Papua, Sepakbola dan Rasialisme: Upaya Interuptif Revolusioner

Dalam Black Skins, White Masks, Frantz Fanon menulis bahwa seorang kulit hitam tidak memiliki resistensi yang ontologis menurut pandangan seorang kulit putih. Hal ini tidak lepas dari sifat “ontologi” ala kulit putih yang menganggap bahwa kulit hitam tidak mengerti apapun tentang dirinya. Implikasinya adalah, seorang kulit hitam akan berupaya membuktikan dirinya pantas di hadapan kulit putih. Misalnya, dengan menggunakan sepak bola.

Persatuan Sepak Bola Jayapura (Persipura) adalah contohnya.

Klub sepak bola yang diyakini berdiri secara resmi pada 1963, dalam beberapa tahun terakhir menjadi simbol budaya bagi orang-orang Melanesia di Papua. Persis seperti apa yang diterangkan Fanon di atas. Mengusung identitas sebagai Melanesia adalah aspek penting yang secara implisit hadir tiap kali Persipura bertanding. Sebagai simbol, Persipura telah bertransformasi menjadi penanda terhadap sebuah definisi yang hampir asing di telinga keturunan Melayu berkulit coklat di mayoritas Indonesia. Sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok etnis tertentu di Pasifik Selatan, yang berbeda -namun anehnya sulit dipahami- dari orang-orang Polinesia dan Mikronesia.

Melanesia secara harafiah berarti “pulau orang-orang berkulit hitam”. Mengacu secara geografis kepada sub regional Oceania yang wilayahnya membentang dari sisi barat Samudera Pasifik sampai Laut Arafuru, hingga ke bagian utara dan timur laut benua Australia. Jules Dumont d’Urville pertama kali menggunakan istilah ini pada tahun 1832. Tapi klasifikasinya kini dianggap tidak akurat karena mengabaikan keragaman budaya, bahasa, sosial, dan genetik yang begitu luas di daerah itu.

Penduduk asli pulau-pulau Melanesia diyakini merupakan nenek moyang dari orang-orang di pulau Papua. Mereka diduga pertama kali mendiami Guinea Baru, yang sekarang terbagi antara Papua Nugini yang merdeka, dengan Papua Barat yang berada di bawah kendali Indonesia. Mereka kemudian perlahan bermigrasi secara perlahan mencapai pulau-pulau Melanesia lain sekitar 35.000 tahun lampau. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nenek moyang orang-orang Melanesia bahkan saat itu telah mendiami hingga seperti Kepulauan Solomon, dan bahkan, lebih jauh lagi.

Sekitar empat ribu tahun yang lalu, orang-orang Austronesia datang dan menjalin hubungan dengan Melanesia di sepanjang pantai utara Nugini. Periode panjang interaksi yang di kemudian hari menghasilkan banyak perubahan yang kompleks dalam genetika, bahasa, dan budaya.

Fakta lain yang menguatkan klaim tersebut adalah sebuah studi yang diterbitkan oleh Temple University, AS di tahun 2008. Laporan berjudul The Genetic Structure of Pacific Islanders menemukan bahwa Polinesia dan Mikronesia hanya memiliki sedikit hubungan genetik dengan Melanesia. Bahkan, ditemukan keragaman yang signifikan antara kelompok yang hidup di pulau-pulau Melanesia. Sebagai region, etnis dan unit budaya, Melanesia berbagi ikatan yang sama berdasarkan identitas dan konsensus yang dikembangkan sebagai kritik terhadap kontrol dari kelompok-kelompok non-Melanesia.

Dalam konteks lapangan politik, ekspresi ini dikenal dengan nama: Pan-Melanesia.

Dan sepak bola, memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat indera identitas ke-Melanesia-an tersebut di seantero tanah Papua. Permainan ini dan kehadiran entitas seperti Persipura mampu menyediakan ruang bagi orang-orang Papua untuk mengekspresikan protes dalam formasi yang berbeda tanpa harus kehilangan esensi. Melalui anak-anak Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berdemonstrasi dengan kostum hitam-merah Persipura,ekspresi ke-Melanesia-an Papua menjadi begitu nyata dan populis. Ia menjadi kanal alternatif setelah pembungkaman demonstrasi, sensor media dan gelombang kekerasan yang tampaknya belum akan berakhir.

Persipura dan sepak bola adalah evolusi dan respon Papua atas represi yang mereka alami. Menggenapi nubuat Fanon yang mengatakan bahwa keterasingan rasial yang dialami satu kelompok adalah tujuan sebenarnya dari hubungan sosial.

