Membicarakan Kamoro, Melampaui Freeport

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia di tahun 2010, tercatat ada 445 suku di West Papua -nama resmi yang digunakan oleh perwakilan politik rakyat Papua, yang menjadi wilayah koloni sejak sukses aneksasi melalui Act of (No) Free Choice, Juli-Agustus 1969.

Itu sebabnya pembicaraan soal Freeport, seperti diprediksikan, hanya terbatas pada soal mengenai pembagian keuntungan semata. Gonjang ganjing antara pemerintah Indonesia dan PT. Freeport sekali lagi mengulangi kesalahan historis yang esensial mengenai absennya suara dari komunitas Orang Asli Papua.

Mereka yang wilayah ulayatnya dihancurkan untuk kepentingan investasi, namun tidak mendapatkan ruang untuk didengarkan pendapatnya. Padahal, kita semua tahu bahwa ada dua suku di wilayah Mimika yang terdampak paling serius dari berbagai kerusakan lingkungan sebagai efek investasi.

Salah satunya adalah Kamoro, yang mendiami wilayah kabupaten Mimika.

Kamoro, atau dikenal para penstudi budaya dengan nama Mimuka We. Nama kultural ini terkait dengan zona hidup orang Kamoro yang berada di sekitar sungai dan pesisir pantai.

Muimuka secara harafiah, dapat diartikan sebagai buih yang timbul akibat genangan air. Genangan air yang dimaksud adalah hasil rendaman akibat sungai yang meluap. Sementara, We dapat diartikan sebagai manusia. Orang-orang Kamoro berdiam di sekitaran Teluk Etna, di kedua sisi sungai Otakwa, sungai Yamaima dan sungai Minajerwi dan memiliki relasi yang sangat dekat dengan suku Yerisiam di bagian utara Nabire.

Relasi antara Kamoro dan Yerisiam dapat dilacak melalui migrasi periodik yang dilakukan oleh anggota-anggota kedua komunitas ini, sejarah pembagian wilayah perburuan dan hutan sagu, hingga cerita mengenai aliansi di masa perang Hongi. Orang-orang Yerisiam menyebut wilayah Kamoro sebagai dapur, dan sebaliknya orang-orang Kamoro menyebut wilayah Gua (tanah ulayat Yerisiam) sebagai teras depan. Penyebutan ini merupakan refleksi dari imajinasi bahwa bentangan wilayah ulayat keduanya merupakan rumah besar.

Ada beberapa versi mengenai asal usul orang-orang Kamoro. Termasuk versi yang meyakini bahwa leluhur mereka adalah seorang ksatria bernama Mbirokateyau, anak laki-laki yang lahir dari rahim Mbirokateya. Mbirokateyau dipercaya berhasil membawa kedamaian ketika menaklukkan komodo raksasa yang memangsa manusia-manusia kuno. Ia kemudian memotong komodo tersebut ke dalam empat bagian, dan menyebar potongan-potongan tersebut ke empat arah mata angin. Yang dibuang ke arah timur, kemudian jatuh di wilayah suku Asmat, di wilayah utara jatuh di wilayah suku Yerisiam, di wilayah barat kemudian jatuh di wilayah orang Moi.

Sependek pengetahuan dan hasil temuan studi saya, Kamoro -seperti Moi, Asmat dan Yerisiam- tidak memiliki pengetahuan agrikultur modern. Sebaliknya, orang-orang Kamoro adalah para pemburu terbaik. Mereka memiliki perangkat pengetahuan yang luar biasa tentang berburu ikan, mamalia (babi dan kangguru) dan burung serta teknik ukir. Sebagaimana Asmat yang dikenal publik, orang-orang Kamoro juga lihai membuat beragam jenis ukiran untuk pelbagai keperluan harian (mangkuk sagu, tifa, dan perisai). Ukiran-ukiran Kamoro juga dapat ditemukan pada badan-badan Karaka, yaitu perahu berbentuk lesung tanpa palang penyeimbang.

Di luar Papua, desain ini juga dapat ditemukan pada komunitas Dayak Ngaju yang hidup di pesisir sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Sementara bagi publik awam, salah satu teknik ukiran Kamoro yang terkenal adalah Mbitoro, yaitu totem penghormatan kepada leluhur yang biasanya digunakan dalam ritual keagamaan. Seperti suku-suku Papua pada umumnya, sumber karbohidrat utama orang-orang Kamoro berasal dari sagu. Aktivitas memanfaatkan sagu ini disebut Amata Wapuru, yang dipandang sebagai salah satu bentuk berdoa (atau mengucap syukur) kepada leluhur dan Pencipta.

Sejak ekspansi wilayah pertambangan Freeport di Amungsa -teritori ulayat orang Amungme, Kamoro adalah salah satu komunitas yang terdampak paling serius. Seperti yang dijelaskan oleh aktivis Jaringan Anti Tambang (JATAM), Siti Maimunah dalam pernyataannya. Hal ini diakibatkan oleh pencemaran lingkungan yang memiliki daya rusak serius terhadap ekosistem sungai, terutama di bagian hilir yang merupakan ruang hidup masyarakat Kamoro.

Selain dampak Freeport, ancaman terhadap zona hidup orang-orang Kamoro juga datang dari aktivitas perkebunan kelapa sawit PT. Pusaka Agro Lestari, anak perusahaan Noble Group yang kini dimiliki oleh China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO). Noble Group juga merupakan pemilik utama PT. Henrison Inti Persada yang beroperasi di wilayah ulayat orang Moi Kelim di wilayah Sorong.

COFCO adalah BUMN China terbesar di bidangnya dan satu dari empat raksasa perusahaan yang langsung dikendalikan oleh negara. Didirikan pada tahun 1952, di tahun 2007 saja COFCO sudah memiliki 60.000 pegawai dan beroperasi di 14 negara, termasuk Tanzania, Indonesia, UK, US, Jepang, Australia, Kanada, Malaysia, Sri Lanka dan Republik Demokratik Kongo. COFCO yang terdaftar dan berkantor pusat di Hongkong beroperasi melalui empat gurita utamanya: China Foods, China Agri-Industries Holdings, Mengniu Dairy dan COFCO Packaging Holdings.

Untuk kasus Mimika, konsesi PT. Pusaka Agro Lestari yang merentang dari hulu sungai Komoro di bagian timur hingga sungai Mimika bagian barat, tidak jauh dari jalan trans Paniai-Timika. Dampak langsung dari adanya konversi hutan menjadi perkebunan sawit pada akhirnya menyebabkan aliran sungai menjadi dangkal, sehingga menjadi muasal terjadinya air pasang dan banjir bandang. Di tahun 2015, kampung Miyoko dan Aikwapuka, distrik Mimika Tengah menjadi contoh korban akibat investasi yang tidak ramah lingkungan ini.

Luasnya wilayah konsesi sawit yang dimiliki oleh PT. Pusaka Agro Lestari yang mencapai 77.660 hektar juga menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber protein bagi orang-orang Komoro. Menurut riset yang dikerjakan oleh Yayasan PUSAKA di awal tahun 2016 -organisasi di mana saya bekerja- menemukan bahwa sejak terbitnya izin PT. Pusaka Agro Lestari di tahun 2011, orang-orang Komoro mengalami masalah serius dengan berkurangnya hewan-hewan buruan seperti kangguru tanah (dari genus dendrolagus) dan babi hutan (sus scrofa).

Masalah tersebut juga dibarengi dengan pencemaran limbah di sungai yang mengakibatkan depopulasi ikan. Berkurangnya asupan protein hewani ini pada akhirnya mengarah pada malnutrisi.

Seperti Freeport, PT. Pusaka Agro Lestari juga menjadi sebab kekerasan budaya di bidang pangan. Yaitu perubahan pola konsumsi orang-orang Kamoro dari sagu ke beras. Peralihan ini terjadi karena hancurnya hutan-hutan sagu untuk dialihfungsikan sebagai konsesi perkebunan sawit -seperti Freeport yang menghancurkan hutan untuk menjadi wilayah tambang. Perubahan pola konsumsi ini mengakibatkan ketergantungan serius orang-orang Kamoro terhadap beras. Berbeda dengan sagu -yang disebut Amata oleh orang-orang Kamoro, beras tidak bisa didapatkan secara gratis.

Secara ekonomi, hal ini tentu saja memberatkan. Dari aspek kesehatan, sagu telah terbukti jauh lebih menyehatkan jika dibandingkan dengan beras. Konsumsi beras yang berlebihan, disertai dengan berkurangnya aktivitas tubuh yang dapat membakar kalori -seperti berburu atau memangkur sagu- mengakibatkan orang-orang Kamoro kemudian terdampak penyakit obesitas. Menyempitnya lahan perburuan, selain memiliki dampak kesehatan juga memiliki secara kultural berimplikasi serius pada melenyapnya pewarisan teknik berburu dari satu generasi ke generasi yang lebih muda.

