Bara di Sukamulya

Andre Barahamin

 

Ketika Presiden Joko Widodo sedang berbual soal Reforma Agraria, desa Sukamulya justru sedang membara. Ketika Istana masih berkhayal tentang Nawacita, ada 1.478 kepala keluarga yang kemarin (Kamis, 17 November) digempur gas air mata dan dipukuli pentungan hanya karena berjuang mempertahankan tanah. Peristiwa kemarin menambah wanprestasi Jokowi-Jusuf Kalla terkait alpanya perlindungan negara terhadap kelompok petani.

Desa Sukamulya yang berada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dihantam polisi karena melawan. Penduduk desa ini tidak ingin membiarkan lahan pertanian mereka diubah menjadi landasan pacu pesawat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat membangun satu bandar udara skala internasional atas nama kepentingan pemutakhiran industri pariwisata.

Hal ini menjadi basis pembenaran bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengingkari dialog terbuka dengan masyarakat terkait rencana proyek, bentuk ganti rugi dan besarannya, efek ekonomi sebagai dampak langsung, serta dampak susulan seperti problem sosial dan budaya komunitas agraris seperti Sukamulya.

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) ditargetkan akan memakan tanah seluas 1.800 hektare. Sukamulya yang hanya seluas 735 hektare, berada di area yang ditargetkan untuk dikonversi. Desa ini tidak sendiri, ada sepuluh desa lain yang terdampak. Bandara ini diproyeksikan untuk mengangkut hilir mudik 5 juta penumpang setiap tahunnya.

Dalam tiga tahapan pelaksanaan proyek, pembangunan landasan pacu sepanjang 3.5 kilometer menjadi target pertama di tahun 2017. Sukamulya yang melawan termasuk dalam wilayah yang nantinya akan diubah menjadi landasan pacu.

Kemarin adalah kali ketujuh sejak 4 Agustus 2016 upaya pengukuran untuk penggusuran berupaya dilakukan Pemda Jabar, Pemda Majalengka, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses rencana pengukuran ini terbukti penuh intimidasi, teror, hingga kriminalisasi yang dilakukan aparat kepolisian kepada warga. 6 September lalu, Agus dan Rahman—keduanya warga Sukamulya—dipanggil menghadap Polres Majalengka dengan tuduhan tuduhan penganiayaan.

Wilayah-wilayah yang termasuk dalam areal terdampak proyek pembangunan bandara internasional ini awalnya diatur melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 34/2005. Surat Keputusan ini lalu diperbarui melalui KP No.457/2012. Di dalamnya tercantum sebelas desa yang 10 di antaranya telah sukses diratakan tanpa proses yang jelas.

Hal ini yang membuat Sukamulya berbeda adalah warganya yang berkeras untuk mempertahankan tanah. Mereka telah bersepakat untuk tidak melepaskan hak milik sebelum pihak pemerintah melakukan sosialisasi secara terbuka. Permintaan ini jelas merepotkan untuk struktur negara yang terbiasa main pukul dan tebas rata serta tidak mengenal dialog.

Meladeni dialog dengan masyarakat dalam cara pandang militeristik khas Orde Baru dianggap sebagai bentuk melemahnya negara di hadapan warganya. Dalam kacamata negara militer, keputusan negara bersifat absolut dan negosiasi tidak memiliki tempat.

Itu yang jelas terlihat kemarin di Sukamulya. Personil gabungan Polda Jabar, TNI Kodam III Siliwangi, dan Satpol PP Jabar yang mencapai 1.200 dikerahkan untuk memukul habis para petani yang keras kepala. Pentungan dan gas airmata adalah model pendekatan negara untuk merespons warga yang dipandang melecehkan otoritas negara.

Hasilnya? Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa 16 orang warga terluka karena terkena serpihan gas air mata yang ditembakkan oleh polisi. Enam orang lain ditangkap dan empat di antaranya langsung dibawa ke markas Polda Jabar.

Selain korban fisik, Sukamulya menderita kerugian ekonomis lain. Satu gubuk warga dibakar, satu posko jaga hancur dan 70 hektare sawah rusak berat karena diinjak-injak. Secara psikologis, warga yang direpresi mengalami trauma. Kelompok paling rentan di sini tentu saja adalah perempuan dan anak-anak.

KPA menduga proyek ini terindikasi korup dan melanggar hukum. Hal ini, misalnya, tampak pada desa-desa terdampak yang tidak dipenuhi hak-haknya dan dibiarkan telantar. Lalainya Pemda Jabar sebagai penanggungjawab proyek jelas merupakan pelanggaran terhadap UU No.12/1960 yang mengatur tentang ganti rugi dan pemenuhan hak bagi masyarakat yang tanahnya diambil alih untuk kepentingan umum atau pembangunan.

Namun yang terjadi di Sukamulya kemarin justru lebih tragis. Tindakan barbar Pemda Jabar jelas adalah pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip dan Petunjuk Dasar tentang Penggusuran dan Pemindahlokasian Oleh Sebab Pembangunan (Basic Principles and Guidelines on Development Based Evictions dan Displacement) yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah diratifikasi oleh Indonesia. Aturan ini menegaskan agar negara wajib memelihara dan menjaga hak-hak warga negara yang digusur demi kepentingan pembangunan. Hak tersebut di antaranya adalah hak untuk mendapatkan informasi dan pemahaman terkait rencana proyek yang akan dikerjakan.

