Suu Kyi dan Kenaifan Orang Indonesia

Banyak hal memang sering tidak seperti yang kita harapkan. Itu mengapa saya terkejut saat banyak orang seakan kaget ketika hal yang sama terjadi dalam dunia politik. Seperti banyaknya pendukung dan pembela Suu Kyi yang tampak enggan menerima kenyataan bahwa perempuan penerima Nobel Perdamaian itu tidak jauh berbeda dengan politisi pada umumnya.

Mungkin pengalaman saya berbeda dengan mereka. Atau, memang ada jenis manusia yang menolak kenyataan dan memilih memeluk fantasi.

Ketika pertama kali mengunjungi Yangon, saya mendapati bahwa banyak aktivis pelajar di Yangon dari kelompok All Burma Federation of Student Union (ABFSU) ternyata tidak terlalu mengidolakan Suu Kyi. Sesuatu di luar prediksi saya yang dibangun dari cerita-cerita spekulatif berdasar informasi tangan ke dua. Lain soal dengan ketokohan ayahnya, Aung San, seorang jendral berhaluan kiri yang dieksekusi kolonial beberapa bulan sebelum Burma merdeka. Di kantor pusat mereka yang terletak di Yangon, hanya ada foto Jendral Aung San. Foto Suu Kyi? Entahlah. Saya tak pernah bertanya.

ABFSU memang punya sejarah panjang dalam geliat politik Burma. Ia adalah organisasi pelajar paling tua dan menjadi tempat belajar generasi aktivis pro-demokrasi radikal yang di kemudian hari menjadi tokoh berpengaruh dalam panggung politik nasional. Organisasi ini juga merupakan induk dari National League of Democracy (NLD), partai politik pimpinan Suu Kyi yang Desember 2015 kemarin menang besar dalam pemilihan umum Burma.

ABFSU adalah pionir dan aktor aktif dalam perjuangan demokratik di Burma. Organisasi ini tidak dapat disangkal merupakan barisan oposisi paling keras kepala yang terus berhadapan dengan junta militer. Serikat pelajar ini pula yang menyediakan panggung politik dan memanfaatkan popularitas Suu Kyi sebagai anak pertama Jendral Aung San. Mereka sadar benar, bahwa di tengah konflik antar etnis dan represi militerisme, mesti ada satu sosok yang dapat disodorkan kepada publik sebagai tokoh pemersatu. Pilihan itu jatuh kepada Suu Kyi, yang kebetulan sedang pulang menengok ibunya yang sakit berat.

Panggung politik perdana Suu Kyi di hadapan rakyat Burma terjadi di Pagoda Shwedagon, setelah protes berdarah yang berlangsung 8-12 Agustus 1988. Diperkirakan hampir 3.000 orang meninggal dunia dalam rangkai panjang demonstrasi yang hari ini dikenal sebagai Revolusi 8888. ABFSU, seperti biasa memainkan peran signifikan. Seperti satu dekade sebelumnya, mereka melancarkan gerakan 7777 -rangkaian demonstrasi yang dimulai sejak 7 Juli 1977.

Generasi pascarevolusi 1988 inilah yang kemudian mendirikan NLD. Kebutuhan akan organisasi politik dinilai sebagai kebutuhan untuk mengkonsolidasikan kekuatan pro-demokrasi anti militerisme di Burma. Sebab disadari jika serikat pelajar seperti ABFSU merupakan organisasi sektoral yang memiliki keterbatasannya sendiri.

Dan yang penting untuk diingat bahwa panggung politik dan pengorganisiran massa sejak revolusi pelajar 8888 itu bukan kerja Suu Kyi. Perempuan ini bukan jagoan Hollywood yang bekerja seorang diri dan memikul semua beban di pundaknya. Ada banyak aktivis yang berjuang di akar rumput, mengorganisir dengan tekun, dan mengorbankan banyak hal. Saya tidak punya jumlah pasti. Namun banyak dari mereka ditangkap, dipenjara dengan kondisi sangat buruk untuk waktu yang lama, dan sebagian lain meregang nyawa di dalam penjara-penjara junta militer.

Mengatakan bahwa semua itu adalah kerja Suu Kyi seorang diri terlalu menyederhanakan banyak hal. Seperti meludahi kerja kolektif untuk nama besar satu orang. Juga tidak etis (secara moral dan secara politis) untuk membandingkan periode tahanan rumah Suu Kyi dengan mereka yang mendekam di penjara atau dibunuh junta militer sejak tahun 1988. Perbandingan macam itu bukan saja kejam, namun menunjukkan mentalitas patron-client yang melihat Suu Kyi layaknya Mesias dan yang lain tidak lebih dari sekedar statistik.

Banyak dari aktivis politik tersebut kini masih ditahan. Kemarin misalnya. Di tengah riuh perdebatan soal pernyataan Suu Kyi terhadap Husain, ada 70 orang aktivis pelajar yang menjalani persidangan untuk kali ke 53. Mereka telah ditahan sejak junta militer menyerang protes pelajar di Letpadan, Maret 2015. Sudah hampir 13 bulan mereka mendekam tanpa kepastian masa hukuman. Enam dari mereka adalah orang yang pernah membantu saya dengan semangat ketika melakukan riset. Wajar jika saya muak dengan argumen-argumen naif dan konyol yang berseliweran di media sosial.

Debat mengenai Suu Kyi selalu bagi banyak orang di Indonesia adalah soal Rohingya. Topik yang saya hindari karena menyadari tiadanya kapasitas untuk mengomentari isu ini lebih jauh. Alasannya sederhana, dalam dua kali kunjungan saya ke Burma (masing-masing di tahun 2013 dan 2014), saya tidak bisa diijinkan ke daerah orang Rohingya. Otoritas setempat menyebutkan bahwa visa saya hanya untuk melakukan riset di daerah perkotaan. Saya tidak melawan, dengan sadar tunduk. Sebab saya masih ingin kembali ke negeri ini di masa depan.

Pembatasan terhadap Rohingya sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi orang Indonesia seperti saya. Bukankah Papua juga diperlakukan sama?