Di saat yang bersamaan, implikasi kultural itu juga bersahut-sahutan dengan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua yang berakibat pada timbulnya pandangan bahwa aktivitas berburu merupakan refleksi dari primitifisme, simbol keterbelakangan dan merupakan aktivitas anti-konservasi.

Ini adalah jenis-jenis kekerasan yang merupakan domino setelah perampasan tanah ulayat untuk investasi. Potret-potret semacam ini selalu saja absen untuk dilihat secara holistik dan radikal. Kekerasan budaya ini, ikut berdampak pada tergerusnya kebudayaan dan identitasnya sebagai orang Kamoro.

Jika hal-hal di atas terus berlangsung, besok lusa tidak perlu kaget jika kita tidak akan lagi menemukan orang-orang Kamoro.

Menantang Sawit Demi Dusun Sagu Keramat

Perusahaan sawit mengancam sumber kehidupan. Orang-orang suku Yerisiam melawan. Demi dusun sagu keramat mereka siap mati

SETELAH HAMPIR dua puluh tahun hilang, suku Yerisiam akhirnya memutuskan membangun kembali balai pertemuan adat. Bangunan ini didesain persis seperti dua dekade lalu. Letaknya membelakangi laut dan berjarak sekitar dua puluh meter dari bibir pantai.

“Atap balai ini dianyam oleh mama-mama di sini. Cuma dua hari selesai,” jelas Fitri Yoweni sembari terus mengunyah pinang.

Saya memandangi bangunan tersebut dengan rasa kagum. Bangunan yang disebut sebagai balai adat suku Yerisiam adalah sebuah rumah panggung dengan dua pintu yang berhadap-hadapan. Atapnya dibuat dari anyaman daun sagu, berlantai kulit pohon Nibum, ditopang oleh kayu Sengon yang diikat dengan rotan hutan. Semuanya berasal dari hutan di sekitar kampung Sima yang masih merupakan tanah adat orang Yerisiam.

“Kami bangun balai ini tidak pakai paku atau lem. Semua bahan tradisional. Asli.” Daniel Jarawobi, Kepala Suku Yerisiam Gua menunjuk simpul-simpul akar yang mengikat palang kayu di langit-langit. Raut wajahnya tampak sumringah. Saya ikut tertular rasa bahagia.

Sejak memasuki Agustus, hampir selama dua minggu, seluruh penghuni kampung Sima bersiap diri. Mereka membersihkan lahan di mana balai adat akan berdiri dengan menebangi pohon kelapa, menyiangi ilalang dan mengumpulkan kayu, akar hutan dan daun sagu dari hutan. Semuanya sedang bersemangat.

Beberapa orang sudah melaut sejak dua hari sebelum pertemuan. Memburu ikan di teluk Nabire. Sebagian yang lain pergi menokok sagu di hutan. Kangkung dan daun pepaya diputuskan akan dipetik sebelum makanan di masak agar tetap segar. Bumbu-bumbu lain seperti bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat akan dibeli di kota Nabire sehari sebelum pertemuan dimulai. Semua persiapan konsumsi dipercayakan kepada mama-mama.

Tanggal 15 dan 16 Agustus 2016, sudah diputuskan bahwa kampung Sima akan menjadi tuan rumah pertemuan adat. Undangan disebar sejak seminggu sebelumnya ke suku-suku tetangga dan kampung transmigran terdekat. Diharapkan, ada perwakilan suku Yaure, suku Umari dan Satuan Pemukiman (SP) Wami yang datang bergabung.

“Pertemuan ini penting sekali untuk suku Yerisiam Gua. Kami akan menegaskan eksistensi kami sebagai masyarakat adat yang sedang terancam kehilangan tanah karena perusahaan sawit. (PT) Nabire Baru kini tidak bisa macam-macam lagi. Kami sudah solid.” Sekretaris Suku, Robertino Hanebora menjelaskan dengan bersemangat.

 

 

KAMPUNG SIMA terletak di tepi Teluk Nabire. Dalam data resmi Kampung, ada 230 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar sebagai penduduk. Namun yang benar-benar bermukim di Sima hanya 80 KK saja. Dari jumlah tersebut, ada sekitar tiga lusin KK yang berasal dari suku Yaure yang sudah kawin mawin dan menetap. Ada juga 2 KK yang berasal dari etnis Talaud.

Berjarak 90 kilometer ke arah barat dari kota Nabire. Tidak ada angkutan umum menuju ke Sima. Pilihannya hanya menggunakan sepeda motor atau mobil sewaan, jenis Avanza Toyota. Sekali jalan, tarif mobil sewaan mencapai satu juta rupiah. Ditempuh sekitar dua jam. Jika supir sudah akrab dengan rute, bisa menghemat tiga puluh menit.

“Jalan menuju Sima ini baru dibuka tahun 2010. Sewaktu saya datang pertama kali tahun 1992, daerah ini masih terisolasi,” Ali Musa merespon pertanyaan saya dengan tatapan nanar. Ia salah satu dari 250 KK generasi perdana transmigran yang kini mendiami daerah SP Wami.

“Saya aslinya dari Lebak, Banten. Tapi sudah lama tidak pulang,” dia tersenyum kecut.

Hari itu 15 Agustus, Ali Musa datang bersama Paito sebagai utusan SP Wami. Mereka datang berboncengan dengan satu sepeda motor. SP Wami berjarak sekitar 30 menit dari Sima.

Mereka berdua tiba satu jam sebelum pertemuan dimulai. Menyapa sana-sini, menyalami orang-orang yang mereka kenal sebelum akhirnya mengambil posisi di dalam balai pertemuan.

Saya menjulurkan bungkus kretek. Ali Musa mengambil sebatang. Mengapit dengan bibirnya, menyalakan, menghisap dalam, lalu membuang kasar asapnya.

“Dulu, butuh sekitar tiga sampai empat juta hanya untuk ke Nabire. Itu kenapa banyak transmigran yang tidak betah. Ada sebagian yang pulang, ada yang kini sudah menetap di Nabire.”

Ali Musa mengatakan bahwa para penduduk di SP Wami cukup dekat dengan orang-orang di kampung Sima. Mereka sadar betul bahwa tanah yang mereka diami, kebun yang mereka tanami dan olah adalah tanah adat suku Yerisiam.

“Tapi sampai sekarang, pemerintah belum melunasi ganti rugi tanah tersebut,” Robertino menyela. Saya melihat ke arah Kepala Suku. Pak Jarawobi mengangguk.

Di hadapan saya, Ali Musa mengalihkan pandangannya ke arah lain. Saya berhenti sejenak. Mengambil jeda dengan melinting tembakau iris yang disediakan untuk para peserta pertemuan.

“Orang-orang di SP Wami itu sudah seperti saudara orang-orang Sima. Beda dengan perusahaan. Orang-orang SP Wami tau sopan. Perusahaan tidak tau sopan,” Robertino berapi-api menjelaskan kepada saya.

Perusahaan yang dimaksud adalah PT Nabire Baru.

 

 

PT NABIRE BARU adalah anak perusahaan Goodhope Asia Holding LTC di bawah Carsons Cumberbatch Group. Rumah dagang dan investasi yang berkantor pusat di Colombo, Sri Lanka. Carsons Cumberbatch awalnya dikenal sebagai salah satu pemain lama di industri perkebunan teh dan karet di Malaysia dan Sri Lanka sejak awal 1900-an. Diversifikasi bisnis yang menyasar kelapa sawit dimulai di Malaysia sekitar tahun 1992, sebelum akhirnya meluaskan sayap ke Indonesia di tahun 1996.

Jejak awal Carsons Cumberbatch dapat ditemukan di Sembuluh, Kotawaringin, Kalimantan Tengah. PT Agro Indomas adalah perusahaan pertama yang sepenuhnya dimiliki grup Carsons. Perusahaan ini diakuisisi dari sebuah konsorsium tiga perusahaan Malaysia dan tujuh perusahaan perkebunan Indonesia. Di situs resmi mereka, Carsons mengklaim menguasai perkebunan kelapa sawit seluas 150.000 hektar di Indonesia dan Malaysia.

Di Nabire, Carsons Cumberberbatch menguasai lebih dari 20.000 hektar lahan yang ijin usahanya dipegang oleh dua anak perusahaan. PT Sariwana Adi Perkasa mengelola perkebunan seluas 7.160 hektar, sementara PT Nabire Baru menguasai areal seluas 13.600 hektar. Kedua perusahaan ini beroperasi di atas tanah ulayat suku Yerisiam.

Ekspansi anak perusahaan Carsons sejatinya melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Aktivitas dimulai tahun 1990 dipelopori oleh PT Sesco. Mereka mengincar kayu jenis Merbau yang banyak terdapat di dalam hutan. Perusahaan ini berhenti beroperasi di tahun 2000 dengan meninggalkan banyak persoalan. Termasuk hutang sekitar 400 juta rupiah.

Di tahun 2003, PT Pakartioga, PT Junindo dan PT Kalimanis masuk meneruskan penebangan yang sudah dirintis PT Sesco. PT Junindo dan PT Kalimanis memegang ijin HPH dalam bentuk konsorsium yang diberi nama PT Jati Dharma Indah. Ijin ini berlaku hingga tahun 2017.

