Membicarakan Kamoro, Melampaui Freeport

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia di tahun 2010, tercatat ada 445 suku di West Papua -nama resmi yang digunakan oleh perwakilan politik rakyat Papua, yang menjadi wilayah koloni sejak sukses aneksasi melalui Act of (No) Free Choice, Juli-Agustus 1969.

Itu sebabnya pembicaraan soal Freeport, seperti diprediksikan, hanya terbatas pada soal mengenai pembagian keuntungan semata. Gonjang ganjing antara pemerintah Indonesia dan PT. Freeport sekali lagi mengulangi kesalahan historis yang esensial mengenai absennya suara dari komunitas Orang Asli Papua.

Mereka yang wilayah ulayatnya dihancurkan untuk kepentingan investasi, namun tidak mendapatkan ruang untuk didengarkan pendapatnya. Padahal, kita semua tahu bahwa ada dua suku di wilayah Mimika yang terdampak paling serius dari berbagai kerusakan lingkungan sebagai efek investasi.

Salah satunya adalah Kamoro, yang mendiami wilayah kabupaten Mimika.

Kamoro, atau dikenal para penstudi budaya dengan nama Mimuka We. Nama kultural ini terkait dengan zona hidup orang Kamoro yang berada di sekitar sungai dan pesisir pantai.

Muimuka secara harafiah, dapat diartikan sebagai buih yang timbul akibat genangan air. Genangan air yang dimaksud adalah hasil rendaman akibat sungai yang meluap. Sementara, We dapat diartikan sebagai manusia. Orang-orang Kamoro berdiam di sekitaran Teluk Etna, di kedua sisi sungai Otakwa, sungai Yamaima dan sungai Minajerwi dan memiliki relasi yang sangat dekat dengan suku Yerisiam di bagian utara Nabire.

Relasi antara Kamoro dan Yerisiam dapat dilacak melalui migrasi periodik yang dilakukan oleh anggota-anggota kedua komunitas ini, sejarah pembagian wilayah perburuan dan hutan sagu, hingga cerita mengenai aliansi di masa perang Hongi. Orang-orang Yerisiam menyebut wilayah Kamoro sebagai dapur, dan sebaliknya orang-orang Kamoro menyebut wilayah Gua (tanah ulayat Yerisiam) sebagai teras depan. Penyebutan ini merupakan refleksi dari imajinasi bahwa bentangan wilayah ulayat keduanya merupakan rumah besar.

Ada beberapa versi mengenai asal usul orang-orang Kamoro. Termasuk versi yang meyakini bahwa leluhur mereka adalah seorang ksatria bernama Mbirokateyau, anak laki-laki yang lahir dari rahim Mbirokateya. Mbirokateyau dipercaya berhasil membawa kedamaian ketika menaklukkan komodo raksasa yang memangsa manusia-manusia kuno. Ia kemudian memotong komodo tersebut ke dalam empat bagian, dan menyebar potongan-potongan tersebut ke empat arah mata angin. Yang dibuang ke arah timur, kemudian jatuh di wilayah suku Asmat, di wilayah utara jatuh di wilayah suku Yerisiam, di wilayah barat kemudian jatuh di wilayah orang Moi.

Sependek pengetahuan dan hasil temuan studi saya, Kamoro -seperti Moi, Asmat dan Yerisiam- tidak memiliki pengetahuan agrikultur modern. Sebaliknya, orang-orang Kamoro adalah para pemburu terbaik. Mereka memiliki perangkat pengetahuan yang luar biasa tentang berburu ikan, mamalia (babi dan kangguru) dan burung serta teknik ukir. Sebagaimana Asmat yang dikenal publik, orang-orang Kamoro juga lihai membuat beragam jenis ukiran untuk pelbagai keperluan harian (mangkuk sagu, tifa, dan perisai). Ukiran-ukiran Kamoro juga dapat ditemukan pada badan-badan Karaka, yaitu perahu berbentuk lesung tanpa palang penyeimbang.

