Agar Tidak Menunggu Godot Sampai 2019

ADA rentetan peristiwa yang terjadi di tiga hari terakhir di minggu ini.

Pertama, tragedi penyerangan brutal oleh pihak aparat gabungan Polda Jabar, Kodam Siliwangi dan Satpol PP ke desa Sukamulya pada hari Kamis, 17 November. Sebanyak 1.478 Kepala Keluarga memilih bertahan dan tidak ingin melepaskan tanah mereka untuk dijadikan landasan pacu bagi rencana pembangunan bandara internasional. Warga Sukamulya, Kertajati, Majalengka, menolak pendekatan Pemda Jabar yang enggan melakukan sosialisasi, melakukan pemaksaan dan pengingkaran terhadap hak mengenai ganti rugi yang sepadan. Ini adalah satu-satunya desa yang tersisa di antara 11 desa yang wilayahnya termasuk dalam target gusur Pemda. Penduduk dari 10 desa lain sudah menyingkir dan nasibnya terkatung-katung.

Tidak ingin mati sia-sia macam anjing liar di jalanan, warga Sukamulya memilih bertahan.

Mereka dipentungi, diserang menggunakan gas air mata walau tidak melawan 1.200 personil perang utusan Pemda Jabar. Akibat pertarungan yang tak imbang ini, 16 warga terluka. Enam orang digelandang ke Markas Polda Jabar untuk dinterogasi penuh intimidasi. Saat ditahan, dua orang dalam kondisi cedera berat karena dipukuli aparat. Hasilnya, tiga petani dinyatakan sebagai tersangka dan dituduh sebagai biang kerok yang memprovokasi bentrokan.

Keesokan harinya, Jumat, 18 November, giliran para petani di desa Mekar Jaya, kecamatan Wampu, kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang dihajar babak belur oleh duo maut Polisi dan TNI. Permintaan petani agar penyelesaian konflik tanah melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat, direspon dengan mengirimkan 1.500 personil gabungan Polisi dan LINUD Raiders diiringi bersama alat-alat berat. Tanah dan pemukiman petani diratakan. Mereka yang dianggap menghalangi upaya pengusuran dipukuli dan dikejar hingga masuk kampung. Satu orang petani ditangkap dan beberapa lainnya mengalami cedera serius sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sepasang lansia dan seorang anak kecil ikut menjadi korban pemukulan oleh aparat.

Mekar Jaya kemudian diisolasi. Tidak ada perlintasan keluar masuk hingga penggusuran selesai. Yang disasar adalah kawasan seluas 554 hektar milik petani. Lahan ini dahulu diserobot paksa oleh PTPN II Kebun Gohor Lama di tahun 1998. Kini, konflik kembali menegang karena masuknya PT. Langkat Nusantara Kepong asal dari Malaysia yang mengambil alih pengoperasian PTPN II.

Belum reda, pagi hari Sabtu (19 November) kabar muncul dari bagian timur. Ibadah syukur memperingati 8 tahun berdirinya Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dirangkai dengan pelantikan Badan Pengurus KNPB Sorong Raya dibubarkan paksa oleh tim gabungan Polisi dan TNI. Hasilnya 109 orang yang menghadiri prosesi ibadah yang berlangsung di lapangan SPG Maranatha Kota Sorong, ditangkap. Seluruhnya wajib menjalani interogasi di kantor Polresta Sorong.

Dalam rombongan yang ditangkap, terdapat dua balita: Aldo Yohame (5 tahun) dan Rosalina Badii (8 bulan).

Kasus penangkapan massal ini adalah mata rantai represi yang berkelanjutan di Papua. Pembubaran ibadah disertai penangkapan adalah bagian dari rangkai operasi gabungan TNI dan Polisi untuk membendung merebaknya semangat kemerdekaan di Papua. Bulan Mei kemarin misalnya, hampir dua ribu orang ditangkap dalam sehari. Kapolres Sorong Kota, Edfrie Maith bahkan dengan bangga mengatakan bahwa pihaknya sukses bekerja sama dengan jurnalis di kota Sorong untuk tidak memberitakan soal penangkapan massal ini. Kepolisian paham benar, jika publikasi akan penangkapan ini akan berujung buruk untuk citra Indonesia di dunia internasional. Beberapa negara Pasifik sudah terbuka menyampaikan kritik tentang pelanggaran HAM di Papua.

Apa benang merah ketiga peristiwa di atas yang terpisah secara geografis? Mengapa Langkat (Sumatera Utara), Majalengka (Jawa Barat) dan Sorong (Papua) menjadi mungkin untuk dibaca dalam satu tarikan?

Mari coba kita periksa.

Pertama, terjadi pada akhir Desember 2015. Amandemen keempat atas Peraturan Presiden (Perpres) No.71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Untuk Kepentingan Umum resmi ditandatangani Jokowi. Hasilnya, terbit Perpres No.148/2015. Revisi utama dalam amandemen ini adalah percepatan dan efektivitas konsolidasi tanah. Sejumlah tahapan dalam pengadaan tanah yang dipandang berbelit-belit, dipangkas.

Di Perpres ini juga disebutkan bahwa komplain akan ditangani dalam waktu tiga hari kerja. Jika dalam jangka waktu tersebut sengketa belum selesai, maka penetapan lokasi dianggap telah final dan disepakati semua pihak.

Hebat bukan?

Artinya, jika sebidang tanah telah disasar sebagai lokasi proyek, maka tidak ada yang bisa menggagalkannya. Itu mengapa, Pemda Jabar berkeras melakukan pengukuran dan meminta warga di Sukamulya menyingkir. Karena semenjak desa itu masuk dalam peta rencana proyek, sudah dapat dipastikan bahwa tanah mereka telah hilang.

Kedua, adalah fakta bahwa bersamaan dengan itu contoh pertama di atas, Jokowi juga menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.104/2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Menurut PP ini, perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan atau dalam fungsi pokok kawasan hutan.

Singkatnya, pemerintah menyediakan kemudahan investasi di kawasan hutan. Ijin pelepasan kawasan hutan disederhanakan seperti ijin pinjam pakai dengan mengubah Permenhut P.33/Menhut-II/2015 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jo P.28/Menhut-II/2014.

Kemudahan ijin pelepasan kawasan hutan itu bagian dari Paket Ekonomi II yang ditawarkan rezim Jokowi untuk meningkatkan iklim investasi. Empat belas ijin kehutanan dibabat menjadi tinggal enam ijin. Keseluruhan perijinan ini otoritasnya berada di Pemerintah Pusat.  Semuanya kini bisa selesai dalam 12-14 hari saja.

Sungguh, berbagai kemudahan inilah yang membuat investasi di sektor agribisnis jadi lebih bergairah. Persoalan di Langkat berada di koridor ini. Pengambilalihan lahan sebagai upaya perluasan industri perkebunan raksasa melampaui nalar soal hak atas tanah dan soal kemandirian petani. Agribisnis berada di atas semua itu.

Poin ketiga, terkait peluncuran paket Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong oleh Jokowi pada Juni kemarin. KEK Sorong diharapkan menjadi solusi cepat untuk memperlancar distribusi barang konsumsi ke daerah Kepala Burung dan mempermudah pengiriman hasil rampokan sumber daya alam ke luar Papua. Tol laut misalnya, diharapkan akan mempercepat alur keluar jarahan kayu dari belantara Sorong, Manokwari, Teluk Wondama dan sekitarnya.

Untuk mendukung KEK Sorong, maka perangkat yang harus disiapkan adalah infrastruktur perhubungan (jalan raya, bandar udara dan pelabuhan kapal), ketersediaan listrik, serta memastikan kondusifnya situasi politik agar roda bisnis tidak terganggu.

Misalnya, pembaharuan terhadap bandara Domine Eduard Osok (DEO), Sorong dengan biaya 236 milyar rupiah dari APBN. Panjang lintasan pacu rencananya akan ditambah menjadi 2.500 meter agar lebih banyak jenis pesawat yang bisa mendarat. Luas terminal bandara juga akan direnovasi agar dapat menampung lebih banyak orang. Ekstensifikasi ini dipandang perlu mengingat Sorong adalah opsi paling memungkinkan sebagai pintu masuk sebelum mencapai Raja Ampat, ceruk pariwisata bahari ala Jokowi.

Namun pembangunan infrastruktur tidak akan berlangsung nyaman jika semangat perjuangan pembebasan nasional terus mekar. Itu sebabnya represi dan supresi terhadap aspirasi dan aksi politik di Papua menjadi keharusan. Pembungkaman kebebasan berpendapat menjadi wajib hukumnya.

Apa benang merah ketiganya? Perampasan tanah.