Yang bisa saya komentari soal Suu Kyi adalah tentang sikap politik perempuan ini dan NLD di kancah nasional. Ada beberapa hal yang sebenarnya dapat terang benderang dilihat.

Fakta bahwa Suu Kyi sebenarnya telah kehilangan dukungan dari basis gerakan pelajar, terutama ABFSU yang sejatinya adalah sayap organisasi pendukung NLD. Perpecahan politik ini mengemuka setelah Suu Kyi menolak mendukung gerakan protes menuntut reformasi pendidikan yang didorong oleh NNER (National Network for Educational Reform) yang mana ABFSU merupakan salah satu bagian di dalamnya. Saya sempat meramalkan hal tersebut dalam sebuah analisis di IndoPROGRESS.

Ini tentu belum menyebut faksi politik lain yang merupakan pecahan NLD seperti DPNS (Democratic Party for New Society) dan sayap pelajar mereka bernama YNS (Youth for New Society).

Sikap ini makin mengeras setelah represi hebat di Letpadan, Maret 2015 yang malah direspon negatif oleh Suu Kyi. Bersama NLD, nenek ini kemudian menyalahkan aktivis pelajar yang tidak taat pada “perjanjian bersama NNER dengan junta militer” mengenai dialog nasional mengenai masa depan pendidikan di Burma. Sikap naif dan oportunis NLD-Suu Kyi ini mengacuhkan kenyataan bahwa dialog yang dimaksud telah mandeg karena tuntutan pelajar langsung ditolak mentah-mentah oleh junta militer.

Juga kenyataan bahwa ada faksi kecil di dalam tubuh NLD (mereka yang memandang dirinya lebih progresif-revolusioner ketimbang mayoritas yang dianggap berhaluan sosdem) yang kemudian sangat terpukul dengan pencopotan Thein Lwin dari struktur Komite Pusat NLD. Pencopotan (yang di kemudian hari disertai pemecatan Lwein dari keanggotaan partai) disebabkan oleh sikap politik Lwin yang secara terbuka mendukung gerakan pelajar dan tuntutan demokratik untuk reformasi pendidikan. Faksi kecil ini, sebagian besar anggotanya kemudian keluar dan memilih tetap aktif di NNER sembari melihat kemungkinan untuk mendirikan partai baru -yang dalam pandangan mereka lebih revolusioner. Bagi mereka, NLD-Suu Kyi telah gagal dan menyimpang dari cita-cita awal pendirian partai yang didedikasikan untuk perjuangan demokratik jangka panjang.

Hal lain yang dapat disebutkan menyangkut posisi United Nationalities Alliances (UNA). Sebuah aliansi bersama kelompok-kelompok perjuangan politik bersenjata berbasis suku bangsa di bagian utara, barat laut dan timur laut Burma yang menginginkan kemerdekaan (atau minimal otonomi penuh).

Ada tiga kekuatan dominan dalam UNA. Kelompok pertama yaitu sayap bersenjata etnis Rakhine bernama Arakan Liberation Army (ALA) dari Arakan Liberation Party (ALP). Kedua, kelompok militer Kachin Independence Organization (KIO) bernama Kachin Independence Army (KIA) sebagai organisasi perjuangan etnis Kachin. Yang terakhir adalah Karen National Union (KNU) yang sayap militernya diberi nama Karen National Liberation Army (KNLA). KNU-KNLA adalah alat politik perjuangan kemerdekaan etnis Karen.

Kelompok-kelompok dalam UNA jelas berseberangan dengan Suu Kyi.

Proses dialog yang panjang, melelahkan, penuh pengkhianatan dari junta militer dan sikap apatisme Suu Kyi membuat banyak hal makin runyam. Suu Kyi dianggap gagal menjadi sosok yang dapat memediasi gencatan senjata dan pembicaraan damai antara UNA dan junta militer. Demiliterisasi sayap bersenjata UNA yang diserukan NLD dan Suu Kyi dianggap kebablasan karena tidak melihat konteks historis dan kondisi material yang menyebabkan lahirnya jenis perjuangan macam itu.

Kemenangan NLD dalam pemilu di akhir tahun kemarin juga ditanggapi dingin oleh perwakilan UNA. Hal ini tidak mengejutkan. Sentimen rasial yang menguat dalam internal NLD dapat dianggap sebagai sebab. Belum lagi kenyataan bahwa masih banyaknya petinggi-petinggi NLD yang sering bersikap rasis terhadap etnis minoritas karena mereka datang dari etnis mayoritas Burma. Sikap UNA makin memanas karena beberapa tokoh yang dianggap tidak layak kemudian diberikan kesempatan oleh Suu Kyi untuk ikut terdaftar sebagai calon anggota parlemen (di kemudian hari banyak dari mereka yang terpilih).

Saya mengakui bahwa secara personal kurang paham soal taktik politik yang diambil oleh Suu Kyi. Sebab saya tidak pernah punya kesempatan mewawancarainya.

Tapi ada beberapa keanehan yang menurut saya keterlaluan untuk seorang pemegang anugerah Nobel Perdamaian serta merupakan pemimpin partai yang masih tercatat sebagai anggota Socialist International dan Progressive Alliance.

  1. Suu Kyi misalnya sengaja sengaja mendiamkan membesarnya sentimen berbasis agama yang menyasar Rohingya. Ia bahkan enggan menyerukan perdamaian. Suu Kyi selalu menghindar dari pembicaraan soal kekerasan luar biasa dan ragam pelanggaran hak asasi yang menimpa Rohingya. Pengusiran, pembunuhan serta perampasan tanah dan properti orang Rohingya seperti bukan topik yang menarik untuk dikomentari oleh Suu Kyi maupun NLD.
  2. Suu Kyi tampak gagal memahami bahwa basis pendukungnya adalah kalangan petani miskin yang terkonsentrasi di daerah Selatan, dan bagian Timur, sementara ia menolak proposal reforma agraria radikal yang ditawarkan oleh DPNS sesaat setelah NLD diumumkan memenangkan pemilu.
  3. Suu Kyi juga dalam beberapa momen sering gagal mengekang emosinya. Kasus wawancara dengan jurnalis perempuan muslim hanya satu dari berbagai contoh. Ia juga pernah mengusir perwakilan YNS yang ingin berdialog dengannya di tahun 2013. Beberapa sudah saya sebutkan di atas.

