Bara Api di Arakan: Politik Kewarganegaraan

5 Desember 2016, sekitar 300 orang melakukan demonstrasi di pusat kota Maungdaw. Protes yang sama juga terjadi di Buthidaung, Minbyar dan Mrauk-U. Empat kota utama di negara bagian Arakan, Myanamar.

Demonstran memprotes kedatangan Kofi Annan bersama rombongan. Kedatangan mantan Sekretaris Jendral PBB ini dianggap sebagai bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan Myanmar. Hal ini terutama menyangkut misi Annan yang datang sebagai penasehat internasional untuk merundingkan dan membantu Arakan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang membuatnya jadi perhatian internasional.

Kunjungan ini terutama menyasar wilayah-wilayah yang baru-baru ini mengalami tindak kekerasan oleh militer. Tindak kekerasan ini menurut Tatmadaw adalah respon terhadap peningkatan eskalasi serangan yang terjadi di beberapa lokasi. Pelaku serangan adalah Aqa Mul Mujahidin.

Kofi Annan direncanakan akan menemui perwakilan komunitas Buddhis Arakan dan Muslim Rohingya. Pertemuan itu juga akan membahas persoalan sekaligus menindaklanjuti sengkarut Kartu Verifikasi Nasional yang berlarut-larut sejak ditandatanganinya MoU antara negara bagian Arakan dengan UNHCR (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) pada tahun 2013.

Aksi penolakan dari etnis Arakan terhadap Annan adalah refleksi peliknya persoalan mengenai pendataan orang-orang Rohang (Rohingya) yang berakar jauh ke belakang.

Dimulai pada 4 Januari 1948, ketika Burma menyatakan diri merdeka. Bersamaan dengan itu, memilih keluar dari Persemakmuran Inggris dan mengambil jalan sebagai entitas politik yang terpisah.

Setahun kemudian, sebuah undang-undang yang mengatur kewarganegaraan diterbitkan. UU No.41/1949 itu berjudul “Peraturan Pendataan Warganegara Burma”. Peraturan ini adalah warisan Inggris dengan perubahan ala kadarnya akibat mepetnya waktu.

Bulan Juni 1950, sebuah komite yang beranggotakan sembilan orang dibentuk. Tugasnya adalah menyusun sebuah rancangan mengenai aturan-aturan dan tata cara pencatatan kewarganegaraan. Kelompok kerja ini diketuai oleh U Ka Si, yang saat itu juga menjabat sebagai Deputi Kementerian Dalam Negeri.

U Ka Si dan kolega berhasil menyelesaikan draft pada November 1950. Pada Januari 1951, rancangan tersebut diusulkan kepada parlemen untuk mendapatkan pengesahan. Awal Februari, setelah tiga kali rangkai sidang, hasil kerja komite diterima dan dinyatakan sah sebagai UU dengan nomor urut 117. Mereka yang diakui sebagai warga negara adalah suku-suku asli yang mendiami daerah dataran tinggi, orang-orang Bamar dan etnis mayor lain, mereka yang berdarah campuran dan ekspatriat yang memilih tinggal di Burma dan memutuskan menukar status kependudukannya.

Kementerian Dalam Negeri lalu mulai mengedarkan UU Kewarganegaraan 117/1951 sejak 23 Februari sebagai pemberitahuan nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap orang yang telah berumur 12 tahun atau lebih untuk segera mendaftarkan diri agar mendapatkan tanda pengenal sebagai warga negara Burma. Untuk membantu kelancaran proses pendaftaran tersebut, dibentuk Komisi Pendaftaran seperti yang tercantum di dalam UU tersebut. Ketua komisi ditunjuk langsung oleh Sao Shwe Thaik, presiden Burma pertama.

Di level kampung, terdapat Petugas Pendaftaran yang dibantu masing-masing satu orang asisten sebagai ujung tombak proses registrasi. Para petugas direkrut dari kelompok terdidik di tiap-tiap daerah untuk mengatasi problem bahasa yang menjadi kendala komunikasi. Mereka ditempa dalam kursus singkat selama dua minggu mengenai tata cara pendataan dan teknis pengisian formulir kewarganegaraan. Para relawan ini dikontrak negara dalam jangka waktu 3 bulan hingga proses pendataan awal dinyatakan selesai. Mereka akan bekerjasama dengan para kepala desa dan kemudian bersama-sama melaporkan hasil pendataan ke petugas di tingkat distrik.

Pendaftaran penduduk dan penerbitan kartu identitas kewarganegaraan secara resmi dimulai 1 Maret tahun 1952 di Yangon -yang saat itu merupakan ibukota negara. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Burma saat itu adalah dengan menugaskan setiap pengumpul data untuk mengunjungi setiap rumah dalam proses pendataan. Sementara pendataan di daerah Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung dan dua puluh kota lain dimulai pada tanggal 1 Agustus 1953 ini.

Dalam proses pendataan ini, mereka yang telah mengantongi KTP berdasarkan proses pencatatan menurut UU 41/1949 tidak lagi diberikan tanda pengenal baru karena dianggap telah sah terdaftar sebagai warga negara. Pendataan ini juga mempersempit kategori ke dalam dua bagian utama; penduduk Burma dan warga asing yang terdaftar. Tidak ada kategori lain di luar hal tersebut.

KTP yang diterbitkan pada periode pencatatan ini adalah dokumen resmi yang memungkinkan seseorang tidak mendapatkan pembatasan ketika melakukan kegiatan di dalam negeri atau di luar negeri. Kartu tersebut di periode awal Burma banyak digunakan oleh warga Muslim di Burma untuk mengurus paspor dalam rangka perjalanan haji atau studi di luar negeri. Di dalam negeri, KTP ini digunakan sebagai salah satu prasyarat ketika mendaftar sebagai pegawai pemerintah dan lampiran dalam pembayaran pajak.

Hasil pendataan di tahun-tahun inilah yang menjadi bukti historis mengenai periode pengakuan eksistensi Rohingya dalam administrasi kependudukan Burma.

Namun, sejak tahun 1970, tidak ada lagi KTP yang diterbitkan untuk orang-orang Rohang. Kebijakan ini diterbitkan oleh junta militer sosialis-nasionalis pimpinan Jendral Ne Win yang sukses mengambil alih kepemimpinan sipil pada 2 Maret 1962. Empat tahun kemudian, sebuah operasi kependudukan dilancarkan dengan tajuk “Sabe”. Operasi Sabe kemudian menyita ribuan KTP milik orang Rohingya dengan dalih ‘dicurigai mengganggu stabilitas dan keutuhan nasional’. Kartu tanda penduduk ini tidak pernah dikembalikan hingga saat ini.

Hal ini diperparah dengan Operasi Naga di tahun 1978 yang menyasar penduduk sipil dengan dalih pemberantaran Rohingya Patriotic Front (PRF). Dalam operasi ini, banyak warga yang terbunuh dan anak-anak yang menjadi yatim piatu dan tumbuh dengan nasib miris di kamp-kamp pengungsian yang dibangun ala kadarnya di sepanjang perbatasan Burma-Bangladesh.

Dengan cara ini, ribuan orang Rohingya yang lahir setelah pembekuan status kewarganegaraan secara sengaja digolongkan sebagai orang asing, dan dituduh sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Masalah semakin pelik dengan terbitnya UU Kewarganegaraan di tahun 1982. Peraturan ini mewajibkan semua orang Burma untuk mendaftarkan dirinya kembali dan mengajukan permohonan baru agar mendapatkan KTP dan diakui sebagai warga negara. Mereka yang memiliki KTP lama harus menyerahkannya kepada negara. Petugas pencatatan kemudian akan mempertimbangkan apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk diberikan KTP seturut dengan undang-undang terbaru.

Ini adalah periode pelucutan KTP terhadap orang-orang Rohang yang masih memiliki status kewarganegaraan setelah lolos pada upaya pengebirian hak di tahun 1970 dan 1974.

Di tahun 1989, kekacauan ini kembali berlanjut dengan terbitnya peraturan baru yang mengharuskan semua warga negara untuk kembali mendaftarkan dirinya. Permintaan ini terkait kebijakan baru yang membagi status kewarganegaraan ke dalam beberapa kategori. Pembagian ini nantinya tampak dalam pilihan warna yang diambil. KTP berwarna merah muda untuk mereka yang memiliki status penuh sebagai warga negara, warna biru diberikan kepada pemegang KTP dengan status warga tidak penuh (associate citizens) dan warna biru untuk menandai orang asing yang melamar dan kemudian resmi diterima sebagai warga negara Myanmar. Sementara untuk sebagian orang Rohingya, mereka diberikan kartu identitas berwarna kuning. Artinya yang bersangkutan adalah imigran yang diberikan keleluasaan untuk tinggal sebentar di dalam wilayah Myanmar sebelum kemudian nanti akan dipulangkan ke daerah asal.

Selain itu, KTP berwarna tersebut juga harus selalu dibawa serta. KTP ini wajib ditunjukkan saat membeli tiket bus dan pesawat, melamar kerja -terutama untuk posisi pegawai negeri-, membeli tanah dan ketika berada di luar daerah.

Sejak UU Kewarganegaraan 1989, razia identitas semakin sering dilakukan. Awalnya hanya di Yangon, sebelum kemudian menyebar ke kota-kota utama lain. Hotel-hotel diwajibkan menolak seseorang yang ingin menginap tanpa memiliki KTP. Perusahaan jasa transportasi tidak boleh mengeluarkan tiket jika pembeli tidak menyertakan tanda pengenal. Sekolah dilarang menerima pelajar -baru atau pindahan- yang tidak memiliki identitas atau karena orang tua mereka tidak mampu menunjukkan KTP dengan warna yang telah diatur sebelumnya.

Pada Juli 1995, junta militer menerbitkan sebuah kebijakan untuk mengatur tentang pendokumentasian orang-orang Rohingya dengan menerbitkan “KTP khusus” yang disebut Temporary Registration Card (TRC). TRC diterbitkan dengan mengacu kepada UU Kewarganegaraan 1949 dan UU Kependudukan 1951. Dua undang-undang yang sebenarnya sudah dinyatakan tidak berlaku ketika peraturan yang sama terbit di tahun 1982. Namun aturan ini dengan ajaib dinyatakan kembali berlaku sebagai upaya untuk menghindari tekanan internasional. Junta militer saat itu tengah berupaya menunjukkan bahwa mereka merespon positif upaya advokasi intensif dari UNHCR untuk mendokumentasikan warga Rohingya di negara bagian Rakhine.

Menurut UU Kewarganegaraan 1951, TRC hanya dapat diterbitkan dalam kondisi yang tidak normal. Misalnya, data seseorang warga negara yang telah tercatat kemudian dinyatakan hilang atau mengalami masalah karena kelalaian aparat negara. Kondisi khusus lain sebagai prasyarat terbitnya TRC adalah ketika ada gelombang pengungsi yang memasuki teritori Myanmar diakibatkan oleh perang di negara asalnya atau sebab bencana kemanusiaan lain.

