Membicarakan Kamoro, Melampaui Freeport

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia di tahun 2010, tercatat ada 445 suku di West Papua -nama resmi yang digunakan oleh perwakilan politik rakyat Papua, yang menjadi wilayah koloni sejak sukses aneksasi melalui Act of (No) Free Choice, Juli-Agustus 1969.

Itu sebabnya pembicaraan soal Freeport, seperti diprediksikan, hanya terbatas pada soal mengenai pembagian keuntungan semata. Gonjang ganjing antara pemerintah Indonesia dan PT. Freeport sekali lagi mengulangi kesalahan historis yang esensial mengenai absennya suara dari komunitas Orang Asli Papua.

Mereka yang wilayah ulayatnya dihancurkan untuk kepentingan investasi, namun tidak mendapatkan ruang untuk didengarkan pendapatnya. Padahal, kita semua tahu bahwa ada dua suku di wilayah Mimika yang terdampak paling serius dari berbagai kerusakan lingkungan sebagai efek investasi.

Salah satunya adalah Kamoro, yang mendiami wilayah kabupaten Mimika.

Kamoro, atau dikenal para penstudi budaya dengan nama Mimuka We. Nama kultural ini terkait dengan zona hidup orang Kamoro yang berada di sekitar sungai dan pesisir pantai.

Muimuka secara harafiah, dapat diartikan sebagai buih yang timbul akibat genangan air. Genangan air yang dimaksud adalah hasil rendaman akibat sungai yang meluap. Sementara, We dapat diartikan sebagai manusia. Orang-orang Kamoro berdiam di sekitaran Teluk Etna, di kedua sisi sungai Otakwa, sungai Yamaima dan sungai Minajerwi dan memiliki relasi yang sangat dekat dengan suku Yerisiam di bagian utara Nabire.

Relasi antara Kamoro dan Yerisiam dapat dilacak melalui migrasi periodik yang dilakukan oleh anggota-anggota kedua komunitas ini, sejarah pembagian wilayah perburuan dan hutan sagu, hingga cerita mengenai aliansi di masa perang Hongi. Orang-orang Yerisiam menyebut wilayah Kamoro sebagai dapur, dan sebaliknya orang-orang Kamoro menyebut wilayah Gua (tanah ulayat Yerisiam) sebagai teras depan. Penyebutan ini merupakan refleksi dari imajinasi bahwa bentangan wilayah ulayat keduanya merupakan rumah besar.

Ada beberapa versi mengenai asal usul orang-orang Kamoro. Termasuk versi yang meyakini bahwa leluhur mereka adalah seorang ksatria bernama Mbirokateyau, anak laki-laki yang lahir dari rahim Mbirokateya. Mbirokateyau dipercaya berhasil membawa kedamaian ketika menaklukkan komodo raksasa yang memangsa manusia-manusia kuno. Ia kemudian memotong komodo tersebut ke dalam empat bagian, dan menyebar potongan-potongan tersebut ke empat arah mata angin. Yang dibuang ke arah timur, kemudian jatuh di wilayah suku Asmat, di wilayah utara jatuh di wilayah suku Yerisiam, di wilayah barat kemudian jatuh di wilayah orang Moi.

Sependek pengetahuan dan hasil temuan studi saya, Kamoro -seperti Moi, Asmat dan Yerisiam- tidak memiliki pengetahuan agrikultur modern. Sebaliknya, orang-orang Kamoro adalah para pemburu terbaik. Mereka memiliki perangkat pengetahuan yang luar biasa tentang berburu ikan, mamalia (babi dan kangguru) dan burung serta teknik ukir. Sebagaimana Asmat yang dikenal publik, orang-orang Kamoro juga lihai membuat beragam jenis ukiran untuk pelbagai keperluan harian (mangkuk sagu, tifa, dan perisai). Ukiran-ukiran Kamoro juga dapat ditemukan pada badan-badan Karaka, yaitu perahu berbentuk lesung tanpa palang penyeimbang.

Di luar Papua, desain ini juga dapat ditemukan pada komunitas Dayak Ngaju yang hidup di pesisir sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Sementara bagi publik awam, salah satu teknik ukiran Kamoro yang terkenal adalah Mbitoro, yaitu totem penghormatan kepada leluhur yang biasanya digunakan dalam ritual keagamaan. Seperti suku-suku Papua pada umumnya, sumber karbohidrat utama orang-orang Kamoro berasal dari sagu. Aktivitas memanfaatkan sagu ini disebut Amata Wapuru, yang dipandang sebagai salah satu bentuk berdoa (atau mengucap syukur) kepada leluhur dan Pencipta.

Sejak ekspansi wilayah pertambangan Freeport di Amungsa -teritori ulayat orang Amungme, Kamoro adalah salah satu komunitas yang terdampak paling serius. Seperti yang dijelaskan oleh aktivis Jaringan Anti Tambang (JATAM), Siti Maimunah dalam pernyataannya. Hal ini diakibatkan oleh pencemaran lingkungan yang memiliki daya rusak serius terhadap ekosistem sungai, terutama di bagian hilir yang merupakan ruang hidup masyarakat Kamoro.

Selain dampak Freeport, ancaman terhadap zona hidup orang-orang Kamoro juga datang dari aktivitas perkebunan kelapa sawit PT. Pusaka Agro Lestari, anak perusahaan Noble Group yang kini dimiliki oleh China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO). Noble Group juga merupakan pemilik utama PT. Henrison Inti Persada yang beroperasi di wilayah ulayat orang Moi Kelim di wilayah Sorong.

