Tran, Dua Buku dan Rusuk Babi

Seorang kawan datang. Ia berbaik hati membawakan dua buku Tran Duc Thao. Dua buku yang sudah cukup lama saya cari. Sebagai ucapan terima kasih, saya meminta agar ia mau duduk dan mencoba rusuk babi bumbu Manado yang saya masak.

Karena kedua buku yang ia antar sangat bernilai, maka menyajikan kuliner yang pengetahuannya saya dapatkan dari dapur masa kecil, mungkin adalah gestur terima kasih yang pas. Bumbu pedas yang menyengat ketika ditumis, dipadankan dengan kangkung dan bunga pepaya.

Kedua Ibu saya mengajarkan bahwa memasak adalah ibadah kepada Tuhan dan cara menghormati sesama manusia. Dan saya jelas sangat menghormati orang yang telah mau mewujudkan mimpi saya jadi nyata.

Dua buku tersebut ditulis di periode awal Tran mulai belajar dan mengajar diri sendiri menjadi etnolog. Catatan-catatan awalnya mengenai Vietnam. Kedua teks tersebut menjadi incaran saya sejak mulai perlahan-lahan menerjemahkan teks-teks yang membahas seputar revolusi agrikultur di Vietnam yang dimulai tahun 1990, ketika Rencana Pembangunan Lima Tahun V mulai dilangsungkan. Saya sedikit terobsesi untuk mencari tahu bagaimana negeri komunis ini sukses melindungi dan menjadikan pertanian sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Hingga di kemudian hari, beras dan kopi dari negeri ini misalnya sukses merajai pasar di dunia.

Sayangnya, banyak yang belum tahu siapa Tran di Indonesia. Padahal, di dekade 50-an dan 60-an, idola para hipster filsafat hari ini seperti Derrida dan Lyotard atau Althusser merujuk Tran.

Tapi bukan masa-masa ia di Prancis yang menarik buat saya. Periode ketika ia pulang dan membantu Partai Komunis Vietnam (PKV) adalah rentang waktu yang menyimpan banyak cerita. Padahal di awal dekade 50an, bukunya tentang Dialektika Materialisme dan Fenomenologi baru saja terbit. Sambutannya juga luar biasa. Jika bertahan di negeri para pencium ini, karir Tran sebagai intelektual dunia sudah jelas terang benderang.

Ia justru memilih pulang di tahun 1951. Lima tahun kemudian, ketika universitas pertama dibangun oleh PKV, Tran mengambil tanggung jawab sebagai Dekan Fakultas Sejarah. Gedung perkuliahan saat itu menggunakan salah satu bangunan Văn Miếu di Hanoi. Văn Miếu dapat diterjemahkan sebagai kuil literatur. Dibangun pada 1070 dan terletak di bagian selatan istana Thăng Long. Desainnya mirip dengan kuil Qufu yang terletak di Shandong, di bagian pesisir Cina. Fakta ini tidak mengagetkan karena Văn Miếu memang pada awalnya didedikasikan sebagai penghormatan dan upaya melestarikan ajaran Konfusius.

Kembali ke soal Tran, intelektual bengal ini kemudian dianggap sebagai musuh dalam selimut bagi PKV. Sebabnya, Tran adalah orang yang keras kepala dan gemar melancarkan kritik. Ketika di akhir 1956, reforma agraria yang didorong PKV di bagian utara dan timur laut negeri itu mengakibatkan banyak petani tewas, Tran adalah satu-satunya orang di lingkaran elit Partai yang berdiri tegak dan menyatakan bahwa PKV melakukan kesalahan. Ia juga melancarkan kritik terhadap model interventif yang dilancarkan PKV terhadap integrasi komunitas-komunitas tribal yang menghuni dataran tinggi di bagian utara Vietnam.

Sikap-sikap itu yang membuat penggemar teh herbal ini kemudian diasingkan secara perlahan dan diam-diam oleh lingkaran elit PKV. Tidak ada yang berani berhadapan dengan Tran secara langsung. Ia rajin menulis dan menghabiskan tiga puluh tahun untuk mempelajari negerinya tanpa dukungan pendanaan dari Partai. Selain itu, ia menerjemahkan banyak karya filsafat -terutama karya Marx dan Engels- ke dalam bahasa Vietnam. Terjemahan Manifesto Komunis perdana dalam bahasa Vietnam adalah salah satu buah tangannya.

Di akhir 1958, Tran resmi mundur dan melengserkan diri dari universitas. Ia menjadi pengelana kognitif yang secara diam-diam terus menulis. Di tahun 1973, di Paris, Prancis, Tran menerbitkan “Recherches sur l’origine du langage et de la conscience”. Buku ini adalah kombinasi mematikan psikologi dan materialisme biologis. Menggunakan Marxisme, Tran melacak soal subjektifitas dan kesadaran seseorang serta implikasinya terhadap bahasa sebagai salah satu produk kebudayaan. Buku ini melengkapi “Phénoménologie et matérialisme dialectique” yang terbit 22 tahun sebelumnya. Dua magnum opus yang mesti ditukar Tran dengan memburuknya kondisi kesehatan.

Ia kembali ke Paris di tahun 1983 untuk berobat. Dalam kondisi miskin, ia rajin mengikuti kuliah-kuliah umum yang diisi para kolega-koleganya, filsuf-filsuf yang namanya mentereng hingga kini. Semisal Jean Paul-Sartre yang yang ikut menyumbang membiayai hidup Tran selama di Paris. Selama di kota ini, Tran tinggal dengan kondisi miris di sebuah apartemen kecil yang terletak tak jauh dari Kedutaaan Besar Vietnam. Ia meninggal sepuluh tahun kemudian ketika musim dingin mulai menggerogoti Paris.

Dua buku yang saya sebutkan di atas adalah dua otokritik Tran terhadap PKV yang dipublikasikan di Nhân Dân, koran resmi PKV. Dua tulisan tersebut muncul setelah ia mundur dari jabatannya sebagai Dekan dan menghabiskan waktu berkelana di kampung-kampung dan menulis catatan etnografi yang mengagumkan. Dua otokritik Tran menjadi penting bagi saya, karena dua buku inilah yang menjadi penegasan posisi intelektual lelaki pengayuh sepeda ini sebagai etnolog Marxis terkemuka di Asia Tenggara. Keduanya tidak pernah dirilis dalam bentuk buku resmi dan hanya tampil sebagai penjelasan Tran atas kritiknya.

Saya pertama kali mendengar tentang dua naskah ini sekitar empat tahun lampau. Saat itu, salah seorang kawan menggunakan Tran sebagai rujukan bacaan dalam presentasinya di sebuah serial diskusi bulanan yang diadakan tempat kami magang sebagai peneliti ingusan. Ia memaparkan mengenai proposal pembangunan industri agrikultural di Vietnam, di awal dekade 1990-an. Reformasi pertanian yang signifikan menolong Vietnam ketika Asia Tenggara dihantam krisis ekonomi menjelang dekade itu berakhir.

Catatan-catatan lapangan Tran mengenai kondisi pedesaan di negeri itu menjadi sumber material bagi lingkaran pimpinan PKV untuk merumuskan solusi menghadapi rangsekan kapitalisme. Awal dekade itu adalah masa di mana keran investasi sudah mulai masuk. Perusahaan-perusahaan bir masuk dan mengkapling kota-kota besar, industri garmen mulai membangun pabrik-pabrik raksasa mereka di daerah selatan, angka urbanisasi yang melonjak tajam dan tingginya jumlah pencari kerja, raksasa-raksasa perikanan mulai menancapkan kuku di pelabuhan-pelabuhan seiring tersingkirnya nelayan tradisional.