Pendataan terhadap Rohingya dengan menggunakan TCR dapat diartikan bahwa junta militer -sebagai representasi negara- memandang mereka sebagai pengungsi dan bukan sebagai warga negara yang kepadanya melekat hak dan kewajiban semenjak ia lahir di dalam wilayah administratif Myanmar. Perbedaan mendasar KTP Myanmar dan TRC adalah tiadanya pencantuman mengenai tempat dan tanggal lahir serta alamat pemegang kartu.

Selain itu, pemegang TRC memiliki beban lebih semisal larangan untuk bepergian, tanpa tanpa ijin dari petugas negara yang telah ditunjuk. Yang paling signifikan adalah menyangkut larangan bagi pemegang TRC untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki keturunan tanpa restu dari negara. Kedua praktek tersebut dipandang akan membebani negara penampung (hosting country) karena akan menambah jumlah pengungsi.

Durasi TRC juga dibatasi. Seseorang terancam tidak akan mendapatkan perpanjangan jika dinilai tidak lagi memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Seperti apa kualifikasi tersebut juga tidak pernah jelas. Kewenangan menentukan indikator dan layak tidaknya seseorang menerima TRC sangat bergantung kepada negara.

Fakta ini berkebalikan dengan klaim dari Menteri Imigrasi dan Kependudukan Myanmar, U Khin Yi, pada Oktober 2013 yang mengatakan bahwa UU Kewarganegaraan 1982 telah mengakomodir mereka yang memiliki orang tua dengan kewarganegaraan asing namun lahir di Myanmar. Selain itu, proses penerbitan TRC juga sangat memakan waktu karena hanya kepala negara bagian dan Kementerian Imigrasi dan Kependudukan yang memiliki wewenang untuk itu.

Dunia internasional sempat menggantungkan harapan kepada National League for Democracy (NLD) dan Daw Aung San Suu Kyi. Pemilu Myanmar pada November 2015 dianggap akan memberikan titik terang terhadap carut marut dan aksi kekerasan yang berkepanjangan terhadap komunitas Rohingya. Harapan yang sejak awal dipandang pesimis dan dianggap naif oleh para penstudi kritis Myanmar -termasuk saya. Kemenangan NLD dianalisis tidak akan membawa perubahan politik di negeri ini. Hal ini mulai terbukti dengan melihat bagaimana persiapan NLD mengikuti pemilu yang diwarnai dengan aksi kontroversial -dengan mencoret seluruh Muslim dari daftar kandidat parlemen.

Pesimisme kelompok minor ini di kemudian hari terbukti benar.

Sampai hari ini orang-orang Rohingya faktanya masih terus mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan KTP sebagai bukti bahwa mereka memiliki kewarganegaraan Burma. Fakta sejarah bahwa mereka telah hidup bergenerasi di bagian barat laut Arakan tidak mampu menggeser paradigma politik kewarganegaraan di Burma yang diterapkan sejak berdirinya junta militer. Belakangan, hal ini semakin tak karuan setelah Negara Bagian Arakan berencana untuk mendata orang-orang Rohingya sebagai etnis Benggali. Keputusan ini tidak hanya memiliki cacat dari kacamata sejarah budaya, namun juga memiliki implikasi politis di kemudian hari.

Termasuk jika esok lusa negara merasa sedang terancam, ia memiliki hak untuk menahan dan mengusir para imigran.

* * *

Tulisan ini tayang perdana di IndoProgress. Bagian pertama dapat dibaca di sini.

Gol Yang Dicetak Boaz

GOL.

Eksekusi penalti sukses. Indonesia unggul 2-1. Lalu Boaz Salossa berlari ke arah tribun di mana presiden Jokowi duduk. Dengan gaya mirip Balotelli, ia membuka seragam dan memamerkan kaos bertuliskan ‘Free West Papua!’.

Saat itu, kamera-kamera utama berebutan mencari sorot paling strategis. Lalu di layar besar di dalam stadion, adegan kaos terangkat itu diputar berulang kali. Dengan gerak lambat. Orang-orang menatap tidak percaya. Penonton di stadion, di kafe-kafe dan di rumah terhenyak dan kehilangan kata-kata. Komentator spekulan yang dibayar mahal oleh tivi cuma bisa menelan ludah. Setiap orang Indonesia yang menonton kemudian mengalami terapi kejut level paripurna. Antara percaya dan bermimpi. Di batas yakin dan ketidakmungkinan yang terlalu dominan.

Kemudian di barisan penonton, tampak satu dua orang mengibarkan Bintang Kejora.

Di samping Jokowi, para pejabat negara saling berbisik dengan gusar. Radio telekomunikasi polisi sibuk dengan lalu lintas perintah. Di pintu keluar stadion, beberapa tentara langsung berjaga. Lengkap dengan senapan. Petugas water canon langsung siap di balik kemudi. Mesin dipanaskan. Barracuda merapat dan polisi anti huru-hara segera apel singkat. Perangkat perang dikenakan. Penutup kepala, pentungan, jaket tebal dan sepatu lars.

Tito Karnavian, mantan Kapolda Papua bertangan besi, segera memberi perintah. Semua yang cukup waras pasti tahu bahwa situasi sedang tegang.

Wasit meniup peluit. Vietnam kalah selisih satu gol. Masih ada harapan ke final meski nanti di Hanoi menang tipis. Nguyen Van Quet berhasil menabung satu gol tandang. Penonton bubar dengan perlahan. Tiap orang tampak hati-hati.

Usai pertandingan, para jurnalis mengerubungi Alfred Riedl. Semua penasaran. Pertanyaan datang bergelombang, seperti Laut Aru di bulan Desember.

Boaz, yang malam itu diberi kehormatan sebagai kapten tim nasional juga dikejar untuk wawancara singkat. Tapi, laki-laki asal Sorong ini bergegas ke ruang ganti. Seperti para leluhurnya, para pemburu ikan di danau Ayamaru, ia menutup mulut. Berselibat dengan kebisuan. Sementara di belakangnya, Andik Vermansyah bergegas dengan langkah. Susul menyusul Kurnia Meiga, Hansamu Yama, Bayu Pradana, Rizky Pora dan Stevano Lilipaly. Semuanya menunduk dan tidak ada yang merespon pertanyaan media. Para waraney sepakbola ini seolah bersepakat menjalani senyap, seperti para pemburu babi hutan di belantara Borneo, Andalas, Celebes dan Niugini.

Di tempat-tempat nobar, desas desus muntah seperti seorang pemuda putus cinta yang kelebihan menenggak Sopi. Semua merasa tahu jawaban paling tepat. Tiap-tiap mulut merasa mengerti alasan Boaz melakukan hal paling mengejutkan dalam sepakbola Indonesia.

Besoknya, mulai dari koran, situs berita online, televisi, radio hingga acara gosip akan belepotan berlomba memberitakan peristiwa ini dari beragam sudut. Mulai dari yang masuk akal hingga basa basi konspirasi yang cuma bisa dimengerti hama wereng dan celeng.

Namun, sayang semua itu cuma andai-andai saya seorang.

Sebabnya, saat menyaksikan Boaz berlari merayakan gol dengan senyum lebar khas Melanesia, ingatan saya melayang kembali pada peristiwa beberapa hari lalu. Tanggal 1 Desember, di berbagai kota, sejumlah orang melakukan demonstrasi. Sebagian dari mereka ditangkap. Pawai damai dianggap berbahaya bagi NKRI.

Di Jakarta, di hari tersebut para pemberani dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membuktikan mereka tidak jera. Tahun lalu, 306 partisan mereka ditangkap ketika melakukan unjuk rasa. Tapi kini, mereka kembali dengan keberanian berlipat. Solidaritas setara mereka dapatkan dari saudara-saudara Melayu yang menamakan diri Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua). Beberapa tempat, serempak, bergerak. Seperti ikan herring yang bergerak dengan kecerdasan swarm. Berputar, berkelit dan berselancar di pusaran arus.

Di banyak tempat, terutama di kota-kota di Papua, aksi ini berakhir anti-klimaks. Seluruh peserta di Batavia memutuskan untuk diboyong ke kantor polisi ramai-ramai setelah 4 orang terlebih dahulu ditangkap. Sedangkan belasan lain ditangkap di Yogyakarta.

Seorang kawan mengunggah gambar di media sosial. Memamerkan momen bagaimana meriam air ditembakkan ke arah anak-anak muda Papua yang sedang melatih keberanian menjadi manusia merdeka. Alih-alih terprovokasi, anak-anak Papua ini justru menari seperti Cendrawasih sedang bahagia. Kaki-kaki mereka melompat berirama mengiringi keberanian luar biasa yang membuat polisi gemetar.

Sepasang kaki dari tiap mereka adalah kaki yang sama dengan yang digunakan Boaz untuk berlari menggiring bola dan mencetak gol kemenangan. Tulang-tulang kaki anak Papua.

Yang ditempa bukit-bukit menawan. Kecantikan perawan yang mengundang para penyamun datang, menggagahinya hingga hamil emas. Perutnya dibelah, dilubangi dengan kasar, setelah pohon-pohon Merbau terbaik disingkirkan. Yang digadaikan terlebih dahulu kepada Freeport bahkan ketika Papua belum sah sebagai pengantin Indonesia.

Otot betis anak-anak Papua adalah prasasti bergenerasi bagaimana sagu menjaga hidup selalu rendah hati. Hutan sagu tanda mata dari leluhur kini terancam punah karena perkebunan sawit merajalela, permintaan bubur kertas dan kayu olahan menyetir penguasa, sementara mereka diajari makan beras. Pohon-pohon sagu yang menjadi jembatan dengan para leluhur dan masa lalu dirobohkan untuk jalur kereta dan jalan raya.

Songsong masa depan dan jangan menoleh ke belakang. Begitu cara Jakarta mendikte Papua.

Cara Boaz mengatur irama nafas adalah refleksi bagaimana orang Ayamaru, seperti suku-suku lain di Nuigini, menjaga rima agar tak salah langkah. Bagaimana dahulu leluhur mereka berlari dengan kaki telanjang di hutan belantara. Mengejar rusa, kangguru dan babi hutan sembari menggotong kebijaksanaan soal cara menjaga titipan hutan. Titipan Tuhan.

Dua bola mata yang menatap tajam ke arah gawang sebelum menendang, dengan mudah dapat mengingatkan kita dengan burung-burung liar Papua di rimbun pohon. Yang kini satu-satu tumbang dan jadi bahan seludupan. Sebagian lain diburu sebagai hiasan. Menempel di tembok-tembok.

Gol yang dicetak Boaz adalah gol di bulan Desember. Di antara perayaan 55 tahun kemerdekaan yang terlarang dan anak-anak Paniai yang tumbang di ujung senapan. Gol yang dicetak Boaz membantu satu kaki timnas berada di final. Sementara handai taulannya di Papua ditangkap, dipukuli, dipenjara bahkan dibunuh hanya karena ingin merdeka. Gol yang dicetak Boaz adalah gol penentu kemenangan. Memberikan Indonesia kebanggaan setelah hampir setengah abad mengencingi Papua. Gol yang dicetak Boaz adalah keriangan dari Sabang sampai Ternate. Karena dari Misool sampai Merauke, orang Papua sedang berjuang agar tidak punah sebelum merdeka.

