Tesis-tesis Mengenang Mark Fisher

I

Sulit menemukan seseorang yang mampu secara baik dan populer menjelaskan buruknya kapitalisme.

Sosok yang tulisannya mendapatkan ruang di media-media yang terobsesi dengan besarnya angka pembaca, ketimbang seberapa luas mereka mampu melakukan intervensi terhadap ranah kesadaran dari gerombolan yang disebut publik. Karena pasca-lemparan batu terakhir di Paris, mercon terakhir padam di Seattle dan gagalnya mengartikan surat-surat cinta Commandate Marcos, kebanyakan penulis anti-kapitalisme dapat secara mudah digolongkan ke dalam dua kubu utama.

Pertamamereka yang menulis selayaknya pandita yang sedang berkhotbah. Keahlian mereka adalah memamerkan pengetahuan menghafal teks-teks yang dianggap suci. Dalam tulisannya, mereka menghujani pembaca dengan kutipan-kutipan mantra serta membagi dunia ke dalam hitam dan putih. Jenis ini, berupaya sekuat tenaga menyembunyikan rasa frustasi mereka terhadap orang kebanyakan dengan terus menerus mengacungkan jari ke masa lalu.

Meski sejarah membuktikan, tidak ada kemenangan sejati di hari-hari kemarin. Yang ada hanyalah benih yang sedang bertumbuh namun kadung layu sebelum bisa mekar dan mengundang lebah untuk menghirup sarinya. Sehingga meromantisir segala sesuatu, tidak hanya buruk untuk proyek penumbangan kapitalisme, tapi juga tidak sehat untuk kesehatan jiwa.

Mereka berupaya menyelimuti diri dari kenyataan bahwa tumpulnya imajinasi politik, kemiskinan literatur dan impotensi budaya adalah penyakit yang menggerogoti tubuh ideologi mereka.

Jenis yang kedua adalah sedikit individu yang menulis dengan penuh gairah, letupan amarah, optimisme yang dibalut dengan kehati-hatian, dan kekayaan metafora yang tidak kering seperti sungai Mekong dan kejujuran seorang revolusioner. Mark Fisher adalah satu di antaranya.

 

II

Fisher meraih gelar Sarjana Sastra dalam bahasa Inggris dan Filsafat di Universitas Hull (1989). Ia kemudian menyelesaikan gelar Ph.D. di University of Warwick pada tahun 1999 dengan menulis disertasi berjudul Flatline Constructs: Gothic Materialism and Cybernetic Theory-Fiction.

Bajingan ini adalah pendiri sekaligus anggota aktif dari kolektif penelitian interdisipliner yang dikenal sebagai Cybernetic Culture Research Unit. Selain menghabiskan waktu mengajar di perguruan tinggi, ia memulai proyek fenomenal dengan merilis K Punk Blog di tahun 2003. Fisher adalah anggota dewan redaksi Interference: a journal of audio culture, sekaligus juga sebagai editor di penerbitan Zero, wakil editor di The Wire, dan juga terlibat aktif dalam serial konferensi Speculative Realism yang digagas oleh Edinburgh University Press ini.

Speculative Realism adalah gerakan dalam filsafat kontemporer yang mendefinisikan diri dengan cukup longgar dibanding metaphysical realism sebagai bentuk kritik atas bentuk-bentuk yang dominan dari filsafat pasca-Kantian (atau yang biasa disebut sebagai correlationism).

Nama ini diambil dari sebuah konferensi yang diadakan di Goldsmiths College, University of London pada bulan April 2007. Konferensi ini dimoderatori oleh Alberto Toscano, dan menampilkan presentasi Ray Brassier, Iain Hamilton Grant, Graham Harman dan Quentin Meillassoux. Brassier dianggap sebagai pencetus Speculative Realism meskipun Meillassoux sudah terlebih dahulu menggunakan istilah Speculative Materialism untuk menggambarkan posisinya sendiri. Konferensi Speculative Realisme berikutnya dilangsungkan di UWE Bristol, Jumat 24 April 2009.

Di tahun yang sama, Fisher menjadi editor dari buku The Resistible Demise of Michael Jackson sebelum akhirnya menelurkan Capitalist Realism: Is there no alternative? yang dianggap sebagai warisan pentingnya. Di tahun 2014, ia kembali menerbitkan Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures, sekumpulan esai mengenai musik, film dan hauntology.

 

III

Hari ini, di tengah wabah budaya fatalisme, memang lebih mudah membayangkan akhir dunia ketimbang membayangkan keruntuhan sebuah sistem yang hidup dari eksploitasi mayoritas manusia. Kini, kita sedang hidup di periode di mana, menjadi revolusioner adalah gaya hidup. Sebuah perilaku yang membebek pada tesis bahwa segala penentangan terhadap kapitalisme tidak lebih baik dari perayaan tahun baru yang diikuti dengan resolusi-resolusi yang disadari penuh tidak akan pernah tercapai.

Sebagai penanda, kita dapat melacak mengapa film-film bernuansa apokaliptik, lengkap dengan narasi mesianik, merebak dan diproduksi dalam skala masif. Produk budaya yang mengartikulasikan fanatisme brutal akan ketiadaan jalan keluar sehingga kehancuran adalah masa depan yang paling mungkin. Di titik ini, semua orang diwajibkan menjadi eskapik. Lari dari akar persoalan dan memilih menjadi pelarian yang membangun tabir untuk menutupi segala ketidakbecusan hidup yang dibiarkannya berlangsung.

Inilah yang disebut dengan kenyataan hari ini. Yang mana, yang disebut sebagai realitas tidak lebih dari banyak kepingan yang kita namakan budaya. Hingga menjadi kebutuhan yang tidak kalah mendesak untuk mereka yang mendaku sebagai revolusioner untuk juga memahami bagaimana realitas dikonstruksikan oleh kapitalisme, dan finalnya adalah manunggalnya kenyataan itu sendiri dengan absorpsi terhadap ilusi sebagai bagian integral yang tidak lagi dapat dipisahkan.

Seperti para situasionis yang menilai bahwa oposisi terhadap kapitalisme secara implisit membutuhkan abolisi nyata dari seluruh klas-klas masyarakat, penghapusan produksi komoditi dan kerja upahan, aksi melampaui seni dan seluruh pencapaian budaya dalam bentuk intervensi aktif ke dalam permainan melalui kreasi bebas di dalam kehidupan harian – dan juga keterpenuhan mereka yang sejati; dan fusi langsung atas teori revolusioner dan praktek dalam sebuah aktivitas eksperimental yang menghalangi setiap kejutan dalam “ideologi-ideologi”, yang mana merefleksikan otoritas dari para spesialis dan akan selalu melayani spesialisasi dari otoritas.