Melalui Persipura dan sepak bola, Papua sedang menggugat narasi Indonesia mengenai “kesetaraan”, “keadilan” dan “segregasi ras” yang berlangsung hingga hari ini. Bahwa ada kelompok sosial yang lebih baik dari yang lain hanya karena didasarkan pada terang-gelapnya warna kulit seseorang. Idealisme-idealisme yang merefleksikan masyarakat yang timpang karena dihuni oleh individu-invidu yang bermasalah.

Kemenangan Persipura di setiap pertandingan dan gelar yang diraih dalam kompetisi, adalah perayaan terang-terangan dan kritik terhadap masyarakat yang rasialistik. Kemenangan atas mereka yang mengasosiasikan ke-hitam-an warna kulit dengan keterbelakangan dan primitifisme. Kemenangan untuk dapat dengan sempurna mengatakan: Aku Papua, Aku Melanesia.

Dengan sepak bola, anak-anak Melanesia sedang mengkonfrontasikan kondisi-kondisi material yang menjadi prasyarat tumbuh kembangnya rasialisme di Indonesia. Sekaligus melucuti kebohongan publik bahwa tidak ada relasi antar ras yang timpang di negeri ini. Menohok pengingkaran bagaimana perbedaan antara seorang “ekspatriat” dan Papua di hadapan Indonesia. Menjadi ajang pembuktian empiris bagaimana supremasi warna kulit telah menjadi norma.

Rasialisme adalah refleksi modern dari masa perbudakan. Dan di Papua, Persipura menjadi simbol dari gelombang inisiatif untuk memutus siklus tersebut. Melalui sepak bola, orang asli Papua sedang berupaya menegasikan struktur dan basis penyokong rasialisme terhadap identitas mereka sebagai Melanesia. Sekaligus di saat yang bersamaan, menawarkan bentuk relasi rasial baru sebagai yang mutual, yang emansipatif dan yang revolusioner.

Seperti Fanon yang berpendapat bahwa perjuangan menentang rasialisme adalah agenda revolusioner yang mendesak, interupsi populis melalui sepak bola seperti yang dilakukan oleh Papua adalah satu di antara sekian inisiatif untuk membuka front pertempuran lebih luas terhadap wabah rasialisme yang bercokol di nusantara. Tujuannya, tidak semata untuk melepaskan Melanesia dari belenggu cara pandang yang picik, tapi juga dari mahkota duri rasistik yang membebani isi kepala mereka yang bukan Papua. Bahwa korban dari segregasi berdasarkan ras, tidak hanya mereka yang diasosiasikan sebagai budak atau kelas kedua, tapi juga kita yang merasa sebagai tua dan yang terutama. Pembebasan semuanya, adalah pintu masuk untuk pembebasan umat manusia yang lebih luas.

 

Tulisan ini pertama kali tayang di Football Tribe

Membicarakan Thukul, Melampaui Istirahatlah Kata-kata

Apakah seorang penyair, artinya tidak boleh ketakutan? Apalagi ia yang menulis dengan barisan kalimat penuh pembangkangan kepada tirani? Benarkah menjadi seorang revolusioner berarti tanpa rasa gundah? Terlarangkah rasa rindu kepada anak istri jika seseorang memilih mencintai kemanusiaan? Tidak bolehkah rasa bosan hinggap di dada seorang pejuang anti penindasan?

Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala saya saat menyaksikan perdebatan orang banyak pasca-menonton Istirahatlah Kata-kata.

Kebanyakan protes yang muncul mempersoalkan tentang “dicerabutnya” sosok Thukul dari “kepribadian”nya. Protes terjadi karena ekspektasi yang terlalu tinggi pada akhirnya terjun bebas setelah menemukan Wiji dari sudut pandang Yosep Anggi Noen. Saya juga begitu, awalnya.

Ketika memenuhi undangan untuk turut hadir dalam Gala Premier film ini dari Rahung Nasution, ada kecamuk yang aneh. Perasaan ganjil karena melihat bagaimana Istirahatlah Kata-kata menjadi reuni sentimentil bagi mereka yang berbagi sejarah dengan Wiji. Kejanggalan itu makin menjadi karena sebagian dari mereka di barisan penonton adalah orang-orang yang secara prinsipil berseberangan dengan saya. Mereka adalah para pendukung rezim hari ini, sementara saya dan sebagian kawan memilih jalur oposisi. Sebagian lain yang datang adalah kelompok menengah yang serupa Descartes dengan gadget: aku berisik maka aku ada.