COFCO adalah BUMN China terbesar di bidangnya dan satu dari empat raksasa perusahaan yang langsung dikendalikan oleh negara. Didirikan pada tahun 1952, di tahun 2007 saja COFCO sudah memiliki 60.000 pegawai dan beroperasi di 14 negara, termasuk Tanzania, Indonesia, UK, US, Jepang, Australia, Kanada, Malaysia, Sri Lanka dan Republik Demokratik Kongo. COFCO yang terdaftar dan berkantor pusat di Hongkong beroperasi melalui empat gurita utamanya: China Foods, China Agri-Industries Holdings, Mengniu Dairy dan COFCO Packaging Holdings.

Untuk kasus Mimika, konsesi PT. Pusaka Agro Lestari yang merentang dari hulu sungai Komoro di bagian timur hingga sungai Mimika bagian barat, tidak jauh dari jalan trans Paniai-Timika. Dampak langsung dari adanya konversi hutan menjadi perkebunan sawit pada akhirnya menyebabkan aliran sungai menjadi dangkal, sehingga menjadi muasal terjadinya air pasang dan banjir bandang. Di tahun 2015, kampung Miyoko dan Aikwapuka, distrik Mimika Tengah menjadi contoh korban akibat investasi yang tidak ramah lingkungan ini.

Luasnya wilayah konsesi sawit yang dimiliki oleh PT. Pusaka Agro Lestari yang mencapai 77.660 hektar juga menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber protein bagi orang-orang Komoro. Menurut riset yang dikerjakan oleh Yayasan PUSAKA di awal tahun 2016 -organisasi di mana saya bekerja- menemukan bahwa sejak terbitnya izin PT. Pusaka Agro Lestari di tahun 2011, orang-orang Komoro mengalami masalah serius dengan berkurangnya hewan-hewan buruan seperti kangguru tanah (dari genus dendrolagus) dan babi hutan (sus scrofa).

Masalah tersebut juga dibarengi dengan pencemaran limbah di sungai yang mengakibatkan depopulasi ikan. Berkurangnya asupan protein hewani ini pada akhirnya mengarah pada malnutrisi.

Seperti Freeport, PT. Pusaka Agro Lestari juga menjadi sebab kekerasan budaya di bidang pangan. Yaitu perubahan pola konsumsi orang-orang Kamoro dari sagu ke beras. Peralihan ini terjadi karena hancurnya hutan-hutan sagu untuk dialihfungsikan sebagai konsesi perkebunan sawit -seperti Freeport yang menghancurkan hutan untuk menjadi wilayah tambang. Perubahan pola konsumsi ini mengakibatkan ketergantungan serius orang-orang Kamoro terhadap beras. Berbeda dengan sagu -yang disebut Amata oleh orang-orang Kamoro, beras tidak bisa didapatkan secara gratis.

Secara ekonomi, hal ini tentu saja memberatkan. Dari aspek kesehatan, sagu telah terbukti jauh lebih menyehatkan jika dibandingkan dengan beras. Konsumsi beras yang berlebihan, disertai dengan berkurangnya aktivitas tubuh yang dapat membakar kalori -seperti berburu atau memangkur sagu- mengakibatkan orang-orang Kamoro kemudian terdampak penyakit obesitas. Menyempitnya lahan perburuan, selain memiliki dampak kesehatan juga memiliki secara kultural berimplikasi serius pada melenyapnya pewarisan teknik berburu dari satu generasi ke generasi yang lebih muda.

Di saat yang bersamaan, implikasi kultural itu juga bersahut-sahutan dengan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua yang berakibat pada timbulnya pandangan bahwa aktivitas berburu merupakan refleksi dari primitifisme, simbol keterbelakangan dan merupakan aktivitas anti-konservasi.

Ini adalah jenis-jenis kekerasan yang merupakan domino setelah perampasan tanah ulayat untuk investasi. Potret-potret semacam ini selalu saja absen untuk dilihat secara holistik dan radikal. Kekerasan budaya ini, ikut berdampak pada tergerusnya kebudayaan dan identitasnya sebagai orang Kamoro.

Jika hal-hal di atas terus berlangsung, besok lusa tidak perlu kaget jika kita tidak akan lagi menemukan orang-orang Kamoro.

Mereka Yang Berjalan Kaki Lebih Dari 100 Kilometer

Andre Barahamin

 

Berjalan kaki lebih dari seratus kilometer untuk menjemput keadilan seharusnya cukup jadi ancaman jika telinga negara bisa mendengar.

Penolakan petani di pegunungan Kendeng -terutama kegigihan perempuan-perempuan- terhadap kehadiran pabrik semen di desanya jelas merupakan tindakan yang berdasar hukum. Di tahun 2008 kawasan karst sudah ditetapkan sebagai wilayah terlarang bagi aktivitas tambang. Namun dua tahun berselang, pemerintah daerah Jawa Tengah mengabaikan larangan tersebut. Mereka menjadikan Kabupaten Grobogan, Rembang, Blora dan Pati sebagai kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara.

Inilah kenapa para petani memutuskan melawan.

Kesuburan tanah tempat mencari nafkah terancam. Protes yang dilakukan di periode awal sering diladeni dengan praktek kekerasan oleh pihak perusahaan dan pihak kepolisian. Hingga akhirnya puluhan ibu-ibu memutuskan untuk mendirikan tenda dan menjaganya bergantian.

Mereka telah bersepakat menjadi barisan terdepan menyelamatkan sawah, lingkungan dan  masa depan. Pabrik semen yang akan mengeruk kapur penyimpan air Kendeng tidak bisa dibiarkan berdiri. Ibu-ibu pemberani menjadikan dirinya sebagai benteng karena praktek kekerasan yang sering dilakukan pihak kepolisian.

Perjuangan bertahun-tahun itu kini mendapatkan harapan. Tapi banyak dari kita yang sadar bahwa tembok istana presiden kadang terlalu tebal. Suara-suara protes kadang tak bisa tembus.

Karenanya, ia mesti digedor. Dan berjalan kaki sejauh 150 kilometer seharusnya lebih dari cukup.

