Membicarakan Kamoro, Melampaui Freeport

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia di tahun 2010, tercatat ada 445 suku di West Papua -nama resmi yang digunakan oleh perwakilan politik rakyat Papua, yang menjadi wilayah koloni sejak sukses aneksasi melalui Act of (No) Free Choice, Juli-Agustus 1969.

Itu sebabnya pembicaraan soal Freeport, seperti diprediksikan, hanya terbatas pada soal mengenai pembagian keuntungan semata. Gonjang ganjing antara pemerintah Indonesia dan PT. Freeport sekali lagi mengulangi kesalahan historis yang esensial mengenai absennya suara dari komunitas Orang Asli Papua.

Mereka yang wilayah ulayatnya dihancurkan untuk kepentingan investasi, namun tidak mendapatkan ruang untuk didengarkan pendapatnya. Padahal, kita semua tahu bahwa ada dua suku di wilayah Mimika yang terdampak paling serius dari berbagai kerusakan lingkungan sebagai efek investasi.

Salah satunya adalah Kamoro, yang mendiami wilayah kabupaten Mimika.

Kamoro, atau dikenal para penstudi budaya dengan nama Mimuka We. Nama kultural ini terkait dengan zona hidup orang Kamoro yang berada di sekitar sungai dan pesisir pantai.

Muimuka secara harafiah, dapat diartikan sebagai buih yang timbul akibat genangan air. Genangan air yang dimaksud adalah hasil rendaman akibat sungai yang meluap. Sementara, We dapat diartikan sebagai manusia. Orang-orang Kamoro berdiam di sekitaran Teluk Etna, di kedua sisi sungai Otakwa, sungai Yamaima dan sungai Minajerwi dan memiliki relasi yang sangat dekat dengan suku Yerisiam di bagian utara Nabire.

Relasi antara Kamoro dan Yerisiam dapat dilacak melalui migrasi periodik yang dilakukan oleh anggota-anggota kedua komunitas ini, sejarah pembagian wilayah perburuan dan hutan sagu, hingga cerita mengenai aliansi di masa perang Hongi. Orang-orang Yerisiam menyebut wilayah Kamoro sebagai dapur, dan sebaliknya orang-orang Kamoro menyebut wilayah Gua (tanah ulayat Yerisiam) sebagai teras depan. Penyebutan ini merupakan refleksi dari imajinasi bahwa bentangan wilayah ulayat keduanya merupakan rumah besar.

Ada beberapa versi mengenai asal usul orang-orang Kamoro. Termasuk versi yang meyakini bahwa leluhur mereka adalah seorang ksatria bernama Mbirokateyau, anak laki-laki yang lahir dari rahim Mbirokateya. Mbirokateyau dipercaya berhasil membawa kedamaian ketika menaklukkan komodo raksasa yang memangsa manusia-manusia kuno. Ia kemudian memotong komodo tersebut ke dalam empat bagian, dan menyebar potongan-potongan tersebut ke empat arah mata angin. Yang dibuang ke arah timur, kemudian jatuh di wilayah suku Asmat, di wilayah utara jatuh di wilayah suku Yerisiam, di wilayah barat kemudian jatuh di wilayah orang Moi.

Sependek pengetahuan dan hasil temuan studi saya, Kamoro -seperti Moi, Asmat dan Yerisiam- tidak memiliki pengetahuan agrikultur modern. Sebaliknya, orang-orang Kamoro adalah para pemburu terbaik. Mereka memiliki perangkat pengetahuan yang luar biasa tentang berburu ikan, mamalia (babi dan kangguru) dan burung serta teknik ukir. Sebagaimana Asmat yang dikenal publik, orang-orang Kamoro juga lihai membuat beragam jenis ukiran untuk pelbagai keperluan harian (mangkuk sagu, tifa, dan perisai). Ukiran-ukiran Kamoro juga dapat ditemukan pada badan-badan Karaka, yaitu perahu berbentuk lesung tanpa palang penyeimbang.

Di luar Papua, desain ini juga dapat ditemukan pada komunitas Dayak Ngaju yang hidup di pesisir sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Sementara bagi publik awam, salah satu teknik ukiran Kamoro yang terkenal adalah Mbitoro, yaitu totem penghormatan kepada leluhur yang biasanya digunakan dalam ritual keagamaan. Seperti suku-suku Papua pada umumnya, sumber karbohidrat utama orang-orang Kamoro berasal dari sagu. Aktivitas memanfaatkan sagu ini disebut Amata Wapuru, yang dipandang sebagai salah satu bentuk berdoa (atau mengucap syukur) kepada leluhur dan Pencipta.

