To Kill Papuan Youth

Unless the role and power of security forces is limited in Indonesia’s troubled Papua region, more young locals will end up dead and cases like the Paniai killings will remain unsolved, writes Andre Barahamin.

On 8 December 2014, five local teenagers were gunned down in Enarotali, a town in the Paniai regency of Indonesia Papua.

The young men were killed by shots that allegedly came from Indonesian security forces after police and military personnel fired on some 800 protesters. A further 12 people, including school children, were injured from the bullets.

The crowd had gathered to protest the beating of a 12-year-old Papuan boy by Indonesian security forces the day before. To further complicate the matter, Indonesian government officials offered conflicting reports of the violence, with some claiming that security personnel warned the crowd to disperse and fired because they had come under attack (as noted by Human Rights Watch).

From the results of a pre-investigation by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), According security forces had used live ammunition and firearms to break up the crowd, but there was no evidence that the crowd presented any threat to security personnel. In late December 2014, President Joko “Jokowi” Widodo promised to solve the killing.

“I want this case to be solved immediately so it won’t ever happen again in the future,” the president said. “By forming a fact-finding team, we hope to obtain valid information, as well as find the root of the problems.”

But the investigation into the case has since been delayed.

At least eight government institutions have sent their respective fact-finding teams to look in to the case. This includes, the Army, the Air Force, the National Police, the Papua Police, the Papua Legislative Council, the Office of Coordinating Minister for Security, Political and Legal Affairs, the Witness and Victims’ Protection Agency (LPSK), as well as Komnas HAM.

But none of these institutions have published a public report of their findings. So, after more than two years, and a President’s pledge, those who seek answers and justice have only been given broken promises, and no significant progress.

Perhaps most disappointing is the failure of Komnas HAM to deliver any real insights into what happened on that fateful day. Expected to be the leading institution in solving the Paniai killings, the human rights commission has spectacularly failed. In March 2015, it formed an ad hoc team to conduct its investigation, but it was not officially inaugurated until October 2016. Nothing has happened since then, and two investigation team members have already resigned.

According to Natalius Pigai, Komnas HAM commissioner, the main obstacles to solving the case are the police and military – with both institutions accused of being involved in several rights abuse cases across Papua. Such allegations, understandably, directly undermine the trust for authorities among the victims’ families. Rejecting an autopsy request on the victims’ bodies from Paniai has only increased the uncertainty that the case will ever be solved. Another complication is that investigators are unable to interview soldiers who were at the scene of the shooting.

However, delaying the investigation into the Paniai killings is not surprising at all. There are many cases of human rights violations in Papua that have yet to be solved. The list includes the Biak Massacre of July 1998, Wasior in June 2001, and Wamena in April 2003, when hundreds of Papuan were killed.

At the same time, the President’s determination to solve the case and make the perpetrators accountable under law would seem to have waned as well. In late 2016 Jokowi appointed Wiranto, a former general indicted for human rights violations in Timor Leste, as the country’s top security minister.

Jokowi’s decision to appoint Wiranto to such a contentious post has made the situation worse. Wiranto has openly said that he aims to solve all of these cases through non-judicial processes, which could mean impunity for any perpetrators.

Sadly Paniai isn’t even the latest case of violence. Papua Itu Kita have reported that 18 Papuan teenagers aged between 14 and 19 years have been shot by police and the military since October 2016. Eight of them were killed. Of these cases, only three were prosecuted by the institution to which the culprits belonged.

The cases include the Koperapoka shooting in Timika by members of the military that killed four Papuans, the Gorong-Gorong shooting against Fernando Saborefek (18) in Biak by the police force, and Sugapa of Intan Jaya where members of the Papua Police Mobile Brigade were involved with the shooting of Otinius Sondegau (15).

The trend of teen killings in Papua cannot be separated from pro-violence approaches by the Indonesia military and police to dealing with the complicated issue of Papua’s place in Indonesia. The excessive use of force continues because Jokowi has failed from the beginning of his presidency to limit the role and power of security forces in Papua.

