Tran, Dua Buku dan Rusuk Babi

Seorang kawan datang. Ia berbaik hati membawakan dua buku Tran Duc Thao. Dua buku yang sudah cukup lama saya cari. Sebagai ucapan terima kasih, saya meminta agar ia mau duduk dan mencoba rusuk babi bumbu Manado yang saya masak.

Karena kedua buku yang ia antar sangat bernilai, maka menyajikan kuliner yang pengetahuannya saya dapatkan dari dapur masa kecil, mungkin adalah gestur terima kasih yang pas. Bumbu pedas yang menyengat ketika ditumis, dipadankan dengan kangkung dan bunga pepaya.

Kedua Ibu saya mengajarkan bahwa memasak adalah ibadah kepada Tuhan dan cara menghormati sesama manusia. Dan saya jelas sangat menghormati orang yang telah mau mewujudkan mimpi saya jadi nyata.

Dua buku tersebut ditulis di periode awal Tran mulai belajar dan mengajar diri sendiri menjadi etnolog. Catatan-catatan awalnya mengenai Vietnam. Kedua teks tersebut menjadi incaran saya sejak mulai perlahan-lahan menerjemahkan teks-teks yang membahas seputar revolusi agrikultur di Vietnam yang dimulai tahun 1990, ketika Rencana Pembangunan Lima Tahun V mulai dilangsungkan. Saya sedikit terobsesi untuk mencari tahu bagaimana negeri komunis ini sukses melindungi dan menjadikan pertanian sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Hingga di kemudian hari, beras dan kopi dari negeri ini misalnya sukses merajai pasar di dunia.

Sayangnya, banyak yang belum tahu siapa Tran di Indonesia. Padahal, di dekade 50-an dan 60-an, idola para hipster filsafat hari ini seperti Derrida dan Lyotard atau Althusser merujuk Tran.

Tapi bukan masa-masa ia di Prancis yang menarik buat saya. Periode ketika ia pulang dan membantu Partai Komunis Vietnam (PKV) adalah rentang waktu yang menyimpan banyak cerita. Padahal di awal dekade 50an, bukunya tentang Dialektika Materialisme dan Fenomenologi baru saja terbit. Sambutannya juga luar biasa. Jika bertahan di negeri para pencium ini, karir Tran sebagai intelektual dunia sudah jelas terang benderang.

Ia justru memilih pulang di tahun 1951. Lima tahun kemudian, ketika universitas pertama dibangun oleh PKV, Tran mengambil tanggung jawab sebagai Dekan Fakultas Sejarah. Gedung perkuliahan saat itu menggunakan salah satu bangunan Văn Miếu di Hanoi. Văn Miếu dapat diterjemahkan sebagai kuil literatur. Dibangun pada 1070 dan terletak di bagian selatan istana Thăng Long. Desainnya mirip dengan kuil Qufu yang terletak di Shandong, di bagian pesisir Cina. Fakta ini tidak mengagetkan karena Văn Miếu memang pada awalnya didedikasikan sebagai penghormatan dan upaya melestarikan ajaran Konfusius.

Kembali ke soal Tran, intelektual bengal ini kemudian dianggap sebagai musuh dalam selimut bagi PKV. Sebabnya, Tran adalah orang yang keras kepala dan gemar melancarkan kritik. Ketika di akhir 1956, reforma agraria yang didorong PKV di bagian utara dan timur laut negeri itu mengakibatkan banyak petani tewas, Tran adalah satu-satunya orang di lingkaran elit Partai yang berdiri tegak dan menyatakan bahwa PKV melakukan kesalahan. Ia juga melancarkan kritik terhadap model interventif yang dilancarkan PKV terhadap integrasi komunitas-komunitas tribal yang menghuni dataran tinggi di bagian utara Vietnam.

Sikap-sikap itu yang membuat penggemar teh herbal ini kemudian diasingkan secara perlahan dan diam-diam oleh lingkaran elit PKV. Tidak ada yang berani berhadapan dengan Tran secara langsung. Ia rajin menulis dan menghabiskan tiga puluh tahun untuk mempelajari negerinya tanpa dukungan pendanaan dari Partai. Selain itu, ia menerjemahkan banyak karya filsafat -terutama karya Marx dan Engels- ke dalam bahasa Vietnam. Terjemahan Manifesto Komunis perdana dalam bahasa Vietnam adalah salah satu buah tangannya.

Di akhir 1958, Tran resmi mundur dan melengserkan diri dari universitas. Ia menjadi pengelana kognitif yang secara diam-diam terus menulis. Di tahun 1973, di Paris, Prancis, Tran menerbitkan “Recherches sur l’origine du langage et de la conscience”. Buku ini adalah kombinasi mematikan psikologi dan materialisme biologis. Menggunakan Marxisme, Tran melacak soal subjektifitas dan kesadaran seseorang serta implikasinya terhadap bahasa sebagai salah satu produk kebudayaan. Buku ini melengkapi “Phénoménologie et matérialisme dialectique” yang terbit 22 tahun sebelumnya. Dua magnum opus yang mesti ditukar Tran dengan memburuknya kondisi kesehatan.

Ia kembali ke Paris di tahun 1983 untuk berobat. Dalam kondisi miskin, ia rajin mengikuti kuliah-kuliah umum yang diisi para kolega-koleganya, filsuf-filsuf yang namanya mentereng hingga kini. Semisal Jean Paul-Sartre yang yang ikut menyumbang membiayai hidup Tran selama di Paris. Selama di kota ini, Tran tinggal dengan kondisi miris di sebuah apartemen kecil yang terletak tak jauh dari Kedutaaan Besar Vietnam. Ia meninggal sepuluh tahun kemudian ketika musim dingin mulai menggerogoti Paris.

Dua buku yang saya sebutkan di atas adalah dua otokritik Tran terhadap PKV yang dipublikasikan di Nhân Dân, koran resmi PKV. Dua tulisan tersebut muncul setelah ia mundur dari jabatannya sebagai Dekan dan menghabiskan waktu berkelana di kampung-kampung dan menulis catatan etnografi yang mengagumkan. Dua otokritik Tran menjadi penting bagi saya, karena dua buku inilah yang menjadi penegasan posisi intelektual lelaki pengayuh sepeda ini sebagai etnolog Marxis terkemuka di Asia Tenggara. Keduanya tidak pernah dirilis dalam bentuk buku resmi dan hanya tampil sebagai penjelasan Tran atas kritiknya.

Saya pertama kali mendengar tentang dua naskah ini sekitar empat tahun lampau. Saat itu, salah seorang kawan menggunakan Tran sebagai rujukan bacaan dalam presentasinya di sebuah serial diskusi bulanan yang diadakan tempat kami magang sebagai peneliti ingusan. Ia memaparkan mengenai proposal pembangunan industri agrikultural di Vietnam, di awal dekade 1990-an. Reformasi pertanian yang signifikan menolong Vietnam ketika Asia Tenggara dihantam krisis ekonomi menjelang dekade itu berakhir.