Nyong dan Nona boleh tidak sepaham. Tapi biar saya jelaskan dulu.

Sejak menjabat sebagai presiden, Jokowi secara sadar membangun kebijakannya pada dua aspek utama: infrastruktur dan agribisnis. Pilihan ini merupakan rangkai yang erat dengan tren global. Kalau tidak ikut, apa kata kapitalisme global nanti? Mau kalian jika Jokowi dituduh anti-investasi?

Nah, pembangunan infrastruktur secara masif dan meluas, serta ekstensifikasi mega agribisnis itu berakibat langsung pada peningkatan eskalasi kekerasan. Akhir Agustus lalu, Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-JK penuh praktik kekerasan dan manipulasi. Proyek-proyek skala besar tersebut juga akhirnya ditujukan untuk kepentingan korporasi, bukan masyarakat setempat.

Dan Jokowi dalam Perpres No. 3/2016 soal Proyek Strategis Nasional, mencatat setidaknya 225 proyek raksasa lagi yang bakal dikebut. Artinya? Spiral kekerasan belum akan berhenti. Kenapa? Tentu saja karena pelibatan aparat keamanan. Tahun Komnas HAM mencatat bahwa dari 1.127 aduan yang masuk, Polisi dan TNI adalah dua aktor papan atas yang paling menjadi pelaku kekerasan.

Terdengar mirip dengan penggusuran, pembangunan bendungan, reklamasi dan pembangunan pabrik semen? Tentu saja. Karena semuanya terhubung. Sekali lagi. Benang merahnya adalah infrastruktur dan agribisnis.

Lalu apa yang bisa kita lakukan?

Ada dua. Pertama, pasrah dan berharap bahwa ada keajaiban yang turun dari langit. Diselingi marah-marah di media sosial sembari membagikan tautan. Ini paling mudah. Modal dua jempol yang sehat serta semangat anti-politik dalam dada.

Kedua, mengkonsolidasikan dan mengkoneksikan semua musuh rezim. Mulai dari korban gusuran perkotaan, petani dan komunitas orang asli yang dirampas tanahnya, buruh pabrik dan buruh kebun yang dibayar murah, para pejuang lingkungan, dan kelompok korban. Konsolidasi bisa dimulai dengan mempromosikan semangat untuk berpolitik secara demokratik. Kekuatan alternatif tidak hadir lewat satu juta KTP, atau memilih setan yang paling baik di antara kumpulan iblis (lesser evil movement), atau gerakan non-parlementer yang utopis dan delusional.

Sikap untuk memilih jalan pedang. Bertekun membangun kekuatan politik alternatif berbasis massa yang dengan gembira bertempur di semua lini dan gelanggang politik demokrasi liberal. Tidak bisa tidak, kita harus memulai organisasi swakelola yang mengajarkan manajemen politik, kemandirian ekonomi dan kesadaran ideologi kelas pekerja.

Karena kita tidak bisa menunggu setelah 2019 untuk melakukan semua itu. Sebab, mungkin saat itu semuanya sudah terlambat.***

 

 

Tayang perdana di Oase IndoPROGRESS

Shortspit: NKRI Harga Tentara dan Orbais

Kemarin (Selasa, 29 November), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) diluncurkan. Ini adalah aliansi politik solidaritas terhadap perjuangan pembebasan (liberation movement) West Papua dan hak menentukan nasib sendiri (rights to self-determination).

Saat mereka mengadakan konferensi pers di gedung LBH Jakarta, sekelompok orang melakukan protes memprotes acara tersebut. Mereka menuduh bahwa acara tersebut mencederai keutuhan NKRI. Orang dan organisasi yang berada di dalam FRI-West Papua dituduh tidak nasionalis dan meludahi rasa bangga sebagai orang Indonesia.

Pertanyaannya, sejauh mana tuduhan tersebut benar? Karena sedang iseng, saya mengajak anda sekalian untuk urun pikiran.

Pasca referendum Timor Leste yang dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan, kita menyaksikan kekalahan telak barisan nasionalis-kolonialis-unitaris secara memalukan. Ada dua kubu yang secara langsung terluka oleh kekalahan ini.

Kelompok pertama, militer yang secara terbuka berupaya mempertahankan penjajahan atas Timor Leste dengan berbagai cara. Termasuk berbagai aksi kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembantaian Santa Cruz, kasus Balibo 5, dan masih banyak lagi.

Kedua, kelompok loyalis Orde Baru dan kroni-kroni oportunisnya yang dapat disatukan dalam keranjang sampah bernama: Orbais. Kelompok ini adalah mereka yang menikmati akses kolusi dan nepotisme dengan berlangsungnya kolonialisme Indonesia di Timor Leste. Monopoli terhadap sumber daya alam menjadi sebab ketidakengganan mereka untuk melepaskan daerah koloni.

Kedua kelompok tersebut adalah pihak yang paling aktif menyebarkan mantra “NKRI Harga Mati”. Propaganda masif ini terutama dilakukan pasca jajak pendapat yang berujung pada kemerdekaan Timor Timur dari penjajahan Indonesia.

Lepasnya Timor Leste dianggap sebagai aib yang tidak bisa terulang kembali. Itu sebabnya, perjuangan pembebasan Aceh, Papua dan Maluku Selatan, mendapatkan represi berkali lipat kerasnya pasca referendum 30 Agustus 1999.

Selain merepresi perjuangan pembebasan di akar rumput, militer dan militan Orba tersebut melakukan politik teror di berbagai daerah seperti Poso, Ambon dan Sampit. Yang dibenturkan adalah identitas suku dan agama sebagai cara untuk memamerkan kuasa jejaring politik, sekaligus mengujicobakan taktik ‘divide et impera’ di level praktek.

Perluasan konflik horizontal ditujukan untuk memutus mata rantai solidaritas sosial antar kelompok-kelompok termarginalkan. Pendivisian melalui konflik agama dan suku agar masing-masing entitas sosial kemudian terisolasi, tidak terhubung dan kemudian menjadi katak dalam tempurung yang sibuk dengan pertarungan domestiknya.

Sebagai instrumen pendukung, maka militer membentuk barisan tukang pukul yang bertugas mengkontekstualisasikan propaganda konflik horizontal tersebut. Misal, Front Pembela Islam (FPI).

Hal di atas ditujukan untuk mencegah kemungkinan pembacaan yang menyeluruh (holistik) atas konflik ekonomi-politik. Keterputusan entitas-entitas sosial ke dalam keranjang identitas dipastikan dapat meredam potensi-potensi ledakan sosial ideologis yang inheren di dalam setiap formasi masyarakat.

Singkatnya begini. Perang kelas tidak akan terjadi jika masing-masing proletar sibuk berperang dengan sesamanya. Paham ngana?

Di tataran ideologi, terjadi degradasi dengan sengaja mengenai konsep swakelola dan otonomi. Sejak terbitnya Undang Undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kedua konsep tadi dilucuti dari makna politik. Swakelola direduksi menjadi sekedar hak untuk mengatur perencanaan pembiayaan keuangan daerah, sementara otonomi diinterpretasikan sebagai pembagian kue kekuasaan antar elit. Imajinasi politik tentang sebuah format pengelolaan negara yang dibasiskan pada model federasi menjadi tidak mungkin dan dipandang mustahil.

Swakelola dan otonomi dimungkinkan sepanjang ia tidak mengganggu Indonesia dalam formasi finalnya sebagai negara unitarian yang homogen.

Pelucutan makna politis swakelola dan otonomi berimplikasi serius pada cara pandang orang Indonesia terhadap gerakan Atjeh Merdeka, West Papua atau Republik Maluku Selatan. Gerakan pembebasan nasional dipandang sebagai gerakan yang menciderai keluhuran konsep unitarianisme Indonesia sebagai sebuah kesatuan manunggal yang tidak boleh terceraikan. Ekspresi-ekspresi politik yang muncul dari aspirasi tersebut -semisal Papua dan Maluku Selatan- ditolak karena ia mengekspos bagaimana sebenarnya “NKRI Harga Mati” sebagai ideologi kolonialisme beroperasi.

Dalam kolonialisme, ada sentra yang menjalankan peran sebagai titik pengumpulan semua akumulasi kekayaan, sementara periferi sebagai daerah koloni yang hanya perlu diekstrak kekayaannya semata. Sebagai contoh, kita dapat menyaksikan bagaimana Freeport beroperasi di Papua, atau Chevron menjalankan bisnis di Aceh, atau perusahaan penangkap ikan skala raksasa dari Taiwan, Korea dan Jepang di laut Banda dan Laut Aru di kepulauan Maluku.

