Bara Api di Arakan: Politik Kewarganegaraan

5 Desember 2016, sekitar 300 orang melakukan demonstrasi di pusat kota Maungdaw. Protes yang sama juga terjadi di Buthidaung, Minbyar dan Mrauk-U. Empat kota utama di negara bagian Arakan, Myanamar.

Demonstran memprotes kedatangan Kofi Annan bersama rombongan. Kedatangan mantan Sekretaris Jendral PBB ini dianggap sebagai bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan Myanmar. Hal ini terutama menyangkut misi Annan yang datang sebagai penasehat internasional untuk merundingkan dan membantu Arakan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang membuatnya jadi perhatian internasional.

Kunjungan ini terutama menyasar wilayah-wilayah yang baru-baru ini mengalami tindak kekerasan oleh militer. Tindak kekerasan ini menurut Tatmadaw adalah respon terhadap peningkatan eskalasi serangan yang terjadi di beberapa lokasi. Pelaku serangan adalah Aqa Mul Mujahidin.

Kofi Annan direncanakan akan menemui perwakilan komunitas Buddhis Arakan dan Muslim Rohingya. Pertemuan itu juga akan membahas persoalan sekaligus menindaklanjuti sengkarut Kartu Verifikasi Nasional yang berlarut-larut sejak ditandatanganinya MoU antara negara bagian Arakan dengan UNHCR (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) pada tahun 2013.

Aksi penolakan dari etnis Arakan terhadap Annan adalah refleksi peliknya persoalan mengenai pendataan orang-orang Rohang (Rohingya) yang berakar jauh ke belakang.

Dimulai pada 4 Januari 1948, ketika Burma menyatakan diri merdeka. Bersamaan dengan itu, memilih keluar dari Persemakmuran Inggris dan mengambil jalan sebagai entitas politik yang terpisah.

Setahun kemudian, sebuah undang-undang yang mengatur kewarganegaraan diterbitkan. UU No.41/1949 itu berjudul “Peraturan Pendataan Warganegara Burma”. Peraturan ini adalah warisan Inggris dengan perubahan ala kadarnya akibat mepetnya waktu.

Bulan Juni 1950, sebuah komite yang beranggotakan sembilan orang dibentuk. Tugasnya adalah menyusun sebuah rancangan mengenai aturan-aturan dan tata cara pencatatan kewarganegaraan. Kelompok kerja ini diketuai oleh U Ka Si, yang saat itu juga menjabat sebagai Deputi Kementerian Dalam Negeri.

U Ka Si dan kolega berhasil menyelesaikan draft pada November 1950. Pada Januari 1951, rancangan tersebut diusulkan kepada parlemen untuk mendapatkan pengesahan. Awal Februari, setelah tiga kali rangkai sidang, hasil kerja komite diterima dan dinyatakan sah sebagai UU dengan nomor urut 117. Mereka yang diakui sebagai warga negara adalah suku-suku asli yang mendiami daerah dataran tinggi, orang-orang Bamar dan etnis mayor lain, mereka yang berdarah campuran dan ekspatriat yang memilih tinggal di Burma dan memutuskan menukar status kependudukannya.

Kementerian Dalam Negeri lalu mulai mengedarkan UU Kewarganegaraan 117/1951 sejak 23 Februari sebagai pemberitahuan nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap orang yang telah berumur 12 tahun atau lebih untuk segera mendaftarkan diri agar mendapatkan tanda pengenal sebagai warga negara Burma. Untuk membantu kelancaran proses pendaftaran tersebut, dibentuk Komisi Pendaftaran seperti yang tercantum di dalam UU tersebut. Ketua komisi ditunjuk langsung oleh Sao Shwe Thaik, presiden Burma pertama.

Di level kampung, terdapat Petugas Pendaftaran yang dibantu masing-masing satu orang asisten sebagai ujung tombak proses registrasi. Para petugas direkrut dari kelompok terdidik di tiap-tiap daerah untuk mengatasi problem bahasa yang menjadi kendala komunikasi. Mereka ditempa dalam kursus singkat selama dua minggu mengenai tata cara pendataan dan teknis pengisian formulir kewarganegaraan. Para relawan ini dikontrak negara dalam jangka waktu 3 bulan hingga proses pendataan awal dinyatakan selesai. Mereka akan bekerjasama dengan para kepala desa dan kemudian bersama-sama melaporkan hasil pendataan ke petugas di tingkat distrik.

Pendaftaran penduduk dan penerbitan kartu identitas kewarganegaraan secara resmi dimulai 1 Maret tahun 1952 di Yangon -yang saat itu merupakan ibukota negara. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Burma saat itu adalah dengan menugaskan setiap pengumpul data untuk mengunjungi setiap rumah dalam proses pendataan. Sementara pendataan di daerah Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung dan dua puluh kota lain dimulai pada tanggal 1 Agustus 1953 ini.

Dalam proses pendataan ini, mereka yang telah mengantongi KTP berdasarkan proses pencatatan menurut UU 41/1949 tidak lagi diberikan tanda pengenal baru karena dianggap telah sah terdaftar sebagai warga negara. Pendataan ini juga mempersempit kategori ke dalam dua bagian utama; penduduk Burma dan warga asing yang terdaftar. Tidak ada kategori lain di luar hal tersebut.

KTP yang diterbitkan pada periode pencatatan ini adalah dokumen resmi yang memungkinkan seseorang tidak mendapatkan pembatasan ketika melakukan kegiatan di dalam negeri atau di luar negeri. Kartu tersebut di periode awal Burma banyak digunakan oleh warga Muslim di Burma untuk mengurus paspor dalam rangka perjalanan haji atau studi di luar negeri. Di dalam negeri, KTP ini digunakan sebagai salah satu prasyarat ketika mendaftar sebagai pegawai pemerintah dan lampiran dalam pembayaran pajak.

Hasil pendataan di tahun-tahun inilah yang menjadi bukti historis mengenai periode pengakuan eksistensi Rohingya dalam administrasi kependudukan Burma.

Namun, sejak tahun 1970, tidak ada lagi KTP yang diterbitkan untuk orang-orang Rohang. Kebijakan ini diterbitkan oleh junta militer sosialis-nasionalis pimpinan Jendral Ne Win yang sukses mengambil alih kepemimpinan sipil pada 2 Maret 1962. Empat tahun kemudian, sebuah operasi kependudukan dilancarkan dengan tajuk “Sabe”. Operasi Sabe kemudian menyita ribuan KTP milik orang Rohingya dengan dalih ‘dicurigai mengganggu stabilitas dan keutuhan nasional’. Kartu tanda penduduk ini tidak pernah dikembalikan hingga saat ini.

Hal ini diperparah dengan Operasi Naga di tahun 1978 yang menyasar penduduk sipil dengan dalih pemberantaran Rohingya Patriotic Front (PRF). Dalam operasi ini, banyak warga yang terbunuh dan anak-anak yang menjadi yatim piatu dan tumbuh dengan nasib miris di kamp-kamp pengungsian yang dibangun ala kadarnya di sepanjang perbatasan Burma-Bangladesh.

Dengan cara ini, ribuan orang Rohingya yang lahir setelah pembekuan status kewarganegaraan secara sengaja digolongkan sebagai orang asing, dan dituduh sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Masalah semakin pelik dengan terbitnya UU Kewarganegaraan di tahun 1982. Peraturan ini mewajibkan semua orang Burma untuk mendaftarkan dirinya kembali dan mengajukan permohonan baru agar mendapatkan KTP dan diakui sebagai warga negara. Mereka yang memiliki KTP lama harus menyerahkannya kepada negara. Petugas pencatatan kemudian akan mempertimbangkan apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk diberikan KTP seturut dengan undang-undang terbaru.

Ini adalah periode pelucutan KTP terhadap orang-orang Rohang yang masih memiliki status kewarganegaraan setelah lolos pada upaya pengebirian hak di tahun 1970 dan 1974.

Di tahun 1989, kekacauan ini kembali berlanjut dengan terbitnya peraturan baru yang mengharuskan semua warga negara untuk kembali mendaftarkan dirinya. Permintaan ini terkait kebijakan baru yang membagi status kewarganegaraan ke dalam beberapa kategori. Pembagian ini nantinya tampak dalam pilihan warna yang diambil. KTP berwarna merah muda untuk mereka yang memiliki status penuh sebagai warga negara, warna biru diberikan kepada pemegang KTP dengan status warga tidak penuh (associate citizens) dan warna biru untuk menandai orang asing yang melamar dan kemudian resmi diterima sebagai warga negara Myanmar. Sementara untuk sebagian orang Rohingya, mereka diberikan kartu identitas berwarna kuning. Artinya yang bersangkutan adalah imigran yang diberikan keleluasaan untuk tinggal sebentar di dalam wilayah Myanmar sebelum kemudian nanti akan dipulangkan ke daerah asal.

Selain itu, KTP berwarna tersebut juga harus selalu dibawa serta. KTP ini wajib ditunjukkan saat membeli tiket bus dan pesawat, melamar kerja -terutama untuk posisi pegawai negeri-, membeli tanah dan ketika berada di luar daerah.

Sejak UU Kewarganegaraan 1989, razia identitas semakin sering dilakukan. Awalnya hanya di Yangon, sebelum kemudian menyebar ke kota-kota utama lain. Hotel-hotel diwajibkan menolak seseorang yang ingin menginap tanpa memiliki KTP. Perusahaan jasa transportasi tidak boleh mengeluarkan tiket jika pembeli tidak menyertakan tanda pengenal. Sekolah dilarang menerima pelajar -baru atau pindahan- yang tidak memiliki identitas atau karena orang tua mereka tidak mampu menunjukkan KTP dengan warna yang telah diatur sebelumnya.

Pada Juli 1995, junta militer menerbitkan sebuah kebijakan untuk mengatur tentang pendokumentasian orang-orang Rohingya dengan menerbitkan “KTP khusus” yang disebut Temporary Registration Card (TRC). TRC diterbitkan dengan mengacu kepada UU Kewarganegaraan 1949 dan UU Kependudukan 1951. Dua undang-undang yang sebenarnya sudah dinyatakan tidak berlaku ketika peraturan yang sama terbit di tahun 1982. Namun aturan ini dengan ajaib dinyatakan kembali berlaku sebagai upaya untuk menghindari tekanan internasional. Junta militer saat itu tengah berupaya menunjukkan bahwa mereka merespon positif upaya advokasi intensif dari UNHCR untuk mendokumentasikan warga Rohingya di negara bagian Rakhine.

