Membicarakan Kamoro, Melampaui Freeport

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia di tahun 2010, tercatat ada 445 suku di West Papua -nama resmi yang digunakan oleh perwakilan politik rakyat Papua, yang menjadi wilayah koloni sejak sukses aneksasi melalui Act of (No) Free Choice, Juli-Agustus 1969.

Itu sebabnya pembicaraan soal Freeport, seperti diprediksikan, hanya terbatas pada soal mengenai pembagian keuntungan semata. Gonjang ganjing antara pemerintah Indonesia dan PT. Freeport sekali lagi mengulangi kesalahan historis yang esensial mengenai absennya suara dari komunitas Orang Asli Papua.

Mereka yang wilayah ulayatnya dihancurkan untuk kepentingan investasi, namun tidak mendapatkan ruang untuk didengarkan pendapatnya. Padahal, kita semua tahu bahwa ada dua suku di wilayah Mimika yang terdampak paling serius dari berbagai kerusakan lingkungan sebagai efek investasi.

Salah satunya adalah Kamoro, yang mendiami wilayah kabupaten Mimika.

Kamoro, atau dikenal para penstudi budaya dengan nama Mimuka We. Nama kultural ini terkait dengan zona hidup orang Kamoro yang berada di sekitar sungai dan pesisir pantai.

Muimuka secara harafiah, dapat diartikan sebagai buih yang timbul akibat genangan air. Genangan air yang dimaksud adalah hasil rendaman akibat sungai yang meluap. Sementara, We dapat diartikan sebagai manusia. Orang-orang Kamoro berdiam di sekitaran Teluk Etna, di kedua sisi sungai Otakwa, sungai Yamaima dan sungai Minajerwi dan memiliki relasi yang sangat dekat dengan suku Yerisiam di bagian utara Nabire.

Relasi antara Kamoro dan Yerisiam dapat dilacak melalui migrasi periodik yang dilakukan oleh anggota-anggota kedua komunitas ini, sejarah pembagian wilayah perburuan dan hutan sagu, hingga cerita mengenai aliansi di masa perang Hongi. Orang-orang Yerisiam menyebut wilayah Kamoro sebagai dapur, dan sebaliknya orang-orang Kamoro menyebut wilayah Gua (tanah ulayat Yerisiam) sebagai teras depan. Penyebutan ini merupakan refleksi dari imajinasi bahwa bentangan wilayah ulayat keduanya merupakan rumah besar.

Ada beberapa versi mengenai asal usul orang-orang Kamoro. Termasuk versi yang meyakini bahwa leluhur mereka adalah seorang ksatria bernama Mbirokateyau, anak laki-laki yang lahir dari rahim Mbirokateya. Mbirokateyau dipercaya berhasil membawa kedamaian ketika menaklukkan komodo raksasa yang memangsa manusia-manusia kuno. Ia kemudian memotong komodo tersebut ke dalam empat bagian, dan menyebar potongan-potongan tersebut ke empat arah mata angin. Yang dibuang ke arah timur, kemudian jatuh di wilayah suku Asmat, di wilayah utara jatuh di wilayah suku Yerisiam, di wilayah barat kemudian jatuh di wilayah orang Moi.

Sependek pengetahuan dan hasil temuan studi saya, Kamoro -seperti Moi, Asmat dan Yerisiam- tidak memiliki pengetahuan agrikultur modern. Sebaliknya, orang-orang Kamoro adalah para pemburu terbaik. Mereka memiliki perangkat pengetahuan yang luar biasa tentang berburu ikan, mamalia (babi dan kangguru) dan burung serta teknik ukir. Sebagaimana Asmat yang dikenal publik, orang-orang Kamoro juga lihai membuat beragam jenis ukiran untuk pelbagai keperluan harian (mangkuk sagu, tifa, dan perisai). Ukiran-ukiran Kamoro juga dapat ditemukan pada badan-badan Karaka, yaitu perahu berbentuk lesung tanpa palang penyeimbang.

Di luar Papua, desain ini juga dapat ditemukan pada komunitas Dayak Ngaju yang hidup di pesisir sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Sementara bagi publik awam, salah satu teknik ukiran Kamoro yang terkenal adalah Mbitoro, yaitu totem penghormatan kepada leluhur yang biasanya digunakan dalam ritual keagamaan. Seperti suku-suku Papua pada umumnya, sumber karbohidrat utama orang-orang Kamoro berasal dari sagu. Aktivitas memanfaatkan sagu ini disebut Amata Wapuru, yang dipandang sebagai salah satu bentuk berdoa (atau mengucap syukur) kepada leluhur dan Pencipta.

Sejak ekspansi wilayah pertambangan Freeport di Amungsa -teritori ulayat orang Amungme, Kamoro adalah salah satu komunitas yang terdampak paling serius. Seperti yang dijelaskan oleh aktivis Jaringan Anti Tambang (JATAM), Siti Maimunah dalam pernyataannya. Hal ini diakibatkan oleh pencemaran lingkungan yang memiliki daya rusak serius terhadap ekosistem sungai, terutama di bagian hilir yang merupakan ruang hidup masyarakat Kamoro.

