Membicarakan Thukul, Melampaui Istirahatlah Kata-kata

Apakah seorang penyair, artinya tidak boleh ketakutan? Apalagi ia yang menulis dengan barisan kalimat penuh pembangkangan kepada tirani? Benarkah menjadi seorang revolusioner berarti tanpa rasa gundah? Terlarangkah rasa rindu kepada anak istri jika seseorang memilih mencintai kemanusiaan? Tidak bolehkah rasa bosan hinggap di dada seorang pejuang anti penindasan?

Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala saya saat menyaksikan perdebatan orang banyak pasca-menonton Istirahatlah Kata-kata.

Kebanyakan protes yang muncul mempersoalkan tentang “dicerabutnya” sosok Thukul dari “kepribadian”nya. Protes terjadi karena ekspektasi yang terlalu tinggi pada akhirnya terjun bebas setelah menemukan Wiji dari sudut pandang Yosep Anggi Noen. Saya juga begitu, awalnya.

Ketika memenuhi undangan untuk turut hadir dalam Gala Premier film ini dari Rahung Nasution, ada kecamuk yang aneh. Perasaan ganjil karena melihat bagaimana Istirahatlah Kata-kata menjadi reuni sentimentil bagi mereka yang berbagi sejarah dengan Wiji. Kejanggalan itu makin menjadi karena sebagian dari mereka di barisan penonton adalah orang-orang yang secara prinsipil berseberangan dengan saya. Mereka adalah para pendukung rezim hari ini, sementara saya dan sebagian kawan memilih jalur oposisi. Sebagian lain yang datang adalah kelompok menengah yang serupa Descartes dengan gadget: aku berisik maka aku ada.

Datang ke acara seperti itu bagi kami yang tidak pernah mengenalnya secara langsung -namun berada dalam satu hentakan ideologi- merasa bahwa diangkatnya sosok terbuang seperti Thukul adalah kemenangan simbolis dalam tataran taktis. Film ini kembali mengingatkan bahwa ada selusin lebih korban penghilangan paksa yang belum kembali. Dan ia mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Menyasar kelompok sosial paling apatis dan apolitis warisan Orde Baru: kelompok menengah.

Dan biopik ini adalah jembatan imajiner yang mempertemukan semua ingatan, romantika, harapan dan warisan Thukul. Membaurkan kenangan, ekspektasi dan simbol.

Usai menonton film ini, kekecewaan adalah kesan di lima menit pertama. Makin menguat di enam puluh menit berikutnya ketika saya bertukar pendapat dengan mereka yang ikut menonton hari itu, 16 Januari 2017. Semuanya berbagi keterkejutan, juga rasa kecewa karena harapan yang kadung kandas oleh Istirahatlah Kata-kata. Film ini begitu berbeda dari harapan dan ingatan sebagian besar orang tentang Wiji Thukul.

Namun, selepas itu, saya kembali bertanya. Apakah ingatan adalah sesuatu yang absolut? Apakah kenangan adalah kebenaran yang tidak bisa digangggu gugat?

Beberapa hari setelahnya, adegan-adegan dalam film ini tak kunjung lepas dari kepala. Terutama karena apa yang sebenarnya saya “ketahui” mengenai Thukul sedang dipertaruhkan. Di lini sosial paling berisik, debat mengenai biopik ini merosot ke tahapan lebih naif lagi: mengapa ditayangkan melalui jaringan bioskop komersil dan bukan menggunakan jejaring pemutaran alternatif.

Soal debat ini, saya cukup tak peduli hingga urung berkomentar. Soalnya, apa yang disebut sebagai “jejaring pemutaran alternatif” sependek pengetahuan saya tidak eksis. Bentuknya sebenarnya tidak lebih dari titik-titik sosial yang terputus satu dengan yang lain. Ia tampak terhubung karena ada orang-orang gila dengan dedikasi luar biasa yang mau mengkoneksikannya. Namun, tentu saja sangat prematur karena mengandalkan momentum. Meski apa yang dikerjakan secara politik adalah investasi sosial yang sangat berharga untuk menantang rezim perampas tanah seperti saat ini.

Para penggerutu soal komersialisasi Wiji Thukul menurut saya adalah kumpulan yang katarak secara politis karena tak sanggup melihat bagaimana dunia sinema di negeri ini berantakan dengan sempurna. Monopoli, ketiadakan sumber daya manusia, minimnya kemampuan mengolah sumber daya finansial, dan masih banyak lagi. Perdebatan soal menggunakan sosok Thukul untuk menangguk pundi rupiah dan popularitas sosial sungguh jauh panggang dari api. Selain tak esensial, argumentasi yang disodorkan juga lemah secara filosofis dan syahwat.