“Masyarakat di sini banyak yang curiga kalau sebenarnya PT Pakartioga itu cuma PT Sesco yang ganti nama. Biar biaslepas tanggung jawab,” kata Kepala Suku, Jarawobi.

Sekitar tahun 2007, PT Jati Dharma Indah menggandeng PT Harvest Raya asal Korea untuk membuka kebun sawit di areal konsesi HPH. Rencana ini mendapatkan penolakan dari orang-orang suku Yerisiam.

“Orang Yerisiam tentu saja menolak. Kami tidak mau hutan sagu kami hancur,” kenang Yakonias Joweni, salah satu tetua suku Yerisiam.

Pertengahan tahun 2008, PT Nabire Baru mulai masuk dengan modal Ijin Usaha Perkebunan (IUP). Untuk mendapatkan legitimasi, perusahaan melakukan pertemuan dengan beberapa warga suku Yerisiam. Pertemuan dilakukan diam-diam. Disepakati bahwa akan ada ganti rugi sebesar 6 milyar rupiah. PT Nabire Baru juga membangun tiga koperasi petani plasma. Sebagai penanggungjawab untuk melakukan perekrutan anggota koperasi, ditunjuk beberapa orang yang terlibat dalam kesepakatan rahasia tersebut.

Dari tiga koperasi bentukan perusahaan, tidak ada satupun pengurusnya yang mau saya wawancarai.

Sejak awal tahun 2009, perusahaan mulai beraktivitas. Penebangan hutan dimulai. Beragam jenis kayu yang melimpah di dalam areal konsesi dipasarkan ke luar dengan menggunakan nama PT. Sariwana Unggul Mandiri.

Suku Yerisiam tetap melancarkan protes. Salah satunya, menyoroti soal operasi ilegal PT. Nabire Baru karena belum mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Perjuangan itu memberikan hasil. Tahun 2011, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara operasi PT. Nabire Baru.

Pertengahan tahun 2012, operasi PT. Nabire Baru terhenti. Desember tahun itu, proses pengurusan AMDAL dimulai. Gubernur Papua, Costan Karma, merekomendasikan Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (BAPSDALH) Papua, agar segera mengeluarkan AMDAL untuk PT. Nabire Baru.

1 April 2013, melalui Harian Cendrawasih Pos, PT. Nabire Baru merilis pernyataan publik mengenai rencana usaha kegiatan perkebunan sawit.

Tiga hari kemudian, BPASDALH Papua bersama dengan perwakilan perusahaan dan perwakilan BLH Kabupaten Nabire, menggelar konsultasi publik. Pertemuan dilakukan di halaman SD Kampung Sima.

Konsultasi AMDAL berlangsung panas. Dua kubu orang Yerisiam yang menolak dan yang menerima kehadiran PT. Nabire Baru bersitegang. Sempat terjadi saling dorong. Perkelahian hampir pecah. Anak-anak dan perempuan yang ikut hadir memilih duduk menjauh dan tetap diam.

“Orang-orang yang terima sawit itu sebenarnya sudah pasrah. Hutan sudah habis. Dusun sagu hancur. Tidak ada lagi makanan. Mau bikin apa? Hidup susah. Jadi biar saja perusahaan masuk. Siapa tahu hidup lebih baik. Mungkin perusahaan bisa bantu kasih uang untuk anak sekolah, beli beras, beli tomat, beli banyak,” kata Emanuel Monei. Dulu ia termasuk warga Kampung Sima yang menerima sawit. Kini ia bergabung dengan barisan penolak sawit.

“Perusahaan sukses pecah belah orang Yerisiam,” kata Iwan Hanebora. Ia hadir saat konsultasi tersebut.

“Saya juga protes karena AMDAL nanti dibahas setelah perusahaan sudah dua tahun operasi. Hutan sudah habis mereka tebang, baru sekarang datang bahas ijin. Tim yang akan nanti bahas AMDAL juga tidak ada yang orang Papua. Padahal banyak ahli orang Papua di UNCEN dan UNIPA. Kenapa mereka tidak dilibatkan?”

Menurut Iwan, pasti ada persoalan kenapa tim pembahas AMDAL tidak melibatkan orang-orang terbaik yang ada di Universitas Cendrawasih (Uncen) dan Universitas Negeri Papua (Unipa), dua lembaga perguruan tinggi yang ada di Jayapura.

 

 

TEPAT JAM sembilan, pertemuan dimulai. Gunawan Inggeruhi membuka acara. Ia menunjuk Iwan Hanebora untuk membacakan doa. Lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Absen mulai diedarkan, bersama dengan pinang juga sirih.

“Nama saya diambil dari salah satu dokter yang membantu persalinan mama dulu. Ada dua dokter saat itu. Dokter Iwan dan dokter Gunawan. Karena kami berdua kebetulan kembar laki-laki, makanya bapak saya ambil nama masing-masing dokter sebagai tanda hormat karena mama dan anak-anak semua selamat,” Gunawan menjelaskan namanya.

Gunawan, Iwan dan Robertino adalah anak-anak Simon Petrus Hanebora, mantan Kepala Suku Yerisiam yang meninggal Februari tahun lalu. Gunawan tidak memakai marga Hanebora. Ia menggunakan Inggeruhi sebagai marga. Inggeruhi adalah marga nenek dari pihak ayah. Agar marga itu tidak punah karena tidak memiliki penerus laki-laki, SP Hanebora menyerahkan salah satu anak laki-lakinya. Ini praktek umum bagi orang-orang suku Yerisiam.

Menjaga eksistensi marga dalam kode moral suku Yerisiam erat kaitannya dengan hak atas tanah. Keberlangsungan penerus sebuah marga berarti jaminan akan kepastian hak kuasa dan kelola atas tanah adat.

Dalam suku Yerisiam terdapat empat sub suku yang masing-masing membawahi marga-marga. Sub-suku Waoha membawahi marga Hanebora, Monei, Inggeruhi dan Refasi. Sub-suku Akaba membawahi marga Jarawobi, Waropen, Henawi dan Joweni. Sub-suku Sarakwari membawahi marga Akubar, Nanaur dan Kowoi. Sub-suku Koroba membawahi marga Rumirawi, Maniburi, Marariampi dan Waremuna.

Tiap-tiap sub-suku bertugas untuk menjaga dan mengawasi batas-batas wilayah adat dan sumber daya yang berada di dalamnya. Pengawasan tersebut bukanlah kuasa hak milik individual sehingga satu orang atau satu sub-suku tidak memiliki wewenang untuk melepas atau menjual tanah ke pihak lain tanpa melalui kesepakatan komunal dalam pertemuan adat.

“Tapi batas-batas itu tidak berlaku untuk sagu. Kalau dusun sagu itu milik bersama. Semua anak suku Yerisiam berhak mengambil sagu untuk makan,” kata Yakonias Joweni.

“Orang Yerisiam bahkan memberikan petak dusun sagu kepada orang-orang Yaure yang menikah dengan anak perempuan kami. Macam mas kawin. Karena kami tidak ingin anak dan cucu kami mati kelaparan.” Orang Yerisiam percaya bahwa setiap marga dan sub-suku harus memastikan agar anggota suku yang menikah dengan pihak luar tidak menghadapi kendala soal pangan.

Suku Yaure memang sangat dekat dengan suku Yerisiam. Hubungan pernikahan dan migrasi antar dua suku ini makin intens sejak orang-orang Yerisiam berpindah dan menetap di kampung Sima.

Sebelumnya, orang-orang suku Yerisiam mendiami kampung Hamuku yang berjarak sekitar 10 kilometer ke arah timur dari Sima. Karena abrasi pasir pantai, tetua suku Yerisiam memutuskan untuk memindahkan pemukiman ke pesisir barat yang kini dikenal sebagai kampung Sima. Catatan mengenai kampung Hamuku dapat ditemuan dalam catatatan perjalanan antropolog-misionaris asal Belanda Jan Boelars.

Penggunaan nama Yerisiam untuk mengidentifikasi diri dimulai sekitar akhir dekade 60-an. Sebelumnya, dalam catatan Boelars orang-orang ini dikenal sebagai suku Beduba sebelum mengubah nama menjadi Girimora dan akhirnya menggunakan nama Yerisiam. Perubahan nama ini erat kaitannya dengan interaksi yang terjadi dengan suku-suku lain di sekitar, baik melalui perdagangan atau perang Hongi (perang suku).

Suku Yerisiam memiliki temali kekerabatan dengan suku-suku yang berada di daerah selatan semisal suku Etahima dan Mairasi yang kini mendiami daerah Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak. Mereka juga berkerabat erat dengan suku Komoro, suku Yamor dan tentu saja dengan suku Yerisiam yang bermukim di kampung Erega di pesisir selatan.