Menurut UU Kewarganegaraan 1951, TRC hanya dapat diterbitkan dalam kondisi yang tidak normal. Misalnya, data seseorang warga negara yang telah tercatat kemudian dinyatakan hilang atau mengalami masalah karena kelalaian aparat negara. Kondisi khusus lain sebagai prasyarat terbitnya TRC adalah ketika ada gelombang pengungsi yang memasuki teritori Myanmar diakibatkan oleh perang di negara asalnya atau sebab bencana kemanusiaan lain.

Pendataan terhadap Rohingya dengan menggunakan TCR dapat diartikan bahwa junta militer -sebagai representasi negara- memandang mereka sebagai pengungsi dan bukan sebagai warga negara yang kepadanya melekat hak dan kewajiban semenjak ia lahir di dalam wilayah administratif Myanmar. Perbedaan mendasar KTP Myanmar dan TRC adalah tiadanya pencantuman mengenai tempat dan tanggal lahir serta alamat pemegang kartu.

Selain itu, pemegang TRC memiliki beban lebih semisal larangan untuk bepergian, tanpa tanpa ijin dari petugas negara yang telah ditunjuk. Yang paling signifikan adalah menyangkut larangan bagi pemegang TRC untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki keturunan tanpa restu dari negara. Kedua praktek tersebut dipandang akan membebani negara penampung (hosting country) karena akan menambah jumlah pengungsi.

Durasi TRC juga dibatasi. Seseorang terancam tidak akan mendapatkan perpanjangan jika dinilai tidak lagi memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Seperti apa kualifikasi tersebut juga tidak pernah jelas. Kewenangan menentukan indikator dan layak tidaknya seseorang menerima TRC sangat bergantung kepada negara.

Fakta ini berkebalikan dengan klaim dari Menteri Imigrasi dan Kependudukan Myanmar, U Khin Yi, pada Oktober 2013 yang mengatakan bahwa UU Kewarganegaraan 1982 telah mengakomodir mereka yang memiliki orang tua dengan kewarganegaraan asing namun lahir di Myanmar. Selain itu, proses penerbitan TRC juga sangat memakan waktu karena hanya kepala negara bagian dan Kementerian Imigrasi dan Kependudukan yang memiliki wewenang untuk itu.

Dunia internasional sempat menggantungkan harapan kepada National League for Democracy (NLD) dan Daw Aung San Suu Kyi. Pemilu Myanmar pada November 2015 dianggap akan memberikan titik terang terhadap carut marut dan aksi kekerasan yang berkepanjangan terhadap komunitas Rohingya. Harapan yang sejak awal dipandang pesimis dan dianggap naif oleh para penstudi kritis Myanmar -termasuk saya. Kemenangan NLD dianalisis tidak akan membawa perubahan politik di negeri ini. Hal ini mulai terbukti dengan melihat bagaimana persiapan NLD mengikuti pemilu yang diwarnai dengan aksi kontroversial -dengan mencoret seluruh Muslim dari daftar kandidat parlemen.

Pesimisme kelompok minor ini di kemudian hari terbukti benar.

Sampai hari ini orang-orang Rohingya faktanya masih terus mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan KTP sebagai bukti bahwa mereka memiliki kewarganegaraan Burma. Fakta sejarah bahwa mereka telah hidup bergenerasi di bagian barat laut Arakan tidak mampu menggeser paradigma politik kewarganegaraan di Burma yang diterapkan sejak berdirinya junta militer. Belakangan, hal ini semakin tak karuan setelah Negara Bagian Arakan berencana untuk mendata orang-orang Rohingya sebagai etnis Benggali. Keputusan ini tidak hanya memiliki cacat dari kacamata sejarah budaya, namun juga memiliki implikasi politis di kemudian hari.

Termasuk jika esok lusa negara merasa sedang terancam, ia memiliki hak untuk menahan dan mengusir para imigran.

* * *

Tulisan ini tayang perdana di IndoProgress. Bagian pertama dapat dibaca di sini.

Bara Api di Arakan: Sebuah Pengantar

Sabtu, 26 November, tiga orang Muslim ditangkap. Ketiganya dituduh sedang merencanakan pemboman di sekitar kota Yangon. Kepada Agence France-Presse, polisi mengatakan bahwa diduga para tersangka adalah anggota kelompok teroris yang berbasis di Rakhine. Operasi tangkap tangan setelah tiga kasus ledakan terjadi selama seminggu terakhir.

Bagi mereka yang mengikuti perkembangan sengkarut politik Myanmar, keterangan polisi secara implisit mengarah pada Tentara Nasional Rohingya (RNA). Organisasi gerilya yang merupakan sayap bersenjata Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO). Basis operasi mereka terpusat di Rathedang, Maungdaw dan Butheetaung.

Kondisi memang lagi memanas di Rakhine.

Pada 9 Oktober, tiga pos tentara yang berada di perbatasan diserang. Sembilan petugas tewas. Lusinan senjata dan amunisi berhasil dirampas. Dua hari kemudian, empat prajurit Tatmadaw (AD Myanmar) terbunuh dalam kontak senjata. Pemerintah negara bagian Rakhine menuduh ARNO-RNA di balik serangan ini.

Tuduhan ini meleset.

17 Oktober, kelompok bernama Aqa Mul Mujahidin (Harakat al-Yaqin) merilis tujuh video dan mengaku bertanggung jawab atas rangkai serangan tersebut. Abu Ammar Junooni pimpinannya. Diduga kuat mereka adalah pelaku dari penculikan dan pemenggalan tiga insinyur pemerintah di perbatasan pada Juni tahun lalu. Empat video di antaranya menyerukan jihad, menuntut pemulihan penuh status kewarganegaraan orang-orang Rohingya, pengembalian wilayah kelola etnis serta menuntut penarikan mundur tentara.

Tatmadaw merespon dengan menggalang milisi. Kelompok sipil yang dipersenjatai ini nantinya akan menjadi petugas di kantor-kantor polisi baru yang akan dibuka di tiap-tiap kampung non-Rohingya. Tujuannya agar setiap kampung dapat mempertahankan diri dari serbuan kelompok-kelompok Mujahid. Relawan yang mengajukan diri menjalani pelatihan singkat di Sittwe -ibukota negara bagian Rakhine.

Konflik bersenjata akhirnya tidak bisa diredam.

15 November 2016, korban bertambah. Pada kontak senjata hari itu, 10 polisi, 7 tentara dan 69 lainnya dari etnis Rohingya tewas. Juru bicara pemerintah mengatakan bahwa orang-orang Rohingya yang tewas adalah milisi, namun klaim ini diragukan kelompok-kelompok pro-demokrasi dan HAM.

Pasca peristiwa ini, penangkapan massal terjadi. Pemukiman-pemukiman Rohingya disasar pihak keamanan. Sekitar 250 orang ditangkap secara ilegal. Rumah-rumah dibakar. Perempuan diperkosa. Anak-anak ditempeleng dan dipukuli. Ribuan orang terpaksa harus mengungsi. Sebagian yang mencoba menyeberang ke Bangladesh ditolak. Sebagian lain ditipu. Uang habis menyogok, namun terperangkap di kantong-kantong pengungsian sementara di perbatasan.

Konflik antar etnis di Myanmar memang sudah terentang jauh sebelum ini. Tidak hanya Rohingya, namun kelompok lain seperti Shan dan Kachin juga mengalami nasib yang kurang lebih hampir sama naasnya.

Ketika Burma diganti Myanmar oleh junta militer, umat non-Buddhis menjadi sasaran diskriminasi. Terutama setelah militer menetapkan bahwa agama resmi yang diakui negara adalah Buddhisme. Keputusan ini dipertanyakan oleh etnis Karen, Chin dan Kachin yang mayoritas beragama Kristen, serta Rohingya yang beragama Islam.

Di Arakan -nama perdana negara bagian Rakhine, perwira-perwira etnis Rohingya dicopot sepihak. Mereka, misalnya, dituduh sebagai loyalis kolonialis British. Pada masa tersebut, penangkapan sewenang-wenang terjadi terhadap etnis Rohingya. Pelakunya adalah polisi dan tentara. Mereka dianggap pemalas, biang kerok kemiskinan dan perusuh. Di pasar-pasar, orang-orang Rohingya dituduh sebagai manipulator yang licik dalam berdagang.

Hal ini tidak lepas dari peristiwa masa lalu yang terus menerus dipelihara oleh militer. Sikap beberapa elit Rohingya yang pernah ingin bergabung dengan Bengali Timur dianggap sebagai dosa sejarah yang tidak bisa dihapus. Saat itu, Dominion Pakistan yang mayoritas penduduknya beragama Islam -terutama Bengali Timur yang kemudian merdeka dan menjadi Bangladesh- baru saja berdiri. Melihat peluang ini, para elit Muslim Arakan di wilayah Rathedang, Maungdaw dan Butheetaung mengajukan ide agar mereka diikutkan sebagai provinsi keenam Dominion Pakistan.

Di bawah komando Abdul Kaseem, mereka berupaya agar daerah barat laut Arakan diikutkan sebagai bagian dari Pakistan yang baru berdiri tersebut. Permintaan yang kemudian ditolak oleh Muhammad Ali Jinnah, salah seorang pendiri Pakistan.

Jinnah tidak ingin memicu konflik dengan Burma yang saat itu dipimpin Sao Shwe Taik dan U Nu. Kondisinya secara politik dan militer, posisi Burma jauh lebih kuat dan tidak ada diskriminasi yang secara khusus dapat menjadi alasan untuk melakukan intervensi militer. Di level internasional, Pakistan yang baru saja resmi menjadi anggota PBB sadar bahwa mereka bukan tandingan Burma. Hitungan Jinnah tidak meleset. Tahun 1961, kelihaian diplomasi Burma sukses besar. Perwakilan Tetap Burma untuk PBB, U Thant diangkat menjadi Sekretaris Jendral PBB. Posisi ini dijabatnya selama 10 tahun.

Namun penolakan Jinnah tidak melunturkan semangat Kaseem dan para loyalisnya untuk menuntut pemisahan dengan Burma. Salah satu isu yang didorong Kaseem adalah soal posisi Muslim sebagai minoritas. Ini adalah periode di mana Rohingya sebagai terma politik muncul.

Jaminan dari Partai Komunis Burma yang menang pemilu di Arakan bahwa minoritas Muslim akan dilindungi hak-hak demokratiknya, tidak sanggup meluluhkan Kaseem. Untuk mencapai tujuannya, Kaseem lalu membentuk kelompok mujahid untuk melancarkan gerilya. Targetnya jelas: pemisahan permanen dari Burma.

