Shortspit #02: Tentang Freeport

Tanggapan Singkat untuk Roy Murtadho

Ada beberapa ketidaksepakatan saya dengan poin-poin yang diajukan kawan saya, Gus Roy Murtadho dalam tulisan ini. Dalam pandangan saya, sentimen anti Freeport sama sekali tidak menggembirakan (paragraf 5). Sentimen ini dalam analisis saya, berakar dari pandangan kolonialistik yang memandang Papua sebagai kepunyaan (koloni) Indonesia. Sikap marah orang Indonesia ketika propertinya (kekayaan emas di Amungsa) sedang terancam.

Pandangan semacam ini ahistoris. Ia mengacuhkan fakta bahwa Papua dianeksasi oleh Indonesia, yang diserukan oleh Soekarno -megalomaniak anti-feminis. Jika Indonesia adalah kesepakatan politik yang disimpulkan pada Agustus 1945, Papua -dan juga Timor Leste- sejak awal tidak pernah terlibat dalam kesepakatan politik ini.

Anti Freeport di hari-hari belakangan ini yang bermuara pada sentimen nasionalisme, bagi saya adalah bentuk sederhana dari fasisme yang sedang bermetamorfosa. Semangat kebangsaan yang melegalkan penjajahan, diskriminasi dan pelanggaran HAM secara terus menerus, meluas dan dilindungi oleh impunitas. Ia tidak hanya cacat secara etis, tapi juga secara politis dan ideologis. Mengharapkan penghormatan hak asasi orang asli Papua di tengah berlangsungnya praktek kolonialisasi menurut saya tidak saja naif, tapi juga merupakan kesesatan berpikir.

Kedua, tidak ada yang perlu diapresiasi dari sikap Jokowi. Saya berseberangan dengan politik ala cheerleaders seperti ini.

Ketegasan rezim Jokowi, adalah ketegasan kolonialisme. Pameran politik atas arogansi borjuis nasional yang sedang melakukan tawar menawar dengan borjuis internasional. Sikap ancam-mengancam antar klik borjuis ini dibangun di atas pondasi yang menegasikan suara manusia-manusia di daerah koloni. Sebab, ia memandang mereka yang berada di tanah jajahan sebagai setengah manusia. Sebagai setengah manusia, orang asli Papua dipandang belum layak berbicara atas dirinya sendiri.

Lalu bagaimana dengan elit-elit Papua yang juga terlibat dalam keramaian soal kisruh Freeport ini? Untuk orang Indonesia yang punya pengalaman hampir 200 tahun dijajah berbagai bangsa, saya merasa tidak perlu mengutip Frantz Fanon atau CLR James. Di masa Hindia dahulu, kita tahu sejarah mencatat ada ambtenaar-ambtenaar yang mengabdi kepada penjajah.

Pembicaraan soal Papua di tengah revolusioner Indo-Melayu, seharusnya melampaui perdebatan-perdebatan tahun-tahun kemarin. Jika kita tetap tidak bisa meradikalisasi diskursus ini, di masa depan, sejarah hanya akan mengenang kita sebagai repetitor semata. Yaitu mereka yang hanya sanggup mengulang-ulang dan merasa labirin sebagai jalan keluar.

PS: Poin-poin yang lain, nanti saya kita bahas pas ketemuan Gus.

Shortspit #01: Delusional

Menjadi delusional itu mudah. Dan dunia harusnya belajar dari Indonesia.

Presiden pertama negeri ini adalah seorang maskulinis megalomaniak yang terobsesi dengan tubuh perempuan dan orang yang menyerukan penjajahan atas Papua.

Suksesornya, adalah seorang tentara dengan senyum seharga hampir satu juta nyawa warganya. Ia punya daftar panjang yang hanya bisa disaingi Adolf Hitler dan Pol Pot.

Pelanjut kekuasaan adalah seorang jenius narsis yang untungnya melakukan kebaikan dengan membiarkan Timor Leste menjadi negara terpisah. Film-film tentang dirinya di masa muda adalah guyonan paling tidak lucu dan tak sabaran. Setidaknya, menunggu hingga ia tersungkur jadi mayat.

Setelah pemilu terwaras yang pernah dijalani, parlemen memilih seorang pemberani dan terang mata hati meski memiliki gangguan fisik. Sayang, ia dijungkalkan terlalu dini.