Catatan-catatan lapangan Tran mengenai kondisi pedesaan di negeri itu menjadi sumber material bagi lingkaran pimpinan PKV untuk merumuskan solusi menghadapi rangsekan kapitalisme. Awal dekade itu adalah masa di mana keran investasi sudah mulai masuk. Perusahaan-perusahaan bir masuk dan mengkapling kota-kota besar, industri garmen mulai membangun pabrik-pabrik raksasa mereka di daerah selatan, angka urbanisasi yang melonjak tajam dan tingginya jumlah pencari kerja, raksasa-raksasa perikanan mulai menancapkan kuku di pelabuhan-pelabuhan seiring tersingkirnya nelayan tradisional.

Itulah masa di mana Tran menjadi pijakan yang solid. Kerja tiga dekade yang ia lakukan dalam senyap menjadi salah satu pondasi yang mengantarkan Vietnam selamat ketika Thailand dihajar babak belur dan krisis di Indonesia bermuara pada mundurnya diktator paling berdarah pasca-Perang Dingin. Dua otokritiknya di masa lalu, digali kembali oleh generasi kontemporer yang betul-betul menyadari bahwa pembacaan yang tepat atas kondisi material dapat menolong sebuah bangsa.

Di Indonesia, hal yang bertolak belakang terjadi. Riset-riset PKI dibumihanguskan dan seluruh warisan pengetahuan mereka menjadi terlarang. Marxisme dianggap sebagai wabah. Sehingga ketika ponsel pintar semakin murah, masih banyak orang Indonesia yang percaya bahwa bumi itu datar. Di kampus-kampus terkemuka, Marxisme direduksi menjadi lelucon paling brutal ala Magnis Suseno.

Itu mengapa, ketimbang menggerutu, saya memilih menyajikan rusuk babi pedas sebagai perayaan merekahnya pengetahuan. Dengan bawang merah, bawang putih, lada, cengkeh, serai, jahe, bubuk merica, cabai, dan sedikit gula merah. Itu setelah rusuk babi yang direndam di air perasan jeruk bercampur garam, jahe dan taburan bubuk merica dipanggang setengah matang di atas api bernyala sedang. Sementara tumis kangkungnya, dimasak biasa ala kampung. Agar ingatan selalu terjaga.

Tesis-tesis Mengenang Mark Fisher

I

Sulit menemukan seseorang yang mampu secara baik dan populer menjelaskan buruknya kapitalisme.

Sosok yang tulisannya mendapatkan ruang di media-media yang terobsesi dengan besarnya angka pembaca, ketimbang seberapa luas mereka mampu melakukan intervensi terhadap ranah kesadaran dari gerombolan yang disebut publik. Karena pasca-lemparan batu terakhir di Paris, mercon terakhir padam di Seattle dan gagalnya mengartikan surat-surat cinta Commandate Marcos, kebanyakan penulis anti-kapitalisme dapat secara mudah digolongkan ke dalam dua kubu utama.

Pertamamereka yang menulis selayaknya pandita yang sedang berkhotbah. Keahlian mereka adalah memamerkan pengetahuan menghafal teks-teks yang dianggap suci. Dalam tulisannya, mereka menghujani pembaca dengan kutipan-kutipan mantra serta membagi dunia ke dalam hitam dan putih. Jenis ini, berupaya sekuat tenaga menyembunyikan rasa frustasi mereka terhadap orang kebanyakan dengan terus menerus mengacungkan jari ke masa lalu.

Meski sejarah membuktikan, tidak ada kemenangan sejati di hari-hari kemarin. Yang ada hanyalah benih yang sedang bertumbuh namun kadung layu sebelum bisa mekar dan mengundang lebah untuk menghirup sarinya. Sehingga meromantisir segala sesuatu, tidak hanya buruk untuk proyek penumbangan kapitalisme, tapi juga tidak sehat untuk kesehatan jiwa.

Mereka berupaya menyelimuti diri dari kenyataan bahwa tumpulnya imajinasi politik, kemiskinan literatur dan impotensi budaya adalah penyakit yang menggerogoti tubuh ideologi mereka.

Jenis yang kedua adalah sedikit individu yang menulis dengan penuh gairah, letupan amarah, optimisme yang dibalut dengan kehati-hatian, dan kekayaan metafora yang tidak kering seperti sungai Mekong dan kejujuran seorang revolusioner. Mark Fisher adalah satu di antaranya.

 

II

Fisher meraih gelar Sarjana Sastra dalam bahasa Inggris dan Filsafat di Universitas Hull (1989). Ia kemudian menyelesaikan gelar Ph.D. di University of Warwick pada tahun 1999 dengan menulis disertasi berjudul Flatline Constructs: Gothic Materialism and Cybernetic Theory-Fiction.

Bajingan ini adalah pendiri sekaligus anggota aktif dari kolektif penelitian interdisipliner yang dikenal sebagai Cybernetic Culture Research Unit. Selain menghabiskan waktu mengajar di perguruan tinggi, ia memulai proyek fenomenal dengan merilis K Punk Blog di tahun 2003. Fisher adalah anggota dewan redaksi Interference: a journal of audio culture, sekaligus juga sebagai editor di penerbitan Zero, wakil editor di The Wire, dan juga terlibat aktif dalam serial konferensi Speculative Realism yang digagas oleh Edinburgh University Press ini.

Speculative Realism adalah gerakan dalam filsafat kontemporer yang mendefinisikan diri dengan cukup longgar dibanding metaphysical realism sebagai bentuk kritik atas bentuk-bentuk yang dominan dari filsafat pasca-Kantian (atau yang biasa disebut sebagai correlationism).

Nama ini diambil dari sebuah konferensi yang diadakan di Goldsmiths College, University of London pada bulan April 2007. Konferensi ini dimoderatori oleh Alberto Toscano, dan menampilkan presentasi Ray Brassier, Iain Hamilton Grant, Graham Harman dan Quentin Meillassoux. Brassier dianggap sebagai pencetus Speculative Realism meskipun Meillassoux sudah terlebih dahulu menggunakan istilah Speculative Materialism untuk menggambarkan posisinya sendiri. Konferensi Speculative Realisme berikutnya dilangsungkan di UWE Bristol, Jumat 24 April 2009.

Di tahun yang sama, Fisher menjadi editor dari buku The Resistible Demise of Michael Jackson sebelum akhirnya menelurkan Capitalist Realism: Is there no alternative? yang dianggap sebagai warisan pentingnya. Di tahun 2014, ia kembali menerbitkan Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures, sekumpulan esai mengenai musik, film dan hauntology.

 

III

Hari ini, di tengah wabah budaya fatalisme, memang lebih mudah membayangkan akhir dunia ketimbang membayangkan keruntuhan sebuah sistem yang hidup dari eksploitasi mayoritas manusia. Kini, kita sedang hidup di periode di mana, menjadi revolusioner adalah gaya hidup. Sebuah perilaku yang membebek pada tesis bahwa segala penentangan terhadap kapitalisme tidak lebih baik dari perayaan tahun baru yang diikuti dengan resolusi-resolusi yang disadari penuh tidak akan pernah tercapai.

Sebagai penanda, kita dapat melacak mengapa film-film bernuansa apokaliptik, lengkap dengan narasi mesianik, merebak dan diproduksi dalam skala masif. Produk budaya yang mengartikulasikan fanatisme brutal akan ketiadaan jalan keluar sehingga kehancuran adalah masa depan yang paling mungkin. Di titik ini, semua orang diwajibkan menjadi eskapik. Lari dari akar persoalan dan memilih menjadi pelarian yang membangun tabir untuk menutupi segala ketidakbecusan hidup yang dibiarkannya berlangsung.