Itulah masa di mana Tran menjadi pijakan yang solid. Kerja tiga dekade yang ia lakukan dalam senyap menjadi salah satu pondasi yang mengantarkan Vietnam selamat ketika Thailand dihajar babak belur dan krisis di Indonesia bermuara pada mundurnya diktator paling berdarah pasca-Perang Dingin. Dua otokritiknya di masa lalu, digali kembali oleh generasi kontemporer yang betul-betul menyadari bahwa pembacaan yang tepat atas kondisi material dapat menolong sebuah bangsa.

Di Indonesia, hal yang bertolak belakang terjadi. Riset-riset PKI dibumihanguskan dan seluruh warisan pengetahuan mereka menjadi terlarang. Marxisme dianggap sebagai wabah. Sehingga ketika ponsel pintar semakin murah, masih banyak orang Indonesia yang percaya bahwa bumi itu datar. Di kampus-kampus terkemuka, Marxisme direduksi menjadi lelucon paling brutal ala Magnis Suseno.

Itu mengapa, ketimbang menggerutu, saya memilih menyajikan rusuk babi pedas sebagai perayaan merekahnya pengetahuan. Dengan bawang merah, bawang putih, lada, cengkeh, serai, jahe, bubuk merica, cabai, dan sedikit gula merah. Itu setelah rusuk babi yang direndam di air perasan jeruk bercampur garam, jahe dan taburan bubuk merica dipanggang setengah matang di atas api bernyala sedang. Sementara tumis kangkungnya, dimasak biasa ala kampung. Agar ingatan selalu terjaga.

Bara Api di Arakan: Politik Kewarganegaraan

5 Desember 2016, sekitar 300 orang melakukan demonstrasi di pusat kota Maungdaw. Protes yang sama juga terjadi di Buthidaung, Minbyar dan Mrauk-U. Empat kota utama di negara bagian Arakan, Myanamar.

Demonstran memprotes kedatangan Kofi Annan bersama rombongan. Kedatangan mantan Sekretaris Jendral PBB ini dianggap sebagai bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan Myanmar. Hal ini terutama menyangkut misi Annan yang datang sebagai penasehat internasional untuk merundingkan dan membantu Arakan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang membuatnya jadi perhatian internasional.

Kunjungan ini terutama menyasar wilayah-wilayah yang baru-baru ini mengalami tindak kekerasan oleh militer. Tindak kekerasan ini menurut Tatmadaw adalah respon terhadap peningkatan eskalasi serangan yang terjadi di beberapa lokasi. Pelaku serangan adalah Aqa Mul Mujahidin.

Kofi Annan direncanakan akan menemui perwakilan komunitas Buddhis Arakan dan Muslim Rohingya. Pertemuan itu juga akan membahas persoalan sekaligus menindaklanjuti sengkarut Kartu Verifikasi Nasional yang berlarut-larut sejak ditandatanganinya MoU antara negara bagian Arakan dengan UNHCR (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) pada tahun 2013.

Aksi penolakan dari etnis Arakan terhadap Annan adalah refleksi peliknya persoalan mengenai pendataan orang-orang Rohang (Rohingya) yang berakar jauh ke belakang.

Dimulai pada 4 Januari 1948, ketika Burma menyatakan diri merdeka. Bersamaan dengan itu, memilih keluar dari Persemakmuran Inggris dan mengambil jalan sebagai entitas politik yang terpisah.

Setahun kemudian, sebuah undang-undang yang mengatur kewarganegaraan diterbitkan. UU No.41/1949 itu berjudul “Peraturan Pendataan Warganegara Burma”. Peraturan ini adalah warisan Inggris dengan perubahan ala kadarnya akibat mepetnya waktu.

Bulan Juni 1950, sebuah komite yang beranggotakan sembilan orang dibentuk. Tugasnya adalah menyusun sebuah rancangan mengenai aturan-aturan dan tata cara pencatatan kewarganegaraan. Kelompok kerja ini diketuai oleh U Ka Si, yang saat itu juga menjabat sebagai Deputi Kementerian Dalam Negeri.

U Ka Si dan kolega berhasil menyelesaikan draft pada November 1950. Pada Januari 1951, rancangan tersebut diusulkan kepada parlemen untuk mendapatkan pengesahan. Awal Februari, setelah tiga kali rangkai sidang, hasil kerja komite diterima dan dinyatakan sah sebagai UU dengan nomor urut 117. Mereka yang diakui sebagai warga negara adalah suku-suku asli yang mendiami daerah dataran tinggi, orang-orang Bamar dan etnis mayor lain, mereka yang berdarah campuran dan ekspatriat yang memilih tinggal di Burma dan memutuskan menukar status kependudukannya.

Kementerian Dalam Negeri lalu mulai mengedarkan UU Kewarganegaraan 117/1951 sejak 23 Februari sebagai pemberitahuan nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap orang yang telah berumur 12 tahun atau lebih untuk segera mendaftarkan diri agar mendapatkan tanda pengenal sebagai warga negara Burma. Untuk membantu kelancaran proses pendaftaran tersebut, dibentuk Komisi Pendaftaran seperti yang tercantum di dalam UU tersebut. Ketua komisi ditunjuk langsung oleh Sao Shwe Thaik, presiden Burma pertama.

Di level kampung, terdapat Petugas Pendaftaran yang dibantu masing-masing satu orang asisten sebagai ujung tombak proses registrasi. Para petugas direkrut dari kelompok terdidik di tiap-tiap daerah untuk mengatasi problem bahasa yang menjadi kendala komunikasi. Mereka ditempa dalam kursus singkat selama dua minggu mengenai tata cara pendataan dan teknis pengisian formulir kewarganegaraan. Para relawan ini dikontrak negara dalam jangka waktu 3 bulan hingga proses pendataan awal dinyatakan selesai. Mereka akan bekerjasama dengan para kepala desa dan kemudian bersama-sama melaporkan hasil pendataan ke petugas di tingkat distrik.

Pendaftaran penduduk dan penerbitan kartu identitas kewarganegaraan secara resmi dimulai 1 Maret tahun 1952 di Yangon -yang saat itu merupakan ibukota negara. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Burma saat itu adalah dengan menugaskan setiap pengumpul data untuk mengunjungi setiap rumah dalam proses pendataan. Sementara pendataan di daerah Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung dan dua puluh kota lain dimulai pada tanggal 1 Agustus 1953 ini.

Dalam proses pendataan ini, mereka yang telah mengantongi KTP berdasarkan proses pencatatan menurut UU 41/1949 tidak lagi diberikan tanda pengenal baru karena dianggap telah sah terdaftar sebagai warga negara. Pendataan ini juga mempersempit kategori ke dalam dua bagian utama; penduduk Burma dan warga asing yang terdaftar. Tidak ada kategori lain di luar hal tersebut.

KTP yang diterbitkan pada periode pencatatan ini adalah dokumen resmi yang memungkinkan seseorang tidak mendapatkan pembatasan ketika melakukan kegiatan di dalam negeri atau di luar negeri. Kartu tersebut di periode awal Burma banyak digunakan oleh warga Muslim di Burma untuk mengurus paspor dalam rangka perjalanan haji atau studi di luar negeri. Di dalam negeri, KTP ini digunakan sebagai salah satu prasyarat ketika mendaftar sebagai pegawai pemerintah dan lampiran dalam pembayaran pajak.

Hasil pendataan di tahun-tahun inilah yang menjadi bukti historis mengenai periode pengakuan eksistensi Rohingya dalam administrasi kependudukan Burma.