Sejak ekspansi wilayah pertambangan Freeport di Amungsa -teritori ulayat orang Amungme, Kamoro adalah salah satu komunitas yang terdampak paling serius. Seperti yang dijelaskan oleh aktivis Jaringan Anti Tambang (JATAM), Siti Maimunah dalam pernyataannya. Hal ini diakibatkan oleh pencemaran lingkungan yang memiliki daya rusak serius terhadap ekosistem sungai, terutama di bagian hilir yang merupakan ruang hidup masyarakat Kamoro.

Selain dampak Freeport, ancaman terhadap zona hidup orang-orang Kamoro juga datang dari aktivitas perkebunan kelapa sawit PT. Pusaka Agro Lestari, anak perusahaan Noble Group yang kini dimiliki oleh China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO). Noble Group juga merupakan pemilik utama PT. Henrison Inti Persada yang beroperasi di wilayah ulayat orang Moi Kelim di wilayah Sorong.

COFCO adalah BUMN China terbesar di bidangnya dan satu dari empat raksasa perusahaan yang langsung dikendalikan oleh negara. Didirikan pada tahun 1952, di tahun 2007 saja COFCO sudah memiliki 60.000 pegawai dan beroperasi di 14 negara, termasuk Tanzania, Indonesia, UK, US, Jepang, Australia, Kanada, Malaysia, Sri Lanka dan Republik Demokratik Kongo. COFCO yang terdaftar dan berkantor pusat di Hongkong beroperasi melalui empat gurita utamanya: China Foods, China Agri-Industries Holdings, Mengniu Dairy dan COFCO Packaging Holdings.

Untuk kasus Mimika, konsesi PT. Pusaka Agro Lestari yang merentang dari hulu sungai Komoro di bagian timur hingga sungai Mimika bagian barat, tidak jauh dari jalan trans Paniai-Timika. Dampak langsung dari adanya konversi hutan menjadi perkebunan sawit pada akhirnya menyebabkan aliran sungai menjadi dangkal, sehingga menjadi muasal terjadinya air pasang dan banjir bandang. Di tahun 2015, kampung Miyoko dan Aikwapuka, distrik Mimika Tengah menjadi contoh korban akibat investasi yang tidak ramah lingkungan ini.

Luasnya wilayah konsesi sawit yang dimiliki oleh PT. Pusaka Agro Lestari yang mencapai 77.660 hektar juga menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber protein bagi orang-orang Komoro. Menurut riset yang dikerjakan oleh Yayasan PUSAKA di awal tahun 2016 -organisasi di mana saya bekerja- menemukan bahwa sejak terbitnya izin PT. Pusaka Agro Lestari di tahun 2011, orang-orang Komoro mengalami masalah serius dengan berkurangnya hewan-hewan buruan seperti kangguru tanah (dari genus dendrolagus) dan babi hutan (sus scrofa).

Masalah tersebut juga dibarengi dengan pencemaran limbah di sungai yang mengakibatkan depopulasi ikan. Berkurangnya asupan protein hewani ini pada akhirnya mengarah pada malnutrisi.

Seperti Freeport, PT. Pusaka Agro Lestari juga menjadi sebab kekerasan budaya di bidang pangan. Yaitu perubahan pola konsumsi orang-orang Kamoro dari sagu ke beras. Peralihan ini terjadi karena hancurnya hutan-hutan sagu untuk dialihfungsikan sebagai konsesi perkebunan sawit -seperti Freeport yang menghancurkan hutan untuk menjadi wilayah tambang. Perubahan pola konsumsi ini mengakibatkan ketergantungan serius orang-orang Kamoro terhadap beras. Berbeda dengan sagu -yang disebut Amata oleh orang-orang Kamoro, beras tidak bisa didapatkan secara gratis.

Secara ekonomi, hal ini tentu saja memberatkan. Dari aspek kesehatan, sagu telah terbukti jauh lebih menyehatkan jika dibandingkan dengan beras. Konsumsi beras yang berlebihan, disertai dengan berkurangnya aktivitas tubuh yang dapat membakar kalori -seperti berburu atau memangkur sagu- mengakibatkan orang-orang Kamoro kemudian terdampak penyakit obesitas. Menyempitnya lahan perburuan, selain memiliki dampak kesehatan juga memiliki secara kultural berimplikasi serius pada melenyapnya pewarisan teknik berburu dari satu generasi ke generasi yang lebih muda.

Di saat yang bersamaan, implikasi kultural itu juga bersahut-sahutan dengan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua yang berakibat pada timbulnya pandangan bahwa aktivitas berburu merupakan refleksi dari primitifisme, simbol keterbelakangan dan merupakan aktivitas anti-konservasi.