Datang ke acara seperti itu bagi kami yang tidak pernah mengenalnya secara langsung -namun berada dalam satu hentakan ideologi- merasa bahwa diangkatnya sosok terbuang seperti Thukul adalah kemenangan simbolis dalam tataran taktis. Film ini kembali mengingatkan bahwa ada selusin lebih korban penghilangan paksa yang belum kembali. Dan ia mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Menyasar kelompok sosial paling apatis dan apolitis warisan Orde Baru: kelompok menengah.

Dan biopik ini adalah jembatan imajiner yang mempertemukan semua ingatan, romantika, harapan dan warisan Thukul. Membaurkan kenangan, ekspektasi dan simbol.

Usai menonton film ini, kekecewaan adalah kesan di lima menit pertama. Makin menguat di enam puluh menit berikutnya ketika saya bertukar pendapat dengan mereka yang ikut menonton hari itu, 16 Januari 2017. Semuanya berbagi keterkejutan, juga rasa kecewa karena harapan yang kadung kandas oleh Istirahatlah Kata-kata. Film ini begitu berbeda dari harapan dan ingatan sebagian besar orang tentang Wiji Thukul.

Namun, selepas itu, saya kembali bertanya. Apakah ingatan adalah sesuatu yang absolut? Apakah kenangan adalah kebenaran yang tidak bisa digangggu gugat?

Beberapa hari setelahnya, adegan-adegan dalam film ini tak kunjung lepas dari kepala. Terutama karena apa yang sebenarnya saya “ketahui” mengenai Thukul sedang dipertaruhkan. Di lini sosial paling berisik, debat mengenai biopik ini merosot ke tahapan lebih naif lagi: mengapa ditayangkan melalui jaringan bioskop komersil dan bukan menggunakan jejaring pemutaran alternatif.

Soal debat ini, saya cukup tak peduli hingga urung berkomentar. Soalnya, apa yang disebut sebagai “jejaring pemutaran alternatif” sependek pengetahuan saya tidak eksis. Bentuknya sebenarnya tidak lebih dari titik-titik sosial yang terputus satu dengan yang lain. Ia tampak terhubung karena ada orang-orang gila dengan dedikasi luar biasa yang mau mengkoneksikannya. Namun, tentu saja sangat prematur karena mengandalkan momentum. Meski apa yang dikerjakan secara politik adalah investasi sosial yang sangat berharga untuk menantang rezim perampas tanah seperti saat ini.

Para penggerutu soal komersialisasi Wiji Thukul menurut saya adalah kumpulan yang katarak secara politis karena tak sanggup melihat bagaimana dunia sinema di negeri ini berantakan dengan sempurna. Monopoli, ketiadakan sumber daya manusia, minimnya kemampuan mengolah sumber daya finansial, dan masih banyak lagi. Perdebatan soal menggunakan sosok Thukul untuk menangguk pundi rupiah dan popularitas sosial sungguh jauh panggang dari api. Selain tak esensial, argumentasi yang disodorkan juga lemah secara filosofis dan syahwat.

Lagipula, kita akan terlalu menyederhanakan segala sesuatu jika beranggapan bahwa api pemberontakan Wiji akan tenggelam hanya karena Istirahatlah Kata-kata. Pendapat macam ini justru mengerdilkan sumbangsih Thukul dalam artian yang sebenarnya.

Secara jujur, apa yang dialami oleh Thukul -seperti yang digambarkan dalam Istirahatlah Kata-kata, adalah sesuatu yang baru untuk saya. Selain karena datang dari generasi yang tumbuh ketika Soeharto bukan lagi orang terkuat di negeri ini, ada perbedaan sosial lain yang membuat sosok penyair seperti Thukul akhirnya terasa begitu berjarak.

Wiji -seperti kebanyakan orang di luar sana- tidak memiliki “keberuntungan” kelompok menengah seperti saya: bekerja dengan laptop bagus, punya pekerjaan dengan upah di atas UMP, bisa membeli buku di Verso sebulan sekali, setiap minggu berkesempatan minum bir dingin dan beberapa kali dalam setahun mampu liburan ke tempat-tempat yang ada dalam buklet wisata.

Saya tidak pernah merasakan menjadi buronan dan kesepian yang turut serta sebagai konsekuensi dari sebuah aktivisme politik. Meski pernah dipenjara singkat -yang hanya beberapa bulan- di masa awal SBY dipilih ramai-ramai sebagai diktator, diinteli polisi atau beberapa kali dipentungi saat demonstrasi, secara psikologis saya belum mengalami level brutalitas yang dialami Wiji Thukul. Saya masih bisa pulang kontrakan dengan aman, memeluk dan menciumi kekasih secara leluasa dan memiliki teman-teman yang ramai.