Added to this volatile mix is ongoing discrimination towards Papuan youth. Young Papuans are racially targeted and labeled as troublemakers, primitive and potential future members of separatist movements. It would seem that being a young Papuan with dark skin and curly hair is more than enough to make you a target of violence.

Meanwhile, Komnas HAM have vowed to step up their investigation into the Paniai killings, claiming they will send out a team to interview “locals, victims, Papuan public figures and security officers from February 18 to 20.”

Only time will tell if it will achieve anything. It’s telling that it has already taken this much time.

 

The article was published by New Mandala

Shortspit #00: Gerakan Mahasiswa

Ketimbang menyalahkan para idiot yang kemarin mendemo rumah SBY, saya akan berbagi beberapa hal.

PERTAMA, saya adalah orang yang muak dengan terma “mahasiswa”. Ini terma feodal yang selalu pura-pura dilupakan oleh kami semua yang sempat kuliah. Kami selalu bangga dan menganggap diri berbeda. Alasannya tak politis. Semata karena tak diwajibkan pakai seragam dan bisa absen tanpa pemberitahuan. Sisanya? Tak ada beda dengan pelajar kebanyakan. Hidup sebagai pelajar perguruan tinggi adalah anomali. Bukan proletar sesungguhnya, tapi juga bukan borjuis sejati.

KEDUA, pelajar di universitas adalah sumber apolitisme yang mewabah di Indonesia. Coba lihat sekitar anda. Yang mempopulerkan semangat anti-politik adalah mereka yang dulu duduk di bangku kuliah. Mereka membenci organisasi, karena mereka tidak terorganisir dan punya tabiat buruk dalam berorganisasi. Menghindari kedisiplinan karena hal itu adalah ciri proletariat sejati. Sebagai kaum delusional, mereka tidak ingin diasosiasikan dengan kelas pekerja. Karena precariat menyedihkan memandang dirinya jauh lebih terhormat.

KETIGA, kebodohan yang kita saksikan hari ini (bagaimana mendemo mantan presiden) adalah refleksi terhadap potret yang lebih besar dari keidiotan massal di sekitar kita. Yaitu wajah dari ketidakmampuan untuk menentukan apa yang taktis, mana yang strategis dan mana yang onani. Hal ini disebabkan karena pelajar di kampus dan kami yang lulus dari universitas, hanya mengkonsumsi balon-balon imaji soal kelas dan politik. Contoh nyata kebodohan massal ini diteruskan secara gemilang dengan menyebut diri: kelas menengah. Terma paling konyol, bodoh dan idiot.

KEEMPAT, gerakan pelajar memang sejak awal bermasalah. Terutama karena sikap romantisme dan ahistorisme yang jadi tulang punggung mereka. Sikap ini adalah akibat langsung dari impotensi serta kepengecutan untuk menantang warisan Orde Baru yang masih bercokol di dalam institusi pendidikan. Kenapa takut? Karena mereka lebih nyamam disodomi militerisme dan gemetar menghadapi cerita masa lalu yang penuh darah. Ini sebabnya mereka cuma bisa onani dengan kenangan yang bercampur baur dengan ilusi, fanatisme dan ketidakmampuan menggunakan otak dengan baik.

KELIMA, organisasi pelajar Cipayung menurut saya sejak dulu bukan organisasi gerakan. Piramid-piramid Orde Baru macam mereka cuma layak dipandangi, difoto lalu ditertawakan.

Merahnya Merah Wiji Thukul

Kata-kata terbaik, marka sebuah zaman, tidak akan beristirahat. Meski belum ada penanda kapan ia pulang. Walau tidak ada Nobel Sastra yang dimenangkan karena puisi-puisi yang ditulisnya.

Di dalam negeri, namanya mungkin akan hanya dikenang sayup-sayup: banyak dibaca, tapi sikapnya urung diteladani. Kata-kata yang ia pahat dari sikap keras kepala menentang junta militer, kini berada di simpang jalan: menjadi legenda di setiap pemberontakan atau bakal bernasib serupa kaos Ernesto Guevara yang membalut manekin-manekin mewah di pusat perbelanjaan yang dibangun di atas lahan reklamasi. Seturut nasibnya yang tak jua terang: masih hidup atau sudah berjumpa Pram di nirwana.