Selain dampak Freeport, ancaman terhadap zona hidup orang-orang Kamoro juga datang dari aktivitas perkebunan kelapa sawit PT. Pusaka Agro Lestari, anak perusahaan Noble Group yang kini dimiliki oleh China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO). Noble Group juga merupakan pemilik utama PT. Henrison Inti Persada yang beroperasi di wilayah ulayat orang Moi Kelim di wilayah Sorong.

COFCO adalah BUMN China terbesar di bidangnya dan satu dari empat raksasa perusahaan yang langsung dikendalikan oleh negara. Didirikan pada tahun 1952, di tahun 2007 saja COFCO sudah memiliki 60.000 pegawai dan beroperasi di 14 negara, termasuk Tanzania, Indonesia, UK, US, Jepang, Australia, Kanada, Malaysia, Sri Lanka dan Republik Demokratik Kongo. COFCO yang terdaftar dan berkantor pusat di Hongkong beroperasi melalui empat gurita utamanya: China Foods, China Agri-Industries Holdings, Mengniu Dairy dan COFCO Packaging Holdings.

Untuk kasus Mimika, konsesi PT. Pusaka Agro Lestari yang merentang dari hulu sungai Komoro di bagian timur hingga sungai Mimika bagian barat, tidak jauh dari jalan trans Paniai-Timika. Dampak langsung dari adanya konversi hutan menjadi perkebunan sawit pada akhirnya menyebabkan aliran sungai menjadi dangkal, sehingga menjadi muasal terjadinya air pasang dan banjir bandang. Di tahun 2015, kampung Miyoko dan Aikwapuka, distrik Mimika Tengah menjadi contoh korban akibat investasi yang tidak ramah lingkungan ini.

Luasnya wilayah konsesi sawit yang dimiliki oleh PT. Pusaka Agro Lestari yang mencapai 77.660 hektar juga menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber protein bagi orang-orang Komoro. Menurut riset yang dikerjakan oleh Yayasan PUSAKA di awal tahun 2016 -organisasi di mana saya bekerja- menemukan bahwa sejak terbitnya izin PT. Pusaka Agro Lestari di tahun 2011, orang-orang Komoro mengalami masalah serius dengan berkurangnya hewan-hewan buruan seperti kangguru tanah (dari genus dendrolagus) dan babi hutan (sus scrofa).

Masalah tersebut juga dibarengi dengan pencemaran limbah di sungai yang mengakibatkan depopulasi ikan. Berkurangnya asupan protein hewani ini pada akhirnya mengarah pada malnutrisi.

Seperti Freeport, PT. Pusaka Agro Lestari juga menjadi sebab kekerasan budaya di bidang pangan. Yaitu perubahan pola konsumsi orang-orang Kamoro dari sagu ke beras. Peralihan ini terjadi karena hancurnya hutan-hutan sagu untuk dialihfungsikan sebagai konsesi perkebunan sawit -seperti Freeport yang menghancurkan hutan untuk menjadi wilayah tambang. Perubahan pola konsumsi ini mengakibatkan ketergantungan serius orang-orang Kamoro terhadap beras. Berbeda dengan sagu -yang disebut Amata oleh orang-orang Kamoro, beras tidak bisa didapatkan secara gratis.

Secara ekonomi, hal ini tentu saja memberatkan. Dari aspek kesehatan, sagu telah terbukti jauh lebih menyehatkan jika dibandingkan dengan beras. Konsumsi beras yang berlebihan, disertai dengan berkurangnya aktivitas tubuh yang dapat membakar kalori -seperti berburu atau memangkur sagu- mengakibatkan orang-orang Kamoro kemudian terdampak penyakit obesitas. Menyempitnya lahan perburuan, selain memiliki dampak kesehatan juga memiliki secara kultural berimplikasi serius pada melenyapnya pewarisan teknik berburu dari satu generasi ke generasi yang lebih muda.

Di saat yang bersamaan, implikasi kultural itu juga bersahut-sahutan dengan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua yang berakibat pada timbulnya pandangan bahwa aktivitas berburu merupakan refleksi dari primitifisme, simbol keterbelakangan dan merupakan aktivitas anti-konservasi.

Ini adalah jenis-jenis kekerasan yang merupakan domino setelah perampasan tanah ulayat untuk investasi. Potret-potret semacam ini selalu saja absen untuk dilihat secara holistik dan radikal. Kekerasan budaya ini, ikut berdampak pada tergerusnya kebudayaan dan identitasnya sebagai orang Kamoro.

Jika hal-hal di atas terus berlangsung, besok lusa tidak perlu kaget jika kita tidak akan lagi menemukan orang-orang Kamoro.

To Kill Papuan Youth

Unless the role and power of security forces is limited in Indonesia’s troubled Papua region, more young locals will end up dead and cases like the Paniai killings will remain unsolved, writes Andre Barahamin.

On 8 December 2014, five local teenagers were gunned down in Enarotali, a town in the Paniai regency of Indonesia Papua.

The young men were killed by shots that allegedly came from Indonesian security forces after police and military personnel fired on some 800 protesters. A further 12 people, including school children, were injured from the bullets.