Lagipula, kita akan terlalu menyederhanakan segala sesuatu jika beranggapan bahwa api pemberontakan Wiji akan tenggelam hanya karena Istirahatlah Kata-kata. Pendapat macam ini justru mengerdilkan sumbangsih Thukul dalam artian yang sebenarnya.

Secara jujur, apa yang dialami oleh Thukul -seperti yang digambarkan dalam Istirahatlah Kata-kata, adalah sesuatu yang baru untuk saya. Selain karena datang dari generasi yang tumbuh ketika Soeharto bukan lagi orang terkuat di negeri ini, ada perbedaan sosial lain yang membuat sosok penyair seperti Thukul akhirnya terasa begitu berjarak.

Wiji -seperti kebanyakan orang di luar sana- tidak memiliki “keberuntungan” kelompok menengah seperti saya: bekerja dengan laptop bagus, punya pekerjaan dengan upah di atas UMP, bisa membeli buku di Verso sebulan sekali, setiap minggu berkesempatan minum bir dingin dan beberapa kali dalam setahun mampu liburan ke tempat-tempat yang ada dalam buklet wisata.

Saya tidak pernah merasakan menjadi buronan dan kesepian yang turut serta sebagai konsekuensi dari sebuah aktivisme politik. Meski pernah dipenjara singkat -yang hanya beberapa bulan- di masa awal SBY dipilih ramai-ramai sebagai diktator, diinteli polisi atau beberapa kali dipentungi saat demonstrasi, secara psikologis saya belum mengalami level brutalitas yang dialami Wiji Thukul. Saya masih bisa pulang kontrakan dengan aman, memeluk dan menciumi kekasih secara leluasa dan memiliki teman-teman yang ramai.

Menonton Istirahatlah Kata-kata justru menjadi pengalaman spiritual yang menakutkan pada akhirnya. Yang tidak langsung saya rasakan begitu usai menonton film ini. Ia mengendap selama beberapa hari sebelum saya menulis ini.

Kami datang dari dua dunia yang berbeda. Dunia saya dibangun dari jerih payah orang-orang seperti Thukul di negeri ini yang masih terus bertarung soal upah murah, jaminan kesehatan yang buruk, sembako yang semakin mahal, pencabutan subsidi dan lain sebagainya. Dunia saya berada di lapis lebih tinggi dan bertahan karena penghisapan atas manusia-manusia seperti Wiji masih terus berlangsung -dengan atau tanpa Istirahatlah Kata-kata.

Kemewahan-kemewahan yang saya nikmati hari ini sejatinya merupakan hasil langsung dari perjuangan panjang kelas pekerja di berbagai tikungan sejarah dengan melakukan mogok, berdemonstrasi dan menuntut perbaikan kualitas hidup. Perjuangan kelas pekerja di mana Thukul dan syair-syairnya dahulu adalah bagian tak terpisahkan. Dan inilah magisme dari puisi-puisi Wiji. Karya-karyanya menemukan tempat di hati dan ingatan banyak orang karena ia menulis tentang dirinya, yang juga adalah diri mereka. Ia tidak hanya jujur menjadi dirinya, tapi di saat yang bersamaan merefleksikan wajah mayoritas penduduk Indonesia yang hidup bersusah payah dan terpinggirkan oleh pembangunan.

Persona seperti Thukul menjadi legendaris sebagai penyair, bukan hanya karena puisinya semata. Kisah hidupnya yang aktif berpolitik dan melawan ketidakadilan adalah sisi magis yang sesungguhnya.

Namun, karena kadung menjadikannya legenda, saya lupa bahwa Thukul adalah seorang suami dan ayah dua orang anak. Ia adalah manusia yang seutuhnya. Memiliki getir dan memar dihajar kesedihan. Inilah peran dari episode kesepian dan keterasingan yang ditampilkan Istirahatlah Kata-kata. Menjadi pengingat bahwa penyair revolusioner yang kata-katanya dapat menyulut pembangkangan terhadap ketidakadilan, adalah sosok yang bisa tampil lemah. Seperti Yesus di ambang kematiannya yang berteriak: Eli! Eli! Lama sabachtani!

Yosep Anggi Noen dan Yulia Evina Bhara melalui filmnya ingin menuturkan kepada kita semua tentang satu periode negeri ini: ketika seorang megalomaniak paling berdarah sedang berkuasa. Jendral penuh senyum pemimpin rezim yang dapat meremukkan manusia hingga ke tulang-tulang. Mengisolasi, menjauhkan dan mengasingkan seseorang hingga pemberontakan yang paling mungkin terhadap itu adalah: bertahan tetap waras. Ini adalah perjuangan yang tidak kalah heroik dibanding berhadap-hadapan dengan tentara di jalan raya, atau melempar molotov ke arah barikade polisi. Istirahatlah Kata-kata tidak sedang memadamkan sedikitpun aspek revolusioner dari sosok seperti Wiji Thukul. Sebaliknya, ia menggambarkan bagaimana penyair keras kepala ini mampu bertahan dan menumpuk keberanian untuk pulang ke rumah dan menemui Sipon, kekasih hatinya.