Akhir tahun 2004, adalah awal saya menemukan Widji Thukul.

Kala itu, Manado adalah kota yang beranjak brengsek karena terus-menerus menghancurkan pantai. Sementara para pelajarnya justru sibuk berdebat siapa yang cocok jadi Ketua KNPI. “Aku Ingin Jadi Peluru” diberikan seorang kawan sebagai manual setelah saya mengisi sebuah mogok di kampus dengan pembacaan separuh potongan Manifesto Komunis.

Ketimbang sebuah agitasi yang menyadarkan, kumpulan puisi tersebut waktu itu lebih mirip panduan: menjadi artis pembuat berita sekaligus Don Juan dalam rupa seorang revolusioner Paris 68.

Begitu terkesima lalu jatuh cinta dan terus jatuh cinta. Kata-katanya langsung menghujam. Metaforanya adalah kesederhanaan, yang jujur dengan diri dan situasi. Bisa membakar emosi sesudah membacanya. Membuatmu siap dipentungi polisi dan merasa lusa revolusi pasti terjadi. Atau juga merasa keren di hadapan tatapan gadis-gadis yang ikut berdemo. Menyuntikkan rasa percaya diri meski belum juga paham apa itu nilai lebih dan akumulasi primitif. Juga menjadi peta rahasia, bagaimana menulis puisi jelek yang akan dianggap radikal oleh sekumpulan poser revolusioner karena dipungkasi: “hanya ada satu kata, lawan!”

Yang terakhir di kemudian hari menjadi awal pertengkaran saya dengan banyak orang dari kalangan terdidik kampus.

Gerombolan yang mengutip Thukul di surat wasiat namun hidup seperti Taufik Ismail. Mereka yang tak paham bahwa Wiji bukan Goenawan Mohammad. Yang akan mengutip Bolano dengan serampangan, atau mempermainkan Marx untuk memutar nalar. Lalu berpura-pura memberi suara kepada para liyan.

Buruh plitur kelahiran 26 Agustus 1966 ini menulis dengan cinta: kepada hidup, kepada kemanusiaan, kepada kebebasan. Wiji tak bisa disamakan seperti Sapardi, yang mendayu-dayu karena perut kenyang. Ayah beranak dua ini tumbuh dan hilang sebagai bagian dari kelas pekerja. Penyair Solo ini adalah rupa proletariat yang seratus tahun lalu menumbangkan Tsar di Rusia. Tukang becak yang juga mengajar teater ini persis para sindicalista yang dahulu memanggul senjata menentang Franco di Spanyol.

Bahkan hingga kini, saya masih sering kesal. Tak akan segan, tak akan membiarkan bedebah-bedebah tersebut lolos tanpa mengomentari dengan sinis.

Mereka adalah kelompok yang merasa telah menjadi penyair revolusioner dalam semalam. Semata karena ada kosakata “buruh”, “tani”, “lawan”, bla, bla, bla dan omong kosong sejenis. Padahal, yang mereka lakukan tidak lain adalah penghinaan terhadap proses kreatif penuh peluh di jalanan, di lorong-lorong pemukiman padat orang miskin, di desa-desa yang terancam kehilangan sawah dan di kampung-kampung terpencil yang dijajah tambang dan perkebunan sawit: yaitu proses kreatif Wiji Thukul.

Saya hingga kini, tak akan sudi berbagi kenangan tentang Wiji Thukul dengan mereka. Manusia-manusia tanpa lebar logika dan empati minimal hingga menganggap bahwa kemalasan adalah penyebab tunggal kemiskinan. Orang-orang yang memandang rendah protes menyemen kaki atau berpayung dalam diam di depan istana. Yang mulutnya menyumpahi jalanan yang macet karena demo buruh dan tani. Mereka yang melihat orang asli sebagai keterbelakangan dan hanya sekadar eksotisme serta destinasi budaya. Kumpulan yang jari jemarinya begitu berisik, dengan energi berpikir yang lebih buruk dari kecoa dan sibuk menebar kebohongan.