Faktor-faktor yang terlibat dalam persoalan historis ini adalah percepatan ekstensif dan modernisasi dari kontradiksi fundamental di antara sistem hari ini, dan antara sistem dan hasrat-hasrat manusia. Kekuatan sosial yang memiliki tugas sejarah untuk menyelesaikan kontradiksi kontradiksi ini -dan satu-satunya kekuatan yang mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut- adalah massa kelas pekerja yang ironisnya sedang tidak tidak memiliki kekuatan yang diakibatkan oleh kegunaan hidup mereka dirampas oleh berbagai kontrol melalui akumulasi yang fantastik akan kemungkinan-kemungkinan material yang mereka produksi. Resolusi penumbangan kapitalisme telah diprediksi melalui munculnya dewan-dewan demokratik pekerja yang membuat semua keputusan atas diri para pekerja.

Satu-satunya usaha cerdas di tengah dunia yang imbesil seperti hari ini adalah tiadanya pilihan selain keharusan agar para proletariat baru untuk mengusung proyek ini dengan memformat dirinya ke dalam bentuk klas yang tidak dapat termediasi oleh segala bentuk kepemimpinan.

Para situasionis mendeklarasikan diri bahwa mereka tidak memiliki ketertarikan di luar segala gerakan ini. Para situasionis tidak akan memberikan prinsip-prinsip khusus dan wajib sebagai landasan dari sebuah gerakan yang nyata, gerakan yang mana telah lebih dulu lahir sebelum pandangan situasionis itu sendiri. Melihat kelahiran perjuangan-perjuangan yang dimulai di berbagai negara dengan keragaman isu, para situasionis melihat tugas mereka adalah mengajukan seluruh masalah, menguraikan koherensi-koherensinya, juga bagaimana kesatuan teoritik dan praktek mengenai hal tersebut. Secara singkat, di dalam berbagai fase yang perjuangan secara keseluruhan para situasionis merepresentasikan ketertarikan mereka terhadap keseluruhan gerakan.

 

IV

Warisan penting Fisher adalah melakukan pembaruan dan memberikan kembali signifikansi untuk membaca dan menelaah Situasionis Internasional, terutama di ranah musik dan film.

Jika di masa lalu, ide-ide yang ditawarkan oleh Debord dan kawan-kawan dianggap tidak masuk akal, hari ini kita justru menemukan relevansi dari parodi mereka terhadap praktik revolusionerisme yang birokratik, kering dan mekanik. Praktik yang justru menjauhkan klas pekerja sebagai barisan paling menderita dari eksploitasi kapitalisme dari harapan akan kemungkinan untuk meruntuhkan menara Babel kapitalisme.

Dalam bukunya Capitalist Realism, Fisher memberikan analisis singkat atas polemik mengenai cengkeraman kuat kapitalisme terhadap kesadaran kolektif sehingga membatasi kemampuan seseorang untuk membayangkan mungkinnya alternatif atas kapitalisme. Kemampuannya untuk melakukan kritik radikal terhadap berbagai isu dan subjek-subjek budaya dengan mengelaborasi contoh dari kebudayaan popular (popular culture) dan teori-teori rumit (high theory).

Salah satu argumentasi Fisher dalam buku ini adalah mengenai “realisme hari ini” telah menjadi alat utama dari ideologi kapitalisme untuk mempertahankan status quo-nya. Kapitalisme tidak hanya menjadi tatanan dunia yang paling baik, namun menjadi satu-satunya yang paling mungkin. Implikasinya adalah, orang-orang membayangkan bahwa tidak ada jalan keluar sehingga yang paling mungkin dilakukan adalah dengan mempertahankan kapitalisme itu sendiri sembari menambal “kekurangan-kekurangannya”. Dalam Capitalist Realism, kapitalisme sukses menjadi sistem otoritarianisme paling sukses karena ia menjadi yang paling realistis. Di luar itu, segala sesuatu akan dianggap tidak mungkin.

Realisme absolut di bawah kapitalisme bagi Fisher juga sinonim sebagai akhir sejarah -yang jelas merupakan hinaan terbuka terhadap Fukuyama dan para penggemarnya. Karena dengan lumpuhnya kemampuan untuk membayangkan sesuatu di luar sistem eksploitatif ini, maka gerak maju sejarah perkembangan masyarakat menjadi terhenti. Kapitalisme menjadi kekal karena ia adalah “bentuk final yang paling mungkin”. Dunia yang seperti ini menurut Fisher berada di dalam kondisi atemporality, di mana kita menganggap bahwa yang kondisi hidup penuh ketimpangan dan ketakutan seperti saat ini hanya akan terjadi sementara waktu. Penyangkalan yang disertai dengan kesadaran penuh karena mengetahui kondisi seperti ini tidak akan pernah berubah.

Konsekuensi dari Capitalist realism tidak hanya menghapus bayangan tentang masa depan, tapi juga masa lalu. Tanpa hal-hal baru dan kemungkinan untuk mencapainya, kita sedang mengubah makna dari pentingnya sejarah. Ujungnya adalah massalisasi wabah sosial dan budaya. Melenyapnya masa depan berarti merepresi makna menjadi individu dan bagian dari kolektif di saat yang bersamaan. Yang tersisa adalah kehidupan di dunia yang terus menerus steril dari harapan. Sebuah kondisi yang buruk bagi psikologis karena menimbulkan kecemasan personal dan sosial karena tertutupnya pintu jawaban.

Pendapat Fisher sedikit banyak memiliki kemiripan dengan tesis Fredric Jameson tentang pasca-modern. Namun yang membedakannya adalah, Fisher mendefinisikan apa yang ia sebut sebagai capitalist realism sebagai tahap lanjut ketika pasca-modern telah menjadi sesuatu yang alamiah.

Kemunculan capitalist realism memang begitu mulus dan tampak mencakup segalanya. Namun Fisher berhasil mengemukakan bahwa ada dua kontradiksi internal yang dapat digunakan kelompok revolusioner untuk menunjukkan bahwa sistem ini adalah kegagalan permanen. Pertama, soal kesehatan mental. Yang kedua adalah mengenai birokrasi.