Satu hal yang saya pahami, Suu Kyi sangat membutuhkan kekuasaan. Untuk itu, ia tak segan berseberangan dengan mereka yang dianggap terlalu radikal, terlalu progresif, terlalu revolusioner atau terlalu-terlalu yang lain. Itu mungkin alasan paling logis yang dapat saya tarik mengapa Suu Kyi dan NLD bersikap demikian.

Ini membuat harapan-harapan dan berbagai pembelaan soal Suu Kyi bagi saya terdengar naif. Kondisi di lapangan jauh berbeda. Kita di Indonesia cenderung hanya mendapatkan referensi dari media-media berbahasa Inggris. Informasi tangan ke dua.

Secara pribadi, saya menyandarkan harapan perubahan Burma menuju tempat yang jauh lebih baik dari hari ini kepada gerakan massa di akar rumput. Meskipun mereka juga diliputi banyak kekurangan yang layak untuk dikritik. Kelompok inilah yang bagi saya akan menjadi sandaran terakhir apakah Burma akan lebih baik setelah NLD menang pemilu atau justru mengulang tragedi Indonesia pascakemenangan PDIP tahun 1999 kemarin.

NLD-Suu Kyi memang sudah tidak layak untuk diharapkan.

Fakta politiknya mungkin banyak yang belum tahu. Bahwa dalam pemilu kemarin, dari 1.151 calon anggota parlemen yang diusung NLD, tidak  ada satupun kandidat Muslim. Persis seperti daftar calon dari USDP (partai bekingan tentara). Padahal Muslim adalah salah satu basis suara tradisional NLD. Para pendiri partai ini sebagian di antaranya adalah aktivis Muslim. Orang yang meyakinkan Suu Kyi untuk bertarung dalam politik adalah juga seorang Muslim. Selain fakta bahwa dari total pemilih di pemilu 2015, 5% di antaranya adalah kelompok Muslim.

Keterkejutan saya makin bertambah setelah membaca pernyataan Win Htein, jurkam nasional NLD yang secara terbuka mengatakan bahwa pilihan untuk mengesampingkan umat Muslim adalah pilihan logis agar dapat memenangi pemilu secara mayoritas. Bahwa NLD secara organisasional memilih melakukan pembersihan internal dari kader-kader mereka yang Muslim karena dipandang akan menghambat tujuan partai memenangi pemilu. Tampak jelas bahwa NLD-Suu Kyi sedang ketakutan dengan menguatnya sentimen agama yang dipelopori kelompok Ma Ba Tha.

Untuk orang yang masih terus mengikuti kondisi politik Burma dari kejauhan, cukup mengagetkan bahwa NLD-Suu Kyi akan bertindak hingga serendah dan seoportunis ini hanya untuk memenangi pemilu.

Itu mengapa ketika orang-orang kembali meributkan soal Suu Kyi, saya hanya kembali mengingatkan diri bahwa nenek ini sebenarnya biasa saja. Kurang lebih mirip nenek Megawati dulu ketika masa reformasi.

Nothing special about her. She just another old lady who obsessed with power.

Kota: Imigrasi

Dua hari satu malam, saya dipaksa untuk tersesat di bandara Kuala Lumpur International 2 (KLIA 2), Malaysia. Saya ditolak ketika ingin berangkat ke Da Nang, Vietnam. Alasannya, passport saya akan kurang dari enam bulan ketika masa berada di Vietnam. Padahal saya sudah mengantongi izin terbang dari imigrasi Indonesia, Jakarta.

Imigrasi di Kuala Lumpur memaksa saya untuk mendapatkan stempel masuk ke Malaysia meski saya menolak. Alasannya sederhana. Saya tidak pernah berniat singgah di negeri tersebut. Tujuan saya jelas. Vietnam. Singgah di KLIA 2, semata karena tiket perjalanan mengharuskan demikian. Jadi tidak ada kewajiban untuk mendapatkan stempel masuk dan keluar Malaysia. Saya secara sengaja memilih tinggal di bandara. Karena pesawat yang akan saya tumpangi hanya berjarak beberapa jam dari masa kedatangan.

Pihak imigrasi memaksa agar saya melapor. Prosedur ini saya ikuti. Namun mereka melarang saya menelpon ke pihak kedutaan Indonesia di KL. Alasannya, ini murni kesalahan saya karena berangkat dengan passport yang dapat membuat saya terancam dideportasi. Saya bersikeras. Jika dideportasi, itu bukan kerugian atau bakal jadi masalah imigrasi Malaysia karena saya adalah warga negara Indonesia. Yang berhak mengurusi adalah KBRI di negara mana nanti masalah tersebut timbul.

Ini bukan kali pertama kali saya terbang antar negara. Sehingga saya tidak kendur. Saya bersitegang. Memilih untuk tidak melanjutkan laporan dan tetap bersikukuh untuk diberangkatkan ke Vietnam. Sayang, pihak Air Asia yang menjadi penyedia jasa penyedia tiket penerbangan saya merasa keberatan. Mereka menilai bahwa posisi imigrasi Malaysia sudah tepat. Padahal, jelas. Saya tidak melakukan kesalahan apapun.

Semua pertanyaan mereka soal alasan mengapa harus ke Vietnam sudah saya jawab. Passport saya juga bolak-balik mereka periksa. Saya tidak pernah mengalami masalah keimigrasian. Tiket untuk kembali ke Indonesia juga sudah saya tunjukkan.

Namun mereka berkeras. Saya dianggap menyalahi aturan imigrasi mereka.

Mundur? Tidak. Saya merasa tidak pernah salah. Saya tidak pernah punya urusan dengan Malaysia. Lagipula, jika saya memang dianggap kurang layak berangkat, pihak imigrasi di Indonesia sudah seharusnya memberitahukan terlebih dahulu soal ini. Namun mereka menilai bahwa ada indikasi korupsi ketika saya berhasil melewati pihak imigrasi. Selain konyol, tindakan ini juga diskriminatif. Indonesia memang penuh korupsi. Tapi saya bukan salah satu di antaranya.