Menonton Istirahatlah Kata-kata justru menjadi pengalaman spiritual yang menakutkan pada akhirnya. Yang tidak langsung saya rasakan begitu usai menonton film ini. Ia mengendap selama beberapa hari sebelum saya menulis ini.

Kami datang dari dua dunia yang berbeda. Dunia saya dibangun dari jerih payah orang-orang seperti Thukul di negeri ini yang masih terus bertarung soal upah murah, jaminan kesehatan yang buruk, sembako yang semakin mahal, pencabutan subsidi dan lain sebagainya. Dunia saya berada di lapis lebih tinggi dan bertahan karena penghisapan atas manusia-manusia seperti Wiji masih terus berlangsung -dengan atau tanpa Istirahatlah Kata-kata.

Kemewahan-kemewahan yang saya nikmati hari ini sejatinya merupakan hasil langsung dari perjuangan panjang kelas pekerja di berbagai tikungan sejarah dengan melakukan mogok, berdemonstrasi dan menuntut perbaikan kualitas hidup. Perjuangan kelas pekerja di mana Thukul dan syair-syairnya dahulu adalah bagian tak terpisahkan. Dan inilah magisme dari puisi-puisi Wiji. Karya-karyanya menemukan tempat di hati dan ingatan banyak orang karena ia menulis tentang dirinya, yang juga adalah diri mereka. Ia tidak hanya jujur menjadi dirinya, tapi di saat yang bersamaan merefleksikan wajah mayoritas penduduk Indonesia yang hidup bersusah payah dan terpinggirkan oleh pembangunan.

Persona seperti Thukul menjadi legendaris sebagai penyair, bukan hanya karena puisinya semata. Kisah hidupnya yang aktif berpolitik dan melawan ketidakadilan adalah sisi magis yang sesungguhnya.

Namun, karena kadung menjadikannya legenda, saya lupa bahwa Thukul adalah seorang suami dan ayah dua orang anak. Ia adalah manusia yang seutuhnya. Memiliki getir dan memar dihajar kesedihan. Inilah peran dari episode kesepian dan keterasingan yang ditampilkan Istirahatlah Kata-kata. Menjadi pengingat bahwa penyair revolusioner yang kata-katanya dapat menyulut pembangkangan terhadap ketidakadilan, adalah sosok yang bisa tampil lemah. Seperti Yesus di ambang kematiannya yang berteriak: Eli! Eli! Lama sabachtani!

Yosep Anggi Noen dan Yulia Evina Bhara melalui filmnya ingin menuturkan kepada kita semua tentang satu periode negeri ini: ketika seorang megalomaniak paling berdarah sedang berkuasa. Jendral penuh senyum pemimpin rezim yang dapat meremukkan manusia hingga ke tulang-tulang. Mengisolasi, menjauhkan dan mengasingkan seseorang hingga pemberontakan yang paling mungkin terhadap itu adalah: bertahan tetap waras. Ini adalah perjuangan yang tidak kalah heroik dibanding berhadap-hadapan dengan tentara di jalan raya, atau melempar molotov ke arah barikade polisi. Istirahatlah Kata-kata tidak sedang memadamkan sedikitpun aspek revolusioner dari sosok seperti Wiji Thukul. Sebaliknya, ia menggambarkan bagaimana penyair keras kepala ini mampu bertahan dan menumpuk keberanian untuk pulang ke rumah dan menemui Sipon, kekasih hatinya.

Inilah pesan utama dari film ini menurut saya. Bahwa ketakutan, kesepian dan keterasingan yang diciptakan penguasa dapat [dan sudah semestinya] dilawan.

Indonesian hard-line Islamist groups flex their muscles

James BEAN & Andre BARAHAMIN

Growing protest movement against Jakarta governor challenges political establishment.

 

JAKARTA, on Dec. 2, Islamist groups organized the largest demonstration that Indonesia has witnessed since the overthrow of President Suharto in 1998 to urge the prosecution of Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama — popularly known as Ahok — for blasphemy after he allegedly misrepresented the Quran.

Approximately one million people weathered a monsoon storm to participate peacefully in what was billed as a “Rally to Defend Islam” as they held a huge outdoor Friday prayer congregation.

On Nov. 16, the governor was charged with criminal defamation. He was interrogated and then released.

