Bara Api di Arakan: Sebuah Pengantar

Sabtu, 26 November, tiga orang Muslim ditangkap. Ketiganya dituduh sedang merencanakan pemboman di sekitar kota Yangon. Kepada Agence France-Presse, polisi mengatakan bahwa diduga para tersangka adalah anggota kelompok teroris yang berbasis di Rakhine. Operasi tangkap tangan setelah tiga kasus ledakan terjadi selama seminggu terakhir.

Bagi mereka yang mengikuti perkembangan sengkarut politik Myanmar, keterangan polisi secara implisit mengarah pada Tentara Nasional Rohingya (RNA). Organisasi gerilya yang merupakan sayap bersenjata Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO). Basis operasi mereka terpusat di Rathedang, Maungdaw dan Butheetaung.

Kondisi memang lagi memanas di Rakhine.

Pada 9 Oktober, tiga pos tentara yang berada di perbatasan diserang. Sembilan petugas tewas. Lusinan senjata dan amunisi berhasil dirampas. Dua hari kemudian, empat prajurit Tatmadaw (AD Myanmar) terbunuh dalam kontak senjata. Pemerintah negara bagian Rakhine menuduh ARNO-RNA di balik serangan ini.

Tuduhan ini meleset.

17 Oktober, kelompok bernama Aqa Mul Mujahidin (Harakat al-Yaqin) merilis tujuh video dan mengaku bertanggung jawab atas rangkai serangan tersebut. Abu Ammar Junooni pimpinannya. Diduga kuat mereka adalah pelaku dari penculikan dan pemenggalan tiga insinyur pemerintah di perbatasan pada Juni tahun lalu. Empat video di antaranya menyerukan jihad, menuntut pemulihan penuh status kewarganegaraan orang-orang Rohingya, pengembalian wilayah kelola etnis serta menuntut penarikan mundur tentara.

Tatmadaw merespon dengan menggalang milisi. Kelompok sipil yang dipersenjatai ini nantinya akan menjadi petugas di kantor-kantor polisi baru yang akan dibuka di tiap-tiap kampung non-Rohingya. Tujuannya agar setiap kampung dapat mempertahankan diri dari serbuan kelompok-kelompok Mujahid. Relawan yang mengajukan diri menjalani pelatihan singkat di Sittwe -ibukota negara bagian Rakhine.

Konflik bersenjata akhirnya tidak bisa diredam.

15 November 2016, korban bertambah. Pada kontak senjata hari itu, 10 polisi, 7 tentara dan 69 lainnya dari etnis Rohingya tewas. Juru bicara pemerintah mengatakan bahwa orang-orang Rohingya yang tewas adalah milisi, namun klaim ini diragukan kelompok-kelompok pro-demokrasi dan HAM.

Pasca peristiwa ini, penangkapan massal terjadi. Pemukiman-pemukiman Rohingya disasar pihak keamanan. Sekitar 250 orang ditangkap secara ilegal. Rumah-rumah dibakar. Perempuan diperkosa. Anak-anak ditempeleng dan dipukuli. Ribuan orang terpaksa harus mengungsi. Sebagian yang mencoba menyeberang ke Bangladesh ditolak. Sebagian lain ditipu. Uang habis menyogok, namun terperangkap di kantong-kantong pengungsian sementara di perbatasan.

Konflik antar etnis di Myanmar memang sudah terentang jauh sebelum ini. Tidak hanya Rohingya, namun kelompok lain seperti Shan dan Kachin juga mengalami nasib yang kurang lebih hampir sama naasnya.

Ketika Burma diganti Myanmar oleh junta militer, umat non-Buddhis menjadi sasaran diskriminasi. Terutama setelah militer menetapkan bahwa agama resmi yang diakui negara adalah Buddhisme. Keputusan ini dipertanyakan oleh etnis Karen, Chin dan Kachin yang mayoritas beragama Kristen, serta Rohingya yang beragama Islam.

Di Arakan -nama perdana negara bagian Rakhine, perwira-perwira etnis Rohingya dicopot sepihak. Mereka, misalnya, dituduh sebagai loyalis kolonialis British. Pada masa tersebut, penangkapan sewenang-wenang terjadi terhadap etnis Rohingya. Pelakunya adalah polisi dan tentara. Mereka dianggap pemalas, biang kerok kemiskinan dan perusuh. Di pasar-pasar, orang-orang Rohingya dituduh sebagai manipulator yang licik dalam berdagang.

Hal ini tidak lepas dari peristiwa masa lalu yang terus menerus dipelihara oleh militer. Sikap beberapa elit Rohingya yang pernah ingin bergabung dengan Bengali Timur dianggap sebagai dosa sejarah yang tidak bisa dihapus. Saat itu, Dominion Pakistan yang mayoritas penduduknya beragama Islam -terutama Bengali Timur yang kemudian merdeka dan menjadi Bangladesh- baru saja berdiri. Melihat peluang ini, para elit Muslim Arakan di wilayah Rathedang, Maungdaw dan Butheetaung mengajukan ide agar mereka diikutkan sebagai provinsi keenam Dominion Pakistan.

Di bawah komando Abdul Kaseem, mereka berupaya agar daerah barat laut Arakan diikutkan sebagai bagian dari Pakistan yang baru berdiri tersebut. Permintaan yang kemudian ditolak oleh Muhammad Ali Jinnah, salah seorang pendiri Pakistan.