Sebagai gantinya, politisi di Senayan memilih seorang perempuan yang sama sekali tidak bisa berpikir. Ia mewarisi ketidakwarasan bapaknya. Seluruh kisah tentang dirinya adalah kegagalan.

Lalu datanglah sepuluh tahun penuh lagu-lagu buruk, majas-majas tanpa rasa, metafora paling ceroboh dalam sejarah dan rimbunan ketololan lain. Masa paling manipulatif yang menandai lahirnya sebuah gerombolan paling berisik dalam sejarah politik Indonesia. Ini adalah periode gelap yang daya rusaknya bahkan melampaui kondisi hancurnya hutan sagu di Merauke, dilarangnya orang-orang Moi untuk berburu kangguru dan tersingkirnya orang Yerisiam karena perkebunan sawit.

Masa melelahkan ini membuat banyak orang terburu-buru mencari jalan keluar. Memilih seorang pemula berbadan kurus yang di kemudian hari justru lebih banyak mengecewakan. Ia mengumbar sumpah akan berlaku manusiawi. Tapi di semester pertama justru berjanji melapangkan hutan hujan untuk sawah sejuta hektar. Lebih dari separuh orang Melanesia di Papua memilih lelaki berkemeja kotak-kotak merah ini. Tapi sejak Paniai, lebih banyak anak muda Cendrawasih yang tewas dibedil polisi dan tentara.

Kekonyolan lelaki bersenyum kuda asal Solo ini berlanjut dengan menanam kapsul di dekat Tanah Merah, simbol arogansi kolonial atas tanah jajahan. Ia membiarkan laler ijo melarang jurnalis datang berkunjung, para peneliti dipersulit mengurus visa dan penangkapan semena-mena terhadap orang-orang berambut keriting setiap kali mereka membanjiri jalan. Lalu mengabarkan kebohongan bahwa diplomasi di Pasifik sedang merekah, walau di banyak pertemuan Indonesia terjungkal dengan spektakuler.

Kemerdekaan itu semakin dekat. Hampir semua prasyaratnya mulai tersedia. Salah satunya: bahasa. Tulisan ini contohnya.

Shortspit #00: Gerakan Mahasiswa

Ketimbang menyalahkan para idiot yang kemarin mendemo rumah SBY, saya akan berbagi beberapa hal.

PERTAMA, saya adalah orang yang muak dengan terma “mahasiswa”. Ini terma feodal yang selalu pura-pura dilupakan oleh kami semua yang sempat kuliah. Kami selalu bangga dan menganggap diri berbeda. Alasannya tak politis. Semata karena tak diwajibkan pakai seragam dan bisa absen tanpa pemberitahuan. Sisanya? Tak ada beda dengan pelajar kebanyakan. Hidup sebagai pelajar perguruan tinggi adalah anomali. Bukan proletar sesungguhnya, tapi juga bukan borjuis sejati.

KEDUA, pelajar di universitas adalah sumber apolitisme yang mewabah di Indonesia. Coba lihat sekitar anda. Yang mempopulerkan semangat anti-politik adalah mereka yang dulu duduk di bangku kuliah. Mereka membenci organisasi, karena mereka tidak terorganisir dan punya tabiat buruk dalam berorganisasi. Menghindari kedisiplinan karena hal itu adalah ciri proletariat sejati. Sebagai kaum delusional, mereka tidak ingin diasosiasikan dengan kelas pekerja. Karena precariat menyedihkan memandang dirinya jauh lebih terhormat.

KETIGA, kebodohan yang kita saksikan hari ini (bagaimana mendemo mantan presiden) adalah refleksi terhadap potret yang lebih besar dari keidiotan massal di sekitar kita. Yaitu wajah dari ketidakmampuan untuk menentukan apa yang taktis, mana yang strategis dan mana yang onani. Hal ini disebabkan karena pelajar di kampus dan kami yang lulus dari universitas, hanya mengkonsumsi balon-balon imaji soal kelas dan politik. Contoh nyata kebodohan massal ini diteruskan secara gemilang dengan menyebut diri: kelas menengah. Terma paling konyol, bodoh dan idiot.

