Shortspit: NKRI Harga Tentara dan Orbais

Kemarin (Selasa, 29 November), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) diluncurkan. Ini adalah aliansi politik solidaritas terhadap perjuangan pembebasan (liberation movement) West Papua dan hak menentukan nasib sendiri (rights to self-determination).

Saat mereka mengadakan konferensi pers di gedung LBH Jakarta, sekelompok orang melakukan protes memprotes acara tersebut. Mereka menuduh bahwa acara tersebut mencederai keutuhan NKRI. Orang dan organisasi yang berada di dalam FRI-West Papua dituduh tidak nasionalis dan meludahi rasa bangga sebagai orang Indonesia.

Pertanyaannya, sejauh mana tuduhan tersebut benar? Karena sedang iseng, saya mengajak anda sekalian untuk urun pikiran.

Pasca referendum Timor Leste yang dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan, kita menyaksikan kekalahan telak barisan nasionalis-kolonialis-unitaris secara memalukan. Ada dua kubu yang secara langsung terluka oleh kekalahan ini.

Kelompok pertama, militer yang secara terbuka berupaya mempertahankan penjajahan atas Timor Leste dengan berbagai cara. Termasuk berbagai aksi kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembantaian Santa Cruz, kasus Balibo 5, dan masih banyak lagi.

Kedua, kelompok loyalis Orde Baru dan kroni-kroni oportunisnya yang dapat disatukan dalam keranjang sampah bernama: Orbais. Kelompok ini adalah mereka yang menikmati akses kolusi dan nepotisme dengan berlangsungnya kolonialisme Indonesia di Timor Leste. Monopoli terhadap sumber daya alam menjadi sebab ketidakengganan mereka untuk melepaskan daerah koloni.

Kedua kelompok tersebut adalah pihak yang paling aktif menyebarkan mantra “NKRI Harga Mati”. Propaganda masif ini terutama dilakukan pasca jajak pendapat yang berujung pada kemerdekaan Timor Timur dari penjajahan Indonesia.

Lepasnya Timor Leste dianggap sebagai aib yang tidak bisa terulang kembali. Itu sebabnya, perjuangan pembebasan Aceh, Papua dan Maluku Selatan, mendapatkan represi berkali lipat kerasnya pasca referendum 30 Agustus 1999.

Selain merepresi perjuangan pembebasan di akar rumput, militer dan militan Orba tersebut melakukan politik teror di berbagai daerah seperti Poso, Ambon dan Sampit. Yang dibenturkan adalah identitas suku dan agama sebagai cara untuk memamerkan kuasa jejaring politik, sekaligus mengujicobakan taktik ‘divide et impera’ di level praktek.

Perluasan konflik horizontal ditujukan untuk memutus mata rantai solidaritas sosial antar kelompok-kelompok termarginalkan. Pendivisian melalui konflik agama dan suku agar masing-masing entitas sosial kemudian terisolasi, tidak terhubung dan kemudian menjadi katak dalam tempurung yang sibuk dengan pertarungan domestiknya.

Sebagai instrumen pendukung, maka militer membentuk barisan tukang pukul yang bertugas mengkontekstualisasikan propaganda konflik horizontal tersebut. Misal, Front Pembela Islam (FPI).

Hal di atas ditujukan untuk mencegah kemungkinan pembacaan yang menyeluruh (holistik) atas konflik ekonomi-politik. Keterputusan entitas-entitas sosial ke dalam keranjang identitas dipastikan dapat meredam potensi-potensi ledakan sosial ideologis yang inheren di dalam setiap formasi masyarakat.

Singkatnya begini. Perang kelas tidak akan terjadi jika masing-masing proletar sibuk berperang dengan sesamanya. Paham ngana?

Di tataran ideologi, terjadi degradasi dengan sengaja mengenai konsep swakelola dan otonomi. Sejak terbitnya Undang Undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kedua konsep tadi dilucuti dari makna politik. Swakelola direduksi menjadi sekedar hak untuk mengatur perencanaan pembiayaan keuangan daerah, sementara otonomi diinterpretasikan sebagai pembagian kue kekuasaan antar elit. Imajinasi politik tentang sebuah format pengelolaan negara yang dibasiskan pada model federasi menjadi tidak mungkin dan dipandang mustahil.

Swakelola dan otonomi dimungkinkan sepanjang ia tidak mengganggu Indonesia dalam formasi finalnya sebagai negara unitarian yang homogen.

Pelucutan makna politis swakelola dan otonomi berimplikasi serius pada cara pandang orang Indonesia terhadap gerakan Atjeh Merdeka, West Papua atau Republik Maluku Selatan. Gerakan pembebasan nasional dipandang sebagai gerakan yang menciderai keluhuran konsep unitarianisme Indonesia sebagai sebuah kesatuan manunggal yang tidak boleh terceraikan. Ekspresi-ekspresi politik yang muncul dari aspirasi tersebut -semisal Papua dan Maluku Selatan- ditolak karena ia mengekspos bagaimana sebenarnya “NKRI Harga Mati” sebagai ideologi kolonialisme beroperasi.

Dalam kolonialisme, ada sentra yang menjalankan peran sebagai titik pengumpulan semua akumulasi kekayaan, sementara periferi sebagai daerah koloni yang hanya perlu diekstrak kekayaannya semata. Sebagai contoh, kita dapat menyaksikan bagaimana Freeport beroperasi di Papua, atau Chevron menjalankan bisnis di Aceh, atau perusahaan penangkap ikan skala raksasa dari Taiwan, Korea dan Jepang di laut Banda dan Laut Aru di kepulauan Maluku.

Jadi, sampai di sini Bung dan Nona tahu siapa yang paling diuntungkan dari keutuhan NKRI?

Jawabannya jelas sudah: militer dan miitan Orban. Mengapa? Karena selama tiga dekade di bawah kediktatoran Soeharto, militer dan militan Orba sudah membangun perangkat dan jejaring akumulasi yang solid. Tertata dari bawah hingga ke atas. Aliran pundi-pundi kekayaan inilah yang akan terganggu jika ada aspirasi yang bertentangan dengan semangat unitarianisme NKRI seperti perjuangan pembebasan Papua misalnya. Untuk mempertahankan piramida akumulasi ini, militer dan militan Orba tentu akan menggunakan banyak cara.

Salah satunya adalah memanfaatkan kumpulan orang-orang seperti yang tertera di tautan ini.

Kepada Papua

HAL paling sulit dari sebuah bangsa yang hidup dalam fantasi masa lalu mengenai semangat ekspansionisme adalah mengakui bahwa kolonialisme itu eksis hari ini. Ini problem kami: Indonesia.

Adalah tidak mungkin mengharapkan sebuah bangsa yang tumbuh dengan dongeng mengenai hasrat kolonialisme Sriwijaya dan Majapahit sanggup secara terbuka menunjuk diri sendiri sebagai pelaku penjajahan. Narasi tunggal mengenai kedua kerajaan tersebut, adalah potret tentang kehebatan proyek unifikasi yang ditempuh dengan cara menaklukkan daerah-daerah lain melalui perang. Sejak di bangku sekolah dasar, semenjak republik ini berdiri, cerita macam inilah yang mengisi hari-hari kami di dalam kelas. Bahwa persatuan hanya bisa ditempuh dengan satu jalan: pemaksaan!

Dan ini baru satu contoh saja. Jadi sangat lumrah jika kemudian orang Indonesia gagap pada kenyataan sejarah. Kami tentu saja kelimbungan untuk memahami bahwa kenaifan unifikasi ala Sriwijaya dan Majapahit dibuktikan gagal oleh sejarah. Itu juga sebab di balik ketidakmampuan kami—yang begitu bangga dengan ke-Indonesia-annya—tidak bisa bertanya penuh gelisah.

Misal, mengapa orang-orang Indonesia tidak pernah menyebut Sriwijaya dan Majapahit sebagai penjajah?

Sebagai generasi yang tumbuh dalam glorifikasi akan kolonialisme, kami kesulitan memahami perasaan mereka yang terjajah. Anak-anak Indonesia gagap untuk melahirkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang diarahkan kepada diri sendiri.

Misal, bagaimana nasib dari suku dan komunitas yang ditaklukkan oleh Sriwijaya dan Majapahit? Apakah kehidupan mereka jauh lebih baik setelah menjadi daerah jajahan? Atau kolonialisasi justru hanya memperburuk keadaan? Mungkinkah upeti yang disetorkan kepada para raja dan sultan melalui hulubalangnya kemudian digunakan untuk meningkatkan taraf hidup suku-komunitas yang ditaklukkan? Bukankah kampanye perang penaklukan Sriwijaya dan Majapahit juga menjadi pintu masuk ekspansi agama resmi yang dipeluk Raja? Bagaimana nasib keyakinan spiritual yang telah lebih dulu dipraktekkan oleh kelompok terjajah setelah tunduk terjajah?

Brecht benar adanya. Anak-anak Indonesia bisa melihat Borobudur dengan bangga, dan mengenang Syailendra. Karena kami tidak pernah tahu nama budak-budak yang dipaksa mengangkut batu dan bekerja keras hingga meregang nyawa.

Begitu juga dengan Papua.

Anak-anak Indonesia -termasuk saya sendiri- menemui kesulitan besar ketika mencoba mengerti tentang Papua. Tentang mengapa pembunuhan ekstra judisial yang telah memakan puluhan ribu orang di bumi Cenderawasih, terus berlangsung bahkan hingga hari ini. Nalar yang telah tumpul membuat kami kebingungan penyebab gagalnya pendekatan pembangunan dan otonomi khusus untuk menjawab problem-problem mendasar Orang Asli Papua. Mata kami terlanjur diselimuti katarak sejarah sehingga muskil bisa mengerti kenapa aspirasi untuk merdeka dari Indonesia justru tak pernah padam, dan sebaliknya justru menyala semakin terang.

Bangsa kami Indonesia, adalah bangsa yang besar namun penuh ambigu.

Setelah sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika—yang katanya dilandasi pada semangat anti-kolonialisme—kami membiarkan Soekarno menyerukan invasi ke Papua. Sehabis menggalang gelaran olahraga GANEFO untuk menandingi blok politik yang berhasrat menguasai dunia, kami merestui pengerahan operasi demi operasi militer yang mengakibatkan banyak orang Papua menjadi korban. Tidak berhenti di situ. Catatan sejarah kami merayakan pengancaman yang dilakukan oleh militer Indonesia kepada 1.083 perwakilan orang Papua dalam PEPERA jika berani memilih tidak. Kami berteriak keras dan menyatakan solidaritas terhadap tuntutan kemerdekaan Palestina namun di saat bersamaan menghisap darah orang Timor Leste dan Papua. Atas nama demokrasi dan kedaulatan, kami marah dan tersinggung jika urusan domestik dicampuri bangsa lain. Walau faktanya, Indonesia menyokong diktator di Papua New Guinea dan Kepulauan Fiji.