Namun, sejak tahun 1970, tidak ada lagi KTP yang diterbitkan untuk orang-orang Rohang. Kebijakan ini diterbitkan oleh junta militer sosialis-nasionalis pimpinan Jendral Ne Win yang sukses mengambil alih kepemimpinan sipil pada 2 Maret 1962. Empat tahun kemudian, sebuah operasi kependudukan dilancarkan dengan tajuk “Sabe”. Operasi Sabe kemudian menyita ribuan KTP milik orang Rohingya dengan dalih ‘dicurigai mengganggu stabilitas dan keutuhan nasional’. Kartu tanda penduduk ini tidak pernah dikembalikan hingga saat ini.

Hal ini diperparah dengan Operasi Naga di tahun 1978 yang menyasar penduduk sipil dengan dalih pemberantaran Rohingya Patriotic Front (PRF). Dalam operasi ini, banyak warga yang terbunuh dan anak-anak yang menjadi yatim piatu dan tumbuh dengan nasib miris di kamp-kamp pengungsian yang dibangun ala kadarnya di sepanjang perbatasan Burma-Bangladesh.

Dengan cara ini, ribuan orang Rohingya yang lahir setelah pembekuan status kewarganegaraan secara sengaja digolongkan sebagai orang asing, dan dituduh sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Masalah semakin pelik dengan terbitnya UU Kewarganegaraan di tahun 1982. Peraturan ini mewajibkan semua orang Burma untuk mendaftarkan dirinya kembali dan mengajukan permohonan baru agar mendapatkan KTP dan diakui sebagai warga negara. Mereka yang memiliki KTP lama harus menyerahkannya kepada negara. Petugas pencatatan kemudian akan mempertimbangkan apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk diberikan KTP seturut dengan undang-undang terbaru.

Ini adalah periode pelucutan KTP terhadap orang-orang Rohang yang masih memiliki status kewarganegaraan setelah lolos pada upaya pengebirian hak di tahun 1970 dan 1974.

Di tahun 1989, kekacauan ini kembali berlanjut dengan terbitnya peraturan baru yang mengharuskan semua warga negara untuk kembali mendaftarkan dirinya. Permintaan ini terkait kebijakan baru yang membagi status kewarganegaraan ke dalam beberapa kategori. Pembagian ini nantinya tampak dalam pilihan warna yang diambil. KTP berwarna merah muda untuk mereka yang memiliki status penuh sebagai warga negara, warna biru diberikan kepada pemegang KTP dengan status warga tidak penuh (associate citizens) dan warna biru untuk menandai orang asing yang melamar dan kemudian resmi diterima sebagai warga negara Myanmar. Sementara untuk sebagian orang Rohingya, mereka diberikan kartu identitas berwarna kuning. Artinya yang bersangkutan adalah imigran yang diberikan keleluasaan untuk tinggal sebentar di dalam wilayah Myanmar sebelum kemudian nanti akan dipulangkan ke daerah asal.

Selain itu, KTP berwarna tersebut juga harus selalu dibawa serta. KTP ini wajib ditunjukkan saat membeli tiket bus dan pesawat, melamar kerja -terutama untuk posisi pegawai negeri-, membeli tanah dan ketika berada di luar daerah.

Sejak UU Kewarganegaraan 1989, razia identitas semakin sering dilakukan. Awalnya hanya di Yangon, sebelum kemudian menyebar ke kota-kota utama lain. Hotel-hotel diwajibkan menolak seseorang yang ingin menginap tanpa memiliki KTP. Perusahaan jasa transportasi tidak boleh mengeluarkan tiket jika pembeli tidak menyertakan tanda pengenal. Sekolah dilarang menerima pelajar -baru atau pindahan- yang tidak memiliki identitas atau karena orang tua mereka tidak mampu menunjukkan KTP dengan warna yang telah diatur sebelumnya.

Pada Juli 1995, junta militer menerbitkan sebuah kebijakan untuk mengatur tentang pendokumentasian orang-orang Rohingya dengan menerbitkan “KTP khusus” yang disebut Temporary Registration Card (TRC). TRC diterbitkan dengan mengacu kepada UU Kewarganegaraan 1949 dan UU Kependudukan 1951. Dua undang-undang yang sebenarnya sudah dinyatakan tidak berlaku ketika peraturan yang sama terbit di tahun 1982. Namun aturan ini dengan ajaib dinyatakan kembali berlaku sebagai upaya untuk menghindari tekanan internasional. Junta militer saat itu tengah berupaya menunjukkan bahwa mereka merespon positif upaya advokasi intensif dari UNHCR untuk mendokumentasikan warga Rohingya di negara bagian Rakhine.

Menurut UU Kewarganegaraan 1951, TRC hanya dapat diterbitkan dalam kondisi yang tidak normal. Misalnya, data seseorang warga negara yang telah tercatat kemudian dinyatakan hilang atau mengalami masalah karena kelalaian aparat negara. Kondisi khusus lain sebagai prasyarat terbitnya TRC adalah ketika ada gelombang pengungsi yang memasuki teritori Myanmar diakibatkan oleh perang di negara asalnya atau sebab bencana kemanusiaan lain.

Pendataan terhadap Rohingya dengan menggunakan TCR dapat diartikan bahwa junta militer -sebagai representasi negara- memandang mereka sebagai pengungsi dan bukan sebagai warga negara yang kepadanya melekat hak dan kewajiban semenjak ia lahir di dalam wilayah administratif Myanmar. Perbedaan mendasar KTP Myanmar dan TRC adalah tiadanya pencantuman mengenai tempat dan tanggal lahir serta alamat pemegang kartu.

Selain itu, pemegang TRC memiliki beban lebih semisal larangan untuk bepergian, tanpa tanpa ijin dari petugas negara yang telah ditunjuk. Yang paling signifikan adalah menyangkut larangan bagi pemegang TRC untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki keturunan tanpa restu dari negara. Kedua praktek tersebut dipandang akan membebani negara penampung (hosting country) karena akan menambah jumlah pengungsi.

Durasi TRC juga dibatasi. Seseorang terancam tidak akan mendapatkan perpanjangan jika dinilai tidak lagi memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Seperti apa kualifikasi tersebut juga tidak pernah jelas. Kewenangan menentukan indikator dan layak tidaknya seseorang menerima TRC sangat bergantung kepada negara.

Fakta ini berkebalikan dengan klaim dari Menteri Imigrasi dan Kependudukan Myanmar, U Khin Yi, pada Oktober 2013 yang mengatakan bahwa UU Kewarganegaraan 1982 telah mengakomodir mereka yang memiliki orang tua dengan kewarganegaraan asing namun lahir di Myanmar. Selain itu, proses penerbitan TRC juga sangat memakan waktu karena hanya kepala negara bagian dan Kementerian Imigrasi dan Kependudukan yang memiliki wewenang untuk itu.

Dunia internasional sempat menggantungkan harapan kepada National League for Democracy (NLD) dan Daw Aung San Suu Kyi. Pemilu Myanmar pada November 2015 dianggap akan memberikan titik terang terhadap carut marut dan aksi kekerasan yang berkepanjangan terhadap komunitas Rohingya. Harapan yang sejak awal dipandang pesimis dan dianggap naif oleh para penstudi kritis Myanmar -termasuk saya. Kemenangan NLD dianalisis tidak akan membawa perubahan politik di negeri ini. Hal ini mulai terbukti dengan melihat bagaimana persiapan NLD mengikuti pemilu yang diwarnai dengan aksi kontroversial -dengan mencoret seluruh Muslim dari daftar kandidat parlemen.

Pesimisme kelompok minor ini di kemudian hari terbukti benar.