Semua itu mungkin terjadi karena Wiji Thukul dan puisinya, dalam level tertentu sukses membuka jalan buat saya berkenalan dengan Brecht, Wilde hingga kemudian para anggota Situationiste Internationale.

Lenyapnya Wiji Thukul 19 tahun lalu adalah kehilangan semua yang masih membayangkan lenyapnya tirani: senjata dan kata-kata.

Penulis yang menghidupi dan dihidupi kata-katanya, namun diculik tentara. Ia yang berpolitik dengan penuh semangat dan enggan untuk netral di hadapan kekuasaan yang menindas. Ia yang terpaksa kabur hingga ke tanah Borneo karena aksi dan puisinya merobek gendang telinga Jendral tua yang singgasananya dibangun di atas banjir bandang darah. Terpaksa menulis dalam sunyi, kesepian dan keterasingan dari keluarga dan sahabatnya.

Sebab puisi-puisinya menujumkan rontoknya rezim yang menjagal ratusan ribu orang, menembak mati orang bertato ketika malam, melarang peranakan Tionghoa menggunakan nama asli mereka, mengancam orang asli menyembah Tuhan mereka, merampas tanah dari petani dan membiarkan buruh dihisap kering oleh keterasingan kerja.

Bagi saya, Wiji sukar dicari padanannya dan semakin tak mungkin karena hari ini penyair menggunakan kata untuk meniduri penggemarnya, dan membiarkan mereka hamil oleh dusta patriarki. Wiji menjadi anomali kini karena puisi terbaik yang tersisa adalah semua tentang penyangkalan Rangga kepada Cinta. Dan selebihnya adalah soal anggur, sungai-sungai di daratan Eropa, atau soal membayangkan musim semi di negeri tropis.

Puisi-puisi Wiji memang magis. Karenanya ia dengan alami membongkar kenyataan bagaimana rendahnya selera artistik anak-anak Indonesia. Mereka yang tumbuh dengan ritual menghafal 45 butir Pancasila, nama-nama menteri setiap kabinet yang dipimpin seorang diktator, dan menonton film tentang penyiletan tentara yang diiringi tarian erotis Gerwani. Anak-anak yang memulai mengasah otak dengan disiplin baris berbaris dan obsesi untuk berseragam hijau, memanggul senjata, hanya agar bisa bebas menampar mereka yang tidak disukai.

Kehidupan Wiji sendiri adalah metafora paling pas untuk menggambarkan bagaimana pembangunan. Soal segelintir orang yang terus menerus bisa menumpuk kekayaan karena jutaan pekerja yang dibayar murah. Mereka yang menghamburkan uang untuk membayar polisi dan tentara setelah merampas tanah orang asli dan petani. Soal perempuan-perempuan yang harus kehilangan suami, anak-anak yang tumbuh tanpa ayah, tentang keluarga yang retak karena tentara ketakutan dengan kata dan aksi.

Wiji Thukul akan menjadi legenda. Tentang bagaimana lulusan Sekolah Menengah Karawitan berbadan kurus dan tak beres melafalkan “R” justru dipandang ancaman serius oleh penguasa despotik. Ia akan dikenang sebagai wajah impunitas dan tidak terpenuhinya rasa keadilan. Walau ia sebelum ditelan agen-agen junta militer, tak sekalipun menulis tentang absennya purnama di New York.

Maret tahun depan, Wiji Thukul akan genap dua dekade hilang. Hingga kini, meski kini pemimpin rezim telah berganti ke orang sekampung, kabarnya tak kunjung jelas. Mungkin akan terus begitu. Tiga puluh tahun setelah itu, berarti akan setengah abad. Dan ini adalah masa di mana hilangnya seseorang bukan lagi berita tapi budaya.

Ketika itu, anak saya, anak Anda, beserta sebayanya akan memasang lilin di rumah-rumah bertirai ketakutan dan berbagi cerita tentang Indonesia: negeri yang mendiamkan tentara memangsa orang tua mereka.