Inilah yang disebut dengan kenyataan hari ini. Yang mana, yang disebut sebagai realitas tidak lebih dari banyak kepingan yang kita namakan budaya. Hingga menjadi kebutuhan yang tidak kalah mendesak untuk mereka yang mendaku sebagai revolusioner untuk juga memahami bagaimana realitas dikonstruksikan oleh kapitalisme, dan finalnya adalah manunggalnya kenyataan itu sendiri dengan absorpsi terhadap ilusi sebagai bagian integral yang tidak lagi dapat dipisahkan.

Seperti para situasionis yang menilai bahwa oposisi terhadap kapitalisme secara implisit membutuhkan abolisi nyata dari seluruh klas-klas masyarakat, penghapusan produksi komoditi dan kerja upahan, aksi melampaui seni dan seluruh pencapaian budaya dalam bentuk intervensi aktif ke dalam permainan melalui kreasi bebas di dalam kehidupan harian – dan juga keterpenuhan mereka yang sejati; dan fusi langsung atas teori revolusioner dan praktek dalam sebuah aktivitas eksperimental yang menghalangi setiap kejutan dalam “ideologi-ideologi”, yang mana merefleksikan otoritas dari para spesialis dan akan selalu melayani spesialisasi dari otoritas.

Faktor-faktor yang terlibat dalam persoalan historis ini adalah percepatan ekstensif dan modernisasi dari kontradiksi fundamental di antara sistem hari ini, dan antara sistem dan hasrat-hasrat manusia. Kekuatan sosial yang memiliki tugas sejarah untuk menyelesaikan kontradiksi kontradiksi ini -dan satu-satunya kekuatan yang mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut- adalah massa kelas pekerja yang ironisnya sedang tidak tidak memiliki kekuatan yang diakibatkan oleh kegunaan hidup mereka dirampas oleh berbagai kontrol melalui akumulasi yang fantastik akan kemungkinan-kemungkinan material yang mereka produksi. Resolusi penumbangan kapitalisme telah diprediksi melalui munculnya dewan-dewan demokratik pekerja yang membuat semua keputusan atas diri para pekerja.

Satu-satunya usaha cerdas di tengah dunia yang imbesil seperti hari ini adalah tiadanya pilihan selain keharusan agar para proletariat baru untuk mengusung proyek ini dengan memformat dirinya ke dalam bentuk klas yang tidak dapat termediasi oleh segala bentuk kepemimpinan.

Para situasionis mendeklarasikan diri bahwa mereka tidak memiliki ketertarikan di luar segala gerakan ini. Para situasionis tidak akan memberikan prinsip-prinsip khusus dan wajib sebagai landasan dari sebuah gerakan yang nyata, gerakan yang mana telah lebih dulu lahir sebelum pandangan situasionis itu sendiri. Melihat kelahiran perjuangan-perjuangan yang dimulai di berbagai negara dengan keragaman isu, para situasionis melihat tugas mereka adalah mengajukan seluruh masalah, menguraikan koherensi-koherensinya, juga bagaimana kesatuan teoritik dan praktek mengenai hal tersebut. Secara singkat, di dalam berbagai fase yang perjuangan secara keseluruhan para situasionis merepresentasikan ketertarikan mereka terhadap keseluruhan gerakan.

 

IV

Warisan penting Fisher adalah melakukan pembaruan dan memberikan kembali signifikansi untuk membaca dan menelaah Situasionis Internasional, terutama di ranah musik dan film.

Jika di masa lalu, ide-ide yang ditawarkan oleh Debord dan kawan-kawan dianggap tidak masuk akal, hari ini kita justru menemukan relevansi dari parodi mereka terhadap praktik revolusionerisme yang birokratik, kering dan mekanik. Praktik yang justru menjauhkan klas pekerja sebagai barisan paling menderita dari eksploitasi kapitalisme dari harapan akan kemungkinan untuk meruntuhkan menara Babel kapitalisme.

Dalam bukunya Capitalist Realism, Fisher memberikan analisis singkat atas polemik mengenai cengkeraman kuat kapitalisme terhadap kesadaran kolektif sehingga membatasi kemampuan seseorang untuk membayangkan mungkinnya alternatif atas kapitalisme. Kemampuannya untuk melakukan kritik radikal terhadap berbagai isu dan subjek-subjek budaya dengan mengelaborasi contoh dari kebudayaan popular (popular culture) dan teori-teori rumit (high theory).

Salah satu argumentasi Fisher dalam buku ini adalah mengenai “realisme hari ini” telah menjadi alat utama dari ideologi kapitalisme untuk mempertahankan status quo-nya. Kapitalisme tidak hanya menjadi tatanan dunia yang paling baik, namun menjadi satu-satunya yang paling mungkin. Implikasinya adalah, orang-orang membayangkan bahwa tidak ada jalan keluar sehingga yang paling mungkin dilakukan adalah dengan mempertahankan kapitalisme itu sendiri sembari menambal “kekurangan-kekurangannya”. Dalam Capitalist Realism, kapitalisme sukses menjadi sistem otoritarianisme paling sukses karena ia menjadi yang paling realistis. Di luar itu, segala sesuatu akan dianggap tidak mungkin.

Realisme absolut di bawah kapitalisme bagi Fisher juga sinonim sebagai akhir sejarah -yang jelas merupakan hinaan terbuka terhadap Fukuyama dan para penggemarnya. Karena dengan lumpuhnya kemampuan untuk membayangkan sesuatu di luar sistem eksploitatif ini, maka gerak maju sejarah perkembangan masyarakat menjadi terhenti. Kapitalisme menjadi kekal karena ia adalah “bentuk final yang paling mungkin”. Dunia yang seperti ini menurut Fisher berada di dalam kondisi atemporality, di mana kita menganggap bahwa yang kondisi hidup penuh ketimpangan dan ketakutan seperti saat ini hanya akan terjadi sementara waktu. Penyangkalan yang disertai dengan kesadaran penuh karena mengetahui kondisi seperti ini tidak akan pernah berubah.

Konsekuensi dari Capitalist realism tidak hanya menghapus bayangan tentang masa depan, tapi juga masa lalu. Tanpa hal-hal baru dan kemungkinan untuk mencapainya, kita sedang mengubah makna dari pentingnya sejarah. Ujungnya adalah massalisasi wabah sosial dan budaya. Melenyapnya masa depan berarti merepresi makna menjadi individu dan bagian dari kolektif di saat yang bersamaan. Yang tersisa adalah kehidupan di dunia yang terus menerus steril dari harapan. Sebuah kondisi yang buruk bagi psikologis karena menimbulkan kecemasan personal dan sosial karena tertutupnya pintu jawaban.

Pendapat Fisher sedikit banyak memiliki kemiripan dengan tesis Fredric Jameson tentang pasca-modern. Namun yang membedakannya adalah, Fisher mendefinisikan apa yang ia sebut sebagai capitalist realism sebagai tahap lanjut ketika pasca-modern telah menjadi sesuatu yang alamiah.

Kemunculan capitalist realism memang begitu mulus dan tampak mencakup segalanya. Namun Fisher berhasil mengemukakan bahwa ada dua kontradiksi internal yang dapat digunakan kelompok revolusioner untuk menunjukkan bahwa sistem ini adalah kegagalan permanen. Pertama, soal kesehatan mental. Yang kedua adalah mengenai birokrasi.