The crowd had gathered to protest the beating of a 12-year-old Papuan boy by Indonesian security forces the day before. To further complicate the matter, Indonesian government officials offered conflicting reports of the violence, with some claiming that security personnel warned the crowd to disperse and fired because they had come under attack (as noted by Human Rights Watch).

From the results of a pre-investigation by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), According security forces had used live ammunition and firearms to break up the crowd, but there was no evidence that the crowd presented any threat to security personnel. In late December 2014, President Joko “Jokowi” Widodo promised to solve the killing.

“I want this case to be solved immediately so it won’t ever happen again in the future,” the president said. “By forming a fact-finding team, we hope to obtain valid information, as well as find the root of the problems.”

But the investigation into the case has since been delayed.

At least eight government institutions have sent their respective fact-finding teams to look in to the case. This includes, the Army, the Air Force, the National Police, the Papua Police, the Papua Legislative Council, the Office of Coordinating Minister for Security, Political and Legal Affairs, the Witness and Victims’ Protection Agency (LPSK), as well as Komnas HAM.

But none of these institutions have published a public report of their findings. So, after more than two years, and a President’s pledge, those who seek answers and justice have only been given broken promises, and no significant progress.

Perhaps most disappointing is the failure of Komnas HAM to deliver any real insights into what happened on that fateful day. Expected to be the leading institution in solving the Paniai killings, the human rights commission has spectacularly failed. In March 2015, it formed an ad hoc team to conduct its investigation, but it was not officially inaugurated until October 2016. Nothing has happened since then, and two investigation team members have already resigned.

According to Natalius Pigai, Komnas HAM commissioner, the main obstacles to solving the case are the police and military – with both institutions accused of being involved in several rights abuse cases across Papua. Such allegations, understandably, directly undermine the trust for authorities among the victims’ families. Rejecting an autopsy request on the victims’ bodies from Paniai has only increased the uncertainty that the case will ever be solved. Another complication is that investigators are unable to interview soldiers who were at the scene of the shooting.

However, delaying the investigation into the Paniai killings is not surprising at all. There are many cases of human rights violations in Papua that have yet to be solved. The list includes the Biak Massacre of July 1998, Wasior in June 2001, and Wamena in April 2003, when hundreds of Papuan were killed.

At the same time, the President’s determination to solve the case and make the perpetrators accountable under law would seem to have waned as well. In late 2016 Jokowi appointed Wiranto, a former general indicted for human rights violations in Timor Leste, as the country’s top security minister.

Jokowi’s decision to appoint Wiranto to such a contentious post has made the situation worse. Wiranto has openly said that he aims to solve all of these cases through non-judicial processes, which could mean impunity for any perpetrators.

Sadly Paniai isn’t even the latest case of violence. Papua Itu Kita have reported that 18 Papuan teenagers aged between 14 and 19 years have been shot by police and the military since October 2016. Eight of them were killed. Of these cases, only three were prosecuted by the institution to which the culprits belonged.

The cases include the Koperapoka shooting in Timika by members of the military that killed four Papuans, the Gorong-Gorong shooting against Fernando Saborefek (18) in Biak by the police force, and Sugapa of Intan Jaya where members of the Papua Police Mobile Brigade were involved with the shooting of Otinius Sondegau (15).

The trend of teen killings in Papua cannot be separated from pro-violence approaches by the Indonesia military and police to dealing with the complicated issue of Papua’s place in Indonesia. The excessive use of force continues because Jokowi has failed from the beginning of his presidency to limit the role and power of security forces in Papua.

Added to this volatile mix is ongoing discrimination towards Papuan youth. Young Papuans are racially targeted and labeled as troublemakers, primitive and potential future members of separatist movements. It would seem that being a young Papuan with dark skin and curly hair is more than enough to make you a target of violence.

Meanwhile, Komnas HAM have vowed to step up their investigation into the Paniai killings, claiming they will send out a team to interview “locals, victims, Papuan public figures and security officers from February 18 to 20.”

Only time will tell if it will achieve anything. It’s telling that it has already taken this much time.

 

The article was published by New Mandala

Papua, Sepakbola dan Rasialisme: Upaya Interuptif Revolusioner

Dalam Black Skins, White Masks, Frantz Fanon menulis bahwa seorang kulit hitam tidak memiliki resistensi yang ontologis menurut pandangan seorang kulit putih. Hal ini tidak lepas dari sifat “ontologi” ala kulit putih yang menganggap bahwa kulit hitam tidak mengerti apapun tentang dirinya. Implikasinya adalah, seorang kulit hitam akan berupaya membuktikan dirinya pantas di hadapan kulit putih. Misalnya, dengan menggunakan sepak bola.

Persatuan Sepak Bola Jayapura (Persipura) adalah contohnya.