Dalam fase capitalist realism, seseorang tidak akan pernah menemukan ketenangan jiwa. Sebaliknya, ia akan terus menerus dihantui oleh kecemasan sosial, rasa aman diri dan hilangnya “kompetisi”. Akibatnya, wabah penyakit mental dapat dengan mudah berkembang biak. Persoalan seperti hoax misalnya adalah bukti nyata dari penyakit sosial individual yang muncul akibat represi simultan dan konstan dalam capitalist realism terhadap ketersediaan informasi dan lunturnya kemampuan untuk menyaring fakta dan ilusi. Degradasi hal tersebut beririsan dengan melenyapnya kompetisi di antara kolektif-individu untuk menyediakan informasi dan fakta akibat bergesernya prioritas untuk mencari jawaban atas keresehatan sosial yang tidak mungkin terjawab tanpa mengalamatkannya kepada kapitalisme.

Keengganan menyasar kapitalisme tidak lepas dari pandangan absolut bahwa tidak ada alternatif lain di luar sistem ini. Yang bersahutan dengan klaim bahwa hanya di bawah kapitalisme, seseorang akan bebas dari tekanan birokrasi komunisme ala Soviet di masa Perang Dingin, atau wajah sentralisme partai di Korea Utara. Ilusi ini mengaburkan fakta bahwa kapitalisme merupakan sistem yang paling birokratis dan sama sekali anti demokrasi. Pemilu-pemilu yang telah terprediksi, akumulasi kekayaan yang tersentralisir di tangan sebagian kecil konglomerat, invasi militer, dan jutaan aturan administratif yang membelenggu kebebasan berpikir, berpendapat dan berkreasi. Fase capitalist realism seperti saat ini adalah model yang lebih otoriter dibandingkan dengan sistem apapun yang pernah eksis dalam sejarah perkembangan masyarakat.

Di bagian akhir Capitalist Realism: Is there no alternative?, Fisher memberikan beberapa saran soal strategi untuk mengalahkan capitalist realism. Ia menggarisbawahi soal krisis kredit perbankan teranyar yang menghantam neoliberalisme telah membuka ruang yang signifikan untuk kelompok anti-kapitalisme melakukan manuver strategis. Walau Fisher memperingatkan bahwa krisis neoliberalisme belum tentu akan memicu capitalist realism lebih lanjut.

Lebih jauh, kritik Fisher juga diarahkan kepada gerakan kiri yang masih kolot dan menganut cara berpikir dan metode perjuangan kuno. Terutama menyangkut idealisasi akan terbentuknya sebuah “negara besar” pasca-tumbangnya kapitalisme. Problem lain adalah praktek politik immobilization, yang menjadi warna dominan perlawanan terhadap capitalist realism hari ini. Yaitu aksi-aksi protes atas nama perjuangan untuk perubahan, ketimbang perjuangan untuk perubahan (protest in the name of resistance to change rather than to struggle for change). Fisher berpendapat bahwa gerakan anti-neoliberalisme haruslah menjadi “rival” dan bukan sebagai “reaksi”. Yang berarti ia mesti memiliki sifat unik dan universal di saat yang bersamaan. Mengganti neo-liberalisme berarti kemestian untuk menjawab sekaligus problem individual dan sosial tanpa harus menegasikan salah satu di antaranya.

 

V

Capitalist Realism sebenarnya adalah salah satu bacaan yang cocok untuk gerakan pelajar, terutama yang berada di kota-kota besar. Hal ini tidak lepas dari kenyataan historis bahwa untuk menguatkan tesisnya, Fisher menyodorkan contoh dari perguruan-perguruan tinggi di mana tingkat stress yang berujung pada gangguan jiwa, perasaan tidak aman yang konstan, melenyapnya kompetisi hingga birokratisme hadir dalam bentuk yang paling vulgar.

Namun seperti yang juga digarisbawahi oleh Fisher, saya termasuk di dalam barisan yang telah mengalami degradasi serius terhadap gerakan pelajar di Indonesia. Hampir tidak mungkin mempercayai anak-anak muda yang menyebut dirinya “pelajar besar” yang ironisnya merefleksikan kekerdilan cara berpikir dan sikap anti sejarah mereka. Memahkotai diri sebagai gerakan, tapi berdiam diri seperti feses karena menghidupi warisan junta militer untuk menjauhi polemik, analisa mendalam, kritik otokritik, jarang membaca dan menulis. Lalu dengan pongah bersembunyi di balik klaim “mengorganisir” yang sebenarnya tidak lebih dari aktivitas wisata dengan label revolusi taik kucing.

Para aktivis pelajar di Indonesia, hanyalah sekumpulan idiot pemalas yang tidak bisa main bola sehingga mencari pelarian dalam bentuk organisasi. Tak percaya? Lihat saja kelakuan paling anyar dari HMI dan PMKRI.

 

VI

Untuk mengenang Fisher, saya memutuskan akan memberikan versi elektronik dari Capitalist Realism: Is there no alternative? kepada mereka yang tertarik. Caranya, anda cukup menuliskan alamat email di kolom komentar tulisan ini. Saya lalu akan mengirimkannya setelah komentar anda terbaca.

Shortspit: Aktivis Dungu

Saya tidak kenal orang bernama Muhammad Amin ini. Tapi ia mendaku sebagai “aktivis”, “penulis” sekaligus “entrepreneur”. Tampaknya beliau multitalenta, juga multitafsir.

Menyebut Jakarta Unfair dibikin “aktivis dungu”, sebenarnya adalah parodi tafsir paling tidak lucu dari seseorang yang melabel diri “aktivis”. Pendapat macam ini justru bukan menasbihkan dirinya sebagai aktivis yang tidak dungu, namun lebih tampak bagi saya bahwa Amin jauh lebih dungu dari mereka yang ia serang.

Mengapa? Nah, saya akan jelaskan beberapa alasannya. Sebagai kado Selamat Tahun Baru dari saya untuk kita semua.

Pertama, Muhammad Amin ini dibutakan oleh dukungannya kepada Ahok. Ia dengan naif, menyederhanakan Jakarta Unfair semata-mata sebagai isu Jakarta an sich. Ia tentu saja dungu karena berupaya mengingkari bahwa ada 153 kota yang sedang direfleksikan oleh Jakarta Unfair.

Penggusuran sebagai upaya pembersihan daerah-daerah kumuh tidak hanya terjadi di Jakarta. Brutalitas ini juga terjadi di banyak kota lain yang termasuk dalam proyek KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang diinisiasi oleh Bank Dunia. Semuanya diawali dengan sebuah pertemuan pada 3-9 Oktober 2016. Ini adalah pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF yang dihelat di Washington DC, Amerika Serikat. Pesertanya, adalah berbagai LSM dan wakil pemerintah dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pertemuan ini menjadi penting karena mengesahkan perlindungan lingkungan dan sosial yang disebut ESF (Enviromental and Social Framework) menggantikan kerangka perlindungan lingkungan dan sosial sebelumnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia mengajukan proposal sebagai upaya memperbaiki kesenjangan infrastruktur di Indonesia melalui Program Percepatan Pembangunan “Fast Track Program” (FTP). Pembangunan infrastruktur diantaranya, akan membangun lebih dari 40 PLT Batubara, 40 PLT Panas Bumi, proyek waduk raksasa, PLT Nuklir, ribuan kilometer jalan, dan jalan kereta api batubara yang akan melalui hutan lindung maupun hutan adat. Untuk membiayai mega-proyek tersebut, Pemerintahan Joko Widodo mencari pembiayaan melalui Bank Pembangunan Multilateral, seperti kelompok Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yang berpusat di Beijing.