Sampai hari ini orang-orang Rohingya faktanya masih terus mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan KTP sebagai bukti bahwa mereka memiliki kewarganegaraan Burma. Fakta sejarah bahwa mereka telah hidup bergenerasi di bagian barat laut Arakan tidak mampu menggeser paradigma politik kewarganegaraan di Burma yang diterapkan sejak berdirinya junta militer. Belakangan, hal ini semakin tak karuan setelah Negara Bagian Arakan berencana untuk mendata orang-orang Rohingya sebagai etnis Benggali. Keputusan ini tidak hanya memiliki cacat dari kacamata sejarah budaya, namun juga memiliki implikasi politis di kemudian hari.

Termasuk jika esok lusa negara merasa sedang terancam, ia memiliki hak untuk menahan dan mengusir para imigran.

* * *

Tulisan ini tayang perdana di IndoProgress. Bagian pertama dapat dibaca di sini.

Di Belakang Hotel

Apa yang lebih indah selain tumisan babi panggang, salad pedas dan kenangan?

Mungkin saja ada. Atau pasti ada. Tapi bagi saya, harum tumisan dari wajan penggorengan itu seperti sensasi magic mushroom yang datang sesuai prediksi. Bunyi pemukul kayu yang bertalu dari belakang meja pembuat salad khas Siamadalah rindu yang ditunggu. Seperti sejarah yang menggariskan bahwa rempah yang berlimpah akan mengundang para penjajah. Bahwa negeri-negeri tropis ditakdirkan untuk takluk, menjadi budak lalu tampil sebagai pemenang yang tidak lebih baik dari penjajahnya.

Namun, di balik banyak cacat dan gagap, kita diberkahi lidah yang begitu lincah menari di atas berbagai sajian rasa. Tenggorokan yang sering berontak karena enggan menelan makanan yang dibuat hanya sekedarnya. Orang-orang tropis mungkin adalah yang paling congkak soal kuliner.

Itu mengapa saya tidak bisa mentolerir Shangri-La Bangkok. Dua kali makan siang dan semua menu yang disajikan adalah eksebisi wajah-wajah tirus pemurung yang nenek moyangnya menggelandang di lautan sepi sebelum akhirnya terdampar di pantai-pantai hangat tropis. Semua jejeran kuliner Shangri-La adalah imperialisme lidah negeri yang terobsesi dengan rempah namun kekurangan matahari. Perut saya sudah sampai di hujung batas. Saya butuh rasa pedas yang membuat mata menyalak, gurih bawang dan jahe yang pas di lidah. Semata agar saya bisa melalui seharian ini dengan lebih beradab dan emosi yang terkontrol karena obrolan soal kelapa sawit ramah lingkungan sungguh benar membosankan.

Saya adalah jenis orang tropis dengan lidah fasis yang sombong soal makanan.

Itu sebabnya saya memutuskan keluar dan menjelajah gerai-gerai makanan kaki lima yang terletak tepat di belakang hotel. Ada puluhan kios kecil yang menyediakan berbagai menu khas Thailand. Semuanya siap dimasak dan anda hanya perlu menunggu kurang dari lima menit sebelum menyantap hidangan. Harga yang ditawarkan tentu saja jauh lebih murah dari restoran di dekat lobby utama Shangri-La. Selain itu, rasanya akan sanggup membuatmu bertemu manajer hotel tersebut dan menasehatinya soal bagaimana lidah tropis seharusnya diperlakukan.

Lagipula, Thailand pernah jadi bagian hidup saya. Saya tidak akan membiarkan Shangri-La mengacaukan ingatan tentang bentuk negeri yang penanda utamanya adalah kuil-kuil Buddha, kios-kios Seven Eleven hingga kudeta yang terus berulang. Kuliner negeri ini pernah membuat saya nyaman selama hampir dua tahun meski tetap alergi dengan militer. Makan siang di kedai-kedai pinggir jalan Bangkok dahulu macam orgasme di puncak masturbasi diam-diam setelah kau bosan membaca artikel-artikel jurnal. Satu jam di kantin terasa seperti bercinta dengan kekasih di lorong perpustakaan, atau saling meraba ketika kelas berlangsung. Makan siang dan makan malam di Thailand selalu saya jalani secara berdebar dan penuh semangat.

Kepada publik, kuil-kios-kudeta adalah hal yang paling sering saya bicarakan dan juga tulis. Tapi ada sisi lain Siam yang membuat saya bersabar menghadapi pertemuan membosankan dengan para pemangsa tanah. Negeri ini pernah bersikap begitu baik kepada lidah saya dahulu. Tidak mungkin dia membiarkan saya kecewa karena Shangri-La yang tidak becus. Karena saya percaya, makanan di daerah tropis adalah padu padan yang diciptakan oleh nirwana. Dan saya serius.

Babi itu hewan surga. Dibikin apa saja enak. Dagingnya adalah ekstase. Lemaknya adalah cara berjumpa dengan pencipta. Apalagi jika Rahung Nasution yang memasaknya untukmu. Setiap gigitannya akan membuatmu terasa sedang menjalani bulan madu. Hanya saja abadi. Membekas dan merampas kesadaran. Lalu kau terbayang dan mencari jalan untuk kembali. Dan Thailand, menemukan salah satu cara terbaik menyajikan daging babi di rimba tropis. Cepat dan tangkas. Jenis fast food yang bisa kau gunakan untuk melecehkan KFC dan sejenisnya secara brutal dan terus menerus.

Namanya Kana Moo Krob.

Daging babi asap yang diiris persegi dan ditumis bersama bawang putih, jahe, rajangan cabai dan minyak ikan. Hamburkan garam secukupnya lalu tambahkan potongan daun bayam. Aduk hingga layu. Lalu tuangkan semuanya ke atas sepiring nasi yang masih hangat mengepul. Harumnya niscaya akan membawamu kembali ke masa di mana membakar kemenyan tidak akan dianggap primitif dan terbelakang. Minyak yang melekat di tiap lembar potongan daun bayam akan terasa persis seperti kenangan. Dan daging babi asap yang berlumur rempah adalah jembatan pelangi. Di ujugnya kau dapat menjumpai leluhurmu, para pemburu pemberani dari masa lalu.

Keunggulan Kana Moo Krob bukan pada penumisan sebelum disajikan. Tapi dari sejak babi asap dipersiapkan. Ini adalah jenis kuliner yang mensyaratkan babi remaja untuk persembahan. Dari semua total sembelihan, yang akan diasap hanyalah daging paha. Mungkin ini perlambang kelincahan dan nasib baik. Prosesnya menggunakan arang kayu dan menghabiskan waktu tiga sampai empat jam berkubang asap. Sembari diolesi minyak kelapa bekas penggorengan yang sudah bercampur rempah-rempah seperti perasan jeruk, bawang merah dan bawang putih yang dirajang kasar, bercampur lada dan cabai.

Campuran inilah yang dahulu menjadi sebagian alasan mengapa Colombus tersesat dan terkena delusi karena mengira telah sampai di India. Periode pengasapan ini jika dilakukan dengan benar, maka harum daging yang terbakar perlahan akan terbang naik ke atas, melewati lorong waktu dan pergi meringkas aral di masa depan.

Setelah proses pengasapan selesai, keringkan di bawah sinar matahari. Setiap beberapa jam, selingi dengan olesan minyak kelapa yang digunakan saat pengasapan. Agar bumbu meresap ke dalam daging bersama dengan doa yang menguap ke langit. Proses ini biasanya dilakukan selama dua hari. Daging babi asap yang sudah kering ini dapat awet hingga seminggu.