Klub sepak bola yang diyakini berdiri secara resmi pada 1963, dalam beberapa tahun terakhir menjadi simbol budaya bagi orang-orang Melanesia di Papua. Persis seperti apa yang diterangkan Fanon di atas. Mengusung identitas sebagai Melanesia adalah aspek penting yang secara implisit hadir tiap kali Persipura bertanding. Sebagai simbol, Persipura telah bertransformasi menjadi penanda terhadap sebuah definisi yang hampir asing di telinga keturunan Melayu berkulit coklat di mayoritas Indonesia. Sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok etnis tertentu di Pasifik Selatan, yang berbeda -namun anehnya sulit dipahami- dari orang-orang Polinesia dan Mikronesia.

Melanesia secara harafiah berarti “pulau orang-orang berkulit hitam”. Mengacu secara geografis kepada sub regional Oceania yang wilayahnya membentang dari sisi barat Samudera Pasifik sampai Laut Arafuru, hingga ke bagian utara dan timur laut benua Australia. Jules Dumont d’Urville pertama kali menggunakan istilah ini pada tahun 1832. Tapi klasifikasinya kini dianggap tidak akurat karena mengabaikan keragaman budaya, bahasa, sosial, dan genetik yang begitu luas di daerah itu.

Penduduk asli pulau-pulau Melanesia diyakini merupakan nenek moyang dari orang-orang di pulau Papua. Mereka diduga pertama kali mendiami Guinea Baru, yang sekarang terbagi antara Papua Nugini yang merdeka, dengan Papua Barat yang berada di bawah kendali Indonesia. Mereka kemudian perlahan bermigrasi secara perlahan mencapai pulau-pulau Melanesia lain sekitar 35.000 tahun lampau. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nenek moyang orang-orang Melanesia bahkan saat itu telah mendiami hingga seperti Kepulauan Solomon, dan bahkan, lebih jauh lagi.

Sekitar empat ribu tahun yang lalu, orang-orang Austronesia datang dan menjalin hubungan dengan Melanesia di sepanjang pantai utara Nugini. Periode panjang interaksi yang di kemudian hari menghasilkan banyak perubahan yang kompleks dalam genetika, bahasa, dan budaya.

Fakta lain yang menguatkan klaim tersebut adalah sebuah studi yang diterbitkan oleh Temple University, AS di tahun 2008. Laporan berjudul The Genetic Structure of Pacific Islanders menemukan bahwa Polinesia dan Mikronesia hanya memiliki sedikit hubungan genetik dengan Melanesia. Bahkan, ditemukan keragaman yang signifikan antara kelompok yang hidup di pulau-pulau Melanesia. Sebagai region, etnis dan unit budaya, Melanesia berbagi ikatan yang sama berdasarkan identitas dan konsensus yang dikembangkan sebagai kritik terhadap kontrol dari kelompok-kelompok non-Melanesia.

Dalam konteks lapangan politik, ekspresi ini dikenal dengan nama: Pan-Melanesia.

Dan sepak bola, memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat indera identitas ke-Melanesia-an tersebut di seantero tanah Papua. Permainan ini dan kehadiran entitas seperti Persipura mampu menyediakan ruang bagi orang-orang Papua untuk mengekspresikan protes dalam formasi yang berbeda tanpa harus kehilangan esensi. Melalui anak-anak Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berdemonstrasi dengan kostum hitam-merah Persipura,ekspresi ke-Melanesia-an Papua menjadi begitu nyata dan populis. Ia menjadi kanal alternatif setelah pembungkaman demonstrasi, sensor media dan gelombang kekerasan yang tampaknya belum akan berakhir.

Persipura dan sepak bola adalah evolusi dan respon Papua atas represi yang mereka alami. Menggenapi nubuat Fanon yang mengatakan bahwa keterasingan rasial yang dialami satu kelompok adalah tujuan sebenarnya dari hubungan sosial.

Melalui Persipura dan sepak bola, Papua sedang menggugat narasi Indonesia mengenai “kesetaraan”, “keadilan” dan “segregasi ras” yang berlangsung hingga hari ini. Bahwa ada kelompok sosial yang lebih baik dari yang lain hanya karena didasarkan pada terang-gelapnya warna kulit seseorang. Idealisme-idealisme yang merefleksikan masyarakat yang timpang karena dihuni oleh individu-invidu yang bermasalah.

Kemenangan Persipura di setiap pertandingan dan gelar yang diraih dalam kompetisi, adalah perayaan terang-terangan dan kritik terhadap masyarakat yang rasialistik. Kemenangan atas mereka yang mengasosiasikan ke-hitam-an warna kulit dengan keterbelakangan dan primitifisme. Kemenangan untuk dapat dengan sempurna mengatakan: Aku Papua, Aku Melanesia.

Dengan sepak bola, anak-anak Melanesia sedang mengkonfrontasikan kondisi-kondisi material yang menjadi prasyarat tumbuh kembangnya rasialisme di Indonesia. Sekaligus melucuti kebohongan publik bahwa tidak ada relasi antar ras yang timpang di negeri ini. Menohok pengingkaran bagaimana perbedaan antara seorang “ekspatriat” dan Papua di hadapan Indonesia. Menjadi ajang pembuktian empiris bagaimana supremasi warna kulit telah menjadi norma.