Itu sebabnya tak perlu kaget dengan respon Nara Masista Rakhmatia sebagai perwakilan Indonesia di PBB. Perempuan itu, adalah cerminan generasi kami. Yang sekali percaya bahwa demi keutuhan negara, kami rela berdusta dan membunuh.

Coba lihat saja. Tidak sedikit yang bertepuk tangan gembira. Berbangga karena ada satu anak bangsa yang dengan gagah berani mempertahankan upaya orang lain membuka borok kolonialisme kami. Sikap itu benar! Itulah nasionalisme Indonesia yang sejati.

Tanpa perlu diingatkan oleh siapapun, kami sadar betul bahwa penjajahan tidak bisa ditempuh dengan dialog. Kolonialisme hanya bisa dilakukan dengan tangan besi. Itu artinya, pelanggaran demi pelanggaran HAM di Papua adalah harga yang patut dibayar demi keberlangsungan imperium Indonesia. Nyawa orang Papua—seperti juga nyawa orang Timor Leste—adalah tiang pondasi yang diharuskan sejarah. Bukankah kebesaran Sriwijaya dan Majapahit yang abadi di lintasan waktu adalah kisah penuh darah?

Satu-satunya yang mungkin kami sesalkan, dunia internasional seharusnya sudah tahu dengan benar bahwa orang Indonesia tidak pernah segan untuk menjagal. Di tahun 1965, kami membantai puluhan ribu saudara serumpun atas dasar gosip. Ribuan lain kami kirim ke kamp kerja paksa tanpa pengadilan. Tak berhenti sampai di situ, selama hampir tiga dekade, isolasi sosial, politik dan ekonomi digencarkan. Daftar itu tidak berhenti. Masih ada Talangsari, Tanjung Priok, Banyuwangi dan lain-lain. Terlalu panjang dan begitu membanggakan.

Orang Papua mesti belajar untuk tidak kaget jika setiap saat bangsa ini membutuhkan nyawa untuk dikorbankan. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme pesugihan yang tidak akan pernah bisa tenang tanpa pertumpahan darah. Orang-orang Melanesia dari pulau Misool hingga Merauke seharusnya paham akan hal itu. Statistik kami mengagumkan untuk soal ini.

Jadi, itu alasan di balik sikap tak acuh kami sebagai bangsa. Dengan tangan bersimbah darah, wajar jika kami melihat tidak ada yang spesial dari pelanggaran HAM di Papua. Hanya ada 20 operasi militer yang menyebabkan ribuan orang mati. Biak Berdarah, Penembakan Paniai, kematian misterius puluhan anak-anak Nduga, atau pembungkaman ekspresi politik disertai penangkapan ratusan orang dalam demonstrasi damai bukan sesuatu yang luar biasa. Perampasan tanah adat untuk ekspansi perkebunan sawit dan tebu, perambahan hutan untuk industri kayu dan bubur kertas atau ekstraksi pertambangan juga tak pantas untuk kami sikapi.

Biasa saja. Bukankah sudah semestinya Papua menderita? Mana ada kolonialisme tanpa tipu daya, airmata dan korban nyawa? Ini penjajahan, bukan kisah asmara!

Orang-orang Papua mungkin harus berterimakasih kepada Indonesia.

Tanpa kolonialisme, orang-orang Papua tidak akan pernah tahu betapa kaya isi perut gunung-gunung mereka. Tinggal perlu belajar bagaimana cara memanfaatkan semua itu demi kepentingan bersama. Jika tidak dijajah, orang-orang Papua tidak akan pernah pernah tahu menyanyikan Indonesia Raya dan belajar cara menggerek Merah Putih. Besok lusa, tentu sudah mantap jika menyanyi Tanahku Papua sembari menyaksikan Bintang Kejora naik ke langit. Tanpa invasi, orang-orang Papua mungkin masih hidup berburu dan meramu sagu dan mengambil secukupnya dari hutan. Sehingga orang Papua akhirnya mengerti bahwa yang disebut peradaban modern dan pembangunan tidak lebih dari kerakusan korporatisme tanpa batas. Jika tidak ditaklukkan, orang-orang Papua tidak akan pernah mengalami kisah ditipu elit-elit politik, operasi militer yang masih dan merusak serta diskriminasi. Pelajaran pentingnya: jangan percaya oligarki dan militer. Kekuatan sejati ada di persatuan akar rumput.

Dengan kata lain, praktik penjajahan Indonesia adalah jalan yang mengajarkan anak-anak Papua apa itu arti kemerdekaan politik dan ekonomi serta kemandirian budaya. Kekerasan fisik dan mental yang menimpa Papua tidak lain semacam via dolorosa yang melatih, mengajarkan dan menebalkan keteguhan berjuang. Kolonialisme Indonesia-lah yang membuka mata anak-anak Papua bahwa organisasi, persatuan politik dan kesabaran revolusioner adalah syarat untuk merdeka. Aneksasi dan muslihat Indonesia Indonesia dalam PEPERA adalah anak tangga untuk mendidik anak-anak Papua tentang pentingnya melihat sejarah dan belajar darinya.

Dahulu, para pendiri bangsa kami belajar hal tersebut dari Belanda. Mereka juga ditangkap, dipenjara, dicap pemberontak, dituduh provokator dan sebagian lain dibunuh secara ilegal. Tidak sedikit yang diasingkan dan terpisah dari orang-orang yang mereka sayangi. Tapi semua pembredelan itu tidak membuat mereka berhenti. Mungkin melambat, tapi tetap melangkah maju. Mereka juga membangun solidaritas dengan orang-orang senasib atau yang bersimpati dengan perjuangan pembebasan nasional. Pembagian tugas juga dilakukan: ada yang mengorganisir massa di akar rumput dan ada yang mengurusi diplomasi. Mereka, anak-anak bangsa jajahan yang gandrung dengan kemerdekaan.

Terdengar serupa?

Itu mengapa, penjajahan Indonesia itu perlu dan penting. Agar besok lusa, anak-anak Papua bisa belajar betapa barbarnya kolonialisme dan berupaya sekeras mungkin untuk tidak mengulanginya. Kemudian mencatat periode ini dengan huruf tebal di buku sejarah mereka. Bahwa setelah Belanda, masih ada lagi yang lebih biadab: Indonesia.

 

 

Terbit perdana di Oase IndoPROGRESS

Indonesia Shall Stop Lying About Papua

Andre Barahamin

 

Indonesia -for more than four decades- has trying to avoid the fact that the Papuan struggle for self-determination never step back. It getting big in terms of quality and quantity despite Indonesia’s ultra nationalist keeping tabs to ignored these facts. Indonesia’s claim over the territory now facing the most crucial stage since the establishment of United Liberation Movement of West Papua (ULMWP). A political umbrella who succeed to bring together different freedom fighters groups to join hand in hand.

ULMWP’s success to gained observer status within the Melanesian Spearhead Group (MSG) has pushed Indonesia to devote more of it power on this region. With strong support from Vanuatu and Solomon Islands, ULMWP are no longer “just a group with fictitious claim which is disruptive for the Melanesian countries”.

Indonesia who once was a colony should know in the first hand that, Papuan struggle for freedom won’t ever stop simply because of new roads, new schools, new hospitals or extra additional funds from Jakarta. All these physical improvement are not equal to massive land grabbing of indigenous lands for mega plantation of palm oil or pulp and paper. Those buildings will not able to hide to fact that mining industries across Papua are protected by Indonesia’s army and police forces.

So, how can one can say that Papua is free?

For instance, Jakarta Legal Aid Foundation and Papua Itu Kita (Indonesians’ solidarity group for Papuans) frequently condemned Indonesian Police forces for violating the Papuan rights for political expressions. Thousands of Papuan freedom supporters were arrested and peaceful marches were stormed. Recently, in Yogyakarta, pro-Indonesia militias stormed the student’s boarding house, harassed the boarders and chanted racist words while blockading the house. It happened and will happens again.

According to ELSAM (The Institute of Policy Research and Advcacy), throughout the years (from 2012 to 2014) there has been 389 cases of violence resulting in the deaths of 234 Papuans and another 854 were injured. It was not the total number, because since 1961 Papua has undergone 16 different military campaigns.

In the other hand, PUSAKA Foundation found that massive deforestation in Papua sparked widespread violations towards indigenous. Numbers of people are losing their source of foods which cause malnutrition and hunger with infant mortality rates reached up to 28.4%.

At the same time, Indonesia imposed restriction and censorship upon Papua. Foreign journalists and researchers are not allowed to visit Papua.

In addition to it, international NGOs, United Nations officials and foreign academics are also restricted entering Papua. Since 2009, the International Committee for the Red Cross, Cordaid (Netherlands) and Peace Brigades International, had to closed their representatives in Papua due to pressure the Indonesian government. In 2013, the Indonesian government blocked the visits of UN special rapporteur for freedom of expression, Frank La Rue.

Indonesia shall stop harming Papua.

With all these violence, Indonesia unconsciously enhancing Papuans “memoria passionis”. A passion for continually remember how Papua has always been the object of various power in the world. Formerly colonized by the Dutch. Then, the United Nations helped Papua fell into the hands of Indonesia whose claims the whole region of former Dutch East Indies colonial administration areas as it teritory. A claim that once was contested by Muhammad Hatta in 1945.

History has proved that the “memoria passionis” will be very difficult to remove. Instead, it will strengthen hopes for peace and freedom.

Indonesia could no longer hide Papua and it’s problems. Hoping that the international community would not be paying attention.

In May, there was a meeting amongst different country’s parliament members who are concerned about the ongoing situation in Papua. Jeremy Corbyn, the chairman of the UK Labour Party, has called for referendum in Papua. In June, Papua became hot topic to discuss during the session of the UN Human Rights Commission. Maina Kiai, the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly condemned Indonesian for it ‘cultural fundamentalism’ in Papua – which is imposing its own values to become a dominant value among the indigenous people of Papua.

All those facts above should be taken seriously by Indonesia. This country shall stop lying before everything went too late. If not, one day Papuan children will remember us not only as colonialists but as country of liars.

Mojok: Ekspektasi, Interpretasi dan Simplifikasi

Persoalan tentang keikutsertaan Freeport sebagai salah satu sponsor di Mandiri ArtJog 9, kemudian berputar arah. Kini di permukaan dan lebih berisik, Mojok yang kena sikat. Alasannya dimulai dengan terbitnya sebuah postingan penuh amarah dari Yasir Dayak yang mengkritik website tersebut. Sikap Mojok untuk menerima iklan dan ikut mempromosikan Mandiri ArtJog 9 dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas dan tercela. Advertorial yang ditulis Agus Mulyadi di kanal khusus iklan #MojokSore dianggap menghina akal sehat. Di Facebook, keriuhan terjadi. Banyak orang merespon. Sebagian besar dengan kepala yang kadung diliputi amarah dan ketidaktahuan mengenai akar persoalan yang sebenarnya.

Makin kusut karena bank Mandiri yang merupakan sponsor utama ArtJog 9 mengucurkan dana hampir 4 trilyun kepada PT. Semen Indonesia. Kredit tersebut menjadi dua bagian. Pertama dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar 500 milyar dan sisanya dalam bentuk Kredit Investasi yang mencapai angka 3.46 trilyun.