Dua belas jam berdebat, saya memilih istirahat di salah satu hotel di dalam KLIA 2. Tetap saja, pihak imigrasi Malaysia memaksa saya untuk segera pulang ke Indonesia. Mereka berpendapat bahwa jika saya dideportasi dari Vietnam, maka yang akan terganggu adalah hubungan bilateral Malaysia dengan negeri Paman Ho tersebut.

Alasan yang super konyol.

Pagi hari, sekitar jam sembilan, saya dipaksa untuk membeli tiket pulang ke Indonesia. Jika tetap menentang, passport saya akan ditandai dan untuk beberapa saat tidak bisa memasuki Malaysia. Saya berkeras agar pihak imigrasi menunjukkan peraturan yang menjadi landas ancaman tersebut. Saya juga menolak untuk berbicara bahasa Melayu. Bukan karena tidak bisa. Tapi, sependek pengetahuan saya, bahasa Inggris resmi ditetapkan sebagai bahasa komunikasi antar negara di Asia Tenggara. Namun, para petugas imigrasi tetap tidak mau melayani protes saya sepanjang masih berbicara dalam bahasa Inggris.

Ini kali pertama saya begitu marah. Terutama kepada Malaysia. Kepada pihak imigrasi yang begitu arogan dan memaksakan peraturan yang absurd dan tidak bisa mereka tunjukkan keberadaannya. Status ini juga saya tulis penuh amarah. Diliputi kekecewaan. Karena ini adalah kali pertama saya dipaksa pulang ke Indonesia karena menolak tunduk.

Diskusi #00: Ekonomi Biru

IMG_20160119_155304“Acara belum mulai kan?”

Laki-laki tambun, berkaos hitam, memanggul ransel berwarna sama, tersenyum lebar dari jauh sebelum mendekat, menyalami semua kami yang ada di situ.

“Belum mas. Ruangan juga masih dipakai.” Aku segera merespon.

“Makan dulu kalau begitu. Kalian bagaimana? Sudah makan siang?”

Kami bertiga mengangguk. Ia lalu berjalan menjauh.

Nama lelaki itu Dandhy Dwi Laksono.

Jurnalis dan pendiri Watchdoc Indonesia. Satu dari sedikit orang-orang nekat bernyali di Indonesia. Jakarta Post pernah menayangkan profilnya. Menyebut Dandhy sebagai “Pemberontak dengan Tujuan”. Lulusan dari Universitas Padjajaran, Bandung. Penulis buku “Jurnalisme Investigasi” yang terbit tahun 2010. Setahun sebelumnya, ia menulis “Indonesia For Sale”. Tahun 2008, ia dianugerahi gelar sebagai “Jurnalis Terbaik” oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terkait investigasinya atas kasus pembunuhan Munir.

Dandhy adalah produser dari berbagai film dokumenter yang mencakup beragam isu; dari hak asasi manusia hingga persoalan lingkungan. Selama setahun mengendarai motor mengelilingi Indonesia, ia memproduksi enam buah film dokumeter. Semuanya tayang gratis di kanal YouTube.

“The Mahuzes”, menjadi film yang paling aku sukai.

Pertama kali berkenalan ketika ikut penjemputan Dandhy dan rekannya, Suparta “Ucok” Arz kembali ke Jakarta. Pesta di akhir tahun merayakan para pemberani yang pulang setelah memungut kisah dan inspirasi yang diacuhkan sebagian besar kita. Genggaman tangan Dandhy ketika bersalaman selalu hangat dan tegas. Mencerminkan karakternya.

Beberapa kali bertemu, aku semakin kagum. Pandangannya luas dan tidak naif. Dandhy tidak berdansa di antara jargon atau optimisme kebablasan. Jujur dan sederhana dalam memilah kata. Tidak takut untuk mengutarakan ketidaksetujuan sekaligus memberi masukan.

Siang ini, aku mengundangnya untuk berbagi pengalaman dalam sebuah diskusi. Aku ingin mendengar pengalamannya, cerita dan apa yang ia temukan. Dan saat ide ini pertama kali kutawarkan, aku meyakini dua hal. Di luar sana, ada orang lain yang juga tertarik. Kedua, Dandhy tidak akan menolak. Ia tentu tidak kikir.

* * *

CYWUnZUUMAEt4LOSelama satu tahun, terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2015, dua orang jurnalis melakukan perjalanan panjang mengelilingi Indonesia. Di bawah bendera Ekspedisi Indonesia Biru, Dandhy dan Ucok, menunggangi motor hampir 20.000 kilometer. Mengunjungi tempat-tempat yang luput dari pemberitaan media atau hampir tandas di ingatan orang-orang urban dan para pembuat kebijakan. Ekspedisi mandiri yang digagas oleh Watchdoc Indonesia, tanpa sponsor dan absen dari dukungan partai politik. Penamaan “Biru” dalam ekspedisi ini mengambil inspirasi dari konsep Ekonomi Biru yang diperkenalkan pertama kali oleh Gunter Paulli.

Konsep Paulli muncul sebagai radikalisasi atas tesis Ekonomi Hijau yang hadir sebelumnya.

Konsep Ekonomi Hijau adalah praktek perekonomian yang tidak merugikan lingkungan hidup sekaligus merupakan upaya menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Ekonomi Hijau dipandang sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melakukan efisiensi sumber daya alam dengan tetap mengurangi emisi karbon dan polusi, mencegah berkurangnya biodiversitas dan menjaga keseimbangan ekosistem. Diperkenalkan dan mulai dipraktekkan sekitar 30 tahun yang lalu, namun hingga kini masih menggantungkan dirinya pada subsidi publik. Konsep Ekonomi Hijau dalam pengalamannya dipandang lebih mahal hingga tidak dapat menghindarkan diri dari tuduhan bahwa produk-produk turunannya adalah jenis komoditas mewah yang tidak terjangkau oleh masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Masalah biaya dan efisiensi dalam Ekonomi Hijau memaksa investor untuk terus berinvestasi lebih besar sehingga konsumen terpaksa harus membayar lebih mahal.