Jadi, sampai di sini Bung dan Nona tahu siapa yang paling diuntungkan dari keutuhan NKRI?

Jawabannya jelas sudah: militer dan miitan Orban. Mengapa? Karena selama tiga dekade di bawah kediktatoran Soeharto, militer dan militan Orba sudah membangun perangkat dan jejaring akumulasi yang solid. Tertata dari bawah hingga ke atas. Aliran pundi-pundi kekayaan inilah yang akan terganggu jika ada aspirasi yang bertentangan dengan semangat unitarianisme NKRI seperti perjuangan pembebasan Papua misalnya. Untuk mempertahankan piramida akumulasi ini, militer dan militan Orba tentu akan menggunakan banyak cara.

Salah satunya adalah memanfaatkan kumpulan orang-orang seperti yang tertera di tautan ini.

Kepada Papua

HAL paling sulit dari sebuah bangsa yang hidup dalam fantasi masa lalu mengenai semangat ekspansionisme adalah mengakui bahwa kolonialisme itu eksis hari ini. Ini problem kami: Indonesia.

Adalah tidak mungkin mengharapkan sebuah bangsa yang tumbuh dengan dongeng mengenai hasrat kolonialisme Sriwijaya dan Majapahit sanggup secara terbuka menunjuk diri sendiri sebagai pelaku penjajahan. Narasi tunggal mengenai kedua kerajaan tersebut, adalah potret tentang kehebatan proyek unifikasi yang ditempuh dengan cara menaklukkan daerah-daerah lain melalui perang. Sejak di bangku sekolah dasar, semenjak republik ini berdiri, cerita macam inilah yang mengisi hari-hari kami di dalam kelas. Bahwa persatuan hanya bisa ditempuh dengan satu jalan: pemaksaan!

Dan ini baru satu contoh saja. Jadi sangat lumrah jika kemudian orang Indonesia gagap pada kenyataan sejarah. Kami tentu saja kelimbungan untuk memahami bahwa kenaifan unifikasi ala Sriwijaya dan Majapahit dibuktikan gagal oleh sejarah. Itu juga sebab di balik ketidakmampuan kami—yang begitu bangga dengan ke-Indonesia-annya—tidak bisa bertanya penuh gelisah.

Misal, mengapa orang-orang Indonesia tidak pernah menyebut Sriwijaya dan Majapahit sebagai penjajah?

Sebagai generasi yang tumbuh dalam glorifikasi akan kolonialisme, kami kesulitan memahami perasaan mereka yang terjajah. Anak-anak Indonesia gagap untuk melahirkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang diarahkan kepada diri sendiri.

Misal, bagaimana nasib dari suku dan komunitas yang ditaklukkan oleh Sriwijaya dan Majapahit? Apakah kehidupan mereka jauh lebih baik setelah menjadi daerah jajahan? Atau kolonialisasi justru hanya memperburuk keadaan? Mungkinkah upeti yang disetorkan kepada para raja dan sultan melalui hulubalangnya kemudian digunakan untuk meningkatkan taraf hidup suku-komunitas yang ditaklukkan? Bukankah kampanye perang penaklukan Sriwijaya dan Majapahit juga menjadi pintu masuk ekspansi agama resmi yang dipeluk Raja? Bagaimana nasib keyakinan spiritual yang telah lebih dulu dipraktekkan oleh kelompok terjajah setelah tunduk terjajah?

Brecht benar adanya. Anak-anak Indonesia bisa melihat Borobudur dengan bangga, dan mengenang Syailendra. Karena kami tidak pernah tahu nama budak-budak yang dipaksa mengangkut batu dan bekerja keras hingga meregang nyawa.

Begitu juga dengan Papua.

Anak-anak Indonesia -termasuk saya sendiri- menemui kesulitan besar ketika mencoba mengerti tentang Papua. Tentang mengapa pembunuhan ekstra judisial yang telah memakan puluhan ribu orang di bumi Cenderawasih, terus berlangsung bahkan hingga hari ini. Nalar yang telah tumpul membuat kami kebingungan penyebab gagalnya pendekatan pembangunan dan otonomi khusus untuk menjawab problem-problem mendasar Orang Asli Papua. Mata kami terlanjur diselimuti katarak sejarah sehingga muskil bisa mengerti kenapa aspirasi untuk merdeka dari Indonesia justru tak pernah padam, dan sebaliknya justru menyala semakin terang.

Bangsa kami Indonesia, adalah bangsa yang besar namun penuh ambigu.

Setelah sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika—yang katanya dilandasi pada semangat anti-kolonialisme—kami membiarkan Soekarno menyerukan invasi ke Papua. Sehabis menggalang gelaran olahraga GANEFO untuk menandingi blok politik yang berhasrat menguasai dunia, kami merestui pengerahan operasi demi operasi militer yang mengakibatkan banyak orang Papua menjadi korban. Tidak berhenti di situ. Catatan sejarah kami merayakan pengancaman yang dilakukan oleh militer Indonesia kepada 1.083 perwakilan orang Papua dalam PEPERA jika berani memilih tidak. Kami berteriak keras dan menyatakan solidaritas terhadap tuntutan kemerdekaan Palestina namun di saat bersamaan menghisap darah orang Timor Leste dan Papua. Atas nama demokrasi dan kedaulatan, kami marah dan tersinggung jika urusan domestik dicampuri bangsa lain. Walau faktanya, Indonesia menyokong diktator di Papua New Guinea dan Kepulauan Fiji.

Itu sebabnya tak perlu kaget dengan respon Nara Masista Rakhmatia sebagai perwakilan Indonesia di PBB. Perempuan itu, adalah cerminan generasi kami. Yang sekali percaya bahwa demi keutuhan negara, kami rela berdusta dan membunuh.

Coba lihat saja. Tidak sedikit yang bertepuk tangan gembira. Berbangga karena ada satu anak bangsa yang dengan gagah berani mempertahankan upaya orang lain membuka borok kolonialisme kami. Sikap itu benar! Itulah nasionalisme Indonesia yang sejati.

Tanpa perlu diingatkan oleh siapapun, kami sadar betul bahwa penjajahan tidak bisa ditempuh dengan dialog. Kolonialisme hanya bisa dilakukan dengan tangan besi. Itu artinya, pelanggaran demi pelanggaran HAM di Papua adalah harga yang patut dibayar demi keberlangsungan imperium Indonesia. Nyawa orang Papua—seperti juga nyawa orang Timor Leste—adalah tiang pondasi yang diharuskan sejarah. Bukankah kebesaran Sriwijaya dan Majapahit yang abadi di lintasan waktu adalah kisah penuh darah?

Satu-satunya yang mungkin kami sesalkan, dunia internasional seharusnya sudah tahu dengan benar bahwa orang Indonesia tidak pernah segan untuk menjagal. Di tahun 1965, kami membantai puluhan ribu saudara serumpun atas dasar gosip. Ribuan lain kami kirim ke kamp kerja paksa tanpa pengadilan. Tak berhenti sampai di situ, selama hampir tiga dekade, isolasi sosial, politik dan ekonomi digencarkan. Daftar itu tidak berhenti. Masih ada Talangsari, Tanjung Priok, Banyuwangi dan lain-lain. Terlalu panjang dan begitu membanggakan.

Orang Papua mesti belajar untuk tidak kaget jika setiap saat bangsa ini membutuhkan nyawa untuk dikorbankan. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme pesugihan yang tidak akan pernah bisa tenang tanpa pertumpahan darah. Orang-orang Melanesia dari pulau Misool hingga Merauke seharusnya paham akan hal itu. Statistik kami mengagumkan untuk soal ini.

Jadi, itu alasan di balik sikap tak acuh kami sebagai bangsa. Dengan tangan bersimbah darah, wajar jika kami melihat tidak ada yang spesial dari pelanggaran HAM di Papua. Hanya ada 20 operasi militer yang menyebabkan ribuan orang mati. Biak Berdarah, Penembakan Paniai, kematian misterius puluhan anak-anak Nduga, atau pembungkaman ekspresi politik disertai penangkapan ratusan orang dalam demonstrasi damai bukan sesuatu yang luar biasa. Perampasan tanah adat untuk ekspansi perkebunan sawit dan tebu, perambahan hutan untuk industri kayu dan bubur kertas atau ekstraksi pertambangan juga tak pantas untuk kami sikapi.

Biasa saja. Bukankah sudah semestinya Papua menderita? Mana ada kolonialisme tanpa tipu daya, airmata dan korban nyawa? Ini penjajahan, bukan kisah asmara!

Orang-orang Papua mungkin harus berterimakasih kepada Indonesia.