Sembilan puluh menit usai.

Wajah murung Nguyen Manh Tran yang menyesal gagal memblok pinalti, stadium yang bergemuruh bahagia, penonton di rumah yang sumringah, Jokowi yang merasa kedatangannya tak sia-sia, dan para komentator yang paling paham segalanya. Kegembiraan itu menenggelamkan kita semua.

Seperti Paniai, kita semua seperti lupa bahwa pahlawan malam ini adalah seorang Papua. Yang dihina sebagai monyet, dipandang terbelakang, dianggap kumuh, dinilai tidak berpendidikan, diyakini tidak bisa menentukan nasib sendiri sehingga gampang disetir oleh asing. Mereka yang belum terlalu dewasa sehingga belum saatnya mengeja-eja merdeka di hadapan bangsa besar namun pengecut di hadapan masa lalunya.

Lalu, usai membaca tulisan ini sebagian besar orang akan jijik karena politik seharusnya tidak dikaitkan dengan sepakbola.

* * *

Tulisan ini pertama kali tayang di IndoProgress

Adios Maestro! Selamat Hari Guru!

Selamat Hari Guru. Selamat kepada kalian para buruh pabrik kapitalisme kognitif.

Ah, maaf. Bahasa saya terlampau rumit? Anda kurang paham? Bukankah saya menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bagaimana jika saya mulai dengan hipotesis sederhana.

Guru adalah agen sosial yang merefleksikan pandangan ekonomi politik sebuah rezim.

Bagaimana menjelaskan soal pandangan di atas? Saya mengajak anda semua untuk menengok sebuah perbandingan sederhana.

Tersebutlah sebuah program maha mulia bernama Indonesia Mengajar. Dimulai tahun 2009, dengan harapan menjadi sebuah gerakan ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Program ini mengirimkan para sarjana yang baru lulus kuliah untuk mengajar selama setahun penuh di kampung-kampung terdalam, terluar, terisolasi dan ter-ter yang lain. Sebutannya Pengajar Muda. Diharapkan selama berada di lokasi penempatan, anak-anak muda terpilih ini akan belajar bagaimana hidup tanpa listrik, tanpa sinyal telpon, tanpa sumber air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai, dan lain sejenisnya. Hidup seperti proletar yang adalah mayoritas wajah penduduk negeri ini.

Selama bertugas, para Pengajar Muda diharapkan melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala terkait dengan tugas mereka di daerah penempatan. Tiap Pengajar Muda diharapkan dapat belajar soal daerah tempat penugasan mereka. Agar mereka harus mampu menjadi jembatan penghubung antara para pemangku kepentingan dengan masyarakat. Kreativitas juga penting. Agar makin banyak kegiatan ekstra pasca hari yang membosankan di ruang kelas. Tumpukan mata pelajaran yang belum tentu berguna secara praktis mesti diselingi dengan hiburan. Anak-anak muda terpilih ini juga diharuskan bisa bersosialisasi. Merakyat terma paling pas untuk ini.

Apa tujuan semua itu? Agar setiap Pengajar Muda siap menjadi pemimpin di masa depan. Lalu bagaimana nasib pendidikan anak-anak? Ah, itu bukan soal. Sebab, sejak awal Indonesia Mengajar adalah sejenis ajang bunuh diri kelas. Inisiasi sebelum seorang anak muda kemudian menggabungkan dirinya dalam barisan kelompok precariat atau buruh kerah putih yang berisik dan sok tau.

Bukankah Indonesia Mengajar sama dengan apa yang dikerjakan oleh Muhammadiyah atau PKI dalam bidang pendidikan? Iyah. Secara formasi mirip. Secara esensi, astaganaga bedanya. Bungkus bisa sama, Nona. Tapi isi tuanggala. Kan orang tua dulu bilang. Jang Nona nilai perahu dari cat. Tapi berapa banyak muatan ikan.

Mari ambil contoh PKI, karena jarang ada yang membicarakan prestasi mereka di soal pendidikan.

Tahun 1957, republik ini masih porak poranda. PKI meluncurkan kampanye Pemberantasan Buta Huruf untuk kader-kadernya dan publik luas. Program ini menyerukan pembentukan kelompok dengan pimpinan yang bertindak sebagai guru dan menyediakan pendidikan politik bersamaan dengan pendidikan baca tulis. Melampaui tingkat yang belum sempurna ini sebagaimana ditunjukkan jurnal-jurnal nasionalis mula-mula, adalah mempublikasikan daftar kata baru. Tujuannya agar melalui kata baru tersebut para pembelajar dapat memiliki imajinasi politik bagaimana dunia modern beroperasi. Setelahnya mereka kemudian mampu menghubungkan berbagai hal yang tampak terpisah dan memahaminya sebagai sebuah kenyataan utuh. Mulai belajar berpikir holistik.

Tapi PKI sadar betul ideologi semata tidak akan mengajarkan rakyat bagaimana caranya agar terorganisir. Ideologi tidak cukup untuk dapat meyakinkan seseorang untuk mempelajari sesuatu secara langsung tentang bagaimana memandang masalah yang terjadi dan merumuskan solusi. Itu sebabnya pendidikan tidak boleh hanya bertumpu pada teori, namun harus memberikan kegunaan praktis bagi mereka yang belajar.

Ini alasan mengapa PKI memberikan perhatian besar kepada pengetahuan-pengetahuan seperti manajemen anggaran, cara menjalankan rapat, bagaimana menerbitkan publikasi, bertani kolektif atau menjahit pakaian dan memasak. Pengetahuan jenis ini tidak hanya berguna secara langsung untuk membuat organisasi lebih efektif; namun juga membuat para anggota memahami bahwa mereka mendapatkan manfaat langsung melalui pendidikan. Suatu pengetahuan yang membawa perubahan bagi seseorang secara kualitas dan dapat berguna secara sosial.

Model seperti ini musnah sejak militer berkuasa di tahun 1965.

Kita justru dijerumuskan pada model-model penguasaan yang bersifat eksklusif. Para pembelajar dibelah menjadi atom-atom. Diajarkan menjadi individualis yang harus menjadi serigala bagi sesamanya terlebih dahulu sebelum menguasai sebuah pengetahuan. Teori dan praktek diceraikan. Ilmu pengetahuan lalu didivisikan dan dimitoskan sebagai sesuatu yang tidak terhubung antara satu dengan yang lain.

SMA berbeda dengan SMK. Ilmu pasti lebih tinggi derajatnya dari ilmu sosial. Menjadi dokter tidak perlu belajar filsafat sosial. Belajar sejarah tidak usah peduli dengan biologi. Perempuan tidak cocok masuk STM. Laki-laki yang belajar menyulam dan menjahit itu tidak macho dan menyalahi kodrat. Cewek boleh manja, cowok tidak boleh menangis.

Dan semuanya diajarkan dalam ruang persegi yang dindingnya dicat persis rumah sakit jiwa.

Anak nelayan jangan sekedar bermimpi mau jadi nelayan. Anak petani harus jadi insinyur, pilot atau presiden. Kalau ayah tukang ojek, anak harus jadi pengusaha rental motor. Jangan ikuti jejak orang tua yang berburu hari ini, makan hari ini, besok nanti cari lagi. Mulailah menabung. Makan empat sehat lima sempurna. Jaga asupan kalori. Jangan lupa minum susu biar perkembangan otak tidak terganggu.

Karena setiap anak punya kesempatan yang sama.

Hah? Serius? Kamu yakin dengan mantra macam itu? Di tengah ketimpangan sosial yang telanjang terlihat dan pertempuran pasar yang tidak seimbang, lalu dengan polosnya mempercayai semua orang mendapatkan kesempatan yang setara dan adil? Situ waras? Atau lagi demam dan belum minum obat?

Faktanya, banyak hal buruk terjadi di sekitar kita bukan karena banyak orang baik berdiam diri seperti kata pendiri Indonesia Mengajar. Sebaliknya, karena banyak orang baik yang apolitis. Orang-orang yang menolak untuk mengakui bahwa sengkarut persoalan di negeri ini adalah karena politik yang dicemari elit-elit korup, kolutif dan nepotis. Orang-orang yang hanya bisa berseru GOLPUT namun enggan mengorganisir diri ke dalam kelompok-kelompok swakelola. Meludahi praktek kotor oligarki namun terus menerus mempromosikan semangat anti-politik.

Negeri ini tidak sedang kekurangan orang baik. Kita kekurangan orang baik yang politis dan berorganisasi.

Itu mengapa, sejak Indonesia Mengajar diluncurkan, saya termasuk yang meradang. Pendidikan kita yang porak poranda sejak dari cara berpikir kini diludahi oleh aksi-aksi mesianik anak-anak urban-minded yang dibayar dari kantong korporasi macam MEDCO, Chevron atau Orica Mining. Pendidikan dengan semangat Jakarta-isme yang diberi bungkus Indonesia. Ini namanya sudah jatuh, tertimpa tangga, dikencingi anjing pula. Gila kalau kau tak marah.

Program sejenis Indonesia Mengajar bagi saya sejak awal adalah upaya menambal kapal yang mau tenggelam karena dikemudikan oleh orang tolol. Ini persis menjala angin. Melakukan hal ini berulang-ulang dengan tujuan mengharapkan hasil yang berbeda adalah kenaifan level surga.

Pendidikan kita adalah soal sentralisme, militerisme dan feodalisme. Kita menjadikan—atau membiarkan—Jakarta sebagai episentrum peradaban. Kita merelakan sejak awal, anak-anak diajarkan kedisiplinan dengan cambuk, ancaman dan teror agar menjadi homogen. Kita berpura-pura buta pada kenyataan bahwa menjadi guru hari ini adalah soal kenaikan pangkat, opsi pekerjaan dengan gaji tetap setiap bulan dan absolutisme bahwa pengajar selalu benar dan anak-anak tidak lebih dari sekumpulan babi yang siap dijagal. Kita memalingkan diri dari realita bahwa kekurangan guru dan buruknya fasilitas pendidikan di berbagai sudut negeri karena memang para pemegang kekuasaan adalah bajingan tengik yang cuma mau untung sendiri.

Sebagai anak pulau dari kampung nelayan yang sering dicap pemalas—karena kami tidur di pagi hingga sore setelah lelah berburu ikan ketika matahari sudah pindah ke belahan bumi lain—saya merasa kedatangan para modernis Indonesia Mengajar tak ubahnya kedatangan para zending dari Eropa yang mula-mula membawa Kristen. Mengajarkan leluhur kami membaca Alkitab, membenci hutan dan laut, menuduh pengetahuan medis kami sebagai perbuatan Beelzebul, menuduh tabib-tabib kami sebagai pemanggil setan, dan menyuruh kami memunggungi sejarah dan budaya ratusan tahun yang menjadi asal-usul kami.