Rasialisme adalah refleksi modern dari masa perbudakan. Dan di Papua, Persipura menjadi simbol dari gelombang inisiatif untuk memutus siklus tersebut. Melalui sepak bola, orang asli Papua sedang berupaya menegasikan struktur dan basis penyokong rasialisme terhadap identitas mereka sebagai Melanesia. Sekaligus di saat yang bersamaan, menawarkan bentuk relasi rasial baru sebagai yang mutual, yang emansipatif dan yang revolusioner.

Seperti Fanon yang berpendapat bahwa perjuangan menentang rasialisme adalah agenda revolusioner yang mendesak, interupsi populis melalui sepak bola seperti yang dilakukan oleh Papua adalah satu di antara sekian inisiatif untuk membuka front pertempuran lebih luas terhadap wabah rasialisme yang bercokol di nusantara. Tujuannya, tidak semata untuk melepaskan Melanesia dari belenggu cara pandang yang picik, tapi juga dari mahkota duri rasistik yang membebani isi kepala mereka yang bukan Papua. Bahwa korban dari segregasi berdasarkan ras, tidak hanya mereka yang diasosiasikan sebagai budak atau kelas kedua, tapi juga kita yang merasa sebagai tua dan yang terutama. Pembebasan semuanya, adalah pintu masuk untuk pembebasan umat manusia yang lebih luas.

 

Tulisan ini pertama kali tayang di Football Tribe

Merahnya Merah Wiji Thukul

Kata-kata terbaik, marka sebuah zaman, tidak akan beristirahat. Meski belum ada penanda kapan ia pulang. Walau tidak ada Nobel Sastra yang dimenangkan karena puisi-puisi yang ditulisnya.

Di dalam negeri, namanya mungkin akan hanya dikenang sayup-sayup: banyak dibaca, tapi sikapnya urung diteladani. Kata-kata yang ia pahat dari sikap keras kepala menentang junta militer, kini berada di simpang jalan: menjadi legenda di setiap pemberontakan atau bakal bernasib serupa kaos Ernesto Guevara yang membalut manekin-manekin mewah di pusat perbelanjaan yang dibangun di atas lahan reklamasi. Seturut nasibnya yang tak jua terang: masih hidup atau sudah berjumpa Pram di nirwana.

Akhir tahun 2004, adalah awal saya menemukan Widji Thukul.

Kala itu, Manado adalah kota yang beranjak brengsek karena terus-menerus menghancurkan pantai. Sementara para pelajarnya justru sibuk berdebat siapa yang cocok jadi Ketua KNPI. “Aku Ingin Jadi Peluru” diberikan seorang kawan sebagai manual setelah saya mengisi sebuah mogok di kampus dengan pembacaan separuh potongan Manifesto Komunis.

Ketimbang sebuah agitasi yang menyadarkan, kumpulan puisi tersebut waktu itu lebih mirip panduan: menjadi artis pembuat berita sekaligus Don Juan dalam rupa seorang revolusioner Paris 68.

Begitu terkesima lalu jatuh cinta dan terus jatuh cinta. Kata-katanya langsung menghujam. Metaforanya adalah kesederhanaan, yang jujur dengan diri dan situasi. Bisa membakar emosi sesudah membacanya. Membuatmu siap dipentungi polisi dan merasa lusa revolusi pasti terjadi. Atau juga merasa keren di hadapan tatapan gadis-gadis yang ikut berdemo. Menyuntikkan rasa percaya diri meski belum juga paham apa itu nilai lebih dan akumulasi primitif. Juga menjadi peta rahasia, bagaimana menulis puisi jelek yang akan dianggap radikal oleh sekumpulan poser revolusioner karena dipungkasi: “hanya ada satu kata, lawan!”

Yang terakhir di kemudian hari menjadi awal pertengkaran saya dengan banyak orang dari kalangan terdidik kampus.

Gerombolan yang mengutip Thukul di surat wasiat namun hidup seperti Taufik Ismail. Mereka yang tak paham bahwa Wiji bukan Goenawan Mohammad. Yang akan mengutip Bolano dengan serampangan, atau mempermainkan Marx untuk memutar nalar. Lalu berpura-pura memberi suara kepada para liyan.

Buruh plitur kelahiran 26 Agustus 1966 ini menulis dengan cinta: kepada hidup, kepada kemanusiaan, kepada kebebasan. Wiji tak bisa disamakan seperti Sapardi, yang mendayu-dayu karena perut kenyang. Ayah beranak dua ini tumbuh dan hilang sebagai bagian dari kelas pekerja. Penyair Solo ini adalah rupa proletariat yang seratus tahun lalu menumbangkan Tsar di Rusia. Tukang becak yang juga mengajar teater ini persis para sindicalista yang dahulu memanggul senjata menentang Franco di Spanyol.

Bahkan hingga kini, saya masih sering kesal. Tak akan segan, tak akan membiarkan bedebah-bedebah tersebut lolos tanpa mengomentari dengan sinis.

Mereka adalah kelompok yang merasa telah menjadi penyair revolusioner dalam semalam. Semata karena ada kosakata “buruh”, “tani”, “lawan”, bla, bla, bla dan omong kosong sejenis. Padahal, yang mereka lakukan tidak lain adalah penghinaan terhadap proses kreatif penuh peluh di jalanan, di lorong-lorong pemukiman padat orang miskin, di desa-desa yang terancam kehilangan sawah dan di kampung-kampung terpencil yang dijajah tambang dan perkebunan sawit: yaitu proses kreatif Wiji Thukul.