November 1948, darurat militer diberlakukan di negara bagian Rakhine karena intensitas serangan terhadap pos militer dan aparat keamanan oleh kelompok mujahid. Selama periode ini, masyarakat sipil menjadi korban. Orang-orang meninggalkan desa karena ketakutan. Kontak senjata dapat meletus kapan saja. Anak-anak, perempuan dan lansia menjadi kelompok paling menderita.

Juni 1949, kelompok mujahid sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Arakan.

Maret 1950, operasi militer paling berdarah di sejarah kawasan itu dimulai. Kampanye militer ini berlangsung hingga tahun 1960. Korban di pihak sipil semakin bertambah banyak. Burma mendapat sorotan internasional. Perwakilan dari Tatmadaw menuduh bahwa berlarut-larutnya perang disebabkan karena para mujahid mendapatkan dukungan dari para imigran ilegal yang menyeberang masuk dari Bengali Timur. Klaim ini menjadi salah satu pijakan di kemudian hari soal sengketa tentang asal muasal orang-orang Rohingya di Arakan.

Penyebutan Rohingya memang dilematis.

Terma ini terlanjur dianggap sinonim dengan Islam. Meski awalnya, penyebutan ini adalah cara Francis Buchanan-Hamilton untuk merujuk sebuah wilayah di sekitaran Bengali Timur (Bangladesh hari ini). Rujukan ini penting bagi Buchanan-Hamilton yang sejak 1794 melakukan penelitian di daerah-daerah koloni Inggris. Selama dua puluh tahun, ia bekerja di Layanan Kesehatan Bengal milik Inggris sembari memperdalam pengetahuan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang. Di kemudian hari, pria asal Skotlandia ini dikenang sebagai salah satu peletak dasar studi mengenai dunia botani dan zoologi di Asia Selatan. Dua karya utamanya –A Journey from Madras through the Countries of Mysore, Canara and Malabar (1807) dan An Account of the Kingdom of Nepal (1819)- tetap menjadi rujukan hingga hari ini.

Buchanan menggunakan kata Bengali “Rohang” untuk merujuk pada sebagian wilayah di bagian utara Rakhine yang di masa itu termasuk dalam domain kerajaan Arakan. Rohingya secara literer dapat diartikan sebagai “orang-orang Rohang”. Rujukan geografis ini yang kemudian digunakan Kaseem untuk mengindentifikasi daerah-daerah di barat laut Arakan sebagai wilayah Rohingya.

Setelah pemberontakan bersenjata yang dipimpin Kaseem menemui kebuntuan di awal dekade 1960an, Zaffar Kawwal kemudian membentuk Partai Pembebasan Rohingya (RLP). Ini adalah organisasi bersenjata pertama yang secara terbuka menggunakan terma Rohingya sebagai identitas politik, penanda geografis dan proyeksi kultur.

Muhammad Jafar Habib, seorang intelektual yang menyandang gelar Doktor dari Universitas Rangon, ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal. Habib adalah seorang yang berpengaruh dan dinilai sebagai faktor utama mengapa RLP populer di kalangan anak muda. Ia seorang pembicara yang gesit, orator tangguh dan seorang yang dikenal berkepribadian hangat. Banyak pihak mengatakan bahwa berkat Habib, kekuatan RLP meningkat signifikan. Dari 200 orang mujahid di awal pembentukannya, hingga akhirnya memiliki kekuatan antara 500-600 orang dalam tempo kurang dari dua tahun. Basis gerilya utama berada di sekitar hutan Buthidaung, tidak jauh dari perbatasan dengan Bangladesh.

RLP kemudian berhasil dihancurkan oleh Tatmadaw di tahun 1974. Kawwal dan beberapa loyalisnya menyeberang ke Bangladesh. Tapi tidak Habib.

Ia lalu mengonsolidasikan kembali gerilyawan yang tersisa, tercerai berai dan tengah menderita demoralisasi. Ia mengajak Nurul Islam, seorang pengacara yang baru saja membuka firma hukum di Yangoon. Islam diminta Habib untuk menjadi wakilnya. Mereka berdua lalu mendirikan Front Patriotik Rohingya (RPF) di tahun 1974 dan menunjuk Muhammad Yunus sebagai Sekretaris Jenderal. Yunus adalah seorang intelektual yang berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Yangon.

Habib menunjukkan pada sejarah bahwa ia benar-benar tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Jika para pendahulunya menggunakan retorika agama -baik secara terbuka ataupun secara malu-malu- sebagai alat propaganda, penyandang gelar master Ilmu Sosial ini justru memperkenalkan pendekatan Marxisme Islam ke dalam kancah gerakan pembebasan Rohingya.

Faktor ini di kemudian hari melatari perpecahan di internal RPF pada awal dekade 1980an.

Yunus yang lebih konservatif kemudian kecewa dan memisahkan diri. Ia lalu membentuk Organisasi Solidaritas Rohingya (RSO). RSO kemudian menjadi kelompok paling militan dan konservatif. RSO mendapatkan dukungan dari Jamaah Islamiyah di Pakistan dan Bangladesh serta kelompok fundamentalis lain seperti Partai Islam (Hizb e Islami) asal Afganistan. Kuat dugaan, hubungan RSO dan Partai Islam didasarkan pada kesamaan cara pandang anti-komunisme.

RPF sendiri masih bertahan meski kemudian kekuatannya terus tergerus. Tahun 1986, Nurul Islam mengumpulkan sisa-sisa RPF yang tercerai berai oleh operasi militer masif di tahun 1978-1980, beberapa pembelot dari RSO untuk mendirikan Front Islam Arakan Rohingya (ARIF).

Dua organisasi tersebut lalu menjadi pemain utama dalam perjuangan bersenjata yang menuntut otonomi penuh sebagai wilayah tersendiri dalam federasi Myanmar. Hingga akhirnya pada 28 Oktober 1998, ARIF dan RSO memutuskan untuk bergabung dengan Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO). ARIF dan RSO menjadi sayap militer dengan nama Tentara Nasional Rohingya (RNA) dan ARNO sebagai sayap sipil-politik dengan kantor pusat di London, Inggris.

RNA hingga kini menjadi salah satu aktor dalam berbagai serangan terhadap pos-pos Tatmadaw di negara bagian Rakhine.

Para gerilyawan RNA sebagian besar berasal dari korban sapu bersih militer di tahun 1978 yang menyasar RPF. Operasi yang diberi nama Raja Naga ini secara membabi buta menyasar warga sipil. Banyak anak menjadi yatim piatu dan kemudian tumbuh dengan dendam terhadap Tatmadaw. Mereka inilah yang kemudian direkrut oleh RSO -dan RNA di kemudian hari- untuk menjadi bagian dari kampanye bersenjata mereka. Hingga hari ini, daerah di bagian utara Rakhine masih merupakan daerah operasi militer.

Ketika Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu baru-baru ini, banyak orang bersorak sorai. Ramai-ramai ini tanpa tahu bahwa pada hari pemilihan di negara bagian Shan di utara, militer Myanmar terus melakukan pemboman. Di bagian barat negara bagian Rakhine, Muslim Rohingya menghabiskan hari pemilihan di kamp-kamp pengungsi.

Kita belum menyoal bagaimana pencabutan hak formal seseorang di bulan-bulan menjelang pemungutan suara. Untuk pertama kalinya sejak merdeka pada tahun 1948, parlemen baru Myanmar tidak memiliki perwakilan Muslim seorangpun.

Itu mengapa wajar jika terjadi eksodus orang-orang Rohingya dalam jumlah besar ke luar negeri. Melihat sejarah panjang pertentangan etnis, konflik rasial dan praktek diskriminasi, sudah sepantasnya jika orang-orang Rohingya merasa tidak ada masa depan hidup di Myanmar.

Meskipun pada pemilu kemarin NLD kembali menang secara mayoritas, hal tersebut dipandang tidak akan mengubah apapun. Yang membedakan pemilu 2016 dengan pemilu 1990 adalah absennya intervensi militer untuk mengganggu hasil pemilihan yang membuat mereka kalah.

Kita seharusnya bertanya, mengapa Tatmadaw membiarkan terjadinya transisi demokrasi dan mengakui hasil pemilu 2016? Bagaimana peta dan pembagian kue dalam ekstraksi sumber daya alam di daerah-daerah bagian utara dan barat laut? Apa yang telah berubah, dan apa yang tetap sama di Burma hari ini?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan riset mendalam dan waktu panjang untuk bisa dijawab.

* * *

Tulisan ini pertama kali tayang di IndoProgress

Suu Kyi dan Kenaifan Orang Indonesia

Banyak hal memang sering tidak seperti yang kita harapkan. Itu mengapa saya terkejut saat banyak orang seakan kaget ketika hal yang sama terjadi dalam dunia politik. Seperti banyaknya pendukung dan pembela Suu Kyi yang tampak enggan menerima kenyataan bahwa perempuan penerima Nobel Perdamaian itu tidak jauh berbeda dengan politisi pada umumnya.

Mungkin pengalaman saya berbeda dengan mereka. Atau, memang ada jenis manusia yang menolak kenyataan dan memilih memeluk fantasi.

Ketika pertama kali mengunjungi Yangon, saya mendapati bahwa banyak aktivis pelajar di Yangon dari kelompok All Burma Federation of Student Union (ABFSU) ternyata tidak terlalu mengidolakan Suu Kyi. Sesuatu di luar prediksi saya yang dibangun dari cerita-cerita spekulatif berdasar informasi tangan ke dua. Lain soal dengan ketokohan ayahnya, Aung San, seorang jendral berhaluan kiri yang dieksekusi kolonial beberapa bulan sebelum Burma merdeka. Di kantor pusat mereka yang terletak di Yangon, hanya ada foto Jendral Aung San. Foto Suu Kyi? Entahlah. Saya tak pernah bertanya.

ABFSU memang punya sejarah panjang dalam geliat politik Burma. Ia adalah organisasi pelajar paling tua dan menjadi tempat belajar generasi aktivis pro-demokrasi radikal yang di kemudian hari menjadi tokoh berpengaruh dalam panggung politik nasional. Organisasi ini juga merupakan induk dari National League of Democracy (NLD), partai politik pimpinan Suu Kyi yang Desember 2015 kemarin menang besar dalam pemilihan umum Burma.

ABFSU adalah pionir dan aktor aktif dalam perjuangan demokratik di Burma. Organisasi ini tidak dapat disangkal merupakan barisan oposisi paling keras kepala yang terus berhadapan dengan junta militer. Serikat pelajar ini pula yang menyediakan panggung politik dan memanfaatkan popularitas Suu Kyi sebagai anak pertama Jendral Aung San. Mereka sadar benar, bahwa di tengah konflik antar etnis dan represi militerisme, mesti ada satu sosok yang dapat disodorkan kepada publik sebagai tokoh pemersatu. Pilihan itu jatuh kepada Suu Kyi, yang kebetulan sedang pulang menengok ibunya yang sakit berat.