KEEMPAT, gerakan pelajar memang sejak awal bermasalah. Terutama karena sikap romantisme dan ahistorisme yang jadi tulang punggung mereka. Sikap ini adalah akibat langsung dari impotensi serta kepengecutan untuk menantang warisan Orde Baru yang masih bercokol di dalam institusi pendidikan. Kenapa takut? Karena mereka lebih nyamam disodomi militerisme dan gemetar menghadapi cerita masa lalu yang penuh darah. Ini sebabnya mereka cuma bisa onani dengan kenangan yang bercampur baur dengan ilusi, fanatisme dan ketidakmampuan menggunakan otak dengan baik.

KELIMA, organisasi pelajar Cipayung menurut saya sejak dulu bukan organisasi gerakan. Piramid-piramid Orde Baru macam mereka cuma layak dipandangi, difoto lalu ditertawakan.

Taufiq Ismail Menyelamatkan Kita dari Bahaya Laten Lagu Wajib

Kapankah terakhir kali kita menyanyikan lagu wajib dengan sepenuh hati? Kemarin? Setahun lalu? Sepuluh tahun lampau? Sudah lama sekali pastinya.

Banyak orang mengeluh nasionalisme generasi saat ini telah luntur, tapi kita sendiri sudah lupa akan lagu-lagu wajib. (Mungkin tidak lupa juga sih, karena masa sekolah dasar kita diisi dengan kegiatan menghafal lagu wajib. Apa masih sampai sekarang?) Mayoritas kita mengeluh anak-anak sekarang kurang menghargai pahlawan, tapi kapan pula Anda meluangkan waktu untuk mengajarkan kepada mereka lagu-lagu kebangsaan?

Di samping nasionalisme, bangsa kita juga semakin bermasalah dengan nilai-nilai ketuhanan YME. Ini masalah mendesak yang tidak semua orang mau mengambil bagian untuk mencari solusi. Semuanya menjadi semakin rumit, karena kita kekurangan patron. Suri tauladan yang dapat menjadi patok moral dalam perjalanan kebangsaan.

Memang tidak ada yang lebih sulit daripada menjadi teladan. Itulah sebabnya saya sering terkagum-kagum pada sekelompok orang-orang yang melakukan hal-hal kecil guna berkontribusi pada masyarakat. Seperti yang dilakukan Opa Taufiq Ismail.

Dari dulu saya kira, bukan Pramoedya Ananta Toer yang layak jadi kandidat Nobel Sejarah. Almarhum Ben Anderson salah besar di sini. Satu-satunya kandidat paling cocok dan paling layak: Opa Taufiq.

Sastrawan yang karya-karyanya paling banyak bertebaran di buku-buku pelajaran terbitan beragam penerbit. Semasa jagal dari Kemusuk masih berkuasa, puisi-puisi Opa Taufiq adalah yang paling dibacakan di depan kelas. Begitu syahdu, begitu manis, begitu tenang. Hingga kita lupa dan tak perlu tahu bahwa negeri ini pernah membantai saudaranya sendiri karena gosip.

Mungkin banyak yang sudah lupa bahwa Taufiq Ismail bukan seorang wanprestasi. Penyair luar biasa ini adalah wajah Generasi ‘66, angkatan penyair yang legendaris itu. Generasi yang ikut menginisiasi Manifesto Kebudayaan di tahun 1963, gerakan anti “politik sebagai panglima”. Opa Taufiq, yang dilahirkan di Bukittinggi, 25 Juni 1935, menghabiskan masa jayanya sebagai salah seorang pendukung garis keras Orde Baru. Tidak diam-diam. Ia tampil membela Orde Baru bagai ksatria dengan menulis Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif LEKRA.

Malulah kalian wahai generasi muda pekerja seni yang malu-malu berpolitik!

Ketika Perang Dingin sedang berlangsung di Asia dan Afrika, Opa Taufiq tampil ke depan dan ikut berkonfrontasi. Ia menyerang LEKRA karena membuat kerja kepenyairan menjadi sukar karena mesti memikirkan derita rakyat. Bagi Opa Taufiq, tugas penyair adalah memotret peristiwa dari ketinggian. Mesti menjaga jarak agar objektif. Tidak boleh terkontaminasi langsung dengan kehidupan. Penyair adalah pertapa di atas menara gading. Suci dan bersih.

