Menantang Sawit Demi Dusun Sagu Keramat

Perusahaan sawit mengancam sumber kehidupan. Orang-orang suku Yerisiam melawan. Demi dusun sagu keramat mereka siap mati

SETELAH HAMPIR dua puluh tahun hilang, suku Yerisiam akhirnya memutuskan membangun kembali balai pertemuan adat. Bangunan ini didesain persis seperti dua dekade lalu. Letaknya membelakangi laut dan berjarak sekitar dua puluh meter dari bibir pantai.

“Atap balai ini dianyam oleh mama-mama di sini. Cuma dua hari selesai,” jelas Fitri Yoweni sembari terus mengunyah pinang.

Saya memandangi bangunan tersebut dengan rasa kagum. Bangunan yang disebut sebagai balai adat suku Yerisiam adalah sebuah rumah panggung dengan dua pintu yang berhadap-hadapan. Atapnya dibuat dari anyaman daun sagu, berlantai kulit pohon Nibum, ditopang oleh kayu Sengon yang diikat dengan rotan hutan. Semuanya berasal dari hutan di sekitar kampung Sima yang masih merupakan tanah adat orang Yerisiam.

“Kami bangun balai ini tidak pakai paku atau lem. Semua bahan tradisional. Asli.” Daniel Jarawobi, Kepala Suku Yerisiam Gua menunjuk simpul-simpul akar yang mengikat palang kayu di langit-langit. Raut wajahnya tampak sumringah. Saya ikut tertular rasa bahagia.

Sejak memasuki Agustus, hampir selama dua minggu, seluruh penghuni kampung Sima bersiap diri. Mereka membersihkan lahan di mana balai adat akan berdiri dengan menebangi pohon kelapa, menyiangi ilalang dan mengumpulkan kayu, akar hutan dan daun sagu dari hutan. Semuanya sedang bersemangat.

Beberapa orang sudah melaut sejak dua hari sebelum pertemuan. Memburu ikan di teluk Nabire. Sebagian yang lain pergi menokok sagu di hutan. Kangkung dan daun pepaya diputuskan akan dipetik sebelum makanan di masak agar tetap segar. Bumbu-bumbu lain seperti bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat akan dibeli di kota Nabire sehari sebelum pertemuan dimulai. Semua persiapan konsumsi dipercayakan kepada mama-mama.

Tanggal 15 dan 16 Agustus 2016, sudah diputuskan bahwa kampung Sima akan menjadi tuan rumah pertemuan adat. Undangan disebar sejak seminggu sebelumnya ke suku-suku tetangga dan kampung transmigran terdekat. Diharapkan, ada perwakilan suku Yaure, suku Umari dan Satuan Pemukiman (SP) Wami yang datang bergabung.

“Pertemuan ini penting sekali untuk suku Yerisiam Gua. Kami akan menegaskan eksistensi kami sebagai masyarakat adat yang sedang terancam kehilangan tanah karena perusahaan sawit. (PT) Nabire Baru kini tidak bisa macam-macam lagi. Kami sudah solid.” Sekretaris Suku, Robertino Hanebora menjelaskan dengan bersemangat.

 

 

KAMPUNG SIMA terletak di tepi Teluk Nabire. Dalam data resmi Kampung, ada 230 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar sebagai penduduk. Namun yang benar-benar bermukim di Sima hanya 80 KK saja. Dari jumlah tersebut, ada sekitar tiga lusin KK yang berasal dari suku Yaure yang sudah kawin mawin dan menetap. Ada juga 2 KK yang berasal dari etnis Talaud.

Berjarak 90 kilometer ke arah barat dari kota Nabire. Tidak ada angkutan umum menuju ke Sima. Pilihannya hanya menggunakan sepeda motor atau mobil sewaan, jenis Avanza Toyota. Sekali jalan, tarif mobil sewaan mencapai satu juta rupiah. Ditempuh sekitar dua jam. Jika supir sudah akrab dengan rute, bisa menghemat tiga puluh menit.

“Jalan menuju Sima ini baru dibuka tahun 2010. Sewaktu saya datang pertama kali tahun 1992, daerah ini masih terisolasi,” Ali Musa merespon pertanyaan saya dengan tatapan nanar. Ia salah satu dari 250 KK generasi perdana transmigran yang kini mendiami daerah SP Wami.

“Saya aslinya dari Lebak, Banten. Tapi sudah lama tidak pulang,” dia tersenyum kecut.

Hari itu 15 Agustus, Ali Musa datang bersama Paito sebagai utusan SP Wami. Mereka datang berboncengan dengan satu sepeda motor. SP Wami berjarak sekitar 30 menit dari Sima.

Mereka berdua tiba satu jam sebelum pertemuan dimulai. Menyapa sana-sini, menyalami orang-orang yang mereka kenal sebelum akhirnya mengambil posisi di dalam balai pertemuan.

Saya menjulurkan bungkus kretek. Ali Musa mengambil sebatang. Mengapit dengan bibirnya, menyalakan, menghisap dalam, lalu membuang kasar asapnya.

“Dulu, butuh sekitar tiga sampai empat juta hanya untuk ke Nabire. Itu kenapa banyak transmigran yang tidak betah. Ada sebagian yang pulang, ada yang kini sudah menetap di Nabire.”

Ali Musa mengatakan bahwa para penduduk di SP Wami cukup dekat dengan orang-orang di kampung Sima. Mereka sadar betul bahwa tanah yang mereka diami, kebun yang mereka tanami dan olah adalah tanah adat suku Yerisiam.

“Tapi sampai sekarang, pemerintah belum melunasi ganti rugi tanah tersebut,” Robertino menyela. Saya melihat ke arah Kepala Suku. Pak Jarawobi mengangguk.

Di hadapan saya, Ali Musa mengalihkan pandangannya ke arah lain. Saya berhenti sejenak. Mengambil jeda dengan melinting tembakau iris yang disediakan untuk para peserta pertemuan.

“Orang-orang di SP Wami itu sudah seperti saudara orang-orang Sima. Beda dengan perusahaan. Orang-orang SP Wami tau sopan. Perusahaan tidak tau sopan,” Robertino berapi-api menjelaskan kepada saya.

Perusahaan yang dimaksud adalah PT Nabire Baru.

 

 

PT NABIRE BARU adalah anak perusahaan Goodhope Asia Holding LTC di bawah Carsons Cumberbatch Group. Rumah dagang dan investasi yang berkantor pusat di Colombo, Sri Lanka. Carsons Cumberbatch awalnya dikenal sebagai salah satu pemain lama di industri perkebunan teh dan karet di Malaysia dan Sri Lanka sejak awal 1900-an. Diversifikasi bisnis yang menyasar kelapa sawit dimulai di Malaysia sekitar tahun 1992, sebelum akhirnya meluaskan sayap ke Indonesia di tahun 1996.

Jejak awal Carsons Cumberbatch dapat ditemukan di Sembuluh, Kotawaringin, Kalimantan Tengah. PT Agro Indomas adalah perusahaan pertama yang sepenuhnya dimiliki grup Carsons. Perusahaan ini diakuisisi dari sebuah konsorsium tiga perusahaan Malaysia dan tujuh perusahaan perkebunan Indonesia. Di situs resmi mereka, Carsons mengklaim menguasai perkebunan kelapa sawit seluas 150.000 hektar di Indonesia dan Malaysia.

Di Nabire, Carsons Cumberberbatch menguasai lebih dari 20.000 hektar lahan yang ijin usahanya dipegang oleh dua anak perusahaan. PT Sariwana Adi Perkasa mengelola perkebunan seluas 7.160 hektar, sementara PT Nabire Baru menguasai areal seluas 13.600 hektar. Kedua perusahaan ini beroperasi di atas tanah ulayat suku Yerisiam.

Ekspansi anak perusahaan Carsons sejatinya melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Aktivitas dimulai tahun 1990 dipelopori oleh PT Sesco. Mereka mengincar kayu jenis Merbau yang banyak terdapat di dalam hutan. Perusahaan ini berhenti beroperasi di tahun 2000 dengan meninggalkan banyak persoalan. Termasuk hutang sekitar 400 juta rupiah.

Di tahun 2003, PT Pakartioga, PT Junindo dan PT Kalimanis masuk meneruskan penebangan yang sudah dirintis PT Sesco. PT Junindo dan PT Kalimanis memegang ijin HPH dalam bentuk konsorsium yang diberi nama PT Jati Dharma Indah. Ijin ini berlaku hingga tahun 2017.

“Masyarakat di sini banyak yang curiga kalau sebenarnya PT Pakartioga itu cuma PT Sesco yang ganti nama. Biar biaslepas tanggung jawab,” kata Kepala Suku, Jarawobi.

Sekitar tahun 2007, PT Jati Dharma Indah menggandeng PT Harvest Raya asal Korea untuk membuka kebun sawit di areal konsesi HPH. Rencana ini mendapatkan penolakan dari orang-orang suku Yerisiam.

“Orang Yerisiam tentu saja menolak. Kami tidak mau hutan sagu kami hancur,” kenang Yakonias Joweni, salah satu tetua suku Yerisiam.

Pertengahan tahun 2008, PT Nabire Baru mulai masuk dengan modal Ijin Usaha Perkebunan (IUP). Untuk mendapatkan legitimasi, perusahaan melakukan pertemuan dengan beberapa warga suku Yerisiam. Pertemuan dilakukan diam-diam. Disepakati bahwa akan ada ganti rugi sebesar 6 milyar rupiah. PT Nabire Baru juga membangun tiga koperasi petani plasma. Sebagai penanggungjawab untuk melakukan perekrutan anggota koperasi, ditunjuk beberapa orang yang terlibat dalam kesepakatan rahasia tersebut.