Di luar Papua, desain ini juga dapat ditemukan pada komunitas Dayak Ngaju yang hidup di pesisir sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Sementara bagi publik awam, salah satu teknik ukiran Kamoro yang terkenal adalah Mbitoro, yaitu totem penghormatan kepada leluhur yang biasanya digunakan dalam ritual keagamaan. Seperti suku-suku Papua pada umumnya, sumber karbohidrat utama orang-orang Kamoro berasal dari sagu. Aktivitas memanfaatkan sagu ini disebut Amata Wapuru, yang dipandang sebagai salah satu bentuk berdoa (atau mengucap syukur) kepada leluhur dan Pencipta.

Sejak ekspansi wilayah pertambangan Freeport di Amungsa -teritori ulayat orang Amungme, Kamoro adalah salah satu komunitas yang terdampak paling serius. Seperti yang dijelaskan oleh aktivis Jaringan Anti Tambang (JATAM), Siti Maimunah dalam pernyataannya. Hal ini diakibatkan oleh pencemaran lingkungan yang memiliki daya rusak serius terhadap ekosistem sungai, terutama di bagian hilir yang merupakan ruang hidup masyarakat Kamoro.

Selain dampak Freeport, ancaman terhadap zona hidup orang-orang Kamoro juga datang dari aktivitas perkebunan kelapa sawit PT. Pusaka Agro Lestari, anak perusahaan Noble Group yang kini dimiliki oleh China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO). Noble Group juga merupakan pemilik utama PT. Henrison Inti Persada yang beroperasi di wilayah ulayat orang Moi Kelim di wilayah Sorong.

COFCO adalah BUMN China terbesar di bidangnya dan satu dari empat raksasa perusahaan yang langsung dikendalikan oleh negara. Didirikan pada tahun 1952, di tahun 2007 saja COFCO sudah memiliki 60.000 pegawai dan beroperasi di 14 negara, termasuk Tanzania, Indonesia, UK, US, Jepang, Australia, Kanada, Malaysia, Sri Lanka dan Republik Demokratik Kongo. COFCO yang terdaftar dan berkantor pusat di Hongkong beroperasi melalui empat gurita utamanya: China Foods, China Agri-Industries Holdings, Mengniu Dairy dan COFCO Packaging Holdings.

Untuk kasus Mimika, konsesi PT. Pusaka Agro Lestari yang merentang dari hulu sungai Komoro di bagian timur hingga sungai Mimika bagian barat, tidak jauh dari jalan trans Paniai-Timika. Dampak langsung dari adanya konversi hutan menjadi perkebunan sawit pada akhirnya menyebabkan aliran sungai menjadi dangkal, sehingga menjadi muasal terjadinya air pasang dan banjir bandang. Di tahun 2015, kampung Miyoko dan Aikwapuka, distrik Mimika Tengah menjadi contoh korban akibat investasi yang tidak ramah lingkungan ini.

Luasnya wilayah konsesi sawit yang dimiliki oleh PT. Pusaka Agro Lestari yang mencapai 77.660 hektar juga menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber protein bagi orang-orang Komoro. Menurut riset yang dikerjakan oleh Yayasan PUSAKA di awal tahun 2016 -organisasi di mana saya bekerja- menemukan bahwa sejak terbitnya izin PT. Pusaka Agro Lestari di tahun 2011, orang-orang Komoro mengalami masalah serius dengan berkurangnya hewan-hewan buruan seperti kangguru tanah (dari genus dendrolagus) dan babi hutan (sus scrofa).

Masalah tersebut juga dibarengi dengan pencemaran limbah di sungai yang mengakibatkan depopulasi ikan. Berkurangnya asupan protein hewani ini pada akhirnya mengarah pada malnutrisi.

Seperti Freeport, PT. Pusaka Agro Lestari juga menjadi sebab kekerasan budaya di bidang pangan. Yaitu perubahan pola konsumsi orang-orang Kamoro dari sagu ke beras. Peralihan ini terjadi karena hancurnya hutan-hutan sagu untuk dialihfungsikan sebagai konsesi perkebunan sawit -seperti Freeport yang menghancurkan hutan untuk menjadi wilayah tambang. Perubahan pola konsumsi ini mengakibatkan ketergantungan serius orang-orang Kamoro terhadap beras. Berbeda dengan sagu -yang disebut Amata oleh orang-orang Kamoro, beras tidak bisa didapatkan secara gratis.