Surat Yasir Dayak dan komentar para pendukungnya mendorong saya untuk menuliskan olok-olok. Terbit di Mojok tepat sehari setelah amuk Yasir Dayak tersebar di media sosial. Simplifikasi dalam tulisannya yang disertai riuh pendukungnya membuat saya gerah. Selain menggeneralisir segala sesuatu ke dalam satu keranjang yang sama, surat tersebut tidak lain adalah bentuk silogisme paling norak menurut saya.

Tidak lama kemudian, muncul surat dari Ibu-ibu di pegunungan Kendeng yang sedang bertarung melawan PT. Semen Indonesia. Kritik dalam surat tersebut tidak lagi hanya dialamatkan kepada panitia ArtJog dan bank Mandiri sebagai sponsor utama, tapi juga kepada Mojok.

Situasi makin runyam.

Polemik belum berakhir, tapi keadaan makin tak terkendali. Lebih banyak komentar asal-asalan yang tidak lain lahir karena kegagalan memahami apa yang sedang terjadi. Lalu, tuduh menuduh tidak bisa dihindari. Merespon tuduhan-tuduhan simpang-siur tersebut, kemarin pagi, Puthut EA menulis kembali terkait hal tersebut. Tulisan ini juga panen protes. Terutama dengan penggunaan kata “kimcil”. Banyak orang merasa kata ini terlalu kasar meski ada disclaimer di akhir tulisan. Entah karena dipandang tidak cukup, atau karena tidak dibaca. Soal moralitas baik dan buruk justru mengemuka dan menambah keruh. Namun Tia Pamungkas mengatakan dalam salah satu komentarnya mengatakan bahwa makna denotatif atau konotatif sebuah kata sangat bergantung pada ruang. Kesadaran ruang akan konteks digunakannya sebuah kata sangat penting agar kritik terhadap penggunaan sebuah kata tidak terjerembab pada dasar moralitas.

Seterusnya, adalah makin tenggelamnya kritik terhadap keterlibatan Freeport dan sebagai gantinya yang naik ke permukaan adalah soal-soal yang sebenarnya tidak fundamental.

 

EKSPEKTASI

Boleh-boleh saja berharap. Tapi sejak awal sudah harus dipahami bahwa harapan tak selalu seturut kenyataan. Respon terhadap kenyataan yang berbeda dengan harapan itulah yang membedakan antara mereka yang paham menggunakan otak dan mereka yang sekedar memajang otak di dalam tengkorak kepala tanpa pernah menggunakannya sama sekali.

Ketika Mojok hadir dan tumbuh subur, saya menilai terlalu banyak ekspektasi yang disampirkan ke pundak situs ini. Orang boleh menyangkal. Tapi melesatnya Mojok ke papan atas klasemen situs Indonesia yang ramai pengunjung tidak lepas dari hal tersebut. Salah satu sebabnya karena Mojok hadir dengan bentuk dan gaya tulisan yang dianggap sebagian orang sebagai kebaruan. Celah pembaca yang bosan akan hal yang itu-itu saja bercampur dengan dahaga akan perubahan terhadap model pemberitaan terkait isu-isu sosial dilihat sebagai peluang. Sarkasme dan satirisme adalah dua corak penulisan yang jadi tulang punggung situs ini di awal-awal berdirinya. Penulis-penulisnya lalu dikenal banyak orang dan artikelnya jadi pusat perhatian dan dibagikan berkali-kali. Terutama karena tiap harinya, artikel yang tayang di Mojok mengikuti perkembangan isu yang sedang hangat dibicarakan di media sosial -baik Twitter ataupun Facebook.

Selain topik paling hangat, Mojok juga mengandalkan jejaring penulis yang dikenal secara personal. Terutama mereka yang pernah mukim, masih menetap atau kawan-kawan sendiri di seputaran Jogja. Orang-orang ini sudah terbiasa menulis dan bukan penulis baru yang masih berjuang membedakan “di” pisah dan “di” sambung atau sedang berupaya menemukan bentuk dan karakternya. Sebagian memiliki latar belakang jurnalistik atau sering menulis di akun Facebook dengan ukuran yang tergolong cukup panjang. Masing-masing memiliki cara untuk mengungkapkan pandangannya. Puthut EA, di masa-masa situs ini masih berupa janin suatu ketika di akun Facebook-nya pernah mengatakan bahwa ia memang menginginkan agar Mojok dapat menjadi tempat di mana hal-hal serius dapat dinikmati secara renyah.

Mojok tampil sebagai ruang di mana pembaca dan penulis bisa rehat sejenak. Mengambil jeda dan menarik napas dari derasnya sapuan gelombang informasi yang membuat otot jantung bekerja tiga kali lebih banyak.

Kultur pergaulan Puthut dan teman-temannya yang gemar melontarkan gurauan, melucu dengan bahasa-bahasa yang nyeleneh atau mbeling, senang memparodikan hal-hal megah dan mewah dan desakralisasi terhadap ide-ide mapan, menjadi warna yang mempengaruhi awal muasal Mojok berdiri. Seingat saya, ada tiga penulis yang menjadi perhatian di masa awal Mojok hadir; Arman Dhani, Iqbal Aji Daryono dan Agus Mulyadi. Nama pertama adalah musuh seluruh suku bangsa penghuni jagad Twitter. Sosok berikutnya adalah supir truk internasional sekaligus ayah panutan yang jadi idola mamah-mamah muda. Sementara yang terakhir adalah blogger asal Magelang yang juga adalah siluman serigala. Di antara ketiganya, Agus Mulyadi yang paling produktif menulis buku.

Kehadiran website ini dapat dibilang sebagai keputusan bisnis yang cerdas. Momentumnya bertepatan dengan tingkat kebosanan pembaca terhadap berita-berita yang tayang di media online. Sementara, beberapa lain yang mendaku alternatif dinilai terlalu serius atau tidak lebih dari pengumpul remah-remah informasi dan menyusunnya dalam kategori-kategori banal macam On The Spot. Pembaca hanya membaca sekali dan merasa cukup. Jika dibaca lagi justru bikin mual.

Namun, tak semua orang bisa paham bahwa Mojok bukan media macam Rappler, Kompas atau Tempo. Juga tidak bisa disamakan dengan Kompasiana, WordPress atau Blogspot. Menerapkan kurasi terhadap naskah yang masuk, namun menghindari pengebirian terhadap konten tulisan. Dengan disiplin hanya mempublikasikan satu artikel setiap hari di tengah pasang surut mereka yang mau mengirimkan naskahnya. Tapi Mojok juga bukan JakartaBeat, IndoPROGRESS atau Islam Bergerak. Sejak awal website ini bukan pamflet gerakan politik sayap kiri atau bahkan sayap kanan.

Situs ini tidak akan pernah bisa dan tidak pernah berniat menggantikan peran media penyedia berita. Sependek pengetahuan saya Mojok memang sedari awal tidak pernah diniatkan untuk misi tersebut.

Mojok itu bukan citizen journalism seperti tuduhan banyak orang. Ia tidak lebih serupa sebuah meja di pojok kedai kopi. Ruang kecil di mana topik dibincangkan dengan santai, rileks dan diselingi tawa. Tidak ada kontributor, kolumnis atau wartawan yang ditugaskan mengumpulkan berita. Semua orang diundang untuk menuliskan pendapatnya dengan bahagia dan centil. Jika ada orang yang kesadarannya diradikalisir karena satu dua tiga artikel di dalamnya, itu hanya bonus yang tidak akan dikejar.

Bayangkan seorang kawan menceritakan lelucon tentang apa yang ia alami hari ini ketika kalian berjumpa sepulang kerja di sebuah angkringan. Begitu kira-kira Mojok itu.

 

INTERPRETASI

Tidak sedikit pengunjung situs ini yang menganggap Mojok menebar fitnah, menulis dengan gaya yang buruk, sok tahu, antek komunis, antek liberal dan ragam tuduhan lain. Di kolom komentar banyak tulisan, ramai hujatan yang datang dari mereka yang tidak bersepakat dengan tulisan yang terbit di Mojok. Website ini dipandang tidak berimbang dalam fakta, bias dan tidak adil.

Ambil contoh tulisan Iqbal Aji Daryono soal tembakau dan pekerja anak di ladang tembakau. Cibiran segera dilemparkan bahwa Mojok adalah media pro-tembakau dan dibayari perusahaan rokok. Sebabnya, sebagian besar adalah mereka yang gagal paham bahwa tiap isi yang terkandung dalam tulisan yang tayang di Mojok merupakan tanggung jawab penuh si penulis. Kenyataan bahwa beberapa penulis di Mojok pernah terlibat dalam riset mengenai tembakau dan cengkeh di masa lalu sudah cukup jadi bukti. Ditambah lagi dengan fakta lain bahwa sebagian besar penulis Mojok adalah para pengudud kretek. Padahal, satu-satunya sikap Mojok secara institusional adalah ketika memutuskan mendesain tampilan depan mereka pada 1 Mei 2015 sebagai solidaritas terhadap demo buruh. Selebihnya, belum ada setahu saya.

Naif juga jika karena latar belakang seorang Puthut EA yang pernah aktif di gerakan sosial dan posisinya sebagai Kepala Suku Mojok dijadikan alasan bagi pembaca untuk memandangnya sebagai keharusan agar suara Mojok merepresentasikan isu-isu gerakan sosial. Interpretasi macam ini bukan hanya keliru, namun sangat rentan menyesatkan. Kita harus berhenti menggeneralisir dan belajar menelaah dengan lebih adil. Sikap yang bumi hangus tanpa analisa seperti yang terjadi saat ini merupakan penyakit.

Dunia itu tidak hitam putih.

winduSama halnya jika seorang Windu Jusuf menulis berkali-kali di Mojok, itu bukan berarti website ini adalah versi lain dari IndoPROGRESS. Atau kalau ada isu sosial yang dibahas secara kritis, itu semata-mata karena posisi penulisnya memang seperti itu dan editor yang meloloskan memiliki simpati atau setidaknya tulisan tersebut terlalu bagus untuk ditolak. Apakah dengan adanya dua tiga redaktur IndoPROGRESS yang rutin ikut berkompetisi agar naskahnya dapat dipublikasikan melalui tulisan di Mojok maka dengan sendirinya situs ini menjadi progresif? Saya bukan hanya tidak yakin namun sangat tidak bersepakat dengan cara menarik kesimpulan macam ini.

Windu Jusuf benar ketika mengatakan bahwa dalam beberapa hal, Mojok berguna untuk pembangunan gerakan. Itu sikap dia.