Dalam fase capitalist realism, seseorang tidak akan pernah menemukan ketenangan jiwa. Sebaliknya, ia akan terus menerus dihantui oleh kecemasan sosial, rasa aman diri dan hilangnya “kompetisi”. Akibatnya, wabah penyakit mental dapat dengan mudah berkembang biak. Persoalan seperti hoax misalnya adalah bukti nyata dari penyakit sosial individual yang muncul akibat represi simultan dan konstan dalam capitalist realism terhadap ketersediaan informasi dan lunturnya kemampuan untuk menyaring fakta dan ilusi. Degradasi hal tersebut beririsan dengan melenyapnya kompetisi di antara kolektif-individu untuk menyediakan informasi dan fakta akibat bergesernya prioritas untuk mencari jawaban atas keresehatan sosial yang tidak mungkin terjawab tanpa mengalamatkannya kepada kapitalisme.

Keengganan menyasar kapitalisme tidak lepas dari pandangan absolut bahwa tidak ada alternatif lain di luar sistem ini. Yang bersahutan dengan klaim bahwa hanya di bawah kapitalisme, seseorang akan bebas dari tekanan birokrasi komunisme ala Soviet di masa Perang Dingin, atau wajah sentralisme partai di Korea Utara. Ilusi ini mengaburkan fakta bahwa kapitalisme merupakan sistem yang paling birokratis dan sama sekali anti demokrasi. Pemilu-pemilu yang telah terprediksi, akumulasi kekayaan yang tersentralisir di tangan sebagian kecil konglomerat, invasi militer, dan jutaan aturan administratif yang membelenggu kebebasan berpikir, berpendapat dan berkreasi. Fase capitalist realism seperti saat ini adalah model yang lebih otoriter dibandingkan dengan sistem apapun yang pernah eksis dalam sejarah perkembangan masyarakat.

Di bagian akhir Capitalist Realism: Is there no alternative?, Fisher memberikan beberapa saran soal strategi untuk mengalahkan capitalist realism. Ia menggarisbawahi soal krisis kredit perbankan teranyar yang menghantam neoliberalisme telah membuka ruang yang signifikan untuk kelompok anti-kapitalisme melakukan manuver strategis. Walau Fisher memperingatkan bahwa krisis neoliberalisme belum tentu akan memicu capitalist realism lebih lanjut.

Lebih jauh, kritik Fisher juga diarahkan kepada gerakan kiri yang masih kolot dan menganut cara berpikir dan metode perjuangan kuno. Terutama menyangkut idealisasi akan terbentuknya sebuah “negara besar” pasca-tumbangnya kapitalisme. Problem lain adalah praktek politik immobilization, yang menjadi warna dominan perlawanan terhadap capitalist realism hari ini. Yaitu aksi-aksi protes atas nama perjuangan untuk perubahan, ketimbang perjuangan untuk perubahan (protest in the name of resistance to change rather than to struggle for change). Fisher berpendapat bahwa gerakan anti-neoliberalisme haruslah menjadi “rival” dan bukan sebagai “reaksi”. Yang berarti ia mesti memiliki sifat unik dan universal di saat yang bersamaan. Mengganti neo-liberalisme berarti kemestian untuk menjawab sekaligus problem individual dan sosial tanpa harus menegasikan salah satu di antaranya.

 

V

Capitalist Realism sebenarnya adalah salah satu bacaan yang cocok untuk gerakan pelajar, terutama yang berada di kota-kota besar. Hal ini tidak lepas dari kenyataan historis bahwa untuk menguatkan tesisnya, Fisher menyodorkan contoh dari perguruan-perguruan tinggi di mana tingkat stress yang berujung pada gangguan jiwa, perasaan tidak aman yang konstan, melenyapnya kompetisi hingga birokratisme hadir dalam bentuk yang paling vulgar.

Namun seperti yang juga digarisbawahi oleh Fisher, saya termasuk di dalam barisan yang telah mengalami degradasi serius terhadap gerakan pelajar di Indonesia. Hampir tidak mungkin mempercayai anak-anak muda yang menyebut dirinya “pelajar besar” yang ironisnya merefleksikan kekerdilan cara berpikir dan sikap anti sejarah mereka. Memahkotai diri sebagai gerakan, tapi berdiam diri seperti feses karena menghidupi warisan junta militer untuk menjauhi polemik, analisa mendalam, kritik otokritik, jarang membaca dan menulis. Lalu dengan pongah bersembunyi di balik klaim “mengorganisir” yang sebenarnya tidak lebih dari aktivitas wisata dengan label revolusi taik kucing.

Para aktivis pelajar di Indonesia, hanyalah sekumpulan idiot pemalas yang tidak bisa main bola sehingga mencari pelarian dalam bentuk organisasi. Tak percaya? Lihat saja kelakuan paling anyar dari HMI dan PMKRI.

 

VI

Untuk mengenang Fisher, saya memutuskan akan memberikan versi elektronik dari Capitalist Realism: Is there no alternative? kepada mereka yang tertarik. Caranya, anda cukup menuliskan alamat email di kolom komentar tulisan ini. Saya lalu akan mengirimkannya setelah komentar anda terbaca.

Mereka Yang Berjalan Kaki Lebih Dari 100 Kilometer

Andre Barahamin

 

Berjalan kaki lebih dari seratus kilometer untuk menjemput keadilan seharusnya cukup jadi ancaman jika telinga negara bisa mendengar.

Penolakan petani di pegunungan Kendeng -terutama kegigihan perempuan-perempuan- terhadap kehadiran pabrik semen di desanya jelas merupakan tindakan yang berdasar hukum. Di tahun 2008 kawasan karst sudah ditetapkan sebagai wilayah terlarang bagi aktivitas tambang. Namun dua tahun berselang, pemerintah daerah Jawa Tengah mengabaikan larangan tersebut. Mereka menjadikan Kabupaten Grobogan, Rembang, Blora dan Pati sebagai kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara.

Inilah kenapa para petani memutuskan melawan.

Kesuburan tanah tempat mencari nafkah terancam. Protes yang dilakukan di periode awal sering diladeni dengan praktek kekerasan oleh pihak perusahaan dan pihak kepolisian. Hingga akhirnya puluhan ibu-ibu memutuskan untuk mendirikan tenda dan menjaganya bergantian.

Mereka telah bersepakat menjadi barisan terdepan menyelamatkan sawah, lingkungan dan  masa depan. Pabrik semen yang akan mengeruk kapur penyimpan air Kendeng tidak bisa dibiarkan berdiri. Ibu-ibu pemberani menjadikan dirinya sebagai benteng karena praktek kekerasan yang sering dilakukan pihak kepolisian.

Perjuangan bertahun-tahun itu kini mendapatkan harapan. Tapi banyak dari kita yang sadar bahwa tembok istana presiden kadang terlalu tebal. Suara-suara protes kadang tak bisa tembus.

Karenanya, ia mesti digedor. Dan berjalan kaki sejauh 150 kilometer seharusnya lebih dari cukup.

Itu yang saat ini sedang dilakukan para petani dari pegunungan Kendeng. Meski Jawa tengah sedang dirundung hujan, ada sekitar tiga ratusan petani dari Rembang, Pati, Kudus, dan Grobogan. Mereka akan menuju Semarang. Tuntutannya adalah agar pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng Utara.