“Kalau ibarat rumah, orang-orang Yerisiam yang tinggal di kampung Sima ini macam teras. Orang-orang yang tinggal di pantai selatan itu dapur. Sudah tentu tidak ada larangan orang dari dapur masuk ke teras rumah, juga sebaliknya,” Daniel Jarawobi menjelaskan.

Suku-suku ini oleh para antropolog Belanda digolongkan ke dalam payung kekerabatan besar yang kini dikenal dengan nama Mee Pago, satu dari tujuh wilayah kesatuan adat di Papua. Penggolongan macam ini terbukti mengacuhkan hubungan kekerabatan antar dua suku dalam dua wilayah kesatuan adat. Orang Yerisiam di kampung Sima misalnya, memiliki hubungan kekerabatan dengan suku Yerisiam di kampung Erega.

“Kami tinggal sedikit. Sima ini satu-satunya kampung untuk orang Yerisiam di Nabire. Beda dengan Yaure. Mereka ada empat kampung.” Jarawobi menyodorkan pinang kering dan sepotong sirih. Saya menerimanya sembari tersenyum.

Daniel Jarawobi mulai menjabat sebagai Kepala Suku Yerisiam sejak April 2015. Ia dipilih dalam pertemuan tetua adat untuk menggantikan SP Hanebora yang meninggal dua bulan sebelumnya.

“Itu kenapa dusun sagu sangat penting dan keramat bagi kami orang Yerisiam. Tanpa itu, kami akan musnah.”

 

 

PERTEMUAN BERSAMA itu dipandu oleh Emil Ola Kleden. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Kini bekerja untuk Forest People Programme, lembaga nirlaba berbasis di London Inggris. Emil dikenal luas sebagai pegiat aktivis hak-hak masyarakat adat. Salah satu figur yang konsisten mendorong model FPIC (Free, Prior and Informed Consent) di Indonesia.

“FPIC itu hanya salah satu mekanisme. Agar masyarakat tidak dirugikan ketika ada investasi masuk,” kata Emil.

FPIC semula digunakan untuk melindungi kepentingan pasien di rumah sakit terkait proses dan jenis pengobatan yang akan dilalui. Kodifikasi formal pertama PIC (Prior Informed Consent) adalah Kode Nuremberg di tahun 1947. Ada sepuluh standar yang harus dipatuhi sebelum seorang dokter melakukan eksperimen atas tubuh manusia. PIC menjadi dasar berkembangnya FPIC yang kemudian menyebar ke berbagai kegaitan non-medis. FPIC lalu ditransformasikan dalam berbagai kaidah hukum internasional yang bersifat komunal.

Dalam FPIC, ada empat prinsip penting yang berlaku secara kumulatif. Free berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Prior yang artinya sebelum proyek atau kegiatan pembangunan tertentu dilaksanakan, pihak pemerintah atau perusahaan wajib mendapatkan ijin dari masyarakat. Informed mensyaratkan keterbukaan informasi yag seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan. Terkait akibat-akibat turunan, untung-rugi, dampak hukum sosial dan lingkungan serta berbagai informasi terkait.Consent berarti keputusan penolakan-persetujuan yang diberikan oleh masyarakat.

Mekanisme ini tidak hanya dilakukan sebelum proyek dilangsungkan, tapi juga saat aktivitas pembangunan tengah berlangsung hingga masa berakhirnya kegiatan investasi tersebut.

Model ini memiliki dua keuntungan langsung. Pertama, hak untuk menentukan pola dan model pembangunan bagi sebuah komunitas melekat kepada diri mereka sendiri. Kedua, mekanisme ini mengedepankan dialog sebagai metode pengambilan keputusan. Ia mengharuskan terjadinya diskusi internal yang rutin antara sesama anggota komunitas, juga dengan pihak pelaksana proyek pembangunan.

“Ini yang tidak ditaati perusahaan. Mereka tidak pakai dialog. Mereka main tebas hutan, kasih hancur dusun sagu. Semua harus ikut mau mereka,” jelas Robertino.

Dialog dengan perusahaan telah diupayakan. Pada 4 September 2014, perwakilan suku Yerisiam mendatangi kantor PT. Nabire Baru untuk menyampaikan keluhan. Pertemuan dengan pihak perusahaan ini kembali berakhir dengan janji.

15 Januari 2015, suku Yerisiam melaporan PT. Nabire Baru kepada pihak kepolisian.

Februari 2016, suku Yerisiam memutuskan untuk menegaskan sikap, menolak rencana pembangunan areal plasma sawit di sekitar Kampung Sima.

Tidak puas, suku Yerisiam melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jayapura. LBH Jayapura ikut membantu. Sembilan belas kali sidang dilakukan. 5 April 2016, suku Yerisiam dinyatakan kalah di PTUN Jayapura. Hakim memutuskan bahwa gugatan kepada ijin HGU PT. Nabire Baru telah kadaluarsa karena melewati batas 90 hari yang ditentukan undang-undang.

Pantang mundur, banding dilakukan ke Pengadilan Tinggi di Makassar. Akhir Agustus, LBH Jayapura mengabarkan kepada orang Yerisiam bahwa banding mereka ditolak. Kini tinggal banding ke tingkat Mahkamah Konstitusi di Jakarta yang tersisa. Suku Yerisiam belum memutuskan.

 

 

PERJUANGAN SUKU Yerisiam mendapatkan dukungan luas. John NR Gobai, Sekretaris II, Dewan Adat Papua mengatakan bahwa PT. Nabire Baru sejak awal cacat hukum. Dalam pernyataannya kepada media, Gobai mengatakan bahwa ijin perkebunan yang hanya mencakup satu kabupaten saja harusnya dikeluarkan oleh bupati dan bukan oleh gubernur. Ijin menjadi wewenang gubernur adalah perkebunan yang beraktivitas di dua kabupaten atau lebih, namun tetap berada di dalam satu wilayah provinsi.

Sementara, ijin PT Nabire Baru bernomor SK Gub. No. 142 Tahun 2008, ditandatangani oleh gubernur Papua saat itu Barnabas Suebu. Ijin ini bertentangan dengan UU. No.18 Tahun 2014 tentang Perkebunan. UU No.18/2004 ini kemudian direvisi menjadi UU. No.39/2014.

PT. Nabire Baru menuduh bahwa aksi gugatan tersebut dilakukan oleh segelintir kecil oknum di Kampung Sima. Merespon hal itu, suku Yerisiam melakukan pengumpulan tanda tangan selama dua hari, 9-10 Mei 2016. Lebih dari 150 orang dewasa membubuhkan tanda tangan.

“Perusahaan ini memang tukang tipu. Tapi masyarakat sudah tahu kebohongan perusahaan. Sekarang makin banyak yang menolak sawit,” kata Yance Maniburi, salah satu tetua suku Yerisiam.

Setelah keputusan pengadilan di Jayapura, PT. Nabire Baru kembali bergerak. Kali ini, dusun sagu keramat Marawari yang disasar. Suku Yerisiam meradang. Protes kembali dilakukan.

Berdasarkan informasi dari suku Yerisiam dan Yayasan PUSAKA, Forest People Programme (FPP) ikut menyurati Goodhope Asia Holding, sebagai induk PT. Nabire Baru. FPP menekankan soal protes masyarakat terhadap pembongkaran dusun sagu keramat Jarae Marawari. Juga soal tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Brimob kepada masyarakat suku Yerisiam.

Aditia Insani, perwakilan Goodhope dalam surat balasannya berkelit untuk merespon soal pembongkaran dusun sagu keramat. Aditia hanya mengulang kembali bahwa PT. Nabire Baru telah mengantongi semua persyaratan dan ijin dan sudah memenuhi tuntutan masyarakat. Ia juga menafikan adanya tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian.

Dalam surat itu, Goodhope juga menegaskan bahwa perusahannya telah memenuhi beberapa kriteria penilaian seperti High Conservation Value (HCV), High Carbon Stock (HCS) dan Social Impact Assessment (SIA).

“Perusahaan dulu janji tidak akan merusak dusun sagu keramat kami. Tapi mereka berdusta. Padahal, tinggal itu dusun sagu tempat kami cari makan,” kata mama Yarce Rumbiak.

19 April, suku Yerisiam bersama dengan Yayasan PUSAKA melayangkan protes kepada RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Protes ini terkait aktivitas perluasan lahan oleh perusahaan yang mengancam keberadaan dusun sagu keramat orang-orang Yerisiam. Surat itu juga menyoroti soal keberadaan aparat kepolisian dari kesatuan Brimob (Brigade Mobil) yang ditempatkan di lokasi.

Ada empat poin utama yang ditekankan dalam surat tersebut.

Pertama, kesepakatan pelepasan tanah yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota suku Yerisiam tidak sah. Sebabnya, pelepasan tanah komunal hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pertemuan adat bersama.

Kedua, suku Yerisiam sudah berkali-kali melakukan protes, pengaduan dan menyuarakan ketidaksepakatan terkait permasalahan perampasan hak atas tanah. Juga soal tindak kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Brimob yang ditempatkan di lokasi perkebunan. Namun, pemerintah dan perusahaan selalu tidak merespon.