Warga Sukamulya dengan penuh harga diri menentang karena mereka dicurangi. Mereka tidak ingin menuruti paksaan Pemda Jabar agar semua petani melepaskan hak atas tanah sebagai satu-satunya opsi. Proses pengukuran yang dilakukan secara arogan dengan memobilisasi aparat keamanan, menggambarkan bagaimana ciri pendekatan militeristik masih dominan.

Hal ini bukannya tidak terprediksi. Di akhir Agustus lalu, Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi, menuturkan pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla dipenuhi dugaan praktik kekerasan dan manipulasi. Proyek-proyek skala besar tersebut akhirnya ditujukan untuk kepentingan korporasi, bukan masyarakat setempat. Komnas HAM juga menemukan bahwa pelaksanaan proyek-proyek tersebut dilangsungkan diduga menggunakan praktik dugaan kekerasan dan manipulasi.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut terkait erat dengan prioritas Presiden Jokowi terkait pembangunan infrastruktur sebagai salah satu agenda pembangunan. Terbitnya Perpres No. 3/2016 soal Proyek Strategis Nasional, mencantumkan daftar megaproyek yang ditargetkan pemerintah. Di dalamnya terdapat sedikitnya 225 proyek skala besar macam bandara, jalan tol, pembangkit listrik dan waduk. Pembangunan infrastruktur skala raksasa macam inilah yang paling rentan dalam penggunaan kekerasan dan intimidasi. Terutama dengan pelibatan aparat keamanan sebagai dalih.

Beberapa contoh yang dapat diajukan selain pembangunan bandara internasional yang kini sedang berlangsung di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, adalah rencana perampasan tanah yang juga tengah dihadapi para petani di Kulon Progo, Yogyakarta.

Selain itu, perjuangan warga Sukamulya juga dalam bentuknya yang hampir serupa dapat dilihat pada penolakan pembangunan pembangkit listrik di Batang (Jawa Tengah) dan revitalisasi waduk Jatigede di Sumedang (Jawa Barat). Dalam proyek-proyek tersebut, masyarakat yang jadi korban dengan dipaksa bersepakat tanpa perlu mendapatkan sosialisasi dan garansi soal bakal dipenuhinya hak-hak mereka.

Hal tersebut bukan kejutan jika kita menyimak laporan akhir tahun KPA, Desember 2015 lalu. Publikasi tersebut mencatat ada 5 orang warga tewas, 39 orang menjadi korban penembakan, 124 orang dianiaya dan 278 orang lain dikriminalisasi. Angka-angka ini adalah bukti bukti kuantitatif mengenai gejala peningkatan kekerasan dan konflik agraria di Indonesia.

Menurut KPA, tahun 2015 mencatatkan jumlah sengketa agraria tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun rekor tersebut nampaknya tidak akan bertahan lama mengingat sepanjang tahun ini kita terus-menerus mendapatkan kabar mengenai warga yang dipaksa untuk melepaskan hak mereka atas tanah.

Pemantik utamanya tidak lain adalah pilihan Jokowi untuk menyandarkan diri kepada model rezim infrastruktur dan agribisnis. Kedua sektor ini, mengutip laporan berbagai lembaga non pemerintah, telah terbukti selama lima tahun terakhir menjadi biang dari rentetan pelanggaran hak asasi manusia. Belum lagi menyoal mengenai miskinnya inisiatif dari pemerintahan Jokowi untuk kemudian secara serius mengadopsi prinsip-prinsip mengenai bisnis dan hak asasi manusia ke dalam norma-norma hukum di Indonesia. Pengadopsian ini adalah bentuk preventif dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aktor negara terhadap warganya.

Jika kita merujuk pada laporan Komnas HAM di refleksi akhir tahun 2015, kekuasaan dan wewenang sebuah lembaga ternyata berbanding lurus dengan potensi pelanggaran yang akan dilakukan. Dari 1.127 aduan yang masuk ke Komnas HAM di sepanjang tahun 2015, institusi Kepolisian berada di puncak daftar sebagai institusi yang paling sering melanggar. Angkatan Darat berada di peringkat ketiga di bawah korporasi. Ini membuktikan secara serius bagaimana parameter penegakan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dan perkebunan.

Sukamulya adalah contoh paling mutakhir bagaimana polisi dan tentara sebagai aktor negara terlibat dalam praktik kekerasan yang mengacuhkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kasus tersebut juga menjadi bukti lain kenapa pendekatan infrastruktur dan agribisnis ala Jokowi harus dikritisi secara lebih serius dan tidak hanya sekedar dirayakan girang gembira.

Represi terhadap petani yang menolak menyerahkan tanah di tengah bual-bual tentang Reforma Agraria akan menjadi contoh seberapa serius rezim ini bermain-main dengan alat produksi dan sumber penghidupan masyarakatnya.

 

 

Tayang perdana di GeoTimes Indonesia

Bank dan Kejahatan Pendanaan

Andre Barahamin

 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan warga pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah, tentang Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait izin lingkungan kepada PT Semen Gresik (Persero) yang kini berganti nama menjadi PT Semen Indonesia. Izin lingkungan bernomor 668/1/17 tahun 2012 itu ditandatangani Gubernur Bibit Waluyo 7 Juni 2012.

Dalam website resminya, perkara tersebut diregistrasi MA dengan Nomor 99 PK/TUN 2016, yang mencantumkan nama Joko Prianto dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai penggugat. Poin putusan tertulisnya menerangkan bahwa MA kemudian mengabulkan PK, memutuskan putusan judex facti, dan membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan PT Semen Indonesia) yang berlokasi di Rembang.