Saya sendiri menganggap bahwa menggantungkan diri pada website ini atau membayangkan diri sedang melakukan infiltrasi ideologis ke dalamnya melalui tulisan-tulisan yang seturut dengan birahi gerakan hanya membuktikan bahwa banyak aktivis kurang piknik dan punya selera humor yang rendah. Tawaran yang muncul di tengah silang sengkarut agar mendiskusikan peran media seperti Mojok dalam ranah gerakan sosial-politik juga pandangan yang kebablasan. Usul macam ini hanya tepat jika kita membicarakan situs yang memang sejak awal didedikasikan untuk pembangunan gerakan progresif. Lucu jika membandingkan Mojok dengan Harian Rakjat atau media berita online lain. Karena sekali lagi perlu digarisbawahi, konten yang tampil setiap pagi di Mojok itu bukan produk jurnalisme. Semuanya adalah opini. Tidak beda dengan kolom opini di Rappler atau GeoTimes.

Kalau memang mau serius, mending membahas bagaimana posisi Tempo, Kompas atau Jawa Pos yang jelas-jelas mendaku diri sebagai media yang bersandar pada kaidah jurnalisme.

 

SIMPLIFIKASI

Ini problem berikut yang jadi salah satu kritik utama dalam tulisan saya di Mojok dua hari lalu. Bahwa banyak orang telah bertindak tidak adil dengan menyederhanakan iklan ArtJog di situs ini sebagai dukungan terhadap investasi bank Mandiri kepada PT. Semen Indonesia di pegunungan Kendeng atau diartikan sebagai sikap setujua terkait aktivitas pertambangan PT. Freeport Indonesia di tanah orang Amungme dan Komoro yang merupakan salah satu sponsor hajat seni tersebut. Ini silogisme yang saya haramkan di tulisan tersebut. Kritik yang gagal dipahami banyak kawan karena mereka mungkin belum akrab dengan model tulisan seperti yang umum hadir di Mojok.

Analogi sederhananya, Mojok tidak berbeda dengan nasabah bank Mandiri di seantero Indonesia, juga usaha-usaha kecil yang mendapatkan pemasukan karena membludaknya pengunjung. Ketiganya berada di mata rantai yang sama. Bukan pengambil keputusan dan bukan sebagai pihak yang dapat menentukan arah kebijakan sebuah bank.

Tulisan di Mojok untuk menanggapi para pendukung surat Yasir Dayak memang saya sempatkan untuk sedikit membuka boroknya industri perbankan di negeri ini. Sekedar catatan kecil bahwa apa yang dilakukan Mandiri melalui bantuannya kepada Semen Indonesia bukan hal baru atau peristiwa perdana di bisnis perbankan. Bank Mandiri bukan satu-satunya bank yang mendanai investasi berdarah. Bank lain seperti BRI, BNI dan BCA juga terlibat. Ada yang di tambang, di perkebunan skala raksasa seperti sawit dan bubur kertas, tambang hingga pembangunan infrastruktur. Jenis-jenis investasi ini tidak hanya bertanggungjawab atas perampasan tanah secara masif di berbagai tempat, tapi juga bertanggung jawab atas berbagai kasus kriminalisasi dan pelanggaran HAM yang menimpa petani dan masyarakat adat.

Saya sangat sadar dengan bahaya tersebut dan memiliki beberapa temuan yang mendukung sikap tersebut. Jika kemudian tidak ada seruan boikot, itu karena saya memilih menyodorkan fakta dan membiarkan pembaca untuk mengambil sikap. Memberi keleluasaan anda untuk menyerap informasi yang saya sodorkan, menganalisa sebelum kemudian memutuskan mengambil sikap. Singkatnya, saya ingin anda menggunakan otak.

Jika Mojok dianggap berdosa karena menerima uang dari bank Mandiri, maka mereka yang memberikan uangnya untuk digunakan sebagai dana investasi berarti juga sama bersalahnya. Sebab dana segar yang diagunkan oleh sebuah bank sebagiannya berasal dari tabungan para nasabahnya. Ini juga berarti mereka yang bekerja di bank Mandiri harus ikut bertanggungjawab. Mereka mendapatkan upah dari sebuah lembaga finansial yang memberikan uang kepada para perusak lingkungan. Lebih jauh dapat ditarik bahwa kelompok-kelompok usaha kecil menengah yang mengambil pinjaman di bank tersebut termasuk dalam keranjang dosa yang sama. Artinya, semua orang -anda dan saya- yang memiliki tabungan di bank Mandiri harus ikut bertanggungjawab.

Menyederhanakan masalah yang rumit dan berkelindan selalu tidak butuh otak dan energi. Ia hanya perlu fanatisme. Dan saya benci fanatisme.

Selain di Mojok, Mandiri ArtJog 9 juga mengiklankan diri di media-media lain. Pertanyaan saya, mengapa hanya Mojok yang disasar? Apa karena orang-orang ini sulit menerima kenyataan bahwa Mojok itu hanya penyedia konten usil yang tujuannya tidak seradikal yang dibayangkan selama ini? Atau karena enggan mengakui bahwa bayangan mereka mengenai situs ini telah luluh lantak oleh perjanjian iklan dengan sebuah lembaga perbankan pemberi pinjaman kepada perusahaan semen? Jika memang anda kecewa dan tidak bisa menerima hal tersebut, sebagai pembaca anda punya hak. Melakukan boikot dengan tidak lagi membaca Mojok karena meyakini media ini tidak lebih baik dari media-media berita pengejar rente di luar sana.

Saya misal, memilih tidak mengkonsumsi berita dari situs semacam Detik atau Republika. Bagi saya, keduanya tidak layak dijadikan rujukan informasi. Saya memilih mengabaikan media-media macam ini. Saya menggunakan hak sebagai konsumen dengan berhenti membaca. Konsekuensinya, saya harus mencari sumber informasi baru yang masuk kategori layak baca. Namun, itu adalah harga yang harus dibayar untuk menegaskan sikap bukan?

Beberapa orang menyarankan pengelolaan media yang berbasis anggota dengan model pengelolaan koperasi. Problemnya, Mojok bukan media sindikasi macam IndoPROGRESS, Islam Bergerak atau Literasi. Mojok adalah salah satu unit usaha di bawah Komunitas Bahagia EA. Dengan kata lain, Mojok adalah sebuah bisnis. Situs ini membayar para penulisnya, redaktur-redakturnya, biaya hosting, ongkos domain dan butuh perawatan. Ada keharusan untuk menganggarkan pembiayaan di titik ini yang tidak akan mungkin dipahami oleh mereka yang tidak pernah punya pengalaman menjalankan suatu usaha berbasis profit.

Menerima iklan bagi badan usaha seperti Mojok bukan dosa. Lagipula, Mojok bukan NGO.

* * *

Yang paling mengganggu bagi saya adalah distraksi yang menggeser titik kritik dari keterlibatan bank Mandiri dan Freeport Indonesia di perhelatan ArtJog 9. Pengalihan yang bukan hanya kontra-produktif, tapi juga menghabiskan energi. Perdebatan gagal menyentuh hal yang substansial karena ramainya gelombang komentar dan tanggapan justru hanya menari-nari di atas narasi-narasi kosong yang dibangun di atas ketidakmampuan melihat musuh dan akar masalah yang sebenarnya.

Saya sendiri sejak awal telah menegaskan bahwa keterlibatan Freeport Indonesia seharusnya dapat digunakan sebagai momentum untuk melayangkan kritik keras dan menyeluruh kepada manajemen ArtJog.

Kepada Heri Pemad yang menjadi cukong sponsor-sponsor acara ini. Kepada mereka yang tahu namun menutup mulut. Kepada kawan-kawan pekerja seni yang merasa tertipu namun diliputi dilema. Meski bagi saya secara pribadi, Heri Pemad Art Management (HPAM) adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas ikutsertanya Freeport sebagai sponsor. Inilah setan yang “menjebak” para perupa karena tidak diinformasikan mengenai terlibatnya perusahaan tambang berdarah ini. Fakta tambahan mengenai investasi yang digulirkan bank Mandiri kepada Semen Indonesia harusnya digunakan sebagai tambahan bukti bagaimana lacurnya pengelolaan pesta seni tahunan ini. Mendorong agar meluasnya solidaritas terhadap perjuangan penyelamatan pegunungan Kendeng dari semen dan mendorong agar Freeport angkat kaki dari Nemangkawi. Di saat yang bersamaan, membuka ke publik mengenai bobroknya dunia perbankan -baik di Indonesia maupun di luar negeri- dan memberikan informasi tandingan yang ringan tanpa harus berorasi. Cukup dengan bisa membaca tulisan tersebut.

Bagaimana caranya?

Jangan tanya saya. Selain bukan Tuhan, saya juga tidak berencana melibatkan anda dalam hal tersebut. Silahkan anda pikir dan rumuskan sendiri. Jika dirasa strategi anda sudah matang, silahkan tembakkan torpedo anda. Masing-masing memiliki jalan dan taktik. Bersepakat terhadap sesuatu tidak berarti ada keharusan untuk terus berada di dalam satu perahu. Saya misalnya, akan terus melanjutkan apa yang selama ini dilakukan -baik secara individual maupun bersama kolega yang lain.

Sampai jumpa di garis depan pertempuran. Itupun jika kita punya musuh yang sama serta anda memang ikut bertempur dan tidak sekedar mendengkur dari balik layar gawai.

Perang Karbon: Krisis Iklim dan Kebohongan Neoliberalisme

Andre Barahamin

 

1

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mencatat bahwa sejak 2010, kebakaran hutan selalu terjadi rutin setiap tahun di Indonesia.[1] Selain Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat juga menjadi langganan kebakaran hutan. Di daerah-daerah yang tertimpa kebakaran, api menjadi sulit dipadamkan karena titik nyala berada di lahan gambut.[2] Pemadaman menjadi pekerjaan yang terus berulang disebabkan oleh bara api yang terletak di kedalaman hingga tiga meter di bawah permukaan tanah, membuat penyiraman air di bagian permukaan selalu tidak maksimal dan gagal untuk memadamkan api secara menyeluruh.

Dalam berbagai laporannya WALHI sejak tahun 2010, titik-titik api mayoritas terletak di dalam area konsesi perusahaan. Pembukaan lahan gambut dan hutan oleh perusahaan dengan cara pembakaran, selalu menjadi sebab pemicu bencana asap. Pembukaan lahan ini sendiri sebahagian besarnya dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit dan perusahaan kayu (timber) dan bubur kertas (pulp).[3]

Di sisi lain, Greenpeace Indonesia setiap tahunnya selalu menyatakan kekhawatiran dan kekecewaan terhadap pemerintah ketika menyikapi pembabatan hutan di Indonesia. Dalam laporan satu dekade kampanye penyelamatan hutan, Greenpeace Indonesia menyebutkan bahwa di tahun 2007, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia -setelah Cina dan AS- sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca. Keprihatinan bahkan datang dari Badan Penyelamatan Lingkungan PBB (The United Nations Environment Program) yang menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi bahaya terbesar bagi hutan Indonesia.[4]

Benarkah kita sedang hidup di bumi yang tengah beranjak menuju akhir dengan pemanasan global?