Jinnah tidak ingin memicu konflik dengan Burma yang saat itu dipimpin Sao Shwe Taik dan U Nu. Kondisinya secara politik dan militer, posisi Burma jauh lebih kuat dan tidak ada diskriminasi yang secara khusus dapat menjadi alasan untuk melakukan intervensi militer. Di level internasional, Pakistan yang baru saja resmi menjadi anggota PBB sadar bahwa mereka bukan tandingan Burma. Hitungan Jinnah tidak meleset. Tahun 1961, kelihaian diplomasi Burma sukses besar. Perwakilan Tetap Burma untuk PBB, U Thant diangkat menjadi Sekretaris Jendral PBB. Posisi ini dijabatnya selama 10 tahun.

Namun penolakan Jinnah tidak melunturkan semangat Kaseem dan para loyalisnya untuk menuntut pemisahan dengan Burma. Salah satu isu yang didorong Kaseem adalah soal posisi Muslim sebagai minoritas. Ini adalah periode di mana Rohingya sebagai terma politik muncul.

Jaminan dari Partai Komunis Burma yang menang pemilu di Arakan bahwa minoritas Muslim akan dilindungi hak-hak demokratiknya, tidak sanggup meluluhkan Kaseem. Untuk mencapai tujuannya, Kaseem lalu membentuk kelompok mujahid untuk melancarkan gerilya. Targetnya jelas: pemisahan permanen dari Burma.

November 1948, darurat militer diberlakukan di negara bagian Rakhine karena intensitas serangan terhadap pos militer dan aparat keamanan oleh kelompok mujahid. Selama periode ini, masyarakat sipil menjadi korban. Orang-orang meninggalkan desa karena ketakutan. Kontak senjata dapat meletus kapan saja. Anak-anak, perempuan dan lansia menjadi kelompok paling menderita.

Juni 1949, kelompok mujahid sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Arakan.

Maret 1950, operasi militer paling berdarah di sejarah kawasan itu dimulai. Kampanye militer ini berlangsung hingga tahun 1960. Korban di pihak sipil semakin bertambah banyak. Burma mendapat sorotan internasional. Perwakilan dari Tatmadaw menuduh bahwa berlarut-larutnya perang disebabkan karena para mujahid mendapatkan dukungan dari para imigran ilegal yang menyeberang masuk dari Bengali Timur. Klaim ini menjadi salah satu pijakan di kemudian hari soal sengketa tentang asal muasal orang-orang Rohingya di Arakan.

Penyebutan Rohingya memang dilematis.

Terma ini terlanjur dianggap sinonim dengan Islam. Meski awalnya, penyebutan ini adalah cara Francis Buchanan-Hamilton untuk merujuk sebuah wilayah di sekitaran Bengali Timur (Bangladesh hari ini). Rujukan ini penting bagi Buchanan-Hamilton yang sejak 1794 melakukan penelitian di daerah-daerah koloni Inggris. Selama dua puluh tahun, ia bekerja di Layanan Kesehatan Bengal milik Inggris sembari memperdalam pengetahuan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang. Di kemudian hari, pria asal Skotlandia ini dikenang sebagai salah satu peletak dasar studi mengenai dunia botani dan zoologi di Asia Selatan. Dua karya utamanya –A Journey from Madras through the Countries of Mysore, Canara and Malabar (1807) dan An Account of the Kingdom of Nepal (1819)- tetap menjadi rujukan hingga hari ini.

Buchanan menggunakan kata Bengali “Rohang” untuk merujuk pada sebagian wilayah di bagian utara Rakhine yang di masa itu termasuk dalam domain kerajaan Arakan. Rohingya secara literer dapat diartikan sebagai “orang-orang Rohang”. Rujukan geografis ini yang kemudian digunakan Kaseem untuk mengindentifikasi daerah-daerah di barat laut Arakan sebagai wilayah Rohingya.

Setelah pemberontakan bersenjata yang dipimpin Kaseem menemui kebuntuan di awal dekade 1960an, Zaffar Kawwal kemudian membentuk Partai Pembebasan Rohingya (RLP). Ini adalah organisasi bersenjata pertama yang secara terbuka menggunakan terma Rohingya sebagai identitas politik, penanda geografis dan proyeksi kultur.

Muhammad Jafar Habib, seorang intelektual yang menyandang gelar Doktor dari Universitas Rangon, ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal. Habib adalah seorang yang berpengaruh dan dinilai sebagai faktor utama mengapa RLP populer di kalangan anak muda. Ia seorang pembicara yang gesit, orator tangguh dan seorang yang dikenal berkepribadian hangat. Banyak pihak mengatakan bahwa berkat Habib, kekuatan RLP meningkat signifikan. Dari 200 orang mujahid di awal pembentukannya, hingga akhirnya memiliki kekuatan antara 500-600 orang dalam tempo kurang dari dua tahun. Basis gerilya utama berada di sekitar hutan Buthidaung, tidak jauh dari perbatasan dengan Bangladesh.

RLP kemudian berhasil dihancurkan oleh Tatmadaw di tahun 1974. Kawwal dan beberapa loyalisnya menyeberang ke Bangladesh. Tapi tidak Habib.

Ia lalu mengonsolidasikan kembali gerilyawan yang tersisa, tercerai berai dan tengah menderita demoralisasi. Ia mengajak Nurul Islam, seorang pengacara yang baru saja membuka firma hukum di Yangoon. Islam diminta Habib untuk menjadi wakilnya. Mereka berdua lalu mendirikan Front Patriotik Rohingya (RPF) di tahun 1974 dan menunjuk Muhammad Yunus sebagai Sekretaris Jenderal. Yunus adalah seorang intelektual yang berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Yangon.

Habib menunjukkan pada sejarah bahwa ia benar-benar tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Jika para pendahulunya menggunakan retorika agama -baik secara terbuka ataupun secara malu-malu- sebagai alat propaganda, penyandang gelar master Ilmu Sosial ini justru memperkenalkan pendekatan Marxisme Islam ke dalam kancah gerakan pembebasan Rohingya.