Keputusan tersebut berarti ikut menyasar pembangunan pabrik semen di lokasi sengketa.

Kini, pembangunan pabrik ini sudah lebih dari 90 persen. Artinya, pabrik ini dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada media mengatakan, hingg saat ini hampir semua perizinan telah terpenuhi. Pabrik PT Semen Indonesia kini tinggal menunggu izin lingkungan yang bermasalah. Izin inilah yang kemudian diputuskan oleh masyarakat Rembang dalam gugatannya kepada Mahkamah Agung (MA).

Namun, pemerintah pusat berkeras untuk tetap melanjutkan proyek pembangunan ini. Gagalnya pembangunan pabrik semen dikhawatirkan akan membawa dampak bahaya jangka panjang. Khususnya bagi investor asing yang berniat menginvestasikan dananya di Indonesia.

Pemerintah berkelit bahwa kegagalan pembangunan pabrik di Rembang akan membuat investor enggan berinvestasi setelah melihat bagaimana kelindan persoalan pembangunan pabrik tersebut. Artinya, pemerintah secara tersirat menegaskan bahwa kemenangan gugatan warga di Rembang bertendensi buruk terhadap masa depan investasi.

Tulisan ini tidak akan menyoal mengapa pemerintah berkeras untuk melawan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Yang menarik bagi saya justru adalah melihat bagaimana institusi perbankan di Indonesia terlibat dalam aksi pengrusakan lingkungan dalam bentuk dukungan pembiayaan.

Apakah Anda masih ingat Bank Mandiri yang mengucurkan dana Rp 3,96 triliun kepada PT Semen Indonesia? Sebagian besar dari total kredit tersebut (Rp 3,46 triliun) direncanakan untuk memfasilitasi rencana pembangunan pabrik semen di Rembang. Pabrik ini ditargetkan mampu memproduksi semen hingga 3 juta ton per tahun. Direktur Utama PT Semen Indonesia Sunardi Prionimurti mengatakan pabrik tersebut ditargetkan selesai dibangun akhir tahun ini.

Dan, memang, ketika gugatan warga tengah berlangsung, pembangunan pabrik juga tetap berlangsung tanpa menunggu keputusan hukum.

Tindakan PT Semen Indonesia memang bukan hal baru. Penelitian dari TuK Indonesia yang kemudian tayang dalam bentuk data digital di Forests Finance, kita bisa tahu bahwa perusahaan-perusahaan perusak alam di Indonesia ternyata diongkosi dari tabungan Anda dan saya.

Meningkatnya angka kekerasan dan perampasan lahan terhadap komunitas-komunitas Orang Asli didanai oleh uang yang kita titipkan di bank-bank ini. Rusak dan menurunnya daya dukung lingkungan hingga menyebabkan punahnya hewan-hewan, banjir, kemarau berkepanjangan, menyusutnya cadangan air tanah, meluapnya air laut karena es yang mencair dan reklamasi, gagal panen dan bencana kelaparan, adalah akibat dari kejahatan pendanaan.

Pelakunya adalah institusi perbankan.

Hal seperti ini sering terjadi karena harus jujur diakui, konsumen dunia perbankan di Indonesia tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sebagai pengguna jasa perbankan, ia bahkan tidak masuk hitungan yang dapat dianggap serius sehingga dapat mempengaruhi kebijakan sebuah perusahaan perbankan.

Sebabnya mudah ditelusuri. Selain tidak terdidik akan hak-hak yang melekat pada diri seseorang ketika menjadi nasabah, pengguna jasa perbankan di Indonesia umumnya bersikap apatis dan naif. Hal ini membuat perlindungan konsumen dan kewajiban perusahaan jasa perbankan di Indonesia tidak mendapat porsi serius dalam struktur hukum. Ketika terjadi pailit Bank Century, misalnya, kita dapat melihat betapa nasabah kecil merupakan kelompok paling rentan.

Selain itu, pengguna jasa perbankan di Indonesia memang enggan mengedukasi diri. Soal bagaimana bank beroperasi dan menggunakan mandat finansial dari nasabah sama sekali tidak berada di dalam daftar prioritas. Hal ini tidak lepas dari keyakinan terhadap “pendivisian pengetahuan” yang memandang bahwa para teknokrat, para ahli atau para pakar keuangan adalah lapisan paling layak mengakses hal-hal tersebut.

Yang harus dilakukan sebagai konsumen adalah mempercayakan segala sesuatu kepada orang lain yang dianggap lebih memiliki kuasa pengetahuan. Berkuasanya budaya representatif macam ini membuat partisipasi seseorang menjadi semakin minim.

Kita dapat dengan mudah menemukan fakta bagaimana banyak orang tertipu dan kehilangan uang yang mereka percayakan kepada konsultan-konsultan keuangan atau pialang saham.

Banyak nasabah bank di Indonesia termasuk tipikal “mau untung sendiri”. Mereka tidak akan rewel sepanjang jumlah tabungan mereka tidak berkurang sepeser pun tanpa sepengetahuan mereka. Dengan naif dan sombong, tipe pengguna jasa perbankan macam ini dengan mudah percaya kepada “ketulusan bank” dan “campur tangan negara”.

Orang-orang yang merasa bahwa uang yang ia simpan di bank adalah urusan pribadinya dan sama sekali bebas dari kelindan gurita ekonomi yang hirarkis, eksploitatif, dan destruktif yang pada akhirnya akan membawa dampak buruk terhadap dirinya di kemudian hari. Protes hanya akan dilayangkan sejauh bila bank di mana mereka menyimpan uang melakukan pemotongan yang berakibat pada berkurangnya nominal yang ditabung.