Panggung politik perdana Suu Kyi di hadapan rakyat Burma terjadi di Pagoda Shwedagon, setelah protes berdarah yang berlangsung 8-12 Agustus 1988. Diperkirakan hampir 3.000 orang meninggal dunia dalam rangkai panjang demonstrasi yang hari ini dikenal sebagai Revolusi 8888. ABFSU, seperti biasa memainkan peran signifikan. Seperti satu dekade sebelumnya, mereka melancarkan gerakan 7777 -rangkaian demonstrasi yang dimulai sejak 7 Juli 1977.

Generasi pascarevolusi 1988 inilah yang kemudian mendirikan NLD. Kebutuhan akan organisasi politik dinilai sebagai kebutuhan untuk mengkonsolidasikan kekuatan pro-demokrasi anti militerisme di Burma. Sebab disadari jika serikat pelajar seperti ABFSU merupakan organisasi sektoral yang memiliki keterbatasannya sendiri.

Dan yang penting untuk diingat bahwa panggung politik dan pengorganisiran massa sejak revolusi pelajar 8888 itu bukan kerja Suu Kyi. Perempuan ini bukan jagoan Hollywood yang bekerja seorang diri dan memikul semua beban di pundaknya. Ada banyak aktivis yang berjuang di akar rumput, mengorganisir dengan tekun, dan mengorbankan banyak hal. Saya tidak punya jumlah pasti. Namun banyak dari mereka ditangkap, dipenjara dengan kondisi sangat buruk untuk waktu yang lama, dan sebagian lain meregang nyawa di dalam penjara-penjara junta militer.

Mengatakan bahwa semua itu adalah kerja Suu Kyi seorang diri terlalu menyederhanakan banyak hal. Seperti meludahi kerja kolektif untuk nama besar satu orang. Juga tidak etis (secara moral dan secara politis) untuk membandingkan periode tahanan rumah Suu Kyi dengan mereka yang mendekam di penjara atau dibunuh junta militer sejak tahun 1988. Perbandingan macam itu bukan saja kejam, namun menunjukkan mentalitas patron-client yang melihat Suu Kyi layaknya Mesias dan yang lain tidak lebih dari sekedar statistik.

Banyak dari aktivis politik tersebut kini masih ditahan. Kemarin misalnya. Di tengah riuh perdebatan soal pernyataan Suu Kyi terhadap Husain, ada 70 orang aktivis pelajar yang menjalani persidangan untuk kali ke 53. Mereka telah ditahan sejak junta militer menyerang protes pelajar di Letpadan, Maret 2015. Sudah hampir 13 bulan mereka mendekam tanpa kepastian masa hukuman. Enam dari mereka adalah orang yang pernah membantu saya dengan semangat ketika melakukan riset. Wajar jika saya muak dengan argumen-argumen naif dan konyol yang berseliweran di media sosial.

Debat mengenai Suu Kyi selalu bagi banyak orang di Indonesia adalah soal Rohingya. Topik yang saya hindari karena menyadari tiadanya kapasitas untuk mengomentari isu ini lebih jauh. Alasannya sederhana, dalam dua kali kunjungan saya ke Burma (masing-masing di tahun 2013 dan 2014), saya tidak bisa diijinkan ke daerah orang Rohingya. Otoritas setempat menyebutkan bahwa visa saya hanya untuk melakukan riset di daerah perkotaan. Saya tidak melawan, dengan sadar tunduk. Sebab saya masih ingin kembali ke negeri ini di masa depan.

Pembatasan terhadap Rohingya sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi orang Indonesia seperti saya. Bukankah Papua juga diperlakukan sama?

Yang bisa saya komentari soal Suu Kyi adalah tentang sikap politik perempuan ini dan NLD di kancah nasional. Ada beberapa hal yang sebenarnya dapat terang benderang dilihat.

Fakta bahwa Suu Kyi sebenarnya telah kehilangan dukungan dari basis gerakan pelajar, terutama ABFSU yang sejatinya adalah sayap organisasi pendukung NLD. Perpecahan politik ini mengemuka setelah Suu Kyi menolak mendukung gerakan protes menuntut reformasi pendidikan yang didorong oleh NNER (National Network for Educational Reform) yang mana ABFSU merupakan salah satu bagian di dalamnya. Saya sempat meramalkan hal tersebut dalam sebuah analisis di IndoPROGRESS.

Ini tentu belum menyebut faksi politik lain yang merupakan pecahan NLD seperti DPNS (Democratic Party for New Society) dan sayap pelajar mereka bernama YNS (Youth for New Society).

Sikap ini makin mengeras setelah represi hebat di Letpadan, Maret 2015 yang malah direspon negatif oleh Suu Kyi. Bersama NLD, nenek ini kemudian menyalahkan aktivis pelajar yang tidak taat pada “perjanjian bersama NNER dengan junta militer” mengenai dialog nasional mengenai masa depan pendidikan di Burma. Sikap naif dan oportunis NLD-Suu Kyi ini mengacuhkan kenyataan bahwa dialog yang dimaksud telah mandeg karena tuntutan pelajar langsung ditolak mentah-mentah oleh junta militer.

Juga kenyataan bahwa ada faksi kecil di dalam tubuh NLD (mereka yang memandang dirinya lebih progresif-revolusioner ketimbang mayoritas yang dianggap berhaluan sosdem) yang kemudian sangat terpukul dengan pencopotan Thein Lwin dari struktur Komite Pusat NLD. Pencopotan (yang di kemudian hari disertai pemecatan Lwein dari keanggotaan partai) disebabkan oleh sikap politik Lwin yang secara terbuka mendukung gerakan pelajar dan tuntutan demokratik untuk reformasi pendidikan. Faksi kecil ini, sebagian besar anggotanya kemudian keluar dan memilih tetap aktif di NNER sembari melihat kemungkinan untuk mendirikan partai baru -yang dalam pandangan mereka lebih revolusioner. Bagi mereka, NLD-Suu Kyi telah gagal dan menyimpang dari cita-cita awal pendirian partai yang didedikasikan untuk perjuangan demokratik jangka panjang.

Hal lain yang dapat disebutkan menyangkut posisi United Nationalities Alliances (UNA). Sebuah aliansi bersama kelompok-kelompok perjuangan politik bersenjata berbasis suku bangsa di bagian utara, barat laut dan timur laut Burma yang menginginkan kemerdekaan (atau minimal otonomi penuh).

Ada tiga kekuatan dominan dalam UNA. Kelompok pertama yaitu sayap bersenjata etnis Rakhine bernama Arakan Liberation Army (ALA) dari Arakan Liberation Party (ALP). Kedua, kelompok militer Kachin Independence Organization (KIO) bernama Kachin Independence Army (KIA) sebagai organisasi perjuangan etnis Kachin. Yang terakhir adalah Karen National Union (KNU) yang sayap militernya diberi nama Karen National Liberation Army (KNLA). KNU-KNLA adalah alat politik perjuangan kemerdekaan etnis Karen.

Kelompok-kelompok dalam UNA jelas berseberangan dengan Suu Kyi.

Proses dialog yang panjang, melelahkan, penuh pengkhianatan dari junta militer dan sikap apatisme Suu Kyi membuat banyak hal makin runyam. Suu Kyi dianggap gagal menjadi sosok yang dapat memediasi gencatan senjata dan pembicaraan damai antara UNA dan junta militer. Demiliterisasi sayap bersenjata UNA yang diserukan NLD dan Suu Kyi dianggap kebablasan karena tidak melihat konteks historis dan kondisi material yang menyebabkan lahirnya jenis perjuangan macam itu.

Kemenangan NLD dalam pemilu di akhir tahun kemarin juga ditanggapi dingin oleh perwakilan UNA. Hal ini tidak mengejutkan. Sentimen rasial yang menguat dalam internal NLD dapat dianggap sebagai sebab. Belum lagi kenyataan bahwa masih banyaknya petinggi-petinggi NLD yang sering bersikap rasis terhadap etnis minoritas karena mereka datang dari etnis mayoritas Burma. Sikap UNA makin memanas karena beberapa tokoh yang dianggap tidak layak kemudian diberikan kesempatan oleh Suu Kyi untuk ikut terdaftar sebagai calon anggota parlemen (di kemudian hari banyak dari mereka yang terpilih).

Saya mengakui bahwa secara personal kurang paham soal taktik politik yang diambil oleh Suu Kyi. Sebab saya tidak pernah punya kesempatan mewawancarainya.

Tapi ada beberapa keanehan yang menurut saya keterlaluan untuk seorang pemegang anugerah Nobel Perdamaian serta merupakan pemimpin partai yang masih tercatat sebagai anggota Socialist International dan Progressive Alliance.

  1. Suu Kyi misalnya sengaja sengaja mendiamkan membesarnya sentimen berbasis agama yang menyasar Rohingya. Ia bahkan enggan menyerukan perdamaian. Suu Kyi selalu menghindar dari pembicaraan soal kekerasan luar biasa dan ragam pelanggaran hak asasi yang menimpa Rohingya. Pengusiran, pembunuhan serta perampasan tanah dan properti orang Rohingya seperti bukan topik yang menarik untuk dikomentari oleh Suu Kyi maupun NLD.
  2. Suu Kyi tampak gagal memahami bahwa basis pendukungnya adalah kalangan petani miskin yang terkonsentrasi di daerah Selatan, dan bagian Timur, sementara ia menolak proposal reforma agraria radikal yang ditawarkan oleh DPNS sesaat setelah NLD diumumkan memenangkan pemilu.
  3. Suu Kyi juga dalam beberapa momen sering gagal mengekang emosinya. Kasus wawancara dengan jurnalis perempuan muslim hanya satu dari berbagai contoh. Ia juga pernah mengusir perwakilan YNS yang ingin berdialog dengannya di tahun 2013. Beberapa sudah saya sebutkan di atas.

Satu hal yang saya pahami, Suu Kyi sangat membutuhkan kekuasaan. Untuk itu, ia tak segan berseberangan dengan mereka yang dianggap terlalu radikal, terlalu progresif, terlalu revolusioner atau terlalu-terlalu yang lain. Itu mungkin alasan paling logis yang dapat saya tarik mengapa Suu Kyi dan NLD bersikap demikian.

Ini membuat harapan-harapan dan berbagai pembelaan soal Suu Kyi bagi saya terdengar naif. Kondisi di lapangan jauh berbeda. Kita di Indonesia cenderung hanya mendapatkan referensi dari media-media berbahasa Inggris. Informasi tangan ke dua.