Semuanya hanya agar kami layak dianggap Indonesia.

Di Papua, kondisi seperti yang pernah suku saya alami juga sedang berlangsung. Hanya saja, dalam skala yang lebih masif, intimidatif dan destruktif.

Anak-anak Papua diajarkan menjadi Melayu dan dipaksa melupakan identitas mereka sebagai Melanesia. Dipaksa memamah nasi agar hutan sagu dapat ditebang untuk perkebunan sawit, bubur kertas, industri kayu olahan dan padi. Anak-anak Papua direpresi mentalnya agar terus membenci warna kulitnya yang hitam mengkilap, rambutnya yang keriting dan bahasa ibu-nya. Mereka diharuskan belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara di Jakarta sendiri, hanya segelintir manusia yang benar-benar bisa berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia, dan kebanyakan mereka adalah ekspatriat yang belajar di Depok atau Jogja.

Papua melalui pendidikan Indonesia diajarkan bagaimana cara menjadi warga kelas dua di republik milik tentara ini. Di Papua, para guru membawa misi moral dan politik: menjadikan Papua layak menjadi bagian NKRI.

Berlebihan? Pantas saja kau alergi mendengar Papua mau merdeka.

 

* * *

Tulisan ini pertama kali tayang di IndoProgress

Agar Tidak Menunggu Godot Sampai 2019

ADA rentetan peristiwa yang terjadi di tiga hari terakhir di minggu ini.

Pertama, tragedi penyerangan brutal oleh pihak aparat gabungan Polda Jabar, Kodam Siliwangi dan Satpol PP ke desa Sukamulya pada hari Kamis, 17 November. Sebanyak 1.478 Kepala Keluarga memilih bertahan dan tidak ingin melepaskan tanah mereka untuk dijadikan landasan pacu bagi rencana pembangunan bandara internasional. Warga Sukamulya, Kertajati, Majalengka, menolak pendekatan Pemda Jabar yang enggan melakukan sosialisasi, melakukan pemaksaan dan pengingkaran terhadap hak mengenai ganti rugi yang sepadan. Ini adalah satu-satunya desa yang tersisa di antara 11 desa yang wilayahnya termasuk dalam target gusur Pemda. Penduduk dari 10 desa lain sudah menyingkir dan nasibnya terkatung-katung.

Tidak ingin mati sia-sia macam anjing liar di jalanan, warga Sukamulya memilih bertahan.

Mereka dipentungi, diserang menggunakan gas air mata walau tidak melawan 1.200 personil perang utusan Pemda Jabar. Akibat pertarungan yang tak imbang ini, 16 warga terluka. Enam orang digelandang ke Markas Polda Jabar untuk dinterogasi penuh intimidasi. Saat ditahan, dua orang dalam kondisi cedera berat karena dipukuli aparat. Hasilnya, tiga petani dinyatakan sebagai tersangka dan dituduh sebagai biang kerok yang memprovokasi bentrokan.

Keesokan harinya, Jumat, 18 November, giliran para petani di desa Mekar Jaya, kecamatan Wampu, kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang dihajar babak belur oleh duo maut Polisi dan TNI. Permintaan petani agar penyelesaian konflik tanah melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat, direspon dengan mengirimkan 1.500 personil gabungan Polisi dan LINUD Raiders diiringi bersama alat-alat berat. Tanah dan pemukiman petani diratakan. Mereka yang dianggap menghalangi upaya pengusuran dipukuli dan dikejar hingga masuk kampung. Satu orang petani ditangkap dan beberapa lainnya mengalami cedera serius sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sepasang lansia dan seorang anak kecil ikut menjadi korban pemukulan oleh aparat.

Mekar Jaya kemudian diisolasi. Tidak ada perlintasan keluar masuk hingga penggusuran selesai. Yang disasar adalah kawasan seluas 554 hektar milik petani. Lahan ini dahulu diserobot paksa oleh PTPN II Kebun Gohor Lama di tahun 1998. Kini, konflik kembali menegang karena masuknya PT. Langkat Nusantara Kepong asal dari Malaysia yang mengambil alih pengoperasian PTPN II.

Belum reda, pagi hari Sabtu (19 November) kabar muncul dari bagian timur. Ibadah syukur memperingati 8 tahun berdirinya Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dirangkai dengan pelantikan Badan Pengurus KNPB Sorong Raya dibubarkan paksa oleh tim gabungan Polisi dan TNI. Hasilnya 109 orang yang menghadiri prosesi ibadah yang berlangsung di lapangan SPG Maranatha Kota Sorong, ditangkap. Seluruhnya wajib menjalani interogasi di kantor Polresta Sorong.

Dalam rombongan yang ditangkap, terdapat dua balita: Aldo Yohame (5 tahun) dan Rosalina Badii (8 bulan).

Kasus penangkapan massal ini adalah mata rantai represi yang berkelanjutan di Papua. Pembubaran ibadah disertai penangkapan adalah bagian dari rangkai operasi gabungan TNI dan Polisi untuk membendung merebaknya semangat kemerdekaan di Papua. Bulan Mei kemarin misalnya, hampir dua ribu orang ditangkap dalam sehari. Kapolres Sorong Kota, Edfrie Maith bahkan dengan bangga mengatakan bahwa pihaknya sukses bekerja sama dengan jurnalis di kota Sorong untuk tidak memberitakan soal penangkapan massal ini. Kepolisian paham benar, jika publikasi akan penangkapan ini akan berujung buruk untuk citra Indonesia di dunia internasional. Beberapa negara Pasifik sudah terbuka menyampaikan kritik tentang pelanggaran HAM di Papua.

Apa benang merah ketiga peristiwa di atas yang terpisah secara geografis? Mengapa Langkat (Sumatera Utara), Majalengka (Jawa Barat) dan Sorong (Papua) menjadi mungkin untuk dibaca dalam satu tarikan?

Mari coba kita periksa.

Pertama, terjadi pada akhir Desember 2015. Amandemen keempat atas Peraturan Presiden (Perpres) No.71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Untuk Kepentingan Umum resmi ditandatangani Jokowi. Hasilnya, terbit Perpres No.148/2015. Revisi utama dalam amandemen ini adalah percepatan dan efektivitas konsolidasi tanah. Sejumlah tahapan dalam pengadaan tanah yang dipandang berbelit-belit, dipangkas.

Di Perpres ini juga disebutkan bahwa komplain akan ditangani dalam waktu tiga hari kerja. Jika dalam jangka waktu tersebut sengketa belum selesai, maka penetapan lokasi dianggap telah final dan disepakati semua pihak.

Hebat bukan?

Artinya, jika sebidang tanah telah disasar sebagai lokasi proyek, maka tidak ada yang bisa menggagalkannya. Itu mengapa, Pemda Jabar berkeras melakukan pengukuran dan meminta warga di Sukamulya menyingkir. Karena semenjak desa itu masuk dalam peta rencana proyek, sudah dapat dipastikan bahwa tanah mereka telah hilang.

Kedua, adalah fakta bahwa bersamaan dengan itu contoh pertama di atas, Jokowi juga menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.104/2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Menurut PP ini, perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan atau dalam fungsi pokok kawasan hutan.

Singkatnya, pemerintah menyediakan kemudahan investasi di kawasan hutan. Ijin pelepasan kawasan hutan disederhanakan seperti ijin pinjam pakai dengan mengubah Permenhut P.33/Menhut-II/2015 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jo P.28/Menhut-II/2014.

Kemudahan ijin pelepasan kawasan hutan itu bagian dari Paket Ekonomi II yang ditawarkan rezim Jokowi untuk meningkatkan iklim investasi. Empat belas ijin kehutanan dibabat menjadi tinggal enam ijin. Keseluruhan perijinan ini otoritasnya berada di Pemerintah Pusat.  Semuanya kini bisa selesai dalam 12-14 hari saja.

Sungguh, berbagai kemudahan inilah yang membuat investasi di sektor agribisnis jadi lebih bergairah. Persoalan di Langkat berada di koridor ini. Pengambilalihan lahan sebagai upaya perluasan industri perkebunan raksasa melampaui nalar soal hak atas tanah dan soal kemandirian petani. Agribisnis berada di atas semua itu.

Poin ketiga, terkait peluncuran paket Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong oleh Jokowi pada Juni kemarin. KEK Sorong diharapkan menjadi solusi cepat untuk memperlancar distribusi barang konsumsi ke daerah Kepala Burung dan mempermudah pengiriman hasil rampokan sumber daya alam ke luar Papua. Tol laut misalnya, diharapkan akan mempercepat alur keluar jarahan kayu dari belantara Sorong, Manokwari, Teluk Wondama dan sekitarnya.

Untuk mendukung KEK Sorong, maka perangkat yang harus disiapkan adalah infrastruktur perhubungan (jalan raya, bandar udara dan pelabuhan kapal), ketersediaan listrik, serta memastikan kondusifnya situasi politik agar roda bisnis tidak terganggu.

Misalnya, pembaharuan terhadap bandara Domine Eduard Osok (DEO), Sorong dengan biaya 236 milyar rupiah dari APBN. Panjang lintasan pacu rencananya akan ditambah menjadi 2.500 meter agar lebih banyak jenis pesawat yang bisa mendarat. Luas terminal bandara juga akan direnovasi agar dapat menampung lebih banyak orang. Ekstensifikasi ini dipandang perlu mengingat Sorong adalah opsi paling memungkinkan sebagai pintu masuk sebelum mencapai Raja Ampat, ceruk pariwisata bahari ala Jokowi.

Namun pembangunan infrastruktur tidak akan berlangsung nyaman jika semangat perjuangan pembebasan nasional terus mekar. Itu sebabnya represi dan supresi terhadap aspirasi dan aksi politik di Papua menjadi keharusan. Pembungkaman kebebasan berpendapat menjadi wajib hukumnya.

Apa benang merah ketiganya? Perampasan tanah.

Nyong dan Nona boleh tidak sepaham. Tapi biar saya jelaskan dulu.

Sejak menjabat sebagai presiden, Jokowi secara sadar membangun kebijakannya pada dua aspek utama: infrastruktur dan agribisnis. Pilihan ini merupakan rangkai yang erat dengan tren global. Kalau tidak ikut, apa kata kapitalisme global nanti? Mau kalian jika Jokowi dituduh anti-investasi?

Nah, pembangunan infrastruktur secara masif dan meluas, serta ekstensifikasi mega agribisnis itu berakibat langsung pada peningkatan eskalasi kekerasan. Akhir Agustus lalu, Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-JK penuh praktik kekerasan dan manipulasi. Proyek-proyek skala besar tersebut juga akhirnya ditujukan untuk kepentingan korporasi, bukan masyarakat setempat.

Dan Jokowi dalam Perpres No. 3/2016 soal Proyek Strategis Nasional, mencatat setidaknya 225 proyek raksasa lagi yang bakal dikebut. Artinya? Spiral kekerasan belum akan berhenti. Kenapa? Tentu saja karena pelibatan aparat keamanan. Tahun Komnas HAM mencatat bahwa dari 1.127 aduan yang masuk, Polisi dan TNI adalah dua aktor papan atas yang paling menjadi pelaku kekerasan.