Ini adalah jenis-jenis kekerasan yang merupakan domino setelah perampasan tanah ulayat untuk investasi. Potret-potret semacam ini selalu saja absen untuk dilihat secara holistik dan radikal. Kekerasan budaya ini, ikut berdampak pada tergerusnya kebudayaan dan identitasnya sebagai orang Kamoro.

Jika hal-hal di atas terus berlangsung, besok lusa tidak perlu kaget jika kita tidak akan lagi menemukan orang-orang Kamoro.

To Kill Papuan Youth

Unless the role and power of security forces is limited in Indonesia’s troubled Papua region, more young locals will end up dead and cases like the Paniai killings will remain unsolved, writes Andre Barahamin.

On 8 December 2014, five local teenagers were gunned down in Enarotali, a town in the Paniai regency of Indonesia Papua.

The young men were killed by shots that allegedly came from Indonesian security forces after police and military personnel fired on some 800 protesters. A further 12 people, including school children, were injured from the bullets.

The crowd had gathered to protest the beating of a 12-year-old Papuan boy by Indonesian security forces the day before. To further complicate the matter, Indonesian government officials offered conflicting reports of the violence, with some claiming that security personnel warned the crowd to disperse and fired because they had come under attack (as noted by Human Rights Watch).

From the results of a pre-investigation by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), According security forces had used live ammunition and firearms to break up the crowd, but there was no evidence that the crowd presented any threat to security personnel. In late December 2014, President Joko “Jokowi” Widodo promised to solve the killing.

“I want this case to be solved immediately so it won’t ever happen again in the future,” the president said. “By forming a fact-finding team, we hope to obtain valid information, as well as find the root of the problems.”

But the investigation into the case has since been delayed.

At least eight government institutions have sent their respective fact-finding teams to look in to the case. This includes, the Army, the Air Force, the National Police, the Papua Police, the Papua Legislative Council, the Office of Coordinating Minister for Security, Political and Legal Affairs, the Witness and Victims’ Protection Agency (LPSK), as well as Komnas HAM.

But none of these institutions have published a public report of their findings. So, after more than two years, and a President’s pledge, those who seek answers and justice have only been given broken promises, and no significant progress.

Perhaps most disappointing is the failure of Komnas HAM to deliver any real insights into what happened on that fateful day. Expected to be the leading institution in solving the Paniai killings, the human rights commission has spectacularly failed. In March 2015, it formed an ad hoc team to conduct its investigation, but it was not officially inaugurated until October 2016. Nothing has happened since then, and two investigation team members have already resigned.

According to Natalius Pigai, Komnas HAM commissioner, the main obstacles to solving the case are the police and military – with both institutions accused of being involved in several rights abuse cases across Papua. Such allegations, understandably, directly undermine the trust for authorities among the victims’ families. Rejecting an autopsy request on the victims’ bodies from Paniai has only increased the uncertainty that the case will ever be solved. Another complication is that investigators are unable to interview soldiers who were at the scene of the shooting.

However, delaying the investigation into the Paniai killings is not surprising at all. There are many cases of human rights violations in Papua that have yet to be solved. The list includes the Biak Massacre of July 1998, Wasior in June 2001, and Wamena in April 2003, when hundreds of Papuan were killed.

At the same time, the President’s determination to solve the case and make the perpetrators accountable under law would seem to have waned as well. In late 2016 Jokowi appointed Wiranto, a former general indicted for human rights violations in Timor Leste, as the country’s top security minister.

Jokowi’s decision to appoint Wiranto to such a contentious post has made the situation worse. Wiranto has openly said that he aims to solve all of these cases through non-judicial processes, which could mean impunity for any perpetrators.

Sadly Paniai isn’t even the latest case of violence. Papua Itu Kita have reported that 18 Papuan teenagers aged between 14 and 19 years have been shot by police and the military since October 2016. Eight of them were killed. Of these cases, only three were prosecuted by the institution to which the culprits belonged.

The cases include the Koperapoka shooting in Timika by members of the military that killed four Papuans, the Gorong-Gorong shooting against Fernando Saborefek (18) in Biak by the police force, and Sugapa of Intan Jaya where members of the Papua Police Mobile Brigade were involved with the shooting of Otinius Sondegau (15).

The trend of teen killings in Papua cannot be separated from pro-violence approaches by the Indonesia military and police to dealing with the complicated issue of Papua’s place in Indonesia. The excessive use of force continues because Jokowi has failed from the beginning of his presidency to limit the role and power of security forces in Papua.