* * *

Ditulis untuk menyambut pemutaran film “Istirahatlah Kata-kata” dan tayang perdana di Kumparan.

Membicarakan Thukul, Melampaui Istirahatlah Kata-kata

Apakah seorang penyair, artinya tidak boleh ketakutan? Apalagi ia yang menulis dengan barisan kalimat penuh pembangkangan kepada tirani? Benarkah menjadi seorang revolusioner berarti tanpa rasa gundah? Terlarangkah rasa rindu kepada anak istri jika seseorang memilih mencintai kemanusiaan? Tidak bolehkah rasa bosan hinggap di dada seorang pejuang anti penindasan?

Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala saya saat menyaksikan perdebatan orang banyak pasca-menonton Istirahatlah Kata-kata.

Kebanyakan protes yang muncul mempersoalkan tentang “dicerabutnya” sosok Thukul dari “kepribadian”nya. Protes terjadi karena ekspektasi yang terlalu tinggi pada akhirnya terjun bebas setelah menemukan Wiji dari sudut pandang Yosep Anggi Noen. Saya juga begitu, awalnya.

Ketika memenuhi undangan untuk turut hadir dalam Gala Premier film ini dari Rahung Nasution, ada kecamuk yang aneh. Perasaan ganjil karena melihat bagaimana Istirahatlah Kata-kata menjadi reuni sentimentil bagi mereka yang berbagi sejarah dengan Wiji. Kejanggalan itu makin menjadi karena sebagian dari mereka di barisan penonton adalah orang-orang yang secara prinsipil berseberangan dengan saya. Mereka adalah para pendukung rezim hari ini, sementara saya dan sebagian kawan memilih jalur oposisi. Sebagian lain yang datang adalah kelompok menengah yang serupa Descartes dengan gadget: aku berisik maka aku ada.

Datang ke acara seperti itu bagi kami yang tidak pernah mengenalnya secara langsung -namun berada dalam satu hentakan ideologi- merasa bahwa diangkatnya sosok terbuang seperti Thukul adalah kemenangan simbolis dalam tataran taktis. Film ini kembali mengingatkan bahwa ada selusin lebih korban penghilangan paksa yang belum kembali. Dan ia mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Menyasar kelompok sosial paling apatis dan apolitis warisan Orde Baru: kelompok menengah.

Dan biopik ini adalah jembatan imajiner yang mempertemukan semua ingatan, romantika, harapan dan warisan Thukul. Membaurkan kenangan, ekspektasi dan simbol.

Usai menonton film ini, kekecewaan adalah kesan di lima menit pertama. Makin menguat di enam puluh menit berikutnya ketika saya bertukar pendapat dengan mereka yang ikut menonton hari itu, 16 Januari 2017. Semuanya berbagi keterkejutan, juga rasa kecewa karena harapan yang kadung kandas oleh Istirahatlah Kata-kata. Film ini begitu berbeda dari harapan dan ingatan sebagian besar orang tentang Wiji Thukul.

Namun, selepas itu, saya kembali bertanya. Apakah ingatan adalah sesuatu yang absolut? Apakah kenangan adalah kebenaran yang tidak bisa digangggu gugat?

Beberapa hari setelahnya, adegan-adegan dalam film ini tak kunjung lepas dari kepala. Terutama karena apa yang sebenarnya saya “ketahui” mengenai Thukul sedang dipertaruhkan. Di lini sosial paling berisik, debat mengenai biopik ini merosot ke tahapan lebih naif lagi: mengapa ditayangkan melalui jaringan bioskop komersil dan bukan menggunakan jejaring pemutaran alternatif.

Soal debat ini, saya cukup tak peduli hingga urung berkomentar. Soalnya, apa yang disebut sebagai “jejaring pemutaran alternatif” sependek pengetahuan saya tidak eksis. Bentuknya sebenarnya tidak lebih dari titik-titik sosial yang terputus satu dengan yang lain. Ia tampak terhubung karena ada orang-orang gila dengan dedikasi luar biasa yang mau mengkoneksikannya. Namun, tentu saja sangat prematur karena mengandalkan momentum. Meski apa yang dikerjakan secara politik adalah investasi sosial yang sangat berharga untuk menantang rezim perampas tanah seperti saat ini.