Inilah pesan utama dari film ini menurut saya. Bahwa ketakutan, kesepian dan keterasingan yang diciptakan penguasa dapat [dan sudah semestinya] dilawan.

Indonesian hard-line Islamist groups flex their muscles

James BEAN & Andre BARAHAMIN

Growing protest movement against Jakarta governor challenges political establishment.

 

JAKARTA, on Dec. 2, Islamist groups organized the largest demonstration that Indonesia has witnessed since the overthrow of President Suharto in 1998 to urge the prosecution of Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama — popularly known as Ahok — for blasphemy after he allegedly misrepresented the Quran.

Approximately one million people weathered a monsoon storm to participate peacefully in what was billed as a “Rally to Defend Islam” as they held a huge outdoor Friday prayer congregation.

On Nov. 16, the governor was charged with criminal defamation. He was interrogated and then released.

His questioning by police followed another large demonstration on Nov. 4, which attracted 200,000 protesters who attempted to storm the presidential palace gates before they were repelled by tear gas. One died and more than 350 people were injured in that protest.

The controversy has dominated the election campaign for the Jakarta governorship, the country’s second most prominent profile elected post. Ahead of the Feb. 15 polls. Purnama had earlier been considered the front-runner. As the city’s deputy governor, he inherited the post after the previous governor, Joko Widodo, was elected Indonesian president in 2014.

Indonesian President Joko Widodo after joining demonstrators protesting against his former deputy governor of Jakarta, incumbent Basuki Tjahaja Purnama, at the National Monument in Jakarta on Dec. 2.

The protests and public criticism of Purnama have been fueled partly by the fact he is Christian in a country with the world’s largest Muslim population, and also ethnically Chinese. There is widespread resentment that Indonesia’s Chinese minority, which comprises less than 4% of the total population, dominates the commercial and industrial sectors.

During the Dec. 2 protest, hundreds of thousands of people lined the roads leading to the National Monument in central Jakarta, praying on small rugs and sheets of newspaper in the pouring rain. In a carefully choreographed show of solidarity, Widodo and his Vice President Jusuf Kalla joined the prayers at the National Monument. Afterward, the president offered a few words of appreciation that the rally had been peaceful, but was met with chants demanding the imprisonment of Purnama.

The rallies against the governor have been largely organized by the Islamic Defenders Front (FPI), which is seen as a hardline Muslim group headed by Grand Imam Habib Rizieq. The fact that the FPI has been able to mount such huge demonstrations signifies the arrival of an ultraconservative Islamic lobby on the political main stage.

The government and other Islamic organizations have been divided over how to deal with the FPI and similar groups. Initially, the authorities appeared opposed to the staging of the Dec. 2 rally, saying it threatened government security following the violent protests in early November. On one side, Nahdlatul Ulama, the world’s largest independent Islamic organization, advised its members not to participate in the rally and cited a fatwa ruling that Friday prayers should not be conducted on the street.

But the Indonesian Ulama Council, one of the country’s most important Islamic organizations, undermined Nahdlatul Ulama’s position by deciding to support the rally and issuing its own fatwa condoning street prayers. The council also helped negotiate with the police and army on condition that the December rally be peacefully held.

Highlighting the anxiety of Widodo and the security services, 11 senior political and military figures — including Rachmawati Sukarnoputri, daughter of Indonesia’s first President Sukarno, and two prominent generals — were arrested on the morning of the rally on charges of treason, criminal conspiracy, hate-speech, and allegedly insulting the president.

These arrests occurred after weeks of political drama, which had played out on television and over social media as Widodo met with all major political party chiefs to shore up political support. He had also discussed arrangements to enable him to choreograph his dramatic and seemingly “spontaneous” participation in the mass prayer congregation at the National Monument. The urgent and alarmist tone of his negotiations with the FPI was reinforced by both police and army chiefs who warned in a series of news conferences about a plot to overthrow the government.

 

Delicate balancing act

The government had clearly tried to co-opt the rally organizers by branding the event as a purely religious gathering and referring to it as a “rally for peace.” Simultaneous rallies were held in other major cities, including Medan, Surabaya, Makassar and Solo.

Protester performing wudhu, the Islamic pre-prayer washing ritual, during a mass demonstration against Jakarta’s Christian governor on Dec. 2.