Terdengar mirip dengan penggusuran, pembangunan bendungan, reklamasi dan pembangunan pabrik semen? Tentu saja. Karena semuanya terhubung. Sekali lagi. Benang merahnya adalah infrastruktur dan agribisnis.

Lalu apa yang bisa kita lakukan?

Ada dua. Pertama, pasrah dan berharap bahwa ada keajaiban yang turun dari langit. Diselingi marah-marah di media sosial sembari membagikan tautan. Ini paling mudah. Modal dua jempol yang sehat serta semangat anti-politik dalam dada.

Kedua, mengkonsolidasikan dan mengkoneksikan semua musuh rezim. Mulai dari korban gusuran perkotaan, petani dan komunitas orang asli yang dirampas tanahnya, buruh pabrik dan buruh kebun yang dibayar murah, para pejuang lingkungan, dan kelompok korban. Konsolidasi bisa dimulai dengan mempromosikan semangat untuk berpolitik secara demokratik. Kekuatan alternatif tidak hadir lewat satu juta KTP, atau memilih setan yang paling baik di antara kumpulan iblis (lesser evil movement), atau gerakan non-parlementer yang utopis dan delusional.

Sikap untuk memilih jalan pedang. Bertekun membangun kekuatan politik alternatif berbasis massa yang dengan gembira bertempur di semua lini dan gelanggang politik demokrasi liberal. Tidak bisa tidak, kita harus memulai organisasi swakelola yang mengajarkan manajemen politik, kemandirian ekonomi dan kesadaran ideologi kelas pekerja.

Karena kita tidak bisa menunggu setelah 2019 untuk melakukan semua itu. Sebab, mungkin saat itu semuanya sudah terlambat.***

 

 

Tayang perdana di Oase IndoPROGRESS

Oktober di Tanah Siam

Andre Barahamin

 

DI NEGERI ini, bulan Oktober, akan selalu dikenang dengan sendu di Tha Prachan dan juga di Chitralada Dusit. Dan memang, tak ada yang terikat takdir dengan Oktober seerat Thailand.

 

Oktober Merah

Mereka yang pernah singgah belajar di Thammasat dan terlibat kegiatan politik pasti mengenang diskusi-diskusi di setiap Oktober menjelang peringatan periode bersejarah penuh darah di pertengahan dekade 1970-an.

Setelah melancarkan protes dan mogok, pembangkangan pelajar ini diakhiri dengan serangan maha brutal oleh tentara ke kampus Tha Prachan. Tragedi Oktober Berdarah ini mengubah jalan hidup banyak orang dan Thailand sebagai bangsa. Peristiwa inilah yang mendorong ribuan mahasiswa meninggalkan kampus, menuju ke hutan-hutan di pegunungan utara dan timur laut, mengokang senjata dan turut mengobarkan gerilya terhadap junta militer.

Terutama untuk generasi pelajar di dekade 70-an, bulan Oktober 1973 akan diingat sebagai masa di mana pemberontakan terhadap junta militer diproklamirkan. Protes inilah yang melahirkan bulan madu demokrasi sebelum dikangkangi kudeta militer di bulan yang sama tiga tahun kemudian. Bulan Oktober di tahun tersebut menjadi penanda miris kekalahan demokrasi ketika protes para pelajar yang berlangsung lebih dari seminggu berpuncak pada peristiwa berdarah di Universitas Thammasat.

Oktober 1973 adalah rasa bosan yang meninggi. Sebabnya, krisis ekonomi yang semakin buruk dan kondisi demokrasi yang di ujung kuburan. Belum lagi konflik Perang Dingin yang mengambil medan di Asia Tenggara. Thailand tentu tak luput jadi sasaran.

Di awal tahun 1973, pendapatan minimum harian warga Thailand tetap berkisar di angka 10 baht -standar yang sudah ditetapkan sejak 1958. Sebagian besar petani yang bermukim di wilayah Isaan, Chiang Mai dan sekitarnya, serta kalangan Melayu di selatan, bahkan menerima kurang dari angka tersebut. Sementara kebutuhan pokok terus membengkak sejak 1971 hingga mencapai 50%. Akibatnya ongkos belanja rumah tangga menyentuh hingga 30 baht per hari. Di awal tahun 1973, pemogokan semakin sering terjadi. Sebelum sukses memaksa penguasa junta militer untuk turun dari tahta di bulan Oktober, tercatat sudah hampir 40 kali demo pekerja dilangsungkan. Termasuk salah satunya adalah pemogokan legendaris oleh para buruh di Thai Steel Company yang berlangsung hingga sebulan.

Semua problem itu bermula dari gelembung ekonomi yang melanda Thailand di awal dekade 1960-an. Peningkatan nilai ekspor, menguatnya mata uang serta pembangunan infrastruktur secara masif membuat banyak orang berpikir bahwa Raja Bhumibol sedang menyetir negeri ke arah yang tepat.

Histeria ekonomi ini ditandai salah satunya dengan dibangunnya Universitas Terbuka Ramkamhaeng di tahun 1969. Pembangunan kampus baru ini ikut memicu membludaknya angka pelajar. Kebanyakan berasal dari latar belakang keluarga petani dan kaum miskin perkotaan. Di tahun 1972, Kementerian Pendidikan Thailand mencatat ada sekitar 50.000 pelajar universitas. Angka ini melonjak tajam dari jumlah 15.000 di tahun 1961.

Inilah cikal bakal generasi yang kemudian akan terpikat dengan semangat Revolusi Mei di Paris 1968 dan memandang demokrasi sebagai kebutuhan. Jurnal progresif Social Sciences Review yang terbit 1966 di Universitas Thammasat, dianggap sebagai salah satu penyebab populernya ide mengenai gerakan pelajar demokratik di kalangan muda Thailand.

Intelektual-intelektual di lingkaran Social Sciences Review menjadi motor dengan menyelenggarakan kursus-kursus belajar bagi para pelajar. Pembelajaran dilakukan di kampung-kampung, terutama menyasar daerah petani miskin di Isaan dan sekitar Chiang Mai. Di tahun 1971, Social Sciences Review berhasil menyelenggarakan lebih dari 60 pendidikan yang melibatkan sekitar 3.500 pelajar. Program ini mendompleng semacam kegiatan Pramuka (Boyscouts) yang di masa tersebut lumrah dilakukan. Target utama adalah mereka yang berasal dari daerah-daerah rural miskin di bagian utara dan timur laut Thailand.

Gerilya kampus ini dilakukan karena serikat pelajar terbesar saat itu National Student Center of Thailand (NSCT) berkarakter tradisional, tidak progresif dan cenderung royalis. NSCT yang terbentuk di tahun 1968 pada mulanya lebih merupakan organisasi aliansi antara sebelas perguruan tinggi (termasuk di dalamnya Universitas Thammasat dan Universitas Chulalongkorn) yang memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan seremonial dan moralis serta menolak terlibat dalam politik. Upaya para aktivis progresif untuk merebut kepemimpinan NSCT selalu gagal karena sikap antipati kebanyakan pelajar.

Angin mengubah arah ketika Thirayuth Boonmee, pelajar teknik mesin Universitas Chulalongkorn berhasil menduduki posisi Sekretaris Jendral NSCT. Thirayuth adalah salah satu pelajar yang tumbuh dan berhasil diradikalisir oleh aktivitas-aktivitas diskusi dan seri pendidikan yang didorong oleh Social Sciences Review. Sukses pengambilalihan posisi strategis ini membuat NSCT bergerak ke arah yang semakin radikal.

Untuk ujicoba, sebuah protes dalam rangka memboikot produk-produk Jepang diluncurkan pada November 1972. Protes simbolik yang berlangsung selama 10 hari ini memang tidak langsung menyasarkan kritik kepada Thanom Kittikhacorn dan Praphas Charusathien sebagai pemimpin utama junta militer saat itu. Bagi Thirayuth dan kolega, protes ini adalah upaya persiapan dan evaluasi untuk melihat seberapa jauh kesiapan massa pelajar. Gerakan ini memang berhasil diredam junta militer, namun suksesnya mobilisasi pelajar menjadi pondasi penting dalam peristiwa-peristiwa insureksi di kemudian hari.

Juni 1973, gerakan pelajar mulai berani unjuk taring. Rektor Universitas Terbuka Ramkamhaeng berhasil dipaksa mundur dari jabatannya. NSCT menyerukan mogok dan pelajar mengepung gedung rektorat dan memaksa pemecatan yang menyasar aktivis pelajar dicabut. Protes ini diprovokasi oleh keinginan pihak kampus memecat mereka yang dituduh berada di balik beredarnya pamflet provokatif yang mengkritik junta militer. Pemogokan ini menandai dimulainya periode radikal dalam sejarah NSCT yang tradisional dan cenderung anti politik.

6 Oktober 1973, Thirayuth bersama 10 aktivis lain ditangkap militer dengan tuduhan penghasutan. Aksi pembagian selebaran yang mengandung kritik terhadap pemerintahan Thanom dan Praphas dianggap telah kelewat batas. Keesokan harinya, Kongkiat Kongka ikut ditahan. Kongkiat dituduh sebagai salah satu otak di balik aksi penyebaran selebaran. 8 Oktober, Thirayuth dan koleganya dinyatakan dalam penyelidikan junta militer karena dicurigai sedang merencanakan aksi kudeta terhadap kerajaan. Hal ini memberi alasan bagi pihak militer untuk menahan para aktivis lebih lama. Sehari kemudian, Khaisaeng Suksai yang merupakan mantan anggota parlemen, juga ikut ditangkap. Selama empat hari ditahan, Thirayuth, Kongkiat dan Khaisaeng beserta yang lain tidak diijinkan berkomunikasi dengan dunia luar. Hal ini memicu isu liar bahwa semua aktivis yang ditangkap telah tewas dibunuh militer dalam penjara. NSCT lalu mengorganisir protes serta pemogokan di kampus-kampus utama Bangkok Metropolitan Region (BMR). Namun junta militer memilih menutup telinga.

Dan kemarahan itu akhirnya meledak.

Untuk memprotes penangkapan tersebut, ribuan pelajar dan serikat pekerja membanjiri jalan-jalan utama Bangkok. Diperkirakan sekitar 400.000 orang mengikuti aksi-aksi protes menuntut pembebasan aktivis-aktivis yang ditahan. Motor utama adalah NSCT dan serikat-serikat buruh radikal. Aliansi pelajar-pekerja menjadi mungkin karena banyaknya pelajar yang bekerja sebagai buruh dan juga terlibat di dalam serikat.