Dari tiga koperasi bentukan perusahaan, tidak ada satupun pengurusnya yang mau saya wawancarai.

Sejak awal tahun 2009, perusahaan mulai beraktivitas. Penebangan hutan dimulai. Beragam jenis kayu yang melimpah di dalam areal konsesi dipasarkan ke luar dengan menggunakan nama PT. Sariwana Unggul Mandiri.

Suku Yerisiam tetap melancarkan protes. Salah satunya, menyoroti soal operasi ilegal PT. Nabire Baru karena belum mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Perjuangan itu memberikan hasil. Tahun 2011, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara operasi PT. Nabire Baru.

Pertengahan tahun 2012, operasi PT. Nabire Baru terhenti. Desember tahun itu, proses pengurusan AMDAL dimulai. Gubernur Papua, Costan Karma, merekomendasikan Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (BAPSDALH) Papua, agar segera mengeluarkan AMDAL untuk PT. Nabire Baru.

1 April 2013, melalui Harian Cendrawasih Pos, PT. Nabire Baru merilis pernyataan publik mengenai rencana usaha kegiatan perkebunan sawit.

Tiga hari kemudian, BPASDALH Papua bersama dengan perwakilan perusahaan dan perwakilan BLH Kabupaten Nabire, menggelar konsultasi publik. Pertemuan dilakukan di halaman SD Kampung Sima.

Konsultasi AMDAL berlangsung panas. Dua kubu orang Yerisiam yang menolak dan yang menerima kehadiran PT. Nabire Baru bersitegang. Sempat terjadi saling dorong. Perkelahian hampir pecah. Anak-anak dan perempuan yang ikut hadir memilih duduk menjauh dan tetap diam.

“Orang-orang yang terima sawit itu sebenarnya sudah pasrah. Hutan sudah habis. Dusun sagu hancur. Tidak ada lagi makanan. Mau bikin apa? Hidup susah. Jadi biar saja perusahaan masuk. Siapa tahu hidup lebih baik. Mungkin perusahaan bisa bantu kasih uang untuk anak sekolah, beli beras, beli tomat, beli banyak,” kata Emanuel Monei. Dulu ia termasuk warga Kampung Sima yang menerima sawit. Kini ia bergabung dengan barisan penolak sawit.

“Perusahaan sukses pecah belah orang Yerisiam,” kata Iwan Hanebora. Ia hadir saat konsultasi tersebut.

“Saya juga protes karena AMDAL nanti dibahas setelah perusahaan sudah dua tahun operasi. Hutan sudah habis mereka tebang, baru sekarang datang bahas ijin. Tim yang akan nanti bahas AMDAL juga tidak ada yang orang Papua. Padahal banyak ahli orang Papua di UNCEN dan UNIPA. Kenapa mereka tidak dilibatkan?”

Menurut Iwan, pasti ada persoalan kenapa tim pembahas AMDAL tidak melibatkan orang-orang terbaik yang ada di Universitas Cendrawasih (Uncen) dan Universitas Negeri Papua (Unipa), dua lembaga perguruan tinggi yang ada di Jayapura.

 

 

TEPAT JAM sembilan, pertemuan dimulai. Gunawan Inggeruhi membuka acara. Ia menunjuk Iwan Hanebora untuk membacakan doa. Lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Absen mulai diedarkan, bersama dengan pinang juga sirih.

“Nama saya diambil dari salah satu dokter yang membantu persalinan mama dulu. Ada dua dokter saat itu. Dokter Iwan dan dokter Gunawan. Karena kami berdua kebetulan kembar laki-laki, makanya bapak saya ambil nama masing-masing dokter sebagai tanda hormat karena mama dan anak-anak semua selamat,” Gunawan menjelaskan namanya.

Gunawan, Iwan dan Robertino adalah anak-anak Simon Petrus Hanebora, mantan Kepala Suku Yerisiam yang meninggal Februari tahun lalu. Gunawan tidak memakai marga Hanebora. Ia menggunakan Inggeruhi sebagai marga. Inggeruhi adalah marga nenek dari pihak ayah. Agar marga itu tidak punah karena tidak memiliki penerus laki-laki, SP Hanebora menyerahkan salah satu anak laki-lakinya. Ini praktek umum bagi orang-orang suku Yerisiam.

Menjaga eksistensi marga dalam kode moral suku Yerisiam erat kaitannya dengan hak atas tanah. Keberlangsungan penerus sebuah marga berarti jaminan akan kepastian hak kuasa dan kelola atas tanah adat.

Dalam suku Yerisiam terdapat empat sub suku yang masing-masing membawahi marga-marga. Sub-suku Waoha membawahi marga Hanebora, Monei, Inggeruhi dan Refasi. Sub-suku Akaba membawahi marga Jarawobi, Waropen, Henawi dan Joweni. Sub-suku Sarakwari membawahi marga Akubar, Nanaur dan Kowoi. Sub-suku Koroba membawahi marga Rumirawi, Maniburi, Marariampi dan Waremuna.

Tiap-tiap sub-suku bertugas untuk menjaga dan mengawasi batas-batas wilayah adat dan sumber daya yang berada di dalamnya. Pengawasan tersebut bukanlah kuasa hak milik individual sehingga satu orang atau satu sub-suku tidak memiliki wewenang untuk melepas atau menjual tanah ke pihak lain tanpa melalui kesepakatan komunal dalam pertemuan adat.

“Tapi batas-batas itu tidak berlaku untuk sagu. Kalau dusun sagu itu milik bersama. Semua anak suku Yerisiam berhak mengambil sagu untuk makan,” kata Yakonias Joweni.

“Orang Yerisiam bahkan memberikan petak dusun sagu kepada orang-orang Yaure yang menikah dengan anak perempuan kami. Macam mas kawin. Karena kami tidak ingin anak dan cucu kami mati kelaparan.” Orang Yerisiam percaya bahwa setiap marga dan sub-suku harus memastikan agar anggota suku yang menikah dengan pihak luar tidak menghadapi kendala soal pangan.

Suku Yaure memang sangat dekat dengan suku Yerisiam. Hubungan pernikahan dan migrasi antar dua suku ini makin intens sejak orang-orang Yerisiam berpindah dan menetap di kampung Sima.

Sebelumnya, orang-orang suku Yerisiam mendiami kampung Hamuku yang berjarak sekitar 10 kilometer ke arah timur dari Sima. Karena abrasi pasir pantai, tetua suku Yerisiam memutuskan untuk memindahkan pemukiman ke pesisir barat yang kini dikenal sebagai kampung Sima. Catatan mengenai kampung Hamuku dapat ditemuan dalam catatatan perjalanan antropolog-misionaris asal Belanda Jan Boelars.

Penggunaan nama Yerisiam untuk mengidentifikasi diri dimulai sekitar akhir dekade 60-an. Sebelumnya, dalam catatan Boelars orang-orang ini dikenal sebagai suku Beduba sebelum mengubah nama menjadi Girimora dan akhirnya menggunakan nama Yerisiam. Perubahan nama ini erat kaitannya dengan interaksi yang terjadi dengan suku-suku lain di sekitar, baik melalui perdagangan atau perang Hongi (perang suku).

Suku Yerisiam memiliki temali kekerabatan dengan suku-suku yang berada di daerah selatan semisal suku Etahima dan Mairasi yang kini mendiami daerah Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak. Mereka juga berkerabat erat dengan suku Komoro, suku Yamor dan tentu saja dengan suku Yerisiam yang bermukim di kampung Erega di pesisir selatan.

“Kalau ibarat rumah, orang-orang Yerisiam yang tinggal di kampung Sima ini macam teras. Orang-orang yang tinggal di pantai selatan itu dapur. Sudah tentu tidak ada larangan orang dari dapur masuk ke teras rumah, juga sebaliknya,” Daniel Jarawobi menjelaskan.

Suku-suku ini oleh para antropolog Belanda digolongkan ke dalam payung kekerabatan besar yang kini dikenal dengan nama Mee Pago, satu dari tujuh wilayah kesatuan adat di Papua. Penggolongan macam ini terbukti mengacuhkan hubungan kekerabatan antar dua suku dalam dua wilayah kesatuan adat. Orang Yerisiam di kampung Sima misalnya, memiliki hubungan kekerabatan dengan suku Yerisiam di kampung Erega.

“Kami tinggal sedikit. Sima ini satu-satunya kampung untuk orang Yerisiam di Nabire. Beda dengan Yaure. Mereka ada empat kampung.” Jarawobi menyodorkan pinang kering dan sepotong sirih. Saya menerimanya sembari tersenyum.

Daniel Jarawobi mulai menjabat sebagai Kepala Suku Yerisiam sejak April 2015. Ia dipilih dalam pertemuan tetua adat untuk menggantikan SP Hanebora yang meninggal dua bulan sebelumnya.

“Itu kenapa dusun sagu sangat penting dan keramat bagi kami orang Yerisiam. Tanpa itu, kami akan musnah.”

 

 

PERTEMUAN BERSAMA itu dipandu oleh Emil Ola Kleden. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Kini bekerja untuk Forest People Programme, lembaga nirlaba berbasis di London Inggris. Emil dikenal luas sebagai pegiat aktivis hak-hak masyarakat adat. Salah satu figur yang konsisten mendorong model FPIC (Free, Prior and Informed Consent) di Indonesia.

“FPIC itu hanya salah satu mekanisme. Agar masyarakat tidak dirugikan ketika ada investasi masuk,” kata Emil.