Para petani dan kami yang bersolidaritas melihat gelagat negatif. Tampaknya pemerintah tetap bersikeras melanjutkan proyek. Meskipun itu artinya dengan mengeluarkan kajian lingkungan dan izin baru. Menteri BUMN dan anggota DPR menyatakan pembangunan pabrik berkapasitas 3 juta ton per tahun akan jalan terus.

Soalnya, mereka sudah kepalang basah.

Bank Mandiri sudah mengucurkan dana 3,96 triliun rupiah kepada PT Semen Indonesia. Sebagian besar dari total kredit tersebut, sebesar 3,46 triliun rupiah sudah dihabiskan untuk memfasilitasi rencana pembangunan pabrik semen di Rembang. Direktur Utama PT Semen Indonesia, Sunardi Prionimurti, kepada media mengatakan bahwa pabrik tersebut sudah pasti selesai dibangun akhir tahun ini.

Ini kenapa ketika mereka panik ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan warga pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah. PKI ini mempersoalkan tentang Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah terkait izin lingkungan kepada PT Semen Gresik (Persero) yang kini berganti nama menjadi PT Semen Indonesia.

Izin lingkungan bernomor 668/1/17 tahun 2012. Ditandatangani Gubernur Jawa Tengah saat itu, Bibit Waluyo, pada 7 Juni 2012.

Penggugatnya adalah Joko Prianto dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). MA kemudian mengabulkan PK, memutuskan putusan judex facti, dan membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan PT Semen Indonesia) yang berlokasi di Rembang.

Para petani di pegunungan Kendeng memang suka sekali merepotkan negara yang memuja infrastruktur.

Tahun 2009, misalnya, warga Pati memenangi gugatan melawan PT Semen Gresik. Kalah di Pati, perusahaan BUMN itu memilih menggeser sasaran dan pindah ke Rembang. Agar tidak mudah dikenali dan gampang mengadali para petani, BUMN itu lalu berganti nama induk perusahaan menjadi PT Semen Indonesia.

Alasan penolakan para petani sebenarnya sangat sederhana. Kegiatan bersawah sangat bergantung dengan pasokan air. Posisi air yang penting membuat mereka tidak bisa begitu merelakan begitu saja jika mata air kemudian hancur karena kegiatan pertambangan karst. Kehancuran sumber-sumber air bukan hanya berarti mereka terancam kehilangan pekerjaan utama mereka.

Lebih dari itu semua. Membiarkan pegunungan ditambang demi semen artinya adalah kerusakan sosial, kultural dan ekologis.

Mengganti jenis pekerjaan yang sudah dilakoni bertahun-tahun bukan perkara mudah. Hal itu berarti mereka mesti mengubah kebiasaan, mempelajari teknik-teknik baru, beradaptasi dengan waktu dan rentang kerja yang sepenuhnya berbeda dan masih banyak hambatan lain.

Banyaknya urbanisasi ke kota-kota besar terkait erat dengan soal seperti ini.

Penyempitan lahan pertanian karena alih fungsi untuk kepentingan agribisnis, tambang, industri properti dan bisnis raksasa lain membuat banyak tenaga produktif menjadi pengangguran di desa-desa. Mereka kemudian dipaksa oleh himpitan ekonomi. Lalu migrasi ke kota dengan kemampuan terbatas, tanpa koneksi serta tanpa modal. Ketika gagal, maka orang-orang tersebut menjadi pengemis, kriminal kelas teri dan tenaga buruh paruh waktu.

Lagipula, sebagai mayoritas petani penghasil beras di Jawa Tengah, posisi pegunungan di Rembang, Pati, Grobogan dan sekitarnya sangat strategis. Bagaimana mungkin membicarakan swasembada pangan sembari menghancurkan lumbung padi?

Menghancurkan lahan pertanian juga berarti menghancurkan relasi yang terbangun dalam masyarakat petani. Ini berarti adalah kekerasan budaya. Ini juga bertentangan dengan gembar-gembor Reforma Agraria Jokowi.

Oktober kemarin, Presiden Jokowi barusa saja memberikan arahan kepada Ke-menterian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran. Jokowi secara tersirat menyatakan bahwa Reforma Agraria bisa menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan. Reforma Agraria juga dipandang sebagai solusi terkait penyelesaian sengketa-sengketa antara masyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

Secara ekologis, mengubah daerah pegunungan di Jawa Tengah berarti membuka pintu gerbang bencana.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) se-Jawa mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan pulau di pulau Jawa makin terancam dengan politik kebijakan pemerintah sektor pembangunan ekonomi terutama infrasruktur.

Tahun 2015, WALHI mencatat setidaknya 1. 071 desa yang mengalami bencana. Mereka dihajar banjir, tanah longsor dan rob. Di Jawa Tengah sendiri, bencana ekologi menelan korban jiwa 152 orang.

Model kebijakan yang berlandas pada pembangunan infrastruktur dengan level obsesif membuat daya dukung dan daya tampung lingkungan di pulau Jawa merosot drastis. Kerusakan lingkungan hidup, terutama sumber air di Jawa Tengah bisa dilihat jelas melalui kerusakan beberapa DAS (daerah aliran sungai). DAS Garang yang mencakup Kabupaten Kendal, kabupaten Semarang dan kota Semarang berada dalam kondisi kritis.

Pencemaran air dan krisis air bersih juga terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah tahun lalu. Seharusnya ini adalah tanda bahaya.

Ini yang harus dipahami mereka yang kalap lalu menuduh para petani di pegunungan Kendeng berupaya menggembosi industri semen tanah air.

Mereka mengacuhkan fakta bahwa pada 15 Mei 2016, puluhan warga Pati yang tergabung dalam JMPPK mengadakan aksi tolak pabrik semen di depan kantor Kedutaan Besar Jerman. Protes ini dilakukan setelah terdengar kabar kalau PT. Indocement, induk perusahaan PT Sahabat Mulia Sakti, berencana mengajukan banding ke PTUN Surabaya. Saat itu PTUN Semarang baru saja memenangkan gugatan warga Pati. Saham Indocement dimiliki Heidelberg-Cement asal Jerman.

Kita harusnya paham bahwa sikap para sedulur untuk menolak pabrik semen beroperasi di Jawa Tengah bukan soal sentimen BUMN atau perusahaan asing. Tapi soal masa depan yang terancam hangus jika areal persawahan dihancurleburkan demi keuntungan hari ini dan bagi segelintir orang saja.

Agar Tidak Menunggu Godot Sampai 2019

ADA rentetan peristiwa yang terjadi di tiga hari terakhir di minggu ini.

Pertama, tragedi penyerangan brutal oleh pihak aparat gabungan Polda Jabar, Kodam Siliwangi dan Satpol PP ke desa Sukamulya pada hari Kamis, 17 November. Sebanyak 1.478 Kepala Keluarga memilih bertahan dan tidak ingin melepaskan tanah mereka untuk dijadikan landasan pacu bagi rencana pembangunan bandara internasional. Warga Sukamulya, Kertajati, Majalengka, menolak pendekatan Pemda Jabar yang enggan melakukan sosialisasi, melakukan pemaksaan dan pengingkaran terhadap hak mengenai ganti rugi yang sepadan. Ini adalah satu-satunya desa yang tersisa di antara 11 desa yang wilayahnya termasuk dalam target gusur Pemda. Penduduk dari 10 desa lain sudah menyingkir dan nasibnya terkatung-katung.