Demonstrasi memuncak pada 13 Oktober ketika hampir setengah juta orang ikut ambil bagian dan berkumpul di Monumen Demokrasi serta di depan gedung parlemen. Jumlah massa yang besar menggetarkan penguasa. Junta militer yang didukung Raja Bhumibol sepakat berunding dan memutuskan menarik pasukan kembali ke barak pada sore hari, 13 Oktober 1973. Di saat yang bersamaan, Thirayuth dan semua yang ditangkap dibebaskan militer. Raja Bhumibol Adulyajev yang kebingungan dengan kemarahan rakyat sepakat menandatangani rencana untuk merumuskan konstitusi negara yang baru dalam tenggang masa dua belas bulan. Tentu saja dengan syarat: pelajar menghentikan protes dan membubarkan diri sebelum hari berakhir.

Permintaan Raja Bhumibol disanggupi beberapa elit pelajar dan pimpinan serikat buruh. Aliansi luas yang didorong NSCT retak.

Sebagian besar pelajar memilih mendengarkan seruan Raja Bhumibol untuk menghentikan pemogokan dan kembali ke kampus. Namun sekitar 200.000 pelajar di bawah komando Seksan Prasertkul memilih tetap melanjutkan protes. Mereka memilih melanjutkan rally dari Monumen Demokrasi menuju Istana. Dini hari 14 Oktober, barisan pelajar telah mengepung Istana dan menuntut agar dapat berdialog langsung dengan Raja Bhumibol. Permintaan ditolak oleh juru bicara junta dan para pelajar diinstruksikan untuk segera meninggalkan tempat tersebut.

Namun, ketika para pelajar sedang membubarkan diri, sebuah bom meledak. Ledakan tersebut menjadi isyarat sekaligus alasan bagi polisi dan tentara yang berjaga untuk segera memukuli pelajar. Tembakan peluru tajam mulai dilepaskan. Siang hari, sudah 77 orang dinyatakan tewas dan hampir seribu orang menderita cedera dan memar serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Tank-tank bergerak dengan angkuhnya di jalanan dan helikopter tak putus beterbangan. Suasana mencekam. Militer semakin buas. Para pelajar yang pontang panting mencari perlindungan mendapatkan dukungan dari warga kota. Tidak hanya bertahan, mereka balik menyerang. Tentu saja, junta militer tak mau tinggal diam.

Kekerasan yang dilakukan militer dijawab dengan perlawanan. Menjelang siang hari, jumlah para pemrotes semakin meluas karena banyaknya warga kota Bangkok yang ikut bergabung melawan tentara. Ada tiga alasan utama di balik meluasnya dukungan tersebut. Pertama, tindak kekerasan aparat militer menyasar liar hingga para pejalan kaki dan pekerja kantoran yang terjebak di jalur demonstrasi. Mereka yang mulanya sama sekali bukan bagian dari demonstran juga ikut dihajar dan sebagian lain kena tembak. Alasan kedua adalah akumulasi frustasi akan krisis ekonomi yang menghantam kalangan menengah sementara praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan secara telanjang oleh para jenderal. Ketiga, para pelajar sedang mendapatkan kepercayaan publik. Mereka dianggap merepresentasikan tuntutan-tuntutan lapisan kelompok menengah yang selama ini dikerangkeng ketakutan. Protes yang dilakukan pelajar selama beberapa hari dianggap sebagai sinyal akan kemungkinan perubahan.

Para pemrotes mempersenjatai diri dengan batu dan kayu. Sementara sekelompok pelajar polisi yang dikeluarkan dari sekolah karena terlibat protes sejak 7 Oktober ini mendirikan sayap milisi bernama Harimau Kuning. Mereka menyasar kantor-kantor polisi dan tentara dengan molotov dan bom rakitan dari kembang api. Ratchadamnoen terbakar. Bangkok dikepung api oleh peperangan kota yang tak imbang.

Sekitar jam 7 malam, Istana mengeluarkan instruksi agar tentara mundur. Pernyataan ini diikuti rilis bahwa junta militer pimpinan Thanom dan Praphas resmi membubarkan diri.

Seruan Istana gagal.

15 Oktober, demonstran tetap melancarkan protes. Pelajar menduduki kampus dan memaksa aktivitas belajar lumpuh total. Perjuangan dianggap belum selesai hanya dengan pernyataan mundurnya Thanom dari kursi perdana menteri. Pelajar menuntut pengunduran diri penuh Thanom dari jabatannya sebagai Komandan Tertinggi Kesatuan Militer. Istana lalu menentukan sikap. Tersiar kabar bahwa Jendral Thanom dan Praphas beserta Kolonel Narrong Kittikachorn (anak kandung Thanom dan menantu Praphas) sudah melarikan diri ke luar negeri. Juru bicara Istana mengeluarkan pernyataan bahwa sebuah lembaga interim yang berdasar prinsip-prinsip demokrasi akan dibentuk sebagai pemerintahan transisi. Pemilu dijadwalkan dalam waktu secepat mungkin dan reformasi ekonomi akan menjadi program prioritas.

Protes kemudian layu dengan cepat. Demokrasi dianggap sudah menyingsing. Dan ia terbit dari Istana.

Setelah meredup, pelajar Thailand mengulangi tabiat buruk yang dipraktikkan gerakan pelajar di belahan negara lain. Para pelajar kembali ke dalam ruang-ruang kelas dan menenggelamkan diri dalam aktivitas belajar sembari menyerahkan proses transisi kepada kekuatan politik tradisional. Para pelajar lupa bahwa meski ikut meminjamkan dukungan dalam gelombang protes pelajar, kelompok menengah Thailand adalah orang-orang pragmatis. Satu-satunya yang mereka lindungi adalah akses terhadap kue akumulasi kapital yang hanya akan bisa didistribusikan di antara mereka jika kondisi ekonomi stabil dan demokrasi berjalan ala kadarnya.

Analisa tersebut menjumpai kebenarannya tidak lama setelah insureksi heroik tersebut. Gerakan pelajar yang sebagian besar sedang vakansi politik membiarkan Raja memainkan peran kunci dan menyetir demokrasi.

Sanya Dhammasakdi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Thammasat, seorang moderat dan peragu sekaligus royalis setengah hati ditunjuk Raja Bhumibol sebagai Perdana Menteri. Sanya lalu membentuk sebuah komite untuk menyusun draft konstitusi yang baru. Hasil rancangan komite ini resmi diserahkan pada 8 Januari 1974. Sanya lalu membiarkan pihak Kerajaan menunjuk langsung 2.347 orang yang dianggap sebagai perwakilan berbagai kelompok dan sektor di Thailand. Orang-orang yang ditunjuk Raja ini lalu menyelenggarakan pemilihan internal untuk memilih 299 orang di antara mereka untuk ditetapkan sebagai anggota Komite. Kelompok ini lalu akan memilih 100 orang dari antara mereka sebagai peserta konvensi untuk mengesahkan Konstitusi yang baru.

Sistem pemilu disusun. Sebuah model hibrida diperkenalkan untuk pertama kalinya. Campuran aneh antara sistem representasi partai politik dan mereka yang dianggap sebagai wakil independen dari setiap daerah pemilihan. Tiap wakil independen non parpol berhak satu kursi untuk tiap 150.000 suara.

Selain itu, draft Konstitusi yang baru tersebut memandatkan perubahan-perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Thailand agar ditempuh melalui mekanisme referendum.

Draft awal ini ditolak oleh kubu Royalis dan Istana. Mereka menilai bahwa Konstitusi yang baru harus memberikan kuasa kepada Raja sebagai penentu keputusan akhir dan bukan melalui referendum terbuka. Kubu Royalis juga menolak usulan untuk memangkas campur tangan Istana dalam penunjukkan anggota Senat dan Kabinet pemerintahan. Mereka berkeras bahwa hak-hak Istana mesti menyesuaikan dengan Konstitusi 1949.

Satu hal yang paling mencolok diperdebatkan adalah soal UU Pewarisan Tahta tahun 1924. Pihak Istana dan royalis menambahkan dua klausa utama. Pertama, dalam kondisi kosongnya tahta, parlemen dapat mengangkat seorang Putri sebagai pemegang kekuasaan. Kedua, mengusulkan agar UU Pewarisan Tahta dapat diamandemen sesuai kebutuhan. Dua usulan ini bertentangan dengan draft awal yang diusulkan. Yang mana menegaskan bahwa UU Pewarisan Tahta bersifat mutlak dan tidak dapat diamandemen. Sehingga jika pihak Kerajaan nantinya tidak memiliki Putra Mahkota sebagai penerus, maka referendum akan digelar sebagai penentu akhir.

Sanya yang terjepit memilih menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Perdana Menteri. Namun, ia tak kuasa menolak ketika dirinya dipaksa Raja Bhumibol untuk kembali menduduki posisi tersebut. Sesudahnya adalah basa basi politik.

Draft baru yang memuat usulan Istana diterima dan disahkan pada 7 Oktober 1974. Tidak ada protes publik saat itu. Daerah selatan sedang disibukkan dengan operasi militer menghadang tumbuhnya kelompok nasionalis Melayu Pattani. Di utara dan timur laut, Partai Komunis Thailand sedang melancarkan gerilya. Serikat buruh yang memenangkan beberapa tuntutan ekonomis kembali bekerja di pabrik-pabrik membuntuti para pelajar yang sudah jauh hari mundur dari gelanggang politik.

Pengesahan draft konstitusi dilakukan dengan tergesa-gesa. Seratus orang yang ditunjuk Raja Bhumibol secara bulat menerima tambahan-tambahan dan klausa yang diusulkan Istana. Sanya, si Perdana Menteri yang tak punya kuasa apapun itu akhirnya mengesahkan hasil keputusan Komite.

Ketakutan pihak Istana dan kubu Royalis memang sangat berdasar. Di periode itu, Thailand sedang terjepit. Pemberontakan komunis di daerah timur laut dan utara tampak makin berbinar dengan kemenangan kubu Komunis di Vietnam dan Laos. Bersama Cina, mereka mendanai gerilyawan Maois Thailand. Bhumibol resah melihat bagaimana kemenangan komunisme sinonim dengan keruntuhan monarki. Kerajaan-kerajaan dibubarkan. Kekayaan dinasti dilucuti dan pemerintahan populer didirikan. Sementara elit pendukung Kerajaan membayangkan mimpi buruk akan kehilangan harta benda dan kekuasaan jika Thailand sampai jatuh ke tangan Komunis. Itu sebabnya, demokrasi bagi Bhumibol hanya penting dan berguna sejauh ia dapat memastikan kekuasaan Istana tidak dikebiri.

Pemilu yang ditunggu akhirnya dihelat Januari 1975.

Sayap kiri yang diwakili Partai Sosialis Thailand, Partai Front Sosialis dan Partai Aras Baru total mengumpulkan 37 kursi dari 269 yang diperebutkan. Namun, tidak ada satupun dari 22 partai peserta pemilu yang menang telak. Artinya, pemerintahan hanya bisa dibentuk dengan koalisi. Awalnya, pemerintahan dibentuk oleh koalisi yang dimotori oleh Partai Demokrat di bulan Februari. Kurang dari sebulan, koalisi ini bubar. Digantikan oleh formasi baru dengan Partai Aksi Sosial sebagai poros utama. Aliansi politik ini menunjuk Krukirt Pramoj sebagai Perdana Menteri menggantikan Seni Pramoj dari koalisi sebelumnya.