Secara pribadi, saya menyandarkan harapan perubahan Burma menuju tempat yang jauh lebih baik dari hari ini kepada gerakan massa di akar rumput. Meskipun mereka juga diliputi banyak kekurangan yang layak untuk dikritik. Kelompok inilah yang bagi saya akan menjadi sandaran terakhir apakah Burma akan lebih baik setelah NLD menang pemilu atau justru mengulang tragedi Indonesia pascakemenangan PDIP tahun 1999 kemarin.

NLD-Suu Kyi memang sudah tidak layak untuk diharapkan.

Fakta politiknya mungkin banyak yang belum tahu. Bahwa dalam pemilu kemarin, dari 1.151 calon anggota parlemen yang diusung NLD, tidak  ada satupun kandidat Muslim. Persis seperti daftar calon dari USDP (partai bekingan tentara). Padahal Muslim adalah salah satu basis suara tradisional NLD. Para pendiri partai ini sebagian di antaranya adalah aktivis Muslim. Orang yang meyakinkan Suu Kyi untuk bertarung dalam politik adalah juga seorang Muslim. Selain fakta bahwa dari total pemilih di pemilu 2015, 5% di antaranya adalah kelompok Muslim.

Keterkejutan saya makin bertambah setelah membaca pernyataan Win Htein, jurkam nasional NLD yang secara terbuka mengatakan bahwa pilihan untuk mengesampingkan umat Muslim adalah pilihan logis agar dapat memenangi pemilu secara mayoritas. Bahwa NLD secara organisasional memilih melakukan pembersihan internal dari kader-kader mereka yang Muslim karena dipandang akan menghambat tujuan partai memenangi pemilu. Tampak jelas bahwa NLD-Suu Kyi sedang ketakutan dengan menguatnya sentimen agama yang dipelopori kelompok Ma Ba Tha.

Untuk orang yang masih terus mengikuti kondisi politik Burma dari kejauhan, cukup mengagetkan bahwa NLD-Suu Kyi akan bertindak hingga serendah dan seoportunis ini hanya untuk memenangi pemilu.

Itu mengapa ketika orang-orang kembali meributkan soal Suu Kyi, saya hanya kembali mengingatkan diri bahwa nenek ini sebenarnya biasa saja. Kurang lebih mirip nenek Megawati dulu ketika masa reformasi.

Nothing special about her. She just another old lady who obsessed with power.

Ode untuk Honey Oo

11066775_10204995989997002_4087897554180489241_nBahasa Inggrisnya tidak terlalu lancar. Juga agak pemalu.

Kami bertemu pertama kali di Gwangju, Korea Selatan. Saat itu, bulan Agustus 2014. Iatampak ceria dan banyak tersenyum saat saya menjabat tangannya. Memperkenalkan diri sebagai sesama orang Asia Tenggara, berasal dari tempat di mana militernya sama-sama berbau busuk dan tak segan menodongkan senjata.

Honey Oo, namanya. Tampak sumringah karena saya memanggilnya sebagai Burmese, artinya orang Burma. Saya memang tidak menggunakan kata Myanmar. Nama pemberian junta militer yang sudah barang tentu tidak mengenakkan bagi seorang aktifis pelajar yang memusuhi senjata sejak kudeta di tahun 1962. Ia juga senang karena saya cukup tahu sedikit tentang sejarah gerakan pelajar di sana.

“Saya sedang studi tentang gerakan pelajar di Asia Tenggara. Sedikit terpaksa.” Pembelaan merendah itu keluar dari mulut saya.

Sebagaimana aktifis pelajar di Burma, Honey juga pernah mengenyam penjara. Kuliahnya bahkan harus terhenti karena divonis empat tahun di balik jeruji. Ia tertangkap saat berlangsungnya gelombang revolusi di tahun 2007, yang kemudian dikenal publik sebagai Revolusi Saffron. Vonis itu diperpanjang satu tahun karena keterlibatannya dalam mogok makan di bulan-bulan terakhirnya dalam penjara, di akhir 2011.

“Masih banyak kawan saya yang belum dibebaskan hingga saat ini. Termasuk ketua umum kami.”

Ketua umum All Burma Federation of Student Unions (ABFSU), Han Wing Aung memang masih di dalam penjara. Pertama kali ditangkap Juli 1994 dan ditahan selama tujuh tahun. Sempat bebas di bulan Desember 2010 untuk kembali dibui beberapa bulan kemudian dengan vonis 19 tahun. Penguasa mencurigai Han Wing terlibat dengan partai komunis. Namun semua orang di Burma paham bahwa alasan penangkapan sebenarnya tentu saja terkait aktifitas politik ABFSU yang getol menentang diktatorianisme militer. Hal ini dianggap lumrah di kalangan aktifis pro-demokrasi di Burma. Dari penjara ke penjara. Seperti Malaka.

Dalam sebuah makan malam, Honey terus menerus bertanya kepada saya tentang kabar gerakan pelajar di Indonesia. Pertanyaan sulit yang membutuhkan penjelasan panjang lebar. Tapi saya mencoba berbagi sedikit informasi. Ala kadarnya.

Semasa berada di Gwangju, kami banyak berdiskusi. Saya bahkan berjanji untuk datang mengunjunginya di Burma.

Awal Oktober tahun itu, saya memang singgah ke Burma. Tapi kami tak punya banyak waktu untuk bertemu. Honey sangat sibuk. Sebagai salah satu pengurus Komite Eksekutif ABFSU, ia harus mendatangi serangkaian pertemuan. Rapat demi rapat, diskusi dan diskusi lagi. Terkadang masih berlokasi di Yangoon, namun lebih sering berada di luar ibukota. Saat itu, ABFSU sedang intensi menyiapkan diri untuk menolak rancangan undang-undang tentang pendidikan yang sudah pasti ditandatangi presiden Thein Sein.

Meski begitu, Honey tetap berusaha membantu saya yang datang berkunjung karena urusan riset, dan bukan karena seorang kawan yang rindu bersua.

Dia adalah orang yang mengenalkan saya dengan banyak aktifis pelajar. Tidak hanya dari lingkaran ABFSU, tapi juga dari Youth for a New Society (YNS). Serikat pelajar yang sebenarnya merupakan pecahan dari ABFSU. Cerita ini justru saya dapatkan dari Honey. Tidak sedikitpun tampak untuk menutupi hal ini.

“Di Indonesia, perpecahan itu hal biasa.” Itu kata saya di satu malam saat kami sedang berjalan pulang setelah ia seharian menemani saya berjumpa dan mengobrol dengan banyak orang. Pacarnya, Thiha Win Tin juga ikut menemani. Seorang aktifis ABFSU yang juga baru-baru ini ikut ditangkap.

Honey membalas dengan tersenyum.

“Mungkin suatu hari nanti, kau juga bisa bantu mengenalkan aku pada aktifis-aktifis pelajar di Indonesia.”

Saya tidak pernah menjawab pertanyaan itu. Sebab tidak ingin berjanji sesuatu yang tidak bisa ditepati. Di masa lalu, saya sering mengingkari janji. Sudah cukup. Sebisa mungkin sekarang belajar mengontrol diri untuk mengatakan iya kepada setiap permintaan.

Tapi Honey tidak pernah berupaya untuk menagih hal itu. Mungkin ia juga sadar bahwa ada banyak keterbatasan yang menahan dirinya dari keinginan untuk mengunjungi tempat-tempat di luar Burma. Korea Selatan, tempat di mana kami bersua adalah negeri pertama yang ia kunjungi. Ia mengaku bahwa tidak pernah berpikir untuk pergi ke luar Burma. Selain ekonomi, kerja-kerja politik yang sedang ia lakukan tidak bisa diinterupsi.

Perempuan ini memang termasuk kategori disiplin di mata saya. Bangun pagi hari dan tidur sebelum pukul sebelas malam.

Di akhir Februari tahun ini, ia mengirimkan pesan melalui Facebook. Mengungkapkan kesedihan sekaligus ekspresi kekecewaan yang meledak. Suu Kyi, tokoh yang ia kagumi justru berbalik menikung gerakan pelajar yang tengah bergelora di Burma. Saya berpura-pura mengerti tentang hal tersebut. Mengirimkan kata-kata penyemangat yang sebenarnya saya sendiri kurang yakin sejauh mana dapat bermanfaat.

“Saya akan menulis tentang hal tersebut. Agar banyak orang tahu betapa busuknya Suu Kyi.”

Janji yang ini, kemudian ditepati ketika IndoPROGRESS berkenan mempublikasikan tulisan saya 11 Maret kemarin. Dengan segera saya mengirim pesan dan tak lupa menyertakan tautan tulisan tersebut. Meski saya tahu itu sedikit percuma karena Honey tidak bisa membaca bahasa Indonesia. Tapi tak mengapa. Agar ia tahu bahwa saya mendukungnya. Sepenuh hati, seperti ia yang mendukung penuh saya ketika melakukan riset di negaranya.

Tapi tak ada balasan. Hingga lewat dua puluh empat jam, tidak ada balasan.

Bersamaan dengan itu, berita-berita di internet sedang berseliweran dengan ganas. Memberitakan betapa buasnya polisi Burma merepresi gerakan pelajar yang sedang melangsungkan protes. Kabarnya, lebih dari 200 orang aktifis dan biksu-biksu muda yang berpartisipasi ditahan. Banyak jatuh korban. Lebih dari 50 orang mesti dilarikan ke rumah sakit. Foto-foto soal aksi itu menggambarkan suasana yang menyeramkan.

Saya kembali mengirim pesan. Bertanya dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sama. Tidak jua ada jawaban. Honey tidak membalas. Hingga hari ini.

Belakangan saya tahu dari seorang kawan lain: Honey juga ikut tertangkap.

Senjakala di Burma*: Retaknya Aliansi Pelajar dan NLD-Suu Kyi

2

ALIANSI politik kelompok demokratik di Burma terancam pecah.