Secara ekonomi, hal ini tentu saja memberatkan. Dari aspek kesehatan, sagu telah terbukti jauh lebih menyehatkan jika dibandingkan dengan beras. Konsumsi beras yang berlebihan, disertai dengan berkurangnya aktivitas tubuh yang dapat membakar kalori -seperti berburu atau memangkur sagu- mengakibatkan orang-orang Kamoro kemudian terdampak penyakit obesitas. Menyempitnya lahan perburuan, selain memiliki dampak kesehatan juga memiliki secara kultural berimplikasi serius pada melenyapnya pewarisan teknik berburu dari satu generasi ke generasi yang lebih muda.

Di saat yang bersamaan, implikasi kultural itu juga bersahut-sahutan dengan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua yang berakibat pada timbulnya pandangan bahwa aktivitas berburu merupakan refleksi dari primitifisme, simbol keterbelakangan dan merupakan aktivitas anti-konservasi.

Ini adalah jenis-jenis kekerasan yang merupakan domino setelah perampasan tanah ulayat untuk investasi. Potret-potret semacam ini selalu saja absen untuk dilihat secara holistik dan radikal. Kekerasan budaya ini, ikut berdampak pada tergerusnya kebudayaan dan identitasnya sebagai orang Kamoro.

Jika hal-hal di atas terus berlangsung, besok lusa tidak perlu kaget jika kita tidak akan lagi menemukan orang-orang Kamoro.

To Kill Papuan Youth

Unless the role and power of security forces is limited in Indonesia’s troubled Papua region, more young locals will end up dead and cases like the Paniai killings will remain unsolved, writes Andre Barahamin.

On 8 December 2014, five local teenagers were gunned down in Enarotali, a town in the Paniai regency of Indonesia Papua.

The young men were killed by shots that allegedly came from Indonesian security forces after police and military personnel fired on some 800 protesters. A further 12 people, including school children, were injured from the bullets.

The crowd had gathered to protest the beating of a 12-year-old Papuan boy by Indonesian security forces the day before. To further complicate the matter, Indonesian government officials offered conflicting reports of the violence, with some claiming that security personnel warned the crowd to disperse and fired because they had come under attack (as noted by Human Rights Watch).

From the results of a pre-investigation by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), According security forces had used live ammunition and firearms to break up the crowd, but there was no evidence that the crowd presented any threat to security personnel. In late December 2014, President Joko “Jokowi” Widodo promised to solve the killing.

“I want this case to be solved immediately so it won’t ever happen again in the future,” the president said. “By forming a fact-finding team, we hope to obtain valid information, as well as find the root of the problems.”

But the investigation into the case has since been delayed.

At least eight government institutions have sent their respective fact-finding teams to look in to the case. This includes, the Army, the Air Force, the National Police, the Papua Police, the Papua Legislative Council, the Office of Coordinating Minister for Security, Political and Legal Affairs, the Witness and Victims’ Protection Agency (LPSK), as well as Komnas HAM.

But none of these institutions have published a public report of their findings. So, after more than two years, and a President’s pledge, those who seek answers and justice have only been given broken promises, and no significant progress.

Perhaps most disappointing is the failure of Komnas HAM to deliver any real insights into what happened on that fateful day. Expected to be the leading institution in solving the Paniai killings, the human rights commission has spectacularly failed. In March 2015, it formed an ad hoc team to conduct its investigation, but it was not officially inaugurated until October 2016. Nothing has happened since then, and two investigation team members have already resigned.

According to Natalius Pigai, Komnas HAM commissioner, the main obstacles to solving the case are the police and military – with both institutions accused of being involved in several rights abuse cases across Papua. Such allegations, understandably, directly undermine the trust for authorities among the victims’ families. Rejecting an autopsy request on the victims’ bodies from Paniai has only increased the uncertainty that the case will ever be solved. Another complication is that investigators are unable to interview soldiers who were at the scene of the shooting.

However, delaying the investigation into the Paniai killings is not surprising at all. There are many cases of human rights violations in Papua that have yet to be solved. The list includes the Biak Massacre of July 1998, Wasior in June 2001, and Wamena in April 2003, when hundreds of Papuan were killed.

At the same time, the President’s determination to solve the case and make the perpetrators accountable under law would seem to have waned as well. In late 2016 Jokowi appointed Wiranto, a former general indicted for human rights violations in Timor Leste, as the country’s top security minister.