Added to this volatile mix is ongoing discrimination towards Papuan youth. Young Papuans are racially targeted and labeled as troublemakers, primitive and potential future members of separatist movements. It would seem that being a young Papuan with dark skin and curly hair is more than enough to make you a target of violence.

Meanwhile, Komnas HAM have vowed to step up their investigation into the Paniai killings, claiming they will send out a team to interview “locals, victims, Papuan public figures and security officers from February 18 to 20.”

Only time will tell if it will achieve anything. It’s telling that it has already taken this much time.

 

The article was published by New Mandala

Papua, Sepakbola dan Rasialisme: Upaya Interuptif Revolusioner

Dalam Black Skins, White Masks, Frantz Fanon menulis bahwa seorang kulit hitam tidak memiliki resistensi yang ontologis menurut pandangan seorang kulit putih. Hal ini tidak lepas dari sifat “ontologi” ala kulit putih yang menganggap bahwa kulit hitam tidak mengerti apapun tentang dirinya. Implikasinya adalah, seorang kulit hitam akan berupaya membuktikan dirinya pantas di hadapan kulit putih. Misalnya, dengan menggunakan sepak bola.

Persatuan Sepak Bola Jayapura (Persipura) adalah contohnya.

Klub sepak bola yang diyakini berdiri secara resmi pada 1963, dalam beberapa tahun terakhir menjadi simbol budaya bagi orang-orang Melanesia di Papua. Persis seperti apa yang diterangkan Fanon di atas. Mengusung identitas sebagai Melanesia adalah aspek penting yang secara implisit hadir tiap kali Persipura bertanding. Sebagai simbol, Persipura telah bertransformasi menjadi penanda terhadap sebuah definisi yang hampir asing di telinga keturunan Melayu berkulit coklat di mayoritas Indonesia. Sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok etnis tertentu di Pasifik Selatan, yang berbeda -namun anehnya sulit dipahami- dari orang-orang Polinesia dan Mikronesia.

Melanesia secara harafiah berarti “pulau orang-orang berkulit hitam”. Mengacu secara geografis kepada sub regional Oceania yang wilayahnya membentang dari sisi barat Samudera Pasifik sampai Laut Arafuru, hingga ke bagian utara dan timur laut benua Australia. Jules Dumont d’Urville pertama kali menggunakan istilah ini pada tahun 1832. Tapi klasifikasinya kini dianggap tidak akurat karena mengabaikan keragaman budaya, bahasa, sosial, dan genetik yang begitu luas di daerah itu.

Penduduk asli pulau-pulau Melanesia diyakini merupakan nenek moyang dari orang-orang di pulau Papua. Mereka diduga pertama kali mendiami Guinea Baru, yang sekarang terbagi antara Papua Nugini yang merdeka, dengan Papua Barat yang berada di bawah kendali Indonesia. Mereka kemudian perlahan bermigrasi secara perlahan mencapai pulau-pulau Melanesia lain sekitar 35.000 tahun lampau. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nenek moyang orang-orang Melanesia bahkan saat itu telah mendiami hingga seperti Kepulauan Solomon, dan bahkan, lebih jauh lagi.

Sekitar empat ribu tahun yang lalu, orang-orang Austronesia datang dan menjalin hubungan dengan Melanesia di sepanjang pantai utara Nugini. Periode panjang interaksi yang di kemudian hari menghasilkan banyak perubahan yang kompleks dalam genetika, bahasa, dan budaya.

Fakta lain yang menguatkan klaim tersebut adalah sebuah studi yang diterbitkan oleh Temple University, AS di tahun 2008. Laporan berjudul The Genetic Structure of Pacific Islanders menemukan bahwa Polinesia dan Mikronesia hanya memiliki sedikit hubungan genetik dengan Melanesia. Bahkan, ditemukan keragaman yang signifikan antara kelompok yang hidup di pulau-pulau Melanesia. Sebagai region, etnis dan unit budaya, Melanesia berbagi ikatan yang sama berdasarkan identitas dan konsensus yang dikembangkan sebagai kritik terhadap kontrol dari kelompok-kelompok non-Melanesia.

Dalam konteks lapangan politik, ekspresi ini dikenal dengan nama: Pan-Melanesia.

Dan sepak bola, memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat indera identitas ke-Melanesia-an tersebut di seantero tanah Papua. Permainan ini dan kehadiran entitas seperti Persipura mampu menyediakan ruang bagi orang-orang Papua untuk mengekspresikan protes dalam formasi yang berbeda tanpa harus kehilangan esensi. Melalui anak-anak Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berdemonstrasi dengan kostum hitam-merah Persipura,ekspresi ke-Melanesia-an Papua menjadi begitu nyata dan populis. Ia menjadi kanal alternatif setelah pembungkaman demonstrasi, sensor media dan gelombang kekerasan yang tampaknya belum akan berakhir.