2

 

Mengunyah Karbon

28 Maret 1995. Perwakilan dari berbagai negara datang berkumpul di Berlin, Jerman. Sebuah rangkaian panjang dari berbagai pertemuan yang dipenuhi diskusi, perdebatan dan negosiasi. Topik utama pembicaraan itu adalah menyangkut kondisi bumi yang memburuk; degradasi lingkungan, pencemaran udara dan kekhawatiran artifisial menyangkut masa depan umat manusia. Pertemuan ini diberi nama The United Nations Climate Change Conference (UNCCC). Ini adalah perjumpaan formal dari pihak-pihak yang terlibat dalam the United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Mengenai Kerangka Perubahan Iklim PBB). Pertemuan yang berlangsung hingga 7 April tersebut juga disebut Conference of the Parties (COP) di kemudian hari. Sebabnya, ini adalah arena delegasi di mana semua pihak yang merasa berkepentingan dengan isu perubahan iklim hadir dan ikut merumuskan gagasannya.

Berlin menjadi penanda dimulainya pertemuan rutin tahunan mengenai krisis iklim global.[5]

Rangkai temu COP diawali dari Konferensi Tingkat Tinggi KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil dipandang sebagai cara untuk mendorong upaya mereduksi emisi gas rumah kaca. Pada COP 3 tahun 1997 di Jepang, disahkan sebuah aturan yang mengikat negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas masing-masing yang dikenal dengan nama Protokol Kyoto.[6] Namun sebagaimana biasanya, segala ketetapan yang lahir dari jejak panjang forum iklim global hingga COP 21 di Paris, Prancis -yang menghasilkan Paris Agreement- justru pada kenyataannya semakin menjauh dari kampanye awalnya. Pada akhirnya, pertemuan-pertemuan tersebut terbukti tidak pernah bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, melainkan justru memapankan mekanisme manipulatif yang penuh dengan kalkulasi-kalkulasi profit bernama: perdagangan karbon.

Karbon memainkan fungsi yang teramat penting dalam perubahan iklim dewasa ini. Berawal dari sebuah senyawa yang dianggap berbahaya bagi atmosfir, karbon kini telah berhasil ditransformasikan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi penting dalam neraca perdagangan dewasa ini. Dengan karbon, dalih penyelamatan lingkungan digunakan negara dan korporasi dalam memanipulasi persoalan mengenai krisis iklim. Karbon menjadi alat tawar dan alat barter baru, setelah periode saling mengancam dengan moncong nuklir dianggap tidak etis lagi.

Perdagangan karbon secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang menginkorporasikan perubahan iklim ke dalam mekanisme pasar. Ini dilakukan dengan mengakomodasi kepentingan kapital untuk menguasai sumberdaya alam. Skema-skema global yang hanya layak disebut sebagai bisnis lingkungan. Skema-skema tersebut misalnya adalah Joint Implement (JI), Clean Mechanism Development (CDM), dan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) -dan alih rupa REDD yang dikenal dengan nama REDD+.

Bagaimana skema-skema ini difungsikan?

Pada skema Joint Implementation (Implementasi Bersama), perusahaan-perusahaan di negara-negara industri yang terikat kewajiban tersebut dapat saling bekerjasama melalui jual beli karbon. Bila jatah emisi suatu perusahaan telah habis sedangkan ia masih perlu untuk memproduksi emisi -yang merupakan hasil akhir dari aktifitas industri luar biasa dan tanpa kontrol- maka kekurangannya dapat dibeli dari perusahaan lain yang berada dalam satu kawasan negara atau yang berada di negara lain. Mekanisme ini misalnya dijalankan oleh negara-negara di Uni Eropa. Contohnya adalah program efisiensi energi di Polandia yang didanai oleh perusahaan-perusahaan raksasa di Inggris. Korporasi-korporasi ini menekan -melalui skema Joint Implementation- agar Polandia melakukan pengetatan dalam produksi emisi karbon agar berada di bawah ambang batas yang telah disepakati. Selisih antara hasil produksi emisi dan ambang batas tersebut kemudian dibeli oleh perusahaan-perusahaan Inggris yang melewati ambang batas produksi karbon. Semacam subsisi silang.

3

Sementara skema Clean Mechanism Development (Pengembangan Mekanisme Bersih) adalah jenis program bantuan kepada negara berkembang untuk memperbaiki kualitas udara mereka. Program CDM kemudian meluas menjadi proyek investasi yang dijalankan negara atau perusahaan dengan membuka atau membiayai proyek pengembangan alih teknologi. Hasil dari beragam jenis pengembangan ini akan diganjar sertifikat pengurangan emisi (Certified Emission Reduction). Sertifikat ini merupakan surat sakti yang kemudian dapat dapat dijual kepada perusahaan-perusahaan yang memerlukannya.

Di Indonesia, CDM dipahami sebagai salah satu ‘fleksibilitas’ mekanisme termasuk dalam skema Protokol Kyoto. Hal ini memungkinkan negara-negara dengan gas rumah kaca (GRK) yang memiliki komitmen pembatasan emisi dan komitmen pengurangan dari negara-negara Annex B[7], untuk terlibat dalam kegiatan berbasis proyek di negara-negara berkembang. Tujuannya untuk melipatgandakan bantuan kepada negara-negara berkembang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan membantu negara-negara Annex B untuk memenuhi target pengurangan emisi mereka. Proyek CDM dipandang dapat membantu pengurangan emisi gas rumah kaca (Green House Gas – GHG) yang kemudian disahkan dalam bentuk emisi bersertifikat (Certified Emission Reduction – CER) yang nanti harus diverifikasi dan disahkan oleh lembaga sertifikasi independen.[8]

Di tempat lain, proyek-proyek CDM yang telah berjalan di beberapa negara seperti India, Cina, Guatemala dan Ekuador membuka jalan investasi bagi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi berwajah lingkungan yang dikuasai oleh bandit-bandit kaya dan perusahaan-perusahaan multinasional. Stanley Morgan misalnya, perusahaan keuangan dunia ini berinvestasi dengan membangun turbin angin di China dan bendungan Hydropower di Ekuador.

Dan pola yang ketiga adalah Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan), atau yang dikenal dengan nama REDD. Mekanisme ini memberikan ijin bagi negara atau perusahaan untuk dapat menyimpan CO2 di hutan milik negara-negara berkembang dengan memelihara atau menanami hutan yang rusak (reforestasi). Perusahaan yang melakukan proyek ini akan diberi tambahan jatah atau kredit karbon bagi industri mereka, sedang negara yang menjalankan akan mendapatkan bantuan dana dari pengelolaan hutannya.

REDD melalui dukungan pendanaan dari lembaga-lembaga swadaya internasional mendorong fasisme lingkungan (eco-fascism) dengan jubah perlindungan hutan yang kemudian membatasi akses siapapun -termasuk masyarakat ulayat- untuk mengelola, mengambil manfaat dari hutan-hutan yang dikonservasi. Pencegahan pemanfaatan hutan oleh tentu saja dimaksudkan agar tidak ada produksi emisi karbon yang dihasilkan -misalnya melalui penggunaan kayu bakar. Dengan begitu, kuota emisi yang berhasil ditekan -melalui konservasi hutan- memberikan jatah tambahan bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang tidak dapat mengontrol emisi karbonnya.

Di Indonesia, Perjanjian Jual Beli Karbon untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi telah dikembangkan oleh PLN di beberapa daerah dengan bantuan pendanaan dari World Bank dan Japan Carbon Fund. Keuntungan yang ditangguk PLN dari proyek-proyek ini diperkirakan mencapai 40 milyar rupiah di tahun 2010.[9] Kita belum menyebut berbagai jenis proyek pengembangan energi alternatif seperti biomassa atau biofuel yang jumlahnya mencapai 4.00 jenis proyek di seluruh Indonesia.

Dalam skema REDD, korporasi memandang jutaan hektar hutan sebagai ladang karbon yang mampu menghasilkan milyaran dollar. Beberapa negara industri menjalankan program ini, seperti UN-REDD yang menjalankan proyeknya di sembilan negara atau juga The Forest Carbon Partnership Facility (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan) yang didanai oleh World Bank dan dioperasikan di 47 negara.[10] Negara-negara tersebutlah yang menjadi penyerap emisi bagi aktifitas industri di negara maju. Penyerapan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut kemudian kompensasi finansial sebagai imbalan jasa ekologis dalam menekan produksi karbon seminimal mungkin. Di titik ini, negara berperan sebagai aktor penengah (middle man) yang membantu perusahaan-perusahaan multinasional mendapatkan tabungan karbonnya.

Sejak 2008 hingga 2010 misalnya, Indonesia menjual karbon -dengan melakukan konservasi hutan yang fasis-, berhasil memberikan keuntungan hingga Rp 34 triliun dari potensi penyerapan karbon dari pengelolaan hutan.[11] Bahkan untuk melegalkan proyek-proyek tersebut, negara memaksimalkan otoritasnya dengan mengeluarkan berbagai aturan untuk memuluskan skema perdagangan karbon ini.

Sedangkan bagi negara-negara industri, perdagangan karbon yang dilakukan dengan negara miskin dan berkembang juga memberikan keuntungan yang tidak sedikit. Eropa misalnya, omzet yang diperoleh mencapai 63 milyar dollar di tahun 2010. Secara global jumlah total perdagangan karbon dunia di tahun 2010 bahkan berhasil meraup keuntungan hingga 125 milyar dollar, naik 83% dari tahun sebelumnya. Keuntungan ini kemudian meningkat menjadi 150 milyar dollar di tahun 2012. Melalui Chicago Climate Exchange (CCX), karbon dapat diperdagangkan melintasi batas-batas administratif sebuah negara. Saat ini diperkirakan tersedia 90 juta ton karbon di negara-negara pemilik hutan hujan tropis yang bernilai hingga 1 milyar dollar.[12]

4

Mekanisme ini kemudian sedikit didandani dengan munculnya skema turunan yang dikenal sebagai REDD+. Namun seperti skema-skema mitigasi krisis iklim yang hadir sebelumnya, REDD+ tidaklah menyentuh problem utama dari deforestasi. Yaitu penumpukan (akumulasi) keuntungan yang menjadi satu-satunya cita-cita perusahaan-perusahaan multinasional dengan mengorbankan bumi. REDD dan REDD+ misalnya gagal menginventarisir aktor-aktor utama yang menjadi penyumbang terbesar dalam krisis iklim melalui produksi emisi yang melebihi ambang batas.

Skema-skema di atas sejak awal telah didesain secara politis dan disepakati melalui forum-forum iklim internasional yang tidak lain adalah celah bagi korporasi-korporasi seperti Rio Tinto, Shell, Exxon dan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk berunding mengenai pembagian kontrol dan monopoli keuntungan bumi. Ini sekali lagi diperlihatkan misalnya pada COP21 yang berlangsung di Paris kemarin. Hampir di seluruh dunia sumber kekayaan bumi telah dikuasai korporasi yang bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank, dan lembaga-lembaga swadaya internasional seperti The Greenhouse Office, Winrock International, World Resource Institute (WRI), Ecosecurities, The Nature Conservancy, World Wide Fund for Nature (WWF), dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, secara kasat mata jelas terlihat bahwa mekanisme-mekanisme di atas tidak lain dari sekedar upaya cuci tangan korporasi-korporasi transnasional untuk lepas dari tanggung jawab mengurangi emisi karbon mereka yang berkontribusi aktif terhadap krisis iklim. Mekanisme-mekanisme tersebut di lain sisi adalah wajah dari mutasi sistem pasar neoliberalisme, yang menjadikan karbon sebagai komoditi baru yang dapat menghasilkan keuntungan.