Tanpa kolonialisme, orang-orang Papua tidak akan pernah tahu betapa kaya isi perut gunung-gunung mereka. Tinggal perlu belajar bagaimana cara memanfaatkan semua itu demi kepentingan bersama. Jika tidak dijajah, orang-orang Papua tidak akan pernah pernah tahu menyanyikan Indonesia Raya dan belajar cara menggerek Merah Putih. Besok lusa, tentu sudah mantap jika menyanyi Tanahku Papua sembari menyaksikan Bintang Kejora naik ke langit. Tanpa invasi, orang-orang Papua mungkin masih hidup berburu dan meramu sagu dan mengambil secukupnya dari hutan. Sehingga orang Papua akhirnya mengerti bahwa yang disebut peradaban modern dan pembangunan tidak lebih dari kerakusan korporatisme tanpa batas. Jika tidak ditaklukkan, orang-orang Papua tidak akan pernah mengalami kisah ditipu elit-elit politik, operasi militer yang masih dan merusak serta diskriminasi. Pelajaran pentingnya: jangan percaya oligarki dan militer. Kekuatan sejati ada di persatuan akar rumput.

Dengan kata lain, praktik penjajahan Indonesia adalah jalan yang mengajarkan anak-anak Papua apa itu arti kemerdekaan politik dan ekonomi serta kemandirian budaya. Kekerasan fisik dan mental yang menimpa Papua tidak lain semacam via dolorosa yang melatih, mengajarkan dan menebalkan keteguhan berjuang. Kolonialisme Indonesia-lah yang membuka mata anak-anak Papua bahwa organisasi, persatuan politik dan kesabaran revolusioner adalah syarat untuk merdeka. Aneksasi dan muslihat Indonesia Indonesia dalam PEPERA adalah anak tangga untuk mendidik anak-anak Papua tentang pentingnya melihat sejarah dan belajar darinya.

Dahulu, para pendiri bangsa kami belajar hal tersebut dari Belanda. Mereka juga ditangkap, dipenjara, dicap pemberontak, dituduh provokator dan sebagian lain dibunuh secara ilegal. Tidak sedikit yang diasingkan dan terpisah dari orang-orang yang mereka sayangi. Tapi semua pembredelan itu tidak membuat mereka berhenti. Mungkin melambat, tapi tetap melangkah maju. Mereka juga membangun solidaritas dengan orang-orang senasib atau yang bersimpati dengan perjuangan pembebasan nasional. Pembagian tugas juga dilakukan: ada yang mengorganisir massa di akar rumput dan ada yang mengurusi diplomasi. Mereka, anak-anak bangsa jajahan yang gandrung dengan kemerdekaan.

Terdengar serupa?

Itu mengapa, penjajahan Indonesia itu perlu dan penting. Agar besok lusa, anak-anak Papua bisa belajar betapa barbarnya kolonialisme dan berupaya sekeras mungkin untuk tidak mengulanginya. Kemudian mencatat periode ini dengan huruf tebal di buku sejarah mereka. Bahwa setelah Belanda, masih ada lagi yang lebih biadab: Indonesia.

 

 

Terbit perdana di Oase IndoPROGRESS

Menantang Sawit Demi Dusun Sagu Keramat

Perusahaan sawit mengancam sumber kehidupan. Orang-orang suku Yerisiam melawan. Demi dusun sagu keramat mereka siap mati

SETELAH HAMPIR dua puluh tahun hilang, suku Yerisiam akhirnya memutuskan membangun kembali balai pertemuan adat. Bangunan ini didesain persis seperti dua dekade lalu. Letaknya membelakangi laut dan berjarak sekitar dua puluh meter dari bibir pantai.

“Atap balai ini dianyam oleh mama-mama di sini. Cuma dua hari selesai,” jelas Fitri Yoweni sembari terus mengunyah pinang.

Saya memandangi bangunan tersebut dengan rasa kagum. Bangunan yang disebut sebagai balai adat suku Yerisiam adalah sebuah rumah panggung dengan dua pintu yang berhadap-hadapan. Atapnya dibuat dari anyaman daun sagu, berlantai kulit pohon Nibum, ditopang oleh kayu Sengon yang diikat dengan rotan hutan. Semuanya berasal dari hutan di sekitar kampung Sima yang masih merupakan tanah adat orang Yerisiam.

“Kami bangun balai ini tidak pakai paku atau lem. Semua bahan tradisional. Asli.” Daniel Jarawobi, Kepala Suku Yerisiam Gua menunjuk simpul-simpul akar yang mengikat palang kayu di langit-langit. Raut wajahnya tampak sumringah. Saya ikut tertular rasa bahagia.

Sejak memasuki Agustus, hampir selama dua minggu, seluruh penghuni kampung Sima bersiap diri. Mereka membersihkan lahan di mana balai adat akan berdiri dengan menebangi pohon kelapa, menyiangi ilalang dan mengumpulkan kayu, akar hutan dan daun sagu dari hutan. Semuanya sedang bersemangat.

Beberapa orang sudah melaut sejak dua hari sebelum pertemuan. Memburu ikan di teluk Nabire. Sebagian yang lain pergi menokok sagu di hutan. Kangkung dan daun pepaya diputuskan akan dipetik sebelum makanan di masak agar tetap segar. Bumbu-bumbu lain seperti bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat akan dibeli di kota Nabire sehari sebelum pertemuan dimulai. Semua persiapan konsumsi dipercayakan kepada mama-mama.

Tanggal 15 dan 16 Agustus 2016, sudah diputuskan bahwa kampung Sima akan menjadi tuan rumah pertemuan adat. Undangan disebar sejak seminggu sebelumnya ke suku-suku tetangga dan kampung transmigran terdekat. Diharapkan, ada perwakilan suku Yaure, suku Umari dan Satuan Pemukiman (SP) Wami yang datang bergabung.

“Pertemuan ini penting sekali untuk suku Yerisiam Gua. Kami akan menegaskan eksistensi kami sebagai masyarakat adat yang sedang terancam kehilangan tanah karena perusahaan sawit. (PT) Nabire Baru kini tidak bisa macam-macam lagi. Kami sudah solid.” Sekretaris Suku, Robertino Hanebora menjelaskan dengan bersemangat.

 

 

KAMPUNG SIMA terletak di tepi Teluk Nabire. Dalam data resmi Kampung, ada 230 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar sebagai penduduk. Namun yang benar-benar bermukim di Sima hanya 80 KK saja. Dari jumlah tersebut, ada sekitar tiga lusin KK yang berasal dari suku Yaure yang sudah kawin mawin dan menetap. Ada juga 2 KK yang berasal dari etnis Talaud.

Berjarak 90 kilometer ke arah barat dari kota Nabire. Tidak ada angkutan umum menuju ke Sima. Pilihannya hanya menggunakan sepeda motor atau mobil sewaan, jenis Avanza Toyota. Sekali jalan, tarif mobil sewaan mencapai satu juta rupiah. Ditempuh sekitar dua jam. Jika supir sudah akrab dengan rute, bisa menghemat tiga puluh menit.

“Jalan menuju Sima ini baru dibuka tahun 2010. Sewaktu saya datang pertama kali tahun 1992, daerah ini masih terisolasi,” Ali Musa merespon pertanyaan saya dengan tatapan nanar. Ia salah satu dari 250 KK generasi perdana transmigran yang kini mendiami daerah SP Wami.

“Saya aslinya dari Lebak, Banten. Tapi sudah lama tidak pulang,” dia tersenyum kecut.

Hari itu 15 Agustus, Ali Musa datang bersama Paito sebagai utusan SP Wami. Mereka datang berboncengan dengan satu sepeda motor. SP Wami berjarak sekitar 30 menit dari Sima.

Mereka berdua tiba satu jam sebelum pertemuan dimulai. Menyapa sana-sini, menyalami orang-orang yang mereka kenal sebelum akhirnya mengambil posisi di dalam balai pertemuan.

Saya menjulurkan bungkus kretek. Ali Musa mengambil sebatang. Mengapit dengan bibirnya, menyalakan, menghisap dalam, lalu membuang kasar asapnya.

“Dulu, butuh sekitar tiga sampai empat juta hanya untuk ke Nabire. Itu kenapa banyak transmigran yang tidak betah. Ada sebagian yang pulang, ada yang kini sudah menetap di Nabire.”

Ali Musa mengatakan bahwa para penduduk di SP Wami cukup dekat dengan orang-orang di kampung Sima. Mereka sadar betul bahwa tanah yang mereka diami, kebun yang mereka tanami dan olah adalah tanah adat suku Yerisiam.

“Tapi sampai sekarang, pemerintah belum melunasi ganti rugi tanah tersebut,” Robertino menyela. Saya melihat ke arah Kepala Suku. Pak Jarawobi mengangguk.