Itu yang saat ini sedang dilakukan para petani dari pegunungan Kendeng. Meski Jawa tengah sedang dirundung hujan, ada sekitar tiga ratusan petani dari Rembang, Pati, Kudus, dan Grobogan. Mereka akan menuju Semarang. Tuntutannya adalah agar pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng Utara.

Para petani dan kami yang bersolidaritas melihat gelagat negatif. Tampaknya pemerintah tetap bersikeras melanjutkan proyek. Meskipun itu artinya dengan mengeluarkan kajian lingkungan dan izin baru. Menteri BUMN dan anggota DPR menyatakan pembangunan pabrik berkapasitas 3 juta ton per tahun akan jalan terus.

Soalnya, mereka sudah kepalang basah.

Bank Mandiri sudah mengucurkan dana 3,96 triliun rupiah kepada PT Semen Indonesia. Sebagian besar dari total kredit tersebut, sebesar 3,46 triliun rupiah sudah dihabiskan untuk memfasilitasi rencana pembangunan pabrik semen di Rembang. Direktur Utama PT Semen Indonesia, Sunardi Prionimurti, kepada media mengatakan bahwa pabrik tersebut sudah pasti selesai dibangun akhir tahun ini.

Ini kenapa ketika mereka panik ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan warga pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah. PKI ini mempersoalkan tentang Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah terkait izin lingkungan kepada PT Semen Gresik (Persero) yang kini berganti nama menjadi PT Semen Indonesia.

Izin lingkungan bernomor 668/1/17 tahun 2012. Ditandatangani Gubernur Jawa Tengah saat itu, Bibit Waluyo, pada 7 Juni 2012.

Penggugatnya adalah Joko Prianto dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). MA kemudian mengabulkan PK, memutuskan putusan judex facti, dan membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan PT Semen Indonesia) yang berlokasi di Rembang.

Para petani di pegunungan Kendeng memang suka sekali merepotkan negara yang memuja infrastruktur.

Tahun 2009, misalnya, warga Pati memenangi gugatan melawan PT Semen Gresik. Kalah di Pati, perusahaan BUMN itu memilih menggeser sasaran dan pindah ke Rembang. Agar tidak mudah dikenali dan gampang mengadali para petani, BUMN itu lalu berganti nama induk perusahaan menjadi PT Semen Indonesia.

Alasan penolakan para petani sebenarnya sangat sederhana. Kegiatan bersawah sangat bergantung dengan pasokan air. Posisi air yang penting membuat mereka tidak bisa begitu merelakan begitu saja jika mata air kemudian hancur karena kegiatan pertambangan karst. Kehancuran sumber-sumber air bukan hanya berarti mereka terancam kehilangan pekerjaan utama mereka.

Lebih dari itu semua. Membiarkan pegunungan ditambang demi semen artinya adalah kerusakan sosial, kultural dan ekologis.

Mengganti jenis pekerjaan yang sudah dilakoni bertahun-tahun bukan perkara mudah. Hal itu berarti mereka mesti mengubah kebiasaan, mempelajari teknik-teknik baru, beradaptasi dengan waktu dan rentang kerja yang sepenuhnya berbeda dan masih banyak hambatan lain.

Banyaknya urbanisasi ke kota-kota besar terkait erat dengan soal seperti ini.

Penyempitan lahan pertanian karena alih fungsi untuk kepentingan agribisnis, tambang, industri properti dan bisnis raksasa lain membuat banyak tenaga produktif menjadi pengangguran di desa-desa. Mereka kemudian dipaksa oleh himpitan ekonomi. Lalu migrasi ke kota dengan kemampuan terbatas, tanpa koneksi serta tanpa modal. Ketika gagal, maka orang-orang tersebut menjadi pengemis, kriminal kelas teri dan tenaga buruh paruh waktu.

Lagipula, sebagai mayoritas petani penghasil beras di Jawa Tengah, posisi pegunungan di Rembang, Pati, Grobogan dan sekitarnya sangat strategis. Bagaimana mungkin membicarakan swasembada pangan sembari menghancurkan lumbung padi?

Menghancurkan lahan pertanian juga berarti menghancurkan relasi yang terbangun dalam masyarakat petani. Ini berarti adalah kekerasan budaya. Ini juga bertentangan dengan gembar-gembor Reforma Agraria Jokowi.

Oktober kemarin, Presiden Jokowi barusa saja memberikan arahan kepada Ke-menterian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran. Jokowi secara tersirat menyatakan bahwa Reforma Agraria bisa menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan. Reforma Agraria juga dipandang sebagai solusi terkait penyelesaian sengketa-sengketa antara masyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

Secara ekologis, mengubah daerah pegunungan di Jawa Tengah berarti membuka pintu gerbang bencana.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) se-Jawa mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan pulau di pulau Jawa makin terancam dengan politik kebijakan pemerintah sektor pembangunan ekonomi terutama infrasruktur.

Tahun 2015, WALHI mencatat setidaknya 1. 071 desa yang mengalami bencana. Mereka dihajar banjir, tanah longsor dan rob. Di Jawa Tengah sendiri, bencana ekologi menelan korban jiwa 152 orang.

Model kebijakan yang berlandas pada pembangunan infrastruktur dengan level obsesif membuat daya dukung dan daya tampung lingkungan di pulau Jawa merosot drastis. Kerusakan lingkungan hidup, terutama sumber air di Jawa Tengah bisa dilihat jelas melalui kerusakan beberapa DAS (daerah aliran sungai). DAS Garang yang mencakup Kabupaten Kendal, kabupaten Semarang dan kota Semarang berada dalam kondisi kritis.

Pencemaran air dan krisis air bersih juga terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah tahun lalu. Seharusnya ini adalah tanda bahaya.

Ini yang harus dipahami mereka yang kalap lalu menuduh para petani di pegunungan Kendeng berupaya menggembosi industri semen tanah air.