Hari-hari belakangan, di tengah masifnya kampanye gerakan pelajar Burma untuk menolak Undang-undang Pendidikan Nasional,[1] serangan telak justru datang dari satu-satunya aliansi politik mereka. Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Daw Aung San Suu Kyi, secara terbuka menyatakan penolakan untuk memberikan dukungan politik terhadap perjuangan pelajar. Sikap NLD dan Suu Kyi tersebut ditegaskan dengan ancaman pencabutan keanggotaan terhadap Thein Lwin, seorang akademisi sekaligus salah satu anggota Komite Pusat NLD yang merupakan pendukung aktif gerakan pelajar Burma. Thein Lwin sendiri telah dicopot dari posisinya di Komite Pusat NLD dan sedang menunggu keputusan akhir mengenai status keanggotaannya dalam partai.[2]

Polemik terbuka ini dimulai 1 Februari lalu. Saat itu, Thein Lwin ikut menghadiri dan kemudian secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap tuntutan pelajar untuk melakukan peninjauan kembali terhadap paket undang-undang pendidikan yang sudah ditandatangani presiden Thein Sein. Dalam pernyataannya, Lwin menganggap bahwa tuntutan pelajar mesti didengarkan oleh junta militer dan perjuangan pelajar mesti terus dilangsukan sepanjang tidak adanya inisiatif untuk melakukan reformasi terhadap undang-undang tersebut. Pertemuan tersebut dihadiri empat pihak yang dianggap berkepentingan dalam menentukan masa depan pendidikan dalam negeri, yaitu perwakilan serikat pelajar, perwakilan dari serikat guru, perwakilan dari kelompok-kelompok minoritas dan perwakilan dari kelompok agama.

Pada 3 Februari, Suu Kyi secara terbuka dalam konferensi pers mengatakan bahwa keterlibatan Thein Lwin dalam gerakan protes yang dipelopori oleh pelajar dapat membahayakan strategi NLD sebagai partai yang sedang melangsungkan dialog dengan junta militer. Suu Kyi menegaskan bahwa keikutsertaan dan dukungan langsung terhadap gerakan pelajar tidak dapat dilakukan oleh mereka yang duduk dalam struktur Komite Pusat. Dukungan terhadap tuntutan pelajar hanya dapat dilakukan jika seseorang telah menyatakan mundur sebagai anggota Komite Pusat atau hanya berstatus anggota biasa di NLD.[3]

Mengapa perpecahan politik ini justru terjadi ketika gerakan pelajar tengah mengalami radikalisasi? Pelajaran apa yang dapat ditarik oleh gerakan pelajar di Indonesia dari perjuangan kolega mereka di Burma? Tulisan ini berupaya menjawab secara singkat pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memaparkan konstelasi politik dan kondisi terkini dari pertarungan politik terkait isu pendidikan di Burma.

 

JNRP & Serikat Pelajar

Jaringan Nasional untuk Reformasi Pendidikan (JNRP) secara sederhana dapat dikatakan sebagai cerita sukses bagaimana gerakan pelajar membangun aliansi strategis politik yang diawali dari isu sektoral. Diawali dari berbagai pertemuan informal yang intensif selama tahun 2011, gerakan pelajar berhasil memetakan kelompok-kelompok pendukung yang juga bersepakat untuk menolak rancangan undang-undang pendidikan yang diajukan pemerintah ke parlemen. Di saat yang bersamaan, gerakan pelajar juga membuka diri melalui kerjasama-kerjasama politik taktis, yang tampak dalam keterlibatan berbagai kelompok dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan secara bersama. Secara sadar, gerakan pelajar berbagi panggung politik dengan mitra-mitra strategis yang secara sektoral memiliki fokus dan prioritas isu masing-masing.

JNRP merupakan front bersama antara perwakilan guru, kelompok-kelompok minoritas, kelompok agama dan tentu saja: serikat pelajar. Ada dua serikat paling berpengaruh dalam JNRP, yaitu All Burma Federation of Student Unions (ABFSU) dan Youth for New Society (YNS). ABFSU merupakan serikat pelajar tertua dan memiliki catatan keterlibatan dalam momen-momen penting sejarah perjuangan demokratik di Burma.[4] Serikat ini merupakan oposisi konsisten terhadap kebrutalan militer sejak kudeta yang dilancarkan militer pada 2 Maret 1962. Sebagian besar tokoh kunci NLD adalah orang-orang yang ditempa dan berpengalaman di ABFSU. Ketua Umum ABFSU, Min Ko Naing yang ditangkap di akhir September 2006 dan masih berada di dalam penjara hingga kini, juga merupakan salah satu anggota NLD.

Sedangkan YNS merupakan kelompok radikal pelajar yang awalnya merupakan faksi di dalam tubuh ABFSU. Perpecahan ini terutama terdapat pada sikap memandang hubungan antara ABFSU dan NLD. YNS selalu memandang dirinya sebagai tendensi radikal yang menolak perilaku submisif yang dialamatkan kepada kolektif pimpinan ABFSU paska berdirinya NLD.[5] Bagi YNS, gerakan pelajar mesti menjaga otonomi sektoral mereka untuk meminimalisir manuver-manuver politik kompromis yang dapat membahayakan pembangunan struktur dan cita-cita gerakan demokratik. Perpecahan tersebut menemui titik akhirnya pada Oktober 1988 paska Revolusi 8888.

Namun YNS sendiri mulai diorganisir kembali paska Revolusi Saffron di tahun 2007, tepatnya sejak pertengahan tahun 2010, yang menandai gelombang baru aktivisme pelajar di Burma. Meski embrio YNS sendiri yang berbentuk komite-komite aksi telah diorganisir sejak pertengahan 2005 dan terlibat aktif dalam barisan protes di protes besar yang berlangsung tahun 2007. Namun secara resmi, YNS nanti berdiri pada tahun 3 Februari 2012 setelah komite-komite aksi menyatakan sepakat untuk melakukan unifikasi.[6]

Mengonsentrasikan basis pengorganisirannya di Yangon, Mandalay, Pegu dan Sittwe, beberapa di antara tokoh-tokoh kunci YNS merupakan orang-orang yang pernah terlibat dalam perang gerilya di daerah Utara dan Barat Burma di pertengahan tahun 1990-an. Hal ini sedikit banyaknya ikut berkontribusi kepada lahirnya dukungan dari beberapa partai dan individu yang tergabung dalam United Nationalities Alliances (UNA), sebuah kelompok aliansi dari beberapa partai-partai lokal Burma yang sedang melakukan negosiasi dan gencatan senjata dengan junta militer.

Contohnya adalah saat U Aye Thar Aung dari Partai Nasionalis Rakhine (PNR), yang merupakan salah satu elemen bersenjata dalam UNA, kepada publik mengatakan bahwa kelompok pelajar mesti mendapatkan dukungan aktif dari siapapun yang memiliki perhatian terhadap isu ini. Strategisnya peran pendidikan bagi masa depan, membuat PNR memberikan dukungan kepada JNRP dan serikat pelajar. Dukungan tersebut dapat ditelusuri dengan kehadiran beberapa anggota PNR dalam protes-protes pelajar dan juga dukungan finansial. Junta militer sendiri telah memperingatkan UNA agar menjauhkan diri dari kisruh politik dan pemogokan-pemogokan pelajar, jika ingin terus melanjutkan dialog.[7]

Ketika JNRP dideklarasikan pada September 2012, UNA juga mengirimkan beberapa delegasinya untuk bergabung sebagai representasi kelompok-kelompok minoritas. Tuntutan utama UNA dan berbagai kelompok di dalamnya adalah kebutuhan akan undang-undang pendidikan yang akomodatif dan sensitif terhadap kelompok-kelompok minoritas kultural, yang tampak jelas dalam poin-poin rekomendasi JNRP yang kemudian ditolak oleh junta militer.[8]

JNRP memiliki sebelas poin tuntutan yang dijabarkan sebagai berikut:

  1. Memberikan ruang partisipasi bagi perwakilan fakultas dan pelajar untuk berpartisipasi dalam perumusan rancangan undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan.
  2. Secara resmi mengijinkan pembentukan serikat pelajar dan serikat pekerja di tingkatan universitas dan negara wajib melegalkan keberadaan serikat-serikat tersebut.
  3. Mendiskusikan kembali secara kritis komposisi dari Komisi Pendidikan Nasional (KNP) dan Komite Koordinasi dan Kerjasama antar Universitas (KKKU) dalam rancangan undang-undang pendidikan yang terbaru.
  4. Pendistribusian kekuasaan administratif dan manajerial ke daerah-daerah.
  5. Restrukturisasi sistem penerimaan dan ujian di tingkatan universitas yang sedang diberlakukan hari ini.
  6. Mengadopsi metode baru dalam pedagogi belajar mengajar untuk mendorong pemikiran independen dan memberikan ruang terhadap kebebasan berekspresi pelajar dalam proses belajar mengajar.
  7. Menghargai kebebasan penggunaan bahasa etnis yang terutama dialamatkan terhadap kelompok-kelompok minoritas serta penggunaan bahasa ibu sebagai medium belajar mengajar.
  8. Pendidikan yang tidak diskriminatif dengan mengakomodasi pelajar yang mengalami keterbatasan fisik.
  9. Pemulihan status para pelajar yang dipecat oleh pihak universitas karena alasan aktifisme politik.
  10. Alokasi 20% anggaran pemerintah untuk pendidikan nasional.
  11. Meningkatkan level bebas biaya pendidikan dari kelas 4 ke kelas 8.

Sebelas poin tuntutan di atas merupakan hasil rumusan kesepakatan yang sebagian besarnya didorong oleh perwakilan dari serikat mahasiswa yang direpresentasikan oleh Komite Perjuangan Pendidikan Demokratik (KPPD). KPPD merupakan front persatuan taktis antara ABFSU dan YNS. Aliansi temporer ini dibentuk bersamaan dengan terbitnya rancangan undang-undang pendidikan yang dianggap merupakan bentuk intervensi junta ke dalam sektor pendidikan dan dipandang sebagai strategi untuk membungkam serikat pelajar pada 30 Juli 2014.[9] KPPD memulai kampanye mereka dengan menyerukan mogok nasional yang dimulai sejak 15 November 2014, setelah merumuskan kesepakatan dalam pertemuan intensif selama dua hari pada 11-12 November, yang dihadiri para pemimpin ABFSU dan YNS. Protes ini secara serentak dilakukan di Yangon, Mandalay, Sittwe, Tavoy, Mergui dan Minbu.

Protes serikat pelajar tersebut terjadi di tengah kondisi junta militer yang sedikit banyaknya sedang terdesak. Selain harus menghadapi protes pelajar, rezim pimpinan Thein Sein juga dipaksa untuk melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok bersenjata yang dalam dua dekade terakhir melancarkan gerilya menentang kekuasaan junta. Kelompok-kelompok yang tergabung dalam UNA sedang mendesak pemerintah Burma untuk memberikan otonomi regional dan pemenuhan hak-hak ekonomi-sosial-kultural dari kelompok-kelompok etnis minoritas. Junta militer saat ini sedang dalam rangkaian negosiasi dengan pihak NLD untuk mendiskusikan soal reformasi politik di negeri tersebut setelah derasnya tekanan yang datang dari negara-negara donor.