Sementara, bahan utama Som Tam adalah adalah buah pepaya mentah yang diiris halus. Ditumbuk bersama dalam lesung tanah liat dengan perasan jeruk, bawang putih, minyak ikan, potongan udang asin, irisan wortel, kacang dan cabai. Bunyi lesung yang digagahi pemukul kayu akan terdengar seperti nada yang digunakan Shaman memanggil roh leluhur. Ini adalah jenis salad para pemberani di masa lalu sebelum takluk oleh mesiu. Rasanya adalah campuran asin dan pedas. Saling berpagutan di lidah hingga memaksamu bersyukur karena terlahir di negeri yang selalu hangat oleh matahari.

Bagi saya, Som Tam sejati adalah yang rasa pedasnya mampu membuat bulir-bulir keringat menetes deras dari balik kening dan kita seakan dilempar ke masa di mana hutan-hutan tropis belum terjamah kelapa sawit. Di sana, di kaki pohon-pohon raksasa, kita seperti berlari mengejar babi hutan yang sedang bersolek. Lalu setelah babi itu tumbang oleh tombak dan panah, kedua paha bagian belakangnya akan kita persembahkan untuk menjadi bahan dasar Kanna Mu Krob.

Sepulang berburu, kau dan aku akan singgah memetik pepaya agar dewa cemburu dengan kesempurnaan kuliner kita. Hingga akhirnya harum pengasapan paha babi yang tembus ke bilik surga membuat para dewa marah dan kalap, lalu berkhianat dengan mengutus para begundal dari tanah muram di utara untuk datang menebas hutan, menggantinya dengan sawit, memusnahkan babi-babi dan melabeli kita: primitif!

* * *

Tulisan ini tayang perdana di Minum Kopi

Bara Api di Arakan: Sebuah Pengantar

Sabtu, 26 November, tiga orang Muslim ditangkap. Ketiganya dituduh sedang merencanakan pemboman di sekitar kota Yangon. Kepada Agence France-Presse, polisi mengatakan bahwa diduga para tersangka adalah anggota kelompok teroris yang berbasis di Rakhine. Operasi tangkap tangan setelah tiga kasus ledakan terjadi selama seminggu terakhir.

Bagi mereka yang mengikuti perkembangan sengkarut politik Myanmar, keterangan polisi secara implisit mengarah pada Tentara Nasional Rohingya (RNA). Organisasi gerilya yang merupakan sayap bersenjata Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO). Basis operasi mereka terpusat di Rathedang, Maungdaw dan Butheetaung.

Kondisi memang lagi memanas di Rakhine.

Pada 9 Oktober, tiga pos tentara yang berada di perbatasan diserang. Sembilan petugas tewas. Lusinan senjata dan amunisi berhasil dirampas. Dua hari kemudian, empat prajurit Tatmadaw (AD Myanmar) terbunuh dalam kontak senjata. Pemerintah negara bagian Rakhine menuduh ARNO-RNA di balik serangan ini.

Tuduhan ini meleset.

17 Oktober, kelompok bernama Aqa Mul Mujahidin (Harakat al-Yaqin) merilis tujuh video dan mengaku bertanggung jawab atas rangkai serangan tersebut. Abu Ammar Junooni pimpinannya. Diduga kuat mereka adalah pelaku dari penculikan dan pemenggalan tiga insinyur pemerintah di perbatasan pada Juni tahun lalu. Empat video di antaranya menyerukan jihad, menuntut pemulihan penuh status kewarganegaraan orang-orang Rohingya, pengembalian wilayah kelola etnis serta menuntut penarikan mundur tentara.

Tatmadaw merespon dengan menggalang milisi. Kelompok sipil yang dipersenjatai ini nantinya akan menjadi petugas di kantor-kantor polisi baru yang akan dibuka di tiap-tiap kampung non-Rohingya. Tujuannya agar setiap kampung dapat mempertahankan diri dari serbuan kelompok-kelompok Mujahid. Relawan yang mengajukan diri menjalani pelatihan singkat di Sittwe -ibukota negara bagian Rakhine.

Konflik bersenjata akhirnya tidak bisa diredam.

15 November 2016, korban bertambah. Pada kontak senjata hari itu, 10 polisi, 7 tentara dan 69 lainnya dari etnis Rohingya tewas. Juru bicara pemerintah mengatakan bahwa orang-orang Rohingya yang tewas adalah milisi, namun klaim ini diragukan kelompok-kelompok pro-demokrasi dan HAM.

Pasca peristiwa ini, penangkapan massal terjadi. Pemukiman-pemukiman Rohingya disasar pihak keamanan. Sekitar 250 orang ditangkap secara ilegal. Rumah-rumah dibakar. Perempuan diperkosa. Anak-anak ditempeleng dan dipukuli. Ribuan orang terpaksa harus mengungsi. Sebagian yang mencoba menyeberang ke Bangladesh ditolak. Sebagian lain ditipu. Uang habis menyogok, namun terperangkap di kantong-kantong pengungsian sementara di perbatasan.

Konflik antar etnis di Myanmar memang sudah terentang jauh sebelum ini. Tidak hanya Rohingya, namun kelompok lain seperti Shan dan Kachin juga mengalami nasib yang kurang lebih hampir sama naasnya.

Ketika Burma diganti Myanmar oleh junta militer, umat non-Buddhis menjadi sasaran diskriminasi. Terutama setelah militer menetapkan bahwa agama resmi yang diakui negara adalah Buddhisme. Keputusan ini dipertanyakan oleh etnis Karen, Chin dan Kachin yang mayoritas beragama Kristen, serta Rohingya yang beragama Islam.

Di Arakan -nama perdana negara bagian Rakhine, perwira-perwira etnis Rohingya dicopot sepihak. Mereka, misalnya, dituduh sebagai loyalis kolonialis British. Pada masa tersebut, penangkapan sewenang-wenang terjadi terhadap etnis Rohingya. Pelakunya adalah polisi dan tentara. Mereka dianggap pemalas, biang kerok kemiskinan dan perusuh. Di pasar-pasar, orang-orang Rohingya dituduh sebagai manipulator yang licik dalam berdagang.

Hal ini tidak lepas dari peristiwa masa lalu yang terus menerus dipelihara oleh militer. Sikap beberapa elit Rohingya yang pernah ingin bergabung dengan Bengali Timur dianggap sebagai dosa sejarah yang tidak bisa dihapus. Saat itu, Dominion Pakistan yang mayoritas penduduknya beragama Islam -terutama Bengali Timur yang kemudian merdeka dan menjadi Bangladesh- baru saja berdiri. Melihat peluang ini, para elit Muslim Arakan di wilayah Rathedang, Maungdaw dan Butheetaung mengajukan ide agar mereka diikutkan sebagai provinsi keenam Dominion Pakistan.

Di bawah komando Abdul Kaseem, mereka berupaya agar daerah barat laut Arakan diikutkan sebagai bagian dari Pakistan yang baru berdiri tersebut. Permintaan yang kemudian ditolak oleh Muhammad Ali Jinnah, salah seorang pendiri Pakistan.

Jinnah tidak ingin memicu konflik dengan Burma yang saat itu dipimpin Sao Shwe Taik dan U Nu. Kondisinya secara politik dan militer, posisi Burma jauh lebih kuat dan tidak ada diskriminasi yang secara khusus dapat menjadi alasan untuk melakukan intervensi militer. Di level internasional, Pakistan yang baru saja resmi menjadi anggota PBB sadar bahwa mereka bukan tandingan Burma. Hitungan Jinnah tidak meleset. Tahun 1961, kelihaian diplomasi Burma sukses besar. Perwakilan Tetap Burma untuk PBB, U Thant diangkat menjadi Sekretaris Jendral PBB. Posisi ini dijabatnya selama 10 tahun.