Perilaku-perilaku di atas menurut pandangan saya adalah salah satu sebab mengapa ide mengenai Credit Union atau koperasi sulit berkembang di Indonesia.

Masalah-masalah tersebut belum seberapa. Kita belum menyoal mengenai asal muasal uang, sejarah bank dan sifat sejati institusi-institusi keuangan yang sejak awal diabdikan pada tujuan akumulatif, elitis, dan tentu saja anti-demokrasi. Belum membicarakan soal bagaimana makna dan praktik koperasi dimutilasi dan didegradasi hingga ke level paling nista: sekadar yayasan simpan pinjam. Juga belum menyentuh soal bagaimana praktek Credit Union tidak dilihat sebagai praktek “ekonomi alternatif” yang memungkinkan untuk dipraktikkan dan menjamin partisipasi yang luas.

Perbincangan soal ini bisa diteruskan lain waktu. Ketika Anda dan saya mulai bertanya, mengapa Bank Mandiri mau membiayai perusahaan pelanggar hukum dan perusak lingkungan? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai nasabah. Sebagai pemberi mandat kepada bank, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan lingkungan dan ruang tinggal kita yang semakin kritis.

Setelah diskusi soal ini terjawab, kita mungkin bisa berembuk soal strategi selanjutnya.

* * *

Tulisan ini sebelumnya terbit di GeoTimes Indonesia dengan judul yang berbeda. Saya publikasi ulang di sini sesuai dengan judul aslinya.

Orang Asli di Era Jokowi

Andre Barahamin

 

Setiap 9 Agustus komunitas Bangsa Minoritas dan kelompok-kelompok Orang Asli di seluruh dunia merayakan World Indigenous Day. Di Indonesia, perayaan ini justru terasa begitu getir.

Hampir dua tahun Presiden Joko Widodo berkuasa, kondisi hidup Orang Asli justru tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kunjungan simbolis ke pemukiman Orang Rimba yang dijepit perkebunan kelapa sawit pada Oktober tahun lalu, kini berakhir anti-klimaks. Janji Presiden terpilih semasa kampanye untuk memperbaiki nasib Malind-Anim di Merauke, justru menjadi jalan model perampasan tanah atas nama gelora ketahanan pangan. Sementara di ujung Sumatera, nasib komunitas Pandumaan-Sipituhuta tak kunjung membaik akibat ekspansi rakut perusahaan bubur kertas.

Singkatnya, dibanding para pendahulunya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa Jokowi hanya berbeda dalam satu hal: bahwa ia dan para pendukungnya hanya lebih cerdas dalam soal memanfaatkan tanda dan simbol. Yang tidak berubah adalah, nasib Orang Asli yang terus menukik.

Ada beberapa indikator yang dapat diurai sebagai landasan kesimpulan di atas.

Pertama, seperti elite politik pada umumnya, Jokowi begitu mudah amnesia pada kenyataan sejarah. Ia melupakan fakta bahwa sebagian dari para pemilihnya berasal dari latar belakang kelompok Orang Asli. Semisal, suku Marind-Anim di Merauke.

Orang-orang Marind-Anim adalah satu dari banyak contoh bagaimana brutal akibat yang timbul atas keberpihakan pemerintah terhadap investasi perkebunan skala raksasa. Setelah hutan-hutan sagu mereka dihancurkan oleh megaproyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang merampas tanah ulayat mereka seluas 2,5 juta hektare, harapan tentang perubahan ke arah yang lebih baik disampirkan ke pundak presiden yang baru.

Tapi, hanya kurang dari 6 bulan, Jokowi segera meludahi harapan itu dengan meluncurkan proyek sawah padi seluas 1,2 juta hektare di Merauke. Untuk proyek ini, MEDCO yang dikomandani Arifin Ponogoro menjadi penanggung jawab. Sebagai tenaga bantuan, tentara dikerahkan untuk pembukaan lahan.

Kedua, secara kuantitatif dapat disebutkan bahwa perjuangan hak atas tanah yang menjadi platform utama gerakan Orang Asli menjadi semakin sulit. Menurut Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), angka kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat semakin meningkat semenjak Jokowi mengambil alih tahta kepresidenan.

Sebagai contoh, laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dirilis Januari 2016, mencatat bahwa jumlah konflik agraria semakin meningkat. Laporan tersebut melengkapi klaim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bahwa sekitar 200 individu dari berbagai kelompok Bangsa Minoritas dan kelompok Orang Asli menjadi tersangka dalam konflik tanah (per Maret 2016).

Yayasan PUSAKA, yang juga merupakan bagian dalam KNPA, di saat bersamaan menemukan bahwa tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap komunitas Orang Asli Papua di semester awal tahun ini mengalami kenaikan (13 kasus). Angggota KNPA yang lain, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), menggaristebal bahwa konflik-konflik tersebut mayoritas terkait dengan ekspansi perkebunan skala besar seperti kelapa sawit (palm oil) atau bubur kertas (pulp and paper).

Kriminalisasi terhadap kelompok Orang Asli tidak lain disebabkan oleh absennya intervensi negara kepada aktor-aktor pelaku represi (perusahaan, kepolisian, dan tentara) untuk mengakui hak kelola komunitas atas luasan wilayah tertentu. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 35/PUU-X/2012 yang disahkan di tahun 2013, hingga kini tak pernah jelas juntrungannya.