Ultimately, the event could not hide growing anger among some Muslims toward Purnama for allegedly misrepresenting Islamic scripture and toward the political establishment in general. FPI leader Habib Rizieq told the crowd: “Upholding justice for all religions in Indonesia should guarantee that they must not be defamed.”

The trigger for the current anger was Purnama’s perceived blasphemy in a speech earlier this year in which he urged a predominantly Muslim community that they had the right to vote for him in the upcoming gubernatorial election, telling them not to be “fooled” by people misrepresenting specific verses of the Quran. His controversial statements were captured on video and went viral in Indonesia’s turbulent social media.

One FPI supporter who works at the education ministry told the Nikkei Asian Review during the rally: “If Ahok is not prosecuted, it will be war.” In such circumstances, he warned, the Chinese could become the next targets for popular ire.

The latest rally shows that Widodo’s government and Indonesia’s political establishment is being put on notice by the conservative Islamic lobby, with reminders that it can wield considerable political influence based on popular appeal.

A leader of a Sulawesi-based Islamist group said: “If six million of us wanted to storm the presidential palace we could. But that’s not in our teaching. Think about it, how many soldiers are there — even if a few of us were shot.” Other groups talked about holding more rallies and said that if their demands were not met, then they expected a fatwa to be issued calling for jihad.

The blasphemy controversy reflects deep-seated grievances about economic inequality between the Chinese minority and Indonesia’s vast Muslim majority populations. This attitude is reflected in a recent comment by Said Aqil Siradj, chairman of Nahlatul Ulama, who said that “Ahok’s statements are offensive, regardless of whether he is convicted of defamation or not, because the statement is offensive to Muslim people. What’s more, the person saying it is not Muslim… moreover, [he’s] Chinese.”

 

The piece was published by Asia Nikkei Review

Shortspit: Aktivis Dungu

Saya tidak kenal orang bernama Muhammad Amin ini. Tapi ia mendaku sebagai “aktivis”, “penulis” sekaligus “entrepreneur”. Tampaknya beliau multitalenta, juga multitafsir.

Menyebut Jakarta Unfair dibikin “aktivis dungu”, sebenarnya adalah parodi tafsir paling tidak lucu dari seseorang yang melabel diri “aktivis”. Pendapat macam ini justru bukan menasbihkan dirinya sebagai aktivis yang tidak dungu, namun lebih tampak bagi saya bahwa Amin jauh lebih dungu dari mereka yang ia serang.

Mengapa? Nah, saya akan jelaskan beberapa alasannya. Sebagai kado Selamat Tahun Baru dari saya untuk kita semua.

Pertama, Muhammad Amin ini dibutakan oleh dukungannya kepada Ahok. Ia dengan naif, menyederhanakan Jakarta Unfair semata-mata sebagai isu Jakarta an sich. Ia tentu saja dungu karena berupaya mengingkari bahwa ada 153 kota yang sedang direfleksikan oleh Jakarta Unfair.

Penggusuran sebagai upaya pembersihan daerah-daerah kumuh tidak hanya terjadi di Jakarta. Brutalitas ini juga terjadi di banyak kota lain yang termasuk dalam proyek KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang diinisiasi oleh Bank Dunia. Semuanya diawali dengan sebuah pertemuan pada 3-9 Oktober 2016. Ini adalah pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF yang dihelat di Washington DC, Amerika Serikat. Pesertanya, adalah berbagai LSM dan wakil pemerintah dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pertemuan ini menjadi penting karena mengesahkan perlindungan lingkungan dan sosial yang disebut ESF (Enviromental and Social Framework) menggantikan kerangka perlindungan lingkungan dan sosial sebelumnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia mengajukan proposal sebagai upaya memperbaiki kesenjangan infrastruktur di Indonesia melalui Program Percepatan Pembangunan “Fast Track Program” (FTP). Pembangunan infrastruktur diantaranya, akan membangun lebih dari 40 PLT Batubara, 40 PLT Panas Bumi, proyek waduk raksasa, PLT Nuklir, ribuan kilometer jalan, dan jalan kereta api batubara yang akan melalui hutan lindung maupun hutan adat. Untuk membiayai mega-proyek tersebut, Pemerintahan Joko Widodo mencari pembiayaan melalui Bank Pembangunan Multilateral, seperti kelompok Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yang berpusat di Beijing.

Singkatnya, Indonesia mengajukan rencana pengajuan hutang baru. Dan ini disepakati pada 12 Juli 2016, ketika Badan Direksi Bank Dunia menyetujui proposal hutang pemerintah Indonesia sebesar $ 216.5 juta atau setara dengan 2,814 trilyun rupiah untuk proyek “National Slum Upgrading“. Sebagai catatan, hutang negara Indonesia sampai dengan bulan Agustus 2016 berjumlah 3.438,29 triliun rupiah. Selain itu, juga diputuskan bahwa pemerintah indonesia akan mendapat pinjaman perdana dari Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dengan jumlah yang sama yaitu $ 216,5 juta atau setara dengan Rp 2,814 triliun untuk proyek itu.