Namun penolakan Jinnah tidak melunturkan semangat Kaseem dan para loyalisnya untuk menuntut pemisahan dengan Burma. Salah satu isu yang didorong Kaseem adalah soal posisi Muslim sebagai minoritas. Ini adalah periode di mana Rohingya sebagai terma politik muncul.

Jaminan dari Partai Komunis Burma yang menang pemilu di Arakan bahwa minoritas Muslim akan dilindungi hak-hak demokratiknya, tidak sanggup meluluhkan Kaseem. Untuk mencapai tujuannya, Kaseem lalu membentuk kelompok mujahid untuk melancarkan gerilya. Targetnya jelas: pemisahan permanen dari Burma.

November 1948, darurat militer diberlakukan di negara bagian Rakhine karena intensitas serangan terhadap pos militer dan aparat keamanan oleh kelompok mujahid. Selama periode ini, masyarakat sipil menjadi korban. Orang-orang meninggalkan desa karena ketakutan. Kontak senjata dapat meletus kapan saja. Anak-anak, perempuan dan lansia menjadi kelompok paling menderita.

Juni 1949, kelompok mujahid sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Arakan.

Maret 1950, operasi militer paling berdarah di sejarah kawasan itu dimulai. Kampanye militer ini berlangsung hingga tahun 1960. Korban di pihak sipil semakin bertambah banyak. Burma mendapat sorotan internasional. Perwakilan dari Tatmadaw menuduh bahwa berlarut-larutnya perang disebabkan karena para mujahid mendapatkan dukungan dari para imigran ilegal yang menyeberang masuk dari Bengali Timur. Klaim ini menjadi salah satu pijakan di kemudian hari soal sengketa tentang asal muasal orang-orang Rohingya di Arakan.

Penyebutan Rohingya memang dilematis.

Terma ini terlanjur dianggap sinonim dengan Islam. Meski awalnya, penyebutan ini adalah cara Francis Buchanan-Hamilton untuk merujuk sebuah wilayah di sekitaran Bengali Timur (Bangladesh hari ini). Rujukan ini penting bagi Buchanan-Hamilton yang sejak 1794 melakukan penelitian di daerah-daerah koloni Inggris. Selama dua puluh tahun, ia bekerja di Layanan Kesehatan Bengal milik Inggris sembari memperdalam pengetahuan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang. Di kemudian hari, pria asal Skotlandia ini dikenang sebagai salah satu peletak dasar studi mengenai dunia botani dan zoologi di Asia Selatan. Dua karya utamanya –A Journey from Madras through the Countries of Mysore, Canara and Malabar (1807) dan An Account of the Kingdom of Nepal (1819)- tetap menjadi rujukan hingga hari ini.

Buchanan menggunakan kata Bengali “Rohang” untuk merujuk pada sebagian wilayah di bagian utara Rakhine yang di masa itu termasuk dalam domain kerajaan Arakan. Rohingya secara literer dapat diartikan sebagai “orang-orang Rohang”. Rujukan geografis ini yang kemudian digunakan Kaseem untuk mengindentifikasi daerah-daerah di barat laut Arakan sebagai wilayah Rohingya.

Setelah pemberontakan bersenjata yang dipimpin Kaseem menemui kebuntuan di awal dekade 1960an, Zaffar Kawwal kemudian membentuk Partai Pembebasan Rohingya (RLP). Ini adalah organisasi bersenjata pertama yang secara terbuka menggunakan terma Rohingya sebagai identitas politik, penanda geografis dan proyeksi kultur.

Muhammad Jafar Habib, seorang intelektual yang menyandang gelar Doktor dari Universitas Rangon, ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal. Habib adalah seorang yang berpengaruh dan dinilai sebagai faktor utama mengapa RLP populer di kalangan anak muda. Ia seorang pembicara yang gesit, orator tangguh dan seorang yang dikenal berkepribadian hangat. Banyak pihak mengatakan bahwa berkat Habib, kekuatan RLP meningkat signifikan. Dari 200 orang mujahid di awal pembentukannya, hingga akhirnya memiliki kekuatan antara 500-600 orang dalam tempo kurang dari dua tahun. Basis gerilya utama berada di sekitar hutan Buthidaung, tidak jauh dari perbatasan dengan Bangladesh.

RLP kemudian berhasil dihancurkan oleh Tatmadaw di tahun 1974. Kawwal dan beberapa loyalisnya menyeberang ke Bangladesh. Tapi tidak Habib.

Ia lalu mengonsolidasikan kembali gerilyawan yang tersisa, tercerai berai dan tengah menderita demoralisasi. Ia mengajak Nurul Islam, seorang pengacara yang baru saja membuka firma hukum di Yangoon. Islam diminta Habib untuk menjadi wakilnya. Mereka berdua lalu mendirikan Front Patriotik Rohingya (RPF) di tahun 1974 dan menunjuk Muhammad Yunus sebagai Sekretaris Jenderal. Yunus adalah seorang intelektual yang berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Yangon.

Habib menunjukkan pada sejarah bahwa ia benar-benar tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Jika para pendahulunya menggunakan retorika agama -baik secara terbuka ataupun secara malu-malu- sebagai alat propaganda, penyandang gelar master Ilmu Sosial ini justru memperkenalkan pendekatan Marxisme Islam ke dalam kancah gerakan pembebasan Rohingya.

Faktor ini di kemudian hari melatari perpecahan di internal RPF pada awal dekade 1980an.

Yunus yang lebih konservatif kemudian kecewa dan memisahkan diri. Ia lalu membentuk Organisasi Solidaritas Rohingya (RSO). RSO kemudian menjadi kelompok paling militan dan konservatif. RSO mendapatkan dukungan dari Jamaah Islamiyah di Pakistan dan Bangladesh serta kelompok fundamentalis lain seperti Partai Islam (Hizb e Islami) asal Afganistan. Kuat dugaan, hubungan RSO dan Partai Islam didasarkan pada kesamaan cara pandang anti-komunisme.

RPF sendiri masih bertahan meski kemudian kekuatannya terus tergerus. Tahun 1986, Nurul Islam mengumpulkan sisa-sisa RPF yang tercerai berai oleh operasi militer masif di tahun 1978-1980, beberapa pembelot dari RSO untuk mendirikan Front Islam Arakan Rohingya (ARIF).

Dua organisasi tersebut lalu menjadi pemain utama dalam perjuangan bersenjata yang menuntut otonomi penuh sebagai wilayah tersendiri dalam federasi Myanmar. Hingga akhirnya pada 28 Oktober 1998, ARIF dan RSO memutuskan untuk bergabung dengan Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO). ARIF dan RSO menjadi sayap militer dengan nama Tentara Nasional Rohingya (RNA) dan ARNO sebagai sayap sipil-politik dengan kantor pusat di London, Inggris.

RNA hingga kini menjadi salah satu aktor dalam berbagai serangan terhadap pos-pos Tatmadaw di negara bagian Rakhine.

Para gerilyawan RNA sebagian besar berasal dari korban sapu bersih militer di tahun 1978 yang menyasar RPF. Operasi yang diberi nama Raja Naga ini secara membabi buta menyasar warga sipil. Banyak anak menjadi yatim piatu dan kemudian tumbuh dengan dendam terhadap Tatmadaw. Mereka inilah yang kemudian direkrut oleh RSO -dan RNA di kemudian hari- untuk menjadi bagian dari kampanye bersenjata mereka. Hingga hari ini, daerah di bagian utara Rakhine masih merupakan daerah operasi militer.