FPIC semula digunakan untuk melindungi kepentingan pasien di rumah sakit terkait proses dan jenis pengobatan yang akan dilalui. Kodifikasi formal pertama PIC (Prior Informed Consent) adalah Kode Nuremberg di tahun 1947. Ada sepuluh standar yang harus dipatuhi sebelum seorang dokter melakukan eksperimen atas tubuh manusia. PIC menjadi dasar berkembangnya FPIC yang kemudian menyebar ke berbagai kegaitan non-medis. FPIC lalu ditransformasikan dalam berbagai kaidah hukum internasional yang bersifat komunal.

Dalam FPIC, ada empat prinsip penting yang berlaku secara kumulatif. Free berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Prior yang artinya sebelum proyek atau kegiatan pembangunan tertentu dilaksanakan, pihak pemerintah atau perusahaan wajib mendapatkan ijin dari masyarakat. Informed mensyaratkan keterbukaan informasi yag seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan. Terkait akibat-akibat turunan, untung-rugi, dampak hukum sosial dan lingkungan serta berbagai informasi terkait.Consent berarti keputusan penolakan-persetujuan yang diberikan oleh masyarakat.

Mekanisme ini tidak hanya dilakukan sebelum proyek dilangsungkan, tapi juga saat aktivitas pembangunan tengah berlangsung hingga masa berakhirnya kegiatan investasi tersebut.

Model ini memiliki dua keuntungan langsung. Pertama, hak untuk menentukan pola dan model pembangunan bagi sebuah komunitas melekat kepada diri mereka sendiri. Kedua, mekanisme ini mengedepankan dialog sebagai metode pengambilan keputusan. Ia mengharuskan terjadinya diskusi internal yang rutin antara sesama anggota komunitas, juga dengan pihak pelaksana proyek pembangunan.

“Ini yang tidak ditaati perusahaan. Mereka tidak pakai dialog. Mereka main tebas hutan, kasih hancur dusun sagu. Semua harus ikut mau mereka,” jelas Robertino.

Dialog dengan perusahaan telah diupayakan. Pada 4 September 2014, perwakilan suku Yerisiam mendatangi kantor PT. Nabire Baru untuk menyampaikan keluhan. Pertemuan dengan pihak perusahaan ini kembali berakhir dengan janji.

15 Januari 2015, suku Yerisiam melaporan PT. Nabire Baru kepada pihak kepolisian.

Februari 2016, suku Yerisiam memutuskan untuk menegaskan sikap, menolak rencana pembangunan areal plasma sawit di sekitar Kampung Sima.

Tidak puas, suku Yerisiam melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jayapura. LBH Jayapura ikut membantu. Sembilan belas kali sidang dilakukan. 5 April 2016, suku Yerisiam dinyatakan kalah di PTUN Jayapura. Hakim memutuskan bahwa gugatan kepada ijin HGU PT. Nabire Baru telah kadaluarsa karena melewati batas 90 hari yang ditentukan undang-undang.

Pantang mundur, banding dilakukan ke Pengadilan Tinggi di Makassar. Akhir Agustus, LBH Jayapura mengabarkan kepada orang Yerisiam bahwa banding mereka ditolak. Kini tinggal banding ke tingkat Mahkamah Konstitusi di Jakarta yang tersisa. Suku Yerisiam belum memutuskan.

 

 

PERJUANGAN SUKU Yerisiam mendapatkan dukungan luas. John NR Gobai, Sekretaris II, Dewan Adat Papua mengatakan bahwa PT. Nabire Baru sejak awal cacat hukum. Dalam pernyataannya kepada media, Gobai mengatakan bahwa ijin perkebunan yang hanya mencakup satu kabupaten saja harusnya dikeluarkan oleh bupati dan bukan oleh gubernur. Ijin menjadi wewenang gubernur adalah perkebunan yang beraktivitas di dua kabupaten atau lebih, namun tetap berada di dalam satu wilayah provinsi.

Sementara, ijin PT Nabire Baru bernomor SK Gub. No. 142 Tahun 2008, ditandatangani oleh gubernur Papua saat itu Barnabas Suebu. Ijin ini bertentangan dengan UU. No.18 Tahun 2014 tentang Perkebunan. UU No.18/2004 ini kemudian direvisi menjadi UU. No.39/2014.

PT. Nabire Baru menuduh bahwa aksi gugatan tersebut dilakukan oleh segelintir kecil oknum di Kampung Sima. Merespon hal itu, suku Yerisiam melakukan pengumpulan tanda tangan selama dua hari, 9-10 Mei 2016. Lebih dari 150 orang dewasa membubuhkan tanda tangan.

“Perusahaan ini memang tukang tipu. Tapi masyarakat sudah tahu kebohongan perusahaan. Sekarang makin banyak yang menolak sawit,” kata Yance Maniburi, salah satu tetua suku Yerisiam.

Setelah keputusan pengadilan di Jayapura, PT. Nabire Baru kembali bergerak. Kali ini, dusun sagu keramat Marawari yang disasar. Suku Yerisiam meradang. Protes kembali dilakukan.

Berdasarkan informasi dari suku Yerisiam dan Yayasan PUSAKA, Forest People Programme (FPP) ikut menyurati Goodhope Asia Holding, sebagai induk PT. Nabire Baru. FPP menekankan soal protes masyarakat terhadap pembongkaran dusun sagu keramat Jarae Marawari. Juga soal tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Brimob kepada masyarakat suku Yerisiam.

Aditia Insani, perwakilan Goodhope dalam surat balasannya berkelit untuk merespon soal pembongkaran dusun sagu keramat. Aditia hanya mengulang kembali bahwa PT. Nabire Baru telah mengantongi semua persyaratan dan ijin dan sudah memenuhi tuntutan masyarakat. Ia juga menafikan adanya tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian.

Dalam surat itu, Goodhope juga menegaskan bahwa perusahannya telah memenuhi beberapa kriteria penilaian seperti High Conservation Value (HCV), High Carbon Stock (HCS) dan Social Impact Assessment (SIA).

“Perusahaan dulu janji tidak akan merusak dusun sagu keramat kami. Tapi mereka berdusta. Padahal, tinggal itu dusun sagu tempat kami cari makan,” kata mama Yarce Rumbiak.

19 April, suku Yerisiam bersama dengan Yayasan PUSAKA melayangkan protes kepada RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Protes ini terkait aktivitas perluasan lahan oleh perusahaan yang mengancam keberadaan dusun sagu keramat orang-orang Yerisiam. Surat itu juga menyoroti soal keberadaan aparat kepolisian dari kesatuan Brimob (Brigade Mobil) yang ditempatkan di lokasi.

Ada empat poin utama yang ditekankan dalam surat tersebut.

Pertama, kesepakatan pelepasan tanah yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota suku Yerisiam tidak sah. Sebabnya, pelepasan tanah komunal hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pertemuan adat bersama.

Kedua, suku Yerisiam sudah berkali-kali melakukan protes, pengaduan dan menyuarakan ketidaksepakatan terkait permasalahan perampasan hak atas tanah. Juga soal tindak kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Brimob yang ditempatkan di lokasi perkebunan. Namun, pemerintah dan perusahaan selalu tidak merespon.

Ketiga, perusahaan telah membongkar kawasan hutan, menyebabkan deforestasi dan ketidakstabilan ekosistem. Banjir yang melanda kampung Sima pada awal April 2016 dianggap sebagai akibat aktivitas pembabatan hutan oleh PT. Nabire Baru.

Keempat, pembongkaran dusun sagu keramat Jarae Marawari, melanggar kesepakatan yang dibuat masyarakat pada Februari 2016.

Sebulan kemudian, respon balasan tiba. Dalam surat klarifikasinya kepada RSPO, PT. Nabire Baru menuding bahwa SP Hanebora dan Yayasan PUSAKA bekerja sama untuk mencemarkan nama baik perusahaan demi sejumlah uang.

Y. L. Franky, Direktur Eksekutif Yayasan PUSAKA, hanya tersenyum ketika ditanyakan mengenai tuduhan tersebut. Ia menolak meladeni dan memilih melayangkan protes baru kepada RSPO.

“Sudah biasa kalau dituduh begitu. Resiko perjuangan,” kata Franky singkat.

Awal Mei, suku Yerisiam membawa keluhan mereka ke parlemen. DPRD Nabire lalu memutuskan membentuk tiga panitia khusus (pansus) untuk merespon masalah ini. Tim pertama akan menemui perusahaan. Tim kedua akan menghubungi instansi pemerintah terkait. Tim terakhir mendatangi kampung Sima dan melakukan dialog untuk mendengar aspirasi orang Yerisiam.

Namun nasib tindak lanjut pansus-pansus ini terus menggantung hingga hari ini. Tidak ada informasi lanjut.

“Mereka macam tidak peduli dengan nasib kami orang Yerisiam,” kata Robertino.

 

 

DUA HARI pertemuan berlangsung hangat. Orang-orang Yerisiam absen melaut. Juga tidak pergi ke dusun sagu. Saat makan siang, orang-orang tetap ramai berdiskusi. Ikan laut disajikan dalam dua resep. Sup dan saus pedas. Ada juga sagu, ragam umbi-umbian dan nasi. Sayur kangkung segar, ditumis dengan irisan halus daun pepaya.

Sela makan siang dan makan sore setelah acara selesai tetap digunakan oleh anggota masyarakat untuk berdiskusi.

“Kami senang bisa tahu bahwa di luar Sima, ada banyak orang yang kasih perhatian ke orang Yerisiam. Ada banyak saudara yang peduli dengan nasib orang Yerisiam,” kata Yance sambil tersenyum.

Saya mengambil tiga potong besar ubi rambat. Mengguyurnya hingga tergenang dengan kuah sup ikan, menyendok kangkung dalam ukuran yang lebih dari cukup, lalu meletakkan di atasnya sepotong kepala ikan kakap laut goreng yang dibalur saus pedas.