Jokowi’s decision to appoint Wiranto to such a contentious post has made the situation worse. Wiranto has openly said that he aims to solve all of these cases through non-judicial processes, which could mean impunity for any perpetrators.

Sadly Paniai isn’t even the latest case of violence. Papua Itu Kita have reported that 18 Papuan teenagers aged between 14 and 19 years have been shot by police and the military since October 2016. Eight of them were killed. Of these cases, only three were prosecuted by the institution to which the culprits belonged.

The cases include the Koperapoka shooting in Timika by members of the military that killed four Papuans, the Gorong-Gorong shooting against Fernando Saborefek (18) in Biak by the police force, and Sugapa of Intan Jaya where members of the Papua Police Mobile Brigade were involved with the shooting of Otinius Sondegau (15).

The trend of teen killings in Papua cannot be separated from pro-violence approaches by the Indonesia military and police to dealing with the complicated issue of Papua’s place in Indonesia. The excessive use of force continues because Jokowi has failed from the beginning of his presidency to limit the role and power of security forces in Papua.

Added to this volatile mix is ongoing discrimination towards Papuan youth. Young Papuans are racially targeted and labeled as troublemakers, primitive and potential future members of separatist movements. It would seem that being a young Papuan with dark skin and curly hair is more than enough to make you a target of violence.

Meanwhile, Komnas HAM have vowed to step up their investigation into the Paniai killings, claiming they will send out a team to interview “locals, victims, Papuan public figures and security officers from February 18 to 20.”

Only time will tell if it will achieve anything. It’s telling that it has already taken this much time.

 

The article was published by New Mandala

Papua, Sepakbola dan Rasialisme: Upaya Interuptif Revolusioner

Dalam Black Skins, White Masks, Frantz Fanon menulis bahwa seorang kulit hitam tidak memiliki resistensi yang ontologis menurut pandangan seorang kulit putih. Hal ini tidak lepas dari sifat “ontologi” ala kulit putih yang menganggap bahwa kulit hitam tidak mengerti apapun tentang dirinya. Implikasinya adalah, seorang kulit hitam akan berupaya membuktikan dirinya pantas di hadapan kulit putih. Misalnya, dengan menggunakan sepak bola.

Persatuan Sepak Bola Jayapura (Persipura) adalah contohnya.

Klub sepak bola yang diyakini berdiri secara resmi pada 1963, dalam beberapa tahun terakhir menjadi simbol budaya bagi orang-orang Melanesia di Papua. Persis seperti apa yang diterangkan Fanon di atas. Mengusung identitas sebagai Melanesia adalah aspek penting yang secara implisit hadir tiap kali Persipura bertanding. Sebagai simbol, Persipura telah bertransformasi menjadi penanda terhadap sebuah definisi yang hampir asing di telinga keturunan Melayu berkulit coklat di mayoritas Indonesia. Sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok etnis tertentu di Pasifik Selatan, yang berbeda -namun anehnya sulit dipahami- dari orang-orang Polinesia dan Mikronesia.

Melanesia secara harafiah berarti “pulau orang-orang berkulit hitam”. Mengacu secara geografis kepada sub regional Oceania yang wilayahnya membentang dari sisi barat Samudera Pasifik sampai Laut Arafuru, hingga ke bagian utara dan timur laut benua Australia. Jules Dumont d’Urville pertama kali menggunakan istilah ini pada tahun 1832. Tapi klasifikasinya kini dianggap tidak akurat karena mengabaikan keragaman budaya, bahasa, sosial, dan genetik yang begitu luas di daerah itu.

Penduduk asli pulau-pulau Melanesia diyakini merupakan nenek moyang dari orang-orang di pulau Papua. Mereka diduga pertama kali mendiami Guinea Baru, yang sekarang terbagi antara Papua Nugini yang merdeka, dengan Papua Barat yang berada di bawah kendali Indonesia. Mereka kemudian perlahan bermigrasi secara perlahan mencapai pulau-pulau Melanesia lain sekitar 35.000 tahun lampau. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nenek moyang orang-orang Melanesia bahkan saat itu telah mendiami hingga seperti Kepulauan Solomon, dan bahkan, lebih jauh lagi.