Ketika Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu baru-baru ini, banyak orang bersorak sorai. Ramai-ramai ini tanpa tahu bahwa pada hari pemilihan di negara bagian Shan di utara, militer Myanmar terus melakukan pemboman. Di bagian barat negara bagian Rakhine, Muslim Rohingya menghabiskan hari pemilihan di kamp-kamp pengungsi.

Kita belum menyoal bagaimana pencabutan hak formal seseorang di bulan-bulan menjelang pemungutan suara. Untuk pertama kalinya sejak merdeka pada tahun 1948, parlemen baru Myanmar tidak memiliki perwakilan Muslim seorangpun.

Itu mengapa wajar jika terjadi eksodus orang-orang Rohingya dalam jumlah besar ke luar negeri. Melihat sejarah panjang pertentangan etnis, konflik rasial dan praktek diskriminasi, sudah sepantasnya jika orang-orang Rohingya merasa tidak ada masa depan hidup di Myanmar.

Meskipun pada pemilu kemarin NLD kembali menang secara mayoritas, hal tersebut dipandang tidak akan mengubah apapun. Yang membedakan pemilu 2016 dengan pemilu 1990 adalah absennya intervensi militer untuk mengganggu hasil pemilihan yang membuat mereka kalah.

Kita seharusnya bertanya, mengapa Tatmadaw membiarkan terjadinya transisi demokrasi dan mengakui hasil pemilu 2016? Bagaimana peta dan pembagian kue dalam ekstraksi sumber daya alam di daerah-daerah bagian utara dan barat laut? Apa yang telah berubah, dan apa yang tetap sama di Burma hari ini?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan riset mendalam dan waktu panjang untuk bisa dijawab.

* * *

Tulisan ini pertama kali tayang di IndoProgress

Macchiato Kenangan di Savannakhet

Kaget.

Itu yang saya rasakan saat pertama kali memandangi bagian atas kedai kopi plus resto ini. Namanya terpampang besar di bagian atas depan yang begitu mencolok dari jalan raya. Papan nama yang mungkin terbuat dari bahan besi tahan karat berwarna perak. Pantulan sinar mataharinya cukup untuk membuat matamu terganggu.

Beranda Macchiato De Coffee didominasi warna gelap dengan jendela kaca di sana sini. Kau hampir bisa melihat seluruh bagian dalam dengan cukup berdiri di teras. Di sebelah kanan ada dua kotak telpon umum khas tanah Britania. Dicat merah menyala dan diletakkan hampir berdempetan. Halaman parkirnya sangat luas untuk ukuran kafe.

Kepala saya berputar ke masa lalu. Beberapa tahun lampau ketika sedang berada di sini. Juga rentang masa di mana saya begitu sering hilir mudik antara Vietnam-Thailand. Dalam ingatan saya, kedai kopi ini tidak ada. Macchiato De Coffee belum eksis ketika jalanan berdebu dengan pembangunan yang berjalan lambat, pos imigrasi, warung-warung mi, bar dan resto murahan serta tempat-tempat bermain billiard-nya begitu saya akrabi.

Ingatan saya tentang Savannakhet hanya dua. Pertama, kegersangan yang berpilin dengan debu jalanan. Berjalan kaki siang hari di kota ini terasa seperti pelatihan militer yang membosankan. Tidak ada pohon peneduh, mobil yang hilir mudik, perempatan jalan yang tidak terurus hingga mesin-mesin ATM yang tampak kusam. Selanjutnya adalah mengenai bar-bar mini yang terletak di berbagai sudut kota. Tempat seperti ini adalah ruang eskapik bagi ekspatriat dan mereka yang berhenti sejenak di Savannakhet. Semacam halte waktu di mana para peminum bir bertemu kemurahan hati khas Laos. Beerlao, bir khas Laos yang mudah ditemukan di sana sini dijual dengan ukuran yang lebih murah dari ibukota. Sebagai komplemen, kacang disediakan bagi mereka yang tidak tahan menenggak alkohol tanpa mengunyah sesuatu.

Saya pertama kali menginjakkan kaki di Savannakhet pada akhir 2013.

Medio November tahun itu, saya bersama dua orang kawan, menyeberang dari Mukdahan, Thailand. Kami bertiga adalah prajurit sewaan yang dikontrak beberapa waktu untuk mengumpul informasi di Savannakhet. Operasi mengumpulkan pundi-pundi uang yang dibalut dengan pembenaran akademis ala penghuni menara gading. Tim amatir yang ditugaskan untuk melakukan riset mengenai aktivitas lintas batas antar negara. Kami diminta melihat bagaimana anak muda berperan di arus pergi-pulang di tapal dua negeri. Maklum, saat itu ASEAN Economic Community sedang jadi topik utama. Menurut desas desus, ada banyak uang yang tersedia di beberapa universitas top di Thailand. Dana ini hanya bisa diakses melalui rangkaian riset yang dipandang memiliki dampak dan kontribusi bagi ide masyarakat konsumen di region Asia Tenggara. Kau tidak harus jadi pintar di kelas. Cukup jadi paling cerdas, gesit dan sedikit menjilat para profesor. Jika semuanya lancar, dipastikan kau bisa mengulur tangan untuk mendapatkan sedikit bagian.

Keberuntungan nasib, latar belakang sebagai seorang anak kampung yang berasal dari perbatasan, serta sedikit pengalaman yang tercantum di riwayat hidup membuat saya diajak terlibat. Meskipun faktanya kemampuan bahasa Laos saya nol besar, dan daya komunikasi dalam bahasa Thai sangat buruk. Kelemahan-kelemahan itu membuat saya harus rela menjadi penerima informasi tangan kedua setelah dua partner saya yang berasal dari Thailand dan Laos. Sejak dimulainya riset, masing-masing kami saat itu saling menyimpan tanya dan curiga soal siapa yang mendapatkan bayaran lebih besar.

Kawan pertama. Lambai Souvanlorpaying yang berasal dari Luang Phrabang, mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Savannakhet meski ia berasal dari Laos. Ia justru tak tahu banyak soal tempat ini. Sepanjang hampir tiga minggu periode penelitian, Lambai hanya mengoceh tentang betapa Luang Phrabang adalah tempat terindah dibandingkan Vientiane atau Savannakhet. Kuat dugaan saya, hal ini tidak lepas dari kebanggaan teritorial yang begitu kental dalam sejarah Laos. Negeri ini adalah proyek unifikasi sepihak Prancis dengan menggabungkan tiga kerajaan besar: Luang Phrabang, Vientiane dan Champasak. Meski di masa sebelumnya, ketiga wilayah ini berada di bawah dinasti Lan Xan, sebelum kemudian terpecah. Luang Phrabang sempat menjadi teritorial kerajaan Burma, sementara Champasak di bagian selatan dikuasai Siam.

Sementara kawan kedua saya: Gwisanee Nata adalah seorang perempuan asal Khon Kaen, di bagian timur laut Thailand. Daerah ini lebih dikenal dengan nama Isaan, dan dialek bahasanya lebih mirip Laos. Di masa lalu, wilayah Isaan adalah pintu masuk para gerilyawan komunis Laos dan Vietnam semasa periode perang gerilya Partai Komunis Thailand. Senjata dan dukungan finansial Cina, Vietnam dan Laos mengalir, salah satunya melalui Mukdahan yang berbatasan dengan Savannakhet. Dukungan dari Vietnam sendiri tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah bahwa wilayah ini memiliki ikatan dengan Nguyen Sinh Cung (Ho Chi Minh). Revolusioner asal Vietnam ini sempat singgah bermukim di Isaan untuk beberapa waktu ketika berada dalam pelarian dari kejaran Prancis. Paman Ho sempat tinggal di Nakhon Phanom yang berbatasan dengan Savannakhet.