Pemberian utang tersebut untuk mendukung program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), atau dalam istilah Bank Dunia dan AIIB disebut National Slum Upgrading Project/NSUP. Dengan demikian pemerintah Indonesia menambah utang dari Bank Dunia dan AIIB untuk melaksanakan proyek KOTAKU ini dengan total pinjaman sebesar $ 433 juta atau setara 5,629 trilyun rupiah.

Apa itu “National Slum Upgrading Project“? Di Indonesia, kita mengenalnya dengan nama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, rezim Jokowi mencanangkan Program 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum, 0 permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi, yang akan selesai pada tahun 2019. KOTAKU didedikasikan untuk wilayah perkotaan sebagai platform nasional yang dibiayai oleh berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat, dan juga lembaga pendanaan multilateral.

Ini adalah upaya “mengembangkan” daerah-daerah yang dianggap kumuh di 153 kota di Indonesia. Caranya? Penataan kembali (re-design), penempatan ulang (re-location) dan peningkatan tambahan (re-empowerment). Terdengar manis? Tentu saja. Secara tekstual, sebagai slogan atau sebagai kalimat di baliho, terdengar sangat kece. Namun prakteknya berbeda. Tiga poin tersebut justru membuka jalan terhadap penggusuran yang tidak manusiawi, mal-administrasi dan pelanggaran hukum oleh negara seperti yang telah kita saksikan di Jakarta Unfair. Di tahun 2017, jangan kaget jika ada Makassar Unfair, Surabaya Unfair, Semarang Unfair, Medan Unfair, dan masih banyak lagi. Ingat nona, ada 153 kota.

Poin kedua, yang membuat Muhammad Amin layak disebut lebih dungu dari dungu, adalah kenyataan bahwa ia gagal melihat film dokumenter ini sebagai sebuah refleksi terhadap problem nasional. Penggusuran bukan hanya isu Jakarta dan penduduk Jakarta semata. Penggusuran adalah problem bangsa ini. Ketika negara memilih abai terhadap kesalahan-kesalahan strukturalnya dan memilih solusi cepat yang hanya menguntungkan pihak mereka.

Penggusuran di wilayah urban adalah upaya negara menghilangkan barang bukti atas ketimpangan distribusi kesejahteraan antara kota dan desa. Ketimpangan yang memicu urbanisasi hingga kota kelebihan daya tampung. Urbanisasi yang disebabkan oleh berkurangnya tanah garapan untuk pertanian skala kecil karena lahan dan hutan diserahkan kepada korporasi raksasa yang dimiliki segelintir orang saja. Juga karena menjadi petani tidak lagi berarti akibat rendahnya harga jual produk pertanian lokal dan besarnya biaya produksi, serta sistem pendidikan kita yang memusuhi agrikultur yang dibasiskan pada unit-unit desentralis komunal. Pendidikan kita hanya memperkenalkan pertanian yang hirarkis dan sentralistik.

Orang-orang seperti Muhammad Amin tidak akan bisa memahami hal macam ini. Mengapa? Ini poin ketiga. Ia jauh lebih dungu dari mereka yang ia sebut dungu. Orang bernama Muhammad Amin ini, absen waktu antrian pembagian otak. Makanya ia tidak bisa logis dan berpikir holistik sehingga ia miskin empati. Makanya, anda harap maklum jika omongannya tak karuan. Sebab, apa yang akan anda harapkan dari seseorang yang tak punya otak?

Demi Espresso Sebelum Terbang

Ada beberapa tempat yang kita lupa. Meski berkali singgah. Mungkin, karena sejak awal ia bukan halte. Kita seperti terdampar. Terpaksa mesti meluangkan waktu.

Begitu juga dengan kafe JJ Royal bagi saya.

Meski kafe ini sudah hampir selusin kali saya singgahi, ia seperti hilang dalam ingatan. Ia menjadi terlihat sebagai titik penting baru-baru ini saja. Sebabnya, JJ Royal adalah salah satu opsi yang tersisa untuk pengudud kretek seperti saya. Setiap kali ingin melewati proses pemeriksaan tahap akhir di jalur keberangkatan Gate D, Terminal 2, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, kafe ini selalu jadi destinasi antara. Sebelum merelakan korek api dan air mineral disita petugas bandara. Satu, dua, tiga batang kretek selalu saya habiskan di sini. Tentu dengan ditemani secangkir kopi.