Persipura dan sepak bola adalah evolusi dan respon Papua atas represi yang mereka alami. Menggenapi nubuat Fanon yang mengatakan bahwa keterasingan rasial yang dialami satu kelompok adalah tujuan sebenarnya dari hubungan sosial.

Melalui Persipura dan sepak bola, Papua sedang menggugat narasi Indonesia mengenai “kesetaraan”, “keadilan” dan “segregasi ras” yang berlangsung hingga hari ini. Bahwa ada kelompok sosial yang lebih baik dari yang lain hanya karena didasarkan pada terang-gelapnya warna kulit seseorang. Idealisme-idealisme yang merefleksikan masyarakat yang timpang karena dihuni oleh individu-invidu yang bermasalah.

Kemenangan Persipura di setiap pertandingan dan gelar yang diraih dalam kompetisi, adalah perayaan terang-terangan dan kritik terhadap masyarakat yang rasialistik. Kemenangan atas mereka yang mengasosiasikan ke-hitam-an warna kulit dengan keterbelakangan dan primitifisme. Kemenangan untuk dapat dengan sempurna mengatakan: Aku Papua, Aku Melanesia.

Dengan sepak bola, anak-anak Melanesia sedang mengkonfrontasikan kondisi-kondisi material yang menjadi prasyarat tumbuh kembangnya rasialisme di Indonesia. Sekaligus melucuti kebohongan publik bahwa tidak ada relasi antar ras yang timpang di negeri ini. Menohok pengingkaran bagaimana perbedaan antara seorang “ekspatriat” dan Papua di hadapan Indonesia. Menjadi ajang pembuktian empiris bagaimana supremasi warna kulit telah menjadi norma.

Rasialisme adalah refleksi modern dari masa perbudakan. Dan di Papua, Persipura menjadi simbol dari gelombang inisiatif untuk memutus siklus tersebut. Melalui sepak bola, orang asli Papua sedang berupaya menegasikan struktur dan basis penyokong rasialisme terhadap identitas mereka sebagai Melanesia. Sekaligus di saat yang bersamaan, menawarkan bentuk relasi rasial baru sebagai yang mutual, yang emansipatif dan yang revolusioner.

Seperti Fanon yang berpendapat bahwa perjuangan menentang rasialisme adalah agenda revolusioner yang mendesak, interupsi populis melalui sepak bola seperti yang dilakukan oleh Papua adalah satu di antara sekian inisiatif untuk membuka front pertempuran lebih luas terhadap wabah rasialisme yang bercokol di nusantara. Tujuannya, tidak semata untuk melepaskan Melanesia dari belenggu cara pandang yang picik, tapi juga dari mahkota duri rasistik yang membebani isi kepala mereka yang bukan Papua. Bahwa korban dari segregasi berdasarkan ras, tidak hanya mereka yang diasosiasikan sebagai budak atau kelas kedua, tapi juga kita yang merasa sebagai tua dan yang terutama. Pembebasan semuanya, adalah pintu masuk untuk pembebasan umat manusia yang lebih luas.

 

Tulisan ini pertama kali tayang di Football Tribe

Gol Yang Dicetak Boaz

GOL.

Eksekusi penalti sukses. Indonesia unggul 2-1. Lalu Boaz Salossa berlari ke arah tribun di mana presiden Jokowi duduk. Dengan gaya mirip Balotelli, ia membuka seragam dan memamerkan kaos bertuliskan ‘Free West Papua!’.

Saat itu, kamera-kamera utama berebutan mencari sorot paling strategis. Lalu di layar besar di dalam stadion, adegan kaos terangkat itu diputar berulang kali. Dengan gerak lambat. Orang-orang menatap tidak percaya. Penonton di stadion, di kafe-kafe dan di rumah terhenyak dan kehilangan kata-kata. Komentator spekulan yang dibayar mahal oleh tivi cuma bisa menelan ludah. Setiap orang Indonesia yang menonton kemudian mengalami terapi kejut level paripurna. Antara percaya dan bermimpi. Di batas yakin dan ketidakmungkinan yang terlalu dominan.

Kemudian di barisan penonton, tampak satu dua orang mengibarkan Bintang Kejora.