Terkait keterlibatan serikat-serikat pelajar dalam JNRP, KPPD sebagai badan temporer perwakilan juga memainkan peran yang siginifikan. Dua dari enam juru bicara JNRP merupakan perwakilan serikat pelajar. Dua anggota mereka yang lain bekerjasama dalam tim kajian JNRP yang berjumlah sebelas orang. Tim ini bertugas untuk memblejeti perangkat undang-undang pendidikan yang diterbitkan pemerintah yang kemudian menghasilan sebelas poin rekomendasi di atas. KPPD juga secara aktif terlibat dalam aksi solidaritas dengan kelompok sektoral lain yang berada di dalam JNRP, yang misalnya ditunjukkan pada pengerahan massa dengan jumlah maksimal untuk mendukung protes para guru yang digagas oleh Federasi Guru Myanmar (FGT) pada 15 September tahun kemarin.

KPPD sendiri, hingga hari ini, masih terus membombardir jalanan dengan protes massa. Sejak Oktober dimulai, KPPD, ABFSU dan YNS telah 128 kali melakukan protes bersama ataupun tunggal. Sejak akhir Desember 2014, KPPD juga telah menyelenggarakan 9 kali pendidikan bersama yang diadakan bergantian oleh ABFSU dan YNS. Sejak akhir November 2014, KPPD bahkan sempat mengadakan dua kali pertemuan dengan kelompok pelajar anarkis sindikalis yang pada 19 Oktober, mendeklarasikan kehadiran mereka melalui protes di jalanan kota Yangon. Pengorganisiran lintas tendensi ini dipahami KPPD sebagai salah satu cara untuk memperkuat tekanan kepada junta militer agar mau menarik kembali paket undang-undang pendidikan dan menerima rekomendasi-rekomendasi yang disodorkan oleh para pelajar.

 

NLD & Suu Kyi

Siapa tak kenal Daw Aung San Suu Kyi?

Perempuan ini adalah penerima Nobel pada tahun 1991, yang juga adalah anak tunggal dari tokoh revolusioner Burma bernama Aung San, pendiri partai Komunis Burma (CPB). Ayahnya adalah konseptor dan otak dibalik berdirinya Tatmadaw, embrio tentara nasional Burma. Aung San juga salah satu tokoh kunci kemerdekaan Burma dari Inggris, yang dieksekusi enam bulan sebelum kemerdekaan itu resmi dideklarasikan.[10] Setelah merdeka, Aung San diberi gelar pahlawan nasional dan dicatat sebagai salah satu founding father Burma.

Suu Kyi juga dipandang sebagai tokoh sentral perlawanan terhadap junta militer. Perempuan kelahiran 19 Juni 1945 ini juga merupakan pemimpin umum Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Partai oposisi terbesar dan tercatat konsisten sebagai penentang junta militer yang berkuasa di Burma sejak kudeta di tahun 1962. NLD juga tercatat sebagai anggota Socialist International[11] dan Progressive Alliance[12]. Partai ini untuk pertama kalinya mengikuti pemilu dan langsung memenanginya. Kemenangan di tahun 1990 ini kemudian diinterupsi kembali oleh militer melalui pembatalan hasil pemilihan. NLD gagal berkuasa dan sebagian besar tokoh kunci mereka ditangkapi. Yang berhasil melarikan diri ke luar negeri, kemudian membentuk pemerintahan eksil dengan nama Pemerintahan Koalisi Nasional Federasi Burma (NCGUB).[13]

Sein Win, salah seorang sepupu Suu Kyi, ditunjuk sebagai Perdana Menteri NCGUB yang berkantor di Maryland, AS. Lembaga ini kemudian membubarkan diri pada 14 September 2012 sebagai bentuk dukungan atas reformasi yang sedang berlangsung di Myanmar. Interupsi militer tidak mengagetkan sama sekali. Suu Kyi, yang telah ditahan sejak satu tahun sebelum pemilu dilakukan secara terbuka telah mengekspresikan keraguannya tentang kemungkinan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

NLD dibangun sebagai alat politik kaum oposisi paska Gerakan 8888 pada 8 Agustus 1988. Gerakan 8888 dipelopori oleh serikat pelajar di bawah payung ABFSU yang sejak Maret hingga Juni tahun itu, terus menerus melakukan pembangkangan sipil yang sukses memaksa Jendral Ne Win menyatakan mundur pada 23 Juli.[14] Posisi presiden kemudian diserahkan kepada Sein Lwin, sosok di balik aksi pemboman kantor utama ABSFU dan penembakan para pelajar yang terlibat protes di Universitas Rangoon pada tahun 1962. Pelajar yang tidak puas kemudian kembali melancarkan protes. Puncaknya dihelat sejak 8-12 Agustus yang berhasil melengserkan Sein Lwin, dengan korban jiwa mencapai hampir 3.000 orang.[15]

Periode ini sangat penting dalam sejarah perjuangan Burma menentang junta militer yang kemudian ikut membuka ruang tampilnya Daw Aung San Suu Kyi di hadapan publik Burma. Salah satu penandanya adalah ketika Suu Kyi melakukan pidato umum di Pagoda Shwedagon yang dihadiri lebih dari setengah juta orang. Popularitas Suu Kyi dan kebutuhan akan alat oposisi untuk bertarung dalam pemilu 1990, mendorong para aktivis anti junta militer mendorong pembentukan NLD pada 27 November 1988.[16]

Ketika Burma menyelenggarakan kembali pemilihan pertama setelah dua dekade dalam kepemimpinan diktator militer, NLD menolak berpartisipasi. Sebab utamanya adalah terbitnya peraturan perundangan pemilu yang dianggap diskriminatif dan sengaja didesain untuk menyerang para pemimpin NLD yang memiliki catatan panjang menentang junta militer. Undang-undang tersebut, misalnya, membatasi Suu Kyi untuk terlibat karena dianggap memiliki catatan kriminal sehingga tidak layak dicalonkan dalam level apapun oleh NLD.[17] Sikap politik yang kemudian membuat NLD dianggap organisasi tanpa bentuk karena menolak mendaftarkan dirinya.

Namun undang-undang pemilu tersebut akhirnya direformasi dengan terpaksa oleh junta militer. Dan dalam perhelatan pemilihan April 2012, NLD berhasil merebut 43 dari 664 kursi yang tersedia di parlemen Burma. Satu tahun sebelumnya, dalam sebuah pemilu yang telah diperkirakan hasilnya, Thein Sein yang merupakan seorang bekas jendral, terpilih untuk mengemban amanat sebagai presiden.

Suu Kyi kembali hingga kini masih menjadi ketua umum NLD setelah ia menang telak dalam pemilihan internal partai yang diselenggarakan pada 9 Maret 2013. Kemenangan Suu Kyi ini dianggap sebagai langkah persiapan menyambut pemilu pada tahun 2015 yang diprediksi akan dimenangkan oleh NLD. Namun langkah Suu Kyi dan strategi NLD kembali tersandung setelah junta militer menerbitkan aturan hukum sebagai persyaratan calon presiden yang mana tidak memperbolehkan seseorang yang diajukan sebagai kandidat menikah atau memiliki anak dengan kewarganegaraan asing.[18]

NLD berupaya mendorong agar undang-undang tersebut direformasi, namun mengalami kegagalan dalam pemungutan suara. Menanggapi kekalahan tersebut, dalam salah satu pernyataannya, NLD menegaskan bahwa mereka akan menyediakan calon alternatif yang sebanding untuk diajukan sebagai calon presiden dalam pemilihan tahun ini. Sejauh ini, belum jelas siapa tokoh yang akan didorong menjadi kandidat presiden oleh NLD. Hal ini disebabkan masih banyaknya figur kunci NLD yang berada di dalam penjara dan belum juga dibebaskan. Meski sejak terpilih, presiden Thein Sein telah berjanji akan membebaskan seluruh tahanan politik sebagai bagian dari komitmen melakukan reformasi politik di Burma.

 

Konflik Terbuka

Konflik antara ABFSU dan NLD sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bagi mereka yang secara intens mengikuti perkembangan politik kontemporer di Burma, hal ini sebenarnya sudah dapat diprediksi jauh-jauh hari sejak dibebaskannya Suu Kyi dari tahanan rumah di tahun 2010. Pembebasan ini adalah sebuah hasil dari negosiasi ekonomi yang dilakukan oleh junta militer dengan donatur-donatur yang hanya akan mengucurkan bantuan jika Burma melakukan reformasi politik.

Pembebasan Suu Kyi bagi YNS, misalnya, dianggap bukan sebagai buah perjuangan demokratik dari kekuatan politik di Burma, tapi lebih merupakan pemberian dari Amerika Serikat. Inisiatif presiden Thein Sein untuk melakukan pertemuan meja bundar antara pemerintah dan seluruh partai dan kekuatan politik di Burma pada akhir tahun kemarin, juga dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari keinginan Amerika Serikat yang menginginkan pemilu bersih sebagai jaminan proses reformasi politik di Burma.[19]

Rangkaian pertemuan ini pula yang menjadi alasan bagi Suu Kyi dan elit-elit NLD untuk menolak memberikan dukungan politik terhadap gerakan protes pelajar, karena khawatir hal itu akan memicu reaksi negatif dari penguasa militer. Suu Kyi bahkan secara terbuka mengatakan bahwa pembicaraan dengan pihak militer terkait kepastian penyelenggaraan pemilu lebih penting daripada tuntutan reformasi pendidikan yang diserukan oleh gerakan pelajar. Sikap Thein Lwin yang adalah anggota Komite Eksekutif Pusat NLD, yang secara terbuka terlibat dalam advokasi politik yang dilakukan oleh JNRP, KPPD dan kelompok-kelompok lain dianggap menjadi blunder politik karena dapat dibaca sebagai keterlibatan NLD secara organisasional, yang kemudian jelas mengancam dialog yang sedang berlangsung.[20]

Sikap mendukung protes pelajar seperti yang ditempuh oleh PNR, dianggap dapat membahayakan keikutsertaan NLD dalam pemilu. Hal ini dikarenakan Komite Penyelenggara Pemilu (KPP) Burma telah dengan tegas menyatakan akan melarang partisipasi partai dalam pemilu 2015 nanti jika ditemukan ikut terlibat dalam protes pelajar.[21] Beberapa aktivis YNS, sebagai salah satu kelompok yang terlibat dalam KPPD menilai bahwa Suu Kyi dan NLD telah dibutakan oleh prediksi politik bahwa mereka pasti memenangkan pemilu, tanpa menyadari bahwa penolakan untuk mendukung gerakan pelajar justru menurunkan pamor politik NLD di tengah massa.[22]