Mereka mengacuhkan fakta bahwa pada 15 Mei 2016, puluhan warga Pati yang tergabung dalam JMPPK mengadakan aksi tolak pabrik semen di depan kantor Kedutaan Besar Jerman. Protes ini dilakukan setelah terdengar kabar kalau PT. Indocement, induk perusahaan PT Sahabat Mulia Sakti, berencana mengajukan banding ke PTUN Surabaya. Saat itu PTUN Semarang baru saja memenangkan gugatan warga Pati. Saham Indocement dimiliki Heidelberg-Cement asal Jerman.

Kita harusnya paham bahwa sikap para sedulur untuk menolak pabrik semen beroperasi di Jawa Tengah bukan soal sentimen BUMN atau perusahaan asing. Tapi soal masa depan yang terancam hangus jika areal persawahan dihancurleburkan demi keuntungan hari ini dan bagi segelintir orang saja.

Bara di Sukamulya

Andre Barahamin

 

Ketika Presiden Joko Widodo sedang berbual soal Reforma Agraria, desa Sukamulya justru sedang membara. Ketika Istana masih berkhayal tentang Nawacita, ada 1.478 kepala keluarga yang kemarin (Kamis, 17 November) digempur gas air mata dan dipukuli pentungan hanya karena berjuang mempertahankan tanah. Peristiwa kemarin menambah wanprestasi Jokowi-Jusuf Kalla terkait alpanya perlindungan negara terhadap kelompok petani.

Desa Sukamulya yang berada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dihantam polisi karena melawan. Penduduk desa ini tidak ingin membiarkan lahan pertanian mereka diubah menjadi landasan pacu pesawat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat membangun satu bandar udara skala internasional atas nama kepentingan pemutakhiran industri pariwisata.

Hal ini menjadi basis pembenaran bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengingkari dialog terbuka dengan masyarakat terkait rencana proyek, bentuk ganti rugi dan besarannya, efek ekonomi sebagai dampak langsung, serta dampak susulan seperti problem sosial dan budaya komunitas agraris seperti Sukamulya.

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) ditargetkan akan memakan tanah seluas 1.800 hektare. Sukamulya yang hanya seluas 735 hektare, berada di area yang ditargetkan untuk dikonversi. Desa ini tidak sendiri, ada sepuluh desa lain yang terdampak. Bandara ini diproyeksikan untuk mengangkut hilir mudik 5 juta penumpang setiap tahunnya.

Dalam tiga tahapan pelaksanaan proyek, pembangunan landasan pacu sepanjang 3.5 kilometer menjadi target pertama di tahun 2017. Sukamulya yang melawan termasuk dalam wilayah yang nantinya akan diubah menjadi landasan pacu.

Kemarin adalah kali ketujuh sejak 4 Agustus 2016 upaya pengukuran untuk penggusuran berupaya dilakukan Pemda Jabar, Pemda Majalengka, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses rencana pengukuran ini terbukti penuh intimidasi, teror, hingga kriminalisasi yang dilakukan aparat kepolisian kepada warga. 6 September lalu, Agus dan Rahman—keduanya warga Sukamulya—dipanggil menghadap Polres Majalengka dengan tuduhan tuduhan penganiayaan.

Wilayah-wilayah yang termasuk dalam areal terdampak proyek pembangunan bandara internasional ini awalnya diatur melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 34/2005. Surat Keputusan ini lalu diperbarui melalui KP No.457/2012. Di dalamnya tercantum sebelas desa yang 10 di antaranya telah sukses diratakan tanpa proses yang jelas.

Hal ini yang membuat Sukamulya berbeda adalah warganya yang berkeras untuk mempertahankan tanah. Mereka telah bersepakat untuk tidak melepaskan hak milik sebelum pihak pemerintah melakukan sosialisasi secara terbuka. Permintaan ini jelas merepotkan untuk struktur negara yang terbiasa main pukul dan tebas rata serta tidak mengenal dialog.

Meladeni dialog dengan masyarakat dalam cara pandang militeristik khas Orde Baru dianggap sebagai bentuk melemahnya negara di hadapan warganya. Dalam kacamata negara militer, keputusan negara bersifat absolut dan negosiasi tidak memiliki tempat.

Itu yang jelas terlihat kemarin di Sukamulya. Personil gabungan Polda Jabar, TNI Kodam III Siliwangi, dan Satpol PP Jabar yang mencapai 1.200 dikerahkan untuk memukul habis para petani yang keras kepala. Pentungan dan gas airmata adalah model pendekatan negara untuk merespons warga yang dipandang melecehkan otoritas negara.

Hasilnya? Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa 16 orang warga terluka karena terkena serpihan gas air mata yang ditembakkan oleh polisi. Enam orang lain ditangkap dan empat di antaranya langsung dibawa ke markas Polda Jabar.

Selain korban fisik, Sukamulya menderita kerugian ekonomis lain. Satu gubuk warga dibakar, satu posko jaga hancur dan 70 hektare sawah rusak berat karena diinjak-injak. Secara psikologis, warga yang direpresi mengalami trauma. Kelompok paling rentan di sini tentu saja adalah perempuan dan anak-anak.

KPA menduga proyek ini terindikasi korup dan melanggar hukum. Hal ini, misalnya, tampak pada desa-desa terdampak yang tidak dipenuhi hak-haknya dan dibiarkan telantar. Lalainya Pemda Jabar sebagai penanggungjawab proyek jelas merupakan pelanggaran terhadap UU No.12/1960 yang mengatur tentang ganti rugi dan pemenuhan hak bagi masyarakat yang tanahnya diambil alih untuk kepentingan umum atau pembangunan.