Para penggerutu soal komersialisasi Wiji Thukul menurut saya adalah kumpulan yang katarak secara politis karena tak sanggup melihat bagaimana dunia sinema di negeri ini berantakan dengan sempurna. Monopoli, ketiadakan sumber daya manusia, minimnya kemampuan mengolah sumber daya finansial, dan masih banyak lagi. Perdebatan soal menggunakan sosok Thukul untuk menangguk pundi rupiah dan popularitas sosial sungguh jauh panggang dari api. Selain tak esensial, argumentasi yang disodorkan juga lemah secara filosofis dan syahwat.

Lagipula, kita akan terlalu menyederhanakan segala sesuatu jika beranggapan bahwa api pemberontakan Wiji akan tenggelam hanya karena Istirahatlah Kata-kata. Pendapat macam ini justru mengerdilkan sumbangsih Thukul dalam artian yang sebenarnya.

Secara jujur, apa yang dialami oleh Thukul -seperti yang digambarkan dalam Istirahatlah Kata-kata, adalah sesuatu yang baru untuk saya. Selain karena datang dari generasi yang tumbuh ketika Soeharto bukan lagi orang terkuat di negeri ini, ada perbedaan sosial lain yang membuat sosok penyair seperti Thukul akhirnya terasa begitu berjarak.

Wiji -seperti kebanyakan orang di luar sana- tidak memiliki “keberuntungan” kelompok menengah seperti saya: bekerja dengan laptop bagus, punya pekerjaan dengan upah di atas UMP, bisa membeli buku di Verso sebulan sekali, setiap minggu berkesempatan minum bir dingin dan beberapa kali dalam setahun mampu liburan ke tempat-tempat yang ada dalam buklet wisata.

Saya tidak pernah merasakan menjadi buronan dan kesepian yang turut serta sebagai konsekuensi dari sebuah aktivisme politik. Meski pernah dipenjara singkat -yang hanya beberapa bulan- di masa awal SBY dipilih ramai-ramai sebagai diktator, diinteli polisi atau beberapa kali dipentungi saat demonstrasi, secara psikologis saya belum mengalami level brutalitas yang dialami Wiji Thukul. Saya masih bisa pulang kontrakan dengan aman, memeluk dan menciumi kekasih secara leluasa dan memiliki teman-teman yang ramai.

Menonton Istirahatlah Kata-kata justru menjadi pengalaman spiritual yang menakutkan pada akhirnya. Yang tidak langsung saya rasakan begitu usai menonton film ini. Ia mengendap selama beberapa hari sebelum saya menulis ini.

Kami datang dari dua dunia yang berbeda. Dunia saya dibangun dari jerih payah orang-orang seperti Thukul di negeri ini yang masih terus bertarung soal upah murah, jaminan kesehatan yang buruk, sembako yang semakin mahal, pencabutan subsidi dan lain sebagainya. Dunia saya berada di lapis lebih tinggi dan bertahan karena penghisapan atas manusia-manusia seperti Wiji masih terus berlangsung -dengan atau tanpa Istirahatlah Kata-kata.

Kemewahan-kemewahan yang saya nikmati hari ini sejatinya merupakan hasil langsung dari perjuangan panjang kelas pekerja di berbagai tikungan sejarah dengan melakukan mogok, berdemonstrasi dan menuntut perbaikan kualitas hidup. Perjuangan kelas pekerja di mana Thukul dan syair-syairnya dahulu adalah bagian tak terpisahkan. Dan inilah magisme dari puisi-puisi Wiji. Karya-karyanya menemukan tempat di hati dan ingatan banyak orang karena ia menulis tentang dirinya, yang juga adalah diri mereka. Ia tidak hanya jujur menjadi dirinya, tapi di saat yang bersamaan merefleksikan wajah mayoritas penduduk Indonesia yang hidup bersusah payah dan terpinggirkan oleh pembangunan.

