NLD dianalisis tidak akan membawa perubahan politik di negeri ini. Hal ini mulai terbukti dengan melihat bagaimana persiapan NLD mengikuti pemilu yang diwarnai dengan aksi kontroversial -dengan mencoret seluruh Muslim dari daftar kandidat parlemen.

Pesimisme kelompok minor ini di kemudian hari terbukti benar.

Sampai hari ini orang-orang Rohingya faktanya masih terus mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan KTP sebagai bukti bahwa mereka memiliki kewarganegaraan Burma. Fakta sejarah bahwa mereka telah hidup bergenerasi di bagian barat laut Arakan tidak mampu menggeser paradigma politik kewarganegaraan di Burma yang diterapkan sejak berdirinya junta militer. Belakangan, hal ini semakin tak karuan setelah Negara Bagian Arakan berencana untuk mendata orang-orang Rohingya sebagai etnis Benggali. Keputusan ini tidak hanya memiliki cacat dari kacamata sejarah budaya, namun juga memiliki implikasi politis di kemudian hari.

Termasuk jika esok lusa negara merasa sedang terancam, ia memiliki hak untuk menahan dan mengusir para imigran.

* * *

Tulisan ini tayang perdana di IndoProgress. Bagian pertama dapat dibaca di sini.

Adios, Companero Fidel!

Andre Barahamin

 

Tahun 1959, Presiden Batista digulingkan oleh kelompok komunis revolusioner bersenjata. Mereka mengambil alih kekuasaan dan menetapkan pemerintahan populer baru. Setahun kemudian 6.000 dokter dan tenaga medis profesional memilih eksil. Menyusul di tahun 1963, sekitar 3.000 guru dan sarjana yang minggat. Mayoritas menyeberang ke Florida, Amerika Serikat. Mereka tidak ingin tinggal dan diperintah oleh rezim komunis yang baru saja menggulingkan seorang diktator.

Di saat yang bersamaan, wabah penyakit menyebar luas di desa-desa. Rumah sakit dan pos-pos kesehatan kekurangan dana, peralatan dan sumber daya manusia. Di Havana, banyak fasilitas pendidikan yang mengalami defisit tenaga pengajar. Di daerah pedesaan, banyak sekolah tutup. Sementara, situasi politik juga belum sepenuhnya stabil. Pengadilan militer teradap ratusan loyalis Batista dengan tuduhan pelanggaran HAM sedang digelar.

Namun, sauh kadung diangkat. Kapal mesti berlayar.

Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintahan komunis tersebut adalah meluncurkan reformasi serius di bidang kesehatan, pendidikan, hukum, dan reforma agraria. Tujuannya: pengentasan buta huruf, memperbaiki daya hidup, memberantas korupsi, dan merangsang kembali produksi di bidang pertanian. Undang-undang soal ini dirumuskan dan ditetapkan kurang dari satu semester.

Perusahaan milik asing dan minoritas orang kaya juga tidak luput dari sasaran. 6 Agustus 1960, semua properti Paman Sam dinasionalisasi. Presiden Eisenhower marah besar dan membalas dengan membekukan semua aset Kuba di Amerika Serikat. Pada 19 Oktober, diputuskan untuk melakukan embargo terkait ekspor seluruh produk Kuba.Mei 1959, UU Reforma Agraria terbit. Akhir tahun 1960, seluruh perkebunan para bangsawan diambil alih negara. Termasuk perkebunan tebu milik keluarga Castro. Total, rezim Komunis Kuba berhasil mendapatkan dana segar sekitar 25 juta dolar. April 1961, aset tanah milik Gereja Katholik Roma resmi disita. Pertengahan Mei tahun itu, pembagian tanah dilakukan di bawah pengawasan Ministerio de Recuperacion de Bienes Malversados (Kementerian Pemulihan Aset-aset yang Disalahgunakan).

Pada September 1960, seluruh sekolah swasta mulai diambil alih negara. Miguel A. Faria, Jr. dalam Cuba in Revolution: Escape from a Lost Paradise mencatat bagaimana perubahan-perubahan revolusioner ditetapkan dalam dunia pendidikan. Tentang Kampanye Literasi Kuba (Campaña Nacional de Alfabetización en Cuba) sebagai upaya selama setahun penuh untuk menghapuskan buta huruf di seantero Kuba pasca revolusi. Diluncurkan secara resmi pada 1 Januari 1961 dan resmi berakhir pada 22 Desember tahun tersebut. UNICEF mencatat aksi ini sebagai kampanye literasi paling ambisius dan terorganisir di dunia.

Sebelum Revolusi 1959, tingkat literasi Kuba berkisar antara 60% hingga 76%. Faktor penyebab utama karena kurangnya akses pendidikan di daerah pedesaan dan buruknya instruktur. Mengatasi hal tersebut, rezim komunis Kuba menjadikan tahun 1961 sebagai tahun pendidikan dan mengirimkan kader-kader partai dan negara ke desa-desa untuk membangun sekolah, melatih pendidik baru, dan mengajar para petani buta huruf (guajiros) baca tulis.

Diperkirakan sekitar satu juta orang terlibat secara langsung dalam kampanye tersebut. Mereka dibagi ke dalam empat kategori umum.

Pertama, kelompok yang dikenal sebagai Brigade Conrade Benitez (Conrado Benitez Brigadistas). Yaitu 100 ribu relawan muda berusia antara 10-19 tahun yang memilih meninggalkan sekolah mereka dan menjadi pengajar sebaya bagi anak-anak kampung miskin.