Ketiga, perusahaan telah membongkar kawasan hutan, menyebabkan deforestasi dan ketidakstabilan ekosistem. Banjir yang melanda kampung Sima pada awal April 2016 dianggap sebagai akibat aktivitas pembabatan hutan oleh PT. Nabire Baru.

Keempat, pembongkaran dusun sagu keramat Jarae Marawari, melanggar kesepakatan yang dibuat masyarakat pada Februari 2016.

Sebulan kemudian, respon balasan tiba. Dalam surat klarifikasinya kepada RSPO, PT. Nabire Baru menuding bahwa SP Hanebora dan Yayasan PUSAKA bekerja sama untuk mencemarkan nama baik perusahaan demi sejumlah uang.

Y. L. Franky, Direktur Eksekutif Yayasan PUSAKA, hanya tersenyum ketika ditanyakan mengenai tuduhan tersebut. Ia menolak meladeni dan memilih melayangkan protes baru kepada RSPO.

“Sudah biasa kalau dituduh begitu. Resiko perjuangan,” kata Franky singkat.

Awal Mei, suku Yerisiam membawa keluhan mereka ke parlemen. DPRD Nabire lalu memutuskan membentuk tiga panitia khusus (pansus) untuk merespon masalah ini. Tim pertama akan menemui perusahaan. Tim kedua akan menghubungi instansi pemerintah terkait. Tim terakhir mendatangi kampung Sima dan melakukan dialog untuk mendengar aspirasi orang Yerisiam.

Namun nasib tindak lanjut pansus-pansus ini terus menggantung hingga hari ini. Tidak ada informasi lanjut.

“Mereka macam tidak peduli dengan nasib kami orang Yerisiam,” kata Robertino.

 

 

DUA HARI pertemuan berlangsung hangat. Orang-orang Yerisiam absen melaut. Juga tidak pergi ke dusun sagu. Saat makan siang, orang-orang tetap ramai berdiskusi. Ikan laut disajikan dalam dua resep. Sup dan saus pedas. Ada juga sagu, ragam umbi-umbian dan nasi. Sayur kangkung segar, ditumis dengan irisan halus daun pepaya.

Sela makan siang dan makan sore setelah acara selesai tetap digunakan oleh anggota masyarakat untuk berdiskusi.

“Kami senang bisa tahu bahwa di luar Sima, ada banyak orang yang kasih perhatian ke orang Yerisiam. Ada banyak saudara yang peduli dengan nasib orang Yerisiam,” kata Yance sambil tersenyum.

Saya mengambil tiga potong besar ubi rambat. Mengguyurnya hingga tergenang dengan kuah sup ikan, menyendok kangkung dalam ukuran yang lebih dari cukup, lalu meletakkan di atasnya sepotong kepala ikan kakap laut goreng yang dibalur saus pedas.

“Tidak makan nasi?” Kepala Suku bertanya. Saya menggeleng dengan penuh semangat. Mulut tidak sanggup menjawab karena sedang sibuk mengunyah. Sambil berdiri.

“Memang lebih enak kalau makan ubi atau sagu. Lebih sehat,” Gunawan Inggeruhi menimpali dengan senyum lebar. Saya ikut tersenyum.

“Itu kenapa orang Yerisiam sudah siap mati kalau sampai dusun sagu keramat kami hancur,” lanjut Gunawan.

Saya melambatkan makan. Tenggorakan saya tercekat.

 

* * *

Laporan ini adalah satu dari rangkai laporan riset yang saya kerjakan selama Juli-September di Nabire, Manokwari Selatan dan Sorong. Penelitian ini terselenggara atas hibah dari Forest People Programme kepada Yayasan PUSAKA. Tulisan ini pertama kali tayang di Kawanua News sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik.

Orang Asli di Era Jokowi

Andre Barahamin

 

Setiap 9 Agustus komunitas Bangsa Minoritas dan kelompok-kelompok Orang Asli di seluruh dunia merayakan World Indigenous Day. Di Indonesia, perayaan ini justru terasa begitu getir.

Hampir dua tahun Presiden Joko Widodo berkuasa, kondisi hidup Orang Asli justru tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kunjungan simbolis ke pemukiman Orang Rimba yang dijepit perkebunan kelapa sawit pada Oktober tahun lalu, kini berakhir anti-klimaks. Janji Presiden terpilih semasa kampanye untuk memperbaiki nasib Malind-Anim di Merauke, justru menjadi jalan model perampasan tanah atas nama gelora ketahanan pangan. Sementara di ujung Sumatera, nasib komunitas Pandumaan-Sipituhuta tak kunjung membaik akibat ekspansi rakut perusahaan bubur kertas.

Singkatnya, dibanding para pendahulunya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa Jokowi hanya berbeda dalam satu hal: bahwa ia dan para pendukungnya hanya lebih cerdas dalam soal memanfaatkan tanda dan simbol. Yang tidak berubah adalah, nasib Orang Asli yang terus menukik.

Ada beberapa indikator yang dapat diurai sebagai landasan kesimpulan di atas.

Pertama, seperti elite politik pada umumnya, Jokowi begitu mudah amnesia pada kenyataan sejarah. Ia melupakan fakta bahwa sebagian dari para pemilihnya berasal dari latar belakang kelompok Orang Asli. Semisal, suku Marind-Anim di Merauke.

Orang-orang Marind-Anim adalah satu dari banyak contoh bagaimana brutal akibat yang timbul atas keberpihakan pemerintah terhadap investasi perkebunan skala raksasa. Setelah hutan-hutan sagu mereka dihancurkan oleh megaproyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang merampas tanah ulayat mereka seluas 2,5 juta hektare, harapan tentang perubahan ke arah yang lebih baik disampirkan ke pundak presiden yang baru.

Tapi, hanya kurang dari 6 bulan, Jokowi segera meludahi harapan itu dengan meluncurkan proyek sawah padi seluas 1,2 juta hektare di Merauke. Untuk proyek ini, MEDCO yang dikomandani Arifin Ponogoro menjadi penanggung jawab. Sebagai tenaga bantuan, tentara dikerahkan untuk pembukaan lahan.

Kedua, secara kuantitatif dapat disebutkan bahwa perjuangan hak atas tanah yang menjadi platform utama gerakan Orang Asli menjadi semakin sulit. Menurut Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), angka kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat semakin meningkat semenjak Jokowi mengambil alih tahta kepresidenan.

Sebagai contoh, laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dirilis Januari 2016, mencatat bahwa jumlah konflik agraria semakin meningkat. Laporan tersebut melengkapi klaim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bahwa sekitar 200 individu dari berbagai kelompok Bangsa Minoritas dan kelompok Orang Asli menjadi tersangka dalam konflik tanah (per Maret 2016).

Yayasan PUSAKA, yang juga merupakan bagian dalam KNPA, di saat bersamaan menemukan bahwa tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap komunitas Orang Asli Papua di semester awal tahun ini mengalami kenaikan (13 kasus). Angggota KNPA yang lain, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), menggaristebal bahwa konflik-konflik tersebut mayoritas terkait dengan ekspansi perkebunan skala besar seperti kelapa sawit (palm oil) atau bubur kertas (pulp and paper).

Kriminalisasi terhadap kelompok Orang Asli tidak lain disebabkan oleh absennya intervensi negara kepada aktor-aktor pelaku represi (perusahaan, kepolisian, dan tentara) untuk mengakui hak kelola komunitas atas luasan wilayah tertentu. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 35/PUU-X/2012 yang disahkan di tahun 2013, hingga kini tak pernah jelas juntrungannya.

Jokowi yang di masa kampanye mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi masyarakat adat secara terang-terangan membiarkan proses penerapan putusan MK No. 35 mengambang tanpa pijakan. Enggannya negara untuk mengakui bahwa tanah Orang Asli sebagai bukan bagian dari tanah negara, tentu dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ketidakpedulian rezim Jokowi akan nasib dan kelangsungan komunitas Orang Asli di Indonesia. Di saat bersamaan, janji baru untuk membentuk sebuah badan Satuan Tugas Masyarakat Adat juga ikut menguap ke udara.

Sementara di lapangan, ekspansi perusahaan perkebunan skala raksasa (sawit, bubur kertas, padi) dan industri pertambangan, semakin tidak terkontrol. Di pucuk pimpinan, Jokowi hanya berani unjuk gigi dengan mengeksekusi terpidana narkoba, namun enggan meminta pertanggungjawaban dari para perusahaan pembakar hutan dan perampas tanah ulayat yang terbukti melanggar hukum.

Janji untuk melakukan moratorium perkebunan sawit, misalnya, hingga kini tampak tidak lebih dari manuver politik yang belum juga memiliki ketetapan hukum.

Ketiadaan muara dari janji-janji Jokowi secara langsung berkontribusi terhadap maraknya tindak kekerasan yang menimpa komunitas Orang Asli yang berupaya mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka. Di Nabire misalnya. Orang-orang Yerisiam Gua harus menghadapi teror dari pihak kepolisian yang telah bertransformasi menjadi penjaga keamanan bagi perusahaan sawit.