His questioning by police followed another large demonstration on Nov. 4, which attracted 200,000 protesters who attempted to storm the presidential palace gates before they were repelled by tear gas. One died and more than 350 people were injured in that protest.

The controversy has dominated the election campaign for the Jakarta governorship, the country’s second most prominent profile elected post. Ahead of the Feb. 15 polls. Purnama had earlier been considered the front-runner. As the city’s deputy governor, he inherited the post after the previous governor, Joko Widodo, was elected Indonesian president in 2014.

Indonesian President Joko Widodo after joining demonstrators protesting against his former deputy governor of Jakarta, incumbent Basuki Tjahaja Purnama, at the National Monument in Jakarta on Dec. 2.

The protests and public criticism of Purnama have been fueled partly by the fact he is Christian in a country with the world’s largest Muslim population, and also ethnically Chinese. There is widespread resentment that Indonesia’s Chinese minority, which comprises less than 4% of the total population, dominates the commercial and industrial sectors.

During the Dec. 2 protest, hundreds of thousands of people lined the roads leading to the National Monument in central Jakarta, praying on small rugs and sheets of newspaper in the pouring rain. In a carefully choreographed show of solidarity, Widodo and his Vice President Jusuf Kalla joined the prayers at the National Monument. Afterward, the president offered a few words of appreciation that the rally had been peaceful, but was met with chants demanding the imprisonment of Purnama.

The rallies against the governor have been largely organized by the Islamic Defenders Front (FPI), which is seen as a hardline Muslim group headed by Grand Imam Habib Rizieq. The fact that the FPI has been able to mount such huge demonstrations signifies the arrival of an ultraconservative Islamic lobby on the political main stage.

The government and other Islamic organizations have been divided over how to deal with the FPI and similar groups. Initially, the authorities appeared opposed to the staging of the Dec. 2 rally, saying it threatened government security following the violent protests in early November. On one side, Nahdlatul Ulama, the world’s largest independent Islamic organization, advised its members not to participate in the rally and cited a fatwa ruling that Friday prayers should not be conducted on the street.

But the Indonesian Ulama Council, one of the country’s most important Islamic organizations, undermined Nahdlatul Ulama’s position by deciding to support the rally and issuing its own fatwa condoning street prayers. The council also helped negotiate with the police and army on condition that the December rally be peacefully held.

Highlighting the anxiety of Widodo and the security services, 11 senior political and military figures — including Rachmawati Sukarnoputri, daughter of Indonesia’s first President Sukarno, and two prominent generals — were arrested on the morning of the rally on charges of treason, criminal conspiracy, hate-speech, and allegedly insulting the president.

These arrests occurred after weeks of political drama, which had played out on television and over social media as Widodo met with all major political party chiefs to shore up political support. He had also discussed arrangements to enable him to choreograph his dramatic and seemingly “spontaneous” participation in the mass prayer congregation at the National Monument. The urgent and alarmist tone of his negotiations with the FPI was reinforced by both police and army chiefs who warned in a series of news conferences about a plot to overthrow the government.

 

Delicate balancing act

The government had clearly tried to co-opt the rally organizers by branding the event as a purely religious gathering and referring to it as a “rally for peace.” Simultaneous rallies were held in other major cities, including Medan, Surabaya, Makassar and Solo.

Protester performing wudhu, the Islamic pre-prayer washing ritual, during a mass demonstration against Jakarta’s Christian governor on Dec. 2.

Ultimately, the event could not hide growing anger among some Muslims toward Purnama for allegedly misrepresenting Islamic scripture and toward the political establishment in general. FPI leader Habib Rizieq told the crowd: “Upholding justice for all religions in Indonesia should guarantee that they must not be defamed.”

The trigger for the current anger was Purnama’s perceived blasphemy in a speech earlier this year in which he urged a predominantly Muslim community that they had the right to vote for him in the upcoming gubernatorial election, telling them not to be “fooled” by people misrepresenting specific verses of the Quran. His controversial statements were captured on video and went viral in Indonesia’s turbulent social media.

One FPI supporter who works at the education ministry told the Nikkei Asian Review during the rally: “If Ahok is not prosecuted, it will be war.” In such circumstances, he warned, the Chinese could become the next targets for popular ire.

The latest rally shows that Widodo’s government and Indonesia’s political establishment is being put on notice by the conservative Islamic lobby, with reminders that it can wield considerable political influence based on popular appeal.