Di samping Jokowi, para pejabat negara saling berbisik dengan gusar. Radio telekomunikasi polisi sibuk dengan lalu lintas perintah. Di pintu keluar stadion, beberapa tentara langsung berjaga. Lengkap dengan senapan. Petugas water canon langsung siap di balik kemudi. Mesin dipanaskan. Barracuda merapat dan polisi anti huru-hara segera apel singkat. Perangkat perang dikenakan. Penutup kepala, pentungan, jaket tebal dan sepatu lars.

Tito Karnavian, mantan Kapolda Papua bertangan besi, segera memberi perintah. Semua yang cukup waras pasti tahu bahwa situasi sedang tegang.

Wasit meniup peluit. Vietnam kalah selisih satu gol. Masih ada harapan ke final meski nanti di Hanoi menang tipis. Nguyen Van Quet berhasil menabung satu gol tandang. Penonton bubar dengan perlahan. Tiap orang tampak hati-hati.

Usai pertandingan, para jurnalis mengerubungi Alfred Riedl. Semua penasaran. Pertanyaan datang bergelombang, seperti Laut Aru di bulan Desember.

Boaz, yang malam itu diberi kehormatan sebagai kapten tim nasional juga dikejar untuk wawancara singkat. Tapi, laki-laki asal Sorong ini bergegas ke ruang ganti. Seperti para leluhurnya, para pemburu ikan di danau Ayamaru, ia menutup mulut. Berselibat dengan kebisuan. Sementara di belakangnya, Andik Vermansyah bergegas dengan langkah. Susul menyusul Kurnia Meiga, Hansamu Yama, Bayu Pradana, Rizky Pora dan Stevano Lilipaly. Semuanya menunduk dan tidak ada yang merespon pertanyaan media. Para waraney sepakbola ini seolah bersepakat menjalani senyap, seperti para pemburu babi hutan di belantara Borneo, Andalas, Celebes dan Niugini.

Di tempat-tempat nobar, desas desus muntah seperti seorang pemuda putus cinta yang kelebihan menenggak Sopi. Semua merasa tahu jawaban paling tepat. Tiap-tiap mulut merasa mengerti alasan Boaz melakukan hal paling mengejutkan dalam sepakbola Indonesia.

Besoknya, mulai dari koran, situs berita online, televisi, radio hingga acara gosip akan belepotan berlomba memberitakan peristiwa ini dari beragam sudut. Mulai dari yang masuk akal hingga basa basi konspirasi yang cuma bisa dimengerti hama wereng dan celeng.

Namun, sayang semua itu cuma andai-andai saya seorang.

Sebabnya, saat menyaksikan Boaz berlari merayakan gol dengan senyum lebar khas Melanesia, ingatan saya melayang kembali pada peristiwa beberapa hari lalu. Tanggal 1 Desember, di berbagai kota, sejumlah orang melakukan demonstrasi. Sebagian dari mereka ditangkap. Pawai damai dianggap berbahaya bagi NKRI.

Di Jakarta, di hari tersebut para pemberani dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membuktikan mereka tidak jera. Tahun lalu, 306 partisan mereka ditangkap ketika melakukan unjuk rasa. Tapi kini, mereka kembali dengan keberanian berlipat. Solidaritas setara mereka dapatkan dari saudara-saudara Melayu yang menamakan diri Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua). Beberapa tempat, serempak, bergerak. Seperti ikan herring yang bergerak dengan kecerdasan swarm. Berputar, berkelit dan berselancar di pusaran arus.

Di banyak tempat, terutama di kota-kota di Papua, aksi ini berakhir anti-klimaks. Seluruh peserta di Batavia memutuskan untuk diboyong ke kantor polisi ramai-ramai setelah 4 orang terlebih dahulu ditangkap. Sedangkan belasan lain ditangkap di Yogyakarta.

Seorang kawan mengunggah gambar di media sosial. Memamerkan momen bagaimana meriam air ditembakkan ke arah anak-anak muda Papua yang sedang melatih keberanian menjadi manusia merdeka. Alih-alih terprovokasi, anak-anak Papua ini justru menari seperti Cendrawasih sedang bahagia. Kaki-kaki mereka melompat berirama mengiringi keberanian luar biasa yang membuat polisi gemetar.

Sepasang kaki dari tiap mereka adalah kaki yang sama dengan yang digunakan Boaz untuk berlari menggiring bola dan mencetak gol kemenangan. Tulang-tulang kaki anak Papua.

Yang ditempa bukit-bukit menawan. Kecantikan perawan yang mengundang para penyamun datang, menggagahinya hingga hamil emas. Perutnya dibelah, dilubangi dengan kasar, setelah pohon-pohon Merbau terbaik disingkirkan. Yang digadaikan terlebih dahulu kepada Freeport bahkan ketika Papua belum sah sebagai pengantin Indonesia.