Sekitar empat ribu tahun yang lalu, orang-orang Austronesia datang dan menjalin hubungan dengan Melanesia di sepanjang pantai utara Nugini. Periode panjang interaksi yang di kemudian hari menghasilkan banyak perubahan yang kompleks dalam genetika, bahasa, dan budaya.

Fakta lain yang menguatkan klaim tersebut adalah sebuah studi yang diterbitkan oleh Temple University, AS di tahun 2008. Laporan berjudul The Genetic Structure of Pacific Islanders menemukan bahwa Polinesia dan Mikronesia hanya memiliki sedikit hubungan genetik dengan Melanesia. Bahkan, ditemukan keragaman yang signifikan antara kelompok yang hidup di pulau-pulau Melanesia. Sebagai region, etnis dan unit budaya, Melanesia berbagi ikatan yang sama berdasarkan identitas dan konsensus yang dikembangkan sebagai kritik terhadap kontrol dari kelompok-kelompok non-Melanesia.

Dalam konteks lapangan politik, ekspresi ini dikenal dengan nama: Pan-Melanesia.

Dan sepak bola, memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat indera identitas ke-Melanesia-an tersebut di seantero tanah Papua. Permainan ini dan kehadiran entitas seperti Persipura mampu menyediakan ruang bagi orang-orang Papua untuk mengekspresikan protes dalam formasi yang berbeda tanpa harus kehilangan esensi. Melalui anak-anak Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berdemonstrasi dengan kostum hitam-merah Persipura,ekspresi ke-Melanesia-an Papua menjadi begitu nyata dan populis. Ia menjadi kanal alternatif setelah pembungkaman demonstrasi, sensor media dan gelombang kekerasan yang tampaknya belum akan berakhir.

Persipura dan sepak bola adalah evolusi dan respon Papua atas represi yang mereka alami. Menggenapi nubuat Fanon yang mengatakan bahwa keterasingan rasial yang dialami satu kelompok adalah tujuan sebenarnya dari hubungan sosial.

Melalui Persipura dan sepak bola, Papua sedang menggugat narasi Indonesia mengenai “kesetaraan”, “keadilan” dan “segregasi ras” yang berlangsung hingga hari ini. Bahwa ada kelompok sosial yang lebih baik dari yang lain hanya karena didasarkan pada terang-gelapnya warna kulit seseorang. Idealisme-idealisme yang merefleksikan masyarakat yang timpang karena dihuni oleh individu-invidu yang bermasalah.

Kemenangan Persipura di setiap pertandingan dan gelar yang diraih dalam kompetisi, adalah perayaan terang-terangan dan kritik terhadap masyarakat yang rasialistik. Kemenangan atas mereka yang mengasosiasikan ke-hitam-an warna kulit dengan keterbelakangan dan primitifisme. Kemenangan untuk dapat dengan sempurna mengatakan: Aku Papua, Aku Melanesia.

Dengan sepak bola, anak-anak Melanesia sedang mengkonfrontasikan kondisi-kondisi material yang menjadi prasyarat tumbuh kembangnya rasialisme di Indonesia. Sekaligus melucuti kebohongan publik bahwa tidak ada relasi antar ras yang timpang di negeri ini. Menohok pengingkaran bagaimana perbedaan antara seorang “ekspatriat” dan Papua di hadapan Indonesia. Menjadi ajang pembuktian empiris bagaimana supremasi warna kulit telah menjadi norma.

Rasialisme adalah refleksi modern dari masa perbudakan. Dan di Papua, Persipura menjadi simbol dari gelombang inisiatif untuk memutus siklus tersebut. Melalui sepak bola, orang asli Papua sedang berupaya menegasikan struktur dan basis penyokong rasialisme terhadap identitas mereka sebagai Melanesia. Sekaligus di saat yang bersamaan, menawarkan bentuk relasi rasial baru sebagai yang mutual, yang emansipatif dan yang revolusioner.

Seperti Fanon yang berpendapat bahwa perjuangan menentang rasialisme adalah agenda revolusioner yang mendesak, interupsi populis melalui sepak bola seperti yang dilakukan oleh Papua adalah satu di antara sekian inisiatif untuk membuka front pertempuran lebih luas terhadap wabah rasialisme yang bercokol di nusantara. Tujuannya, tidak semata untuk melepaskan Melanesia dari belenggu cara pandang yang picik, tapi juga dari mahkota duri rasistik yang membebani isi kepala mereka yang bukan Papua. Bahwa korban dari segregasi berdasarkan ras, tidak hanya mereka yang diasosiasikan sebagai budak atau kelas kedua, tapi juga kita yang merasa sebagai tua dan yang terutama. Pembebasan semuanya, adalah pintu masuk untuk pembebasan umat manusia yang lebih luas.