Jokowi yang di masa kampanye mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi masyarakat adat secara terang-terangan membiarkan proses penerapan putusan MK No. 35 mengambang tanpa pijakan. Enggannya negara untuk mengakui bahwa tanah Orang Asli sebagai bukan bagian dari tanah negara, tentu dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ketidakpedulian rezim Jokowi akan nasib dan kelangsungan komunitas Orang Asli di Indonesia. Di saat bersamaan, janji baru untuk membentuk sebuah badan Satuan Tugas Masyarakat Adat juga ikut menguap ke udara.

Sementara di lapangan, ekspansi perusahaan perkebunan skala raksasa (sawit, bubur kertas, padi) dan industri pertambangan, semakin tidak terkontrol. Di pucuk pimpinan, Jokowi hanya berani unjuk gigi dengan mengeksekusi terpidana narkoba, namun enggan meminta pertanggungjawaban dari para perusahaan pembakar hutan dan perampas tanah ulayat yang terbukti melanggar hukum.

Janji untuk melakukan moratorium perkebunan sawit, misalnya, hingga kini tampak tidak lebih dari manuver politik yang belum juga memiliki ketetapan hukum.

Ketiadaan muara dari janji-janji Jokowi secara langsung berkontribusi terhadap maraknya tindak kekerasan yang menimpa komunitas Orang Asli yang berupaya mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka. Di Nabire misalnya. Orang-orang Yerisiam Gua harus menghadapi teror dari pihak kepolisian yang telah bertransformasi menjadi penjaga keamanan bagi perusahaan sawit.

Di Jambi, Suku Anak Dalam yang hingga kini harus menjalani hidup di tengah-tengah ladang sawit mesti menjadikan teror dari tenaga keamanan perusahaan sawit sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Di Kalimantan, orang-orang Dayak Ngaju kini berhadapan dengan ancaman penjara karena aktivitas perladangan mereka dituduh sebagai biang kerok kebakaran hutan.

Ketiga, hingga kini Jokowi -melalui berbagai kementeriannya- masih menjalankan politik diskriminatif dengan berbagai pendekatan unitarian yang sentralistik. Misalnya, keengganan pemerintah untuk mengakui keragaman model-model kearifan pengelolaan hutan dan tanah dengan berupaya “memodernisasi” komunitas-komunitas Orang Asli. Upaya ini datang dari cara pandang rasialis bahwa komunitas-komunitas Orang Asli adalah representasi dari keterbelakangan, primitivisme atau segala sesuatu yang antonim dengan kemajuan.

Upaya untuk merumahkan komunitas-komunitas Orang Asli yang masih menjalani laku nomaden adalah salah satu contohnya. Aksi yang sebenarnya adalah cermin dari kegagalan negara untuk memahami bahwa menurunnya derajat ketahanan hidup Orang Asli bukan disebabkan oleh laku hidup, tapi menyempitnya ruang hidup akibat ekspansi korporasi yang mengubah hutan menjadi pundi-pundi kekayaan bagi sebagian kecil orang.

Sebagai contoh, menurut kompilasi data yang disediakan WALHI, Yayasan PUSAKA, dan Sawit Watch, luas cakupan wilayah perkebunan sawit di Indonesia kini mencapai hampir 15 juta hektare. Naik 30% dari total luasan perkebunan sawit di tahun 2010.

Greenpeace Indonesia mengatakan perkebunan sawit dan industri bubur kertas adalah pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya lebih dari 12 juta hektare hutan sejak 2011 hingga 2013. Jumlah ini terus meningkat tajam. Total sejak 1990 hingga 2014, Indonesia telah berhasil kehilangan lebih dari 40 juta hektare hutan yang diserahkan kepada industri kelapa sawit dan bubur kertas.

Singkatnya, deforestasi hutan sinonim dengan menyempitnya ruang hidup komunitas-komunitas Orang Asli yang bergantung pada hutan dan segala sumber kehidupan yang di dalamnya. Membakar hutan untuk kepentingan perkebunan monokultur raksasa tidak lain adalah upaya bumi hangus tempat tinggal Orang Asli. Mengizinkan pertambangan di wilayah hutan adalah langkah pembuka untuk pencemaran sungai dan mata air yang mana menjadi objek vital bagi kelangsungan hidup komunitas Orang Asli.

Perayaan Hari Orang Asli tahun ini harusnya menjadi titik balik bagi upaya untuk merajut jembatan kerjasama yang adil antara pemerintah dan komunitas Orang Asli. Namun kerjasama itu tidak akan pernah bisa mewujudnyata jika negara masih enggan mengakui kesalahan dan pengabaian yang dilakukan selama ini.

Hak atas pendidikan, misalnya, akan percuma jika hutan yang menjadi simbol penting bagi identitas komunitas Orang Asli musnah. Memiliki banyak sarjana yang berasal dari latar belakang Orang Asli tidak akan berharga jika kemudian sumber-sumber makanan, semisal hutan sagu, telah diratakan demi perkebunan sawit dan bubur kertas.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen memberikan contoh yang patut ditiru. Ia meminta maaf kepada komunitas-komunitas Orang Asli di negerinya atas semua kesalahan negara. Mengakui perlakuan buruk yang disengaja oleh negara selama 400 tahun kepada komunitas Orang Asli di Pulau Formosa.

Di tengah semua berita buruk di atas sebagai contoh, apa posisi penting perayaan internasional Hari Komunitas Orang Asli di Indonesia? Apa pelajaran yang dapat Jokowi ambil sebagai pucuk pimpinan negara dan orang yang pernah dengan sumringah menerima dukungan suara dari komunitas-komunitas Orang Asli?