Dari sekian menu makanan dan minuman yang ditawarkan, hanya Double Espresso yang jadi langganan. Menu kopi lainnya menurut lidah dan otak saya macam tak adil. Harga dan rasa berbanding terbalik. Jelas, mahal tak selalu sinonim dengan kualitas.

Harga kopi di kafe macam JJ Royal adalah kelindan banyak soal. Mulai dari harga sewa tempat yang mahal, pajak penghasilan yang ikut menempel, fluktuasi pengunjung yang tidak seberapa, beban biaya listrik, gaji pegawai, harga kopi yang ditawarkan oleh agen, hingga soal remeh semacam gengsi.

Terminal 2 di Bandara Soekarno-Hatta memang agak berbeda. Ia melayani beberapa rute domestik Garuda Airlines, maskapai yang harganya tergolong mahal di Indonesia. Juga menjadi pintu masuk dan keluar beberapa penerbangan asing seperti Malaysia Airlines, Phillipines Airlines hingga Qatar Airways. Saya menduga kuat, itu alasan mengapa beberapa pelayan JJ Royal bisa bercakap bahasa Arab ala kadarnya. Mereka melatih diri agar bisa menyentuh sisi psikologis pengunjung kafe yang berasal dari Timur Tengah.

Untuk setiap cangkirnya, Double Espresso harus ditebus seharga Rp. 40.000. Masih tetap mahal. Tapi, di Gate D, hanya JJ Royal atau puasa ngudud dan ngopi sama sekali.

Rasanya lumayan. Tidak buruk untuk kafe yang dilengkapi mesin untuk merisak kopi. Ekstrak kopi ala Italia ini cukup membantu untuk mengecoh rasa lelah sebelum terbang ke negara tujuan atau rute dalam negeri lain. Kebiasaan untuk lebih memilih penerbangan dini hari atau larut malam, membuat kopi selalu jadi penting. Mencegah kantuk dan membantu saya untuk tetap fokus mendengarkan pengumuman waktu lepas landas atau kemungkinan tertundanya penerbangan.

Espresso JJ Royal adalah campuran Arabika Kintamani, Torabika Lampung dan sedikit Arabika Sunda. Mereka tak merendang kopi sendiri. Cukup beli dari penyedia yang sudah dipercaya. Tapi, tak ada pelayan yang bisa menyebutkan nama supplier mereka.

“Urusan itu, manajer yang tau.” Doni, pelayan JJ Royal yang wajahnya mulai terasa akrab karena beberapa kali bersua.

Para pelayan biasanya lebih agresif untuk menawarkan Kopi Luwak kepada setiap yang ingin memesan kopi

“Ini kopi bagus. Asli Indonesia. Rasanya enak.” Tiga kalimat ini dirapal macam mantra oleh para pelayan di sini. Sewaktu terakhir kali menghabiskan hampir satu jam di sini, saya mendengar kalimat-kalimat itu berulang-ulang. Entah dalam bahasa Indonesia, Inggris atau bahkan Arab. Repetisi yang cukup untuk membuat otak seseorang langsung ingat. Harga Kopi Luwak per cangkir menyentuh Rp. 60.000 di sini.

Tapi sekali lagi, hanya double espresso mereka yang membuat saya terkesan.

Espresso, adalah jenis penyajian kopi yang berasal dari Italia. Bagi beberapa orang, jenis penyajian kopi tanpa saring ini dipandang sebagai kunci untuk memahami bagaimana kultur kopi di negeri yang menjadi pernah menjuarai Piala Dunia sepakbola ketika skandal suap dan kecurangan merajalela.

Mesin perisak untuk menyajikan espresso harus berterimakasih pada Revolusi Industri. Karena peradaban mesin itulah, di tahun 1901 alat untuk memeras sari kopi secara cepat ditemukan. Espresso dapat secara sederhana diartikan sebagai “express” dalam bahasa Inggris. Cepat, kata Melayu. Untuk inilah, saya berterimakasih kepada Milan karena melahirkan seorang Luigi Bezzara.

Di tahun 1905, paten mesin espresso Bezzara dibeli oleh Desidero Pavoni. Nama terakhir ini lalu mulai memproduksi mesin yang dikreasikan Bezzara dalam jumlah massal. Generasi pertama mesin espresso diberi nama: Ideale.

Idealedan Pavoni tidak lain bagi saya, adalah gambaran keangkuhan ala Italia. Kecongkakan yang justru membuat kita jatuh cinta, dan bukan menjauhinya.