“Tidak makan nasi?” Kepala Suku bertanya. Saya menggeleng dengan penuh semangat. Mulut tidak sanggup menjawab karena sedang sibuk mengunyah. Sambil berdiri.

“Memang lebih enak kalau makan ubi atau sagu. Lebih sehat,” Gunawan Inggeruhi menimpali dengan senyum lebar. Saya ikut tersenyum.

“Itu kenapa orang Yerisiam sudah siap mati kalau sampai dusun sagu keramat kami hancur,” lanjut Gunawan.

Saya melambatkan makan. Tenggorakan saya tercekat.

 

* * *

Laporan ini adalah satu dari rangkai laporan riset yang saya kerjakan selama Juli-September di Nabire, Manokwari Selatan dan Sorong. Penelitian ini terselenggara atas hibah dari Forest People Programme kepada Yayasan PUSAKA. Tulisan ini pertama kali tayang di Kawanua News sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik.

Mengingat Papua di Sittwe

Bagian 2

Wen adalah peminum bir tangguh sekaligus paling cerdas yang pernah saya temui di Burma.

Pertemuan dengannya adalah sebuah kejutan. Awalnya, saya mengira akan berjumpa dengan seorang laki-laki. Semua gambaran yang diberikan oleh Khant sewaktu di Yangon dalam otak saya hanya cocok untuk rupa seorang yang memiliki penis. Otak saya memang masih patriarkis. Sehingga alam bawah sadar saya secara sengaja menolak mengimajinasikan bahwa seorang penenggak bir dengan kadar minum di atas rata-rata, pengendara motor yang baik, selera humor yang sempurna serta menguasai soal politik dengan nafas sinisme, bisa saja seorang perempuan.

Hingga akhirnya sore kemarin saya berjumpa dengannya. Perempuan dengan rambut sebahu yang dikuncir ala kadarnya. Senyumnya lebar dan seketika membuatmu merasa bertemu kawan lama. Ia adalah salah satu yang terlibat aktif pada Revolusi Saffron 2007.

“Aku masih duduk di semester 3 saat itu”.

Wen kemudian menceritakan panjang lebar bagaimana peristiwa pemogokan sipil selama tiga bulan tersebut mengubah hidupnya. Dari seorang perempuan kampung yang datang kuliah dengan tujuan mendapatkan pekerjaan di institusi pemerintah, menjadi seorang aktivis sayap kiri yang kini menghabiskan waktunya dengan petani-petani miskin.

“Bapakku mungkin masih marah hingga kini. Bagaimana tidak? Ia banting tulang agar anak perempuannya mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi lihat ujungnya. Aku malah jadi seorang pembenci ketidakadilan. Padahal, sebagai anak yang datang dari keluarga miskin, soal-soal seperti revolusi, penindasan, kesetaraan jender, dan lain sejenisnya, adalah hal-hal terakhir yang akan dipedulikan setelah perut terisi dan sedikit cadangan uang di dompet. Segalanya makin rumit karena selain perempuan, aku adalah anak pertama dalam keluarga. Beban ganda tersebut seharusnya lebih dari cukup untuk menjadi alasan bagiku menjaga jarak dengan politik.”

Saya meringis kecil. Sebabnya, latar belakang kami tak jauh berbeda. Menghabiskan waktu bersekolah dengan tujuan akhir menjadi pegawai negeri adalah dambaan orang tua yang bekerja serabutan sebagai nelayan, tukang kayu dan bangunan serta petani. Ayah saya dahulu berharap bahwa ia bisa melihat saya bangun pagi, sarapan lalu mengenakan seragam dan pergi bertugas di kantor kecamatan. Tapi semuanya berubah ketika saya mulai mengenal politik sewaktu duduk di bangku kuliah. Politik juga pada akhirnya yang membuat jalan hidup saya berbelok sepenuhnya dan meninggalkan semua harapan orang tua.

“Tapi, setidaknya kau masih lebih baik. Orang tuamu sedikit banyak bisa menerima. Tidak sefeodal orang tuaku. Di negaramu, protes setidaknya masih diberikan ruang. Di sini, tidak ada kemewahan demokrasi semacam itu,” nada bicara Wen terdengar sinis. Botol bir di tangannya sudah kosong. Saya melambaikan tangan. Seorang pelayan datang mendekat.

“Dua lagi. OK?”

Wen tersenyum mendengar saya memesan bir kembali.

“Kau ingin membuatku mabuk?”

Saya tersenyum mendengar pertanyaan itu. “Tentu saja tidak. Jika tidak kuat lagi minum, tidak usah minum. Tapi saya, jelas masih mau minum.” Kretek dinyalakan dan tidak lama kemudian, dua botol ukuran sedang sudah berada di atas meja.

“Rokok yang kau hisap. Baunya aneh. Seperti ganja.”

“Ini bukan ganja. Ini kretek. Asli Indonesia. Bau yang kau bilang aneh itu berasal dari cengkeh. Ini bahan utama yang membedakan rokok Indonesia dengan rokok kreasi Eropa. Rokok di sini, dibuat dengan resep ala Eropa. Tanpa cengkeh.”

Wen tak menanggapi. Ia hanya diam dan memegang botol bir.

“Alasan Eropa menyeberangi lautan ratusan tahun lampau adalah rempah-rempah. Cengkeh salah satunya. Di kampung, kami menyebutnya emas coklat. Ini adalah sebab mengapa kita dijajah. Para merkantilis datang untuk berdagang, lalu memonopoli dan akhirnya menjadikan leluhur kita budak.”

“Tapi setidaknya, setelah merdeka, kalian punya demokrasi. Kami? Kami punya senjata!” Nada suaranya meninggi, meski tidak sampai berteriak.

“Benar. Kami punya demokrasi. Dengan kualitas yang buruk sekali. Presiden kami adalah seorang delusional yang membayangkan dirinya sebagai Justin Bieber. Seorang pensiunan jendral yang kini hampir sepuluh tahun berkuasa. Dan apa prestasi terbaiknya? Meluncurkan album lagu! Benar-benar gila. Ya. Kami memang punya demokrasi. Setelah lebih dari tiga dekade hidup di bawah junta militer. Dan demokrasi itu kini sedang menderita penyakit setelah satu-satunya presiden paling waras yang pernah kami punya dikudeta oleh parlemen.” Saya menenggak kembali bir yang tinggal setengah isinya. Hingga tandas.

“Tapi setidaknya, kalian masih punya pemilu. Di Myanmar, tidak ada pemilu. Kau tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang berkuasa. Sebagai warga negara, tugasmu hanyalah menerima siapapun yang ditunjuk. Tidak boleh ada protes. Dan di sini, di Rakhine State, kondisinya jauh lebih buruk. Demokrasi dapat diibaratkan seperti surga. Banyak orang membicarakannya, tapi tak pernah ada satupun yang pernah mengalaminya.” Tawa Wen pecah sesudahnya. Meski, tidak ada hal yang lucu.

Saya kembali menyalakan kretek. Lalu meletakkan bungkus dan korek di atas meja. Wen terus menatap saat kretek terbakar dan baunya melayang ke sekitar.

“Kalau ingin coba, silahkan. Tidak ada salahnya. Kalau tidak cocok, jangan diteruskan.” Saya menggeser bungkus kretek sedikit lebih dekat ke arah Wen.

“Nanti saja. Pasti aku akan coba.”

Kami lalu membisu. Seperti kehabisan topik pembicaraan. Mungkin karena kami lelah dengan situasi di negeri masing-masing. Saya bisa memahami frustasi yang terasa di setiap nada bicara Wen ketika mendiskusikan soal Rakhine. Dua hari berada di sini, saya bisa merasakan bahwa Sittwe tidaklah seideal bayangan awal. Bahwa kota ini pernah menjadi pusat gerakan politik, itu kini tinggal fakta sejarah. Sulit menemukan warisan periode yang kini dicatat dalam tikungan sejarah politik Burma. Tapi kondisi tak jauh berubah. Keberagaman etnis terasa seperti bom waktu yang kapan saja siap meledak.

Orang-orang Bamar sebagai etnis mayoritas, tentu saja ingin mempertahankan status quo. Orang-orang Arakan, yang sadar bahwa mereka adalah minoritas di kancah politik dan ekonomi nasional, setidaknya ingin mengamankan posisi mereka di Rakhine State. Secara historis, sebagian besar wilayah negara bagian ini dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Arakan. Dan orang-orang Rohang di bagian barat laut, adalah kelompok paling minor, rentan dan sering menjadi sasaran pukul dari banyak kelompok.

“Dilematis. Tidak mudah berbicara soal Rohingya. Latar belakang sebagai orang Arakan tentu saja mempengaruhi penilaianku. Ada bias yang tidak mungkin disangkal. Dan persoalan ini terlalu pelik. Campur aduk antara kepentingan subjektif para elit dan keinginan militer untuk memonopoli sumber-sumber bisnis ekstraksi di wilayah tersebut.”

Saya tidak merespon soal itu. Karena setidaknya, apa yang sedang terjadi di Rakhine dalam beberapa hal mengingatkan saya dengan Papua.

“Belum lagi jika kita menyebut soal kelompok-kelompok gerilya bersenjata. Aku tidak punya soal tentang taktik yang mereka pilih. Tapi tak jarang, aksi-aksi mereka membuatku sangat marah. Sebab, masyarakat sipil yang menjadi korban. Setiap kali ada serangan terhadap pos Tatmadaw, pasti desa-desa sekitar yang jadi sasaran. Kau tentu tahu bagaimana tololnya militer. Mereka tidak punya otak. Baik tentara rendahan maupun para jendralnya. Semuanya seperti kecoa yang kalap. Tidak punya target, sehingga semua yang tampak di hadapannya akan terlihat sebagai musuh.”

Perempuan ini menarik nafas.