Singkatnya, Indonesia mengajukan rencana pengajuan hutang baru. Dan ini disepakati pada 12 Juli 2016, ketika Badan Direksi Bank Dunia menyetujui proposal hutang pemerintah Indonesia sebesar $ 216.5 juta atau setara dengan 2,814 trilyun rupiah untuk proyek “National Slum Upgrading“. Sebagai catatan, hutang negara Indonesia sampai dengan bulan Agustus 2016 berjumlah 3.438,29 triliun rupiah. Selain itu, juga diputuskan bahwa pemerintah indonesia akan mendapat pinjaman perdana dari Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dengan jumlah yang sama yaitu $ 216,5 juta atau setara dengan Rp 2,814 triliun untuk proyek itu.

Pemberian utang tersebut untuk mendukung program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), atau dalam istilah Bank Dunia dan AIIB disebut National Slum Upgrading Project/NSUP. Dengan demikian pemerintah Indonesia menambah utang dari Bank Dunia dan AIIB untuk melaksanakan proyek KOTAKU ini dengan total pinjaman sebesar $ 433 juta atau setara 5,629 trilyun rupiah.

Apa itu “National Slum Upgrading Project“? Di Indonesia, kita mengenalnya dengan nama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, rezim Jokowi mencanangkan Program 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum, 0 permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi, yang akan selesai pada tahun 2019. KOTAKU didedikasikan untuk wilayah perkotaan sebagai platform nasional yang dibiayai oleh berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat, dan juga lembaga pendanaan multilateral.

Ini adalah upaya “mengembangkan” daerah-daerah yang dianggap kumuh di 153 kota di Indonesia. Caranya? Penataan kembali (re-design), penempatan ulang (re-location) dan peningkatan tambahan (re-empowerment). Terdengar manis? Tentu saja. Secara tekstual, sebagai slogan atau sebagai kalimat di baliho, terdengar sangat kece. Namun prakteknya berbeda. Tiga poin tersebut justru membuka jalan terhadap penggusuran yang tidak manusiawi, mal-administrasi dan pelanggaran hukum oleh negara seperti yang telah kita saksikan di Jakarta Unfair. Di tahun 2017, jangan kaget jika ada Makassar Unfair, Surabaya Unfair, Semarang Unfair, Medan Unfair, dan masih banyak lagi. Ingat nona, ada 153 kota.

Poin kedua, yang membuat Muhammad Amin layak disebut lebih dungu dari dungu, adalah kenyataan bahwa ia gagal melihat film dokumenter ini sebagai sebuah refleksi terhadap problem nasional. Penggusuran bukan hanya isu Jakarta dan penduduk Jakarta semata. Penggusuran adalah problem bangsa ini. Ketika negara memilih abai terhadap kesalahan-kesalahan strukturalnya dan memilih solusi cepat yang hanya menguntungkan pihak mereka.

Penggusuran di wilayah urban adalah upaya negara menghilangkan barang bukti atas ketimpangan distribusi kesejahteraan antara kota dan desa. Ketimpangan yang memicu urbanisasi hingga kota kelebihan daya tampung. Urbanisasi yang disebabkan oleh berkurangnya tanah garapan untuk pertanian skala kecil karena lahan dan hutan diserahkan kepada korporasi raksasa yang dimiliki segelintir orang saja. Juga karena menjadi petani tidak lagi berarti akibat rendahnya harga jual produk pertanian lokal dan besarnya biaya produksi, serta sistem pendidikan kita yang memusuhi agrikultur yang dibasiskan pada unit-unit desentralis komunal. Pendidikan kita hanya memperkenalkan pertanian yang hirarkis dan sentralistik.

Orang-orang seperti Muhammad Amin tidak akan bisa memahami hal macam ini. Mengapa? Ini poin ketiga. Ia jauh lebih dungu dari mereka yang ia sebut dungu. Orang bernama Muhammad Amin ini, absen waktu antrian pembagian otak. Makanya ia tidak bisa logis dan berpikir holistik sehingga ia miskin empati. Makanya, anda harap maklum jika omongannya tak karuan. Sebab, apa yang akan anda harapkan dari seseorang yang tak punya otak?

Shortspit: PMKRI dan Kelucuan Gerakan Pelajar

Melaporkan Rizieq Shihab adalah lelucon paling bodoh yang dilakukan gerakan pelajar. Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) tentu saja, sebagai sebuah entitas pelajar sekali lagi menunjukkan kepada publik luas bahwa seperti mereka sama konyol dengan HMI yang kemarin merampok rumah makan. Anehnya, banyak yang kaget. Sebagian lain menyayangkan sikap PMKRI. Sementara, minoritas bigot lain mendukung sikap itu -terbuka atau malu malu. Padahal, perilaku tolol sejenis ini sering berulang. Terlalu sering bahkan.

Mengapa PMKRI idiot? Ada beberapa sebab. Saya akan coba urutkan di sini sebagai kado Natal juga ungkapan rasa kasihan saya kepada organisasi bau bangkai macam PMKRI. Tapi, versi pendek saja. Biar gampang dilahap. Jadi pas kalian mau bagikan kepada para bigot, mereka gak susah ngunyahnya.

PERTAMA, faktor historis. Pasca 1965, gerakan pelajar menjadi elitis. Ia menjadi sebuah entitas yang merasa memiliki identitas kelas yang terpisah. Tidak mengakui sebagai bagian dari proletar kebanyakan, tapi juga menyadari bahwa mereka tidak mungkin mengaku borjuis. Absennya politik kelas pasca 1965 ini membuka jalan lahirnya “kelas menengah”. Kalangan terdidik yang apolitis, ahistoris dan berisik. Kelompok paling tidak tahu diri dan sok tau.

Definisi kelas dalam terma “kelas menengah” adalah bentuk banalitas paling brutal. Secara filosofis tidak memiliki makna, secara politis tidak memiliki daya, secara artistik tidak memiliki gaya.