Di hadapan saya, Ali Musa mengalihkan pandangannya ke arah lain. Saya berhenti sejenak. Mengambil jeda dengan melinting tembakau iris yang disediakan untuk para peserta pertemuan.

“Orang-orang di SP Wami itu sudah seperti saudara orang-orang Sima. Beda dengan perusahaan. Orang-orang SP Wami tau sopan. Perusahaan tidak tau sopan,” Robertino berapi-api menjelaskan kepada saya.

Perusahaan yang dimaksud adalah PT Nabire Baru.

 

 

PT NABIRE BARU adalah anak perusahaan Goodhope Asia Holding LTC di bawah Carsons Cumberbatch Group. Rumah dagang dan investasi yang berkantor pusat di Colombo, Sri Lanka. Carsons Cumberbatch awalnya dikenal sebagai salah satu pemain lama di industri perkebunan teh dan karet di Malaysia dan Sri Lanka sejak awal 1900-an. Diversifikasi bisnis yang menyasar kelapa sawit dimulai di Malaysia sekitar tahun 1992, sebelum akhirnya meluaskan sayap ke Indonesia di tahun 1996.

Jejak awal Carsons Cumberbatch dapat ditemukan di Sembuluh, Kotawaringin, Kalimantan Tengah. PT Agro Indomas adalah perusahaan pertama yang sepenuhnya dimiliki grup Carsons. Perusahaan ini diakuisisi dari sebuah konsorsium tiga perusahaan Malaysia dan tujuh perusahaan perkebunan Indonesia. Di situs resmi mereka, Carsons mengklaim menguasai perkebunan kelapa sawit seluas 150.000 hektar di Indonesia dan Malaysia.

Di Nabire, Carsons Cumberberbatch menguasai lebih dari 20.000 hektar lahan yang ijin usahanya dipegang oleh dua anak perusahaan. PT Sariwana Adi Perkasa mengelola perkebunan seluas 7.160 hektar, sementara PT Nabire Baru menguasai areal seluas 13.600 hektar. Kedua perusahaan ini beroperasi di atas tanah ulayat suku Yerisiam.

Ekspansi anak perusahaan Carsons sejatinya melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Aktivitas dimulai tahun 1990 dipelopori oleh PT Sesco. Mereka mengincar kayu jenis Merbau yang banyak terdapat di dalam hutan. Perusahaan ini berhenti beroperasi di tahun 2000 dengan meninggalkan banyak persoalan. Termasuk hutang sekitar 400 juta rupiah.

Di tahun 2003, PT Pakartioga, PT Junindo dan PT Kalimanis masuk meneruskan penebangan yang sudah dirintis PT Sesco. PT Junindo dan PT Kalimanis memegang ijin HPH dalam bentuk konsorsium yang diberi nama PT Jati Dharma Indah. Ijin ini berlaku hingga tahun 2017.

“Masyarakat di sini banyak yang curiga kalau sebenarnya PT Pakartioga itu cuma PT Sesco yang ganti nama. Biar biaslepas tanggung jawab,” kata Kepala Suku, Jarawobi.

Sekitar tahun 2007, PT Jati Dharma Indah menggandeng PT Harvest Raya asal Korea untuk membuka kebun sawit di areal konsesi HPH. Rencana ini mendapatkan penolakan dari orang-orang suku Yerisiam.

“Orang Yerisiam tentu saja menolak. Kami tidak mau hutan sagu kami hancur,” kenang Yakonias Joweni, salah satu tetua suku Yerisiam.

Pertengahan tahun 2008, PT Nabire Baru mulai masuk dengan modal Ijin Usaha Perkebunan (IUP). Untuk mendapatkan legitimasi, perusahaan melakukan pertemuan dengan beberapa warga suku Yerisiam. Pertemuan dilakukan diam-diam. Disepakati bahwa akan ada ganti rugi sebesar 6 milyar rupiah. PT Nabire Baru juga membangun tiga koperasi petani plasma. Sebagai penanggungjawab untuk melakukan perekrutan anggota koperasi, ditunjuk beberapa orang yang terlibat dalam kesepakatan rahasia tersebut.

Dari tiga koperasi bentukan perusahaan, tidak ada satupun pengurusnya yang mau saya wawancarai.

Sejak awal tahun 2009, perusahaan mulai beraktivitas. Penebangan hutan dimulai. Beragam jenis kayu yang melimpah di dalam areal konsesi dipasarkan ke luar dengan menggunakan nama PT. Sariwana Unggul Mandiri.

Suku Yerisiam tetap melancarkan protes. Salah satunya, menyoroti soal operasi ilegal PT. Nabire Baru karena belum mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Perjuangan itu memberikan hasil. Tahun 2011, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara operasi PT. Nabire Baru.

Pertengahan tahun 2012, operasi PT. Nabire Baru terhenti. Desember tahun itu, proses pengurusan AMDAL dimulai. Gubernur Papua, Costan Karma, merekomendasikan Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (BAPSDALH) Papua, agar segera mengeluarkan AMDAL untuk PT. Nabire Baru.

1 April 2013, melalui Harian Cendrawasih Pos, PT. Nabire Baru merilis pernyataan publik mengenai rencana usaha kegiatan perkebunan sawit.

Tiga hari kemudian, BPASDALH Papua bersama dengan perwakilan perusahaan dan perwakilan BLH Kabupaten Nabire, menggelar konsultasi publik. Pertemuan dilakukan di halaman SD Kampung Sima.

Konsultasi AMDAL berlangsung panas. Dua kubu orang Yerisiam yang menolak dan yang menerima kehadiran PT. Nabire Baru bersitegang. Sempat terjadi saling dorong. Perkelahian hampir pecah. Anak-anak dan perempuan yang ikut hadir memilih duduk menjauh dan tetap diam.

“Orang-orang yang terima sawit itu sebenarnya sudah pasrah. Hutan sudah habis. Dusun sagu hancur. Tidak ada lagi makanan. Mau bikin apa? Hidup susah. Jadi biar saja perusahaan masuk. Siapa tahu hidup lebih baik. Mungkin perusahaan bisa bantu kasih uang untuk anak sekolah, beli beras, beli tomat, beli banyak,” kata Emanuel Monei. Dulu ia termasuk warga Kampung Sima yang menerima sawit. Kini ia bergabung dengan barisan penolak sawit.

“Perusahaan sukses pecah belah orang Yerisiam,” kata Iwan Hanebora. Ia hadir saat konsultasi tersebut.

“Saya juga protes karena AMDAL nanti dibahas setelah perusahaan sudah dua tahun operasi. Hutan sudah habis mereka tebang, baru sekarang datang bahas ijin. Tim yang akan nanti bahas AMDAL juga tidak ada yang orang Papua. Padahal banyak ahli orang Papua di UNCEN dan UNIPA. Kenapa mereka tidak dilibatkan?”

Menurut Iwan, pasti ada persoalan kenapa tim pembahas AMDAL tidak melibatkan orang-orang terbaik yang ada di Universitas Cendrawasih (Uncen) dan Universitas Negeri Papua (Unipa), dua lembaga perguruan tinggi yang ada di Jayapura.

 

 

TEPAT JAM sembilan, pertemuan dimulai. Gunawan Inggeruhi membuka acara. Ia menunjuk Iwan Hanebora untuk membacakan doa. Lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Absen mulai diedarkan, bersama dengan pinang juga sirih.

“Nama saya diambil dari salah satu dokter yang membantu persalinan mama dulu. Ada dua dokter saat itu. Dokter Iwan dan dokter Gunawan. Karena kami berdua kebetulan kembar laki-laki, makanya bapak saya ambil nama masing-masing dokter sebagai tanda hormat karena mama dan anak-anak semua selamat,” Gunawan menjelaskan namanya.

Gunawan, Iwan dan Robertino adalah anak-anak Simon Petrus Hanebora, mantan Kepala Suku Yerisiam yang meninggal Februari tahun lalu. Gunawan tidak memakai marga Hanebora. Ia menggunakan Inggeruhi sebagai marga. Inggeruhi adalah marga nenek dari pihak ayah. Agar marga itu tidak punah karena tidak memiliki penerus laki-laki, SP Hanebora menyerahkan salah satu anak laki-lakinya. Ini praktek umum bagi orang-orang suku Yerisiam.

Menjaga eksistensi marga dalam kode moral suku Yerisiam erat kaitannya dengan hak atas tanah. Keberlangsungan penerus sebuah marga berarti jaminan akan kepastian hak kuasa dan kelola atas tanah adat.