Warisan sikap macam ini, masih bisa kita temukan di kampus-kampus seantero negeri. Kalian yang menjalani laku macam ini, seharusnya berterima kasih kepada Opa Taufiq.

Tanpa jasa-jasa beliau, kalian semua akan jadi macam aktivis CGMI dan HSI. Mendedikasikan pengetahuan untuk revolusi dan pembangunan organisasi rakyat. Aktivitas yang sudah jelas kere dan tidak bermasa depan. Mau contoh? Coba lihat Berto Tukan dan Windu Jusuf, dua benjolan dari IndoPROGRESS.

Setelah Soeharto jatuh, Taufiq Ismail tak patah arang. Ia malah meluncurkan buku baru: Katastrofi Mendunia: Marxisma, Leninisma, Maoisma, Narkoba. Buku super ini terbit di tahun 2004. Didasarkan pada riset mendalam terhadap pokok-pokok pikiran Marx dan para pengikutnya, Opa Taufiq menelurkan sebuah tesis paripurna: Marxisma, Leninisma, dan Maoisma itu sama dengan narkoba! Jleb. Mampus kau Windu Jusuf!

Tesis ini setara dengan diktum Marx: “Die religion ist das opium des volkes.”

Oleh karena itu, sangat wajar jika saya membayangkan jika Opa Taufiq seharusnya diganjar Nobel Sastra atas prestasinya dalam mengarang kenyataan. Semua kontribusi dan pencapaian artistik beliau sudah seharusnya tidak hanya dimonopoli bangsa Indonesia saja. Taufiq Ismail sudah seharusnya menjadi warisan dunia. Agar para pendengkinya dapat tutup mulut dan mulai bertobat.

Opa Taufiq adalah puncak dari evolusi otak manusia Indonesia. Ketika beliau mengkritik lagu “Padamu Negeri” sebagai lagu sesat karena manusia Indonesia diajak menyerahkan “jiwa raganya” kepada negaranya, bukannya Tuhan, tentu tidak banyak orang yang tidak akan mengerti. Salah paham karena tidak mampu menyelami kedalaman pikiran Opa Taufiq yang revolusioner dan avant garde. Mereka yang tidak paham bahwa bahaya sebagai orang tua yang sudah banyak makan asam garam dan mengalami kejamnya dunia, yang diinginkan Opa Taufiq adalah yang terbaik untuk semua.

Kenyataan yang banyak tidak diketahui publik adalah: Opa Taufiq merupakan figur revolusioner penuh dedikasi.

Melarang lagu “Padamu Negeri” hanya permukaan. Yang gagal dipahami orang banyak adalah, Opa Taufiq sedang ingin meredam pengaruh buruk dari Kusbini, si pencipta lagu. Tentu tak banyak orang yang tahu bahwa Kusbini adalah aktivis radikal pendukung Soekarno yang karya terakhirnya adalah himne “The New Emerging Forces” di tahun 1965. Jauh sebelumnya, musisi keroncong ini juga diketahui menggubah “NASAKOM”. Lagu ini dapat ditemukan dalam buku Api Kemerdekaan Indonesia terbitan LEKRA. Karya Kusbini bersanding dengan lagu-lagu semacam “Mariana Proletar” atau “Internationale” yang versi Melayunya diterjemahkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia itu.

Anda tahu apa itu NASAKOM? “Kom” di sini merujuk pada Komunisma! Astaganaga!

Kita harusnya berterima kasih kepada beliau. Tanpa kritik Opa Taufiq, Anda dan saya tentu tidak akan pernah tahu mengulik-ulik siapa itu Kusbini, si pencipta lagu “Padamu Negeri”. Tidak akan tahu ia adalah aktivis radikal pro-Sukarno dan oleh karena itu tentu tak layak dikenang dan oleh karena itu pula mesti masuk keranjang sampah sejarah. Orang-orang seperti Kusbini semasa hidup telah melecehkan proses berkesenian yang begitu mulia dan suci. Kusbini serupa dengan LEKRA. Melumuri indahnya seni dengan lumpur problematika sosial.

Itu mengapa, penting bagi Opa Taufiq menyebarluaskan gagasan agar orang-orang berhenti menyanyikan “Padamu Negeri” (memang kapan kita nyanyi?).