Kelompok yang kedua disebut Pengajar Populer (Alfabetizadores Populares). Mereka adalah sukarelawan yang mengajukan diri untuk mengajar di perkampungan kumuh di kota-kota atau menyasar para pekerja pabrik buta huruf. Sekitar 13 ribu orang yang mayoritasnya adalah buruk, ikut berpartisipasi mengajar teman, tetangga atau rekan kerja mereka. Proses belajar dilakukan di berbagai tempat dan dalam banyak kesempatan. Ketika istirahat makan siang di pabrik, seusai pulang kerja, seusai ibadah gereja, dan lain sebagainya.

Barisan berikutnya dikenal dengan nama Brigade Tanah Air atau Mati (Patria o Muerte Brigadistas). Kategori ini adalah para buruh berjumlah sekitar 15 ribu orang yang dibayar untuk mengajar di lokasi-lokasi paling terpencil di negeri tersebut.

Yang terakhir adalah kelompok 15 ribu guru profesional yang bertugas mengawasi teknis pelaksanaan, menyusun kurikulum dan modul panduan belajar, mengurusi manajemen pembayaran dan melakukan pengecekan berkala terhadap kualitas program kampanye. Setelah Kampanye Literasi usai, sekitar 10 ribu di antaranya tetap bertahan dan melanjutkan tugasnya.

Pemerintah menyediakan pasokan bagi para relawan. Mereka yang berangkat ke desa-desa untuk mengajar menerima seragam, selimut, tempat tidur gantung (hammock), dua buku panduan, sebuah lentera gas yang dapat digunakan ketika proses belajar mengaar berlangsung pada malam hari.

Para relawan ini tidak hanya bertugas mengajarkan orang baca tulis, namun juga memberikan edukasi politik, terutama tentang kondisi Kuba saat itu.

Kampanye ini sukses besar. Di akhir program, laporan resmi mencatat 707.212 orang dewasa telah berhasil membaca dan menulis. Angka melek huruf Kuba sukses dikatrol hingga 96%. Hari ini, tingkat literasi di negara ini menyentuh angka 99% dan pendidikan dari level SD hingga universitas dapat dinikmati secara gratis.

Karena meyakini bahwa perempuan adalah tenaga produktif yang sangat vital perannya dalam revolusi, maka program-program awal pemerintahan komunis memberikan perhatian serius kepada kaum perempuan. UU Kesetaraan Gender disahkan empat bulan setelah Batista dilengserkan.

Bersamaan dengan Kampanye Literasi, di desa-desa para perempuan diberikan pendidikan dan pelatihan teknis. Sementara pendidikan tahap lanjut hanya disediakan jika ada yang tertarik belajar. Materi yang diajarkan misalnya keuangan, manajemen, praktek kesehatan, dan sejenisnya. Untuk para pelacur yang mayoritas terkonsentrasi di daerah perkotaan, dibuat program belajar pengetahuan praktis dan penguasaan keahlian dasar (basic skills)sebelum akhirnya memberikan mereka pekerjaan.

Setelah semuanya dilakukan, pemerintah komunis kemudian baru percaya diri untuk merilis resolusi mengenai pelarangan prostitusi yang terbit akhir tahun 1961. Untuk mereka yang bekerja sebagai pembantu atau pelayan toko, tempat penitipan anak tanpa biaya dibuat di tiap-tiap blok pemukimanan. Perempuan yang menjadi orang tua tunggal diberikan kemudahan untuk mengakses kredit perumahan.

Kampanye kesehatan yang menyasar perempuan memfokuskan soal mental. Kesimpulan ini diambil setelah para komunis melihat bahwa perempuan Kuba mengalami pelecehan dan penindasan mental luar biasa di tempat kerja semasa berkuasanya Batista. Upaya perdana yang wajib dilakukan adalah berupaya membangkitkan kembali kepercayaan diri dan kebanggaan seseorang sebagai perempuan Kuba.

Dan hal tersebut tidak akan bisa dicapai jika perempuan tidak berada dalam posisi setara dengan laki-laki. Ini sebabnya mengapa Kuba menjadi negara pertama yang menandatangani—dan yang kedua meratifikasi—Konvensi anti Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kuba hari ini, hampir setengah dari kursi parlemennya di Majelis Nasional ditempati oleh perempuan.

Orang yang memimpin semua perubahan sukses di atas adalah sosok yang selama berdekade menjadi musuh bebuyutan Amerika Serikat. Ia berkali-kali coba dijungkalkan namun upaya ini selalu kandas. Di rentang 1960 hingga 1965, Amerika Serikat setidaknya mengongkosi 681 aksi terorisme sebagai upaya mengganggu stabilitas dalam negeri Kuba.

Investasi ini juga berakhir sia-sia. Tahun 1961, di Teluk Babi sebuah percobaan lain dilakukan dan kembali gagal dengan spektakuler. Setahun kemudian, Kuba diisolasi secara ekonomi, meski sukses bertahan hingga kini. Amerika Serikat tidak pernah berhasil merontokkan negara yang luasnya hanya 100 km2.

Kalian tahu siapa yang saya maksud? Fidel Castro, pak tua keras kepala yang baru saja meninggal hari ini.

 

 

Tayang perdana di GeoTimes Indonesia