Dalam suku Yerisiam terdapat empat sub suku yang masing-masing membawahi marga-marga. Sub-suku Waoha membawahi marga Hanebora, Monei, Inggeruhi dan Refasi. Sub-suku Akaba membawahi marga Jarawobi, Waropen, Henawi dan Joweni. Sub-suku Sarakwari membawahi marga Akubar, Nanaur dan Kowoi. Sub-suku Koroba membawahi marga Rumirawi, Maniburi, Marariampi dan Waremuna.

Tiap-tiap sub-suku bertugas untuk menjaga dan mengawasi batas-batas wilayah adat dan sumber daya yang berada di dalamnya. Pengawasan tersebut bukanlah kuasa hak milik individual sehingga satu orang atau satu sub-suku tidak memiliki wewenang untuk melepas atau menjual tanah ke pihak lain tanpa melalui kesepakatan komunal dalam pertemuan adat.

“Tapi batas-batas itu tidak berlaku untuk sagu. Kalau dusun sagu itu milik bersama. Semua anak suku Yerisiam berhak mengambil sagu untuk makan,” kata Yakonias Joweni.

“Orang Yerisiam bahkan memberikan petak dusun sagu kepada orang-orang Yaure yang menikah dengan anak perempuan kami. Macam mas kawin. Karena kami tidak ingin anak dan cucu kami mati kelaparan.” Orang Yerisiam percaya bahwa setiap marga dan sub-suku harus memastikan agar anggota suku yang menikah dengan pihak luar tidak menghadapi kendala soal pangan.

Suku Yaure memang sangat dekat dengan suku Yerisiam. Hubungan pernikahan dan migrasi antar dua suku ini makin intens sejak orang-orang Yerisiam berpindah dan menetap di kampung Sima.

Sebelumnya, orang-orang suku Yerisiam mendiami kampung Hamuku yang berjarak sekitar 10 kilometer ke arah timur dari Sima. Karena abrasi pasir pantai, tetua suku Yerisiam memutuskan untuk memindahkan pemukiman ke pesisir barat yang kini dikenal sebagai kampung Sima. Catatan mengenai kampung Hamuku dapat ditemuan dalam catatatan perjalanan antropolog-misionaris asal Belanda Jan Boelars.

Penggunaan nama Yerisiam untuk mengidentifikasi diri dimulai sekitar akhir dekade 60-an. Sebelumnya, dalam catatan Boelars orang-orang ini dikenal sebagai suku Beduba sebelum mengubah nama menjadi Girimora dan akhirnya menggunakan nama Yerisiam. Perubahan nama ini erat kaitannya dengan interaksi yang terjadi dengan suku-suku lain di sekitar, baik melalui perdagangan atau perang Hongi (perang suku).

Suku Yerisiam memiliki temali kekerabatan dengan suku-suku yang berada di daerah selatan semisal suku Etahima dan Mairasi yang kini mendiami daerah Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak. Mereka juga berkerabat erat dengan suku Komoro, suku Yamor dan tentu saja dengan suku Yerisiam yang bermukim di kampung Erega di pesisir selatan.

“Kalau ibarat rumah, orang-orang Yerisiam yang tinggal di kampung Sima ini macam teras. Orang-orang yang tinggal di pantai selatan itu dapur. Sudah tentu tidak ada larangan orang dari dapur masuk ke teras rumah, juga sebaliknya,” Daniel Jarawobi menjelaskan.

Suku-suku ini oleh para antropolog Belanda digolongkan ke dalam payung kekerabatan besar yang kini dikenal dengan nama Mee Pago, satu dari tujuh wilayah kesatuan adat di Papua. Penggolongan macam ini terbukti mengacuhkan hubungan kekerabatan antar dua suku dalam dua wilayah kesatuan adat. Orang Yerisiam di kampung Sima misalnya, memiliki hubungan kekerabatan dengan suku Yerisiam di kampung Erega.

“Kami tinggal sedikit. Sima ini satu-satunya kampung untuk orang Yerisiam di Nabire. Beda dengan Yaure. Mereka ada empat kampung.” Jarawobi menyodorkan pinang kering dan sepotong sirih. Saya menerimanya sembari tersenyum.

Daniel Jarawobi mulai menjabat sebagai Kepala Suku Yerisiam sejak April 2015. Ia dipilih dalam pertemuan tetua adat untuk menggantikan SP Hanebora yang meninggal dua bulan sebelumnya.

“Itu kenapa dusun sagu sangat penting dan keramat bagi kami orang Yerisiam. Tanpa itu, kami akan musnah.”

 

 

PERTEMUAN BERSAMA itu dipandu oleh Emil Ola Kleden. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Kini bekerja untuk Forest People Programme, lembaga nirlaba berbasis di London Inggris. Emil dikenal luas sebagai pegiat aktivis hak-hak masyarakat adat. Salah satu figur yang konsisten mendorong model FPIC (Free, Prior and Informed Consent) di Indonesia.

“FPIC itu hanya salah satu mekanisme. Agar masyarakat tidak dirugikan ketika ada investasi masuk,” kata Emil.

FPIC semula digunakan untuk melindungi kepentingan pasien di rumah sakit terkait proses dan jenis pengobatan yang akan dilalui. Kodifikasi formal pertama PIC (Prior Informed Consent) adalah Kode Nuremberg di tahun 1947. Ada sepuluh standar yang harus dipatuhi sebelum seorang dokter melakukan eksperimen atas tubuh manusia. PIC menjadi dasar berkembangnya FPIC yang kemudian menyebar ke berbagai kegaitan non-medis. FPIC lalu ditransformasikan dalam berbagai kaidah hukum internasional yang bersifat komunal.

Dalam FPIC, ada empat prinsip penting yang berlaku secara kumulatif. Free berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Prior yang artinya sebelum proyek atau kegiatan pembangunan tertentu dilaksanakan, pihak pemerintah atau perusahaan wajib mendapatkan ijin dari masyarakat. Informed mensyaratkan keterbukaan informasi yag seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan. Terkait akibat-akibat turunan, untung-rugi, dampak hukum sosial dan lingkungan serta berbagai informasi terkait.Consent berarti keputusan penolakan-persetujuan yang diberikan oleh masyarakat.

Mekanisme ini tidak hanya dilakukan sebelum proyek dilangsungkan, tapi juga saat aktivitas pembangunan tengah berlangsung hingga masa berakhirnya kegiatan investasi tersebut.

Model ini memiliki dua keuntungan langsung. Pertama, hak untuk menentukan pola dan model pembangunan bagi sebuah komunitas melekat kepada diri mereka sendiri. Kedua, mekanisme ini mengedepankan dialog sebagai metode pengambilan keputusan. Ia mengharuskan terjadinya diskusi internal yang rutin antara sesama anggota komunitas, juga dengan pihak pelaksana proyek pembangunan.

“Ini yang tidak ditaati perusahaan. Mereka tidak pakai dialog. Mereka main tebas hutan, kasih hancur dusun sagu. Semua harus ikut mau mereka,” jelas Robertino.

Dialog dengan perusahaan telah diupayakan. Pada 4 September 2014, perwakilan suku Yerisiam mendatangi kantor PT. Nabire Baru untuk menyampaikan keluhan. Pertemuan dengan pihak perusahaan ini kembali berakhir dengan janji.

15 Januari 2015, suku Yerisiam melaporan PT. Nabire Baru kepada pihak kepolisian.

Februari 2016, suku Yerisiam memutuskan untuk menegaskan sikap, menolak rencana pembangunan areal plasma sawit di sekitar Kampung Sima.

Tidak puas, suku Yerisiam melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jayapura. LBH Jayapura ikut membantu. Sembilan belas kali sidang dilakukan. 5 April 2016, suku Yerisiam dinyatakan kalah di PTUN Jayapura. Hakim memutuskan bahwa gugatan kepada ijin HGU PT. Nabire Baru telah kadaluarsa karena melewati batas 90 hari yang ditentukan undang-undang.

Pantang mundur, banding dilakukan ke Pengadilan Tinggi di Makassar. Akhir Agustus, LBH Jayapura mengabarkan kepada orang Yerisiam bahwa banding mereka ditolak. Kini tinggal banding ke tingkat Mahkamah Konstitusi di Jakarta yang tersisa. Suku Yerisiam belum memutuskan.

 

 

PERJUANGAN SUKU Yerisiam mendapatkan dukungan luas. John NR Gobai, Sekretaris II, Dewan Adat Papua mengatakan bahwa PT. Nabire Baru sejak awal cacat hukum. Dalam pernyataannya kepada media, Gobai mengatakan bahwa ijin perkebunan yang hanya mencakup satu kabupaten saja harusnya dikeluarkan oleh bupati dan bukan oleh gubernur. Ijin menjadi wewenang gubernur adalah perkebunan yang beraktivitas di dua kabupaten atau lebih, namun tetap berada di dalam satu wilayah provinsi.