Organisasi pelajar adalah salah satu yang bertanggung jawab. Sebab ia membiarkan universitas menjadi masa inisiasi seseorang menjadi bagian dari “kelas menengah”. Sekaligus di saat yang bersamaan, organisasi pelajar semacam PMKRI mengubah diri macam sekte. Isinya? Pengikut tanpa logika yang bertingkah macam anjing piaraan.

Implikasinya dari poin PERTAMA di atas adalah problem KEDUA, yaitu faktor ideologis.

Kita tahu bersama, pasca 1965 gerakan pelajar menjadi anti-ideologi. Mereka menjadi pengecut untuk mengambil posisi, lalu menyelimuti diri dengan tabir netralitas dan seribu satu kemunafikan lain. Kondisi agak membaik ketika Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) lahir. Pasca 1965, SMID adalah organisasi level nasional pertama yang memiliki keberpihakan ideologis. Kejelasan sikap ini dapat dilacak dari praktek politik dan administratif mereka -terlepas banyak catatan yang patut dikritisi. Namun sayang, SMID tidak berumur panjang.

Setelah Soeharto jatuh, ada beberapa harapan prematur. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) sempat hadir mengisi ruang politik sayap Kiri. Namun, ia terjebak dengan sentralisme akut ketika memilih melebur komite-komite aksi tingkat kota dan beralih rupa seperti organisasi karatan jaman Orba. Di barisan Islam Politik, ada Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang juga berantakan karena overdosis intervensi dari Partai Keadilan Sejahtera.

Sejak 2004, baik LMND maupun KAMMI menjerembabkan diri pada kubangan tai sapi. Sebabnya, karena mereka juga ingin menjadi “seperti bangkai warisan Orba” setelah secara sembrono memakan racun propaganda neoliberalisme bahwa pelajar “harus objektif, tidak berpihak, dan tidak berpolitik”. Hilangnya jangkar ideologi pada LMND dan KAMMI membuat keduanya menjadi sekedar lelucon hari ini.

Jika LMND disibukkan dengan perpecahan demi perpecahan -yang diakibatkan pertengkaran elit PRD, maka KAMMI sekarang sedang sibuk pada “Anti Asing dan Anti Aseng” dan berpropaganda bahwa bumi itu datar adanya.

Faktor KETIGA adalah soal militerisme. Organisasi-organisasi pelajar di Indonesia gagal dengan spektakuler di soal ini. Mau bukti? Coba lihat bagaimana bersemangatnya mereka ketika masa perploncoan mahasiswa baru tiba. Ajang pelajar senior menyiksa pelajar junior menjadi momen penting.

Poin di atas bertaut erat dengan soal KEEMPAT, yaitu feodalisme. Wajah feodalisme terlihat jelas dalam bentuk patron-patron di dalam tubuh organisasi pelajar. Generasi tua yang dominan di atas mental budak generasi yang lebih muda. Hal ini dimungkinkan karena inferiorisme dipelihara dan dipertahankan. Bukti lain adalah penyebutan MAHAsiswa yang memberi kesan bahwa mereka bukan pelajar -semata karena tidak menggunakan seragam.

Alasan KELIMA adalah soal MACHOISME yang enggan dianggap penyakit dan dijadikan musuh dalam tubuh organisasi pelajar. Sikap anti feminis ini membuat gerakan pelajar gagal mengartikulasikan posisi historisnya sebagai anak kandung proletar yang tidak lain adalah produk dari pabrik kognitif bernama universitas. Para pelajar lupa bahwa mereka secara esensi tidak berbeda dengan tahanan penghuni penjara dan pasien di rumah sakit jiwa.

Alasan lainnya: karena mereka yang hari ini mendaku diri sebagai aktivis pelajar tidak lebih dari sekumpulan bigot yang tidak memiliki otak. Jadi yah gitu. Goblok sejak dari dalam pikiran sehingga idiot dalam praktek dan ucapan. Mending jadi anak Pramuka sekalian.

— — —

PS: Yang menarik, ketika kritik saya terhadap PMKRI kemarin, ada beberapa jenis tanggapan yang muncul. Di luar mereka yang bersepaham dengan saya, ada beberapa komentar kontra yang menarik untuk diklasifikasikan.

PERTAMA, mereka yang bersepakat dengan PMKRI. Mereka sepakat jika fasis dan seorang intoleran seperti Rizieq Shihab mesti dihajar dengan tindakan yang sama. Jika Ahok dilaporkan karena pencemaran agama, maka Rizieq juga.

Mereka ini menurut saya, adalah orang-orang yang sama yang bersepakat agar pembunuh dihukum mati, pemerkosa dihukum kebiri, dan jenis ganjaran serupa. Pokoknya, mata ganti mata. Tak peduli seluruh dunia nanti buta. Tangan ganti tangan. Tak peduli jika nanti semua jadi buntung. Menang jadi abu, kalah jadi arang? Tak soal!

Tipe KEDUA, para begawan instan. Intinya, mereka sepakat pada kritik saya namun tidak bersepakat dengan gaya bahasa yang digunakan. Mereka meminta saya sopan, jangan kasar, tidak mencela, dan lain sejenisnya.

Orang-orang ini bagi saya adalah moralis katrok yang takut dengan kelugasan bahasa. Mereka masih hidup dalam narasi bahasa eufimistik Orde Baru yang mendayu-dayu, berkabut, tidak langsung, penuh tikungan, dan juga rawan penipuan. Jenis manusia macam ini, tidak sanggup menerima kenyataan. Kebenaran memang sering terasa pahit.

Jenis komentator KETIGA adalah kelompok yang merasa bahwa kritik terhadap PMKRI hanya benar sepanjang ia tidak mengkritisi gerakan pelajar. Mereka merasa tingkah PMKRI bukan representasi organisasi pelajar.

Secara implisit, mereka ingin bilang mereka jauh lebih baik. Tapi, mereka bahkan tidak menanggapi lima poin kritik yang saya ajukan. Para komentator tipe ini bahkan tidak bisa menjelaskan alasan IPO dibalik penggunaan terma “mahasiswa” dan bukan “pelajar”. Semisal para buruh yang menolak disebut karyawan.

Saat menulis ini, saya teringat sebuah ayat di Alkitab. “Jangan membuang mutiara kepada babi.”

Mereka Yang Berjalan Kaki Lebih Dari 100 Kilometer

Andre Barahamin

 

Berjalan kaki lebih dari seratus kilometer untuk menjemput keadilan seharusnya cukup jadi ancaman jika telinga negara bisa mendengar.