“Kau tentu pernah dengar RNA. Minggu lalu, mereka kembali melancarkan serangan. Tidak ada korban tewas memang. Tapi letupan satu peluru sudah cukup menjadi alasan bagi Tatmadaw untuk menyerang pemukiman-pemukiman Rohingya.”

“Mungkinkah konflik ini sengaja dipelihara? Maksudku begini. Belajar dari pengalaman di Papua. Terkadang, sebuah serangan yang terjadi adalah manipulasi untuk memecah situasi damai. Dalam bisnis militer, situasi damai justru mengganggu bisnis. Kau pernah dengar Freeport?”

Wen menggelengkan kepala.

“Freeport adalah tambang emas terbesar di Indonesia. Letaknya di bagian tengah selatan, pulau Papua. Tunggu sebentar,” saya lalu mengeluarkan handphone. Membuka Google Map dan menunjukkan kepada perempuan ini letak Freeport.

“OK. Lalu?”

“Nah, untuk kasus Freeport, ketika situasi sedang kondusif, tiba-tiba saja ada serangan bersenjata. Biasanya menyasar warga asing. Tak jarang, ada korban tewas. Dengan demikian, maka pihak Freeport tentu akan mengeluarkan sejumlah uang. Dana keamanan istilahnya. Atau, menggandakan jumlah uang keamanan yang biasanya disetor kepada Polisi atau Angkatan Darat. Uang diterima, kasuspun selesai. Semua pihak bahagia. Perusahaan merasa aktivitasnya dilindungi, militer dan polisi mendapatkan uang setoran, pemerintah tenang karena kondisi kembali kondusif.”

“Dan kalian punya bukti soal itu?”

Saya menggeleng. “Bukti fisik tidak punya. Anggap saja ini seperti rahasia publik. Semua orang tahu bagaimana bisnis kotor ini berjalan. Itu mengapa Papua menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki tingkat konsentrasi militer dan polisi paling tinggi. Meski tidak secara verbal diucapkan, tapi mereka yang waras dapat melihat bahwa Papua adalah daerah operasi militer. Pos tentara dan pos polisi ada dimana-mana.”

“Persis seperti di sini. Rakhine adalah salah satu dari beberapa negara bagian yang menjadi konsentrasi militer. Hal ini terkait erat dengan upaya perjuangan untuk menuntut otonomi penuh,”

“Jadi, kalian sebenarnya bukan menuntut untuk merdeka?”

Wen tertawa. “Tentu saja tidak. Tuntutannya adalah otonomi penuh. Special Autonomous Region. Seperti Hong Kong, misalnya. Sebab, ketika kami merdeka dari Inggris, itu adalah kesepakatannya. Federasi bangsa-bangsa. Bangsa Arakan setara dengan bangsa Bamar atau bangsa Kachin. Walaupun secara kuantitas, kami jauh lebih sedikit. Masing-masing bangsa berhak mengatur dirinya. Meski kami terikat sebagai Burma.”

“Jelaskan lebih detil lagi,” saya kemudian membuka lagi satu botol bir.

“Burma itu adalah terma politik yang digunakan di masa perjuangan pembebasan melawan kolonial Inggris. Para pendiri negeri ini datang dari latar belakang bangsa yang berbeda-beda, namun menggunakan Burma sebagai identitas politik untuk menyatukan gerakan. Hanya sebatas itu saja. Identitas politik ini adalah hasil kreasi ketika para pejuang kemerdekaan Burma di masa tersebut berhasil mengidentifikasikan entitas yang disebut sebagai musuh bersama. Namun, identitas politik ini tidak menegasikan identitas kultural kami yang berumur jauh lebih lama dan telah membentuk struktur sosial masyarakat kami selama berabad-abad. Identitas politik adalah alat perjuangan menuju pembebasan dari cengkraman kolonialisme.”

Perempuan itu menatap kedua mata saya. Ini mungkin caranya mengambil jeda sekaligus menyiratkan pertanyaan apakah saya mengerti penjelasannya tadi. Saya mengangguk kecil.

“Namun kudeta militer mengubah semuanya. Identitas politik kemudian ditransformasikan sebagai satu-satunya identitas yang berhak mendapatkan ruang hidup. Semua orang dipaksa untuk menjadi ‘orang Burma’. Sesuatu yang mustahil, karena tidak pernah ada yang namanya orang Burma. Namun kemustahilan itu kemudian dipermak dan diberi prasyarat dan bentuk. Bamar sebagai etnis mayoritas kemudian dipersonifikasi sebagai gambaran dari apa yang disebut sebagai ‘orang Burma’. Dan bangsa-bangsa lain, kemudian disebut sebagai ‘minoritas’. Penyebutan ini memiliki implikasi serius. Sebagai minoritas, kami dibatasi secara ekonomi, politik dan budaya. Sebab, minoritas adalah persoalan kuantitas. Dan jumlah yang lebih sedikit diharuskan tunduk pada jumlah yang lebih banyak. Lalu, mereka menyebutnya demokrasi. Gila! Sangat gila!”

Bir di tangan saya kini semakin berkurang. Di atas meja, sudah ada delapan botol yang tandas. Wen lalu melambai ke arah pelayan bar.

“Aku minta bir lagi. Kau bagaimana? Masih mau minum?”

“Ya. Masih mau. Pesan saja dua botol.” Usai menjawab, segera saya menandaskan bir yang sedari tadi berada dalam genggaman.

“Kau pernah dengar intelektual bernama Ben Anderson? Ia menulis buku bagus soal nasionalisme dan bangsa-bangsa.”

Wen menggeleng. “Aku tidak pernah mendengar nama itu. Apalagi membaca bukunya. Aku bukan intelektual atau tipe orang yang nyaman berlama-lama di belakang meja. Aku lebih suka terjun di lapangan. Berkeringat karena kerja kasar.” Ia lalu menenggak bir yang baru saja tiba.

“Jangan salah paham dulu.” Saya kembali menyalakan kretek. Kurang dari semenit yang lalu, sebatang yang lain sudah tandas kuhisap.

“Kau seperti kereta api. Merokok tanpa henti. Memang berapa banyak stok rokok yang kau bawa ke sini?”

Saya tersenyum. “Cukup untuk dua minggu di sini. Jika setiap hari saya menghabiskan satu bungkus.”

Ia nampak terkejut. “Kau akan cepat mati. Paru-parumu akan membusuk secara perlahan hingga kemudian kau menjadi sulit bernafas. Kematian yang datang menjemputmu adalah jenis yang bergerak pelan dan begitu menyakitkan.” Tawanya lalu pecah mendadak.

“Tidak apa-apa. Asalkan itu terjadi setelah Papua merdeka.”

Kami lalu tertawa bersama.

“Ceritakan soal Papua. Aku ingin tahu lebih banyak.”

“OK. Tapi sebaiknya kita beranjak dari sini. Aku khawatir kita berdua tidak akan sanggup mengemudikan sepeda motor jika terlalu lama berada di sini.”

Wen tersenyum. “Kita lanjutkan diskusi ini di hotelmu. Dan kau harus mentraktirku bir. Sepakat?”

“OK. Soal itu gampang.” Aku lalu melambaikan tangan lagi. Pelayan perempuan itu datang lagi. Senyumnya makin lebar. Mungkin ia mengira kami akan memesan lagi. “Aku minta tagihannya.”

* * *

Bagian perdana ada di sini.

Mengingat Papua di Sittwe

Bagian 1

Saya terbangun mendadak.

Taksi yang saya tumpangi dari bandara sudah sampai di hotel. Dengan agak malas saya beringsut keluar. Menggendong tas lalu merogoh dompet dan menunaikan pembayaran. Menunggu uang kembalian tanpa tersenyum. Otot-otot wajah saya masih terlalu tegang karena tidak tidur semalaman. Di langit-langit mulut, masih terasa sisa siraman bir tadi malam.

“Bhine”. Kepala saya mengangguk lemah. Tidak sanggup membalas ucapan terima kasih.

Sittwe Hotel, satu-satunya hotel yang terletak di dekat pantai. Berjarak kurang dari sepuluh menit dari bandara. Seorang kawan merekomendasikan tempat ini. Tidak terlalu mahal dan pemandangannya dinilai dapat membantu otak berpikir lebih jernih. Kejernihan memang adalah kebutuhan utama untuk menyelesaikan pekerjaan selama berada di kota ini. Hotel ini strategis. Tidak jauh dari taman kota yang populer karena menjadi tempat berjumpanya aliran sungai Kaladan dan laut Bengali. Karpet merah menuju samudera Hindia yang mengitari hingga ke Indonesia, tempat darimana saya berasal.

Sittwe bisa ditempuh dengan penerbangan dari Yangon selama satu jam. Kota ini adalah ibukota negara bagian Rakhine, berada di bagian paling barat Myanmar, berbatasan darat dengan Bangladesh. Ada tiga sungai utama yang menjadi marka sejarah; Lay Mro, Mayu dan Kaladan yang muaranya tak jauh dari hotel penginapan saya. Ini adalah tempat di mana ambisi dan obsesi berjumpa dalam pepeperangan demi peperangan berdarah. Kita dapat melacaknya dari asal muasal penamaan kota ini yang tidak lepas dari cerita invasi Raja Burma, Bodaipaya di tahun 1784. Perang puputan terjadi, banyak tentara tewas dan Arakan tumbang menjadi koloni Burma. Mengenang para pemberani dari Arakan di masa tersebut, lokasi paling berdarah dari serial peperangan kemudian disebut Site Tway dalam bahasa Rakhine. Lidah orang Bamar memplesetkannya menjadi Sittwe.