Tidak ingin mati sia-sia macam anjing liar di jalanan, warga Sukamulya memilih bertahan.

Mereka dipentungi, diserang menggunakan gas air mata walau tidak melawan 1.200 personil perang utusan Pemda Jabar. Akibat pertarungan yang tak imbang ini, 16 warga terluka. Enam orang digelandang ke Markas Polda Jabar untuk dinterogasi penuh intimidasi. Saat ditahan, dua orang dalam kondisi cedera berat karena dipukuli aparat. Hasilnya, tiga petani dinyatakan sebagai tersangka dan dituduh sebagai biang kerok yang memprovokasi bentrokan.

Keesokan harinya, Jumat, 18 November, giliran para petani di desa Mekar Jaya, kecamatan Wampu, kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang dihajar babak belur oleh duo maut Polisi dan TNI. Permintaan petani agar penyelesaian konflik tanah melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat, direspon dengan mengirimkan 1.500 personil gabungan Polisi dan LINUD Raiders diiringi bersama alat-alat berat. Tanah dan pemukiman petani diratakan. Mereka yang dianggap menghalangi upaya pengusuran dipukuli dan dikejar hingga masuk kampung. Satu orang petani ditangkap dan beberapa lainnya mengalami cedera serius sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sepasang lansia dan seorang anak kecil ikut menjadi korban pemukulan oleh aparat.

Mekar Jaya kemudian diisolasi. Tidak ada perlintasan keluar masuk hingga penggusuran selesai. Yang disasar adalah kawasan seluas 554 hektar milik petani. Lahan ini dahulu diserobot paksa oleh PTPN II Kebun Gohor Lama di tahun 1998. Kini, konflik kembali menegang karena masuknya PT. Langkat Nusantara Kepong asal dari Malaysia yang mengambil alih pengoperasian PTPN II.

Belum reda, pagi hari Sabtu (19 November) kabar muncul dari bagian timur. Ibadah syukur memperingati 8 tahun berdirinya Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dirangkai dengan pelantikan Badan Pengurus KNPB Sorong Raya dibubarkan paksa oleh tim gabungan Polisi dan TNI. Hasilnya 109 orang yang menghadiri prosesi ibadah yang berlangsung di lapangan SPG Maranatha Kota Sorong, ditangkap. Seluruhnya wajib menjalani interogasi di kantor Polresta Sorong.

Dalam rombongan yang ditangkap, terdapat dua balita: Aldo Yohame (5 tahun) dan Rosalina Badii (8 bulan).

Kasus penangkapan massal ini adalah mata rantai represi yang berkelanjutan di Papua. Pembubaran ibadah disertai penangkapan adalah bagian dari rangkai operasi gabungan TNI dan Polisi untuk membendung merebaknya semangat kemerdekaan di Papua. Bulan Mei kemarin misalnya, hampir dua ribu orang ditangkap dalam sehari. Kapolres Sorong Kota, Edfrie Maith bahkan dengan bangga mengatakan bahwa pihaknya sukses bekerja sama dengan jurnalis di kota Sorong untuk tidak memberitakan soal penangkapan massal ini. Kepolisian paham benar, jika publikasi akan penangkapan ini akan berujung buruk untuk citra Indonesia di dunia internasional. Beberapa negara Pasifik sudah terbuka menyampaikan kritik tentang pelanggaran HAM di Papua.

Apa benang merah ketiga peristiwa di atas yang terpisah secara geografis? Mengapa Langkat (Sumatera Utara), Majalengka (Jawa Barat) dan Sorong (Papua) menjadi mungkin untuk dibaca dalam satu tarikan?

Mari coba kita periksa.

Pertama, terjadi pada akhir Desember 2015. Amandemen keempat atas Peraturan Presiden (Perpres) No.71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Untuk Kepentingan Umum resmi ditandatangani Jokowi. Hasilnya, terbit Perpres No.148/2015. Revisi utama dalam amandemen ini adalah percepatan dan efektivitas konsolidasi tanah. Sejumlah tahapan dalam pengadaan tanah yang dipandang berbelit-belit, dipangkas.

Di Perpres ini juga disebutkan bahwa komplain akan ditangani dalam waktu tiga hari kerja. Jika dalam jangka waktu tersebut sengketa belum selesai, maka penetapan lokasi dianggap telah final dan disepakati semua pihak.

Hebat bukan?

Artinya, jika sebidang tanah telah disasar sebagai lokasi proyek, maka tidak ada yang bisa menggagalkannya. Itu mengapa, Pemda Jabar berkeras melakukan pengukuran dan meminta warga di Sukamulya menyingkir. Karena semenjak desa itu masuk dalam peta rencana proyek, sudah dapat dipastikan bahwa tanah mereka telah hilang.

Kedua, adalah fakta bahwa bersamaan dengan itu contoh pertama di atas, Jokowi juga menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.104/2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Menurut PP ini, perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan atau dalam fungsi pokok kawasan hutan.

Singkatnya, pemerintah menyediakan kemudahan investasi di kawasan hutan. Ijin pelepasan kawasan hutan disederhanakan seperti ijin pinjam pakai dengan mengubah Permenhut P.33/Menhut-II/2015 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jo P.28/Menhut-II/2014.

Kemudahan ijin pelepasan kawasan hutan itu bagian dari Paket Ekonomi II yang ditawarkan rezim Jokowi untuk meningkatkan iklim investasi. Empat belas ijin kehutanan dibabat menjadi tinggal enam ijin. Keseluruhan perijinan ini otoritasnya berada di Pemerintah Pusat.  Semuanya kini bisa selesai dalam 12-14 hari saja.

Sungguh, berbagai kemudahan inilah yang membuat investasi di sektor agribisnis jadi lebih bergairah. Persoalan di Langkat berada di koridor ini. Pengambilalihan lahan sebagai upaya perluasan industri perkebunan raksasa melampaui nalar soal hak atas tanah dan soal kemandirian petani. Agribisnis berada di atas semua itu.

Poin ketiga, terkait peluncuran paket Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong oleh Jokowi pada Juni kemarin. KEK Sorong diharapkan menjadi solusi cepat untuk memperlancar distribusi barang konsumsi ke daerah Kepala Burung dan mempermudah pengiriman hasil rampokan sumber daya alam ke luar Papua. Tol laut misalnya, diharapkan akan mempercepat alur keluar jarahan kayu dari belantara Sorong, Manokwari, Teluk Wondama dan sekitarnya.

Untuk mendukung KEK Sorong, maka perangkat yang harus disiapkan adalah infrastruktur perhubungan (jalan raya, bandar udara dan pelabuhan kapal), ketersediaan listrik, serta memastikan kondusifnya situasi politik agar roda bisnis tidak terganggu.

Misalnya, pembaharuan terhadap bandara Domine Eduard Osok (DEO), Sorong dengan biaya 236 milyar rupiah dari APBN. Panjang lintasan pacu rencananya akan ditambah menjadi 2.500 meter agar lebih banyak jenis pesawat yang bisa mendarat. Luas terminal bandara juga akan direnovasi agar dapat menampung lebih banyak orang. Ekstensifikasi ini dipandang perlu mengingat Sorong adalah opsi paling memungkinkan sebagai pintu masuk sebelum mencapai Raja Ampat, ceruk pariwisata bahari ala Jokowi.