Sementara itu, gerakan pelajar tengah menghadapi gelombang represi yang loncengnya dibunyikan melalui pernyataan Deputi Menteri Dalam Negeri, Brigadir Jendral Kyaw Zan Myint yang menyatakan bahwa pelajar harus segera menghentikan protes mereka jika ingin melanjutkan negosiasi mengenai amandemen undang-undang pendidikan. Jika protes terus dilangsungkan, maka pemerintah merasa memiliki kewajiban untuk mengambil langkah tegas untuk membubarkan aksi-aksi demonstrasi pelajar.[23] Permintaan agar para pelajar juga menghentikan aksi jalanan mereka juga diserukan oleh pemimpin kelompok agama Budha terkemuka di negeri tersebut, Ashin Nyanissara, yang tidak ditanggapi baik oleh YNS maupun oleh ABFSU.[24]

Pada 11 Februari, setelah rapat maraton selama hampir 10 jam, terjadi beberapa kesepakatan dalam pertemuan empat pihak terkait undang-undang pendidikan di Burma. Namun hal tersebut tidak mengendurkan sikap perwakilan serikat pelajar yang mengaku akan terus melakukan aksi massa.[25] Dalam pernyataan sikap tertanggal 17 Februari 2015, KPPD menyatakan bahwa protes akan berhenti setelah sebelas poin tuntutan mereka diterima oleh pemerintah. ABFSU, YNS dan NNER mengaku akan terus mendorong protes jalanan dan negosiasi dengan pemerintah di waktu yang bersamaan. Cara ini ditempuh agar pemerintah Burma tidak melakukan intimidasi seperti yang sudah sering terjadi.

 

Pelajaran untuk Gerakan Pelajar di Indonesia

ABFSU dan YNS secara politik memiliki sejarah pertentangan, namun mampu mengatasi perbedaan tersebut dengan secara sadar mendahulukan tujuan perjuangan sektoral yang menjadi jembatan persatuan. Penyatuan dalam bentuk aliansi ini, dikerjakan dengan serius dan melalui debat-debat terbuka mengenai argumentasi masing-masing pihak beserta analisis yang melandasinya. Dua hari pertemuan yang diselenggarakan sebelum mogok nasional, dijadikan ajang evaluasi sekaligus cara untuk saling mengenal batasan-batasan dalam front yang dibentuk. Baik ABFSU dan YNS menyadari bahwa keduanya harus secara sadar mendudukkan persoalan terbitnya Undang-undang Pendidikan Nasional sebagai isu prioritas dan untuk sementara mengesempingkan perbedaan strategi politik jangka panjang.

Gerakan pelajar di Indonesia juga sempat mendapati dirinya berada di momen politik seperti kolega mereka di Burma, semisal ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Undang-undang No.12/2012 tentang Perguruan Tinggi. Atau ketika pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang baru terpilih memutuskan untuk membagi Kementerian Pendidikan Nasional menjadi dua unit kerja yang terpisah secara administratif. Mundur ke belakang, gerakan pelajar di Indonesia juga pernah menemukan momentum politik sektoral ketika pemerintah menelurkan rencana mengenai liberalisasi institusi perguruan tinggi yang dituangkan dalam Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tinggi di tahun 2010.

Pertanyaannya kemudian, mengapa momentum politik sektoral di kalangan pelajar Indonesia justru sepi dari tanggapan? Mengapa serikat pelajar dan berbagai organisasi sejenis justru tidak mampu mendorong radikalisasi ketika mereka memiliki kesempatan?

Ironisnya, gerakan pelajar radikal di Indonesia sejak awal dekade 2000-an justru lebih banyak dipenuhi dengan cerita perpecahan. Konflik-konflik organisasional yang kemudian menggembosi struktur serikat dan pada akhirnya memaksa banyak aktivis pelajar untuk kembali mengulangi kerja-kerja ideologi, politik dan organisasi dari titik awal. Pengorganisiran justru menjadi lebih sulit karena sentimen personal, isu-isu spekulatif serta sikap apologetik berkembang pesat di lingkungan pelajar. Belum lagi jika menyoroti pola pikir konservatif dan diskriminatif yang berkembang di banyak serikat pelajar, yang misalnya enggan menghubungkan diri mereka dengan kelompok-kelompok minoritas pelajar lain seperti kelompok LGBT.

Ketika gerakan pelajar di Indonesia cenderung menilai demonstrasi sebagai alat pukul, KPPD Burma memberikan pelajaran berharga bahwa aksi massa tidak bisa dikesampingkan hanya sebagai alat penekan semata dan mengendur ketika negosiasi di ruang berpendingin udara telah dimulai. Sikap keras kepala yang ditunjukkan oleh ABFSU dan YNS yang terus mengerahkan anggota mereka untuk melakukan kampanye melalui protes-protes berkesinambungan, semestinya juga dijadikan inspirasi bagaimana strategi politik yang telah ditetapkan dapat menjadi ukuran dalam pembangunan aliansi taktis maupun front jangka panjang. Namun aksi massa yang dikerjakan oleh ABSFU dan YNS juga dikombinasikan dengan kerja-kerja pengorganisiran yang ditandai dengan pendidikan politik secara sistematik dan terukur. Keduanya merupakan sisi mata uang yang tidak bisa tidak, mesti dikerjakan berbarengan.

Menjawab persoalan-persoalan tersebut sedikit banyaknya akan mampu memberikan sedikit penjelasan mengapa konsolidasi pelajar di Indonesia, ironisnya hanya mampu menunjukkan eksistensi mereka ketika harga bahan bakar minyak dinaikkan.

***

*Penulis sengaja menggunakan kata Burma dan bukan Myanmar yang merupakan pemberian junta militer. Ini merupakan bentuk solidaritas politik dan kultural terhadap gerakan demokratik di negeri tersebut. Panggilan ini setara dengan penyebutan Papua dan bukan Irian Jaya.

————

[1] Andre Barahamin, “Kami Adalah Masa Depan: Potret Gerakan Mahasiswa Burma”, IndoPROGRESS. 10 Desember 2014, diakses 20 Februari 2015. http://indoprogress.com/2014/12/kami-adalah-masa-depan-potret-gerakan-mahasiswa-burma/

[2] Hein Ko Soe, “Daw Suu to lead NLD party’s education committee”, Mizzima, 10 Februari 2015, diakses 19 Februari 2015 http://www.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/item/17650-daw-suu-to-lead-nld-party-s-education-committee

[3] Soe Than Lin, “NLD committee member must resign or cease education activism, says Suu Kyi”, Mizzima, 4 Februari 2015, diakses 20 Februari 2015 http://www.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/item/17456-nld-committee-member-must-resign-or-cease-education-activism-says-suu-kyi

[4] Barahamin (2014), loc.cit.

[5] Dari hasil wawancara di lapangan selama Juli 2014, aktivis-aktivis YNS yang saya temui mengatakan bahwa pernyataan keterlibatan NLD dalam Revolusi Saffron 2008 tidak lebih merupakan klaim politik semata yang tidak terbukti di lapangan. Bungkamnya pimpinan-pimpinan ABFSU terhadap klaim ini dianggap sebagai salah satu bukti tuduhan-tuduhan yang dialamatkan YNS.

[6] Paska deklarasi, YNS justru menyatakan diri sebagai afiliasi resmi dari Partai Demokratik untuk Masyarakat Baru (PDMB) yang pada pemilu 1990, menyatakan diri menolak untuk terlibat. Partai ini berdiri pada tahun 1991dan kini memiliki cabang di 250 kota dan keanggotaan hingga sekitar 250.000 orang. PDMB dipandang sebagai mitra koalisi strategis NLD dalam kampanye penentangan terhadap junta militer.

[7] Hein Ko Soe, “Election commission tells UNA to stay out of student protest”, Mizzima, 24 Februari 2015, diakses 24 Februari 2015. http://www.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/item/18093-election-commission-tells-una-to-stay-out-of-student-protest

[8] Yen Snaing, “Networks Rejects Burma’s Imminent National Education Bill, The Irrawaddy http://www.irrawaddy.org/burma/network-rejects-burmas-imminent-national-education-bill.html

[9] Jaringan Nasional untuk Reformasi Pendidikan, “Pertimbangan-pertimbangan terkait Paket Perundang-undangan Pendidikan Nasional”, Jaringan Nasional untuk Reformasi Pendidikan, 19 Agustus 2014, pernyataan pers.

[10] Bertil Lintner, The Rise and Fall of the Communist Party of Burma. (Cornell: CU Southeast Asia Program, 1990)

[11] http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticleID=282

[12] http://progressive-alliance.info/participants/

[13] David Steinberg, Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know (Oxford: Oxford University Press, 2010)

[14] Bertil Lintner. Outrage: Burma Struggle’s for Democracy (Hong Kong: Review Publishing, 1989)

[15] Philippa Fogarty, “Was Burma’s 1988 uprising worth it”, BBC, August 8 2008, diakses 16 Februari 2015, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7543347.stm

[16] Vincent Boudreau, Resisting Dictatorship: Repression and Protest in Southeast Asia (Cambridge: Cambridge University Press, 2004)

[17] BBC, “Suu Kyi’s NLD Party to boycott Burma Election”, BBC, 29 Maret 2010, diakses 20 Februari 2015 http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8592365.stm

[18] BBC, “Burmese vote to retain Suu Kyi Burma presidential ban”, BBC, 13 Juni 2014, diakses 20 Februari 2015 http://www.bbc.com/news/world-asia-27838184

[19] BBC, “Myanmar Key’s players in rare roundtable talks”, BBC, 31 Oktober 2014, diakses 20 Februari 2015 http://www.bbc.com/news/world-asia-29844688

[20] Lin (2015), loc. cit.

[21] Soe (2015, loc. cit.

[22] Saya melakukan wawancara online sejak akhir Januari hingga pertengahan Februari 2015 dengan beberapa aktivis YNS terkait keputusan legal NLD yang menolak mendukung gerakan protes pelajar.

[23] Soe Than Linn, “Minister threatens legal actions against protest students”, MIzzima, 17 Februari 2015., diakses 20 Februari 2015 http://www.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/item/17859-minister-threatens-legal-action-against-protest-students

[24] Min Min, “Students defy religious leader’s request to stop protest”, Mizzima, 16 Februari 2015, diakses 20 Februari 2015 http://www.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/item/17820-students-defy-religious-leader-s-request-to-stop-protest

[25] Min Min, “Student protests continue despite agreement to change education law”, Mizzima, 12 Februari 2015, diakses 20 Februari 2015 http://www.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/item/17702-student-protests-continue-despite-agreement-to-change-education-law