Munculnya karbon sebagai komoditi baru dalam sistem ekonomi neoliberalisme juga menandai permulaan resmi dari periode yang kini dikenal sebagai “kapitalisme hijau”.

 

Sawit Sebagai Kunci!

Untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil – CPO), Indonesia selalu menargetkan perluasan areal perkebunan kelapa sawit. Perluasan ini tentu saja dilakukan dengan pemberian ijin konsesi skala luas kepada korporasi tertentu. Pemberian ijin perkebunan sawit skala luas adalah bentuk konsolidasi modal yang merupakan bentuk monopoli terhadap sumber daya alam sekaligus menjadi biang dari kemiskinan luas.

Perkebunan sawit di Indonesia sejarahnya dimulai pada zaman kolonial Belanda. Sekitar abad ke-19, perkebunan kelapa sawit pertama mulai dirintis di wilayah Deli (Sumatera Utara). Pembukaan perkebunan sawit tersebut tidak bisa lepas dari fakta bahwa terjadi peningkatan permintaan minyak nabati untuk kebutuhan industri. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera dan Aceh dengan luas areal 5.123 hektar (ha).[13] Pada awalnya, perkebunan-perkebunan sawit hanya terdapat di wilayah Afrika.

Di kemudian hari, setelah Indonesia merdeka, perkebunan-perkebunan sawit ini diambil alih oleh negara.

wb_figures_2015_150513.indd

Semasa Soeharto berkuasa, industri kelapa sawit kembali bergeliat. Di tahun 1980, luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai 294.560 ha dengan kemampuan memproduksi CPO hingga 721.172 ton. Besarnya ceruk pasar dan permintaan industri yang terus meningkat, Soeharto terus secara intensif memberikan ijin untuk melakukan perluasan kebun kelapa sawit. Di tahun 2007, Indonesia telah memiliki 6,7 juta ha, lahan sawit produktif. Rejim Soeharto mengeluarkan kebijakan yakni program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) sebagai usaha mengonsolidasikan perkebunan rakyat ke dalam kontrol negara. Saat itu, sasaran ekspor minyak sawit mentah adalah Belanda, India, Jerman serta China. Sedangkan untuk palm kernel oil (PKO) atau minyak inti sawit diekspor ke Belanda, Amerika Serikat dan Brazil.[14]

Untuk mengoperasikan perkebunan-perkebunan besar tersebut, negara dan korporasi bersekongkol dengan menyediakan buruh murah. Tenaga kerja ini umumnya didatangkan dari luar daerah.[15] Selain itu, untuk negara juga menyediakan tenaga pengelola dengan cara mengakali para transmigran yang ikut dalam program pemerintah sebagai pemilik “kebun plasma” dengan luas lahan kurang dari dua hektar. Kebun-kebun plasma ini menjadi tiang-tiang penunjang “kebun inti” yang dikuasai oleh perusahaan. Para pemilik “kebun plasma” ini kemudian terjerat hutang (kredit bank) karena seluruh pembiayaan -mulai dari pembukaan lahan, pengolahan awal, penanaman hingga pemeliharaan- dibebankan kepada para petani. Selain itu, para petani plasma diwajibkan menjual seluruh hasil kebun sawitnya kepada perusahaan yang menjadi induk semangnya.

Itu mengapa tidaklah mengherankan jika perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Indonesia mayoritas dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dengan seijin negara melalui mekanisme Hak Guna Usaha (HGU). Total HGU yang telah dirilis pemerintah hingga saat ini mencapai 29 juta hektar.[16] Dari luas tersebut, sekitar 14.8 juta hektar telah ditanami sawit dan mulai berproduksi. Perkebunan-perkebunan tersebut umumnya tersebar di tiga pulau besar: Sumatera, Kalimantan dan Papua. Di Papua misalnya, total lahan sawit yang sedang beroperasi mencapai 2.4 juta hektar. Kalimantan merupakan pulau yang memiliki luas HGU terbesar dengan total cakupan lahan mencapai 10 juta hektar. Dari luasan tersebut, 2,5 juta hektar telah ditanami dan berproduksi. Beberapa perkebunan kelapa sawit raksasa di Indonesia besar dikuasai oleh tiga grup besar yakni Sinar Mas Group, Wilmar Group, Bentoel Group. Perusahaan negara hanya menguasai sekitar 750 ribu hektar dari total seluruh luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.[17] Luasnya kekuasaan lahan perkebunan sawit tentu saja berimplikasi pada besarnya keuntungan yang dapat diraih. Sebagai contoh, Sinar Mas Grup -melalui anak perusahaan bernama Golden Agri Resources (GAR)- dengan wilayah kuasa HGU seluas sekitar enam juta hektar mampu meraup keuntungan bersih hingga 221 juta dolar.[18]

Mengapa komoditi sawit menjadi penting dalam komodifikasi penyelamatan lingkungan?

Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah fakta bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak lepas dari dukungan aktif negara dan korporasi melalui kampanye “ekonomi hijau”. Ekonomi hijau yang dimaksud di sini adalah upaya untuk melegitimasi perampasan tanah secara luas dengan mempromosikan sawit sebagai bagian dari program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perkebunan-perkebunan sawit kemudian didandani lalu diperkenalkan sebagai jenis tanaman yang dapat melestarikan lingkungan, walau kenyataannya sawit adalah salah satu perusak aktif lahan gambut dan hutan serta menghabiskan cadangan air dalam jumlah yang besar. Untuk melegalkan kebohongan tersebut, pemerintah dan korporasi kemudian melabeli sawit dengan sertifikat tanaman yang memiliki High Conservation Value (HCV – Nilai Konservasi yang Tinggi).[19]

Kebohongan lainnya, adalah mempropagandakan bahwa sawit dapat dikelola secara berkelanjutan. Hal ini menutupi fakta bahwa tanah bekas perkebunan sawit adalah tanah yang tidak sehat dan membutuhkan waktu lama untuk kemudian diperbaiki. Kandungan hara dalam tanah yang diserap sawit membuat tingkat kerekatan tanah menjadi berkurang drastis dan dalam banyak kasus mengakibatkan longsor. Tidak cukup dengan itu, pemerintah dan korporasi transnasional membayar lembaga-lembaga konsultan dunia dan International Finance Corporation (IFC) -yang merupakan institusi di bawah World Bank, untuk membenarkan tindakan mereka yang melibatkan perusahaan-perusahaan perusak lingkungan tersebut ke dalam skema perdagangan karbon. Pembenaran yang disodorkan kepada publik adalah dengan menyatakan bahwa sawit merupakan jenis tanaman yang dapat menyerap karbon sehingga itu berarti dapat mengurangi emisi. Dusta lain adalah dengan mengatakan bahwa perluasan perkebunan sawit adalah bentuk lain dari reboisasi yang dengan demikian berarti telah ikut berkontribusi pada perbaikan lahan-lahan kritis.

Masyarakat juga kemudian diajarkan untuk menggantungkan dirinya pada produk-produk turunan sawit, yang berarti terus menjaga besarnya pasar permintaan. Minyak goreng, sabun mandi, shampoo dan masih banyak lagi, diintegrasikan ke dalam alam bawah sadar publik bahwa barang-barang kebutuhan tersebut tidak akan mungkin tersedia tanpa produksi kelapa sawit yang masif dan meluas. Di saat yang bersamaan, alternatif-alternatif yang terbukti lebih sehat sebagai subtitusi sawit kemudian ditelantarkan, diacuhkan atau bahkan secara perlahan dipersulit untuk dibiarkan menguap dengan sendirinya.[20]

Selain merusak lingkungan, sawit juga adalah pemicu konflik agraria di level akar rumput. Menurut Sawit Watch, hingga tahun 2014 terdapat 771 konflik di perkebunan besar sawit. Di Papua sendiri, hingga tahun 2015, Yayasan PUSAKA mencatat terjadi 70 kasus kriminalisasi yang mengorbankan masyarakat adat karena terkait konflik dengan perkebunan sawit.

Bukti lain bahwa sawit memegang peranan penting dapat dilacak dari terbitnya jaminan keamanan bagi perkebunan skala besar yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian No. 466/M-IND/Kep/8/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian No. 620/M-IND/Kep/12/2012 mengenai Obyek Vital Nasional Sektor Industri.

Peraturan Menteri ini menetapkan bahwa perkebunan sawit termasuk dalam objek vital negara yang membuatnya tidak dapat disentuh oleh aksi protes seperti demonstrasi. Mengalamatkan aksi massa ke objek vital negara dinilai oleh negara sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Terancamnya negara secara langsung membuat pemerintah dapat mengerahkan tenaga keamanan untuk menghalau mereka yang dianggap mengganggu. Itu mengapa saat ini menjadi lumrah bagi perusahaan untuk bersembunyi di balik kekuasaan represif negara melalui penggunaan tenaga polisi dan militer untuk melindungi perkebunan sawit.

Setidaknya, menurut data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, hingga hari ini terdapat sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dijadikan Objek Vital Negara (OVN), yang salah satunya adalah anak perusahaan Sinar Mas bernama PT. Smart Tbk.

Landasan hukum tersebut mengacuhkan fakta bahwa konflik tanah telah menjadi bagian integral dari usaha perkebunan kelapa sawit. Sejauh ini, ada dua poin utama yang selalu mengemuka. Pertama adalah soal penyerobotan tanah-tanah ulayat dalam perluasan perkebunan sawit. Kedua adalah soal bentuk dan besaran uang pengganti yang selama ini merugikan masyarakat yang tanahnya dikonversi menjadi perkebunan sawit.

Korporasi perkebunan sawit dan pemerintah pada kenyataannya selalu mengacuhkan dan tidak menghormati hak-hak ulayat atas tanah. Di Papua, Yayasan PUSAKA menemukan bahwa perkebunan-perkebunan sawit melakukan pembukaan lahan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari komunitas ulayat sebagai pemegang hak atas tanah. Argumentasi masyarakat ini sering dibenturkan pada soal administratif mengenai tiadanya sertifikat kepemilikan tanah oleh komunitas-komunitas ulayat. Meski sebenarnya telah jelas diketahui bahwa upaya sertifikasi dan legalisasi wilayah ulayat selalu terbentur pada akses yang minim, birokrasi yang rumit, rendahnya inisiatif negara, ketiadaan fasilitas pendukung serta narasi ekstraktif yang menjadi ciri ekonomi korporasi dan negara.