Faktor ini di kemudian hari melatari perpecahan di internal RPF pada awal dekade 1980an.

Yunus yang lebih konservatif kemudian kecewa dan memisahkan diri. Ia lalu membentuk Organisasi Solidaritas Rohingya (RSO). RSO kemudian menjadi kelompok paling militan dan konservatif. RSO mendapatkan dukungan dari Jamaah Islamiyah di Pakistan dan Bangladesh serta kelompok fundamentalis lain seperti Partai Islam (Hizb e Islami) asal Afganistan. Kuat dugaan, hubungan RSO dan Partai Islam didasarkan pada kesamaan cara pandang anti-komunisme.

RPF sendiri masih bertahan meski kemudian kekuatannya terus tergerus. Tahun 1986, Nurul Islam mengumpulkan sisa-sisa RPF yang tercerai berai oleh operasi militer masif di tahun 1978-1980, beberapa pembelot dari RSO untuk mendirikan Front Islam Arakan Rohingya (ARIF).

Dua organisasi tersebut lalu menjadi pemain utama dalam perjuangan bersenjata yang menuntut otonomi penuh sebagai wilayah tersendiri dalam federasi Myanmar. Hingga akhirnya pada 28 Oktober 1998, ARIF dan RSO memutuskan untuk bergabung dengan Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO). ARIF dan RSO menjadi sayap militer dengan nama Tentara Nasional Rohingya (RNA) dan ARNO sebagai sayap sipil-politik dengan kantor pusat di London, Inggris.

RNA hingga kini menjadi salah satu aktor dalam berbagai serangan terhadap pos-pos Tatmadaw di negara bagian Rakhine.

Para gerilyawan RNA sebagian besar berasal dari korban sapu bersih militer di tahun 1978 yang menyasar RPF. Operasi yang diberi nama Raja Naga ini secara membabi buta menyasar warga sipil. Banyak anak menjadi yatim piatu dan kemudian tumbuh dengan dendam terhadap Tatmadaw. Mereka inilah yang kemudian direkrut oleh RSO -dan RNA di kemudian hari- untuk menjadi bagian dari kampanye bersenjata mereka. Hingga hari ini, daerah di bagian utara Rakhine masih merupakan daerah operasi militer.

Ketika Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu baru-baru ini, banyak orang bersorak sorai. Ramai-ramai ini tanpa tahu bahwa pada hari pemilihan di negara bagian Shan di utara, militer Myanmar terus melakukan pemboman. Di bagian barat negara bagian Rakhine, Muslim Rohingya menghabiskan hari pemilihan di kamp-kamp pengungsi.

Kita belum menyoal bagaimana pencabutan hak formal seseorang di bulan-bulan menjelang pemungutan suara. Untuk pertama kalinya sejak merdeka pada tahun 1948, parlemen baru Myanmar tidak memiliki perwakilan Muslim seorangpun.

Itu mengapa wajar jika terjadi eksodus orang-orang Rohingya dalam jumlah besar ke luar negeri. Melihat sejarah panjang pertentangan etnis, konflik rasial dan praktek diskriminasi, sudah sepantasnya jika orang-orang Rohingya merasa tidak ada masa depan hidup di Myanmar.

Meskipun pada pemilu kemarin NLD kembali menang secara mayoritas, hal tersebut dipandang tidak akan mengubah apapun. Yang membedakan pemilu 2016 dengan pemilu 1990 adalah absennya intervensi militer untuk mengganggu hasil pemilihan yang membuat mereka kalah.

Kita seharusnya bertanya, mengapa Tatmadaw membiarkan terjadinya transisi demokrasi dan mengakui hasil pemilu 2016? Bagaimana peta dan pembagian kue dalam ekstraksi sumber daya alam di daerah-daerah bagian utara dan barat laut? Apa yang telah berubah, dan apa yang tetap sama di Burma hari ini?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan riset mendalam dan waktu panjang untuk bisa dijawab.

* * *

Tulisan ini pertama kali tayang di IndoProgress

Jokowi Is ‘Killing’ Papua with Rice

Andre Barahamin

 

After two years occupying the Presidential Palace, Joko Widodo (“Jokowi”) has not been able to meet his promises to engage meaningfully with the people of Papua. Early on in his presidency he made a trip to Papua and released political prisoners but since then he has prioritised infrastructure development. He failed so far to understand the Papuan indigenous needs and demands. This is no more evident than in his foundering plans for a rice estate in Merauke.

In May 2015, Jokowi announced an ambitious plan to convert 1.2 million hectares of the land of the Marind indigenous people into rice plantations – within just three years. Merauke district was to be transformed into Indonesia’s food basket, and named an Agricultural Production Centre (KSPP).

The project first targeted an area of 274,403 hectares spread over Jagebob, Tanah Miring, Kurik, Sota, Malind, and Semangga districts. This was to be followed by 285,249.10 hectares in Animha, Muting, and Jagebob districts, 171,701.84 hectares in Okaba and Animha, 278,390 hectares in Tubang and Ngguti districts and finally 200,042 hectares in Okaba district.

Jokowi instructed the Indonesian Armed Forces (TNI) to play an active role in accelerating the program. Jokowi targeted 3,200 hectares of indigenous rainforest to be converted and ready for planting by the end of 2015. The program has been a spectacular failure. As of June 2016, soldiers had only managed to plant 1,800 hectares.

According to it spatial pattern, Merauke’s land area is 4,670,163 ha. About 2.455,694 ha has been allocated for protected areas and 1,598,822 ha for investment purposes as the center MIFEE program. The fundamental question is whether a policy of 1.2 million ha for the national food, will directly replaced MIFEE and using the land that had previously been allocated? It is not yet clear.