Penolakan petani di pegunungan Kendeng -terutama kegigihan perempuan-perempuan- terhadap kehadiran pabrik semen di desanya jelas merupakan tindakan yang berdasar hukum. Di tahun 2008 kawasan karst sudah ditetapkan sebagai wilayah terlarang bagi aktivitas tambang. Namun dua tahun berselang, pemerintah daerah Jawa Tengah mengabaikan larangan tersebut. Mereka menjadikan Kabupaten Grobogan, Rembang, Blora dan Pati sebagai kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara.

Inilah kenapa para petani memutuskan melawan.

Kesuburan tanah tempat mencari nafkah terancam. Protes yang dilakukan di periode awal sering diladeni dengan praktek kekerasan oleh pihak perusahaan dan pihak kepolisian. Hingga akhirnya puluhan ibu-ibu memutuskan untuk mendirikan tenda dan menjaganya bergantian.

Mereka telah bersepakat menjadi barisan terdepan menyelamatkan sawah, lingkungan dan  masa depan. Pabrik semen yang akan mengeruk kapur penyimpan air Kendeng tidak bisa dibiarkan berdiri. Ibu-ibu pemberani menjadikan dirinya sebagai benteng karena praktek kekerasan yang sering dilakukan pihak kepolisian.

Perjuangan bertahun-tahun itu kini mendapatkan harapan. Tapi banyak dari kita yang sadar bahwa tembok istana presiden kadang terlalu tebal. Suara-suara protes kadang tak bisa tembus.

Karenanya, ia mesti digedor. Dan berjalan kaki sejauh 150 kilometer seharusnya lebih dari cukup.

Itu yang saat ini sedang dilakukan para petani dari pegunungan Kendeng. Meski Jawa tengah sedang dirundung hujan, ada sekitar tiga ratusan petani dari Rembang, Pati, Kudus, dan Grobogan. Mereka akan menuju Semarang. Tuntutannya adalah agar pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng Utara.

Para petani dan kami yang bersolidaritas melihat gelagat negatif. Tampaknya pemerintah tetap bersikeras melanjutkan proyek. Meskipun itu artinya dengan mengeluarkan kajian lingkungan dan izin baru. Menteri BUMN dan anggota DPR menyatakan pembangunan pabrik berkapasitas 3 juta ton per tahun akan jalan terus.

Soalnya, mereka sudah kepalang basah.

Bank Mandiri sudah mengucurkan dana 3,96 triliun rupiah kepada PT Semen Indonesia. Sebagian besar dari total kredit tersebut, sebesar 3,46 triliun rupiah sudah dihabiskan untuk memfasilitasi rencana pembangunan pabrik semen di Rembang. Direktur Utama PT Semen Indonesia, Sunardi Prionimurti, kepada media mengatakan bahwa pabrik tersebut sudah pasti selesai dibangun akhir tahun ini.

Ini kenapa ketika mereka panik ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan warga pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah. PKI ini mempersoalkan tentang Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah terkait izin lingkungan kepada PT Semen Gresik (Persero) yang kini berganti nama menjadi PT Semen Indonesia.

Izin lingkungan bernomor 668/1/17 tahun 2012. Ditandatangani Gubernur Jawa Tengah saat itu, Bibit Waluyo, pada 7 Juni 2012.

Penggugatnya adalah Joko Prianto dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). MA kemudian mengabulkan PK, memutuskan putusan judex facti, dan membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan PT Semen Indonesia) yang berlokasi di Rembang.

Para petani di pegunungan Kendeng memang suka sekali merepotkan negara yang memuja infrastruktur.

Tahun 2009, misalnya, warga Pati memenangi gugatan melawan PT Semen Gresik. Kalah di Pati, perusahaan BUMN itu memilih menggeser sasaran dan pindah ke Rembang. Agar tidak mudah dikenali dan gampang mengadali para petani, BUMN itu lalu berganti nama induk perusahaan menjadi PT Semen Indonesia.

Alasan penolakan para petani sebenarnya sangat sederhana. Kegiatan bersawah sangat bergantung dengan pasokan air. Posisi air yang penting membuat mereka tidak bisa begitu merelakan begitu saja jika mata air kemudian hancur karena kegiatan pertambangan karst. Kehancuran sumber-sumber air bukan hanya berarti mereka terancam kehilangan pekerjaan utama mereka.

Lebih dari itu semua. Membiarkan pegunungan ditambang demi semen artinya adalah kerusakan sosial, kultural dan ekologis.

Mengganti jenis pekerjaan yang sudah dilakoni bertahun-tahun bukan perkara mudah. Hal itu berarti mereka mesti mengubah kebiasaan, mempelajari teknik-teknik baru, beradaptasi dengan waktu dan rentang kerja yang sepenuhnya berbeda dan masih banyak hambatan lain.

Banyaknya urbanisasi ke kota-kota besar terkait erat dengan soal seperti ini.

Penyempitan lahan pertanian karena alih fungsi untuk kepentingan agribisnis, tambang, industri properti dan bisnis raksasa lain membuat banyak tenaga produktif menjadi pengangguran di desa-desa. Mereka kemudian dipaksa oleh himpitan ekonomi. Lalu migrasi ke kota dengan kemampuan terbatas, tanpa koneksi serta tanpa modal. Ketika gagal, maka orang-orang tersebut menjadi pengemis, kriminal kelas teri dan tenaga buruh paruh waktu.

Lagipula, sebagai mayoritas petani penghasil beras di Jawa Tengah, posisi pegunungan di Rembang, Pati, Grobogan dan sekitarnya sangat strategis. Bagaimana mungkin membicarakan swasembada pangan sembari menghancurkan lumbung padi?

Menghancurkan lahan pertanian juga berarti menghancurkan relasi yang terbangun dalam masyarakat petani. Ini berarti adalah kekerasan budaya. Ini juga bertentangan dengan gembar-gembor Reforma Agraria Jokowi.

Oktober kemarin, Presiden Jokowi barusa saja memberikan arahan kepada Ke-menterian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran. Jokowi secara tersirat menyatakan bahwa Reforma Agraria bisa menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan. Reforma Agraria juga dipandang sebagai solusi terkait penyelesaian sengketa-sengketa antara masyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

Secara ekologis, mengubah daerah pegunungan di Jawa Tengah berarti membuka pintu gerbang bencana.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) se-Jawa mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan pulau di pulau Jawa makin terancam dengan politik kebijakan pemerintah sektor pembangunan ekonomi terutama infrasruktur.

Tahun 2015, WALHI mencatat setidaknya 1. 071 desa yang mengalami bencana. Mereka dihajar banjir, tanah longsor dan rob. Di Jawa Tengah sendiri, bencana ekologi menelan korban jiwa 152 orang.