Jangan heran jika wilayah ini memainkan peran strategis di periode perang pembebasan Vietnam selatan dari cengkraman Amerika Serikat. Berbatasan dengan Quang Tri, Savannakhet menjadi salah satu basis satelit para gerilyawan Vietcong untuk menghantam musuh. Hingga hari ini, ada banyak imigran Vietnam yang kini menetap dan menjadi warga negara Laos. Beberapa keluarga yang sempat kami wawancarai adalah mantan kombatan perang unifikasi Vietnam. Hari ini, orang-orang Vietnam di Savannakhet adalah salah satu kelompok etnis mayoritas. Cara menemukannya begitu mudah. Lihat saja siapa yang duduk bergerombol santai di trotoar jalan pada pagi hari sembari meminum kopi.

Satu-satunya akses menuju Savannakhet dari dataran Siam adalah melewati Thai-Laos Friendship Bridge II (FSB II) yang membentang di atas sungai Mekong.

Tempat ini bisa dicapai jika anda telah melewati siksaan sebelas jam duduk terbujur duduk dalam bus yang berangkat dari terminal Mo Chit di Bangkok. Sediakan 500 baht untuk menebus tiketnya. Tiba di Mukdahan, kalian harus kembali berganti bus khusus yang menghantar para pelintas batas. Bus paling pertama akan berangkat pada pukul 7.15 pagi hari. Sementara rute penyeberangan terakhir akan ditutup pada pukul 9 malam. Setiap 45 menit akan ada satu bus yang siap menghantar para pelintas batas. Hanya dibutuhkan kurang dari setengah jam untuk melalui dua pos pemeriksaan imigrasi Thailand-Laos. Ongkos bus ini cukup murah. Hanya 50 baht atau sekitar 20 ribu rupiah.

Macchiato De Coffee akan terlihat begitu bus memasuki Savannakhet setelah melewati pengecekan imigrasi. Silahkan menengok ke jendela sebelah kiri. Ukuran papan nama raksasa begitu menonjol.

Savannakhet adalah nama kota sekaligus merujuk pada provinsi. Secara literer ia dapat diartikan sebagai “Kota Surga”. Penamaan ini terkait erat dengan klaim masa lalu soal tingkat kesuburan tanah Savannakhet yang di atas rata-rata. Pertanian kala itu adalah berkah dan menjadi petani adalah kebanggaan. Lokasinya yang persis di pinggir sungai Mekong membuat para penduduk provinsi terbesar di Laos ini dahulu menyandarkan penghasilannya dari pertanian. Belum termasuk menyebut soal melimpahnya ikan di sepanjang sungai Mekong. Sewaktu Laos baru belajar menyeimbangkan diri sebagai sebuah republik komunis, banyak hasil pertanian mereka yang diekspor ke Quang Tri, Vietnam. Sebagian kecil lain dipasarkan diam-diam ke Mukdahan dengan harga murah. Namun bagi banyak penyeludup di masa itu, harga yang ditawarkan masih jauh lebih baik dari pasar domestik yang protektif namun luput menghitung biaya produksi dan tenaga kerja.

Orang-orang di Savannakhet adalah saksi bagaimana Laos yang pontang panting berdikari. Seruan negara untuk berhemat, kemiskinan yang meluas karena kesalahan kalkulasi politik, minimnya infrastruktur pendidikan dan kesehatan adalah penanda-penanda yang berupaya untuk dihapus para penduduk kota ini dari ingatan mereka.

Embargo ekonomi internasional, blokade Thailand, berkurangnya topangan finansial Cina secara drastis di masa genting, antipati Vietnam yang dibayangi sengkarut perselisihan Sino-Soviet di masa lalu, adalah sedikit di balik banyak alasan mengapa Laos kemudian mulai membuka diri di awal dekade 1990-an. Tirai kemudian dibuka lebar pasca krisis ekonomi yang menghantam Asia. Salah satunya, adalah membiarkan perusahaan-perusahaan tambang multinasional untuk kemudian masuk dan melakukan ekstraksi.

Savannakhet dijamah Australia pertama kali. Mereka menggarap distrik Sepone. Setelah pertambangan di Sepone dibuka awal dekade 2000-an, arus uang dan merkuri menggiring banyak orang mengganti pekerjaan. Dari petani menjadi buruh. Sepone lalu menjadi kebanggaan Savannakhet. Ia adalah pertambangan emas dan tembaga terbesar di Laos meski faktanya kini konsesi Sepone dimiliki oleh Minerals and Metals Group (MMG), sebuah perusahaan joint venture Australia dan Cina. Sepone juga menjadi pelopor berdirinya pertambangan-pertambangan lain di daerah ini. Di provinsi ini, ada sekitar enam titik pertambangan lain yang dibuka setelah Sepone.

Dan kedai kopi seperti Macchiato De Coffee adalah salah satu monumen. Di sini kita dapat menelusuri bagaimana sebuah wilayah secara perlahan bertransformasi. Dari daerah pinggiran rural yang tulang punggung ekonominya adalah pertanian, kini menjadi kota jasa yang pinggirannya digerakkan oleh ekstraksi tambang emas dan tembaga.

Macchiato De Coffee sadar betul bahwa tidak jauh dari situ ada konsulat Thailand yang menjadi destinasi utama para pemburu visa. Kebanyakan dari mereka adalah ekspatriat yang tidak akan pernah singgah di Savannakhet jika bukan karena batas waktu untuk tinggal di berbagai sudut Siam hampir tandas. Mengurus visa di Savannakhet juga menjadi opsi paling logis. Murah untuk dicapai dan menawarkan paket lebih ramah kantong ketika mengajukan perpanjangan ijin tinggal. Lagipula pendingin udara, menu kopi, cemilan khas daratan Eropa serta kemampuan berbahasa Inggris para pelayannya seperti mengirim tanda bahwa Macchiato De Coffee berada di level yang lain dibanding kedai kopi lain yang berpikir menjadi pesaing. Ketika terik matahari bercampur dengan penantian visa, kafe ini adalah pilihan paling logis untuk mengusir penat.

Itu mengapa saat memasuki Macchiato De Coffee, saya sadar sedang melihat wajah Savannakhet yang berbeda dari tahun-tahun kemarin. Memutuskan memesan segelas kopi di kafe ini adalah upaya sadar untuk memperbaharui ingatan tentang tempat ini. Bahwa sekarang Savannakhet bukanlah Sapone yang berdebu dan muram karena terus menerus dicurangi asing. Kota ini justru merangkul erat para pendatang Eropa dan menjadikan mereka sumber mengucurnya uang. Macchiato De Coffee adalah balon warna warni dan hiasan yang menggelantung ketika hari raya tiba. Savannakhet yang direpresentasikan Macchiato De Coffee mengingatkan saya pada ajakan-ajakan nakal dan mesum perempuan malam di kafe-kafe kecil di Luang Phrabang. Macchiato De Coffee tidak sedang meratapi nasib Laos yang hingga kini masih dianggap terbelakang dan dipandang sebelah mata oleh Thailand dan Vietnam.

Meski rasa kopi di sini mengecewakan, saya memilih menutup mulut dan tersenyum lalu menikmatinya. Saya sadar benar sedang menjadi saksi sebuah adaptasi. Segelas macchiato yang saya teguk di Macchiato De Coffee tak ubahnya kecupan nakal di pipi setelah kau berjalan keluar dari tempat pelacuran dini hari.

Macchiato De Coffee adalah geisha yang menertawakan mereka yang meremehkan Savannakhet. Karena tampaknya Savannakhet tahu betul, besok atau lusa kita akan kembali ke dalam pelukannya.

 

Terbit perdana di Minum Kopi