The Merauke Agricultural Production Centre (KSPP) is essentially a replica of Susilo Bambang Yudhoyono’s failed Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Launched in 2010, the MIFEE planned to convert 2.5 million hectares of Marind indigenous forest. It was considered as the exit way for Indonesia crisis on food and energy. MIFEE was designed to spare 1.2 million Ha to be converted into paddy plantation, 500 thousands hectares transformed as palm oil, and the rest will be planted with sugarcane.

By 2014, the government had managed to secure nearly two million hectares. But rather than prioritising rice or food production, the pattern of land allocation appeared to follow the general preference for large-scale industrial plantations seen across Indonesia. About 973.057 hectares (50,48%) were earmarked for timber plantations, 2.800 hectares (12.14%) for wood processing, 433.187 hectares (22,47%) for palm oil plantations, 415.094 hectares (21,53%) for sugarcane plantations, and just 103.219 hectares (5,38%) for rice.

The MIFEE project violated the rights of the Marind indigenous community. UK-based nongovernmental organisation Forest Peoples Programme documented severe food insecurity, malnutrition, and the deaths of at least five children following deforestation and pollution near Zanegi village as a result of the MIFEE project. The project also affected Marind culture. The Marind people have a strong connection to the forest. Deforestation does not only entail loss of livelihood, but also can result in disconnection from their ancestors, history and culture.

Taking indigenous land for mega projects has always led to agrarian conflict. Tempo has reported about how the MIFEE led to conflict in Merauke – one of the few areas in Papua that historically been considered free of conflict.

Olivier De Schutter, UN Special Rapporteur on the Right to Food warned that the MIFEE had the potential to affect the food security of 50,000 people. In their submission to the UN Human Rights Council in 2011, Franciscans International, the Faith Based Network on West Papua, and the Asian Human Rights Commission (AHRC) also cautioned the Indonesian government over the potential ramifications of the MIFEE.

But these facts were ignored by Jokowi.

Plans for the food estate have continued to move forward. On 18 September, Jokowi announced that the rice project will be supported by a new body called as Papua International Rice Research Center (PIRRC). Indonesian experts and academics who live in the United States were to be invited to take part.

Jokowi has stood by the project and said that he believes Merauke will be able to meet 30 per cent of the national demand for rice. Jokowi has said that the Merauke estate will be managed in a similar manner to modern rice plantations in Europe or United States, and has confidently predicted that each hectare will be able to deliver about 6 tonnes of rice annually.

But the vast majority of Indonesian rice is produced by smallholders operating plots of less than 1 hectare. The average rice yield across the country has increased over recent years, but is still only 5 tonnes per hectare. Indonesia has very little experience with large-scale agricultural production outside of palm oil and timber plantations and the experience it has had has not been positive.

The Dutch spent 50 years on the so-called Kombe Project in Kurik subdistrict, Merauke, which was designed to meet the rice needs of the South Pacific. After 50 years, only 46,000 hectares had been developed. One of major obstacles was that there was no farming culture in Merauke – the Marind preferred to gather food from the forest – and locals ate sago rather than rice. With no other options, the Dutch brought in Javanese migrants to farm the land.

The most notorious of all Indonesian government failures, however, was the Mega Rice project in Central Kalimantan, launched by former President Soeharto in 1996. One million hectares of forest in Kapuas district was cleared, and Dayak Ngaju indigenous communities were evicted. The project failed, and Indonesians are continuing to pay the price through annual forest fires and haze. It’s started now in Merauke. PUSAKA Foundation and Mighty International found that over the past 10 years, Merauke has begun to contribute to forest burning due to the rise of oil palm plantations.

Jokowi also ignored the fact that there is only 500,000 hectares left in Merauke which can be used. This is the remaining forest, where a number of Marind-Anim indigenous communities are still hanging on. Within it are sago forests where the communities main sources of food.

Indonesian have options. It culinary tradition shows that sago, cassava, sweet potatoes, bananas, taro and sago are healthy options for rice. In Merauke -Papua in general-, sago is the main source food and playing important role within indigenous cosmology. Destroying sago forests -as it happening- will lead to malnutrition and cultural degradation.

Jokowi have choices. He can promote food diversification and protecting forest, or to follow his predecessor who destroyed forests and violated indigenous rights.

* * *

This article was published by The Jakarta Globe

Mereka Yang Berjalan Kaki Lebih Dari 100 Kilometer

Andre Barahamin

 

Berjalan kaki lebih dari seratus kilometer untuk menjemput keadilan seharusnya cukup jadi ancaman jika telinga negara bisa mendengar.

Penolakan petani di pegunungan Kendeng -terutama kegigihan perempuan-perempuan- terhadap kehadiran pabrik semen di desanya jelas merupakan tindakan yang berdasar hukum. Di tahun 2008 kawasan karst sudah ditetapkan sebagai wilayah terlarang bagi aktivitas tambang. Namun dua tahun berselang, pemerintah daerah Jawa Tengah mengabaikan larangan tersebut. Mereka menjadikan Kabupaten Grobogan, Rembang, Blora dan Pati sebagai kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara.

Inilah kenapa para petani memutuskan melawan.

Kesuburan tanah tempat mencari nafkah terancam. Protes yang dilakukan di periode awal sering diladeni dengan praktek kekerasan oleh pihak perusahaan dan pihak kepolisian. Hingga akhirnya puluhan ibu-ibu memutuskan untuk mendirikan tenda dan menjaganya bergantian.

Mereka telah bersepakat menjadi barisan terdepan menyelamatkan sawah, lingkungan dan  masa depan. Pabrik semen yang akan mengeruk kapur penyimpan air Kendeng tidak bisa dibiarkan berdiri. Ibu-ibu pemberani menjadikan dirinya sebagai benteng karena praktek kekerasan yang sering dilakukan pihak kepolisian.