Penemuan mesin espresso membuka jalan lahirnya kata barista di tahun 1938. Jadi jangan berpikir bahwa Starbucks adalah penggagas terma ini. Penamaan ini merujuk pada persona di belakang meja dapur yang bertanggungjawab untuk menyediakan minuman bagi para pengunjung. Diserap dari barman yang populer di tempat para pemabuk di negara baru bernama Amerika Serikat. Dan sekali lagi, keangkuhan Italia menemukan pijakannya. Para penyeduh espresso Italia enggan menyebut diri mereka barman dan memilih dipanggil barista. Bagi para Italiano di belakang meja penyeduhan, mereka adalah artis. Para penampil yang mulai berdansa sejak menu dipesan. Hasil akhir mereka adalah karya seni. Espresso adalah klimaks naskah dan barista adalah aktor teater.

Setelah dua Perang Dunia yang melelahkan, Achille Gaggia tampil menyelamatkan kultur kopi di Italia yang lesu. Ia menciptakan mesin baru dua tahun setelah Hiroshima dan Nagasaki hancur oleh arogansi. Mesin ini, mampu merisak kopi hingga menghasikan topping berwarna coklat terang di atas perasan kopi. Sebagian orang mengenalnya sebagai crema.

Setahun kemudian, Gaggia yang jatuh miskin menjual temuannya kepada Ernesto Valente. Seperti Pavoni, Valente menciptakan ribuan mesin untuk dipasarkan. Gaggia marah dan memboikot. Dalam sebuah surat terbukanya, Gaggia menyebut temuannya sebagai karya seni. Kreasi tingkat tinggi yang harusnya dinikmati oleh mereka yang mengerti bagaimana menikmati espresso.

Tapi Valente tidak peduli.

Protes Gaggia justru menjadi alasan Valente untuk melakukan eksperimen. Hasilnya: mesin Faema E61 yang dianggap banyak orang sebagai asal muasal espresso modern. Mesin semi-otomatis pertama yang mampu merisak kopi dengan lapisan crema yang ayu. Membuat para penikmat espresso seperti sedang mencumbu bibir kekasihnya setelah lelah seharian bekerja. Merayakan industrialisasi dan delapan jam kerja penuh keterasingan.

Itu alasan saya mencintai espresso ketika menunggu pengeras suara mengabarkan kapan leha-leha selesai. Sejarah dan rasanya, mewakili kelompok precariat Jakarta macam saya yang hanya bisa menggerutu, mencaci dunia namun merengkuhnya dengan erat. Espressobagi saya adalah representasi betapa kehidupan urban adalah ambiguitas yang dirayakan dengan congkak. Persis seperti di masa lampau, kelas pekerja Italia yang muram karena kalah perang namun mengingkarinya dengan menunjuk Renaissance.

Menenggak espresso adalah apologi paling romantik di kegaduhan kota. Bahwa yang kami rayakan, adalah sisa-sisa hidup yang dirisak mesin dan menetes tak seberapa. Bahwa tulang-tulang kami adalah biji kopi, espresso adalah upah dan crema adalah ilusi yang kami beri nama: masa depan.

* * *

Tulisan ini tayang perdana di Minum Kopi

Oase Kopi di Jakarta Selatan

Ijazah memang tidak pernah ada urusan langsung dengan kopi. Tapi pernahkah membayangkan bahwa barista yang sedang menyeduh kopi untuk anda adalah seorang lulusan pascasarjana dari Seoul, Korea?

Atau coba bayangkan lain. Semisal tukang seduh kopi anda adalah seorang perempuan berkacamata dengan mata yang tampak kebingungan namun bisa membuat lelaki kikuk sehingga lupa jenis kopi apa yang sebenarnya ingin dipesan. Namun ketika berupaya mengalihkan pandangan ke toples-toples kaca penampung biji kopi, bukan jawaban yang ditemukan tapi justru labirin.

Mungkin terdengar biasa jika barista yang sedang anda hadapi adalah orang yang tidak hanya mampu menyeduh kopi untukmu, tapi juga dapat diajak untuk diskusi mengenai kenapa kultur pertanian kita babak belur dihajar investasi asing dan impor. Sosok yang dapat membantumu mengelaborasi soal-soal dunia perburuhan dan problem industri di kota-kota. Ia dapat setidaknya menjadi partner untuk kalian yang tertarik membicarakan soal problem-problem sosial dan apa yang mungkin dilakukan secara individu atau secara kolektif.

Tapi di saat yang bersamaan, ia bisa berbagi soal mengapa Seoul terlihat indah di musim semi. Atau bagaimana perempuan-perempuan Korea gelisah mengenai standar kecantikan. Anda yang tergemar dengan K-Pop bisa bertanya soal ini dan sekaligus belajar satu dua kalimat sederhana.

Namanya Rini, tukang seduh partikelir yang kini sedang senang berkeringat menjaga sebuah kedai kopi kecil di daerah Mampang Prampatan IV, Jakarta Selatan. Lokasi kedai ini tidak jauh dari kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Tegal Parang Utara, dan rumah perlawanan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di rute jalan yang sama.