Namun yang terjadi di Sukamulya kemarin justru lebih tragis. Tindakan barbar Pemda Jabar jelas adalah pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip dan Petunjuk Dasar tentang Penggusuran dan Pemindahlokasian Oleh Sebab Pembangunan (Basic Principles and Guidelines on Development Based Evictions dan Displacement) yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah diratifikasi oleh Indonesia. Aturan ini menegaskan agar negara wajib memelihara dan menjaga hak-hak warga negara yang digusur demi kepentingan pembangunan. Hak tersebut di antaranya adalah hak untuk mendapatkan informasi dan pemahaman terkait rencana proyek yang akan dikerjakan.

Warga Sukamulya dengan penuh harga diri menentang karena mereka dicurangi. Mereka tidak ingin menuruti paksaan Pemda Jabar agar semua petani melepaskan hak atas tanah sebagai satu-satunya opsi. Proses pengukuran yang dilakukan secara arogan dengan memobilisasi aparat keamanan, menggambarkan bagaimana ciri pendekatan militeristik masih dominan.

Hal ini bukannya tidak terprediksi. Di akhir Agustus lalu, Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi, menuturkan pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla dipenuhi dugaan praktik kekerasan dan manipulasi. Proyek-proyek skala besar tersebut akhirnya ditujukan untuk kepentingan korporasi, bukan masyarakat setempat. Komnas HAM juga menemukan bahwa pelaksanaan proyek-proyek tersebut dilangsungkan diduga menggunakan praktik dugaan kekerasan dan manipulasi.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut terkait erat dengan prioritas Presiden Jokowi terkait pembangunan infrastruktur sebagai salah satu agenda pembangunan. Terbitnya Perpres No. 3/2016 soal Proyek Strategis Nasional, mencantumkan daftar megaproyek yang ditargetkan pemerintah. Di dalamnya terdapat sedikitnya 225 proyek skala besar macam bandara, jalan tol, pembangkit listrik dan waduk. Pembangunan infrastruktur skala raksasa macam inilah yang paling rentan dalam penggunaan kekerasan dan intimidasi. Terutama dengan pelibatan aparat keamanan sebagai dalih.

Beberapa contoh yang dapat diajukan selain pembangunan bandara internasional yang kini sedang berlangsung di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, adalah rencana perampasan tanah yang juga tengah dihadapi para petani di Kulon Progo, Yogyakarta.

Selain itu, perjuangan warga Sukamulya juga dalam bentuknya yang hampir serupa dapat dilihat pada penolakan pembangunan pembangkit listrik di Batang (Jawa Tengah) dan revitalisasi waduk Jatigede di Sumedang (Jawa Barat). Dalam proyek-proyek tersebut, masyarakat yang jadi korban dengan dipaksa bersepakat tanpa perlu mendapatkan sosialisasi dan garansi soal bakal dipenuhinya hak-hak mereka.

Hal tersebut bukan kejutan jika kita menyimak laporan akhir tahun KPA, Desember 2015 lalu. Publikasi tersebut mencatat ada 5 orang warga tewas, 39 orang menjadi korban penembakan, 124 orang dianiaya dan 278 orang lain dikriminalisasi. Angka-angka ini adalah bukti bukti kuantitatif mengenai gejala peningkatan kekerasan dan konflik agraria di Indonesia.

Menurut KPA, tahun 2015 mencatatkan jumlah sengketa agraria tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun rekor tersebut nampaknya tidak akan bertahan lama mengingat sepanjang tahun ini kita terus-menerus mendapatkan kabar mengenai warga yang dipaksa untuk melepaskan hak mereka atas tanah.

Pemantik utamanya tidak lain adalah pilihan Jokowi untuk menyandarkan diri kepada model rezim infrastruktur dan agribisnis. Kedua sektor ini, mengutip laporan berbagai lembaga non pemerintah, telah terbukti selama lima tahun terakhir menjadi biang dari rentetan pelanggaran hak asasi manusia. Belum lagi menyoal mengenai miskinnya inisiatif dari pemerintahan Jokowi untuk kemudian secara serius mengadopsi prinsip-prinsip mengenai bisnis dan hak asasi manusia ke dalam norma-norma hukum di Indonesia. Pengadopsian ini adalah bentuk preventif dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aktor negara terhadap warganya.

Jika kita merujuk pada laporan Komnas HAM di refleksi akhir tahun 2015, kekuasaan dan wewenang sebuah lembaga ternyata berbanding lurus dengan potensi pelanggaran yang akan dilakukan. Dari 1.127 aduan yang masuk ke Komnas HAM di sepanjang tahun 2015, institusi Kepolisian berada di puncak daftar sebagai institusi yang paling sering melanggar. Angkatan Darat berada di peringkat ketiga di bawah korporasi. Ini membuktikan secara serius bagaimana parameter penegakan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dan perkebunan.

Sukamulya adalah contoh paling mutakhir bagaimana polisi dan tentara sebagai aktor negara terlibat dalam praktik kekerasan yang mengacuhkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kasus tersebut juga menjadi bukti lain kenapa pendekatan infrastruktur dan agribisnis ala Jokowi harus dikritisi secara lebih serius dan tidak hanya sekedar dirayakan girang gembira.

Represi terhadap petani yang menolak menyerahkan tanah di tengah bual-bual tentang Reforma Agraria akan menjadi contoh seberapa serius rezim ini bermain-main dengan alat produksi dan sumber penghidupan masyarakatnya.

 

 

Tayang perdana di GeoTimes Indonesia

Bank dan Kejahatan Pendanaan

Andre Barahamin

 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan warga pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah, tentang Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait izin lingkungan kepada PT Semen Gresik (Persero) yang kini berganti nama menjadi PT Semen Indonesia. Izin lingkungan bernomor 668/1/17 tahun 2012 itu ditandatangani Gubernur Bibit Waluyo 7 Juni 2012.