Perjuangan bertahun-tahun itu kini mendapatkan harapan. Tapi banyak dari kita yang sadar bahwa tembok istana presiden kadang terlalu tebal. Suara-suara protes kadang tak bisa tembus.

Karenanya, ia mesti digedor. Dan berjalan kaki sejauh 150 kilometer seharusnya lebih dari cukup.

Itu yang saat ini sedang dilakukan para petani dari pegunungan Kendeng. Meski Jawa tengah sedang dirundung hujan, ada sekitar tiga ratusan petani dari Rembang, Pati, Kudus, dan Grobogan. Mereka akan menuju Semarang. Tuntutannya adalah agar pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng Utara.

Para petani dan kami yang bersolidaritas melihat gelagat negatif. Tampaknya pemerintah tetap bersikeras melanjutkan proyek. Meskipun itu artinya dengan mengeluarkan kajian lingkungan dan izin baru. Menteri BUMN dan anggota DPR menyatakan pembangunan pabrik berkapasitas 3 juta ton per tahun akan jalan terus.

Soalnya, mereka sudah kepalang basah.

Bank Mandiri sudah mengucurkan dana 3,96 triliun rupiah kepada PT Semen Indonesia. Sebagian besar dari total kredit tersebut, sebesar 3,46 triliun rupiah sudah dihabiskan untuk memfasilitasi rencana pembangunan pabrik semen di Rembang. Direktur Utama PT Semen Indonesia, Sunardi Prionimurti, kepada media mengatakan bahwa pabrik tersebut sudah pasti selesai dibangun akhir tahun ini.

Ini kenapa ketika mereka panik ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan warga pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah. PKI ini mempersoalkan tentang Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah terkait izin lingkungan kepada PT Semen Gresik (Persero) yang kini berganti nama menjadi PT Semen Indonesia.

Izin lingkungan bernomor 668/1/17 tahun 2012. Ditandatangani Gubernur Jawa Tengah saat itu, Bibit Waluyo, pada 7 Juni 2012.

Penggugatnya adalah Joko Prianto dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). MA kemudian mengabulkan PK, memutuskan putusan judex facti, dan membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan PT Semen Indonesia) yang berlokasi di Rembang.

Para petani di pegunungan Kendeng memang suka sekali merepotkan negara yang memuja infrastruktur.

Tahun 2009, misalnya, warga Pati memenangi gugatan melawan PT Semen Gresik. Kalah di Pati, perusahaan BUMN itu memilih menggeser sasaran dan pindah ke Rembang. Agar tidak mudah dikenali dan gampang mengadali para petani, BUMN itu lalu berganti nama induk perusahaan menjadi PT Semen Indonesia.

Alasan penolakan para petani sebenarnya sangat sederhana. Kegiatan bersawah sangat bergantung dengan pasokan air. Posisi air yang penting membuat mereka tidak bisa begitu merelakan begitu saja jika mata air kemudian hancur karena kegiatan pertambangan karst. Kehancuran sumber-sumber air bukan hanya berarti mereka terancam kehilangan pekerjaan utama mereka.

Lebih dari itu semua. Membiarkan pegunungan ditambang demi semen artinya adalah kerusakan sosial, kultural dan ekologis.

Mengganti jenis pekerjaan yang sudah dilakoni bertahun-tahun bukan perkara mudah. Hal itu berarti mereka mesti mengubah kebiasaan, mempelajari teknik-teknik baru, beradaptasi dengan waktu dan rentang kerja yang sepenuhnya berbeda dan masih banyak hambatan lain.

Banyaknya urbanisasi ke kota-kota besar terkait erat dengan soal seperti ini.

Penyempitan lahan pertanian karena alih fungsi untuk kepentingan agribisnis, tambang, industri properti dan bisnis raksasa lain membuat banyak tenaga produktif menjadi pengangguran di desa-desa. Mereka kemudian dipaksa oleh himpitan ekonomi. Lalu migrasi ke kota dengan kemampuan terbatas, tanpa koneksi serta tanpa modal. Ketika gagal, maka orang-orang tersebut menjadi pengemis, kriminal kelas teri dan tenaga buruh paruh waktu.

Lagipula, sebagai mayoritas petani penghasil beras di Jawa Tengah, posisi pegunungan di Rembang, Pati, Grobogan dan sekitarnya sangat strategis. Bagaimana mungkin membicarakan swasembada pangan sembari menghancurkan lumbung padi?

Menghancurkan lahan pertanian juga berarti menghancurkan relasi yang terbangun dalam masyarakat petani. Ini berarti adalah kekerasan budaya. Ini juga bertentangan dengan gembar-gembor Reforma Agraria Jokowi.

Oktober kemarin, Presiden Jokowi barusa saja memberikan arahan kepada Ke-menterian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran. Jokowi secara tersirat menyatakan bahwa Reforma Agraria bisa menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan. Reforma Agraria juga dipandang sebagai solusi terkait penyelesaian sengketa-sengketa antara masyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

Secara ekologis, mengubah daerah pegunungan di Jawa Tengah berarti membuka pintu gerbang bencana.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) se-Jawa mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan pulau di pulau Jawa makin terancam dengan politik kebijakan pemerintah sektor pembangunan ekonomi terutama infrasruktur.

Tahun 2015, WALHI mencatat setidaknya 1. 071 desa yang mengalami bencana. Mereka dihajar banjir, tanah longsor dan rob. Di Jawa Tengah sendiri, bencana ekologi menelan korban jiwa 152 orang.