Saya hingga kini, tak akan sudi berbagi kenangan tentang Wiji Thukul dengan mereka. Manusia-manusia tanpa lebar logika dan empati minimal hingga menganggap bahwa kemalasan adalah penyebab tunggal kemiskinan. Orang-orang yang memandang rendah protes menyemen kaki atau berpayung dalam diam di depan istana. Yang mulutnya menyumpahi jalanan yang macet karena demo buruh dan tani. Mereka yang melihat orang asli sebagai keterbelakangan dan hanya sekadar eksotisme serta destinasi budaya. Kumpulan yang jari jemarinya begitu berisik, dengan energi berpikir yang lebih buruk dari kecoa dan sibuk menebar kebohongan.

Semua itu mungkin terjadi karena Wiji Thukul dan puisinya, dalam level tertentu sukses membuka jalan buat saya berkenalan dengan Brecht, Wilde hingga kemudian para anggota Situationiste Internationale.

Lenyapnya Wiji Thukul 19 tahun lalu adalah kehilangan semua yang masih membayangkan lenyapnya tirani: senjata dan kata-kata.

Penulis yang menghidupi dan dihidupi kata-katanya, namun diculik tentara. Ia yang berpolitik dengan penuh semangat dan enggan untuk netral di hadapan kekuasaan yang menindas. Ia yang terpaksa kabur hingga ke tanah Borneo karena aksi dan puisinya merobek gendang telinga Jendral tua yang singgasananya dibangun di atas banjir bandang darah. Terpaksa menulis dalam sunyi, kesepian dan keterasingan dari keluarga dan sahabatnya.

Sebab puisi-puisinya menujumkan rontoknya rezim yang menjagal ratusan ribu orang, menembak mati orang bertato ketika malam, melarang peranakan Tionghoa menggunakan nama asli mereka, mengancam orang asli menyembah Tuhan mereka, merampas tanah dari petani dan membiarkan buruh dihisap kering oleh keterasingan kerja.

Bagi saya, Wiji sukar dicari padanannya dan semakin tak mungkin karena hari ini penyair menggunakan kata untuk meniduri penggemarnya, dan membiarkan mereka hamil oleh dusta patriarki. Wiji menjadi anomali kini karena puisi terbaik yang tersisa adalah semua tentang penyangkalan Rangga kepada Cinta. Dan selebihnya adalah soal anggur, sungai-sungai di daratan Eropa, atau soal membayangkan musim semi di negeri tropis.

Puisi-puisi Wiji memang magis. Karenanya ia dengan alami membongkar kenyataan bagaimana rendahnya selera artistik anak-anak Indonesia. Mereka yang tumbuh dengan ritual menghafal 45 butir Pancasila, nama-nama menteri setiap kabinet yang dipimpin seorang diktator, dan menonton film tentang penyiletan tentara yang diiringi tarian erotis Gerwani. Anak-anak yang memulai mengasah otak dengan disiplin baris berbaris dan obsesi untuk berseragam hijau, memanggul senjata, hanya agar bisa bebas menampar mereka yang tidak disukai.

Kehidupan Wiji sendiri adalah metafora paling pas untuk menggambarkan bagaimana pembangunan. Soal segelintir orang yang terus menerus bisa menumpuk kekayaan karena jutaan pekerja yang dibayar murah. Mereka yang menghamburkan uang untuk membayar polisi dan tentara setelah merampas tanah orang asli dan petani. Soal perempuan-perempuan yang harus kehilangan suami, anak-anak yang tumbuh tanpa ayah, tentang keluarga yang retak karena tentara ketakutan dengan kata dan aksi.

Wiji Thukul akan menjadi legenda. Tentang bagaimana lulusan Sekolah Menengah Karawitan berbadan kurus dan tak beres melafalkan “R” justru dipandang ancaman serius oleh penguasa despotik. Ia akan dikenang sebagai wajah impunitas dan tidak terpenuhinya rasa keadilan. Walau ia sebelum ditelan agen-agen junta militer, tak sekalipun menulis tentang absennya purnama di New York.

Maret tahun depan, Wiji Thukul akan genap dua dekade hilang. Hingga kini, meski kini pemimpin rezim telah berganti ke orang sekampung, kabarnya tak kunjung jelas. Mungkin akan terus begitu. Tiga puluh tahun setelah itu, berarti akan setengah abad. Dan ini adalah masa di mana hilangnya seseorang bukan lagi berita tapi budaya.

Ketika itu, anak saya, anak Anda, beserta sebayanya akan memasang lilin di rumah-rumah bertirai ketakutan dan berbagi cerita tentang Indonesia: negeri yang mendiamkan tentara memangsa orang tua mereka.

* * *

Ditulis untuk menyambut pemutaran film “Istirahatlah Kata-kata” dan tayang perdana di Kumparan.