Di Jambi, Suku Anak Dalam yang hingga kini harus menjalani hidup di tengah-tengah ladang sawit mesti menjadikan teror dari tenaga keamanan perusahaan sawit sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Di Kalimantan, orang-orang Dayak Ngaju kini berhadapan dengan ancaman penjara karena aktivitas perladangan mereka dituduh sebagai biang kerok kebakaran hutan.

Ketiga, hingga kini Jokowi -melalui berbagai kementeriannya- masih menjalankan politik diskriminatif dengan berbagai pendekatan unitarian yang sentralistik. Misalnya, keengganan pemerintah untuk mengakui keragaman model-model kearifan pengelolaan hutan dan tanah dengan berupaya “memodernisasi” komunitas-komunitas Orang Asli. Upaya ini datang dari cara pandang rasialis bahwa komunitas-komunitas Orang Asli adalah representasi dari keterbelakangan, primitivisme atau segala sesuatu yang antonim dengan kemajuan.

Upaya untuk merumahkan komunitas-komunitas Orang Asli yang masih menjalani laku nomaden adalah salah satu contohnya. Aksi yang sebenarnya adalah cermin dari kegagalan negara untuk memahami bahwa menurunnya derajat ketahanan hidup Orang Asli bukan disebabkan oleh laku hidup, tapi menyempitnya ruang hidup akibat ekspansi korporasi yang mengubah hutan menjadi pundi-pundi kekayaan bagi sebagian kecil orang.

Sebagai contoh, menurut kompilasi data yang disediakan WALHI, Yayasan PUSAKA, dan Sawit Watch, luas cakupan wilayah perkebunan sawit di Indonesia kini mencapai hampir 15 juta hektare. Naik 30% dari total luasan perkebunan sawit di tahun 2010.

Greenpeace Indonesia mengatakan perkebunan sawit dan industri bubur kertas adalah pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya lebih dari 12 juta hektare hutan sejak 2011 hingga 2013. Jumlah ini terus meningkat tajam. Total sejak 1990 hingga 2014, Indonesia telah berhasil kehilangan lebih dari 40 juta hektare hutan yang diserahkan kepada industri kelapa sawit dan bubur kertas.

Singkatnya, deforestasi hutan sinonim dengan menyempitnya ruang hidup komunitas-komunitas Orang Asli yang bergantung pada hutan dan segala sumber kehidupan yang di dalamnya. Membakar hutan untuk kepentingan perkebunan monokultur raksasa tidak lain adalah upaya bumi hangus tempat tinggal Orang Asli. Mengizinkan pertambangan di wilayah hutan adalah langkah pembuka untuk pencemaran sungai dan mata air yang mana menjadi objek vital bagi kelangsungan hidup komunitas Orang Asli.

Perayaan Hari Orang Asli tahun ini harusnya menjadi titik balik bagi upaya untuk merajut jembatan kerjasama yang adil antara pemerintah dan komunitas Orang Asli. Namun kerjasama itu tidak akan pernah bisa mewujudnyata jika negara masih enggan mengakui kesalahan dan pengabaian yang dilakukan selama ini.

Hak atas pendidikan, misalnya, akan percuma jika hutan yang menjadi simbol penting bagi identitas komunitas Orang Asli musnah. Memiliki banyak sarjana yang berasal dari latar belakang Orang Asli tidak akan berharga jika kemudian sumber-sumber makanan, semisal hutan sagu, telah diratakan demi perkebunan sawit dan bubur kertas.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen memberikan contoh yang patut ditiru. Ia meminta maaf kepada komunitas-komunitas Orang Asli di negerinya atas semua kesalahan negara. Mengakui perlakuan buruk yang disengaja oleh negara selama 400 tahun kepada komunitas Orang Asli di Pulau Formosa.

Di tengah semua berita buruk di atas sebagai contoh, apa posisi penting perayaan internasional Hari Komunitas Orang Asli di Indonesia? Apa pelajaran yang dapat Jokowi ambil sebagai pucuk pimpinan negara dan orang yang pernah dengan sumringah menerima dukungan suara dari komunitas-komunitas Orang Asli?

Jokowi dan para penasihatnya tentu paham bahwa pengusiran dan pembatasan akses Orang Asli atas tanah adalah bentuk pelecehan dan kekerasan serius yang termasuk dalam pelanggaran HAM. Namun, memahami hal ini saja tidak akan pernah cukup. Jokowi harus bertindak lebih. Membuktikan bahwa komunitas Orang Asli mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang adil.

Ia bisa memulai dengan dua langkah: menjalankan keputusan MK nomor 35, dan dengan rendah hati meminta maaf kepada Orang Asli.

* * *

Tulisan ini sempat terbit di GeoTimes Indonesia dengan judul berbeda dan terlalu panjang menurut he1mat saya.

Good-bye, Indonesia

Andre Barahamin

..

West Papua is fighting for independence from Indonesia
—but will it win regional solidarity for its efforts?

 

On July 13, Indonesian delegates — angry because the Morning Star Flag, emblem of the United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), was flown alongside other members’ flags — walked out of the first day of the Melanesian Spearhead Group (MSG) leaders’ summit.

The ULMWP is a coalition of Papuan freedom fighters demanding independence from Indonesian control. It and Indonesia have both applied for full membership status in the MSG, but for very different reasons. ULMWP hopes the MSG can bring international attention to their struggle for self-determination, while Indonesia wants to shore up its economic position in the region.

The Indonesian diplomats demanded the flag be taken down, but the organizers ignored them, and the opening ceremony proceeded without the Indonesian delegation.

The summit resulted in a split decision over the ULMWP’s membership status. Vanuatu, the Solomon Islands, and the Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) of New Caledonia strongly support ULMWP, while Fiji and Papua New Guinea (PNG) — nations Indonesia has courted with sweetheart economic deals and financial support — oppose it.

The Indonesian delegations’ dramatic exit and the ensuing vote over ULMWP’s membership can help us understand long-standing political fault lines in the region that date back to the 1970s anti-colonization wave.

 

The MSG and Freedom

For fifty-two years, different political groups have been fighting for West Papuan independence from Indonesia. Although their ideologies differ, each has pursued a common strategy: trying to build diplomatic connections by joining the MSG.

On December 7, 2014, a historic meeting of these independence groups took place in Vanuatu. Papuan leaders from different factions of the movement came together and formed the United Liberation Movement for West Papua.

This new organization consists of the three main groups — the Federal Republic State of West Papua (NRFPB), the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), and the National Parliament of West Papua (NPWP) — that had until then waged separate struggles for Papuan self-determination. Once they joined forces, they were able to resubmit an MSG application as well as counter Indonesian claims of West Papuan division.

Since it was established, the ULMWP has enjoyed full support from the Solomon Islands and Vanuatu, which, along with Papua New Guinea, originally founded the MSG.

The MSG began in 1986 as a political gathering of these three independent Melanesian states. In 1989 FNLKS joined, followed by Fiji in 1996. Since then, the MSG has developed into a regional bloc with its own trade agreement. On March 23, 2007, the five members signed the Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group and formalized their coalition under international law.

The MSG differs from the other political grouping in the region — the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) — in important ways. For one, it takes a more radical approach to human rights violations than ASEAN.

While ASEAN was founded by pro–United States countries, the MSG developed in the spirit of anticolonialism that spread throughout the region in the 1970s. American interests drive ASEAN, but the MSG’s geopolitical identity — especially its claim to represent Melanesia — was forged in its member nations’ struggle against colonial occupation.

The FNKLS’s MSG membership bears this out. The New Caledonian group doesn’t represent a nation, but a political party that has long called for its nation’s political independence from France. The MSG has played an important role in raising FNKLS’s profile globally and making the Kanak Independence Movement an international topic of discussion. The MSG’s history with FNKLS makes the group especially attractive to the West Papuan freedom fighters.

 

Who Are Melanesians?

An important aspect of the MSG comes from its self-identification as Melanesian, a term that describes a specific group of South Pacific residents, distinct from both the Polynesian and the Micronesian people.

Melanesia literally means “islands of the black-skinned people” and refers geographically to a subregion of Oceania that extends from the western side of the Pacific Ocean to the Arafura Sea, north and northeast of Australia. Jules Dumont d’Urville first used the term in 1832, but his classification is now considered inaccurate because it ignores the area’s broad cultural, linguistic, social, and genetic diversity.

The original inhabitants of the Melanesian islands were likely the ancestors of the present-day Papuan-speaking people. They are thought to have occupied New Guinea — now divided between independent Papua New Guinea and West Papua under Indonesian control — and reached the other Melanesian islands around thirty-five thousand years ago. They appear to have settled islands as far east as the Solomons, and perhaps even farther.

Around four thousand years ago, the Austronesian people came into contact with the Melanesians along New Guinea’s north coast. A long period of interaction produced many complex changes in genetics, languages, and culture, which are mistakenly used to condense Melanesian, Polynesian, and Micronesian people into one category.