A leader of a Sulawesi-based Islamist group said: “If six million of us wanted to storm the presidential palace we could. But that’s not in our teaching. Think about it, how many soldiers are there — even if a few of us were shot.” Other groups talked about holding more rallies and said that if their demands were not met, then they expected a fatwa to be issued calling for jihad.

The blasphemy controversy reflects deep-seated grievances about economic inequality between the Chinese minority and Indonesia’s vast Muslim majority populations. This attitude is reflected in a recent comment by Said Aqil Siradj, chairman of Nahlatul Ulama, who said that “Ahok’s statements are offensive, regardless of whether he is convicted of defamation or not, because the statement is offensive to Muslim people. What’s more, the person saying it is not Muslim… moreover, [he’s] Chinese.”

 

The piece was published by Asia Nikkei Review

Kota: Imigrasi

Dua hari satu malam, saya dipaksa untuk tersesat di bandara Kuala Lumpur International 2 (KLIA 2), Malaysia. Saya ditolak ketika ingin berangkat ke Da Nang, Vietnam. Alasannya, passport saya akan kurang dari enam bulan ketika masa berada di Vietnam. Padahal saya sudah mengantongi izin terbang dari imigrasi Indonesia, Jakarta.

Imigrasi di Kuala Lumpur memaksa saya untuk mendapatkan stempel masuk ke Malaysia meski saya menolak. Alasannya sederhana. Saya tidak pernah berniat singgah di negeri tersebut. Tujuan saya jelas. Vietnam. Singgah di KLIA 2, semata karena tiket perjalanan mengharuskan demikian. Jadi tidak ada kewajiban untuk mendapatkan stempel masuk dan keluar Malaysia. Saya secara sengaja memilih tinggal di bandara. Karena pesawat yang akan saya tumpangi hanya berjarak beberapa jam dari masa kedatangan.

Pihak imigrasi memaksa agar saya melapor. Prosedur ini saya ikuti. Namun mereka melarang saya menelpon ke pihak kedutaan Indonesia di KL. Alasannya, ini murni kesalahan saya karena berangkat dengan passport yang dapat membuat saya terancam dideportasi. Saya bersikeras. Jika dideportasi, itu bukan kerugian atau bakal jadi masalah imigrasi Malaysia karena saya adalah warga negara Indonesia. Yang berhak mengurusi adalah KBRI di negara mana nanti masalah tersebut timbul.

Ini bukan kali pertama kali saya terbang antar negara. Sehingga saya tidak kendur. Saya bersitegang. Memilih untuk tidak melanjutkan laporan dan tetap bersikukuh untuk diberangkatkan ke Vietnam. Sayang, pihak Air Asia yang menjadi penyedia jasa penyedia tiket penerbangan saya merasa keberatan. Mereka menilai bahwa posisi imigrasi Malaysia sudah tepat. Padahal, jelas. Saya tidak melakukan kesalahan apapun.

Semua pertanyaan mereka soal alasan mengapa harus ke Vietnam sudah saya jawab. Passport saya juga bolak-balik mereka periksa. Saya tidak pernah mengalami masalah keimigrasian. Tiket untuk kembali ke Indonesia juga sudah saya tunjukkan.

Namun mereka berkeras. Saya dianggap menyalahi aturan imigrasi mereka.

Mundur? Tidak. Saya merasa tidak pernah salah. Saya tidak pernah punya urusan dengan Malaysia. Lagipula, jika saya memang dianggap kurang layak berangkat, pihak imigrasi di Indonesia sudah seharusnya memberitahukan terlebih dahulu soal ini. Namun mereka menilai bahwa ada indikasi korupsi ketika saya berhasil melewati pihak imigrasi. Selain konyol, tindakan ini juga diskriminatif. Indonesia memang penuh korupsi. Tapi saya bukan salah satu di antaranya.

Dua belas jam berdebat, saya memilih istirahat di salah satu hotel di dalam KLIA 2. Tetap saja, pihak imigrasi Malaysia memaksa saya untuk segera pulang ke Indonesia. Mereka berpendapat bahwa jika saya dideportasi dari Vietnam, maka yang akan terganggu adalah hubungan bilateral Malaysia dengan negeri Paman Ho tersebut.

Alasan yang super konyol.