Model kebijakan yang berlandas pada pembangunan infrastruktur dengan level obsesif membuat daya dukung dan daya tampung lingkungan di pulau Jawa merosot drastis. Kerusakan lingkungan hidup, terutama sumber air di Jawa Tengah bisa dilihat jelas melalui kerusakan beberapa DAS (daerah aliran sungai). DAS Garang yang mencakup Kabupaten Kendal, kabupaten Semarang dan kota Semarang berada dalam kondisi kritis.

Pencemaran air dan krisis air bersih juga terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah tahun lalu. Seharusnya ini adalah tanda bahaya.

Ini yang harus dipahami mereka yang kalap lalu menuduh para petani di pegunungan Kendeng berupaya menggembosi industri semen tanah air.

Mereka mengacuhkan fakta bahwa pada 15 Mei 2016, puluhan warga Pati yang tergabung dalam JMPPK mengadakan aksi tolak pabrik semen di depan kantor Kedutaan Besar Jerman. Protes ini dilakukan setelah terdengar kabar kalau PT. Indocement, induk perusahaan PT Sahabat Mulia Sakti, berencana mengajukan banding ke PTUN Surabaya. Saat itu PTUN Semarang baru saja memenangkan gugatan warga Pati. Saham Indocement dimiliki Heidelberg-Cement asal Jerman.

Kita harusnya paham bahwa sikap para sedulur untuk menolak pabrik semen beroperasi di Jawa Tengah bukan soal sentimen BUMN atau perusahaan asing. Tapi soal masa depan yang terancam hangus jika areal persawahan dihancurleburkan demi keuntungan hari ini dan bagi segelintir orang saja.

Agar Tidak Menunggu Godot Sampai 2019

ADA rentetan peristiwa yang terjadi di tiga hari terakhir di minggu ini.

Pertama, tragedi penyerangan brutal oleh pihak aparat gabungan Polda Jabar, Kodam Siliwangi dan Satpol PP ke desa Sukamulya pada hari Kamis, 17 November. Sebanyak 1.478 Kepala Keluarga memilih bertahan dan tidak ingin melepaskan tanah mereka untuk dijadikan landasan pacu bagi rencana pembangunan bandara internasional. Warga Sukamulya, Kertajati, Majalengka, menolak pendekatan Pemda Jabar yang enggan melakukan sosialisasi, melakukan pemaksaan dan pengingkaran terhadap hak mengenai ganti rugi yang sepadan. Ini adalah satu-satunya desa yang tersisa di antara 11 desa yang wilayahnya termasuk dalam target gusur Pemda. Penduduk dari 10 desa lain sudah menyingkir dan nasibnya terkatung-katung.

Tidak ingin mati sia-sia macam anjing liar di jalanan, warga Sukamulya memilih bertahan.

Mereka dipentungi, diserang menggunakan gas air mata walau tidak melawan 1.200 personil perang utusan Pemda Jabar. Akibat pertarungan yang tak imbang ini, 16 warga terluka. Enam orang digelandang ke Markas Polda Jabar untuk dinterogasi penuh intimidasi. Saat ditahan, dua orang dalam kondisi cedera berat karena dipukuli aparat. Hasilnya, tiga petani dinyatakan sebagai tersangka dan dituduh sebagai biang kerok yang memprovokasi bentrokan.

Keesokan harinya, Jumat, 18 November, giliran para petani di desa Mekar Jaya, kecamatan Wampu, kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang dihajar babak belur oleh duo maut Polisi dan TNI. Permintaan petani agar penyelesaian konflik tanah melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat, direspon dengan mengirimkan 1.500 personil gabungan Polisi dan LINUD Raiders diiringi bersama alat-alat berat. Tanah dan pemukiman petani diratakan. Mereka yang dianggap menghalangi upaya pengusuran dipukuli dan dikejar hingga masuk kampung. Satu orang petani ditangkap dan beberapa lainnya mengalami cedera serius sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sepasang lansia dan seorang anak kecil ikut menjadi korban pemukulan oleh aparat.

Mekar Jaya kemudian diisolasi. Tidak ada perlintasan keluar masuk hingga penggusuran selesai. Yang disasar adalah kawasan seluas 554 hektar milik petani. Lahan ini dahulu diserobot paksa oleh PTPN II Kebun Gohor Lama di tahun 1998. Kini, konflik kembali menegang karena masuknya PT. Langkat Nusantara Kepong asal dari Malaysia yang mengambil alih pengoperasian PTPN II.

Belum reda, pagi hari Sabtu (19 November) kabar muncul dari bagian timur. Ibadah syukur memperingati 8 tahun berdirinya Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dirangkai dengan pelantikan Badan Pengurus KNPB Sorong Raya dibubarkan paksa oleh tim gabungan Polisi dan TNI. Hasilnya 109 orang yang menghadiri prosesi ibadah yang berlangsung di lapangan SPG Maranatha Kota Sorong, ditangkap. Seluruhnya wajib menjalani interogasi di kantor Polresta Sorong.

Dalam rombongan yang ditangkap, terdapat dua balita: Aldo Yohame (5 tahun) dan Rosalina Badii (8 bulan).

Kasus penangkapan massal ini adalah mata rantai represi yang berkelanjutan di Papua. Pembubaran ibadah disertai penangkapan adalah bagian dari rangkai operasi gabungan TNI dan Polisi untuk membendung merebaknya semangat kemerdekaan di Papua. Bulan Mei kemarin misalnya, hampir dua ribu orang ditangkap dalam sehari. Kapolres Sorong Kota, Edfrie Maith bahkan dengan bangga mengatakan bahwa pihaknya sukses bekerja sama dengan jurnalis di kota Sorong untuk tidak memberitakan soal penangkapan massal ini. Kepolisian paham benar, jika publikasi akan penangkapan ini akan berujung buruk untuk citra Indonesia di dunia internasional. Beberapa negara Pasifik sudah terbuka menyampaikan kritik tentang pelanggaran HAM di Papua.

Apa benang merah ketiga peristiwa di atas yang terpisah secara geografis? Mengapa Langkat (Sumatera Utara), Majalengka (Jawa Barat) dan Sorong (Papua) menjadi mungkin untuk dibaca dalam satu tarikan?

Mari coba kita periksa.

Pertama, terjadi pada akhir Desember 2015. Amandemen keempat atas Peraturan Presiden (Perpres) No.71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Untuk Kepentingan Umum resmi ditandatangani Jokowi. Hasilnya, terbit Perpres No.148/2015. Revisi utama dalam amandemen ini adalah percepatan dan efektivitas konsolidasi tanah. Sejumlah tahapan dalam pengadaan tanah yang dipandang berbelit-belit, dipangkas.