A study published by Temple University, which found that Polynesians and Micronesians have little genetic relation to Melanesians, contests this belief. In fact, it found significant diversity between the groups who live within the Melanesian islands.

Melanesians share a common bond based on identity and a growing consensus against non-Melanesian control. Vanuatu leads what can be called the Pan-Melanesian movement. In an address to the United Nations General Assembly on October 11, 1984, Vanuatu foreign minister Sela Molisa condemned the United Nations for constantly ignoring apartheid in West Papua and closing their eyes to Indonesia’s annexation of East Timor.

Even beyond the region, Indonesian control of West Papua has become a contentious issue. At a UN hearing this June, Vanuatu and the Solomon Islands condemned Indonesian security forces for human rights violations in West Papua. Both countries argued that any future visits by the UN Special Reporter on Freedom of Expression should include West Papua.

The Vanuatu statement expressed its “deepest concerns on the deteriorating human rights situation,” citing regular reports of gross human rights violations in West Papua.

The Solomon Islands, meanwhile, strongly endorsed the International Parliamentarians for West Papua (IPWP) forum, held in London this May. The gathering called for an internationally supervised vote on West Papua’s independence, a declaration cosigned by cross-regional parliamentarians from fifteen UN member states.

Unsurprisingly, the Indonesian representative reacted strongly, accusing both Vanuatu and the Solomon Islands of their own human rights violations.

 

Indonesia and Melanesia

Indonesia applied for MSG membership for the first time in 2010. It claimed that, because of its population of at least eleven million Melanesians — spreading throughout the provinces of Papua, West Papua, Maluku, North Maluku, and East Nusa Tenggara — it belonged in the regional bloc. But the country’s overtures were met with skepticism.

Most damningly, Indonesia failed to address the cultural differences between Melanesians and Polynesians. For instance, in October of last year, it organized a Melanesian Cultural Festival aiming to promote cultural pluralism and demonstrate how integral Melanesians are to the country. But the event was held in Kupang, East Nusa Tenggara, a Polynesian — not Melanesian — region.

Prior to the event, Indonesia brought a team to lobby the Melanesian countries, but one of the spokespeople was a Polynesian priest from East Nusa Tenggara. Vanuatu and the Solomon Islands both highlighted Indonesia’s confusion over the difference between Polynesian and Melanesian people, arguing that the people outside Papua who Indonesia likes to refer to as Melanesian are in fact Polynesian.

The confusion didn’t stop there. Indonesia invited East Timor — a Polynesian country — to participate in the cultural festival. The event opened with a dance performance billed as Papuan, but the dancers all came from Malay and Polynesia. The director of a documentary that was supposed screen at the festival pulled out, explaining that she would not let Indonesia use her movie to support its claims on Melanesia.

Indonesia quickly realized that it could not make a credible cultural claim, so the country devised a new strategy: positioning itself as an ideal economic partner for MSG countries.

It targeted Papua New Guinea first. Since their partnership, PNG’s GDP has increased 16 percent. The growing trade links and budding economic ties between the two nations are a match made in free-market heaven. They share land and water borders as well as impressive portfolios of vast natural resources and accessible transportation routes into commercial Asian markets.

Papua New Guinea’s quickly expanding middle class provides Indonesian products and services with a massive new market. And both countries have growing populations, making new labor pools available to globally competitive industries such as manufacturing and textiles. Also, thanks to improvements in information and communications technology, they benefit from newfound access to otherwise inaccessible markets and to geographically remote — yet commercially viable — sectors like agriculture and forestry.

At the invitation of PNG prime minister Peter O’Neill, Indonesian president Joko Widodo visited Port Moresby in May 2015 to negotiate cooperative economic, trade, investment, and infrastructure projects. The two leaders also agreed to increase the value of their current bilateral trade agreement beyond current trading activities in the border areas, which already reach $4.5 million a year.

The two countries have signed eleven memoranda of understanding and three agreements to strengthen their partnership based on mutual respect, O’Neill said. Papua New Guinean elites cite their willingness “to learn from Indonesia’s rich experiences in democracy.”

Next, Indonesia turned to Fiji. In April, an Indonesian delegation — led by Luhut Binsar Pandjaitan, the coordinating minister for political, legal, and security affairs — traveled to the country. Pandjaitan met with Prime Minister Voreqe Bainimarama, extending $5 million in financial assistance to help the victims of Tropical Cyclone Winston, which hit Fiji in late February. Indonesia sent an additional $3 million worth of goods to aid recovery, and promised to deploy engineer troops to help reconstruct Queen Victoria School on Lawaki Island.

The engagement was welcomed by Fijian elites. Ina Seriaritu, Fiji’s minister of agriculture, rural, maritime affairs, and national disaster management openly praised Indonesia as a key player in the Asia-Pacific region, and called the country’s success in disaster management and mitigation a model. Seriaritu also hailed the two countries’ plans to intensify educational, agricultural, and economic cooperation.

Indonesia moved fast, sending Husni Kamil Manik — chairman of the Indonesian general election commission — to sign a memorandum on cooperation for election management with his Fijian counterpart.

As Indonesia’s public face in Fiji, Pandjaitan expressed his country’s keenness to become a full member of the MSG and listed Fiji as one of its strategic allies. In exchange, Fiji’s foreign minister Inoke Kubuabola remarked that the Fijian government had proposed upgrading Indonesia’s membership status to strengthen the nation’s position in the group of Melanesian countries.

These economic investments later paid off: both PNG and Fiji supported Indonesia at the MSG meeting this July. They not only endorsed Indonesia’s proposal to become a full member — the nation was granted associate member status in 2015 — but also took Indonesia’s side in debates over the criteria for membership in the regional alliance.

But Indonesia’s desire to prevent ULMWP from obtaining full membership has an important side effect: it endangers the FLNKS’s status as co-founding member. Because the FLNKS is a pro-independence political organization, its status is in many ways dependent on that of the ULMWP.

 

The Repression

The response to MSG in Indonesia and West Papua is telling. When Indonesia achieved associate membership status, Jakarta newspapers ignored the country’s failure to get full membership and instead focused on its successful block of ULMWP’s application.

The anticolonial party was granted observer status thanks to support from Vanuatu and the Solomon Islands at the same meeting. In stark contrast to how it was reported in the capital, ULMWP supporters in Port Numbay celebrated their new status as an internationally significant step in their lengthy diplomatic campaign.

During this year’s MSG meeting, the West Papua National Committee (KNPB) welcomed the summit by holding mass rallies. KNPB chairperson Victor Yeimo called for protesters to present a united front to the international community to increase political pressure on Indonesia. More than five hundred people were arrested over the course of the day.

These protests were not the first time Indonesia shut down a nonviolent KNPB rally. Indonesian repression against West Papua has only increased since June 2015. The Jakarta Legal Aid Foundation (LBH Jakarta) frequently criticizes the police for their violence. According to Papua Itu Kita (“Papua Are Us”), an Indonesian solidarity network, police have arrested more than six thousand KNPB members and supporters since last summer. Mass KNPB rallies are outlawed, which grants the police and army license for repression.

Recently in Yogyakarta, pro-Indonesia militias stormed the university, harassed Papuan students, and chanted racist epithets while blockading the Kamasan dormitory. The militia group tried to break into the dorm to attack, but the students defended themselves by locking the main gate.

About one hundred students were inside without sufficient food or water. But the police were no help: when two students ventured outside to buy cassava, sweet potatoes, and vegetables for lunch, they were detained and had their food confiscated. In total, seven activists were arrested and charged with treason.

When the news spread across social media, many Indonesians showed their solidarity by collecting food, water, and other basic needs for the Papuans. The country’s Red Cross attempted to deliver aid, but police ordered it to stay away from the location. The next day, in a clear attempt at intimidation, the police held their morning muster outside the dorm.

At the same time, students in Manado and North Sulawesi were not allowed to march, and two activists were arrested and charged with treason as well. Naturally, Indonesia’s restrictions and censorship, its denial of access to international bodies, and its ban on journalists entering Papua have all failed to convince these Melanesians that they are really Indonesians.

 

What’s Next?

The next special MSG summit will take place before September in Vanuatu. But there are some questions that need to be settled first.

For ULMWP, the June vote marked a delay, not a full stop. The Solomon Islands, Vanuatu, ULMWP, and FLKNS just signed an agreement demanding ULMWP’s full membership status in MSG, and connecting the Kanak independence struggle against French rule with West Papua’s fight against Indonesia. The prime ministers of the Solomon Islands and Vanuatu, the FLKNS chairperson, and the ULMWP general secretary all signed it.

Following the agreement, this new alliance met with Polynesian and Micronesian countries in the first international meeting between these nations, political groups, and regional alliances in the Pacific.

Indonesia, on the other hand, continues to tout its success in stalling the ULMWP’s diplomatic aims. Indonesian media repeats state propaganda, referring to the ULMWP as a separatist group that only represents a small part of exiled Papuans.