 

Tulisan ini pertama kali tayang di Football Tribe

Shortspit #02: Tentang Freeport

Tanggapan Singkat untuk Roy Murtadho

Ada beberapa ketidaksepakatan saya dengan poin-poin yang diajukan kawan saya, Gus Roy Murtadho dalam tulisan ini. Dalam pandangan saya, sentimen anti Freeport sama sekali tidak menggembirakan (paragraf 5). Sentimen ini dalam analisis saya, berakar dari pandangan kolonialistik yang memandang Papua sebagai kepunyaan (koloni) Indonesia. Sikap marah orang Indonesia ketika propertinya (kekayaan emas di Amungsa) sedang terancam.

Pandangan semacam ini ahistoris. Ia mengacuhkan fakta bahwa Papua dianeksasi oleh Indonesia, yang diserukan oleh Soekarno -megalomaniak anti-feminis. Jika Indonesia adalah kesepakatan politik yang disimpulkan pada Agustus 1945, Papua -dan juga Timor Leste- sejak awal tidak pernah terlibat dalam kesepakatan politik ini.

Anti Freeport di hari-hari belakangan ini yang bermuara pada sentimen nasionalisme, bagi saya adalah bentuk sederhana dari fasisme yang sedang bermetamorfosa. Semangat kebangsaan yang melegalkan penjajahan, diskriminasi dan pelanggaran HAM secara terus menerus, meluas dan dilindungi oleh impunitas. Ia tidak hanya cacat secara etis, tapi juga secara politis dan ideologis. Mengharapkan penghormatan hak asasi orang asli Papua di tengah berlangsungnya praktek kolonialisasi menurut saya tidak saja naif, tapi juga merupakan kesesatan berpikir.

Kedua, tidak ada yang perlu diapresiasi dari sikap Jokowi. Saya berseberangan dengan politik ala cheerleaders seperti ini.

Ketegasan rezim Jokowi, adalah ketegasan kolonialisme. Pameran politik atas arogansi borjuis nasional yang sedang melakukan tawar menawar dengan borjuis internasional. Sikap ancam-mengancam antar klik borjuis ini dibangun di atas pondasi yang menegasikan suara manusia-manusia di daerah koloni. Sebab, ia memandang mereka yang berada di tanah jajahan sebagai setengah manusia. Sebagai setengah manusia, orang asli Papua dipandang belum layak berbicara atas dirinya sendiri.

Lalu bagaimana dengan elit-elit Papua yang juga terlibat dalam keramaian soal kisruh Freeport ini? Untuk orang Indonesia yang punya pengalaman hampir 200 tahun dijajah berbagai bangsa, saya merasa tidak perlu mengutip Frantz Fanon atau CLR James. Di masa Hindia dahulu, kita tahu sejarah mencatat ada ambtenaar-ambtenaar yang mengabdi kepada penjajah.

Pembicaraan soal Papua di tengah revolusioner Indo-Melayu, seharusnya melampaui perdebatan-perdebatan tahun-tahun kemarin. Jika kita tetap tidak bisa meradikalisasi diskursus ini, di masa depan, sejarah hanya akan mengenang kita sebagai repetitor semata. Yaitu mereka yang hanya sanggup mengulang-ulang dan merasa labirin sebagai jalan keluar.

PS: Poin-poin yang lain, nanti saya kita bahas pas ketemuan Gus.

Membaca Fanon #00

Introduksi

Frantz Fanon dan Karl Marx berbagi tujuan yang sama mengenai emansipasi seluruh umat manusia dari penindasan. Meski demikian, dalam bukunya yang terakhir berjudul The Wretched of the Earth, Fanon menegaskan bahwa hubungan antara teorinya mengenai identitas kolonial dan ideologi Marxis tidak dapat semena-mena direduksi semata ke dalam doktrin perjuangan kelas. Fanon juga menolak simplifikasi atas teorinya dengan teori-teori Marxisme. Meski tidak diingkari oleh Fanon sendiri bahwa ide-ide dasar Marx menjadi inspirasi sekaligus basis baginya untuk mengelaborasi lebih jauh mengenai kolonialisme dan rasialisme.