Di Perpres ini juga disebutkan bahwa komplain akan ditangani dalam waktu tiga hari kerja. Jika dalam jangka waktu tersebut sengketa belum selesai, maka penetapan lokasi dianggap telah final dan disepakati semua pihak.

Hebat bukan?

Artinya, jika sebidang tanah telah disasar sebagai lokasi proyek, maka tidak ada yang bisa menggagalkannya. Itu mengapa, Pemda Jabar berkeras melakukan pengukuran dan meminta warga di Sukamulya menyingkir. Karena semenjak desa itu masuk dalam peta rencana proyek, sudah dapat dipastikan bahwa tanah mereka telah hilang.

Kedua, adalah fakta bahwa bersamaan dengan itu contoh pertama di atas, Jokowi juga menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.104/2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Menurut PP ini, perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan atau dalam fungsi pokok kawasan hutan.

Singkatnya, pemerintah menyediakan kemudahan investasi di kawasan hutan. Ijin pelepasan kawasan hutan disederhanakan seperti ijin pinjam pakai dengan mengubah Permenhut P.33/Menhut-II/2015 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jo P.28/Menhut-II/2014.

Kemudahan ijin pelepasan kawasan hutan itu bagian dari Paket Ekonomi II yang ditawarkan rezim Jokowi untuk meningkatkan iklim investasi. Empat belas ijin kehutanan dibabat menjadi tinggal enam ijin. Keseluruhan perijinan ini otoritasnya berada di Pemerintah Pusat.  Semuanya kini bisa selesai dalam 12-14 hari saja.

Sungguh, berbagai kemudahan inilah yang membuat investasi di sektor agribisnis jadi lebih bergairah. Persoalan di Langkat berada di koridor ini. Pengambilalihan lahan sebagai upaya perluasan industri perkebunan raksasa melampaui nalar soal hak atas tanah dan soal kemandirian petani. Agribisnis berada di atas semua itu.

Poin ketiga, terkait peluncuran paket Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong oleh Jokowi pada Juni kemarin. KEK Sorong diharapkan menjadi solusi cepat untuk memperlancar distribusi barang konsumsi ke daerah Kepala Burung dan mempermudah pengiriman hasil rampokan sumber daya alam ke luar Papua. Tol laut misalnya, diharapkan akan mempercepat alur keluar jarahan kayu dari belantara Sorong, Manokwari, Teluk Wondama dan sekitarnya.

Untuk mendukung KEK Sorong, maka perangkat yang harus disiapkan adalah infrastruktur perhubungan (jalan raya, bandar udara dan pelabuhan kapal), ketersediaan listrik, serta memastikan kondusifnya situasi politik agar roda bisnis tidak terganggu.

Misalnya, pembaharuan terhadap bandara Domine Eduard Osok (DEO), Sorong dengan biaya 236 milyar rupiah dari APBN. Panjang lintasan pacu rencananya akan ditambah menjadi 2.500 meter agar lebih banyak jenis pesawat yang bisa mendarat. Luas terminal bandara juga akan direnovasi agar dapat menampung lebih banyak orang. Ekstensifikasi ini dipandang perlu mengingat Sorong adalah opsi paling memungkinkan sebagai pintu masuk sebelum mencapai Raja Ampat, ceruk pariwisata bahari ala Jokowi.

Namun pembangunan infrastruktur tidak akan berlangsung nyaman jika semangat perjuangan pembebasan nasional terus mekar. Itu sebabnya represi dan supresi terhadap aspirasi dan aksi politik di Papua menjadi keharusan. Pembungkaman kebebasan berpendapat menjadi wajib hukumnya.

Apa benang merah ketiganya? Perampasan tanah.

Nyong dan Nona boleh tidak sepaham. Tapi biar saya jelaskan dulu.

Sejak menjabat sebagai presiden, Jokowi secara sadar membangun kebijakannya pada dua aspek utama: infrastruktur dan agribisnis. Pilihan ini merupakan rangkai yang erat dengan tren global. Kalau tidak ikut, apa kata kapitalisme global nanti? Mau kalian jika Jokowi dituduh anti-investasi?

Nah, pembangunan infrastruktur secara masif dan meluas, serta ekstensifikasi mega agribisnis itu berakibat langsung pada peningkatan eskalasi kekerasan. Akhir Agustus lalu, Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-JK penuh praktik kekerasan dan manipulasi. Proyek-proyek skala besar tersebut juga akhirnya ditujukan untuk kepentingan korporasi, bukan masyarakat setempat.

Dan Jokowi dalam Perpres No. 3/2016 soal Proyek Strategis Nasional, mencatat setidaknya 225 proyek raksasa lagi yang bakal dikebut. Artinya? Spiral kekerasan belum akan berhenti. Kenapa? Tentu saja karena pelibatan aparat keamanan. Tahun Komnas HAM mencatat bahwa dari 1.127 aduan yang masuk, Polisi dan TNI adalah dua aktor papan atas yang paling menjadi pelaku kekerasan.

Terdengar mirip dengan penggusuran, pembangunan bendungan, reklamasi dan pembangunan pabrik semen? Tentu saja. Karena semuanya terhubung. Sekali lagi. Benang merahnya adalah infrastruktur dan agribisnis.

Lalu apa yang bisa kita lakukan?

Ada dua. Pertama, pasrah dan berharap bahwa ada keajaiban yang turun dari langit. Diselingi marah-marah di media sosial sembari membagikan tautan. Ini paling mudah. Modal dua jempol yang sehat serta semangat anti-politik dalam dada.

Kedua, mengkonsolidasikan dan mengkoneksikan semua musuh rezim. Mulai dari korban gusuran perkotaan, petani dan komunitas orang asli yang dirampas tanahnya, buruh pabrik dan buruh kebun yang dibayar murah, para pejuang lingkungan, dan kelompok korban. Konsolidasi bisa dimulai dengan mempromosikan semangat untuk berpolitik secara demokratik. Kekuatan alternatif tidak hadir lewat satu juta KTP, atau memilih setan yang paling baik di antara kumpulan iblis (lesser evil movement), atau gerakan non-parlementer yang utopis dan delusional.

Sikap untuk memilih jalan pedang. Bertekun membangun kekuatan politik alternatif berbasis massa yang dengan gembira bertempur di semua lini dan gelanggang politik demokrasi liberal. Tidak bisa tidak, kita harus memulai organisasi swakelola yang mengajarkan manajemen politik, kemandirian ekonomi dan kesadaran ideologi kelas pekerja.

Karena kita tidak bisa menunggu setelah 2019 untuk melakukan semua itu. Sebab, mungkin saat itu semuanya sudah terlambat.***

 

 

Tayang perdana di Oase IndoPROGRESS