Dengan tujuan menjaga cucu-cucunya dari marabahaya laten komunisma, ia menjadikan perjuangan ini sebagai misi sepanjang usia. Jalan pedang yang justru sering dipandang sinis oleh anak-anak muda. Generasi milenial yang lahir dan tumbuh dewasa ketika wajah presiden sudah sering berganti. Generasi yang paling sulit mengerti niat baik Opa Taufiq.

Niat baik dari seseorang yang tangannya ikut terlibat menyerahkan leher saudara sebangsanya untuk dijagal tanpa pengadilan. Ketulusan untuk menjaga harkat dan martabat bangsa, sebagaimana dulu Opa Taufiq membiarkan tentara melakukan kejahatan kemanusiaan. Mereka yang tidak mengalami langsung masa itu, tentu tidak akan paham mengapa kekhawatiran Opa Taufiq terhadap bangkitnya PKI adalah mimpi buruk yang sudah mengganggu dirinya hampir dua dekade belakangan.

Tentu saja penting untuk mengingatkan generasi muda agar tidak menduakan sang Pencipta. Ia selalu harus jadi yang utama dan oleh sebab itu, lirik lagu yang terindikasi ke arah tersebut sudah seharusnya diganti dan bahkan kalau perlu dilarang. Menduakan Tuhan melalui lagu dapat berakibat buruk: seperti Marxisma dan narkoba! Selain tentu bakal masuk neraka.

Budi baik dan jasa Opa Taufiq sudah terlampau banyak untuk bangsa yang masih porak poranda oleh perampasan tanah dan upah murah ini. Semoga kelak wajah Opa Taufiq yang teduh dan memancarkan kebijaksanaan itu dapat kita awetkan di salah satu pecahan rupiah. Menurut hemat saya, wajah beliau yang waskita ini cocok menggantikan Kaisepo yang dianggap oleh Melayu-Melayu pandai sebagai “monyet”.

Kok gue kzl ya nulis ini.

Shortspit: Aktivis Dungu

Saya tidak kenal orang bernama Muhammad Amin ini. Tapi ia mendaku sebagai “aktivis”, “penulis” sekaligus “entrepreneur”. Tampaknya beliau multitalenta, juga multitafsir.

Menyebut Jakarta Unfair dibikin “aktivis dungu”, sebenarnya adalah parodi tafsir paling tidak lucu dari seseorang yang melabel diri “aktivis”. Pendapat macam ini justru bukan menasbihkan dirinya sebagai aktivis yang tidak dungu, namun lebih tampak bagi saya bahwa Amin jauh lebih dungu dari mereka yang ia serang.

Mengapa? Nah, saya akan jelaskan beberapa alasannya. Sebagai kado Selamat Tahun Baru dari saya untuk kita semua.

Pertama, Muhammad Amin ini dibutakan oleh dukungannya kepada Ahok. Ia dengan naif, menyederhanakan Jakarta Unfair semata-mata sebagai isu Jakarta an sich. Ia tentu saja dungu karena berupaya mengingkari bahwa ada 153 kota yang sedang direfleksikan oleh Jakarta Unfair.

Penggusuran sebagai upaya pembersihan daerah-daerah kumuh tidak hanya terjadi di Jakarta. Brutalitas ini juga terjadi di banyak kota lain yang termasuk dalam proyek KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang diinisiasi oleh Bank Dunia. Semuanya diawali dengan sebuah pertemuan pada 3-9 Oktober 2016. Ini adalah pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF yang dihelat di Washington DC, Amerika Serikat. Pesertanya, adalah berbagai LSM dan wakil pemerintah dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pertemuan ini menjadi penting karena mengesahkan perlindungan lingkungan dan sosial yang disebut ESF (Enviromental and Social Framework) menggantikan kerangka perlindungan lingkungan dan sosial sebelumnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia mengajukan proposal sebagai upaya memperbaiki kesenjangan infrastruktur di Indonesia melalui Program Percepatan Pembangunan “Fast Track Program” (FTP). Pembangunan infrastruktur diantaranya, akan membangun lebih dari 40 PLT Batubara, 40 PLT Panas Bumi, proyek waduk raksasa, PLT Nuklir, ribuan kilometer jalan, dan jalan kereta api batubara yang akan melalui hutan lindung maupun hutan adat. Untuk membiayai mega-proyek tersebut, Pemerintahan Joko Widodo mencari pembiayaan melalui Bank Pembangunan Multilateral, seperti kelompok Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yang berpusat di Beijing.