Persona seperti Thukul menjadi legendaris sebagai penyair, bukan hanya karena puisinya semata. Kisah hidupnya yang aktif berpolitik dan melawan ketidakadilan adalah sisi magis yang sesungguhnya.

Namun, karena kadung menjadikannya legenda, saya lupa bahwa Thukul adalah seorang suami dan ayah dua orang anak. Ia adalah manusia yang seutuhnya. Memiliki getir dan memar dihajar kesedihan. Inilah peran dari episode kesepian dan keterasingan yang ditampilkan Istirahatlah Kata-kata. Menjadi pengingat bahwa penyair revolusioner yang kata-katanya dapat menyulut pembangkangan terhadap ketidakadilan, adalah sosok yang bisa tampil lemah. Seperti Yesus di ambang kematiannya yang berteriak: Eli! Eli! Lama sabachtani!

Yosep Anggi Noen dan Yulia Evina Bhara melalui filmnya ingin menuturkan kepada kita semua tentang satu periode negeri ini: ketika seorang megalomaniak paling berdarah sedang berkuasa. Jendral penuh senyum pemimpin rezim yang dapat meremukkan manusia hingga ke tulang-tulang. Mengisolasi, menjauhkan dan mengasingkan seseorang hingga pemberontakan yang paling mungkin terhadap itu adalah: bertahan tetap waras. Ini adalah perjuangan yang tidak kalah heroik dibanding berhadap-hadapan dengan tentara di jalan raya, atau melempar molotov ke arah barikade polisi. Istirahatlah Kata-kata tidak sedang memadamkan sedikitpun aspek revolusioner dari sosok seperti Wiji Thukul. Sebaliknya, ia menggambarkan bagaimana penyair keras kepala ini mampu bertahan dan menumpuk keberanian untuk pulang ke rumah dan menemui Sipon, kekasih hatinya.

Inilah pesan utama dari film ini menurut saya. Bahwa ketakutan, kesepian dan keterasingan yang diciptakan penguasa dapat [dan sudah semestinya] dilawan.

Indonesian hard-line Islamist groups flex their muscles

James BEAN & Andre BARAHAMIN

Growing protest movement against Jakarta governor challenges political establishment.

 

JAKARTA, on Dec. 2, Islamist groups organized the largest demonstration that Indonesia has witnessed since the overthrow of President Suharto in 1998 to urge the prosecution of Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama — popularly known as Ahok — for blasphemy after he allegedly misrepresented the Quran.

Approximately one million people weathered a monsoon storm to participate peacefully in what was billed as a “Rally to Defend Islam” as they held a huge outdoor Friday prayer congregation.

On Nov. 16, the governor was charged with criminal defamation. He was interrogated and then released.

His questioning by police followed another large demonstration on Nov. 4, which attracted 200,000 protesters who attempted to storm the presidential palace gates before they were repelled by tear gas. One died and more than 350 people were injured in that protest.

The controversy has dominated the election campaign for the Jakarta governorship, the country’s second most prominent profile elected post. Ahead of the Feb. 15 polls. Purnama had earlier been considered the front-runner. As the city’s deputy governor, he inherited the post after the previous governor, Joko Widodo, was elected Indonesian president in 2014.

Indonesian President Joko Widodo after joining demonstrators protesting against his former deputy governor of Jakarta, incumbent Basuki Tjahaja Purnama, at the National Monument in Jakarta on Dec. 2.

The protests and public criticism of Purnama have been fueled partly by the fact he is Christian in a country with the world’s largest Muslim population, and also ethnically Chinese. There is widespread resentment that Indonesia’s Chinese minority, which comprises less than 4% of the total population, dominates the commercial and industrial sectors.