“Kami adalah keturunan para pemberani,” kata Dolly Shein. Sebagai orang Arakan, wajar jika ia mengenang peristiwa tersebut sebagai monumen kegigihan. Kami adalah kawan sekelas. Sebelum datang belajar di Thailand, Dolly adalah seorang tenaga pengajar di sekolah swasta yang didirikan khusus untuk anak-anak Rakhine. Meski mengadopsi kurikulum resmi negara, mereka punya keleluasaan mengajarkan nilai-nilai lokal. Termasuk sejarah dalam versi tutur mereka. “Kami menolak kolonialisme. Dari dulu hingga sekarang”.

Saya tidak mendebatnya. Cerita tentang Pasukan Arakan (ရက္ခိုင့်တပ်မတော်) begitu akrab di telinga beberapa waktu terakhir. Unit gerilya revolusioner ini adalah tandem terbaik Tentara Pembebasan Kachin (ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်) yang rutin bertempur dengan Tatmadaw (တပ်မတော်) atau Tentara Nasional Myanmar. Tuntutan mereka adalah otonomi penuh untuk kelompok-kelompok etnis di wilayah utara Burma.

Wajar jika Dolly tampak begitu romantik mengenang masa lalu orang-orang Arakan. Jejak periode kegemilangan kerajaan Arakan dapat dengan mudah ditemukan. Kuil-kuil dari abad lalu tetap tegak berdiri meski telah berumur ratusan tahun. Bergeser sedikit ke utara Sittwe, terdapat kota Mrauk U yang merupakan dahulu merupakan ibukota kerajaan Arakan. Di masa itu, wilayahnya mencakup seluruh darat negara bagian Rakhine, sebagian wilayah negara bagian Kachin dan Bangladesh timur.

Sittwe juga adalah pusat revolusi politik.

Di tahun 2007, Revolusi Saffron dimulai dari sini. Para biksu muda bersama dengan kelompok demokratik lain membanjiri jalanan dan menuntut demokrasi serta pembubaran junta militer. Selama bulan Agustus hingga Oktober, demonstrasi massa berlangsung intens. Pemicunya adalah keputusan junta militer untuk memangkas subsidi bahan bakar minyak. Keputusan ini memicu kenaikan harga barang dan bahan kebutuhan pokok hingga 500%. Gelombang protes tanpa kekerasan ini disambut tangan besi militer. Represi masif menyasar mereka yang terlibat. Kenji Nagai, jurnalis asal Jepang terbunuh saat sedang meliput.

Ini adalah tujuan utama mengapa saya singgah di kota ini. Sittwe menduduki posisi penting dalam riset yang sedang saya kerjakan. Sebagai penanda sejarah, Revolusi Saffron adalah model kombinasi yang unik ketika sebuah momentum politik dari gerakan demokratik justru dipelopori oleh biksu-biksu muda. Mereka tentu saja tak sendiri. All Burma Federation of Student Unions (ABFSU) adalah tandem terbaik mereka di lapangan. Sebagai orang yang sedang belajar lebih jauh mengenai gerakan pelajar di Burma, tentu saja tidak mungkin bagi saya untuk mengacuhkan posisi Sittwe yang strategis secara historis dan politik.

Namun jujur, pembicaraan tentang peran Sittwe dalam mendorong demokrasi di Burma kurang mendapatkan sorotan utama. Orang di luar sana lebih senang membicarakan tentang Rohingya. Tentang bagaimana mereka tidak diakui, menjadi target rentan atas kekerasan para milisi yang disponsori negara, maupun yang langsung dilakukan aktor negara. Terutama di Indonesia, diskusi mengenai Rohingya selalu dibarengi dengan sentimen keagamaan yang merupakan hasil pembiakan dari repetisi argumen ahistoris media.

Banyak orang naif yang luput melihat bahwa konflik soal Rohingya tidak bisa dilepaskan dari sejarah pergolakan yang berlangsung pasca Perang Dunia II hingga awal dekade 1960an. Kekalahan Jerman, Italia dan Jepang ikut memicu sentimen nasionalisme yang menggelinding pada deklarasi negara-negara baru di kawasan selatan yang dahulu menjadi koloni.

Di Asia Tenggara, Indonesia misalnya menyatakan merdeka dari Belanda pada Agustus 1945, beberapa saat setelah dua bom atom menghancurleburkan Hiroshima dan Nagasaki.

Di tahun 1946, melalui Perjanjian Manila, Filipina mendapatkan otonomi penuh dari Amerika Serikat.

Di perbatasan antara Asia Tenggara dan Asia Selatan, pada Agustus 1947, sebuah Dominion -istilah ini kurang lebih dapat disetarakan dengan negara bagian- berdiri dengan cakupan wilayah lima provinsi; Balochistan, Punjab Barat, Sindh dan Sarhad dan Bengali Timur. Publik mengenal Dominion ini sebagai Pakistan. Di kemudian hari, provinsi Bengali Timur menyatakan kemerdekaannya dari Dominion dan menyebut dirinya Bangladesh.

Sementara itu, tidak lama setelah Pakistan berdiri, tak jauh dari mereka Serikat Burma mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris, Januari 1948. Wilayah Burma -yang berbentuk federasi- mencakup wilayah Arakan yang berbatasan dengan wilayah Bengali Timur. Sebagian penduduknya adalah penganut Islam.

Dominion Pakistan yang mayoritas penduduknya beragama Islam -terutama Bengali Timur yang berbatasan darat- menjadi salah satu alasan mengapa para elit Muslim di sebagian wilayah Arakan -Rathedang, Maungdaw dan Butheetaung- mengajukan ide agar mereka diikutkan sebagai provinsi keenam Dominion Pakistan. Di bawah komando Abdul Kaseem, mereka berupaya agar daerah barat laut Arakan diikutkan sebagai bagian dari Pakistan yang baru berdiri tersebut.

Permintaan ini ditolak oleh Muhammad Ali Jinnah, salah seorang pendiri Pakistan.

Jinnah tidak ingin memicu konflik dengan Burma yang saat itu dipimpin Sao Shwe Taik dan U Nu. Kondisinya secara politik dan militer, posisi Burma jauh lebih kuat. Di level internasional, Pakistan yang baru saja resmi menjadi anggota PBB sadar bahwa mereka bukan tandingan Burma. Hitungan Jinnah tidak meleset. Tahun 1961, kelihaian diplomasi Burma sukses besar. Perwakilan Tetap Burma untuk PBB, U Thant diangkat menjadi Sekretaris Jendral PBB. Posisi ini dijabatnya selama 10 tahun.

Penolakan Jinnah tidak melunturkan semangat Kaseem dan para loyalisnya untuk menuntut pemisahan dengan Burma. Salah satu isu yang didorong Kaseem adalah soal posisi Muslim sebagai minoritas. Ini adalah periode di mana Rohingya sebagai terma politik muncul.

Jaminan dari Partai Komunis Burma bahwa minoritas Muslim akan dilindungi hak-hak demokratiknya, tidak sanggup meluluhkan Kaseem. Untuk mencapai tujuannya, Kaseem lalu membentuk kelompok mujahid untuk melancarkan gerilya. Targetnya jelas: pemisahan permanen dari Burma.

November 1948, darurat militer diberlakukan di negara bagian Rakhine karena intensitas serangan terhadap pos militer dan aparat keamanan oleh kelompok mujahid. Selama periode ini, masyarakat sipil menjadi korban. Orang-orang meninggalkan desa karena ketakutan. Kontak senjata dapat meletus kapan saja. Anak-anak, perempuan dan lansia menjadi kelompok paling menderita.

Juni 1949, kelompok mujahid sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Arakan.

Maret 1950, operasi militer paling berdarah di sejarah kawasan itu dimulai. Kampanye militer ini berlangsung hingga tahun 1960. Korban di pihak sipil semakin bertambah banyak. Burma mendapat sorotan internasional. Perwakilan dari Tatmadaw menuduh bahwa berlarut-larutnya perang disebabkan karena para mujahid mendapatkan dukungan dari para imigran ilegal yang menyeberang masuk dari Bengali Timur. Klaim ini menjadi salah satu pijakan di kemudian hari soal sengketa tentang asal muasal orang-orang Rohingya di Arakan.

Penyebutan Rohingya memang dilematis.

Terma ini terlanjur dianggap sinonim dengan Islam. Meski awalnya, penyebutan ini adalah cara Francis Buchanan-Hamilton untuk merujuk sebuah wilayah di sekitaran Bengali Timur (Bangladesh hari ini). Rujukan ini penting bagi Buchanan-Hamilton yang sejak 1794 melakukan penelitian di daerah-daerah koloni Inggris. Selama dua puluh tahun, ia bekerja di Layanan Kesehatan Bengal milik Inggris sembari memperdalam pengetahuan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang. Di kemudian hari, pria asal Skotlandia ini dikenang sebagai salah satu peletak dasar studi mengenai dunia botani dan zoologi di Asia Selatan. Dua karya utamanya –A Journey from Madras through the Countries of Mysore, Canara and Malabar (1807) dan An Account of the Kingdom of Nepal (1819)- tetap menjadi rujukan hingga hari ini.

Buchanan menggunakan kata Bengali “Rohang” untuk merujuk pada sebagian wilayah di bagian utara Rakhine yang di masa itu termasuk dalam domain kerajaan Arakan. Rohingya secara literer dapat diartikan sebagai “orang-orang Rohang”. Rujukan geografis ini yang kemudian digunakan Kaseem untuk mengindentifikasi daerah-daerah di barat laut Arakan sebagai wilayah Rohingya.

Setelah pemberontakan bersenjata yang dipimpin Kasee menemui kebuntuan di awal dekade 1960an, Zaffar Kawwal kemudian membentuk Partai Pembebasan Rohingya (RLP). Ini adalah organisasi bersenjata pertama yang secara terbuka menggunakan terma Rohingya sebagai identitas politik, penanda geografis dan proyeksi kultur.