Dalam tulisan pendek berseri ini, saya berencana untuk memeriksa sekaligus menunjukkan bagaimana analisa Fanon tentang fabrikasi identitas di daerah-daerah koloni sebenarnya berasal dari kerangka Marxisme. Terutama mengenai kemiripan antara hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat kolonialisme dan kapitalisme yang didasarkan pada nilai lebih dan mengenai fetisisme komoditi yang memproduksi hubungan-hubungan tersebut.

Terutama dengan menjangkarkannya pada penjelasan Marx mengenai fetisisme komoditi. Dengan begitu, kita dapat melihat bagaimana Fanon mengajukan konsepnya mengenai perbedaan-perbedaan ekonomi dan psikologi dalam kolonialisme. Terutama bagaimana argumentasi Fanon mengenai relasi sosial dalam kolonialisme di mana berlangsungnya proses epidermolisis yang diekspresikan melalui “terang-gelap” warna kulit, ketimbang pengekspresian melalui “uang-barang” dalam pasar komoditi.

Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pentingnya memeriksa relasi kausal paling utama dari dua fenomena tersebut -terlepas dari kemiripan struktur antara fetisisme komoditi dalam masyarakat kapitalistik dan fetisisme rasial dalam masyarakat kolonial. Dua fenomena yang saya maksud adalah alienasi yang dialami para penjajah yang terproyeksikan ke dalam identitas daerah jajahan, dan eksklusi dari mereka yang terjajah -atas pengakuan sekaligus atas humanitas dan identitas- yang mengkonstitusikan kolonisasi atas kedirian yang asli (the native selfhood).

 

I

Dalam Black Skin, White Masks, bab 5 yang berjudul “The Lived Experience of the Black Man” Fanon menuliskan memorinya sebagai seorang kulit hitam terpelajar yang berharap dapat menemukan “sebuah dunia yang dapat dibangun bersama ketika dia berkelana dari daerah koloni ke pusat-pusat metropolis.[1] Dalam perjalanan ini, Fanon menemukan kolonisasi atas kediriannya yang asli (colonization of his native selfhood). Hasil dari “mitos yang tertanam dalam” yang memfetisiskan ras dan tidak mengakui mereka yang terjajah sebagai bagian dari umat manusia. Implikasi langsungnya adalah anggapan bahwa kaum jajahan tidak lebih baik dari binatang. Contoh yang diajukan Fanon misalnya adalah bagaimana segregasi antara orang kulit hitam asli di Afrika dari para penjajahnya yang berkulit putih.[2]

Dalam pendivisian rasialisme a la Fanon antara kaum terjajah dan penjajah, tampak jelas meresonansi apa yang telah diajukan Marx di masa lalu mengenai perbedaan antara pemilik modal dan kaum pekerja. Seperti yang telah dijelaskan Marx, distingsi kapitalisme ini merupakan karakter misterius dari format komoditi. Yang terbentuk melalui pemutushubungan yang nyata antara nilai yang diproduksi melalui proses penghisapan.[3] Nilai ini dianggap sebagai atribut yang melekat pada komoditas, yang menghasilkan ekspresi kapitalisme dalam hubungan-hubungan sosial melalui mediasi atau subtitusi nilai uang yang kemudian memfasilitasi keberlangsungan penindasan pekerja.

Meski demikian, dalam “On Racial Fetishism” David Marriott menemukan ada “hubungan antinomian” antara teori-teori yang digunakan oleh Marx dan Fanon. Yaitu, meskipun teori fetisisme komoditi Marx tetap relevan dalam menganalisa masyarakat kapitalis, namun hal tersebut dianggap belum cukup untuk dapat menjelaskan konstruksi Fanon mengenai ras dalam konteks kolonialisme.[4] Lebih jauh, Marriott kemudian mengkontraskan konstruksi Fanon mengenai ras dan komoditi dengan fetisisme Freudian. Ia berargumen bahwa fetisisme ras yang disodorkan Fanon adalah stereotip yang muncul dari fobia rasial dalam masyarakat kolonial.