Model kebijakan yang berlandas pada pembangunan infrastruktur dengan level obsesif membuat daya dukung dan daya tampung lingkungan di pulau Jawa merosot drastis. Kerusakan lingkungan hidup, terutama sumber air di Jawa Tengah bisa dilihat jelas melalui kerusakan beberapa DAS (daerah aliran sungai). DAS Garang yang mencakup Kabupaten Kendal, kabupaten Semarang dan kota Semarang berada dalam kondisi kritis.

Pencemaran air dan krisis air bersih juga terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah tahun lalu. Seharusnya ini adalah tanda bahaya.

Ini yang harus dipahami mereka yang kalap lalu menuduh para petani di pegunungan Kendeng berupaya menggembosi industri semen tanah air.

Mereka mengacuhkan fakta bahwa pada 15 Mei 2016, puluhan warga Pati yang tergabung dalam JMPPK mengadakan aksi tolak pabrik semen di depan kantor Kedutaan Besar Jerman. Protes ini dilakukan setelah terdengar kabar kalau PT. Indocement, induk perusahaan PT Sahabat Mulia Sakti, berencana mengajukan banding ke PTUN Surabaya. Saat itu PTUN Semarang baru saja memenangkan gugatan warga Pati. Saham Indocement dimiliki Heidelberg-Cement asal Jerman.

Kita harusnya paham bahwa sikap para sedulur untuk menolak pabrik semen beroperasi di Jawa Tengah bukan soal sentimen BUMN atau perusahaan asing. Tapi soal masa depan yang terancam hangus jika areal persawahan dihancurleburkan demi keuntungan hari ini dan bagi segelintir orang saja.

Lepas Kandas di Sukamulya

Andre Barahamin

 

Desember 2005, peletakan batu pertama bandara internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Diproyeksikan menjadi yang terbesar kedua di Indonesia, dengan luas mencapai 5.000 hektar dan dana pembangunan mencapai 25.4 trilyun dari APBN. Untuk mencapai target ini, pembagian tugas dilakukan. Pemda Jabar mengerjakan pembangunan sisi darat, Pemerintah Pusat mengerjakan sisi udara.

Awalnya, bandara Kertajati ditargetkan beroperasi awal tahun 2016 sebelum ditunda hingga 2018.

Penundaan tersebut terkait dengan berlarut-larutnya pembentukan perusahaan patungan (Joint Venture) antara PT. Angkasa Pura II dengan PT. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), badan usaha milik Pemprov Jabar. Ahmad Heryawan (Aher), Gubernur Jabar berkeras agar pembangunan terminal bandara dilakukan setelah kesepakatan tercapai. Belakangan, Pemkab Majalengka juga menyatakan tertarik bergabung. Perusahaan patungan ini yang nanti akan bertanggungjawab untuk pembangunan sekaligus pengoperasian bandara.

Asumsinya pembangunan bandara akan menghabiskan Rp. 1,8 triliun. Rinciannya, pembangunan sisi darat menghabiskan 800 milyar, sementara pembangunan sisi udara kurang lebih menyerap Rp. 1 trilyun.

Modal awal yang dibutuhkan sekitar 70% atau setara Rp 1,3 triliun. Kebutuhan ini akan dibagi rata oleh 3 pihak: Angkasa Pura, BIJB dan Pemkab Majalengka. Sebagai imbalan, tiap pihak mendapatkan saham sebesar 20%. Sisa saham 40% akan dilelang untuk mendapatkan tambahan dana dalam pembangunan bandara.

Dirut PT. BIJB, V. Dimas Ekaputra mengatakan bahwa investor asing sudah ada yang tertarik. Ada Jerman, Turki dan Tiongkok. Kementerian Perhubungan juga beri lampu hijau.

Untuk pembangunan sisi darat bandara, PT. BIJB berharap mendapatkan kucuran dari perbankan. Dana awal dari APBN sebesar Rp. 300 milyar, jelas tak cukup. Pinjaman rencananya akan diajukan Bank Jawa Barat, Bank Mandiri dan BNI Syariah.

Tender pengerjaan fisik proyek dibagi tiga. Paket 1 untuk aksesibilitas dimenangkan PT. Adikarya. Nilainya Rp. 355 milyar. Paket 3 senilai Rp. 416 milyar untuk bangunan penunjang dimenangkan BUMN Waskita Karya. Paket 2 untuk pembangunan terminal penumpang, masih dalam proses pelelangan.

Targetnya, November 2017 semua sisi darat bandara telah selesai dibangun.

Sementara sisi udara akan menyusul dengan suntikan hampir Rp. 700 trilyun dari APBN di tahun 2017. Meski sejak 2013 hingga 2015, Kementerian Perhubungan telah menghabiskan 375 milyar untuk pembangunan landasan pacu dan menara pemantau.

Bandara Kertajati direncanakan akan memiliki satu landas pacu dengan kapasitas 5,6 juta penumpang per tahun. Diharapkan, Kertajati menjadi alternatif bagi masyarakat Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Rencananya, bandara ini akan dilengkapi dua buah runway berukuran 3.500 x 60 meter dan 3.000 x 60 meter yang mampu menampung pesawat sekelas Boeing 747 atau Boeing 777.

Untuk itu, sebagai awal Pemprov Jabar bertanggung jawab untuk membebaskan lahan seluas 1.000 hektar di mana terdapat 11 desa. Pembebasan lahan akan dilakukan bertahap hingga luasan ideal dicapai.

Kertajati membutuhkan tanah sedemikian besar karena dibayangkan sebagai Aerotropolis, sebuah konsep integratif antara bandara dan kota. Bayangannya, aktivitas bandara akan mendorong kawasan di sekitarnya menjadi satelit pendukung dengan terbentuknya klaster-klaster industri jasa. Konsep ini sekaligus menegaskan perbedaan Kertajati dengan Husein Sastranegara.