Namun pembangunan infrastruktur tidak akan berlangsung nyaman jika semangat perjuangan pembebasan nasional terus mekar. Itu sebabnya represi dan supresi terhadap aspirasi dan aksi politik di Papua menjadi keharusan. Pembungkaman kebebasan berpendapat menjadi wajib hukumnya.

Apa benang merah ketiganya? Perampasan tanah.

Nyong dan Nona boleh tidak sepaham. Tapi biar saya jelaskan dulu.

Sejak menjabat sebagai presiden, Jokowi secara sadar membangun kebijakannya pada dua aspek utama: infrastruktur dan agribisnis. Pilihan ini merupakan rangkai yang erat dengan tren global. Kalau tidak ikut, apa kata kapitalisme global nanti? Mau kalian jika Jokowi dituduh anti-investasi?

Nah, pembangunan infrastruktur secara masif dan meluas, serta ekstensifikasi mega agribisnis itu berakibat langsung pada peningkatan eskalasi kekerasan. Akhir Agustus lalu, Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-JK penuh praktik kekerasan dan manipulasi. Proyek-proyek skala besar tersebut juga akhirnya ditujukan untuk kepentingan korporasi, bukan masyarakat setempat.

Dan Jokowi dalam Perpres No. 3/2016 soal Proyek Strategis Nasional, mencatat setidaknya 225 proyek raksasa lagi yang bakal dikebut. Artinya? Spiral kekerasan belum akan berhenti. Kenapa? Tentu saja karena pelibatan aparat keamanan. Tahun Komnas HAM mencatat bahwa dari 1.127 aduan yang masuk, Polisi dan TNI adalah dua aktor papan atas yang paling menjadi pelaku kekerasan.

Terdengar mirip dengan penggusuran, pembangunan bendungan, reklamasi dan pembangunan pabrik semen? Tentu saja. Karena semuanya terhubung. Sekali lagi. Benang merahnya adalah infrastruktur dan agribisnis.

Lalu apa yang bisa kita lakukan?

Ada dua. Pertama, pasrah dan berharap bahwa ada keajaiban yang turun dari langit. Diselingi marah-marah di media sosial sembari membagikan tautan. Ini paling mudah. Modal dua jempol yang sehat serta semangat anti-politik dalam dada.

Kedua, mengkonsolidasikan dan mengkoneksikan semua musuh rezim. Mulai dari korban gusuran perkotaan, petani dan komunitas orang asli yang dirampas tanahnya, buruh pabrik dan buruh kebun yang dibayar murah, para pejuang lingkungan, dan kelompok korban. Konsolidasi bisa dimulai dengan mempromosikan semangat untuk berpolitik secara demokratik. Kekuatan alternatif tidak hadir lewat satu juta KTP, atau memilih setan yang paling baik di antara kumpulan iblis (lesser evil movement), atau gerakan non-parlementer yang utopis dan delusional.

Sikap untuk memilih jalan pedang. Bertekun membangun kekuatan politik alternatif berbasis massa yang dengan gembira bertempur di semua lini dan gelanggang politik demokrasi liberal. Tidak bisa tidak, kita harus memulai organisasi swakelola yang mengajarkan manajemen politik, kemandirian ekonomi dan kesadaran ideologi kelas pekerja.

Karena kita tidak bisa menunggu setelah 2019 untuk melakukan semua itu. Sebab, mungkin saat itu semuanya sudah terlambat.***

 

 

Tayang perdana di Oase IndoPROGRESS

Kepada Papua

HAL paling sulit dari sebuah bangsa yang hidup dalam fantasi masa lalu mengenai semangat ekspansionisme adalah mengakui bahwa kolonialisme itu eksis hari ini. Ini problem kami: Indonesia.

Adalah tidak mungkin mengharapkan sebuah bangsa yang tumbuh dengan dongeng mengenai hasrat kolonialisme Sriwijaya dan Majapahit sanggup secara terbuka menunjuk diri sendiri sebagai pelaku penjajahan. Narasi tunggal mengenai kedua kerajaan tersebut, adalah potret tentang kehebatan proyek unifikasi yang ditempuh dengan cara menaklukkan daerah-daerah lain melalui perang. Sejak di bangku sekolah dasar, semenjak republik ini berdiri, cerita macam inilah yang mengisi hari-hari kami di dalam kelas. Bahwa persatuan hanya bisa ditempuh dengan satu jalan: pemaksaan!

Dan ini baru satu contoh saja. Jadi sangat lumrah jika kemudian orang Indonesia gagap pada kenyataan sejarah. Kami tentu saja kelimbungan untuk memahami bahwa kenaifan unifikasi ala Sriwijaya dan Majapahit dibuktikan gagal oleh sejarah. Itu juga sebab di balik ketidakmampuan kami—yang begitu bangga dengan ke-Indonesia-annya—tidak bisa bertanya penuh gelisah.

Misal, mengapa orang-orang Indonesia tidak pernah menyebut Sriwijaya dan Majapahit sebagai penjajah?

Sebagai generasi yang tumbuh dalam glorifikasi akan kolonialisme, kami kesulitan memahami perasaan mereka yang terjajah. Anak-anak Indonesia gagap untuk melahirkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang diarahkan kepada diri sendiri.

Misal, bagaimana nasib dari suku dan komunitas yang ditaklukkan oleh Sriwijaya dan Majapahit? Apakah kehidupan mereka jauh lebih baik setelah menjadi daerah jajahan? Atau kolonialisasi justru hanya memperburuk keadaan? Mungkinkah upeti yang disetorkan kepada para raja dan sultan melalui hulubalangnya kemudian digunakan untuk meningkatkan taraf hidup suku-komunitas yang ditaklukkan? Bukankah kampanye perang penaklukan Sriwijaya dan Majapahit juga menjadi pintu masuk ekspansi agama resmi yang dipeluk Raja? Bagaimana nasib keyakinan spiritual yang telah lebih dulu dipraktekkan oleh kelompok terjajah setelah tunduk terjajah?

Brecht benar adanya. Anak-anak Indonesia bisa melihat Borobudur dengan bangga, dan mengenang Syailendra. Karena kami tidak pernah tahu nama budak-budak yang dipaksa mengangkut batu dan bekerja keras hingga meregang nyawa.

Begitu juga dengan Papua.

Anak-anak Indonesia -termasuk saya sendiri- menemui kesulitan besar ketika mencoba mengerti tentang Papua. Tentang mengapa pembunuhan ekstra judisial yang telah memakan puluhan ribu orang di bumi Cenderawasih, terus berlangsung bahkan hingga hari ini. Nalar yang telah tumpul membuat kami kebingungan penyebab gagalnya pendekatan pembangunan dan otonomi khusus untuk menjawab problem-problem mendasar Orang Asli Papua. Mata kami terlanjur diselimuti katarak sejarah sehingga muskil bisa mengerti kenapa aspirasi untuk merdeka dari Indonesia justru tak pernah padam, dan sebaliknya justru menyala semakin terang.

Bangsa kami Indonesia, adalah bangsa yang besar namun penuh ambigu.