Jokowi dan para penasihatnya tentu paham bahwa pengusiran dan pembatasan akses Orang Asli atas tanah adalah bentuk pelecehan dan kekerasan serius yang termasuk dalam pelanggaran HAM. Namun, memahami hal ini saja tidak akan pernah cukup. Jokowi harus bertindak lebih. Membuktikan bahwa komunitas Orang Asli mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang adil.

Ia bisa memulai dengan dua langkah: menjalankan keputusan MK nomor 35, dan dengan rendah hati meminta maaf kepada Orang Asli.

* * *

Tulisan ini sempat terbit di GeoTimes Indonesia dengan judul berbeda dan terlalu panjang menurut he1mat saya.

Sawit dan Kekerasan sebagai Jalan

Andre Barahamin

 

Senin malam (25/7), sekitar pukul 21.00, polisi kembali menyerbu masuk desa Olak-Olak Kubu. Aparat keamanan bersenjata lengkap menyerbu desa yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Tujuannya satu: mencari warga yang diduga terlibat dalam protes dua hari sebelumnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (23 Juli) lebih dari 400 petani berbagai desa yang tergabung dalam Serikat Tani Kubu Raya (STKR) melakukan protes terkait klaim PT Sintang Raya terhadap lahan garapan mereka. Perusahaan sawit ini dituduh masyarakat mengingkari perjanjian, melawan putusan hukum, dan terus berupaya mengkriminalisasi petani. Sempat terjadi bentrokan yang berujung sebelas orang yang menjadi korban.

Ironisnya, kejadian ini bukan kali pertama.

Pada 22 Juli, empat petani jadi korban kriminalisasi oleh pihak Polres Mempawa. Di bulan yang sama di tahun 2015, ada 15 petani yang sempat dikriminalisasi.

Konflik ini berawal dari penyerahan lahan seluas 801 hektare oleh masyarakat Olak-Olak Kubu kepada PT Cipta Tumbuh Berkembang (PT CTB) pada 16 Desember 2008. Tujuannya adalah kerja sama pertanian plasma bagi masyarakat dengan surat perjanjian. Bagi hasil disepakati dengan 20% akan menjadi hak petani. Perjanjian ini disepakati pada 3 Juni 2009.

April 2014, kelapa sawit memasuki masa panen. Tapi petani tidak jua mendapatkan hak sesuai perjanjian awal. 17 Agustus 2014, petani berinisiatif melakukan panen sendiri. PT CTB kemudian terpaksa menunaikan kewajiban periode pertama pada 6 Januari 2015 untuk masa panen April-Agustus 2014. Perusahaan juga berjanji akan membayar hak petani pada 10 Februari, sebagai kompensasi bagi hasil panen September-Desember 2014.

Setelah itu, PT CTB menjual area konsesi mereka kepada PT Sintang Raya. Semua dilakukan tanpa sepengetahuan para petani yang sedari awal terlibat dalam perjanjian sewa menyewa dan bagi hasil.

Perusahaan yang baru punya cara pandang berbeda. PT Sintang Raya menilai panen inisiatif petani pada Agustus 2014 sebagai tindak pencurian karena lokasi kejadian berada di dalam wilayah konsesi miliknya. Atas pengaduan tersebut, 16 petani mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian Sektor Kubu pada 21 Agustus. Tujuh orang di antaranya dinyatakan sebagai tersangka. Keesokan harinya, total petani yang menjadi tersangka bertambah menjadi 11 orang.

Mereka tidak ditahan karena permintaan penangguhan penahanan dari Kepala Desa Olak-Olak Kubu.

Sempat menggantung, pada 11 Maret 2015 empat orang kembali menjadi tersangka. Proses tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan tanpa pendampingan kuasa hukum. Seorang di antaranya dipaksa membubuhkan cap jempol karena tidak bisa baca tulis.

22 Juni, 16 orang ini diharuskan ke Pontianak setelah mendapat surat panggilan sehari sebelumnya. Para petani ini kemudian langsung ditahan di rutan Polres Pontianak dengan status tahanan Kejaksaan. Pihak pendamping, Kepala Desa, dan pimpinan STKR menemukan manipulasi dalam proses ini. Sebabnya, tidak ada pemeriksaan dari pihak kejaksaan. Penetapan status tahanan dilakukan dengan hanya bertumpu pada laporan BAP yang dibuat polisi.

Hingga kini, status para petani masih dibiarkan menggantung. Proses hukum seperti sengaja dibiarkan berlarut-larut.

Tahun 2015 memang penuh konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada lima orang yang tewas, 39 orang menjadi korban penembakan, 124 orang dianiaya, dan 278 orang lain ditahan. Semua jumlah tersebut terkait dengan konflik agraria di Indonesia yang semakin menunjukkan gejala peningkatan. Setahun lalu juga mencatat peningkatan jumlah kasus sengketa tanah sejak lima tahun terakhir.

Dari jumlah kasus agraria di atas, 50 persen merupakan konflik di bidang perkebunan. Sisanya, 28 persen terjadi di konflik terkait pembangunan infrastruktur (28 persen) dan sektor kehutanan (9 persen). Konflik lain juga terjadi di sektor pertambangan dan pesisir. Dari total tersebut, 30 persen kasus terjadi di dua daerah, yaitu Riau (14,40 persen ) dan Jawa Timur (13,60 persen). Sementara daerah lain seperti Sumatera Selatan (13,60 persen) dan Sulawesi Tenggara (6,40 persen) juga menjadi titik panas konflik agraria.