Seperti Kulon Progo di Yogyakarta, Domine Eduard Osok di Sorong, Kertajati adalah bagian dari gelombang revitalisasi infrastruktur perhubungan di Indonesia. Selain bandara, pelabuhan-pelabuhan baru juga bermunculan di berbagai daerah. Juga jalan-jalan tol baru yang hampir semuanya ditargetkan beroperasi sebelum tahun 2019. Melalui Perpres No. 3/2016 soal Proyek Strategis Nasional, tercatat ada lebih dari 200 proyek infrastruktur yang sedang atau akan dikerjakan.

Pendekatan macam ini telah diwanti-wanti sangat rentan dengan pengabaian terhadap hak asasi manusia. Laporan akhir tahun 2015 Komnas HAM jelas menunjukan bahwa proyek-proyek infrastruktur Jokowi menjadi salah satu sebab tingginya angka pelanggaran HAM. Aktor negara yang paling sering menjadi pelaku kekerasan adalah Kepolisian dari 1.127 laporan yang didokumentasikan Komnas HAM.

Kasus kekerasan yang menimpa warga di Sukamulya adalah contoh paling terang bagaimana proyek infrastruktur membuka jalan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polisi dan TNI. Protes dibalas dengan pentungan dan gas airmata yang menyebabkan 16 warga terluka. Tiga orang petani kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan penuh intimidasi.

Selain fisik, warga di desa Sukamulya juga menderita kerugian ekonomis. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat bahwa sekitar 70 hektar sawah rusak berat karena dijadikan medan tempur oleh 1.200 personil gabungan Polisi, Kodam Siliwangi dan Satpol PP. Sementara itu, sebagian warga yang direpresi mengalami trauma. Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok paling rentan.

Apa yang terjadi di Sukamulya sudah pernah diramalkan oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi. Obsesi terhadap proses pembangunan infrastruktur secara cepat dan bersih dari gangguan oleh Jokowi-JK mendapatkan padanan dengan praktik kekerasan dan manipulasi. Terutama karena proyek-proyek infrastruktur ini menggunakan Polisi dan TNI sebagai tukang jaga sekaligus tukang pukul. Meski pada akhirnya proyek-proyek infrastruktur skala besar tersebut justru hanya ditujukan untuk kepentingan korporasi dan bukan masyarakat setempat.

Di Jawa Barat, bendungan Jatigede adalah contoh paling sempurna. Bendungan raksasa yang ditujukan untuk menjadi solusi irigasi pertanian justru memangsa para petani. Ada 28 desa yang terusir karena termasuk di dalam wilayah yang akan ditenggelamkan. Mereka terpaksa harus mengungsi pindah ke tempat baru yang kurang layak.

Keengganan pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara terbuka dan tanpa paksaan akhirnya sering diakhiri dengan pendekatan brutal aparat keamanan. Penyerangan hari Kamis, 17 November lalu kepada 1.478 KK di Sukamulya adalah menunjukkan lemahnya komitmen Jokowi untuk menghormati HAM dan menggunakan pendekatan dialogis dalam proyek-proyek infrastrukturnya. Penyerangan tersebut juga menegaskan bahwa Kertajati besar kemungkinan pada akhirnya akan menjadi Jatigede dalam bentuknya yang lain. Dibangun bukan untuk kepentingan para petani yang tanahnya dirampas, namun untuk mereka yang memiliki uang dan kuasa.

Sukamulya tidak akan jadi yang terakhir jika Jokowi tidak mengubah strategi pembangunan infrastrukturnya. Jika ini berulang, maka Reforma Agraria yang sedang digodok tidak akan lagi berguna karena tidak ada lagi petani besok hari.

Bank dan Kejahatan Pendanaan

Andre Barahamin

 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan warga pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah, tentang Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait izin lingkungan kepada PT Semen Gresik (Persero) yang kini berganti nama menjadi PT Semen Indonesia. Izin lingkungan bernomor 668/1/17 tahun 2012 itu ditandatangani Gubernur Bibit Waluyo 7 Juni 2012.

Dalam website resminya, perkara tersebut diregistrasi MA dengan Nomor 99 PK/TUN 2016, yang mencantumkan nama Joko Prianto dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai penggugat. Poin putusan tertulisnya menerangkan bahwa MA kemudian mengabulkan PK, memutuskan putusan judex facti, dan membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan PT Semen Indonesia) yang berlokasi di Rembang.

Keputusan tersebut berarti ikut menyasar pembangunan pabrik semen di lokasi sengketa.

Kini, pembangunan pabrik ini sudah lebih dari 90 persen. Artinya, pabrik ini dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada media mengatakan, hingg saat ini hampir semua perizinan telah terpenuhi. Pabrik PT Semen Indonesia kini tinggal menunggu izin lingkungan yang bermasalah. Izin inilah yang kemudian diputuskan oleh masyarakat Rembang dalam gugatannya kepada Mahkamah Agung (MA).

Namun, pemerintah pusat berkeras untuk tetap melanjutkan proyek pembangunan ini. Gagalnya pembangunan pabrik semen dikhawatirkan akan membawa dampak bahaya jangka panjang. Khususnya bagi investor asing yang berniat menginvestasikan dananya di Indonesia.

Pemerintah berkelit bahwa kegagalan pembangunan pabrik di Rembang akan membuat investor enggan berinvestasi setelah melihat bagaimana kelindan persoalan pembangunan pabrik tersebut. Artinya, pemerintah secara tersirat menegaskan bahwa kemenangan gugatan warga di Rembang bertendensi buruk terhadap masa depan investasi.

Tulisan ini tidak akan menyoal mengapa pemerintah berkeras untuk melawan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Yang menarik bagi saya justru adalah melihat bagaimana institusi perbankan di Indonesia terlibat dalam aksi pengrusakan lingkungan dalam bentuk dukungan pembiayaan.