Otot betis anak-anak Papua adalah prasasti bergenerasi bagaimana sagu menjaga hidup selalu rendah hati. Hutan sagu tanda mata dari leluhur kini terancam punah karena perkebunan sawit merajalela, permintaan bubur kertas dan kayu olahan menyetir penguasa, sementara mereka diajari makan beras. Pohon-pohon sagu yang menjadi jembatan dengan para leluhur dan masa lalu dirobohkan untuk jalur kereta dan jalan raya.

Songsong masa depan dan jangan menoleh ke belakang. Begitu cara Jakarta mendikte Papua.

Cara Boaz mengatur irama nafas adalah refleksi bagaimana orang Ayamaru, seperti suku-suku lain di Nuigini, menjaga rima agar tak salah langkah. Bagaimana dahulu leluhur mereka berlari dengan kaki telanjang di hutan belantara. Mengejar rusa, kangguru dan babi hutan sembari menggotong kebijaksanaan soal cara menjaga titipan hutan. Titipan Tuhan.

Dua bola mata yang menatap tajam ke arah gawang sebelum menendang, dengan mudah dapat mengingatkan kita dengan burung-burung liar Papua di rimbun pohon. Yang kini satu-satu tumbang dan jadi bahan seludupan. Sebagian lain diburu sebagai hiasan. Menempel di tembok-tembok.

Gol yang dicetak Boaz adalah gol di bulan Desember. Di antara perayaan 55 tahun kemerdekaan yang terlarang dan anak-anak Paniai yang tumbang di ujung senapan. Gol yang dicetak Boaz membantu satu kaki timnas berada di final. Sementara handai taulannya di Papua ditangkap, dipukuli, dipenjara bahkan dibunuh hanya karena ingin merdeka. Gol yang dicetak Boaz adalah gol penentu kemenangan. Memberikan Indonesia kebanggaan setelah hampir setengah abad mengencingi Papua. Gol yang dicetak Boaz adalah keriangan dari Sabang sampai Ternate. Karena dari Misool sampai Merauke, orang Papua sedang berjuang agar tidak punah sebelum merdeka.

Sembilan puluh menit usai.

Wajah murung Nguyen Manh Tran yang menyesal gagal memblok pinalti, stadium yang bergemuruh bahagia, penonton di rumah yang sumringah, Jokowi yang merasa kedatangannya tak sia-sia, dan para komentator yang paling paham segalanya. Kegembiraan itu menenggelamkan kita semua.

Seperti Paniai, kita semua seperti lupa bahwa pahlawan malam ini adalah seorang Papua. Yang dihina sebagai monyet, dipandang terbelakang, dianggap kumuh, dinilai tidak berpendidikan, diyakini tidak bisa menentukan nasib sendiri sehingga gampang disetir oleh asing. Mereka yang belum terlalu dewasa sehingga belum saatnya mengeja-eja merdeka di hadapan bangsa besar namun pengecut di hadapan masa lalunya.

Lalu, usai membaca tulisan ini sebagian besar orang akan jijik karena politik seharusnya tidak dikaitkan dengan sepakbola.

* * *

Tulisan ini pertama kali tayang di IndoProgress

Jokowi Is ‘Killing’ Papua with Rice

Andre Barahamin

 

After two years occupying the Presidential Palace, Joko Widodo (“Jokowi”) has not been able to meet his promises to engage meaningfully with the people of Papua. Early on in his presidency he made a trip to Papua and released political prisoners but since then he has prioritised infrastructure development. He failed so far to understand the Papuan indigenous needs and demands. This is no more evident than in his foundering plans for a rice estate in Merauke.

In May 2015, Jokowi announced an ambitious plan to convert 1.2 million hectares of the land of the Marind indigenous people into rice plantations – within just three years. Merauke district was to be transformed into Indonesia’s food basket, and named an Agricultural Production Centre (KSPP).

The project first targeted an area of 274,403 hectares spread over Jagebob, Tanah Miring, Kurik, Sota, Malind, and Semangga districts. This was to be followed by 285,249.10 hectares in Animha, Muting, and Jagebob districts, 171,701.84 hectares in Okaba and Animha, 278,390 hectares in Tubang and Ngguti districts and finally 200,042 hectares in Okaba district.

Jokowi instructed the Indonesian Armed Forces (TNI) to play an active role in accelerating the program. Jokowi targeted 3,200 hectares of indigenous rainforest to be converted and ready for planting by the end of 2015. The program has been a spectacular failure. As of June 2016, soldiers had only managed to plant 1,800 hectares.