Muhammad Jafar Habib, seorang intelektual yang menyandang gelar Doktor dari Universitas Rangon, ditunjuk sebagai Sekretaris Jendral. Habib adalah seorang yang berpengaruh dan dinilai sebagai faktor utama mengapa RLP populer di kalangan anak muda. Ia seorang pembicara yang gesit, orator tangguh dan seorang yang dikenal berkepribadian hangat. Banyak pihak mengatakan bahwa berkat Habib, kekuatan RLP meningkat signifikan. Dari 200 orang mujahid di awal pembentukannya, hingga akhirnya memiliki kekuatan antara 500-600 orang dalam tempo kurang dari dua tahun. Basis gerilya utama berada di sekitar hutan Buthidaung, tidak jauh dari perbatasan dengan Bangladesh.

RLP kemudian berhasil dihancurkan oleh Tatmadaw di tahun 1974. Kawwal dan beberapa loyalisnya menyeberang ke Bangladesh. Tapi tidak Habib.

Ia lalu mengkonsolidasikan kembali gerilyawan yang tersisa, tercerai berai dan tengah menderita demoralisasi. Ia mengajak Nurul Islam, seorang pengacara yang baru saja membuka firma hukum di Yangoon. Islam diminta Habib untuk menjadi wakilnya. Mereka berdua lalu mendirikan Front Patriotik Rohingya (RPF) di tahun 1974 dan menunjuk Muhammad Yunus sebagai Sekretaris Jendral. Yunus adalah seorang intelektual yang berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Yangon.

Habib menunjukkan pada sejarah bahwa ia benar-benar tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Jika para pendahulunya menggunakan retorika agama -baik secara terbuka ataupun secara malu-malu- sebagai alat propaganda, penyandang gelar master Ilmu Sosial ini justru memperkenalkan pendekatan Marxisme Islam ke dalam kancah gerakan pembebasan Rohingya.

Faktor ini di kemudian hari melatari perpecahan di internal RPF pada awal dekade 1980an.

Yunus yang lebih konservatif kemudian kecewa dan memisahkan diri. Ia lalu membentuk Organisasi Solidaritas Rohingya (RSO). RSO kemudian menjadi kelompok paling militan dan konservatif. RSO mendapatkan dukungan dari Jamaah Islamiyah di Pakistan dan Bangladesh serta kelompok fundamentalis lain seperti Partai Islam (Hizb e Islami) asal Afganistan. Kuat dugaan, hubungan RSO dan Partai Islam didasarkan pada kesamaan cara pandang anti-komunisme.

RPF sendiri masih bertahan meski kemudian kekuatannya terus tergerus. Tahun 1986, Nurul Islam mengumpulkan sisa-sisa RPF yang tercerai berai oleh operasi militer masif di tahun 1978-1980, beberapa pembelot dari RSO untuk mendirikan Front Islam Arakan Rohingya (ARIF).

Dua organisasi tersebut lalu menjadi pemain utama dalam perjuangan bersenjata yang menuntut otonomi penuh sebagai wilayah tersendiri dalam federasi Myanmar. Hingga akhirnya pada 28 Oktober 1998, ARIF dan RSO memutuskan untuk bergabung dengan Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO). ARIF dan RSO menjadi sayap militer dengan nama Tentara Nasional Rohingya (RNA) dan ARNO sebagai sayap sipil-politik dengan kantor pusat di London, Inggris.

RNA hingga kini menjadi aktor utama dalam berbagai serangan terhadap pos-pos Tatmadaw di negara bagian Rakhine. Para gerilyawan RNA sebagian besar berasal dari korban sapu bersih militer di tahun 1978 yang menyasar RPF. Operasi yang diberi nama Raja Naga ini secara membabi buta menyasar warga sipil. Banyak anak menjadi yatim piatu dan kemudian tumbuh dengan dendam terhadap Tatmadaw. Mereka inilah yang kemudian direkrut oleh RSO -dan RNA di kemudian hari- untuk menjadi bagian dari kampanye bersenjata mereka. Hingga hari ini, daerah di bagian utara Rakhine masih merupakan daerah operasi militer.

Itu sebabnya, saya mahfum dengan tatapan curiga dari resepsionis saat ia memeriksa paspor.

“Saya Kristen, tinggal di Thailand dan saat ini sedang melakukan riset,” saya segera menjelaskan meski tidak pernah ditanya. Lalu saya mengeluarkan kalung salib yang melingkar di leher agar bisa jelas terlihat. Kalung murahan yang saya beli di Yangon atas saran seorang kawan.

“Kau membutuhkannya. Setidaknya sebagai proteksi. Juga sering-seringlah menggunakan kaos dengan lengan pendek agar tato di kedua tanganmu dapat terlihat. Itu penanda penting kalau kau bukan Muslim. Bertato dan punya kalung salib setidaknya akan menghindarkan kau dari selusin pertanyaan,” kata Khant saat beberapa malam lalu menjemput saya untuk makan malam. Saya tidak membantah.

Resepsionis di hadapan saya adalah seorang gadis yang kutaksir berumur kurang dari 25 tahun. Dari ciri-ciri fisiknya, aku menduga perempuan ini pasti seorang Arakan.

“Bamazaga pyaw daq lar?” perempuan itu bertanya.

“Nèh-nèh. Pyàwdaq badeh.”

Ia lalu tersenyum.

“Kamar 204. Sarapan setiap pukul 6.30 hingga 9.30 di restoran,” tangan kanannya menunjuk sebuah ruang kosong di samping kirinya. Aku mengangguk lemas.

“Minga laba”.

“Minga laba”, saya membalas lalu mengambil kunci dan segera menuju lift. Saya ingin segera tidur. Siang ini, berbaring di ranjang adalah hal yang paling saya inginkan. Urusan lain, biar saja saya tuntaskan malam hari.

* * *

Bagian selanjutnya di sini.

Random Notes: Teachers

FB_IMG_1462623044236In left side of the photo is Adrian B. Lapian (RIP). In my opinion, he was the best and one of world-class historian and king of experts of maritime history in Southeast Asia. He was called as “captain of maritime history”.

During his life, he wrote more than 180 books and articles. Taking aside dozens of his writing during his work as journalist in The Indonesian Observer.

His main and great contribution to the world is “Orang Laut – Bajak Laut – Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX” (Seaman, Pirates, King of Sea, History of Sulawesi Sea’s Region in XIX Century).

Lapian passed away in July 11, 2011. I was there. Because for me, it was a big lost.

On his last years, he devoted himself to taught different young people about maritime history and culture. And he was doing it for free. I was one among those lucky bastards who had an opportunity to learn from him. I recognized him as one of my great teacher who saved me from being an asshole and giving up my study.

I was there, next to his body in the last day before he was buried in Tomohon. Witnessed with my own eyes how he was an unknown name those who so-called “the academic society” in his own hometown.

Next to him is Alex J. Ulaen, senior historian cum anthropologist.

He founded Maritime, Indigenous and Culture Research Center (MarIn CRC), a research foundation based in Manado, Indonesia. I used to work there for couple years before went out of Indonesia ’till now. He rejected an offers to become a professor in Sam Ratulangi University as his way protesting against corruption, nepotism and lack of quality in university. He spent his time to taught and trained young students on research methods both in anthropology and history, something that we won’t get during our time studying in university.

From both of them, I learned many things.

I have to say huge thanks to two of them. They taught me to be who I am now. Both, they are great teachers as well as great fathers for young stubborn student like me. I was lucky to have such an opportunity to be trained, to be taught and learned so many things under their guidance for years. Now entering my thesis writing, I remembered all these things I’ve gained from both of them.

For next few months, it will be my time challenging my own. Do I really learn something from two of them or not.

Miangas: Cerita, Fakta dan Harap dari Utara

Mendengar Miangas, maka dengan segera tercium aroma silang sengkarut persoalan politik yang tidak hanya ramai diberitakan oleh media massa, namun juga menjadi banyak pembicaraan dari berbagai kalangan.

Pulau kecil dengan luas 6.277m2 dengan penduduk berjumlah 787 jiwa per Juni 2011 dan letaknya secara geografis yang berada di bagian paling utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, membuat Miangas menjadi tema yang menarik. Dari soal tapal batas perairan antar dua negara hingga mengenai isu kesejahteraan masyarakat. Aroma ketakutan berlebihan tentang bakal lepasnya pulau kecil ini juga terbaca jika kita sudah pernah mengunjungi Miangas. Ada sebuah monumen setinggi lima meter di pantai Pelabuhan Tua yang tampak sudah tidak terurus. Monumen yang menjadi tanda bahwa Indonesia adalah pemilik sah pulau ini sudah luntur dan cacat di beberapa bagian padahal monumen ini baru dibangun pada tahun 2007. Ada juga monumen kecil dari WANADRI yang menegaskan bahwa Indonesia adalah pemilik pulau ini.

Hal ini masih belum termasuk beberapa grafiti tentang pentingnya NKRI yang terdapat di beberapa kantor pemerintahan.

Cukup banyak berita yang berkembang di media massa sayangnya justru lebih menonjolkan ketakutan berlebihan tentang bakal lepasnya Miangas dari Indonesia. Kita bisa melihat Tempo pada edisi 20-26 Januari 2003 dan edisi 12 Februari 2003, Berita Sulut pada 11 Oktober 2005, Mingguan Gatra nomor 15 tertanggal 19 Februari 2009 dan Kompas 12 Januari 2009 adalah beberapa hal dapat dijadikan pelajaran berharga tentang simpang siurnya berita mengenai Miangas. Hal ini semakin diperparah dengan informasi menyesatkan yang ditulis oleh Mustafa Abubakar tentang Miangas dalam bukunya yang berjudul “Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan: Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas pada tahun 2006. Abubakar menuliskan bahwa masyarakat di Miangas berbahasa Tagalog dan menggunakan mata uang Peso dalam aktifitas hariannya. Ini adalah sedikit contoh yang mesti segera diluruskan.