Ini adalah salah satu sebab kelahiran Ekonomi Biru. Sebagai salah satu upaya untuk menjawab kekurangan-kekurangan dari Ekonomi Hijau. Esensi dari konsep Ekonomi Biru adalah untuk belajar dari alam, seturut dengan cara kerja ekosistem yang selalu bergerak menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrisi dan energi tanpa emisi dan limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Konsep Ekonomi Biru tidak mengurangi tapi justru memperkaya alam. Ekonomi Biru juga menekankan penerapan prinsip dasar fisika, khususnya hukum gravitasi yang dapat diartikan sebagai pola distribusi energi dan pangan secara efisien dan merata tanpa ekstraksi dari energi luar. Konsep ini diartikulasikan seperti aliran air dari gunung yang membawa nutrisi dan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seluruh komponen ekosistem. Dari ‘limbah’ menjadi makanan bagi yang lain, atau merumuskan cara agar ‘limbah’ dari satu proses pemenuhan energi dan pangan dapat menjadi bahan baku atau sumber energi bagi yang lain.

Singkatnya, Ekonomi Biru melakukan efisiensi terhadap ekstraksi sumber daya alam, dengan prinsip zero waste.

Ide mengenai Ekonomi Biru juga dilengkapi dengan prinsip social inclusiveness yang merupakan jawaban dari kekurangan Ekonomi Hijau yang dianggap tidak mampu menjangkau kalangan yang lebih miskin dalam piramida ekonomi eksploitatif. Konsep ini mendukung dan mendorong industri inovatif skala kecil di lingkungan masyarakat berpendapatan rendah seperti, perikanan, pariwisata, dan industri rumahan lainnya. Hal ini dilakukan dengan menerapkan konsep entrepreneurship yang mendorong pembukaan lapangan usaha baru sehingga dapat menghasilkan efek ekonomi berganda yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian secara keseluruhan.

Meskipun konsep Ekonomi Biru merupakan respon dari konsep Ekonomi Hijau, akan naif jika kita semena-mena menuduh bahwa keduanya bertentangan. Sebaliknya, tawaran Paulli tak lain sebagai langkah maju untuk menyempurnakan Ekonomi Hijau sekaligus memperkaya rumusan-rumusan alternatif dalam penerapan perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia memiliki kesempatan untuk mengadopsi Konsep Ekonomi Biru? Bagaimana peluang negeri yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yang mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut hingga 5,4 juta km2 memaksimalkan potensinya? Apakah keberlimpahan sumber daya kelautan dan hutan yang besar, kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati serta masih eksisnya pengelolaan ekonomi tradisional di berbagai komunitas ulayat adalah kutukan atau jalan keluar dari model ekonomi yang eksploitatif, menguntungkan sebagian kecil orang dan tidak ramah lingkungan?

Itu adalah landasan yang menjadi pertanyaan filosofis mengapa diskusi ini ku anggap penting. Ide ini lalu digulirkan ke dua kelompok.

Pertama, kelompok IndoPROGRESS. Media digital yang bertindak sebagai jurnal pemikiran dan elaborasi Marxisme di Indonesia. Aku merupakan bagian di dalamnya. Untuk kegiatan luring, kami membentuk Forum Pembaca IndoPROGRESS. Ini adalah proyek tatap muka antara pembaca dan pegiat IndoPROGRESS. Sebagai perimbangan aktifitas daring.

Kedua, kepada kelompok studi Indonesian Greens School. Aku terlibat juga di dalamnya. Isinya adalah aktifis lingkungan dari beberapa NGO di Jakarta. Ini kelompok baru dan kecil. Hanya enam orang. Dibentuk awal Desember. Tujuannya sederhana. Menjadi ruang elaborasi apa yang kami sebut sebagai “green politics crossing boundaries”.

Keduanya setuju.

IMG_20160119_1553042Aku segera bergerak. Mengerjakan gambaran umum mengenai apa yang akan didiskusikan, mencari tempat dan tandem buat Dandhy.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghif Fari Aqhsa bersedia membantu. Lantai satu kantor LBH Jakarta bisa digunakan. Gratis. Beberapa peralatan pendukung juga dapat digunakan. Sedangkan Term of Reference untuk para pembicara sudah siap.

Masalah berikut muncul. Siapa yang cocok menemani Dandhy?

Ada banyak aktifis lingkungan di Indonesia. Tapi sebenarnya, sulit mencari orang yang memiliki semua prasyarat ideal yang aku ajukan sebagai benchmark. Pertama, ia mesti paham ilmu ekonomi. Paham dalam artian teoritik lanjut dan bukan pengetahun dasar yang dikumpulkan secara acak karena kecelakaan-kecelakaan literatur. Kedua, kepakaran dalam bidang tertentu. Ini yang soal. Sebab banyak nama yang dikenal adalah para generalis. Mereka mampu mengidentifikasi problem namun harus diakui miskin secara metode untuk mengorganisir pengetahuan secara ilmiah. Ketiga, klaim kesarjanaan. Poin ini memang selalu kontroversial bagi banyak orang. Tapi bagiku, ini tidak bisa ditawar. Setiap sistem menggunakan para sarjana dengan label gelar mereka untuk memberikan stempel terhadap sebuah produk, mode, perilaku atau apapun itu. Singkatnya, pengetahuan adalah soal perang klaim. Kuasa atas narasi pengetahuan itu yang menjadi pertimbanganku. Dari banyak nama yang direkomendasikan orang-orang di sekitarku, hanya satu yang pas.

Sonny Mumbunan.

Ekonom asal Minahasa yang bekerja sebagai peneliti di Research Centre for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia. Ia belajar mengenai isu penilaian lingkungan dan perumusan kebijakan New University of Lisboa, Portugal. Pakar mengenai perilaku ekonomi University of Mannheim, Jerman, dan mendalami soal pemerintahan lingkungan di Norwegian University of Life Sciences, Norwegia.

Sonny mendapatkan gelar M.Sc. dalam bidang Ekonomi Empirik dan Konsultasi Kebijakan dari Martin Luther University Halle–Wittenberg (2008). Ayah dua orang anak ini menulis disertasinya mengenai transfer fiskal ekologis di Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), yang terafiliasi dengan University of Leipzig, Germany. Ia juga meneliti topik-topik seperti instrumen ekonomi untuk layanan kompensasi ekosistem, analisis kebijakan mengenai langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta keuangan publik dan industri ekstraktif.