Pemerintahan ini kembali tidak bertahan lama. Januari 1976, pihak militer berhasil memaksa Krukirt membubarkan parlemen, mengundurkan diri dari kursinya dan menyetujui dilangsungkannya pemilu di bulan April. Pemilihan ini berlangsung penuh intrik dan kecurangan di tengah menguatnya sentimen anti-komunisme.

Partai Demokrat kembali menjadi pemenang meski tak dominan dan tetap harus membentuk koalisi. Seni Pramoj kembali menjadi Perdana Menteri. Namun kondisi politik tak kunjung membaik. Ketegangan semakin memanas ketika undang-undang yang mengatur tentang pemilihan di level lokal ditolak oleh Raja Bhumibol. Parlemen yang sebagian besar menyetujui usulan ini berang. Namun Istana tidak bergeming. Veto oleh monarki.

Di tengah kekacauan itu, Praphas Charusatien pulang dari eksil dan secara resmi mengadakan pertemuan dengan Raja Bhumibol. Pertemuan itu menuai kecaman. Protes pelajar kembali menghangat. Istana dituduh bermain api dan mengancam demokrasi. Pelajar lalu mulai kembali mengonsolidasikan diri. Demonstrasi digelar, pamflet disebar.

Di saat yang bersamaan, militer melalui Komando Operasi Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Operation Command) mengerahkan Krathing Daeng (Banteng Merah), sayap paramiliter sebagai lawan tanding gerakan pelajar yang tengah kembali bergeliat. Anggota-anggota Krathing Daeng adalah jagoan pasar, tukang pukul, kriminal kelas teri dan bajingan miskin kota yang dididik dengan fanatisme anti komunisme dan loyalitas terhadap Istana. Orang-orang ini dicecoki alkohol dan pelacur yang dibayar dengan pajak. Mereka menjaga bisnis-bisnis militer sembari merapal mantra lestarinya monarki. Mereka juga dibekali pelatihan militer, senjata ilegal, granat dan dukungan logistik. Krathing Daeng terbukti menjadi alat pukul militer paling mematikan yang menyerang protes-protes damai pelajar dengan brutal. Mayor Jendral Sudsai Hasadin menjadi otak di belakang kelompok ini.

Selain Krathing Daeng, Pemandu Desa (Village Scouts) adalah sayap para militer lainnya. Jika Krathing Daeng membasiskan dirinya di daerah perkotaan, Pemandu Desa bertugas mengamankan kekuasaan istana di daerah-daerah rural. Kelompok ini dibentuk oleh Kesatuan Polisi Perbatasan Thailand dan mendapatkan dukungan penuh Raja Bhumibol. Di tahun 1975, diperkirakan sekitar 5 juta orang sudah pernah melalui pelatihan intensif lima hari yang menjadi syarat perekrutan. Dalam upacara inisiasinya, Raja Bhumibol sering datang dan mengalungkan syal kepada para alumni terbaik. Kelompok ini dikenang dengan brutalisme mereka ketika bertugas meredam gerakan pelajar yang berbasis di Universitas Chiang Mai dan Universitas Khon Kaen, yang masing-masing menjadi representasi kalangan muda terpelajar daerah utara dan timur laut (Isaan).

Namun, para pelajar enggan mundur. Justru konsolidasi semakin membesar dan difokuskan dengan pendudukan kampus. Mengokupasi universitas ditempuh agar dapat meminimalisir represi fisik dari kelompok para militer. Sekaligus membuka ruang propaganda yang lebih luas untuk menggalang dukungan.

Tidak lama setelah kedatangan Praphas, 19 September tahun itu, Thanom Kittikacorn juga ikut pulang dan segera membaptis diri sebagai biksu. Raja Bhumibol dan Ratu Sirikit yang kembali dari kunjungan di daerah selatan pergi mengunjungi Thanom. Istana jelas mengirim signal dukungan kepada militer.

Pelajar meradang. Protes yang meluas semakin berdarah karena aksi-aksi brutal Krathing Daeng dan Pemandu Desa.

Pelajar yang muak dengan sikap Istana dan mulai khawatir dengan kondisi demokrasi kembali mengonsolidasikan diri. Universitas Thammasat menjadi titik penting karena lokasi Tha Pracan yang strategis. Di kota-kota lain seperti Chiang Mai, Khon Kaen dan Songkhla, protes juga dilakukan. Di Bangkok sendiri, diperkirakan sekitar lima ribu pelajar bergabung dalam rally memprotes kepulangan Thanom ke Thailand.

Turbulensi ini mencapai titik didih pada 6 Oktober.

Para pelajar yang sedang berkumpul di Universitas Thammasat diserbu dengan brutal oleh gabungan Krathing Daeng, Pemandu Desa dan aparat militer. Sebelum senja, Tha Pracan berkubang darah. Menurut informasi resmi, 46 orang dinyatakan tewas, 167 terluka parah dan 3.000 lainnya ditangkap dalam serbuan brutal tersebut. Namun beberapa sumber bersikeras kalau jumlah korban mencapai lebih dari 100 orang. Selain itu, para pelajar perempuan banyak yang menjadi korban pemerkosaan anggota para militer yang terlibat dalam serangan.

Keesokan harinya, atas restu Raja Bhumibol, militer kembali mengambil alih pemerintahan. Seni Pramoj dipaksa turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Sangad Chaloryu sebagai pimpinan tertinggi militer mengumumkan terbentuknya Dewan Reformasi Administratif Nasional. Badan ini menyatakan bahwa kudeta diperlukan untuk menjaga Thailand agar tidak jatuh ke dalam kuasa komunis dan melindungi Istana dan kekuasaannya. Raja Bhumibol lalu menunjuk Thanin Kraivichien, seorang jaksa sayap kanan pembenci komunisme sebagai Perdana Menteri yang baru.

Demokrasi gugur bersama tenggelamnya mayat para pelajar di sungai Chao Praya.

Serangan berdarah yang ikut didukung Istana terhadap di Universitas Thammasat membuat banyak pelajar yang marah memilih bergabung dengan gerilyawan Maois yang beroperasi di daerah pegunungan utara dan timur laut. Harapannya, mereka menemukan teman seperjuangan. Namun friksi justru tak bisa dihindari. Dua generasi ini berbagi pandangan dan sikap politik yang berbeda. Partai Komunis Thailand ingin mengobarkan perang total terhadap monarki sebagai tujuan, sementara para pelajar memandang gerilya sebagai taktik sementara. Jika partai menginginkan sosialisme dimenangkan melalui perang dari pegunungan hingga akhirnya mengepung Bangkok, para pelajar menilai bahwa kondisi masyarakat pedesaan Thailand belum siap dan perang gerilya harusnya ditujukan untuk memaksa monarki bernegosiasi dan menerima tuntutan-tuntutan demokratik. Di mata kader-kader partai, para pelajar adalah borjuis kecil yang berjuang setengah hati. Sebaliknya para pelajar memandang bahwa kader-kader partai adalah kelompok tua yang tidak berpikiran terbuka serta dogmatis.

Aliansi prematur ini kemudian berakhir menyedihkan.

Pada April 1980, Perdana Menteri Prem Tinsunalonda mendapatkan restu Raja Bhumibol untuk mengeluarkan Dekrit 66/2523. Dekrit ini ditentang faksi sayap kanan dalam tubuh militer. Sebabnya, ia membuka jalan pulang bagi para gerilyawan untuk kembali menjadi bagian masyarakat Thailand. Dekrit ini menjanjikan amnesti serta garansi penuh terhadap upaya rekonsiliaai. Ketika dekrit ini turun, para aktivis pelajar termasuk dalam barisan paling awal yang meletakkan senjata. Mereka menjemput janji amnesti dan sebagian di antaranya kembali ke bangku kuliah. Gerilya yang dimulai sejak tahun 1965 ini akhirnya benar-benar padam tiga tahun kemudian ketika barisan gerilyawan menerima amnesti yang dijanjikan.

Setelah kekalahan tersebut, gerakan pelajar kembali menemukan momentumnya pada periode pembangkangan sosial di dekade 1990-an. Meski, para aktivis pelajar yang di kemudian hari dikenal sebagai Kelompok Oktober, adalah generasi yang berbeda, namun ia mewarisi sikap yang sama: keengganan untuk terlibat penuh di dalam arena politik. Gerakan pelajar di periode ini mengulangi kenaifan para pendahulunya dengan membatasi diri sebagai gerakan moral.

Itu mengapa, ketika untuk kesekian kalinya kudeta militer terjadi pada 22 Mei 2014, perjuangan pelajar untuk mempertahankan demokrasi dan memaksa tentara kembali ke barak, selalu akan dimulai dari awal lagi.

 

 

Oktober Kuning

Sementara bagi para pengagum Bhumibol dan kelompok Royalis akan mengingat bulan Oktober sebagai akhir dari simbol monarki selama tujuh dekade. Setelah lelah ditopang peralatan medis dan injeksi bahan-bahan kimia dalam dosis yang tidak lagi masuk akal hanya agar sekedar terus dapat bernafas, Bhumibol Adulyajev akhirnya menyerah. Ia meninggalkan Thailand yang sedang bimbang karena junta militer telah cukup lama memegang kuasa.

Jika yang awal mengubah jalan demokrasi Thailand, peristiwa mangkatnya Bhumibol sudah pasti mengubah alur sejarah dinasti. Kematian Bhumibol, adalah prediksi yang berupaya dihindari namun justru datang terlalu awal. Selama tujuh dekade, ia menjadi aktor kunci yang memastikan militer dan elit pendukung monarki tetap memegang kuasa. Selama berkuasa, Bhumibol adalah orang yang berperan penting di balik prestasi demokrasi Thailand: negara dengan jumlah kudeta dan percobaan kudeta terbanyak di dunia. Atas prestasi ini, sejak Juni 2014 Thailand resmi dicoret dari daftar index demokrasi.

Bhumibol, akan dikenang sebagai seorang loyalis Amerika Serikat yang menghabiskan hidupnya sebagai seorang politikus sayap kanan. Raja kesembilan Thailand dari Dinasti Chakri dengan gelar Rama IX. Sejak naik tahta pada 9 Juni 1946 menggantikan kakak tirinya Ananda Mahidol yang mati tertembak, Bhumibol memecahkan rekor sebagai kepala negara terlama di dunia dan raja terlama yang pernah memerintah dalam sejarah Thailand. Selama tujuh puluh tahun pemerintahannya, Bhumibol menyaksikan pergantian 30 orang Perdana Menteri, dari Pridi Banomyong hingga Prayuth Chan-ocha.

Pada tahun 1957, sebuah kudeta yang dilancarkan militer untuk menggulingkan pemerintah Plaek Phibunsongkhram dengan tuduhan lèse-majesté. Plaek dianggap tidak menghormati otoritas monarki dan seharusnya dihukum berat. Kudeta di tahun 1957 ini pula yang mengawali kedekatan antara pihak Istana dengan tentara. Sejak saat itu, berbagai kudeta dan aksi anti-demokrasi lain yang dilakukan oleh tentara selalu mendapatkan dukungan dari Raja Bhumibol. Termasuk di antaranya, mendukung aksi penyerangan brutal terhadap para pelajar pada 6 Oktober 1973.