Pagi hari, sekitar jam sembilan, saya dipaksa untuk membeli tiket pulang ke Indonesia. Jika tetap menentang, passport saya akan ditandai dan untuk beberapa saat tidak bisa memasuki Malaysia. Saya berkeras agar pihak imigrasi menunjukkan peraturan yang menjadi landas ancaman tersebut. Saya juga menolak untuk berbicara bahasa Melayu. Bukan karena tidak bisa. Tapi, sependek pengetahuan saya, bahasa Inggris resmi ditetapkan sebagai bahasa komunikasi antar negara di Asia Tenggara. Namun, para petugas imigrasi tetap tidak mau melayani protes saya sepanjang masih berbicara dalam bahasa Inggris.

Ini kali pertama saya begitu marah. Terutama kepada Malaysia. Kepada pihak imigrasi yang begitu arogan dan memaksakan peraturan yang absurd dan tidak bisa mereka tunjukkan keberadaannya. Status ini juga saya tulis penuh amarah. Diliputi kekecewaan. Karena ini adalah kali pertama saya dipaksa pulang ke Indonesia karena menolak tunduk.

#LoveWins

1Tidak ada yang namanya homofobia. Itu bukan jenis fobia. Mereka tidak takut. Mereka benci. Dan kebencian terhadap homoseksualitas bukan phobia. Itu kejahatan.

BEBERAPA hari ini banyak orang memodifikasi foto profil akun Facebook mereka dengan tambahan warna pelangi sebagai solidaritas. Tagar #LoveWins segera merebak dan jadi ramai di lintasan Twitter. Semuanya berawal dari keputusan berani Mahkamah Agung di Amerika Serikat untuk melegalisasi pernikahan sesama jenis. Keputusan yang merupakan kekalahan telak yang memalukan bagi kelompok pembenci homoseksual. Paman Sam menjadi negeri ke-22 di dunia yang mengakui pernikahan sesama jenis, setelah Belanda pertama kali melegalkannya di tahun 2001.

Kehebohan itu memang berefek besar ke seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di negeri itu, semisal WordPress, memasang banner berwarna pelangi untuk merayakan kemenangan ini. Dirayakan luas, bukan semata karena ia terjadi di Amerika, tapi sebab merayakan kemenangan—sekecil apapun itu—terasa begitu penting di tengah banyaknya kegagalan dan masih luasnya diskriminasi terhadap hak-hak dasar manusia, hanya karena orientasi seksual yang berbeda. Pepatah Melayu mengatakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mungkin itu yang jadi bahan pertimbangan MA di Amerika. Sebab negeri ini punya rentetan catatan buruk (bahkan hingga hari ini) terkait isu diskriminasi dan rasisme.

Sejarahnya, negara yang bernama United States of America ini merupakan federasi negara-negara yang berakar dari koloni-koloni yang didirikan oleh kelompok konservatif asal tanah Britania. Mereka datang untuk menukar Tuhan dengan tanah orang-orang berkulit merah. Di tahun 1861, negeri ini melewati empat tahun Perang Sipil antara Utara-Selatan, terkait isu perbudakan. Akhir dari perang ini ikut mendorong lahirnya sebuah kelompok rasis bernama Ku Klux Klan (KKK). Rasisme terhadap kelompok non-kulit putih di USA masih merupakan masalah serius. Termasuk tentunya, diskriminasi terhadap ekspresi dan orientasi seksual yang menyasar para gay, lesbian dan transgender.

Diakuinya hak-hak kelompok homoseksual di Amerika bukanlah hadiah yang tiba-tiba diberikan oleh negara. Perjuangan panjang kelompok pelangi dan semua yang ikut bersolidaritas, terentang panjang. Di dekade ‘70-an, sebuah gugatan hukum terhadap undang-undang pernikahan Amerika, mempersoalkan mengenai pernikahan sesama jenis. Meski gagal, namun gugatan tersebut membuat publik mulai belajar untuk mendiskusikan persoalan tersebut. Hingga akhirnya di tahun 2004, Massachussets menjadi negara bagian pertama di negeri pelopor fast food yang mengakui hak untuk membina institusi keluarga bagi kelompok homoseksual.

Jatuh bangun gerakan yang diuji melalui rentetan kegagalan, perluasan wacana dan basis analisis soal pentingnya pemenuhan hak-hak sipil dan politik homoseksual melalui polemik, riset akademik dan kajian-kajian teoritis di berbagai jurnal dan koran maupun diskusi-diskusi populer yang menyasar publik luas juga menyumbang kontribusi yang tidak sedikit.