Pada konferensi perubahan iklim ke 21 yang diadakan di Paris tahun kemarin, Sonny adalah salah satu orang yang terlibat. Ia ikut menyumbang gagasan. Tulisannya mengenai COP21 adalah salah satu yang terbaik. Analisis dalam dan tangkas. Pakar ekonomi yang paham mengenai isu-isu perubahan iklim, problem ekologi dan kelindannya dengan mata rantai bisnis, serta sejarahnya sebagai salah satu aktifis gerakan sosial.

Dia pasangan yang tepat.

Secara pribadi aku juga mengenal Sonny. Kami adalah alumni Universitas Sam Ratulangi. Perguruan tinggi publik terbesar di Sulawesi Utara yang terkenal sebagai ladang subur kultur feodalisme. Meski beda fakultas dan angkatan, kami sempat belajar soal Marxisme di organisasi yang sama. Dulu juga pernah bertukar pandangan soal Minahasa. Aku biasa memanggilnya brur Sonbun.

Menyandingkan keduanya adalah gambaran ideal.

Aku lalu menghubungi Sonny melalui Twitter. Meminta nomor telponnya. Sebab yang lama sudah tak aktif. Balasannya tak lama. Lewat telpon, aku menjelaskan soal rencana diskusi dan tawaran agar dia mau mendampingi Dandhy. Mengabarkan soal hari dan lokasi acara. Ia segera mengiyakan dan berjanji akan menyesuaikan jadwalnya. Alasannya sederhana. Sonny juga mengikuti perkembangan Ekspedisi Indonesia Biru dan memiliki kekaguman terhadap kerja-kerja Dandhy dan Ucok.

Beberapa hari sebelum diskusi berlangsung, sebuah usulan baru muncul. Bagaimana jika mengundang perwakilan dari Partai Hijau Indonesia (PHI) untuk datang. Jika ada perwakilan dari partai yang identik dengan gerakan ekologi ini, tentu topik diskusi ini semakin menarik. Membicarakan Ekonomi Biru dari tiga sudut pandang. Dari temuan etno-visual di lapangan, paradigma ekonomi dan terakhir dari kacamata politik.

Atas ide beberapa kawan, aku memutuskan mengundang John Muhammad. Seorang green architect yang dahulu belajar di Universitas Trisakti, terlibat aktif dalam protes demokratik menentang diktatorianisme Soeharto dan menjabat sebagai Sekretaris Jendral PHI. Ia juga belakangan sedang mendalami soal biomimikri sebagai inspirasi gerakan politik.

Untuk memandu ketiganya, aku tak perlu sibuk mencari orang. Biar saja tanggung jawab ini jadi kehormatanku.

* * *

IMG_20160119_155304319 Januari.

Aku bangun lebih cepat dari biasanya. Menyiapkan peralatan, memeriksa laptop sembari meneguk segelas teh. Setelah mandi, aku segera mengirim pesan lalu bergegas ke stasiun kereta. Lalu mengirim pesan pendek kepada tiga orang tersebut. Secara tersirat mengingatkan mereka soal acara yang akan dihelat siang itu. Acara dijadwalkan untuk mulai jam 1. Tidak boleh molor.

Turun di stasiun Cikini, aku berjalan tenang menuju LBH Jakarta. Tidak perlu terburu-buru. Masih tersisa 150 menit menuju waktu yang disepakati dan telah tercantum dalam poster yang aku sebar sejak seminggu sebelumnya. Sekaligus nanti mencari makan untuk mengganjal perut. Pagi itu, jalan Diponegoro sudah sibuk. Kendaraan merayap pelan. Macet seperti biasa.

Tapi setelah tiba di lokasi, aku terkejut. Ruangan yang seharusnya nanti digunakan untuk diskusi ternyata masih terisi. Ada dua kegiatan berbeda. Sedikit panik. Acara diskusi kurang dari dua jam lagi. Aku lalu menghubungi kawan dari LBH Jakarta yang biasanya mengatur jadwal penggunaan ruangan. Berbincang sebentar untuk meluruskan beberapa salah paham dan kegagalan kami berdua berkomunikasi di waktu kemarin.

Jalan keluar ditemukan. Diskusi tetap bisa dilangsungkan. Hanya saja tidak bisa menggunakan seluruh ruangan seperti yang dibayangkan sebelumnya. Hanya satu ruang saja. Terbatas kapasitas. Paling maksimal 30 orang bisa muat. Tak mengapa. Yang utama adalah acara ini bisa tetap berjalan seperti yang sudah direncanakan.

Jam 1 tepat, aku mulai mengatur ruangan. Kawan-kawan lain yang sudah berada di lokasi turun tangan ikut membantu. Mulai dari mengatur deretan kursi, menyediakan perangkat pendukung hingga kemudian mengajak Dandhy dan Sonny yang sudah ada di lokasi untuk sekedar berbincang. Tinggal menunggu John datang. Lalu kami akan segera mulai.

Setelah semua siap dan para pembicara telah lengkap, acara segera dimulai. Telat 30 menit dari jadwal yang disepakati. Peserta mulai bertambah dan memadati ruangan. Tidak seberapa jumlahnya. Tapi angka bukan soal. Mereka yang datang hadir sejak awal layak dapat apresiasi. Aku yakin satu-satu akan tiba seiring berjalannya waktu.

Diskusi dibuka dengan sambutan super singkat. Atas nama penyelenggara, aku mengucapkan selamat datang. Lalu lampu ruangan dipadamkan. Dandhy segera memutar film. Kami semua memandang ke arah yang sama.

Home #01: House

 

A friend of mine asked me about this photo. Currently, I am using it as my Facebook profile’s cover. She wasn’t sure if this photo is real when I answered her that this photo was taken years ago and this was real.

Yes.

This was a picture of my small and isolated house. I built this one when I was bachelor student, armed with imagination and needed a space to be alone. It was there, facing West, simply for catching sunset every single day. Located in the tiny island situated on the border between Indonesia and the Philippines. The island itself called Karatung on modern administrative paper, but locally it name is Ginimbale.