Bara Api di Arakan: Politik Kewarganegaraan

5 Desember 2016, sekitar 300 orang melakukan demonstrasi di pusat kota Maungdaw. Protes yang sama juga terjadi di Buthidaung, Minbyar dan Mrauk-U. Empat kota utama di negara bagian Arakan, Myanamar.

Demonstran memprotes kedatangan Kofi Annan bersama rombongan. Kedatangan mantan Sekretaris Jendral PBB ini dianggap sebagai bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan Myanmar. Hal ini terutama menyangkut misi Annan yang datang sebagai penasehat internasional untuk merundingkan dan membantu Arakan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang membuatnya jadi perhatian internasional.

Kunjungan ini terutama menyasar wilayah-wilayah yang baru-baru ini mengalami tindak kekerasan oleh militer. Tindak kekerasan ini menurut Tatmadaw adalah respon terhadap peningkatan eskalasi serangan yang terjadi di beberapa lokasi. Pelaku serangan adalah Aqa Mul Mujahidin.

Kofi Annan direncanakan akan menemui perwakilan komunitas Buddhis Arakan dan Muslim Rohingya. Pertemuan itu juga akan membahas persoalan sekaligus menindaklanjuti sengkarut Kartu Verifikasi Nasional yang berlarut-larut sejak ditandatanganinya MoU antara negara bagian Arakan dengan UNHCR (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) pada tahun 2013.

Aksi penolakan dari etnis Arakan terhadap Annan adalah refleksi peliknya persoalan mengenai pendataan orang-orang Rohang (Rohingya) yang berakar jauh ke belakang.

Dimulai pada 4 Januari 1948, ketika Burma menyatakan diri merdeka. Bersamaan dengan itu, memilih keluar dari Persemakmuran Inggris dan mengambil jalan sebagai entitas politik yang terpisah.

Setahun kemudian, sebuah undang-undang yang mengatur kewarganegaraan diterbitkan. UU No.41/1949 itu berjudul “Peraturan Pendataan Warganegara Burma”. Peraturan ini adalah warisan Inggris dengan perubahan ala kadarnya akibat mepetnya waktu.

Bulan Juni 1950, sebuah komite yang beranggotakan sembilan orang dibentuk. Tugasnya adalah menyusun sebuah rancangan mengenai aturan-aturan dan tata cara pencatatan kewarganegaraan. Kelompok kerja ini diketuai oleh U Ka Si, yang saat itu juga menjabat sebagai Deputi Kementerian Dalam Negeri.

U Ka Si dan kolega berhasil menyelesaikan draft pada November 1950. Pada Januari 1951, rancangan tersebut diusulkan kepada parlemen untuk mendapatkan pengesahan. Awal Februari, setelah tiga kali rangkai sidang, hasil kerja komite diterima dan dinyatakan sah sebagai UU dengan nomor urut 117. Mereka yang diakui sebagai warga negara adalah suku-suku asli yang mendiami daerah dataran tinggi, orang-orang Bamar dan etnis mayor lain, mereka yang berdarah campuran dan ekspatriat yang memilih tinggal di Burma dan memutuskan menukar status kependudukannya.

Kementerian Dalam Negeri lalu mulai mengedarkan UU Kewarganegaraan 117/1951 sejak 23 Februari sebagai pemberitahuan nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap orang yang telah berumur 12 tahun atau lebih untuk segera mendaftarkan diri agar mendapatkan tanda pengenal sebagai warga negara Burma. Untuk membantu kelancaran proses pendaftaran tersebut, dibentuk Komisi Pendaftaran seperti yang tercantum di dalam UU tersebut. Ketua komisi ditunjuk langsung oleh Sao Shwe Thaik, presiden Burma pertama.

Di level kampung, terdapat Petugas Pendaftaran yang dibantu masing-masing satu orang asisten sebagai ujung tombak proses registrasi. Para petugas direkrut dari kelompok terdidik di tiap-tiap daerah untuk mengatasi problem bahasa yang menjadi kendala komunikasi. Mereka ditempa dalam kursus singkat selama dua minggu mengenai tata cara pendataan dan teknis pengisian formulir kewarganegaraan. Para relawan ini dikontrak negara dalam jangka waktu 3 bulan hingga proses pendataan awal dinyatakan selesai. Mereka akan bekerjasama dengan para kepala desa dan kemudian bersama-sama melaporkan hasil pendataan ke petugas di tingkat distrik.

Pendaftaran penduduk dan penerbitan kartu identitas kewarganegaraan secara resmi dimulai 1 Maret tahun 1952 di Yangon -yang saat itu merupakan ibukota negara. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Burma saat itu adalah dengan menugaskan setiap pengumpul data untuk mengunjungi setiap rumah dalam proses pendataan. Sementara pendataan di daerah Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung dan dua puluh kota lain dimulai pada tanggal 1 Agustus 1953 ini.

Dalam proses pendataan ini, mereka yang telah mengantongi KTP berdasarkan proses pencatatan menurut UU 41/1949 tidak lagi diberikan tanda pengenal baru karena dianggap telah sah terdaftar sebagai warga negara. Pendataan ini juga mempersempit kategori ke dalam dua bagian utama; penduduk Burma dan warga asing yang terdaftar. Tidak ada kategori lain di luar hal tersebut.