Majalah Forbes memperkirakan kekayaan Bhumibol -termasuk properti dan investasi yang dikelola oleh Biro Properti Istana, sebuah badan yang unik yang bukan berbentuk perusahaan swasta ataupun milik negara- berjumlah sekitar 30 miliar dolar Amerika pada 2010. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2013, Bhumibol selalu menduduki puncak daftar bangsawan terkaya di dunia.

Semenjak tahun 2006, kondisi kesehatan Bhumibol menurun drastis dan ia dipaksa harus menghabiskan waktunya di ranjang rumah sakit. Obat-obatan dan berbagai model terapi berhasil memperpanjang umur Bhumibol selama satu dekade sebelum akhirnya menghembuskan nafas.

Kematian Bhumibol membuat banyak orang berkabung meski tidak sedikit yang bahagia dengan peristiwa ini. Umumnya, mereka yang merayakan kematian Bhumibol adalah para aktivis radikal yang terpaksa harus menjalani hidup sebagai pelarian politik di luar negeri. Namun, mangkatnya Raja Bhumibol juga memberikan kebahagiaan kepada pihak Istana. Yang paling mungkin merayakan hal ini adalah Putra Mahkota Vajiralongkorn. Tubuh renta ayahnya adalah palang terakhir yang menghalangi dirinya menuju singgasana.

Vajiralongkorn adalah sosok paling kontroversial di lingkaran elit monarki. Bulan Oktober 2014, Vajiralongkorn menyatakan kepada publik Thailand bahwa ia muak dengan istri ketiganya Srirasmi dan mengajukan cerai. Tidak cukup sampai di situ, Vajiralongkorn menuduh bahwa Srirasmi melakukan perselingkuhan dan menghina monarki. Srirasmi lalu diusir dari istana dan dilarang menemui anaknya, Dingpakorn. Menggunakan Lesse Majeste,Vajiralongkorn mengirim tiga saudara laki-laki, seorang saudara perempuan dan orang tua Srirasmi ke dalam penjara.

Di tahun 2015, sebuah dokumen bocor ke publik. Di dalamnya terdapat bukti-bukti korupsi dan kolusi yang dilakukan oleh orang-orang dekat Vajiralongkorn. Merespon ini, sebuah kampanye berdarah dilakukan. Kali ini, yang pertama kali jadi korban adalah Mayor Polisi Prakrom Warunprapa yang tewas di bulan Oktober 2015. Dalam pernyataan resminya, Prakom disebut bunuh diri dengan menjadikan kaos sebagai alat ketika ia berada dalam tahanan militer yang terletak di dalam barak tentara di Jalan Nakorn Chaisri, Bangkok. Korban berikutnya adalah Saurian Sucharitpolwon atau yang lebih dikenal dengan nama Mor Yong, seorang peramal yang diketahui dekat dengan Pangeran Vajiralongkorn. Mor Yong juga tewas ketika sedang berada di dalam tahanan militer. Korban berikutnya adalah Mayor Jendral Pisitsak Saniwong na Ayutthaya, yang tidak lain merupakan Kepala dari pasukan pribadi pengawal Vajiralongkorn.

Ketiga orang tersebut, semuanya dibunuh ketika berada di dalam tahanan militer dan Vajiralongkorn berada di balik semua peristiwa ini. Namun, atas instruksi Prayuth Chan-ocha dan Prawit Wongsuwan, tentara dan polisi menutupi peristiwa ini dengan sangat baik.

Beberapa bulan lalu publik dikejutkan oleh beredarnya foto-foto Vajiralongkorn dengan dandanan super aneh dan tato palsu ketika ia sedang berlibur di Jerman. Namun, meski begitu tidak ada yang berani buka suara soal ini.

Sejarawan Thongchai Winichakul sendiri sudah mengingatkan bahwa Thailand sedang berada di dalam masalah yang serius. Pewaris tahta monarki diprediksi Thongchai sebagai seorang yang jauh rendah secara kualitas namun lebih brutal dalam tindakan-tindakan ekstrajudisial. Sejauh ini, analisis Thongchai menemukan faktanya.

Tingkah Vajiralongkorn yang begitu buas, tidak lepas dari kenyataan bahwa ada banyak elit royalis yang membenci dirinya. Sebuah bocoran yang dipublikasikan WikiLeaks mengenai pembicaraan yang terjadi di tahun 2010 mengonfirmasi semua itu. Di dalam rekaman tersebut, Prem Tinsulanonda, Siddhi Savetsila dan Anand Panyarachun terdengar mengolok-olok Putra Mahkota. Ketiga orang ini adalah sebagian dari para pembenci Vajiralongkorn yang telah berkali-kali berupaya untuk menggagalkan suksesi kekuasaan dari Bhumibol. Termasuk di antaranya adalah mendorong klausa di dalam Konstitusi Thailand yang memungkinkan seorang Putri untuk berkuasa. Dan Vajiralongkorn menyadari semua itu. Ia mengerti bahwa cara untuk membalas semua ketidaksukaan para elit terhadap dirinya adalah dengan membenci mereka dan memastikan dendam berada di tempatnya ketika tahta kerajaan menjadi miliknya.

Dan pembalasan itu sudah dimulai bahkan sebelum Vajiralongkorn benar-benar diangkat menjadi Raja Rama X, menggantikan ayahnya.

September kemarin, misalnya. Sebagai permulaan, Vajiralongkorn menghukum Ratthanwut, Watcharakitti dan bersama Disthorn untuk menjalani program rehabilitasi dengan melalui serangkaian pelatihan militer. Ketiga orang ini merupakan tokoh kunci yang mengendalikan Biro Urusan Rumahtangga Kerajaan yang secara resmi dikepalai Kaeokhwan Vajarodaya. Ratthanwut dan Watcharakitti adalah anak kandung Kaeokhwan, sementara Disthorn adalah keponakannya. Klan Vajarodaya telah bertanggungjawab mengurusi istana sejak tahun 1987 dan mengepalai ribuan birokrat. Kaengkhwan adalah kawan masa kecil Bhumibol, dan klan ini dianggap merupakan salah satu lingkaran utama Raja. Sejak Kaengkhwan mulai diserang pikun di akhir dekade 90-an, kendali Biro Urusan Rumahtangga Kerajaan diserahkan ke tangan Disthorn dengan bantuan Rattahanwut dan Watcharakitti. Disthorn adalah sosok yang dikenal luas publik Thailand, karena selalu tampak bersama dengan Raja Bhumibol. Ketika Thaksin Shinawatra digulingkan melalui kudeta militer, Disthorn bertanggungjawab sebagai penghubung antara militer dengan pihak keluarga kerajaan.

Sebagian orang berpendapat bahwa serangan Vajiralongkorn kepada klan Vajarodaya sangat erat kaitannya dengan skandal pemalsuan tanda tangan raja yang merebak belakangan ini. Kondisi kesehatan Bhumibol yang terus memburuk selama beberapa tahun terakhir, membuat dirinya mustahil untuk dapat membaca dan memberikan persetujuan terkait keputusan-keputusan politik penting. Dalam lima tahun terakhir, misalnya, Bhumibol adalah mayat hidup yang hidup dari topangan infus dan obat-obatan dengan dosis yang tidak lagi masuk akal. Itu mengapa menjadi aneh jika kemudian Bhumibol menyetujui hasil referendum Agustus kemarin.

Tidak cukup dengan itu semua. Selain menghukum ketiga orang tersebut, Vajiralongkorn kemudian mencopot mereka semua dari posisi di dalam istana. Sebagai pesan tambahan, foto-foto memalukan ketiga orang tersebut selama menjalani pelatihan militer dipublikasikan luas. Vajiralongkorn mungkin sedang mengirim pesan kepada para pembencinya yang lain.

Ada tiga hal yang dapat diinterpretasikan dari tindakan Vajiralongkorn tersebut. Pertama, Vajiralongkorn berada di atas hukum. Semua tindakannya seharusnya tidak dapat dibenarkan namun ia terbukti dapat melenggang lolos. Menghukum pejabat kerajaan, terutama yang berasal dari Biro Urusan Rumahtangga, membutuhkan persetujuan perdana menteri. Namun seperti yang ramai diketahui, Prayuth dan Prawit adalah para pendukung Vajiralongkorn yang tampaknya tidak ingin bersitegang dengan Putra Mahkota. Kedua, apa yang dikhawatirkan oleh elit politik Thailand nampaknya akan segera menjadi kenyataan. Sebentar lagi Thailand akan memiliki seorang raja yang memiliki impunitas untuk bertindak di luar hukum, termasuk membunuh mereka yang tidak bersepakat atau dianggap sebagai ancaman. Ketiga, tindakan Vajiralongkorn membenarkan fakta bahwa tidak ada yang dapat mengendalikan orang ini. Bhumibol semasa hidup maupun junta militer sendiri tampaknya tidak sanggup untuk menolak keinginan Putra Mahkota yang menyimpan dendam kesumat terhadap banyak orang. Terutama kepada mereka yang sejak 1972, tampak tidak merelakan dirinya untuk secara alamiah menggantikan ayahnya.

Dan kini, semuanya semakin dekat dengan kenyataan. Di masa depan, Thailand mungkin akan menandai Oktober sebagai terkuburnya demokrasi di Tha Prachan dan bangkitnya pemerintahan teror di Chitralada Dusit.* * *

 

 

Kepustakaan:

Ben Anderson, Juli-September 1977. “Withdrawal Symptoms: Social and Cultural Aspects of the October 6 Coup”. Bulletin of Concerned Asian Scholars. 9 (3): 13–18. Cambridge

Chris Baker dan Pasuk Phongpaichit, 2014. A History of Thailand. Cambridge: Cambridge University Press.

Clark D. Neher (Ed), 1976. Modern Thai Politics: From Village to Nation. Cambridge: Schenkman Books

Grigoris Markou dan Phanuwat Lasote, 2015. “Democracy and Populism in Asia: The case of Thaksin in Thailand” dalam Intersections. Washington: Fall Edition

Nicholas Grossman dan Dominic Faulder (Eds), 2012. King Bhumibol Adulyadej: A Life’s Work. Singapore: Editions Didier Millet

Paul M. Handley, 2006. The King Never Smiles. New Haven: Yale University Press

Pavin Chachavalpongpun (Ed), 2014. “Good Coup” Gone Bad: Thailand’s Political Developments since Thaksin’s Downfall. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

Suchit Bunbongkarn, 2004. “The Military and Democracy in Thailand” dalam R. J. May dan Viberto Selochan. The Military and Democracy in Asia and the Pacific. Canberra: ANU E Press

Thongchai Winichakul, 1994. Siam Mapped: A History of the Geo-Body of Siam. Honolulu: University of Hawai’i Press.

 

 

Tayang perdana di IndoPROGRESS