Tunggu. Masih ada satu lagi.

Kedai mungil dengan desain yang didominasi warna kayu ini berada tepat di Sekretariat Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI). Sebuah aliansi organisasi lintas sektor —dari petani hingga buruh, dari pelajar sampai perempuan, juga masyarakat adat. Ia diberi nama KAPE-RI untuk memberi tanda asosiasi dengan organisasinya.

Kedai ini memanfaatkan garasi mobil yang lowong di samping kanan rumah kontrakan KPRI. Dindingnya yang berwarna putih dipajang lukisan-lukisan Andreas Iswinarto, seorang aktivis lingkungan yang kemarin baru saja melakukan pameran. Di sisi seberang meja tukang seduh, ada bagian dinding yang ditulis berbagai orang. Semacam manifesto kolektif.

Kopi yang disajikan semuanya berasal dari daerah Jawa Barat. Alasannya sederhana. Kopi yang mereka jual adalah hasil produksi serikat petani yang menjadi bagian KPRI itu sendiri. Ada kopi dari Garut, Badega, Bandung, Lembang dan Ciwidey serta Cikajang. Mungkin ini belum semuanya. Tugas kalian —para pembaca yang kebetulan berada di sekitaran Jakarta Selatan— adalah datang singgah ke kedai ini dan melengkapi daftar tersebut.

Harga jual segelas kopi di kedai ini juga tergolong murah untuk Jakarta yang kian hari menjadikan mahalnya harga barang sebagai penanda level sosial seseorang. Segelas kopi tubruk jenis Arabica dijual 10 ribu per gelas. Untuk sajian Arabica yang menggunakan filter, cukup membayar 15 ribu. Juga masih ada kopi yang disajikan dengan model ekstrak (Espresso) hingga dengan menggunakan model saring ala Vietnam (Vietnamese Drip Coffee). Kalian yang tidak terlalu menyenangi kopi, bisa memesan teh atau jenis minuman segar lain. Panas atau dingin, tinggal kalian yang memilih.

KAPE-RI mulai resmi beroperasi bulan Juli. Meski sudah hampir dua bulan sebelumnya kedai ini sudah mulai menyajikan kopi. Di periode inilah saya menemukan kedai ini. Dadang, salah satu pegiatnya ketika itu mengatakan bahwa mereka sedang ujicoba. Butuh masukan dari kawan-kawan soal rasa, desain dan mungkin hal lain. Para pegiatnya sedang mencari jalan agar daya tampung tidak bertabrakan dengan kenyamanan para pengunjung. Ruang kemudian ditata terbuka agar para pengudud tidak mengganggu mereka yang tidak nyaman dengan bau dan asap kretek. Model pintu garasi tidak diubah tapi justru dibuka lebar agar menjadi tanda bahwa tempat ini mengundang semua orang untuk datang singgah.

Kedai ini beroperasi mulai jam 4 sore, ketika kemacetan Jakarta sedang mencekik dan Mampang sedang sesak. Anda bisa menghabiskan waktu di sini sembari membaca buku-buku koleksi KPRI tanpa harus khawatir berlebihan. KAPE-RI menjamin tidak akan mengusir para pelanggannya jika mereka ingin bertahan hingga larut malam. Namun, jam resmi operasi ditetapkan pada pukul 12 malam, ketika Cinderella harus pulang karena keajaiban telah berakhir.

Bagi orang seperti saya yang percaya pada praktek ekonomi partisipatoris yang emansipatif, kedai kopi macam KAPE-RI atau Owl House —yang berada di Jakarta Barat— atau Coffee War di Kemang, tidak hanya bernilai sebagai praktek jual beli semata. Tempat-tempat yang dilandasi semangat kolektif semacam ini begitu terasa penting kehadirannya di Jakarta yang semakin angkuh dan kasar. Di tengah siklus kemacetan yang tak kunjung terurai, penggusuran yang kian marak dan orang-orang yang semakin benci untuk mendengar pendapat orang lain, terminal berbentuk kedai kopi sederhana itu macam oase.

Ia dapat menjadi tempat singgah untuk spesies manusia yang masih gelisah dengan degradasi struktur sosial sehingga kita semakin lupa cara berbagi. Kedai kopi di mana orang-orang dapat bersepakat, berdiskusi, berbeda pendapat hingga menemukan ketidaksepakatan adalah ruang-ruang yang harusnya bisa digandakan. Semata-mata agar kita yang hidup di Jakarta tidak sekedar bekerja mengurusi perut lalu terbiasa memelihara kebencian tanpa alas.

* * *

Tulisan ini tayang perdana di Minum Kopi