Apakah Anda masih ingat Bank Mandiri yang mengucurkan dana Rp 3,96 triliun kepada PT Semen Indonesia? Sebagian besar dari total kredit tersebut (Rp 3,46 triliun) direncanakan untuk memfasilitasi rencana pembangunan pabrik semen di Rembang. Pabrik ini ditargetkan mampu memproduksi semen hingga 3 juta ton per tahun. Direktur Utama PT Semen Indonesia Sunardi Prionimurti mengatakan pabrik tersebut ditargetkan selesai dibangun akhir tahun ini.

Dan, memang, ketika gugatan warga tengah berlangsung, pembangunan pabrik juga tetap berlangsung tanpa menunggu keputusan hukum.

Tindakan PT Semen Indonesia memang bukan hal baru. Penelitian dari TuK Indonesia yang kemudian tayang dalam bentuk data digital di Forests Finance, kita bisa tahu bahwa perusahaan-perusahaan perusak alam di Indonesia ternyata diongkosi dari tabungan Anda dan saya.

Meningkatnya angka kekerasan dan perampasan lahan terhadap komunitas-komunitas Orang Asli didanai oleh uang yang kita titipkan di bank-bank ini. Rusak dan menurunnya daya dukung lingkungan hingga menyebabkan punahnya hewan-hewan, banjir, kemarau berkepanjangan, menyusutnya cadangan air tanah, meluapnya air laut karena es yang mencair dan reklamasi, gagal panen dan bencana kelaparan, adalah akibat dari kejahatan pendanaan.

Pelakunya adalah institusi perbankan.

Hal seperti ini sering terjadi karena harus jujur diakui, konsumen dunia perbankan di Indonesia tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sebagai pengguna jasa perbankan, ia bahkan tidak masuk hitungan yang dapat dianggap serius sehingga dapat mempengaruhi kebijakan sebuah perusahaan perbankan.

Sebabnya mudah ditelusuri. Selain tidak terdidik akan hak-hak yang melekat pada diri seseorang ketika menjadi nasabah, pengguna jasa perbankan di Indonesia umumnya bersikap apatis dan naif. Hal ini membuat perlindungan konsumen dan kewajiban perusahaan jasa perbankan di Indonesia tidak mendapat porsi serius dalam struktur hukum. Ketika terjadi pailit Bank Century, misalnya, kita dapat melihat betapa nasabah kecil merupakan kelompok paling rentan.

Selain itu, pengguna jasa perbankan di Indonesia memang enggan mengedukasi diri. Soal bagaimana bank beroperasi dan menggunakan mandat finansial dari nasabah sama sekali tidak berada di dalam daftar prioritas. Hal ini tidak lepas dari keyakinan terhadap “pendivisian pengetahuan” yang memandang bahwa para teknokrat, para ahli atau para pakar keuangan adalah lapisan paling layak mengakses hal-hal tersebut.

Yang harus dilakukan sebagai konsumen adalah mempercayakan segala sesuatu kepada orang lain yang dianggap lebih memiliki kuasa pengetahuan. Berkuasanya budaya representatif macam ini membuat partisipasi seseorang menjadi semakin minim.

Kita dapat dengan mudah menemukan fakta bagaimana banyak orang tertipu dan kehilangan uang yang mereka percayakan kepada konsultan-konsultan keuangan atau pialang saham.

Banyak nasabah bank di Indonesia termasuk tipikal “mau untung sendiri”. Mereka tidak akan rewel sepanjang jumlah tabungan mereka tidak berkurang sepeser pun tanpa sepengetahuan mereka. Dengan naif dan sombong, tipe pengguna jasa perbankan macam ini dengan mudah percaya kepada “ketulusan bank” dan “campur tangan negara”.

Orang-orang yang merasa bahwa uang yang ia simpan di bank adalah urusan pribadinya dan sama sekali bebas dari kelindan gurita ekonomi yang hirarkis, eksploitatif, dan destruktif yang pada akhirnya akan membawa dampak buruk terhadap dirinya di kemudian hari. Protes hanya akan dilayangkan sejauh bila bank di mana mereka menyimpan uang melakukan pemotongan yang berakibat pada berkurangnya nominal yang ditabung.

Perilaku-perilaku di atas menurut pandangan saya adalah salah satu sebab mengapa ide mengenai Credit Union atau koperasi sulit berkembang di Indonesia.

Masalah-masalah tersebut belum seberapa. Kita belum menyoal mengenai asal muasal uang, sejarah bank dan sifat sejati institusi-institusi keuangan yang sejak awal diabdikan pada tujuan akumulatif, elitis, dan tentu saja anti-demokrasi. Belum membicarakan soal bagaimana makna dan praktik koperasi dimutilasi dan didegradasi hingga ke level paling nista: sekadar yayasan simpan pinjam. Juga belum menyentuh soal bagaimana praktek Credit Union tidak dilihat sebagai praktek “ekonomi alternatif” yang memungkinkan untuk dipraktikkan dan menjamin partisipasi yang luas.

Perbincangan soal ini bisa diteruskan lain waktu. Ketika Anda dan saya mulai bertanya, mengapa Bank Mandiri mau membiayai perusahaan pelanggar hukum dan perusak lingkungan? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai nasabah. Sebagai pemberi mandat kepada bank, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan lingkungan dan ruang tinggal kita yang semakin kritis.

Setelah diskusi soal ini terjawab, kita mungkin bisa berembuk soal strategi selanjutnya.

* * *

Tulisan ini sebelumnya terbit di GeoTimes Indonesia dengan judul yang berbeda. Saya publikasi ulang di sini sesuai dengan judul aslinya.