Ginimbale means, house of giant whale. Our tribe believes that each of our islands are protecting by specific sea animals. There are nine different islands within our indigenous teritory. My island is the main island where it acting as the center of the tribal governing system and now acting as the capital district.

We calling ourselves: Nanusans. Literally it can be translated as “people of Nanusa”. But the actual meaning is: “people of small islands”. Nusa means island and Nanusa means small island. It related with our geographic condition where our tribe inhabited several small islands.

Back to the house.

I built it during my research time for my bachelor thesis (2008-2009). I spent more than 18 months studying my own history, digging out my culture, nations border, nationalism, border crossing activities, so-called “smuggling and smugglers”, militarism and so-called “political will” towards indigenous groups and people in the border.

There was no electricity. I charged my laptop using storage battery modified by one of cousin. He took it from unused motorbike. I just need to charges it every three days on the main kampong where all the people lives. There was no bedroom because the house only divided into three different parts; working room as well as my sleeping spot where one could found my sleeping bag and hammock, kitchen for my kind of yoga and bathroom for taking shower only.

How about defecating? Easy way. I just need to walk along the beach and find a good spot for me to squat and it’s done.

It’s still there now? I dont know for sure. I left that house and my island after I finished my research. I abandoned it. For some reasons that I will not explain here. It might has been destroyed by time. Because all the materials that used to built the house were environmentally friendly and safe. It boards was made from coconut trees and sago leaves for the roof.

But I am sure that one day, I will make another one.

Indonesian #01: Remembering Those Who’re Gone

Such a great lost. Within a week, two different important intelectuals for Indonesian illiteracy were gone.

They both were passed away with different causes. The first one, was Wijaya Herlambang. PhD holder from Queensland University Australia. A former student-press activist during his bachelor time in Diponegoro University. His book Cultural Violence: It’s Practice and Challenge in Indonesia” published in 2011, later translated into Bahasa Indonesia as Kekerasan Budaya Paska 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-komunisme Melalui Sastra dan Film (Cultural Violence Post-1965: How the New Order Legitimized Anti-communism through Literature and Film). But according to Herlambang himself, the new version of the book was more than just a translation since it differences from the previous English version. Herlambang equipped his Indonesia-version of Cultural Violence with the addition of new data and details before it was published by Marjin Kiri.

Cultural Violence turned to be a new earthquake when it was launched.

10399197_20811755686_6604_nHerlambang who was born in Semarang, Central Java, May 30, 1972, through his (then) thesis exposed the evil strategy of Soeharto regime to wiped out Marxism from Indonesia with active support of writers, artists and film-makers. It gained great success as proven by anti-communism vibrat within Indonesian society even after Soeharto was toppled by 1998 social movement (please be note that it was not “1998 student movement”, stop saying that stupid thing). The likes of Goenawan Mohamad, Mochtar Lubis, PK Ojong, HB Jassin and Arief Budiman -with financial support from Congress for Cultural Freedom (CCF)- were playing important role on promoting anti-communism tendency and as well as capitalism in the same time. CCF leader, Frank Wisner was a CIA agent. He helped to set up Obor Incorporated headed by Ivan Kats, a closed friend of Goenawan Mohamad.

The Indonesian names that I mentioned above, also associated with Manifesto Kebudayaan (Cultural Manifesto) group. A bunch of anti-communist intelectuals who later earned economy and political benefits following the destruction of Indonesian Communist Party (PKI: Partai Komunis Indonesia) and it mass organizations. Herlambang’s Cultural Violence later extended by Martin Suryajaya, my fellow editor in IndoPROGRESS through his critic towards Goenawan Mohamad, who later responded to it. Mohamad’s article -or well known for his name’s abbreviation GM, explained the origin of the formation of CCF and openly rejecting Suryajaya and Herlambang’s argument regarding his role within anti-communism massive campaign which was supported by CIA. GM promised that he will continue to write and explain more about it. Till now, it seems like a Godot’s waiting. Nothing happened.

In his interview with Left Book Review (LBR) of IndoPROGRESS, Herlambang openly criticizes Goenawan Mohamad, Mochtar Lubis, Sutan Takdir Alisjahbana Nugroho Susanto and other (so-called) liberal intelectuals and academics who were trying to hide their role during the New Order regime in power. Herlambang also mentioned that cultural institutions such as Salihara and Freedom Institute simply just another useless agencies who did nothing but promoting liberalism in term of capitalism. His disagreement of course shall not be deattached from the fact that those key figures behind these institutions are those who actively promoting cultural violence within Indonesian society since the 1965 massacre, supporting Soeharto’s anti-communism propaganda and zipped their mouth off towards mass killings that wiped out more than 500.000 people and jailed another million who were associated with PKI.

Herlambang, later activerly campaigning about it. From one seminar to another public discussion, he openly expressed his idea and promoting tribunal for those who were found guilty. Though he was sick, Herlambang attended the International People Tribunal 1965, held in Den Haag, Netherland. Couple months before, he was diagnosed with cancer and shall be at the hospital frequently for medical check up and chemotherapy. But Herlambang was a strong and dedicated kind of person. He ignored and postponed then rescheduled his medical session before flew to Den Haag for giving testimony as expert regarding massacre which was conducted by army and it supporters.

He passed away, Friday, December 4. Herlambang was struggling with lymph cancer since Februari 2015. Metal musician has gone and left unfinished business to other to carry on.

12363161_10153469700413533_7445052442689883202_oWhile Benedict (Ben) Anderson, was an internationalist who fell in love with Indonesia since his time as PhD student back in Cornell University, United States of America (USA). Born in Kunming, China, in August 26, 1936, and was raised there for couple years before his family moved to USA. Anderson’s father was Irish mixed with British blood from mother. He went to Cambridge University and earned his bachelor degree over there.

Along with Ruth McVey, Anderson co-write “A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia” known as Cornell Paper. A work detailing the political situation in Indonesia for which he was banned from the country during the Soeharto military regime.

He published number of works about Indonesia but was well known for his “Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism” which published in 1983. On this book, Anderson proposed a theoritical concept of the emergence of nationalism and the creating of so-called nation based on “imagined communities” are causes by the reduction of privileged access to particular script languages (Latin for instance), the movement to abolish the ideas of monarchy and divine rule, as well as the emergence of the “print capitalism” -a printing press system under capitalism.