Tren kekerasan terhadap petani memang tidak lepas dari fenomena global baru di mana perampasan tanah terjadi dalam skala yang luar biasa masif. Sejak krisis finansial 2008 mereda, tanah menjadi objek sasaran baru bagi inventasi yang lebih aman dan menggaransikan keuntungan berlipat ganda. Dalam soal ini, petani-petani di negara miskin atau negara berkembang menjadi sasaran. Pelakunya adalah perusahaan-perusahaan multi-nasional dengan gurita bisnis yang didukung oleh kepolisian dan negara.

Majalah The Economist dalam laporannya di tahun 2009 mencatat bahwa total ada sekitar 37-49 juta hektare yang telah berhasil dirampok sejak tahun 2006. Laporan ini memprediksi jumlah perampasan tanah yang akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya paska krisis 2008.

Prediksi ini dikuatkan oleh laporan analisis dari Lund University, Swedia, di awal November 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran mengerikan tentang ekpansi perampasan tanah. Dari total 195 negara yang diakui PBB, 126 di antaranya terlibat transaksi perdagangan tanah. Lebih dari 65% transaksi tanah tersebut dilakukan dengan mengacuhkan hak-hak petani.

Kasus desa Olak-Olak misalnya. Menurut putusan hukum, hak guna usaha (HGU) PT Sintang Raya di atas lahan seluas 11.129 hektare telah dicabut. Pada putusan bertanggal 24 Februari 2016, Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) PT Sintang Raya.

Putusan tersebut menguatkan kemenangan warga seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak, Kalimantan Barat pada 9 Agustus 2012. Gugatan yang dimulai sejak 2011 tersebut diajukan oleh lima orang petani kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pontianak.

Meski demikian, PT Sintang Raya menolak tunduk dengan terus beroperasi sembali mencari celah hukum lain. Anak perusahaan PT Miwon Agro Kencana Sakti ini, misalnya, menuduh Kepala Desa Olak-Olak Kubu memalsukan informasi dalam surat gugatan yang dimenangkan petani. Kasus ini masih terus bergulir, meski para petani pesimistis hukum akan berpihak kepada mereka.

Kasus bentrokan di Desa Olak-Olak Kubu pada Sabtu pekan lalu sangat berpotensi untuk terulang kembali. Para petani meyakini bahwa pihak kepolisian lebih cenderung membela PT Sintang Raya. Polisi tentu mengelak. Mereka menyatakan hanya sedang menjalankan tugas pengamanan.

Temuan KPA menyebutkan bahwa selama tahun 2015 polisi menduduki peringkat kedua sebagai pelaku kekerasan dalam konflik agraria di Indonesia dengan 21 kasus. Di peringkat pertama didominasi oleh perusahaan dengan terlibat dalam 35 kasus. Lalu ada TNI yang juga menjadi pelaku kekerasan dalam 16 kasus konflik agraria.

Rencana Presiden Joko Widodo melakukan moratorium perizinan bagi perkebunan kelapa sawit menjadi menarik dinantikan. Apakah moratorium ini dapat ikut meredam angka kekerasan terhadap petani, atau justru memicu lingkaran kekerasan yang jauh lebih brutal.

– – –

Tulisan ini pertama kali terbit di GeoTimes Indonesia.

Pelajar Papua Setelah Kasus Kamasan , Yogyakarta

Andre Barahamin

 

Benar bahwa tidak semua orang Yogyakarta bersepakat dengan tindakan milisi sipil yang melakukan pengepungan terhadap asrama pelajar Papua di Kamasan, Yogyakarta, pekan lalu. Setidaknya ada sebagian kecil yang jelas menunjukkan solidaritas langsung. Mereka datang, memberikan makanan, saling menguatkan, dan kemudian menyatakan secara terbuka bahwa Papua adalah juga saudara.

Fakta ini penting untuk diingat. Meski jumlah mereka kecil. Minoritas.

Seperti juga penting untuk terus diingatkan bagaimana pimpinan tertinggi di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono XI, mengeluarkan pernyataan ultra-nasionalis. Gubernur Yogya ini menyatakan bahwa mengutarakan pendapat di negara yang didirikan dengan prinsip demokrasi adalah hal yang tabu.

Sultan yang merupakan pimpinan administratif sekaligus pemegang kuasa “kultural” atas Yogya menggariskan bahwa mengambil sikap untuk menyatakan adanya penjajahan, penindasan ekonomi, politik dan budaya, serta hak untuk menyerukan kemerdekaan atas belenggu-belenggu tersebut tidak mendapat tempat.

Ia bukan satu-satunya. Adik Sultan HB IX, Prabukusumo, juga punya pendapat senada. Prabukusumo merasa Papua “tidak sopan” karena berani mengutarakan pendapat politik yang berbeda. Ia meminta agar pelajar Papua di Yogya menutup mulut dan matanya demi apa yang disebut “penghargaan atas kebudayaan setempat”.

Selain kedua orang tersebut, kita semua tahu bahwa ada begitu banyak orang-orang yang dianggap “tokoh” juga berbagi cara pandang serupa. Papua tidak layak bicara soal kemerdekaan. Papua tidak layak bersuara soal operasi militer yang memakan nyawa ribuan orang asli.

Papua tidak layak menggugat diskriminasi yang terjadi berdekade sejak “memilih” bergabung dengan Indonesia tahun 1969. Papua tidak layak protes mengenai penderitaan ekonomi dan kungkungan politik karena ia adalah “provinsi termuda yang masih harus belajar” bagaimana cara berbangsa dan bernegara.