During the Dec. 2 protest, hundreds of thousands of people lined the roads leading to the National Monument in central Jakarta, praying on small rugs and sheets of newspaper in the pouring rain. In a carefully choreographed show of solidarity, Widodo and his Vice President Jusuf Kalla joined the prayers at the National Monument. Afterward, the president offered a few words of appreciation that the rally had been peaceful, but was met with chants demanding the imprisonment of Purnama.

The rallies against the governor have been largely organized by the Islamic Defenders Front (FPI), which is seen as a hardline Muslim group headed by Grand Imam Habib Rizieq. The fact that the FPI has been able to mount such huge demonstrations signifies the arrival of an ultraconservative Islamic lobby on the political main stage.

The government and other Islamic organizations have been divided over how to deal with the FPI and similar groups. Initially, the authorities appeared opposed to the staging of the Dec. 2 rally, saying it threatened government security following the violent protests in early November. On one side, Nahdlatul Ulama, the world’s largest independent Islamic organization, advised its members not to participate in the rally and cited a fatwa ruling that Friday prayers should not be conducted on the street.

But the Indonesian Ulama Council, one of the country’s most important Islamic organizations, undermined Nahdlatul Ulama’s position by deciding to support the rally and issuing its own fatwa condoning street prayers. The council also helped negotiate with the police and army on condition that the December rally be peacefully held.

Highlighting the anxiety of Widodo and the security services, 11 senior political and military figures — including Rachmawati Sukarnoputri, daughter of Indonesia’s first President Sukarno, and two prominent generals — were arrested on the morning of the rally on charges of treason, criminal conspiracy, hate-speech, and allegedly insulting the president.

These arrests occurred after weeks of political drama, which had played out on television and over social media as Widodo met with all major political party chiefs to shore up political support. He had also discussed arrangements to enable him to choreograph his dramatic and seemingly “spontaneous” participation in the mass prayer congregation at the National Monument. The urgent and alarmist tone of his negotiations with the FPI was reinforced by both police and army chiefs who warned in a series of news conferences about a plot to overthrow the government.

 

Delicate balancing act

The government had clearly tried to co-opt the rally organizers by branding the event as a purely religious gathering and referring to it as a “rally for peace.” Simultaneous rallies were held in other major cities, including Medan, Surabaya, Makassar and Solo.

Protester performing wudhu, the Islamic pre-prayer washing ritual, during a mass demonstration against Jakarta’s Christian governor on Dec. 2.

Ultimately, the event could not hide growing anger among some Muslims toward Purnama for allegedly misrepresenting Islamic scripture and toward the political establishment in general. FPI leader Habib Rizieq told the crowd: “Upholding justice for all religions in Indonesia should guarantee that they must not be defamed.”

The trigger for the current anger was Purnama’s perceived blasphemy in a speech earlier this year in which he urged a predominantly Muslim community that they had the right to vote for him in the upcoming gubernatorial election, telling them not to be “fooled” by people misrepresenting specific verses of the Quran. His controversial statements were captured on video and went viral in Indonesia’s turbulent social media.

One FPI supporter who works at the education ministry told the Nikkei Asian Review during the rally: “If Ahok is not prosecuted, it will be war.” In such circumstances, he warned, the Chinese could become the next targets for popular ire.

The latest rally shows that Widodo’s government and Indonesia’s political establishment is being put on notice by the conservative Islamic lobby, with reminders that it can wield considerable political influence based on popular appeal.

A leader of a Sulawesi-based Islamist group said: “If six million of us wanted to storm the presidential palace we could. But that’s not in our teaching. Think about it, how many soldiers are there — even if a few of us were shot.” Other groups talked about holding more rallies and said that if their demands were not met, then they expected a fatwa to be issued calling for jihad.

The blasphemy controversy reflects deep-seated grievances about economic inequality between the Chinese minority and Indonesia’s vast Muslim majority populations. This attitude is reflected in a recent comment by Said Aqil Siradj, chairman of Nahlatul Ulama, who said that “Ahok’s statements are offensive, regardless of whether he is convicted of defamation or not, because the statement is offensive to Muslim people. What’s more, the person saying it is not Muslim… moreover, [he’s] Chinese.”

 

The piece was published by Asia Nikkei Review