Sementara, ijin PT Nabire Baru bernomor SK Gub. No. 142 Tahun 2008, ditandatangani oleh gubernur Papua saat itu Barnabas Suebu. Ijin ini bertentangan dengan UU. No.18 Tahun 2014 tentang Perkebunan. UU No.18/2004 ini kemudian direvisi menjadi UU. No.39/2014.

PT. Nabire Baru menuduh bahwa aksi gugatan tersebut dilakukan oleh segelintir kecil oknum di Kampung Sima. Merespon hal itu, suku Yerisiam melakukan pengumpulan tanda tangan selama dua hari, 9-10 Mei 2016. Lebih dari 150 orang dewasa membubuhkan tanda tangan.

“Perusahaan ini memang tukang tipu. Tapi masyarakat sudah tahu kebohongan perusahaan. Sekarang makin banyak yang menolak sawit,” kata Yance Maniburi, salah satu tetua suku Yerisiam.

Setelah keputusan pengadilan di Jayapura, PT. Nabire Baru kembali bergerak. Kali ini, dusun sagu keramat Marawari yang disasar. Suku Yerisiam meradang. Protes kembali dilakukan.

Berdasarkan informasi dari suku Yerisiam dan Yayasan PUSAKA, Forest People Programme (FPP) ikut menyurati Goodhope Asia Holding, sebagai induk PT. Nabire Baru. FPP menekankan soal protes masyarakat terhadap pembongkaran dusun sagu keramat Jarae Marawari. Juga soal tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Brimob kepada masyarakat suku Yerisiam.

Aditia Insani, perwakilan Goodhope dalam surat balasannya berkelit untuk merespon soal pembongkaran dusun sagu keramat. Aditia hanya mengulang kembali bahwa PT. Nabire Baru telah mengantongi semua persyaratan dan ijin dan sudah memenuhi tuntutan masyarakat. Ia juga menafikan adanya tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian.

Dalam surat itu, Goodhope juga menegaskan bahwa perusahannya telah memenuhi beberapa kriteria penilaian seperti High Conservation Value (HCV), High Carbon Stock (HCS) dan Social Impact Assessment (SIA).

“Perusahaan dulu janji tidak akan merusak dusun sagu keramat kami. Tapi mereka berdusta. Padahal, tinggal itu dusun sagu tempat kami cari makan,” kata mama Yarce Rumbiak.

19 April, suku Yerisiam bersama dengan Yayasan PUSAKA melayangkan protes kepada RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Protes ini terkait aktivitas perluasan lahan oleh perusahaan yang mengancam keberadaan dusun sagu keramat orang-orang Yerisiam. Surat itu juga menyoroti soal keberadaan aparat kepolisian dari kesatuan Brimob (Brigade Mobil) yang ditempatkan di lokasi.

Ada empat poin utama yang ditekankan dalam surat tersebut.

Pertama, kesepakatan pelepasan tanah yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota suku Yerisiam tidak sah. Sebabnya, pelepasan tanah komunal hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pertemuan adat bersama.

Kedua, suku Yerisiam sudah berkali-kali melakukan protes, pengaduan dan menyuarakan ketidaksepakatan terkait permasalahan perampasan hak atas tanah. Juga soal tindak kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Brimob yang ditempatkan di lokasi perkebunan. Namun, pemerintah dan perusahaan selalu tidak merespon.

Ketiga, perusahaan telah membongkar kawasan hutan, menyebabkan deforestasi dan ketidakstabilan ekosistem. Banjir yang melanda kampung Sima pada awal April 2016 dianggap sebagai akibat aktivitas pembabatan hutan oleh PT. Nabire Baru.

Keempat, pembongkaran dusun sagu keramat Jarae Marawari, melanggar kesepakatan yang dibuat masyarakat pada Februari 2016.

Sebulan kemudian, respon balasan tiba. Dalam surat klarifikasinya kepada RSPO, PT. Nabire Baru menuding bahwa SP Hanebora dan Yayasan PUSAKA bekerja sama untuk mencemarkan nama baik perusahaan demi sejumlah uang.

Y. L. Franky, Direktur Eksekutif Yayasan PUSAKA, hanya tersenyum ketika ditanyakan mengenai tuduhan tersebut. Ia menolak meladeni dan memilih melayangkan protes baru kepada RSPO.

“Sudah biasa kalau dituduh begitu. Resiko perjuangan,” kata Franky singkat.

Awal Mei, suku Yerisiam membawa keluhan mereka ke parlemen. DPRD Nabire lalu memutuskan membentuk tiga panitia khusus (pansus) untuk merespon masalah ini. Tim pertama akan menemui perusahaan. Tim kedua akan menghubungi instansi pemerintah terkait. Tim terakhir mendatangi kampung Sima dan melakukan dialog untuk mendengar aspirasi orang Yerisiam.

Namun nasib tindak lanjut pansus-pansus ini terus menggantung hingga hari ini. Tidak ada informasi lanjut.

“Mereka macam tidak peduli dengan nasib kami orang Yerisiam,” kata Robertino.

 

 

DUA HARI pertemuan berlangsung hangat. Orang-orang Yerisiam absen melaut. Juga tidak pergi ke dusun sagu. Saat makan siang, orang-orang tetap ramai berdiskusi. Ikan laut disajikan dalam dua resep. Sup dan saus pedas. Ada juga sagu, ragam umbi-umbian dan nasi. Sayur kangkung segar, ditumis dengan irisan halus daun pepaya.

Sela makan siang dan makan sore setelah acara selesai tetap digunakan oleh anggota masyarakat untuk berdiskusi.

“Kami senang bisa tahu bahwa di luar Sima, ada banyak orang yang kasih perhatian ke orang Yerisiam. Ada banyak saudara yang peduli dengan nasib orang Yerisiam,” kata Yance sambil tersenyum.

Saya mengambil tiga potong besar ubi rambat. Mengguyurnya hingga tergenang dengan kuah sup ikan, menyendok kangkung dalam ukuran yang lebih dari cukup, lalu meletakkan di atasnya sepotong kepala ikan kakap laut goreng yang dibalur saus pedas.

“Tidak makan nasi?” Kepala Suku bertanya. Saya menggeleng dengan penuh semangat. Mulut tidak sanggup menjawab karena sedang sibuk mengunyah. Sambil berdiri.

“Memang lebih enak kalau makan ubi atau sagu. Lebih sehat,” Gunawan Inggeruhi menimpali dengan senyum lebar. Saya ikut tersenyum.

“Itu kenapa orang Yerisiam sudah siap mati kalau sampai dusun sagu keramat kami hancur,” lanjut Gunawan.

Saya melambatkan makan. Tenggorakan saya tercekat.

 

* * *

Laporan ini adalah satu dari rangkai laporan riset yang saya kerjakan selama Juli-September di Nabire, Manokwari Selatan dan Sorong. Penelitian ini terselenggara atas hibah dari Forest People Programme kepada Yayasan PUSAKA. Tulisan ini pertama kali tayang di Kawanua News sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik.

Orang Asli di Era Jokowi

Andre Barahamin

 

Setiap 9 Agustus komunitas Bangsa Minoritas dan kelompok-kelompok Orang Asli di seluruh dunia merayakan World Indigenous Day. Di Indonesia, perayaan ini justru terasa begitu getir.

Hampir dua tahun Presiden Joko Widodo berkuasa, kondisi hidup Orang Asli justru tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kunjungan simbolis ke pemukiman Orang Rimba yang dijepit perkebunan kelapa sawit pada Oktober tahun lalu, kini berakhir anti-klimaks. Janji Presiden terpilih semasa kampanye untuk memperbaiki nasib Malind-Anim di Merauke, justru menjadi jalan model perampasan tanah atas nama gelora ketahanan pangan. Sementara di ujung Sumatera, nasib komunitas Pandumaan-Sipituhuta tak kunjung membaik akibat ekspansi rakut perusahaan bubur kertas.

Singkatnya, dibanding para pendahulunya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa Jokowi hanya berbeda dalam satu hal: bahwa ia dan para pendukungnya hanya lebih cerdas dalam soal memanfaatkan tanda dan simbol. Yang tidak berubah adalah, nasib Orang Asli yang terus menukik.

Ada beberapa indikator yang dapat diurai sebagai landasan kesimpulan di atas.

Pertama, seperti elite politik pada umumnya, Jokowi begitu mudah amnesia pada kenyataan sejarah. Ia melupakan fakta bahwa sebagian dari para pemilihnya berasal dari latar belakang kelompok Orang Asli. Semisal, suku Marind-Anim di Merauke.