Dalam website resminya, perkara tersebut diregistrasi MA dengan Nomor 99 PK/TUN 2016, yang mencantumkan nama Joko Prianto dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai penggugat. Poin putusan tertulisnya menerangkan bahwa MA kemudian mengabulkan PK, memutuskan putusan judex facti, dan membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan PT Semen Indonesia) yang berlokasi di Rembang.

Keputusan tersebut berarti ikut menyasar pembangunan pabrik semen di lokasi sengketa.

Kini, pembangunan pabrik ini sudah lebih dari 90 persen. Artinya, pabrik ini dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada media mengatakan, hingg saat ini hampir semua perizinan telah terpenuhi. Pabrik PT Semen Indonesia kini tinggal menunggu izin lingkungan yang bermasalah. Izin inilah yang kemudian diputuskan oleh masyarakat Rembang dalam gugatannya kepada Mahkamah Agung (MA).

Namun, pemerintah pusat berkeras untuk tetap melanjutkan proyek pembangunan ini. Gagalnya pembangunan pabrik semen dikhawatirkan akan membawa dampak bahaya jangka panjang. Khususnya bagi investor asing yang berniat menginvestasikan dananya di Indonesia.

Pemerintah berkelit bahwa kegagalan pembangunan pabrik di Rembang akan membuat investor enggan berinvestasi setelah melihat bagaimana kelindan persoalan pembangunan pabrik tersebut. Artinya, pemerintah secara tersirat menegaskan bahwa kemenangan gugatan warga di Rembang bertendensi buruk terhadap masa depan investasi.

Tulisan ini tidak akan menyoal mengapa pemerintah berkeras untuk melawan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Yang menarik bagi saya justru adalah melihat bagaimana institusi perbankan di Indonesia terlibat dalam aksi pengrusakan lingkungan dalam bentuk dukungan pembiayaan.

Apakah Anda masih ingat Bank Mandiri yang mengucurkan dana Rp 3,96 triliun kepada PT Semen Indonesia? Sebagian besar dari total kredit tersebut (Rp 3,46 triliun) direncanakan untuk memfasilitasi rencana pembangunan pabrik semen di Rembang. Pabrik ini ditargetkan mampu memproduksi semen hingga 3 juta ton per tahun. Direktur Utama PT Semen Indonesia Sunardi Prionimurti mengatakan pabrik tersebut ditargetkan selesai dibangun akhir tahun ini.

Dan, memang, ketika gugatan warga tengah berlangsung, pembangunan pabrik juga tetap berlangsung tanpa menunggu keputusan hukum.

Tindakan PT Semen Indonesia memang bukan hal baru. Penelitian dari TuK Indonesia yang kemudian tayang dalam bentuk data digital di Forests Finance, kita bisa tahu bahwa perusahaan-perusahaan perusak alam di Indonesia ternyata diongkosi dari tabungan Anda dan saya.

Meningkatnya angka kekerasan dan perampasan lahan terhadap komunitas-komunitas Orang Asli didanai oleh uang yang kita titipkan di bank-bank ini. Rusak dan menurunnya daya dukung lingkungan hingga menyebabkan punahnya hewan-hewan, banjir, kemarau berkepanjangan, menyusutnya cadangan air tanah, meluapnya air laut karena es yang mencair dan reklamasi, gagal panen dan bencana kelaparan, adalah akibat dari kejahatan pendanaan.

Pelakunya adalah institusi perbankan.

Hal seperti ini sering terjadi karena harus jujur diakui, konsumen dunia perbankan di Indonesia tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sebagai pengguna jasa perbankan, ia bahkan tidak masuk hitungan yang dapat dianggap serius sehingga dapat mempengaruhi kebijakan sebuah perusahaan perbankan.

Sebabnya mudah ditelusuri. Selain tidak terdidik akan hak-hak yang melekat pada diri seseorang ketika menjadi nasabah, pengguna jasa perbankan di Indonesia umumnya bersikap apatis dan naif. Hal ini membuat perlindungan konsumen dan kewajiban perusahaan jasa perbankan di Indonesia tidak mendapat porsi serius dalam struktur hukum. Ketika terjadi pailit Bank Century, misalnya, kita dapat melihat betapa nasabah kecil merupakan kelompok paling rentan.

Selain itu, pengguna jasa perbankan di Indonesia memang enggan mengedukasi diri. Soal bagaimana bank beroperasi dan menggunakan mandat finansial dari nasabah sama sekali tidak berada di dalam daftar prioritas. Hal ini tidak lepas dari keyakinan terhadap “pendivisian pengetahuan” yang memandang bahwa para teknokrat, para ahli atau para pakar keuangan adalah lapisan paling layak mengakses hal-hal tersebut.

Yang harus dilakukan sebagai konsumen adalah mempercayakan segala sesuatu kepada orang lain yang dianggap lebih memiliki kuasa pengetahuan. Berkuasanya budaya representatif macam ini membuat partisipasi seseorang menjadi semakin minim.

Kita dapat dengan mudah menemukan fakta bagaimana banyak orang tertipu dan kehilangan uang yang mereka percayakan kepada konsultan-konsultan keuangan atau pialang saham.

Banyak nasabah bank di Indonesia termasuk tipikal “mau untung sendiri”. Mereka tidak akan rewel sepanjang jumlah tabungan mereka tidak berkurang sepeser pun tanpa sepengetahuan mereka. Dengan naif dan sombong, tipe pengguna jasa perbankan macam ini dengan mudah percaya kepada “ketulusan bank” dan “campur tangan negara”.

Orang-orang yang merasa bahwa uang yang ia simpan di bank adalah urusan pribadinya dan sama sekali bebas dari kelindan gurita ekonomi yang hirarkis, eksploitatif, dan destruktif yang pada akhirnya akan membawa dampak buruk terhadap dirinya di kemudian hari. Protes hanya akan dilayangkan sejauh bila bank di mana mereka menyimpan uang melakukan pemotongan yang berakibat pada berkurangnya nominal yang ditabung.