Berkebalikan dengan Marriot, saya berpendapat bahwa Fanon menggunakan fetisisme komoditas Marx sebagai model struktural dan kausal untuk menggambarkan kontruksinya atas ras sebagai mitos yang tumbuh dari kolonisasi terhadap identitas Orang Asli, dan bukan hanya sekedar merujuk pada karateristik biologis. Fanon mengadaptasi fetisisme komoditi dan juga mengambil tesis mengenai hubungan antara kemanusiaan dan kedirian (selfhood) untuk menjelaskan tipu daya ganda kolonialisme melalui fetisisme ras.[5] Yaitu kondisi di mana akibat ketimpangan proses pertukaran dalam masyarakat kapitalis, kolonialisme sebagai anak haramnya berhasil memproduksi relasi sosial yang membasiskan nilai-nya warna kulit dan bukan melalui uang atau barang. Jika dalam masyarakat kapitalisme hubungan-hubungan sosialnya dimonetisasi sebagai akibat langsung dari fetisisme komoditi, dalam masyarakat kolonial hubungan sosial yang didasarkan pada warna kulit berasal dari fetisisme ras yang muncul inheren sebagai fakta biologis yang diturunkan dari kepalsuan nilai kolonial.

Di sini kemudian bagaimana Fanon mengambil lagi dari Marx dengan menjelaskan bagaimana keterasingan yang dialami dalam masyarakat kapitalistik didorong ke level yang brutal oleh masyarakat kolonialistik dengan tidak hanya menghisap nilai lebih, tapi juga menghisap jati diri Orang Asli (indigenous selfhood). Jika bagi Marx, dua kelas yang berhadap-hadapan secara antagonistik adalah pemiik modal dalam dalam periode kapitalis maka Fanon mengajukan tesis bahwa dalam masyarakat kolonialisme, yang berhadap-hadapan adalah penjajah dan kaum terjajah.[6]

Karena menemukan bahwa dalam kolonialisme pertukaran relasi tidak memiliki intensitas sedalam kapitalisme, Fanon menyesuaikan analisa Marx tentang hal ini. Caranya adalah dengan menunjukkan bahwa dalam kolonialisme hubungan sosial didasarkan pada nilai (value) dan bukan uang (money-form). Ini mengapa, kita dapat melihat betapa pentingnya warna kulit seseorang dalam kolonialisme. Seorang Papua yang terdidik misalnya, tetap akan dipandang rendah karena warna kulitnya.

Dalam fase awal ekspansi, daerah koloni-koloni digunakan hanya sebagai sapi perahan. Dipandang sebagai sumber bahan baku yang nantinya dapat diubah sebagai barang-barang manufaktur untuk dijual di pasar.[7] Proses ini menurut Fanon dipengaruhi oleh ketidakmampuan borjuis dalam masyarakat kapitalis “untuk menciptakan kondisi yang dapat menciptakan kekuatan proletariat dalam skala masif, mendorong mekanisasi pertanian”. Tergiurnya mereka dengan keuntungan besar dari akumulasi melalui praktek kolonialisme, membuat para borjuis justru “menciptakan perbudakan melalui tenaga kerja paksa” dan “memelihara struktur semi-feodal yang menjadi parasit” yang justru menghambat akumulasi secara maksimal.[8] Dalam banyak banyak kasus, struktur semi feodal yang parasit justru menjadi bumerang yang menggerogoti akumulasi keuntungan dari tanah koloni melalui korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bersambung…

 

Catatan kaki.

[1] F. Fanon, Black Skin, White Masks. Trans. Richard Phil- cox. New York: Grove Press, 1952, pp. 92.

[2] Ibid., 128.

[3] K. Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1. Trans. Ben Fowkes. New York: Vintage Books, 1976, pp. 164.

[4] D. Marriott, “On Racial Fetishism,” Qui Parle: Critical Humanities and Social Sciences, vol. 18, no. 2, pp. 215, Spring/Summer 2010.

[5] F. Fanon, The Wretched of the Earth. Trans. Richard Phil- cox. New York, Grove Press, Inc., 1963, pp. 32.

[6] F. Fanon, The Wretched of the Earth. Trans. Richard Philcox. New York, Grove Press, Inc., 1963, pp. 31.

[7] Ibid., 51.

[8] Ibid., 141, 13.