Argumentasi terakhir yang sering digunakan negara dan korporasi untuk membela perkebunan sawit, adalah dengan menyodorkan statistik spekulatif bahwa ada banyak orang yang bergantung kehidupannya pada industri ini. Mereka mengingkari fakta bahwa petani sawit mandiri hanya menguasai kurang dari 5% dari total luas lahan sawit produktif di Indonesia. TuK Indonesia dalam risetnya, menemukan bahwa 62% lahan sawit di Kalimantan hanya dikuasai oleh lima grup saja (Sinar Mas, Salim, Jardine Matheson, Wilmar dan Surya Dumai). Lima taipan ini juga menguasai 32% lahan sawit di Sumatera.[21]

Fakta lain yang berupaya ditutup-tutupi adalah perbudakan manusia -terutama anak- yang terjadi di perkebunan-perkebunan sawit skala raksasa. OPPUK Sumatera Utara, dalam riset terbarunya menemukan bahwa buruh di perkebunan sawit di bayar jauh di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP). Penderitaan mereka termasuk bekerja tanpa status dan kepastian kontrak yang jelas, tidak disediakannya asuransi kesehatan, jaminan terhadap keselamatan kerja, minimnya fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak, jam kerja yang tidak manusiawi, penerapan denda atau hukuman sepihak oleh perusahaan serta pelibatan anak dalam kegiatan perburuhan di perkebunan. Tidak adanya kebebasan berserikat di tempat kerja, serta teror fisik dan mental terhadap mereka yang berani melawan atau mempertanyakan kebijakan perusahaan juga dialami buruh sawit.[22] Menurut laporan dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), lebih dari 70% buruh di perkebunan kelapa sawit berstatus buruh harian lepas (BHL).

 

Menolak Perdagangan Karbon

Setidaknya ada enam argumentasi utama yang dapat disodorkan untuk menolak perdagangan karbon.

Pertama, yang harus benar-benar dipahami bahwa perdagangan karbon mengarah pada sasaran yang salah. Model ini sama sekali tidak bertujuan untuk mengatasi pemanasan global. Sebaliknya, perdagangan karbon didedikasikan untuk menjaga sirkulasi konsumsi energi berbahan bakar fosil. Perdagangan karbon pada kenyataannya adalah strategi murah hati agar perusahaan-perusahaan industri penghasil karbon dapat menentukan standar yang longgar dan murah. Semua ini tentu saja untuk memastikan bisnis tetap berlangsung seperti biasanya dan akumulasi keuntungan tidak terganggu.

Kita mesti memahami dengan benar bahwa sebab persoalan krisis iklim juga disumbang oleh penggunaan energi fosil yang berlebihan sejak masa Revolusi Industri. Pemanasan global yang terjadi hari ini merupakan akibat dari konsumsi energi fosil untuk kepentingan bisnis skala raksasa. Hal ini tidak disentuh oleh skema perdagangan karbon. Sebab ini berarti mensyaratkan reorganisasi konsumsi energi, sistem transportasi dan sistem perumahan yang menjadi corak masyarakat post-Fordisme. Reorganisasi semacam ini tentu saja dihindarai oleh neoliberalisme. Sebab itu berarti, akan terjadi reorganisasi struktur sosial yang dapat mengancam sistem ekonomi itu sendiri.

Perdagangan karbon semata-mata adalah cara neoliberalisme bekerja dengan mengeksploitasi bumi secara maksimal namun membebankan tanggung jawab mengenai penyelamatan bumi, pengurangan emisi karbon kepada penduduk di negara-negara miskin dan berkembang. Masyarakat post-Fordis di negara-negara maju yang sejatinya menjadi kontributor utama polusi udara, dapat dengan mudah mengalihkan beban mereka dengan membayar sejumlah kompensasi finansial.

Kampanye-kampanye mengenai penghematan energi yang dipropagandakan untuk mendukung skema perdagangan karbon tidak lain merupakan kamuflase. Mengalihkan perhatian dari siapa sebenarnya aktor yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan menjadikannya sekedar persoalan moral semata.

Kedua, yang lebih buruk dari poin pertama di atas adalah kita justru berupaya keras untuk menyelamatkan bumi dengan basis berpikir yang jungkir balik. Tekanan dan kemarahan publik mengenai krisis iklim hari ini menjadi tidak berguna karena ia berjalan di rel yang salah. Banyak orang terlibat penanaman pohon, bersepeda, mengurangi plastik atau melakukan diet organik tanpa pernah mengetahui bahwa aksi-aksi tersebut memang dipopulerkan untuk membuat semua orang merasa takut dengan dirinya sendiri hingga kemudian lupa terhadap problem pokok yang sejati. Mematikan lampu ketika tidak digunakan namun gagal memahami bahwa sumber energi listrik berasal dari batu bara dan minyak bumi yang menjadi penyebab serius memanasnya bumi. Berbicara tentang penyelamatan hiu, orang utan, harimau, gajah dan hutan namun terjebak dalam model fasisme lingkungan yang menggusur masyarakat adat yang selama bergenerasi mengelola hutan secara lebih arif. Orang-orang meminta perusahaan-perusahaan pelaku kejahatan lingkungan diperiksa, disertifikasi dan menaati norma-norma tertentu. Namun lupa bahwa semua standar operasional tesebut ditulis oleh lembaga-lembaga konsultan yang dibayar dari uang hasil perdagangan karbon.

Banyak orang berpikir bahwa mereka sedang menyelamatkan lingkungan. Padahal kenyataan berbicara sebaliknya.

5

Poin ketiga, banyak dari kita yang tidak tahu bahwa perdagangan karbon tidak pernah jujur. Neoliberalisme telah membatasi kita semua dari pengetahuan yang kita butuhkan untuk tahu seberapa picik skema-skema perlindungan lingkungan yang mereka tawarkan. Publik luas yang tidak dilengkapi pengetahuan mengenai model penghitungan emisi gas rumah kaca, dengan mudah mempercayai kanal-kanal berita yang telah dibayar oleh korporasi dan negara. Banyak orang dengan mudah percaya bahwa jika satu juta hektar hutan dapat diselamatkan, itu berarti telah ikut mencegah bumi terdegradasi semakin buruk. Namun, kita tidak menyadari bahwa di saat yang bersamaan polusi industri yang dihasilkan pabrik-pabrik manufaktur, pembangkit listrik, sistem transportasi dan berbagai jenis peralatan penunjang kehidupan masyarakat post-Fordisme menghasilkan emisi yang jauh lebih buruk dari yang dapat diperkirakan.

Kita tidak pernah tahu bagaimana pemotongan emisi oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban serta hukuman yang akan ditimpakan kepada perusahaan-perusahaan perusak lingkungan. Kita semua saat ini dipaksa untuk percaya dengan asumsi-asumsi palsu yang dihasilkan dari perundingan-perundingan iklim yang tidak pernah melibatkan kita. Tidak ada yang pernah tahu apakah benar misalnya pabrik-pabrik Nike di Asia akan mengurangi satu juta emisi di tahun ini agar bumi tidak bertambah panas 20. Tidak ada alat kontrol dan alat ukur, karena sejak awal perdagangan karbon telah memposisikan kita semua sebagai penonton dan penggembira.

Sebagian kecil yang lain, menyandarkan kepercayaannya kepada para teknokrat dan intelektual untuk menghitung kemungkinan-kemungkinan penurunan emisi dan praktek apa saja yang dapat dilakukan. Kesepakatan COP21 Paris misalnya, yang tidak memiliki ikatan legal yang mewajibkan (legal binding), diterima dengan sorak-sorai oleh masyarakat dunia. Kita tidak pernah tahu apakah kesepakatan di Paris kemarin benar-benar akan efektif, sementara selama dua dekade penyelenggaran forum tersebut, kita hanya menyaksikan pengkhianatan demi pengkhianatan setiap tahunnya.

Berikutnya, kita mesti menyadari bahwa perdagangan karbon adalah praktek anti demokrasi.

Sebabnya, dalam mekanisme perdagangan karbon, pembeli dan penjual memiliki keistimewaan untuk menyembunyikan dari publik apakah komitmen pengurangan emisi benar-benar dilakukan atau tidak. Dengan keistimewaan tersebut, para pembeli karbon dapat bertindak curang dengan membeli hak karbon berharga murah, sementara di sisi lain pihak penjual karbon dapat mengambil keuntungan dari sikap curang tersebut. Kita tidak pernah tahu dan tidak akan pernah tahu. Dalam model transaksi tertutup semacam ini, kita hanya disuguhkan statistik-statistik yang tidak pernah diverifikasi dan divalidasi untuk kemudian memiliki konsekuensi hukum -dalam level yang paling minimal- jika terjadi pelanggaran. Kita akhirnya hanya akan terus menjadi korban oleh perdagangan karbon yang hanya melibatkan dua pihak, sementara akibat dari kerusakan lingkungan dan krisis iklim menjadi beban semua orang.

Hingga hari ini juga masyarakat dunia tidak pernah tahu atau memiliki kejelasan soal siapa yang kemudian akan bertindak sebagai wasit dalam perdagangan karbon yang tidak adil ini. Apakah PBB? Atau lembaga-lembaga khusus yang dibentuk untuk menjalankan mandat tersebut? Ketika demokrasi mensyarakatkan keterlibatan banyak orang, maka perdagangan karbon telah jelas melanggar prinsip tersebut.

Alasan kelima yang harus dipahami adalah, perdagangan karbon pada hakekatnya semakin menjauhkan kita dari solusi sejati pencegahan memburukanya pemanasan global.

Di Nabire, suku Yerisiam Gua mewarisi praktek pengelolaan hutan dengan asas manfaat dan berkelanjutan. Hutan-hutan sagu sebagai sumber makanan yang tumbuh di atas lahan gambut, tetap dijaga karena posisi vitalnya sebagai sumber makanan primer. Komunitas Dayak Ngaju, di tepian sungai Kapuas juga bertahan selama bergenerasi tanpa keberadaan sawit. Suku Anak Dalam di pedalaman Jambi memiliki cara untuk menjaga hutan tanpa perlu menyandarkan dirinya pada skema-skema di bawah skenario perdagangan karbon. Model pengelolaan padi sawah oleh komunitas Samin di Kendeng, atau cara orang Dani mengolah tanah untuk ditanami umbi-umbian bukanlah pengetahuan yang didapatkan dari turunan skema REDD ataupun REDD+.

Apakah model-model pengelolaan tersebut sama sekali bersih dari produksi emisi? Tentu saja tidak. Tapi jumlah karbon yang dilepaskan ke udara dari hasil pembakaran kayu untuk memasak tentu saja tidak sebanding dengan karbon hasil pemanasan minyak bumi untuk kepentingan beroperasi pabrik semen.

Skema perdagangan karbon memang membuat banyak orang menjadi buta dan kalap.