Perilaku-perilaku di atas menurut pandangan saya adalah salah satu sebab mengapa ide mengenai Credit Union atau koperasi sulit berkembang di Indonesia.

Masalah-masalah tersebut belum seberapa. Kita belum menyoal mengenai asal muasal uang, sejarah bank dan sifat sejati institusi-institusi keuangan yang sejak awal diabdikan pada tujuan akumulatif, elitis, dan tentu saja anti-demokrasi. Belum membicarakan soal bagaimana makna dan praktik koperasi dimutilasi dan didegradasi hingga ke level paling nista: sekadar yayasan simpan pinjam. Juga belum menyentuh soal bagaimana praktek Credit Union tidak dilihat sebagai praktek “ekonomi alternatif” yang memungkinkan untuk dipraktikkan dan menjamin partisipasi yang luas.

Perbincangan soal ini bisa diteruskan lain waktu. Ketika Anda dan saya mulai bertanya, mengapa Bank Mandiri mau membiayai perusahaan pelanggar hukum dan perusak lingkungan? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai nasabah. Sebagai pemberi mandat kepada bank, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan lingkungan dan ruang tinggal kita yang semakin kritis.

Setelah diskusi soal ini terjawab, kita mungkin bisa berembuk soal strategi selanjutnya.

* * *

Tulisan ini sebelumnya terbit di GeoTimes Indonesia dengan judul yang berbeda. Saya publikasi ulang di sini sesuai dengan judul aslinya.

Orang Asli di Era Jokowi

Andre Barahamin

 

Setiap 9 Agustus komunitas Bangsa Minoritas dan kelompok-kelompok Orang Asli di seluruh dunia merayakan World Indigenous Day. Di Indonesia, perayaan ini justru terasa begitu getir.

Hampir dua tahun Presiden Joko Widodo berkuasa, kondisi hidup Orang Asli justru tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kunjungan simbolis ke pemukiman Orang Rimba yang dijepit perkebunan kelapa sawit pada Oktober tahun lalu, kini berakhir anti-klimaks. Janji Presiden terpilih semasa kampanye untuk memperbaiki nasib Malind-Anim di Merauke, justru menjadi jalan model perampasan tanah atas nama gelora ketahanan pangan. Sementara di ujung Sumatera, nasib komunitas Pandumaan-Sipituhuta tak kunjung membaik akibat ekspansi rakut perusahaan bubur kertas.

Singkatnya, dibanding para pendahulunya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa Jokowi hanya berbeda dalam satu hal: bahwa ia dan para pendukungnya hanya lebih cerdas dalam soal memanfaatkan tanda dan simbol. Yang tidak berubah adalah, nasib Orang Asli yang terus menukik.

Ada beberapa indikator yang dapat diurai sebagai landasan kesimpulan di atas.

Pertama, seperti elite politik pada umumnya, Jokowi begitu mudah amnesia pada kenyataan sejarah. Ia melupakan fakta bahwa sebagian dari para pemilihnya berasal dari latar belakang kelompok Orang Asli. Semisal, suku Marind-Anim di Merauke.

Orang-orang Marind-Anim adalah satu dari banyak contoh bagaimana brutal akibat yang timbul atas keberpihakan pemerintah terhadap investasi perkebunan skala raksasa. Setelah hutan-hutan sagu mereka dihancurkan oleh megaproyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang merampas tanah ulayat mereka seluas 2,5 juta hektare, harapan tentang perubahan ke arah yang lebih baik disampirkan ke pundak presiden yang baru.

Tapi, hanya kurang dari 6 bulan, Jokowi segera meludahi harapan itu dengan meluncurkan proyek sawah padi seluas 1,2 juta hektare di Merauke. Untuk proyek ini, MEDCO yang dikomandani Arifin Ponogoro menjadi penanggung jawab. Sebagai tenaga bantuan, tentara dikerahkan untuk pembukaan lahan.

Kedua, secara kuantitatif dapat disebutkan bahwa perjuangan hak atas tanah yang menjadi platform utama gerakan Orang Asli menjadi semakin sulit. Menurut Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), angka kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat semakin meningkat semenjak Jokowi mengambil alih tahta kepresidenan.

Sebagai contoh, laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dirilis Januari 2016, mencatat bahwa jumlah konflik agraria semakin meningkat. Laporan tersebut melengkapi klaim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bahwa sekitar 200 individu dari berbagai kelompok Bangsa Minoritas dan kelompok Orang Asli menjadi tersangka dalam konflik tanah (per Maret 2016).

Yayasan PUSAKA, yang juga merupakan bagian dalam KNPA, di saat bersamaan menemukan bahwa tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap komunitas Orang Asli Papua di semester awal tahun ini mengalami kenaikan (13 kasus). Angggota KNPA yang lain, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), menggaristebal bahwa konflik-konflik tersebut mayoritas terkait dengan ekspansi perkebunan skala besar seperti kelapa sawit (palm oil) atau bubur kertas (pulp and paper).

Kriminalisasi terhadap kelompok Orang Asli tidak lain disebabkan oleh absennya intervensi negara kepada aktor-aktor pelaku represi (perusahaan, kepolisian, dan tentara) untuk mengakui hak kelola komunitas atas luasan wilayah tertentu. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 35/PUU-X/2012 yang disahkan di tahun 2013, hingga kini tak pernah jelas juntrungannya.

Jokowi yang di masa kampanye mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi masyarakat adat secara terang-terangan membiarkan proses penerapan putusan MK No. 35 mengambang tanpa pijakan. Enggannya negara untuk mengakui bahwa tanah Orang Asli sebagai bukan bagian dari tanah negara, tentu dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ketidakpedulian rezim Jokowi akan nasib dan kelangsungan komunitas Orang Asli di Indonesia. Di saat bersamaan, janji baru untuk membentuk sebuah badan Satuan Tugas Masyarakat Adat juga ikut menguap ke udara.