According to it spatial pattern, Merauke’s land area is 4,670,163 ha. About 2.455,694 ha has been allocated for protected areas and 1,598,822 ha for investment purposes as the center MIFEE program. The fundamental question is whether a policy of 1.2 million ha for the national food, will directly replaced MIFEE and using the land that had previously been allocated? It is not yet clear.

The Merauke Agricultural Production Centre (KSPP) is essentially a replica of Susilo Bambang Yudhoyono’s failed Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Launched in 2010, the MIFEE planned to convert 2.5 million hectares of Marind indigenous forest. It was considered as the exit way for Indonesia crisis on food and energy. MIFEE was designed to spare 1.2 million Ha to be converted into paddy plantation, 500 thousands hectares transformed as palm oil, and the rest will be planted with sugarcane.

By 2014, the government had managed to secure nearly two million hectares. But rather than prioritising rice or food production, the pattern of land allocation appeared to follow the general preference for large-scale industrial plantations seen across Indonesia. About 973.057 hectares (50,48%) were earmarked for timber plantations, 2.800 hectares (12.14%) for wood processing, 433.187 hectares (22,47%) for palm oil plantations, 415.094 hectares (21,53%) for sugarcane plantations, and just 103.219 hectares (5,38%) for rice.

The MIFEE project violated the rights of the Marind indigenous community. UK-based nongovernmental organisation Forest Peoples Programme documented severe food insecurity, malnutrition, and the deaths of at least five children following deforestation and pollution near Zanegi village as a result of the MIFEE project. The project also affected Marind culture. The Marind people have a strong connection to the forest. Deforestation does not only entail loss of livelihood, but also can result in disconnection from their ancestors, history and culture.

Taking indigenous land for mega projects has always led to agrarian conflict. Tempo has reported about how the MIFEE led to conflict in Merauke – one of the few areas in Papua that historically been considered free of conflict.

Olivier De Schutter, UN Special Rapporteur on the Right to Food warned that the MIFEE had the potential to affect the food security of 50,000 people. In their submission to the UN Human Rights Council in 2011, Franciscans International, the Faith Based Network on West Papua, and the Asian Human Rights Commission (AHRC) also cautioned the Indonesian government over the potential ramifications of the MIFEE.

But these facts were ignored by Jokowi.

Plans for the food estate have continued to move forward. On 18 September, Jokowi announced that the rice project will be supported by a new body called as Papua International Rice Research Center (PIRRC). Indonesian experts and academics who live in the United States were to be invited to take part.

Jokowi has stood by the project and said that he believes Merauke will be able to meet 30 per cent of the national demand for rice. Jokowi has said that the Merauke estate will be managed in a similar manner to modern rice plantations in Europe or United States, and has confidently predicted that each hectare will be able to deliver about 6 tonnes of rice annually.

But the vast majority of Indonesian rice is produced by smallholders operating plots of less than 1 hectare. The average rice yield across the country has increased over recent years, but is still only 5 tonnes per hectare. Indonesia has very little experience with large-scale agricultural production outside of palm oil and timber plantations and the experience it has had has not been positive.

The Dutch spent 50 years on the so-called Kombe Project in Kurik subdistrict, Merauke, which was designed to meet the rice needs of the South Pacific. After 50 years, only 46,000 hectares had been developed. One of major obstacles was that there was no farming culture in Merauke – the Marind preferred to gather food from the forest – and locals ate sago rather than rice. With no other options, the Dutch brought in Javanese migrants to farm the land.

The most notorious of all Indonesian government failures, however, was the Mega Rice project in Central Kalimantan, launched by former President Soeharto in 1996. One million hectares of forest in Kapuas district was cleared, and Dayak Ngaju indigenous communities were evicted. The project failed, and Indonesians are continuing to pay the price through annual forest fires and haze. It’s started now in Merauke. PUSAKA Foundation and Mighty International found that over the past 10 years, Merauke has begun to contribute to forest burning due to the rise of oil palm plantations.

Jokowi also ignored the fact that there is only 500,000 hectares left in Merauke which can be used. This is the remaining forest, where a number of Marind-Anim indigenous communities are still hanging on. Within it are sago forests where the communities main sources of food.

Indonesian have options. It culinary tradition shows that sago, cassava, sweet potatoes, bananas, taro and sago are healthy options for rice. In Merauke -Papua in general-, sago is the main source food and playing important role within indigenous cosmology. Destroying sago forests -as it happening- will lead to malnutrition and cultural degradation.

Jokowi have choices. He can promote food diversification and protecting forest, or to follow his predecessor who destroyed forests and violated indigenous rights.

* * *

This article was published by The Jakarta Globe