Setelah sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika—yang katanya dilandasi pada semangat anti-kolonialisme—kami membiarkan Soekarno menyerukan invasi ke Papua. Sehabis menggalang gelaran olahraga GANEFO untuk menandingi blok politik yang berhasrat menguasai dunia, kami merestui pengerahan operasi demi operasi militer yang mengakibatkan banyak orang Papua menjadi korban. Tidak berhenti di situ. Catatan sejarah kami merayakan pengancaman yang dilakukan oleh militer Indonesia kepada 1.083 perwakilan orang Papua dalam PEPERA jika berani memilih tidak. Kami berteriak keras dan menyatakan solidaritas terhadap tuntutan kemerdekaan Palestina namun di saat bersamaan menghisap darah orang Timor Leste dan Papua. Atas nama demokrasi dan kedaulatan, kami marah dan tersinggung jika urusan domestik dicampuri bangsa lain. Walau faktanya, Indonesia menyokong diktator di Papua New Guinea dan Kepulauan Fiji.

Itu sebabnya tak perlu kaget dengan respon Nara Masista Rakhmatia sebagai perwakilan Indonesia di PBB. Perempuan itu, adalah cerminan generasi kami. Yang sekali percaya bahwa demi keutuhan negara, kami rela berdusta dan membunuh.

Coba lihat saja. Tidak sedikit yang bertepuk tangan gembira. Berbangga karena ada satu anak bangsa yang dengan gagah berani mempertahankan upaya orang lain membuka borok kolonialisme kami. Sikap itu benar! Itulah nasionalisme Indonesia yang sejati.

Tanpa perlu diingatkan oleh siapapun, kami sadar betul bahwa penjajahan tidak bisa ditempuh dengan dialog. Kolonialisme hanya bisa dilakukan dengan tangan besi. Itu artinya, pelanggaran demi pelanggaran HAM di Papua adalah harga yang patut dibayar demi keberlangsungan imperium Indonesia. Nyawa orang Papua—seperti juga nyawa orang Timor Leste—adalah tiang pondasi yang diharuskan sejarah. Bukankah kebesaran Sriwijaya dan Majapahit yang abadi di lintasan waktu adalah kisah penuh darah?

Satu-satunya yang mungkin kami sesalkan, dunia internasional seharusnya sudah tahu dengan benar bahwa orang Indonesia tidak pernah segan untuk menjagal. Di tahun 1965, kami membantai puluhan ribu saudara serumpun atas dasar gosip. Ribuan lain kami kirim ke kamp kerja paksa tanpa pengadilan. Tak berhenti sampai di situ, selama hampir tiga dekade, isolasi sosial, politik dan ekonomi digencarkan. Daftar itu tidak berhenti. Masih ada Talangsari, Tanjung Priok, Banyuwangi dan lain-lain. Terlalu panjang dan begitu membanggakan.

Orang Papua mesti belajar untuk tidak kaget jika setiap saat bangsa ini membutuhkan nyawa untuk dikorbankan. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme pesugihan yang tidak akan pernah bisa tenang tanpa pertumpahan darah. Orang-orang Melanesia dari pulau Misool hingga Merauke seharusnya paham akan hal itu. Statistik kami mengagumkan untuk soal ini.

Jadi, itu alasan di balik sikap tak acuh kami sebagai bangsa. Dengan tangan bersimbah darah, wajar jika kami melihat tidak ada yang spesial dari pelanggaran HAM di Papua. Hanya ada 20 operasi militer yang menyebabkan ribuan orang mati. Biak Berdarah, Penembakan Paniai, kematian misterius puluhan anak-anak Nduga, atau pembungkaman ekspresi politik disertai penangkapan ratusan orang dalam demonstrasi damai bukan sesuatu yang luar biasa. Perampasan tanah adat untuk ekspansi perkebunan sawit dan tebu, perambahan hutan untuk industri kayu dan bubur kertas atau ekstraksi pertambangan juga tak pantas untuk kami sikapi.

Biasa saja. Bukankah sudah semestinya Papua menderita? Mana ada kolonialisme tanpa tipu daya, airmata dan korban nyawa? Ini penjajahan, bukan kisah asmara!

Orang-orang Papua mungkin harus berterimakasih kepada Indonesia.

Tanpa kolonialisme, orang-orang Papua tidak akan pernah tahu betapa kaya isi perut gunung-gunung mereka. Tinggal perlu belajar bagaimana cara memanfaatkan semua itu demi kepentingan bersama. Jika tidak dijajah, orang-orang Papua tidak akan pernah pernah tahu menyanyikan Indonesia Raya dan belajar cara menggerek Merah Putih. Besok lusa, tentu sudah mantap jika menyanyi Tanahku Papua sembari menyaksikan Bintang Kejora naik ke langit. Tanpa invasi, orang-orang Papua mungkin masih hidup berburu dan meramu sagu dan mengambil secukupnya dari hutan. Sehingga orang Papua akhirnya mengerti bahwa yang disebut peradaban modern dan pembangunan tidak lebih dari kerakusan korporatisme tanpa batas. Jika tidak ditaklukkan, orang-orang Papua tidak akan pernah mengalami kisah ditipu elit-elit politik, operasi militer yang masih dan merusak serta diskriminasi. Pelajaran pentingnya: jangan percaya oligarki dan militer. Kekuatan sejati ada di persatuan akar rumput.

Dengan kata lain, praktik penjajahan Indonesia adalah jalan yang mengajarkan anak-anak Papua apa itu arti kemerdekaan politik dan ekonomi serta kemandirian budaya. Kekerasan fisik dan mental yang menimpa Papua tidak lain semacam via dolorosa yang melatih, mengajarkan dan menebalkan keteguhan berjuang. Kolonialisme Indonesia-lah yang membuka mata anak-anak Papua bahwa organisasi, persatuan politik dan kesabaran revolusioner adalah syarat untuk merdeka. Aneksasi dan muslihat Indonesia Indonesia dalam PEPERA adalah anak tangga untuk mendidik anak-anak Papua tentang pentingnya melihat sejarah dan belajar darinya.

Dahulu, para pendiri bangsa kami belajar hal tersebut dari Belanda. Mereka juga ditangkap, dipenjara, dicap pemberontak, dituduh provokator dan sebagian lain dibunuh secara ilegal. Tidak sedikit yang diasingkan dan terpisah dari orang-orang yang mereka sayangi. Tapi semua pembredelan itu tidak membuat mereka berhenti. Mungkin melambat, tapi tetap melangkah maju. Mereka juga membangun solidaritas dengan orang-orang senasib atau yang bersimpati dengan perjuangan pembebasan nasional. Pembagian tugas juga dilakukan: ada yang mengorganisir massa di akar rumput dan ada yang mengurusi diplomasi. Mereka, anak-anak bangsa jajahan yang gandrung dengan kemerdekaan.

Terdengar serupa?

Itu mengapa, penjajahan Indonesia itu perlu dan penting. Agar besok lusa, anak-anak Papua bisa belajar betapa barbarnya kolonialisme dan berupaya sekeras mungkin untuk tidak mengulanginya. Kemudian mencatat periode ini dengan huruf tebal di buku sejarah mereka. Bahwa setelah Belanda, masih ada lagi yang lebih biadab: Indonesia.

 

 

Terbit perdana di Oase IndoPROGRESS