Kita akhirnya bukan menyelesaikan masalah, namun justru menambah masalah. Atas nama penyelamatan lingkungan, banyak orang akhirnya bersepakat -secara langsung atau tidak langsung- dengan penyingkiran komunitas-komunitas ulayat dari daerah di mana mereka tinggal turun temurun. Dengan semangat perdagangan karbon, banyak orang kemudian menyalahkan masyarakat ulayat atau kelompok tani sebagai penyebab kebakaran hutan, menyusutnya jumlah hutan dan punahnya hewan-hewan eksotis yang sering tampil di brosur-brosur wisata. Orang-orang kemudian sepakat bahwa batu bara dan minyak bumi bukan lagi solusi dan oleh karena itu listrik harus berasal dari sumber yang lebih ramah lingkungan. Air misalnya. Itu berarti pembangunan dam-dam raksasa menjadi layak untuk dibela dan komunitas yang hidup di dekat sumber-sumber air tersebut harus disingkirkan. Jatigede misalnya. Banyak orang menyalahkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai biang kerok tercemarnya air hingga mereka kemudian layak digusur. Sementara limbah perusahaan yang diam-diam dialirkan ke sungai akan terus menjadi rahasia.

Di Indonesia misalnya, banyak orang yang merasa terlibat dalam gerakan untuk menyelamatkan lingkungan namun terlalu bebal untuk menyadari bahwa perdagangan karbon tidak lebih baik dari pertunjukan sinetron murahan di saluran tivi. Ekonomi hijau yang mereka kampanyekan adalah ekonomi neoliberalisme yang menjadikan alam sebagai komoditi. Ini bukan saja tidak lebih baik dari sistem ekonomi yang ditemukan oleh masyarakat industri di Eropa lebih dari 250 tahun lampau, namun jauh lebih buruk dan membahayakan. Perdagangan karbon mungkin saja akan mendorong kita untuk menutup pabrik-pabrik yang dioperasikan oleh batu bara, namun bersamaan dengan itu mengubah kita menjadi pendukung berdirinya pabrik-pabrik baru yang memprivatisasi sinar matahari, angin, panas bumi dan tentu saja air.

Alasan terakhir yang membuat perdagangan karbon ini layak ditolak adalah fakta bahwa skema ini didasarkan pada rasa percaya yang tidak ilmiah dan ahistoris. Tidak ada pengalaman atau catatan sejarah yang dapat membuktikan bahwa perdagangan karbon dapat mengurangi tingkat emisi karbon secara maksimal. Oleh korporasi-korporasi industri dan negara, kita semua dibuat percaya pada sesuatu yang tidak pernah teruji. Percaya pada omong kosong perdagangan karbon yang diprakarsai oleh korporasi perusak lingkungan, sama bodohnya dengan mempercayai bahwa keledai akan mampu mengoperasikan komputer esok hari.

Namun hal itulah yang sedang dilakukan mereka. Untuk membuat semua orang percaya bahwa perdagangan karbon adalah solusi, korporasi-korporasi dan negara mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk membuat orang-orang sibuk bahagia dan melupakan fakta bahwa bumi semakin tidak layak ditinggali. Perhatian kita dialihkan dari kenyataan bahwa persoalan kerusakan lingkungan dan krisis iklim adalah persoalan struktural di mana sistem ekonomi neoliberalisme adalah biang keladinya. Kita dipaksa merespon krisis lingkungan dengan harapan-harapan yang dibangun di atas slogan-slogan yang samar. Hingga kita perlahan mulai lupa bahwa satu-satunya yang dipedulikan para penganut neoliberalisme adalah menggeruk keuntungan sebesar-besarnya. Padahal, sebelum lahirnya Protokol Kyoto, perdagangan karbon sebenarnya telah menemui kegagalan yang memalukan di Amerika Serikat -satu-satunya negara yang menjadi ujicoba sebelum peresmian kesepakatan Kyoto. Kegagalan ini bukan disengaja, namun karena memang sejak awal Protokol Kyoto tidak ditujukan untuk menjawab krisis lingkungan.

Itu sebabnya, Protokol Kyoto dan segala trik busuknya seperti CDM maupun REDD hanyalah jalan bagi kapital untuk terus menguasai sumber daya alam dan memutus akses masyarakat yang sejak lampau telah mengantungkan hidupnya pada alam. Proyek-proyek ini adalah jalan menguasai sungai untuk dijadikan bendungan, menguasai sumbermata air, menguasai hutan untuk menyerap karbon bagi aktivitas industri yang transaksinya sama sekali tidak pernah menjadi milik masyarakat, ataupun juga menguasai lahan pertanian untuk dijadikan ladang biofuel yang menambah daftar panjang krisis pangan di bumi ini.

Percaya pada mekanisme macam itu berarti kita secara sengaja melupakan Freeport atau Newmont dan perusahaan tambang lain yang setiap hari membuang ribuan ton tailing ke laut, menghabisi sumber alam dan mengusir masyarakat setempat. Begitu pula dengan korporat lokal seperti Medco, Lapindo Brantas dan Bosowa Group yang sama buasnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lainnya.

Kongo yang kaya akan emas, tembaga, kobalt, kadmium dan produk hutan berakhir dengan konflik dan korban jiwa oleh permainan perusahaan-perusahaan tambang raksasa seperti American Mineral Fields. Di Nigeria, Royal Dutch Shell dan Exxon Mobil mengambil alih tanah kelompok minoritas untuk pertambangan minyak. Perang atas sumberdaya alam terus terjadi, segalanya bertujuan agar kapital terus beranak.

Fakta-fakta ini tentu saja membuktikan kepada kita bahwa tak ada lagi harapan dari seluruh skema kapital melalui korporasi dan negara menyelesaikan persoalan dan krisis iklim dengan kebohongan “perdagangan karbon”. Negara bagaimanapun bentuknya tak akan pernah membuka jalan itu.

Walau demikian, tentu masih ada harapan dari kekuatan tanding yang lahir dan bertahan dari sistem yang ekploitatif ini. Harapan ini adalah dari mereka yang berani berperang dan bertaruh nyawa untuk mempertahankan sumber kehidupannya. Mereka yang melingkarkan tubuhnya di pepohonan untuk menolak secara langsung penebangan pohon, mereka yang mempertahankan tanah leluhurnya untuk dijadikan tambang dan sumber perusakan, atau mereka yang melakukan sabotase pada alat kerja korporasi. Mereka yang tahu titik tepat untuk menyerang demi sebuah hidup penuh makna seperti sediakala kehidupan bermula.

* * *

—–

[1]. Bisnis Indonesia, “WALHI: 80% Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi di Konsesi Perusahaan”, Bisnis Indonesia, 6 September 2015, diakses 10 Februari 2016. http://industri.bisnis.com/read/20150906/99/469650/walhi-80-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-jambi-di-konsesi-perusahaan

[2]. Sila baca rangkai berita di Mongabay untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai peristiwa dan sebab kebakaran hutan 2015 serta kaitannya dengan peristiwa yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Diakses 10 Februari 2016. http://www.mongabay.co.id/tag/kebakaran-hutan-kalbar/

[3]. Baca laporan akhir tahun WALHI sejak tahun 2010 hingga 2015.

[4]. Stokely Webster, Down to Zero, (Greenpeace, 2013)

[5]. Pada awalnya, pertemuan-pertemuan tersebut dilangsungkan untuk merespon hasil riset Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 1990. Penelitian yang itu menggarisbawahi soal peningkatan emisi gas di atmosfer. Sebelum revolusi industri, emisi gas hanya berkisar 580.000 ton. Angka ini kemudian beranak naik dan telah mencapai 950.000 ton di tahun 2000. Jumlah ini kembali menanjak menjadi 1.500.000 ton di tahun 2010. November 2014, IPCC merilis laporan yang menyebutkan bahwa emisi gas telah menyentuh hingga 1.700.000 ton yang merupakan jumlah tertinggi dalam seribu tahun terakhir.

[6]. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi (pengeluaran karbon dioksida) dan jenis-jenis emisi gas rumah kaca lain. Protokol Kyoto juga mengatur mengenai perdagangan emisi karbon di mana jika suatu negara berhasil menjaga jumlah atau menambah emisi karbon mereka terkait pemanasan global. Nama resmi protokol ini adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

[7]. Yang dimaksud dengan negara Annex B adalah daftar 38 negara dalam Protokol Kyoto plus komunitas Eropa yang bersepakat dengan QELRCs (target emisi yang disepakati) atau dengan QELRCs yang mereka sepakati. Lebih jauh sila lihat http://www.c2es.org/international/negotiations/kyoto-protocol/glossary

[8]. State Ministry for Environment, National Strategic Study on the Clean Mechanism Development Mechanism in Indonesia, (World Bank, 2001)

[9]. Agnes Safford, Low Carbon Finance Initiative in Indonesia, (Greenworks Asia, 2011)

[10]. Sila cek https://www.forestcarbonpartnership.org/redd-countries-1

[11]. Safford, loc.cit

[12]. Chicago Climate Exchange, Commodity and Certified Stock Reports, (CCX, 2014)

[13]. Down to Earth, Seabad Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia, (DtE, 2011)

[14]. Ibid

[15]. Gelombang buruh perkebunan sawit yang datang dari luar daerah sering memicu konflik dengan komunitas-komunitas ulayat di mana perkebunan tersebut berdiri. Sebabnya, para buruh tidak mengetahui sejarah kepemilikan tanah perkebunan yang biasanya didapatkan oleh perusahaan melalui tipu muslihat atau menggunakan alat represi negara -militer dan polisi.

[16]. Y. L. Franky dan Selwyn Morgan, Atlas Sawit Papua: Di Bawah Kendali Penguasa Modal, (Yayasan PUSAKA, Jakarta. 2014)

[17]. Untuk melihat ekspansi sawit, silahkan lihat data yang saya sajikan di http://indoprogress.com/2016/02/perang-tanah-wajah-baru-neoliberalisme-di-sektor-pangan-dan-energi/

[18]. Golden Agri Resources, Partner of Choice: Annual Report 2015, (GAR, 2015)

[19]. ZSL Indonesia, Pelatihan Pemantauan Kawasan HCV, (ZSL, 2014)

[20]. Kelapa (cocos nucifera) sebenarnya adalah salah satu subtitusi yang paling memungkinkan dari sawit. Namun hal ini jelas membahayakan agenda akumulasi kapital yang menjadi tujuan korporasi-korporasi transnasional. Selain lebih mahal, tanaman kelapa juga terdesentralisir yang mana kepemilikannya tersebar di keluarga-keluarga petani yang menyulitkan terjadinya konsolidasi kapital.Meski lebih ramah lingkungan, kelapa dipandang tidak strategis karena jumlah panen yang sering tidak menentu dan masih tradisionalnya model pengelolaan perkebunan kelapa di Indonesia.

[21]. TuK Indonesia, Kuasa Taipan Kelapa Sawit di Indonesia, (TuK Indonesia, 2015)

[22]. Laporan OPPUK mengenai kondisi buruh di perkebunan kelapa sawit akan diluncurkan dalam waktu dekat. Informasi yang dicantumkan dalam tulisan ini didapatkan ketika penulis diundang sebagai salah satu peserta dalam Focus Group Discussion (FGD) yang membahas persiapan dan finalisasi laporan riset yang dimaksud.