Anderson’s view of nationalism places the roots of the notion of ‘nation’ at the end of the 18th century. He considers nation state building as imitative action, in which new political entities were “pirating” the model of the nation state. He observed the large cluster of political entities that sprang up in North America and South America between 1778 and 1838, almost all of which self-consciously defined themselves as nations, were historically the first such states to emerge and therefore inevitably provided the first real model of what such states should look like. Anderson holds that nationalism, as an instrument of nation-state building, began in the Americas and France. He characterized this first wave nationalism as “civic nationalist” differentiating it from the “ethnic nationalism” of the second wave.

The concept of “imagined communities” has inspired Thongchai Winichakul to write his “Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation”. Thongchai’s “geo-body” based on assumption that that notions of national identity are discursively constructed and therefore are subject to change. Modern Thailand is viewed as its territory and related values and practices, which brought Anderson’s “imagined communities” into a new level. Anderson himself openly acknowledged Thongchai’s work and used it as feed-back for his “Imagined Communities” new revised edition published by Verso in 1991.

Anderson wrote that:

“In the original edition of Imagined Communities I wrote that “so often in the nation-building policies of the new states one sees both a genuine, popular nationalist enthusiasm, and a systematic, even Machiavellian, instilling of nationalist ideology through the mass media, the educational system, administrative regulations, and so forth”. My short-sighted assumption then was that official nationalism in the colonized worlds of Asia and Africa was modelled directly on that of the dynastic states of nineteenth-century Europe. Subsequent reflection has persuaded me that this view was hasty and superficial, and that the immediate genealogy should be traced to the imaginings of the colonial state” –Census, Map, Museum, Ben Anderson.

Later in 2006, Anderson came up with new revised edition of “Imagined Communities” showed that it was unfinished business for him.

Aside that, Anderson also wrote number of books about Indonesia. For instance, “Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation: 1944–1945” published in 1961, “Mythology and the Tolerance of the Javanese” published in 1965, “Java in a Time of Revolution; Occupation and Resistance, 1944–1946” published in 1972, “Religion and Social Ethos in Indonesia” published in 1977, “Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate” published in 1982, “Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia” published in 1990, his latest piece “Violence and the State in Suharto’s Indonesia” published in 2001 and many more.

Such a great sign of love.

* * *

I met these two before. Couple times with Herlambang -four of five times, and two times with Anderson.

My first time met with Herlambang was during his book launching in Jakarta, July this year. I was there listening to his arguments but did not buy his book. It took me two months before finally I got his book. Read it in silent and talk nothing about it despited the fact that I was really surprised with his analysis. A great research, well written and the book itself was well design.

Before Herlambang passed away, he left a comment on one of my latest piece in IndoPROGRESS regarding antI-APEC rally in Manila, last month. I sent him message through Facebook and asking him when he will be in Jakarta and somehow have free time to talk. I wanted him to read something and of course give me comments on it.

It has no reply. I thought, he might be busy.

But in the evening, Fildzah Izzati, another IndoPROGRESS’ editor sent a message to our WhatsApp group that Herlambang just passed away. For few seconds I was shocked. But then my memory turned back to our last meeting where I told him that he shall be fine and will soon recovered. I said that he was not rich, so it sounds more than enough as the main reason for him to get well soon because that cancer only consumed his money and energy. He was laughing. I asked him to sign my Cultural Violence.

“I will sell it later when you passed away. It will be expensive and I am gonna rich.”

He just laughed as usual. But clearly I saw that he was struggling with his health.

With Anderson, I met him first in Bangkok during one of his lecture at Chulalongkorn University in 2013. As we know that Anderson also spent his ‘exile’ time from Indonesia to study more about Thailand and the Philippines. He was there to shared his thoughts regarding Thailand, nationalism and upcoming ASEAN Economic Community (AEC). His wide view on this region and critics towards political elites, gained no warm respons from the audience. Feudalism within the academic atmosphere in Chulalongkorn -often called as Yellow Campus regarding their closed relations with Royal Family, somehow turned the public lecture into a single speech only.

When I figured out that Anderson will stop by at the University of Indonesia to delivered his thoughts regarding his new Indonesia’s book, I knew it will be a good opportunity. His speech at University of Indonesia was my second and last meeting. I bought his Indonesian version of “Under Three Flags: Anarchism and the Anti-colonialism Imagination”. Despited the fact that I got the same book written in English. But my goal was different.

I need to get his signature and of course accompanied with the same joke. Though it was not on my plan. I just simply wanted it.

I proposed to get a time to interview Anderson for IndoPROGRESS. An offer that he rejected because has no time and he need to meet with old friends and enjoy his dinner quietly and informally. He promised that I will get that chance later before he left Jakarta. He will ask someone to let me know about it and help us to rearranged our schedule for interview.

But it was never happened. An announcement in the early morning from Marjin Kiri, was shocked me. Anderson passed away peacefully during his sleep after went out for visiting several ancient temples near Batu, Malang, East Java.

* * *

Both Herlambang and Anderson, left something for the younger generation to carry on. That’s maybe will be the best way to remember and to honor their lives, their dedication and their hard works.

When Herlambang’s death was emerged into the public sphere, soon after many people were posted his book and writing such a melancholia note. The same thing also happened to Anderson’s death today. Nothing’s wrong with that. It will only goes wrong when we decided to stop there.

Stuck on tasteless messages on how they were so inspiring and their works so amazing. Stuck on meaningless mourning towards people who died on struggle and smile. Stuck on hopeless words that we just lost two of the best intelectuals who were digging answers and brought it up to the surface of our ignorance. Stuck on misery and do nothing.

We shall move forward. We need to ensure that their legacy will not end here, in the hands of our generation that only playing Facebook, Twitter and drinking expensive coffee but forget to read, to discuss, to raise a question, to write, to read more, to discuss more, to raise more questions and to write more. I think, it will be a good and better way to remember those who’re gone too soon, too young and too fast when we were not ready. Their works need to criticized rather than celebrating it and lost it meanings.

Or we can stop remembering them.