The majority of Indonesians believe that the problems in West Papua can be solved with more development. They praised the Widodo regime for expanding infrastructure — by grabbing hundreds of acres of indigenous land — and building schools that assimilate Papuan children into the Indo-Malay culture.

For example, they encourage Papuans to have a “more civilized way of life” by eating rice instead of sago. But this is really because sago forests are being converted into palm oil, pulp, and paper mega-plantations. This exploitative economic relationship is one reason why Indonesia will put up a vicious fight to prevent Papuan independence.

At the same time, another group of Indonesians believe that the Papuan demand for self-determination can be resolved by addressing the dozens of open human rights violation cases. They call on the Indonesian government to form separate independent bodies to address each case.

Another faction calls for a “democratic solution”: holding a “peace dialogue as one nation” between Jakarta and the Papuan people. All the extrajudicial killings, all the land grabs, and all the long-term discrimination and racism will be solved through dialogue, and the self-determination demand will be forgotten.

But with each passing day this liberal solution looks more and more far-fetched. Independence is the only solution.

 

This article was published by Jacobin Magazine

Sawit dan Kekerasan sebagai Jalan

Andre Barahamin

 

Senin malam (25/7), sekitar pukul 21.00, polisi kembali menyerbu masuk desa Olak-Olak Kubu. Aparat keamanan bersenjata lengkap menyerbu desa yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Tujuannya satu: mencari warga yang diduga terlibat dalam protes dua hari sebelumnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (23 Juli) lebih dari 400 petani berbagai desa yang tergabung dalam Serikat Tani Kubu Raya (STKR) melakukan protes terkait klaim PT Sintang Raya terhadap lahan garapan mereka. Perusahaan sawit ini dituduh masyarakat mengingkari perjanjian, melawan putusan hukum, dan terus berupaya mengkriminalisasi petani. Sempat terjadi bentrokan yang berujung sebelas orang yang menjadi korban.

Ironisnya, kejadian ini bukan kali pertama.

Pada 22 Juli, empat petani jadi korban kriminalisasi oleh pihak Polres Mempawa. Di bulan yang sama di tahun 2015, ada 15 petani yang sempat dikriminalisasi.

Konflik ini berawal dari penyerahan lahan seluas 801 hektare oleh masyarakat Olak-Olak Kubu kepada PT Cipta Tumbuh Berkembang (PT CTB) pada 16 Desember 2008. Tujuannya adalah kerja sama pertanian plasma bagi masyarakat dengan surat perjanjian. Bagi hasil disepakati dengan 20% akan menjadi hak petani. Perjanjian ini disepakati pada 3 Juni 2009.

April 2014, kelapa sawit memasuki masa panen. Tapi petani tidak jua mendapatkan hak sesuai perjanjian awal. 17 Agustus 2014, petani berinisiatif melakukan panen sendiri. PT CTB kemudian terpaksa menunaikan kewajiban periode pertama pada 6 Januari 2015 untuk masa panen April-Agustus 2014. Perusahaan juga berjanji akan membayar hak petani pada 10 Februari, sebagai kompensasi bagi hasil panen September-Desember 2014.

Setelah itu, PT CTB menjual area konsesi mereka kepada PT Sintang Raya. Semua dilakukan tanpa sepengetahuan para petani yang sedari awal terlibat dalam perjanjian sewa menyewa dan bagi hasil.

Perusahaan yang baru punya cara pandang berbeda. PT Sintang Raya menilai panen inisiatif petani pada Agustus 2014 sebagai tindak pencurian karena lokasi kejadian berada di dalam wilayah konsesi miliknya. Atas pengaduan tersebut, 16 petani mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian Sektor Kubu pada 21 Agustus. Tujuh orang di antaranya dinyatakan sebagai tersangka. Keesokan harinya, total petani yang menjadi tersangka bertambah menjadi 11 orang.

Mereka tidak ditahan karena permintaan penangguhan penahanan dari Kepala Desa Olak-Olak Kubu.

Sempat menggantung, pada 11 Maret 2015 empat orang kembali menjadi tersangka. Proses tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan tanpa pendampingan kuasa hukum. Seorang di antaranya dipaksa membubuhkan cap jempol karena tidak bisa baca tulis.

22 Juni, 16 orang ini diharuskan ke Pontianak setelah mendapat surat panggilan sehari sebelumnya. Para petani ini kemudian langsung ditahan di rutan Polres Pontianak dengan status tahanan Kejaksaan. Pihak pendamping, Kepala Desa, dan pimpinan STKR menemukan manipulasi dalam proses ini. Sebabnya, tidak ada pemeriksaan dari pihak kejaksaan. Penetapan status tahanan dilakukan dengan hanya bertumpu pada laporan BAP yang dibuat polisi.

Hingga kini, status para petani masih dibiarkan menggantung. Proses hukum seperti sengaja dibiarkan berlarut-larut.

Tahun 2015 memang penuh konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada lima orang yang tewas, 39 orang menjadi korban penembakan, 124 orang dianiaya, dan 278 orang lain ditahan. Semua jumlah tersebut terkait dengan konflik agraria di Indonesia yang semakin menunjukkan gejala peningkatan. Setahun lalu juga mencatat peningkatan jumlah kasus sengketa tanah sejak lima tahun terakhir.

Dari jumlah kasus agraria di atas, 50 persen merupakan konflik di bidang perkebunan. Sisanya, 28 persen terjadi di konflik terkait pembangunan infrastruktur (28 persen) dan sektor kehutanan (9 persen). Konflik lain juga terjadi di sektor pertambangan dan pesisir. Dari total tersebut, 30 persen kasus terjadi di dua daerah, yaitu Riau (14,40 persen ) dan Jawa Timur (13,60 persen). Sementara daerah lain seperti Sumatera Selatan (13,60 persen) dan Sulawesi Tenggara (6,40 persen) juga menjadi titik panas konflik agraria.

Tren kekerasan terhadap petani memang tidak lepas dari fenomena global baru di mana perampasan tanah terjadi dalam skala yang luar biasa masif. Sejak krisis finansial 2008 mereda, tanah menjadi objek sasaran baru bagi inventasi yang lebih aman dan menggaransikan keuntungan berlipat ganda. Dalam soal ini, petani-petani di negara miskin atau negara berkembang menjadi sasaran. Pelakunya adalah perusahaan-perusahaan multi-nasional dengan gurita bisnis yang didukung oleh kepolisian dan negara.

Majalah The Economist dalam laporannya di tahun 2009 mencatat bahwa total ada sekitar 37-49 juta hektare yang telah berhasil dirampok sejak tahun 2006. Laporan ini memprediksi jumlah perampasan tanah yang akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya paska krisis 2008.

Prediksi ini dikuatkan oleh laporan analisis dari Lund University, Swedia, di awal November 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran mengerikan tentang ekpansi perampasan tanah. Dari total 195 negara yang diakui PBB, 126 di antaranya terlibat transaksi perdagangan tanah. Lebih dari 65% transaksi tanah tersebut dilakukan dengan mengacuhkan hak-hak petani.

Kasus desa Olak-Olak misalnya. Menurut putusan hukum, hak guna usaha (HGU) PT Sintang Raya di atas lahan seluas 11.129 hektare telah dicabut. Pada putusan bertanggal 24 Februari 2016, Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) PT Sintang Raya.

Putusan tersebut menguatkan kemenangan warga seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak, Kalimantan Barat pada 9 Agustus 2012. Gugatan yang dimulai sejak 2011 tersebut diajukan oleh lima orang petani kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pontianak.

Meski demikian, PT Sintang Raya menolak tunduk dengan terus beroperasi sembali mencari celah hukum lain. Anak perusahaan PT Miwon Agro Kencana Sakti ini, misalnya, menuduh Kepala Desa Olak-Olak Kubu memalsukan informasi dalam surat gugatan yang dimenangkan petani. Kasus ini masih terus bergulir, meski para petani pesimistis hukum akan berpihak kepada mereka.

Kasus bentrokan di Desa Olak-Olak Kubu pada Sabtu pekan lalu sangat berpotensi untuk terulang kembali. Para petani meyakini bahwa pihak kepolisian lebih cenderung membela PT Sintang Raya. Polisi tentu mengelak. Mereka menyatakan hanya sedang menjalankan tugas pengamanan.

Temuan KPA menyebutkan bahwa selama tahun 2015 polisi menduduki peringkat kedua sebagai pelaku kekerasan dalam konflik agraria di Indonesia dengan 21 kasus. Di peringkat pertama didominasi oleh perusahaan dengan terlibat dalam 35 kasus. Lalu ada TNI yang juga menjadi pelaku kekerasan dalam 16 kasus konflik agraria.

Rencana Presiden Joko Widodo melakukan moratorium perizinan bagi perkebunan kelapa sawit menjadi menarik dinantikan. Apakah moratorium ini dapat ikut meredam angka kekerasan terhadap petani, atau justru memicu lingkaran kekerasan yang jauh lebih brutal.

– – –

Tulisan ini pertama kali terbit di GeoTimes Indonesia.