Singkatnya, Indonesia mengajukan rencana pengajuan hutang baru. Dan ini disepakati pada 12 Juli 2016, ketika Badan Direksi Bank Dunia menyetujui proposal hutang pemerintah Indonesia sebesar $ 216.5 juta atau setara dengan 2,814 trilyun rupiah untuk proyek “National Slum Upgrading“. Sebagai catatan, hutang negara Indonesia sampai dengan bulan Agustus 2016 berjumlah 3.438,29 triliun rupiah. Selain itu, juga diputuskan bahwa pemerintah indonesia akan mendapat pinjaman perdana dari Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dengan jumlah yang sama yaitu $ 216,5 juta atau setara dengan Rp 2,814 triliun untuk proyek itu.

Pemberian utang tersebut untuk mendukung program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), atau dalam istilah Bank Dunia dan AIIB disebut National Slum Upgrading Project/NSUP. Dengan demikian pemerintah Indonesia menambah utang dari Bank Dunia dan AIIB untuk melaksanakan proyek KOTAKU ini dengan total pinjaman sebesar $ 433 juta atau setara 5,629 trilyun rupiah.

Apa itu “National Slum Upgrading Project“? Di Indonesia, kita mengenalnya dengan nama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, rezim Jokowi mencanangkan Program 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum, 0 permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi, yang akan selesai pada tahun 2019. KOTAKU didedikasikan untuk wilayah perkotaan sebagai platform nasional yang dibiayai oleh berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat, dan juga lembaga pendanaan multilateral.

Ini adalah upaya “mengembangkan” daerah-daerah yang dianggap kumuh di 153 kota di Indonesia. Caranya? Penataan kembali (re-design), penempatan ulang (re-location) dan peningkatan tambahan (re-empowerment). Terdengar manis? Tentu saja. Secara tekstual, sebagai slogan atau sebagai kalimat di baliho, terdengar sangat kece. Namun prakteknya berbeda. Tiga poin tersebut justru membuka jalan terhadap penggusuran yang tidak manusiawi, mal-administrasi dan pelanggaran hukum oleh negara seperti yang telah kita saksikan di Jakarta Unfair. Di tahun 2017, jangan kaget jika ada Makassar Unfair, Surabaya Unfair, Semarang Unfair, Medan Unfair, dan masih banyak lagi. Ingat nona, ada 153 kota.

Poin kedua, yang membuat Muhammad Amin layak disebut lebih dungu dari dungu, adalah kenyataan bahwa ia gagal melihat film dokumenter ini sebagai sebuah refleksi terhadap problem nasional. Penggusuran bukan hanya isu Jakarta dan penduduk Jakarta semata. Penggusuran adalah problem bangsa ini. Ketika negara memilih abai terhadap kesalahan-kesalahan strukturalnya dan memilih solusi cepat yang hanya menguntungkan pihak mereka.

Penggusuran di wilayah urban adalah upaya negara menghilangkan barang bukti atas ketimpangan distribusi kesejahteraan antara kota dan desa. Ketimpangan yang memicu urbanisasi hingga kota kelebihan daya tampung. Urbanisasi yang disebabkan oleh berkurangnya tanah garapan untuk pertanian skala kecil karena lahan dan hutan diserahkan kepada korporasi raksasa yang dimiliki segelintir orang saja. Juga karena menjadi petani tidak lagi berarti akibat rendahnya harga jual produk pertanian lokal dan besarnya biaya produksi, serta sistem pendidikan kita yang memusuhi agrikultur yang dibasiskan pada unit-unit desentralis komunal. Pendidikan kita hanya memperkenalkan pertanian yang hirarkis dan sentralistik.

Orang-orang seperti Muhammad Amin tidak akan bisa memahami hal macam ini. Mengapa? Ini poin ketiga. Ia jauh lebih dungu dari mereka yang ia sebut dungu. Orang bernama Muhammad Amin ini, absen waktu antrian pembagian otak. Makanya ia tidak bisa logis dan berpikir holistik sehingga ia miskin empati. Makanya, anda harap maklum jika omongannya tak karuan. Sebab, apa yang akan anda harapkan dari seseorang yang tak punya otak?