Anies Baswedan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahkan dengan percaya diri menunjuk soal keterbelakangan akses terhadap pendidikan adalah sebab di balik semua itu.

Ini juga kenyataan yang harus digarisbawahi. Suara-suara tersebut mewakili kelompok mayoritas. Mereka banyak secara jumlah dan memiliki kekuasaan secara ekonomi dan politik.

Kondisinya kurang lebih persis seperti masa ketika sebagian wilayah yang dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini, berada di bawah kuasa kolonial dari Eropa Barat bernama Belanda. Ketika ada orang-orang kulit putih yang bersolidaritas dengan buruknya perlakuan pemerintah mereka terhadap negara jajahan.

Mereka melakukan kritik, menggalang dukungan, dan menghubungkan diri dengan perjuangan pembebasan di tanah jajahan. Semua dilakukan secara terbuka atau sembunyi-sembunyi. Tergantung situasi, risiko, dan efektivitas taktik.

Yang harus diingat, orang-orang semacam ini tidak banyak. Jumlahnya kecil. Tidak dominan.

Sementara sebagian besar penduduk Belanda saat itu percaya bahwa tindakan anak-anak pribumi dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi yang bicara soal kemerdekaan itu “kurang ajar”. Apalagi tokoh-tokoh kunci yang paling vokal di masa itu mendapatkan pendidikan ala Barat, diajari tata kram ala negeri kolonial dan melanjutkan pendidikan tinggi mereka di Belanda dan negara-negara Eropa lain.

Muhammad Hatta, GSSJ Ratulangi, dan Ki Hadjar Dewantara adalah contoh. Orang-orang ini adalah bukti hidup bagaimana pendidikan kolonial yang bertujuan untuk melestarikan penjajahan berbalik menjadi senjata pembebasan.

Ratulangi menulis magnum opus-nya juga dalam bahasa Belanda. Selain bahwa ia juga menjadi salah pendiri dari Dewan Pelajar Minahasa di Eropa. Sementara Hatta dan Dewantara mendirikan Indische Vereniging. Organisasi politik dengan nama yang diambil dari bahasa kolonial untuk perjuangan politik orang-orang jajahan di Hindia Belanda.

Apa bisa menyamakan dua organisasi tersebut dengan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang cabangnya tersebar di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Manado, dan Bali? Tentu saja bisa.

AMP adalah organisasi yang dibentuk bukan sekadar wadah kultural ala paguyuban atau lembaga kekerabatan yang enggan beririsan dengan dunia politik. Organisasi ini memiliki tujuan untuk menyuarakan penderitaan bapa-mama dan saudara-saudari mereka di tanah air.

Mulut anak-anak muda ini memang difungsikan sebagai pengeras suara kekejaman yang dilakukan oleh tentara, polisi, dan otoritas Indonesia lain di Papua. Mereka adalah juru warta kabar karena media kita terlalu pengecut dan rasis untuk berani menulis tentang korban-korban yang terus bertumbangan. AMP adalah wadah perjuangan.

Meminta badan politik untuk tidak terlibat politik bukan saja naif, tapi itu salah. AMP adalah contoh terbaik di tengah badai apatisme politik anak-anak muda Indonesia. AMP menunjukkan kepada serikat-serikat pelajar Indonesia bahwa perlawanan terhadap penindasan bukan bunga-bunga masa muda yang nanti sekadar jadi bunga-bunga kenangan ketika tua. AMP dengan segala kekurangan dan kritik yang patut dialamatkan kepadanya adalah kenyataan gerak sejarah yang tidak bisa dibendung.

Organisasi seperti AMP dan perlawanan yang digencarkannya adalah catatan kritis atas tragedi demi tragedi yang berupaya kita ingkari sebagai bangsa yang pernah berjuang menentang penjajahan. AMP serupa mesin waktu yang mengajak kita yang lupa atau mengacuhkan sejarah untuk menengok kembali bagaimana bangsa ini didirikan.

AMP dengan segala kekurangannya sebenarnya sedang menyediakan ruang bagi kita untuk melakukan refleksi atas konsep kebangsaan dan bagaimana negara ini dikendalikan dan didukung oleh orang-orang bermental kolonial.

Menyerang AMP sebenarnya berarti meludahi sejarah pembebasan kita yang begitu dipengaruhi perjuangan kaum muda. Merepresi AMP menunjukkan bahwa kita sedang mengubur warisan masa lalu yang penuh gelora pembebasan.

Menuduh AMP sebagai kelompok separatis justru lebih mirip menjilati kotoran di wajah kita dengan bahagia. Itu semua berarti kita benar-benar sedang mengulangi kesalahan Belanda di masa lalu: sekuat tenaga melestarikan penjajahan.

Anak-anak muda di AMP yang dituduh tidak sopan, kurang ajar, tidak tahu diuntung serta tidak tahu cara berterimakasih adalah buah dari pendidikan kolonial Indonesia.

Di poin ini, Baswedan seharusnya berbangga. Bahwa di tengah karut marutnya pendidikan kita secara kualitas dan makin mahalnya biaya kuliah yang membuat banyak orang berpikir ulang untuk kuliah, ada satu sukses yang digapai. Bahwa pendidikan Indonesia yang penuh cacat di sana-sini berhasil mendidik anak-anak muda yang berasal dari tanah jajahan untuk berani melawan. Dengan sekeras-kerasnya, dengan sehormat-hormatnya.

– – –

Tulisan ini pertama kali terbit di GeoTimes Indonesia.