Secara historis sangat jelas bahwa masyarakat Miangas termasuk dalam etnis Talaud yang tentu saja menggunakan bahasa Talaud dengan dialek Nanusa dalam kesehariannya. Masyarakat Miangas lebih memilih bahasa Talaud dalam mayoritas aktifitasnya, terutama generasi tua. Terlihat bahwa mereka jauh lebih mudah mengelaborasi banyak hal dan lebih bisa digambarkan dalam bahasa daerah tersebut. Dalam beberapa versi sejarah lisan mengenai asal muasal penduduk pertama yang mendiami pulau ini, sangat jelas digambarkan kedekatan hubungan antara masyarakat Miangas dengan beberapa kampung di gugusan pulau Nanusa, seperti kampung Dampulis dan Laluhe di pulau Marampit dan kampung Karatung.

Bahasa Melayu Manado adalah bahasa berikut yang sering digunakan terutama di kalangan anak muda. Ini adalah bahasa komunikasi yang umum bagi masyarakat yang mendiami daerah provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk menjembatani dialog informal antar individu yang datang dari latar suku yang berbeda. Sedangkan bahasa Indonesia sendiri memang dipelajari di setiap jenjang pendidikan, namun lebih sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat formal.

Sementara bahasa Filipina yang digunakan bukanlah Tagalog melainkan bahasa Visaya, Cebuano atau Pangasinan yang umumnya dikuasai oleh para pelintas batas yang pernah berkunjung ke daerah bagian selatan Filipina atau mereka yang belajar secara otodidak dari orang-orang Filipina yang datang bertandang di pulau ini.

Ikatan historis tersebut juga dicatat dalam beberapa dokumen milik VOC yang telah menegaskan bahwa pulau Miangas atau saat itu lebih dikenal dengan nama Palmas, berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Dokumen tersebut berisi kontrak kerja sama antara raja-raja di Sangihe dengan gubernur Maluku, Robertus Padtbrugge pada bulan November dan Desember tahun 1677. Tahun 1925, Max Hubert yang saat itu merupakan arbitrator tunggal Mahkamah Internasional ikut menegaskan bahwa pulau ini dimiliki oleh Hindia Belanda. Meski memang hingga saat ini, masih ada perdebatan mengenai tapal batas perairan antara Indonesia dan Filipina. Masing-masing mengusung bukti dokumen historis politis untuk memperkuat basis simpulannya. Jika Traktat Paris 10 Desember 1898 menjadi dasar klaim batas wilayah laut bagi pihak Filipina, maka Indonesia menggunakan dokumen United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa dikenal dengan singkatan UNCLOS 1982 yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 1985.

Sementara mengenai penggunaan Peso di Miangas, tidak lebih dari sebuah kesimpulan yang sama sekali tak berdasar. Semua aktifitas ekonomi masyarakat di Miangas menggunakan mata uang Rupiah seperti layaknya daerah lain yang termasuk dalam wilayah Indonesia. Beberapa tahun lalu, memang akan cukup mudah menemukan Peso meski tidak pernah digunakan sebagai alat tukar. Peso tersebut adalah sisa dari hasil belanja para pelintas batas selama mereka berada di Filipina. Namun aktifitas lintas batas sesuai kesepakatan Border Crossing Aggrement dan Border Trade Aggrement melalui stasiun perlintasan di Miangas sudah meredup semenjak pertengahan tahun 2004. Ada banyak versi mengenai mengapa aktifitas ini berhenti.

Miangas memang memiliki masalah soal jarak. Melonguane yang terletak di pulau Karakelang dan merupakan ibukota kabupaten Talaud mesti ditempuh lebih dari 100 mil laut. Sementara jika ingin mencapai ibukota propinsi Sulawesi Utara yaitu Manado, maka ada jarak sejauh 300 mil laut yang membentang. Hal ini secara matematis sungguh tidak sebanding jika mereka ingin mencapai daratan San Agustin di pulau Mindanao di bagian selatan Filipina yang hanya berjarak 50 mil laut. Itu mengapa sejak dulu, banyak warga Miangas yang memilih melakukan aktifitas barter di Filipina. Secara ekonomis pendeknya jarak tempuh tentu saja lebih menguntungkan, lebih efektif dan efisien. Secara emosional, banyak dari masyarakat Miangas yang memiliki kerabat di sana serta tradisi panjang yang menyertainya. Apalagi aktifitas ini sudah berlangsung jauh sebelum berdirinya negara Indonesia dan Filipina. Sesuatu yang rupanya dibaca terbalik oleh banyak orang sebagai keinginan untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Projek kapal Perintis yang menghubungkan Miangas dengan daerah lain di kabupaten Talaud dan kabupaten Sangihe baru mulai berlangsung pada pertengahan 1970-an. Ini juga saat di mana mulai banyak anak-anak desa Miangas yang melanjutkan sekolah ke tingkat SMP dan SMA di desa Beo yang berada di daratan Karakelang. Kapal Perintis adalah jenis kapal barang yang juga dijadikan kapal penumpang. Saat itu, Miangas disinggahi kapal dengan renggang waktu yang tidak pernah tetap, antara dua hingga tiga bulan sekali. Namun jarak ini akan bertambah lebar jika angin kencang berhembus yang tentu saja disertai gelombang yang membesar. Banyak kapal Perintis yang “takut” dan memilih tidak menyinggahi Miangas. Namun semenjak tahun 2007, sebuah kapal motor bernama Maliku Nusa mencuri simpati masyarakat Miangas. Alasannya sederhana. Ia adalah satu-satunya kapal yang menunjukkan konsistensi kunjungan ke Miangas, sekali dalam seminggu. Sehingga wajar jika kemudian, meski kini sudah ada beberapa kapal yang juga kini menyinggahi Miangas, tetap saja KM Maliku Nusa adalah yang paling populer.

Jarak yang jauh untuk mencapai Miangas mengakibatkan efek domino dalam banyak hal sehingga dapat dituduh sebagai salah satu penyebab tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Barang-barang kebutuhan pokok sangat mahal sementara pendapatan masyarakat sangat bergantung pada hasil tangkapan perikanan dan sedikit hasil pertanian seperti kopra. Hasil perikanan yang melimpah seperti ikan tuna (yellowfin tuna & skipjack tuna) tidak memiliki konsumen selain penduduk Miangas sendiri. Tidak ada penjualan ikan ke luar pulau karena nelayan di Miangas mesti menghadapi persoalan lain soal ketiadaan es.

Belum lagi persoalan mahalnya bahan bakar yang mencapai kisaran Rp.15.000 per liter untuk bensin dan Rp.10.000 per liter untuk minyak tanah. Ini mengapa sangat mudah mendengar keluhan nelayan yang merugi setiap kali selesai melaut. Sebuah realitas pemasukan dan pengeluaran yang tidak sebanding. Sementara itu komoditi kopra juga tak bisa dijadikan sandaran tetap mengingat harga jual yang rendah. Ditambah bahwa akan ada pengeluaran ekstra jika ingin menjualnya ke Tahuna, Melonguane atau Bitung. Itu mengapa beberapa nelayan mencoba mengakali surplus hasil tangkapan ikan dengan mengolahnya menjadi ikan asap dan ikan asin. Jika mereka dirasa sudah cukup, ikan-ikan tersebut akan dibawa ke Tahuna, Melonguane atau Bitung untuk dijual.

Banyak nelayan di Miangas menjadikan kehadiran pabrik es dan penampungan ikan sebagai solusi yang semestinya bisa dicoba. Ketimbang beberapa program bantuan yang tidak tepat sasaran seperti empat tangki cadangan bensin di pantai samping kantor KORAMIL yang hingga kini kosong dan tampak sudah berkarat di beberapa bagian karena tidak pernah ada bahan bakar yang pernah tersimpan di situ. Daripada membangun monumen-monumen politik, akan jauh lebih berarti bagi masyarakat jika terjaminnya cadangan bahan bakar jenis solar agar tak perlu ada pemangkasan jam operasi listrik dari enam jam menjadi empat jam saja.

Program seperti Clean Money Policy yang dilakukan oleh Bank Indonesia baru-baru ini mungkin dapat disubtitusi dengan menyediakan fasilitas belajar mengajar yang jauh lebih baik di sekolah. Langkah yang mungkin lebih jauh dapat dicoba adalah dengan mengaktifkan kembali aktifitas perdagangan lintas batas antara masyarakat Miangas dan masyarakat Filipina selatan.

Berbagai ketakutan tentang bakal lepasnya Miangas juga mesti dikikis. Membiarkannya justru semakin menunjukkan betapa dangkalnya pengetahuan dan keterjebakan pada phobia seperti itu justru memberikan efek negatif secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat Miangas. Kisah pengibaran bendera Filipina pada tahun 2005 sudah seharusnya tidak ditanggapi berlebihan. Kebijakan militeristik nyatanya tak menyelesaikan masalah. Seperti sikap otoritarianisme yang ditunjukkan oleh Angkatan Laut di Miangas yang mengambil solar bantuan bagi masyarakat Miangas untuk diri mereka sendiri. Atau kasus lain dari AL yang tanpa melalui proses hukum jelas mengambil alih dua pamboat dari nelayan Filipina yang tertangkap atas kasus illegal fishing.

Jika beberapa fakta ini masih belum cukup, maka mungkin ombak yang tak pernah lelah mengunjungi bibir pantai di Miangas bisa diajak berdiskusi mencari jawab.