Orang-orang Marind-Anim adalah satu dari banyak contoh bagaimana brutal akibat yang timbul atas keberpihakan pemerintah terhadap investasi perkebunan skala raksasa. Setelah hutan-hutan sagu mereka dihancurkan oleh megaproyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang merampas tanah ulayat mereka seluas 2,5 juta hektare, harapan tentang perubahan ke arah yang lebih baik disampirkan ke pundak presiden yang baru.

Tapi, hanya kurang dari 6 bulan, Jokowi segera meludahi harapan itu dengan meluncurkan proyek sawah padi seluas 1,2 juta hektare di Merauke. Untuk proyek ini, MEDCO yang dikomandani Arifin Ponogoro menjadi penanggung jawab. Sebagai tenaga bantuan, tentara dikerahkan untuk pembukaan lahan.

Kedua, secara kuantitatif dapat disebutkan bahwa perjuangan hak atas tanah yang menjadi platform utama gerakan Orang Asli menjadi semakin sulit. Menurut Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), angka kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat semakin meningkat semenjak Jokowi mengambil alih tahta kepresidenan.

Sebagai contoh, laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dirilis Januari 2016, mencatat bahwa jumlah konflik agraria semakin meningkat. Laporan tersebut melengkapi klaim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bahwa sekitar 200 individu dari berbagai kelompok Bangsa Minoritas dan kelompok Orang Asli menjadi tersangka dalam konflik tanah (per Maret 2016).

Yayasan PUSAKA, yang juga merupakan bagian dalam KNPA, di saat bersamaan menemukan bahwa tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap komunitas Orang Asli Papua di semester awal tahun ini mengalami kenaikan (13 kasus). Angggota KNPA yang lain, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), menggaristebal bahwa konflik-konflik tersebut mayoritas terkait dengan ekspansi perkebunan skala besar seperti kelapa sawit (palm oil) atau bubur kertas (pulp and paper).

Kriminalisasi terhadap kelompok Orang Asli tidak lain disebabkan oleh absennya intervensi negara kepada aktor-aktor pelaku represi (perusahaan, kepolisian, dan tentara) untuk mengakui hak kelola komunitas atas luasan wilayah tertentu. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 35/PUU-X/2012 yang disahkan di tahun 2013, hingga kini tak pernah jelas juntrungannya.

Jokowi yang di masa kampanye mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi masyarakat adat secara terang-terangan membiarkan proses penerapan putusan MK No. 35 mengambang tanpa pijakan. Enggannya negara untuk mengakui bahwa tanah Orang Asli sebagai bukan bagian dari tanah negara, tentu dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ketidakpedulian rezim Jokowi akan nasib dan kelangsungan komunitas Orang Asli di Indonesia. Di saat bersamaan, janji baru untuk membentuk sebuah badan Satuan Tugas Masyarakat Adat juga ikut menguap ke udara.

Sementara di lapangan, ekspansi perusahaan perkebunan skala raksasa (sawit, bubur kertas, padi) dan industri pertambangan, semakin tidak terkontrol. Di pucuk pimpinan, Jokowi hanya berani unjuk gigi dengan mengeksekusi terpidana narkoba, namun enggan meminta pertanggungjawaban dari para perusahaan pembakar hutan dan perampas tanah ulayat yang terbukti melanggar hukum.

Janji untuk melakukan moratorium perkebunan sawit, misalnya, hingga kini tampak tidak lebih dari manuver politik yang belum juga memiliki ketetapan hukum.

Ketiadaan muara dari janji-janji Jokowi secara langsung berkontribusi terhadap maraknya tindak kekerasan yang menimpa komunitas Orang Asli yang berupaya mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka. Di Nabire misalnya. Orang-orang Yerisiam Gua harus menghadapi teror dari pihak kepolisian yang telah bertransformasi menjadi penjaga keamanan bagi perusahaan sawit.

Di Jambi, Suku Anak Dalam yang hingga kini harus menjalani hidup di tengah-tengah ladang sawit mesti menjadikan teror dari tenaga keamanan perusahaan sawit sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Di Kalimantan, orang-orang Dayak Ngaju kini berhadapan dengan ancaman penjara karena aktivitas perladangan mereka dituduh sebagai biang kerok kebakaran hutan.

Ketiga, hingga kini Jokowi -melalui berbagai kementeriannya- masih menjalankan politik diskriminatif dengan berbagai pendekatan unitarian yang sentralistik. Misalnya, keengganan pemerintah untuk mengakui keragaman model-model kearifan pengelolaan hutan dan tanah dengan berupaya “memodernisasi” komunitas-komunitas Orang Asli. Upaya ini datang dari cara pandang rasialis bahwa komunitas-komunitas Orang Asli adalah representasi dari keterbelakangan, primitivisme atau segala sesuatu yang antonim dengan kemajuan.

Upaya untuk merumahkan komunitas-komunitas Orang Asli yang masih menjalani laku nomaden adalah salah satu contohnya. Aksi yang sebenarnya adalah cermin dari kegagalan negara untuk memahami bahwa menurunnya derajat ketahanan hidup Orang Asli bukan disebabkan oleh laku hidup, tapi menyempitnya ruang hidup akibat ekspansi korporasi yang mengubah hutan menjadi pundi-pundi kekayaan bagi sebagian kecil orang.

Sebagai contoh, menurut kompilasi data yang disediakan WALHI, Yayasan PUSAKA, dan Sawit Watch, luas cakupan wilayah perkebunan sawit di Indonesia kini mencapai hampir 15 juta hektare. Naik 30% dari total luasan perkebunan sawit di tahun 2010.

Greenpeace Indonesia mengatakan perkebunan sawit dan industri bubur kertas adalah pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya lebih dari 12 juta hektare hutan sejak 2011 hingga 2013. Jumlah ini terus meningkat tajam. Total sejak 1990 hingga 2014, Indonesia telah berhasil kehilangan lebih dari 40 juta hektare hutan yang diserahkan kepada industri kelapa sawit dan bubur kertas.

Singkatnya, deforestasi hutan sinonim dengan menyempitnya ruang hidup komunitas-komunitas Orang Asli yang bergantung pada hutan dan segala sumber kehidupan yang di dalamnya. Membakar hutan untuk kepentingan perkebunan monokultur raksasa tidak lain adalah upaya bumi hangus tempat tinggal Orang Asli. Mengizinkan pertambangan di wilayah hutan adalah langkah pembuka untuk pencemaran sungai dan mata air yang mana menjadi objek vital bagi kelangsungan hidup komunitas Orang Asli.

Perayaan Hari Orang Asli tahun ini harusnya menjadi titik balik bagi upaya untuk merajut jembatan kerjasama yang adil antara pemerintah dan komunitas Orang Asli. Namun kerjasama itu tidak akan pernah bisa mewujudnyata jika negara masih enggan mengakui kesalahan dan pengabaian yang dilakukan selama ini.

Hak atas pendidikan, misalnya, akan percuma jika hutan yang menjadi simbol penting bagi identitas komunitas Orang Asli musnah. Memiliki banyak sarjana yang berasal dari latar belakang Orang Asli tidak akan berharga jika kemudian sumber-sumber makanan, semisal hutan sagu, telah diratakan demi perkebunan sawit dan bubur kertas.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen memberikan contoh yang patut ditiru. Ia meminta maaf kepada komunitas-komunitas Orang Asli di negerinya atas semua kesalahan negara. Mengakui perlakuan buruk yang disengaja oleh negara selama 400 tahun kepada komunitas Orang Asli di Pulau Formosa.

Di tengah semua berita buruk di atas sebagai contoh, apa posisi penting perayaan internasional Hari Komunitas Orang Asli di Indonesia? Apa pelajaran yang dapat Jokowi ambil sebagai pucuk pimpinan negara dan orang yang pernah dengan sumringah menerima dukungan suara dari komunitas-komunitas Orang Asli?

Jokowi dan para penasihatnya tentu paham bahwa pengusiran dan pembatasan akses Orang Asli atas tanah adalah bentuk pelecehan dan kekerasan serius yang termasuk dalam pelanggaran HAM. Namun, memahami hal ini saja tidak akan pernah cukup. Jokowi harus bertindak lebih. Membuktikan bahwa komunitas Orang Asli mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang adil.

Ia bisa memulai dengan dua langkah: menjalankan keputusan MK nomor 35, dan dengan rendah hati meminta maaf kepada Orang Asli.

* * *

Tulisan ini sempat terbit di GeoTimes Indonesia dengan judul berbeda dan terlalu panjang menurut he1mat saya.