Perjuangan melawan diskriminasi seksual bukan perkara soal kebebasan individual semata atau hanya merupakan pekerjaan dari satu jenis kelompok tertentu. Sebaliknya, perlu disadari bahwa diskriminasi adalah problem dari antagonisme kelas yang tawaran solusinya mau tidak mau mesti dibangun di atas solidaritas antar berbagai kelompok tertindas. Kemenangan atas sebuah tuntutan adalah satu langkah kecil yang menuntut tanggung jawab untuk diperluas. Sekaligus sebagai ajang latihan untuk menuntut yang lebih besar dan yang (kelihatannya) mustahil.

Di Indonesia sendiri, ada dua kelompok yang tidak terlalu bergembira dengan berita di atas. Pertama adalah kelompok orang yang menganggap bahwa pernikahan hanya mungkin terjadi antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan dari pernikahan adalah reproduksi, seks yang ditujukan untuk menghasilkan manusia baru. Sementara kelompok yang kedua adalah mereka yang terlalu revolusioner sehingga menganggap bahwa menuntut legalisasi pernikahan sesama jenis, mungkin tidak penting atau semacam reformisme belaka. Bahwa yang jauh lebih utama adalah menumbangkan kapitalisme.

Sebagai contoh, Manager Nasution, komisioner Komnas HAM, berargumen bahwa pernikahan sesama jenis bertentangan dengan konstitusi Indonesia. terutama sila Pertama. Bagi orang macam ini, Tuhan dipandang dungu dan tidak ramah dengan manusia. Nasution masih percaya bahwa menyukai sesama jenis merupakan perilaku menyimpang. Sementara berpikir diskriminatif, itu manusiawi. Nasution juga menegaskan bahwa manusia Indonesia yang beradab mesti menolak pernikahan sesama jenis. Itu sejalan dengan amanat sila Kedua dari Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Yang artinya, jika Anda mendukung pernikahan sesama jenis, Anda masuk dalam kategori barbar, tidak beradab, dan tentu saja tidak cerdas.

Senada dengan itu, Eddward Kennedy, seorang kolumnis bola juga menyuarakan penolakannya. Ia berpendapat bahwa menjadi homoseksual bukanlah sesuatu yang alami. Bukan sesuatu yang nature. Argumentasi seperti itu sengaja melupakan fakta bahwa institusi pernikahan bukanlah sesuatu yang alamiah. Ia adalah kreasi manusia, seperti tulis Engels dalam The Origin of Family, Property and the State. Pernikahan adalah nurture dari institusionalisasi hubungan antara dua orang, di mana seseorang dianggap menjadi milik dari seseorang yang lain. Menjadi properti yang tidak bisa dipindahtangankan tanpa melalui urusan administratif. Pernikahan adalah cindera mata untuk menandai dimulainya penaklukan perempuan, privatisasi alat produksi, dimulainya agrikultur yang menghancurkan alam serta pandangan antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai penguasa alam semesta.

Lalu, jika institusi pernikahan sedemikian buruknya, mengapa perlu bersolidaritas dengan pernikahan sesama jenis?

Jawabannya sederhana. Karena yang paling mendesak hari ini adalah pemenuhan hak-hak sipil dan politik seseorang. Pemenuhan hak-hak sipil dan politik ini setidaknya dapat meminimalisir kelompok-kelompok bigot yang sering main hakim sendiri. Mendukung pernikahan sesama jenis secara esensial sama persis dengan mendukung kebebasan tiap orang untuk menjalankan keyakinan spiritualnya, seperti tuntutan buruh tentang upah layak, seperti tuntutan pendidikan layak yang gratis oleh pelajar, seperti tuntutan untuk melindungi anak dari pernikahan di bawah umur, seperti tuntutan soal kebebasan berekspresi dan mengutarakan pendapat di Papua, seperti tuntutan untuk media yang bebas sensor dan sehat. Tuntutan-tuntutan demokratis yang adalah ajang praktis untuk melatih tiap-tiap orang untuk belajar bahwa sebuah persoalan, memiliki keterkaitan dengan persoalan yang lain, dan yang paling penting: bahwa sebuah perjuangan membutuhkan semua orang untuk terlibat.

Jika dalam hal-hal sepele macam di atas, kita masih terpecah-pecah dan saling merasa diri paling benar, bagaimana mungkin bicara soal hal yang lebih besar, semisal: revolusi sosial?

Atau mungkin memang kita tidak butuh keterlibatan semua orang. Seperti yang pernah dibilang Guattari, psikiater eksentrik asal Prancis, bahwa di antara para budak, terdapat mereka yang tidak ingin dibebaskan. Mungkin kita semua terlanjur nyaman dan bahagia menjadi seorang budak. Itu mengapa kita sinis dengan kemenangan #LoveWins.