Sementara di lapangan, ekspansi perusahaan perkebunan skala raksasa (sawit, bubur kertas, padi) dan industri pertambangan, semakin tidak terkontrol. Di pucuk pimpinan, Jokowi hanya berani unjuk gigi dengan mengeksekusi terpidana narkoba, namun enggan meminta pertanggungjawaban dari para perusahaan pembakar hutan dan perampas tanah ulayat yang terbukti melanggar hukum.

Janji untuk melakukan moratorium perkebunan sawit, misalnya, hingga kini tampak tidak lebih dari manuver politik yang belum juga memiliki ketetapan hukum.

Ketiadaan muara dari janji-janji Jokowi secara langsung berkontribusi terhadap maraknya tindak kekerasan yang menimpa komunitas Orang Asli yang berupaya mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka. Di Nabire misalnya. Orang-orang Yerisiam Gua harus menghadapi teror dari pihak kepolisian yang telah bertransformasi menjadi penjaga keamanan bagi perusahaan sawit.

Di Jambi, Suku Anak Dalam yang hingga kini harus menjalani hidup di tengah-tengah ladang sawit mesti menjadikan teror dari tenaga keamanan perusahaan sawit sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Di Kalimantan, orang-orang Dayak Ngaju kini berhadapan dengan ancaman penjara karena aktivitas perladangan mereka dituduh sebagai biang kerok kebakaran hutan.

Ketiga, hingga kini Jokowi -melalui berbagai kementeriannya- masih menjalankan politik diskriminatif dengan berbagai pendekatan unitarian yang sentralistik. Misalnya, keengganan pemerintah untuk mengakui keragaman model-model kearifan pengelolaan hutan dan tanah dengan berupaya “memodernisasi” komunitas-komunitas Orang Asli. Upaya ini datang dari cara pandang rasialis bahwa komunitas-komunitas Orang Asli adalah representasi dari keterbelakangan, primitivisme atau segala sesuatu yang antonim dengan kemajuan.

Upaya untuk merumahkan komunitas-komunitas Orang Asli yang masih menjalani laku nomaden adalah salah satu contohnya. Aksi yang sebenarnya adalah cermin dari kegagalan negara untuk memahami bahwa menurunnya derajat ketahanan hidup Orang Asli bukan disebabkan oleh laku hidup, tapi menyempitnya ruang hidup akibat ekspansi korporasi yang mengubah hutan menjadi pundi-pundi kekayaan bagi sebagian kecil orang.

Sebagai contoh, menurut kompilasi data yang disediakan WALHI, Yayasan PUSAKA, dan Sawit Watch, luas cakupan wilayah perkebunan sawit di Indonesia kini mencapai hampir 15 juta hektare. Naik 30% dari total luasan perkebunan sawit di tahun 2010.

Greenpeace Indonesia mengatakan perkebunan sawit dan industri bubur kertas adalah pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya lebih dari 12 juta hektare hutan sejak 2011 hingga 2013. Jumlah ini terus meningkat tajam. Total sejak 1990 hingga 2014, Indonesia telah berhasil kehilangan lebih dari 40 juta hektare hutan yang diserahkan kepada industri kelapa sawit dan bubur kertas.

Singkatnya, deforestasi hutan sinonim dengan menyempitnya ruang hidup komunitas-komunitas Orang Asli yang bergantung pada hutan dan segala sumber kehidupan yang di dalamnya. Membakar hutan untuk kepentingan perkebunan monokultur raksasa tidak lain adalah upaya bumi hangus tempat tinggal Orang Asli. Mengizinkan pertambangan di wilayah hutan adalah langkah pembuka untuk pencemaran sungai dan mata air yang mana menjadi objek vital bagi kelangsungan hidup komunitas Orang Asli.

Perayaan Hari Orang Asli tahun ini harusnya menjadi titik balik bagi upaya untuk merajut jembatan kerjasama yang adil antara pemerintah dan komunitas Orang Asli. Namun kerjasama itu tidak akan pernah bisa mewujudnyata jika negara masih enggan mengakui kesalahan dan pengabaian yang dilakukan selama ini.

Hak atas pendidikan, misalnya, akan percuma jika hutan yang menjadi simbol penting bagi identitas komunitas Orang Asli musnah. Memiliki banyak sarjana yang berasal dari latar belakang Orang Asli tidak akan berharga jika kemudian sumber-sumber makanan, semisal hutan sagu, telah diratakan demi perkebunan sawit dan bubur kertas.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen memberikan contoh yang patut ditiru. Ia meminta maaf kepada komunitas-komunitas Orang Asli di negerinya atas semua kesalahan negara. Mengakui perlakuan buruk yang disengaja oleh negara selama 400 tahun kepada komunitas Orang Asli di Pulau Formosa.

Di tengah semua berita buruk di atas sebagai contoh, apa posisi penting perayaan internasional Hari Komunitas Orang Asli di Indonesia? Apa pelajaran yang dapat Jokowi ambil sebagai pucuk pimpinan negara dan orang yang pernah dengan sumringah menerima dukungan suara dari komunitas-komunitas Orang Asli?

Jokowi dan para penasihatnya tentu paham bahwa pengusiran dan pembatasan akses Orang Asli atas tanah adalah bentuk pelecehan dan kekerasan serius yang termasuk dalam pelanggaran HAM. Namun, memahami hal ini saja tidak akan pernah cukup. Jokowi harus bertindak lebih. Membuktikan bahwa komunitas Orang Asli mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang adil.

Ia bisa memulai dengan dua langkah: menjalankan keputusan MK nomor 35, dan dengan rendah hati meminta maaf kepada Orang Asli.

* * *

Tulisan ini sempat terbit di GeoTimes Indonesia dengan judul berbeda dan terlalu panjang menurut he1mat saya.