KTP yang diterbitkan pada periode pencatatan ini adalah dokumen resmi yang memungkinkan seseorang tidak mendapatkan pembatasan ketika melakukan kegiatan di dalam negeri atau di luar negeri. Kartu tersebut di periode awal Burma banyak digunakan oleh warga Muslim di Burma untuk mengurus paspor dalam rangka perjalanan haji atau studi di luar negeri. Di dalam negeri, KTP ini digunakan sebagai salah satu prasyarat ketika mendaftar sebagai pegawai pemerintah dan lampiran dalam pembayaran pajak.

Hasil pendataan di tahun-tahun inilah yang menjadi bukti historis mengenai periode pengakuan eksistensi Rohingya dalam administrasi kependudukan Burma.

Namun, sejak tahun 1970, tidak ada lagi KTP yang diterbitkan untuk orang-orang Rohang. Kebijakan ini diterbitkan oleh junta militer sosialis-nasionalis pimpinan Jendral Ne Win yang sukses mengambil alih kepemimpinan sipil pada 2 Maret 1962. Empat tahun kemudian, sebuah operasi kependudukan dilancarkan dengan tajuk “Sabe”. Operasi Sabe kemudian menyita ribuan KTP milik orang Rohingya dengan dalih ‘dicurigai mengganggu stabilitas dan keutuhan nasional’. Kartu tanda penduduk ini tidak pernah dikembalikan hingga saat ini.

Hal ini diperparah dengan Operasi Naga di tahun 1978 yang menyasar penduduk sipil dengan dalih pemberantaran Rohingya Patriotic Front (PRF). Dalam operasi ini, banyak warga yang terbunuh dan anak-anak yang menjadi yatim piatu dan tumbuh dengan nasib miris di kamp-kamp pengungsian yang dibangun ala kadarnya di sepanjang perbatasan Burma-Bangladesh.

Dengan cara ini, ribuan orang Rohingya yang lahir setelah pembekuan status kewarganegaraan secara sengaja digolongkan sebagai orang asing, dan dituduh sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Masalah semakin pelik dengan terbitnya UU Kewarganegaraan di tahun 1982. Peraturan ini mewajibkan semua orang Burma untuk mendaftarkan dirinya kembali dan mengajukan permohonan baru agar mendapatkan KTP dan diakui sebagai warga negara. Mereka yang memiliki KTP lama harus menyerahkannya kepada negara. Petugas pencatatan kemudian akan mempertimbangkan apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk diberikan KTP seturut dengan undang-undang terbaru.

Ini adalah periode pelucutan KTP terhadap orang-orang Rohang yang masih memiliki status kewarganegaraan setelah lolos pada upaya pengebirian hak di tahun 1970 dan 1974.

Di tahun 1989, kekacauan ini kembali berlanjut dengan terbitnya peraturan baru yang mengharuskan semua warga negara untuk kembali mendaftarkan dirinya. Permintaan ini terkait kebijakan baru yang membagi status kewarganegaraan ke dalam beberapa kategori. Pembagian ini nantinya tampak dalam pilihan warna yang diambil. KTP berwarna merah muda untuk mereka yang memiliki status penuh sebagai warga negara, warna biru diberikan kepada pemegang KTP dengan status warga tidak penuh (associate citizens) dan warna biru untuk menandai orang asing yang melamar dan kemudian resmi diterima sebagai warga negara Myanmar. Sementara untuk sebagian orang Rohingya, mereka diberikan kartu identitas berwarna kuning. Artinya yang bersangkutan adalah imigran yang diberikan keleluasaan untuk tinggal sebentar di dalam wilayah Myanmar sebelum kemudian nanti akan dipulangkan ke daerah asal.

Selain itu, KTP berwarna tersebut juga harus selalu dibawa serta. KTP ini wajib ditunjukkan saat membeli tiket bus dan pesawat, melamar kerja -terutama untuk posisi pegawai negeri-, membeli tanah dan ketika berada di luar daerah.

Sejak UU Kewarganegaraan 1989, razia identitas semakin sering dilakukan. Awalnya hanya di Yangon, sebelum kemudian menyebar ke kota-kota utama lain. Hotel-hotel diwajibkan menolak seseorang yang ingin menginap tanpa memiliki KTP. Perusahaan jasa transportasi tidak boleh mengeluarkan tiket jika pembeli tidak menyertakan tanda pengenal. Sekolah dilarang menerima pelajar -baru atau pindahan- yang tidak memiliki identitas atau karena orang tua mereka tidak mampu menunjukkan KTP dengan warna yang telah diatur sebelumnya.

Pada Juli 1995, junta militer menerbitkan sebuah kebijakan untuk mengatur tentang pendokumentasian orang-orang Rohingya dengan menerbitkan “KTP khusus” yang disebut Temporary Registration Card (TRC). TRC diterbitkan dengan mengacu kepada UU Kewarganegaraan 1949 dan UU Kependudukan 1951. Dua undang-undang yang sebenarnya sudah dinyatakan tidak berlaku ketika peraturan yang sama terbit di tahun 1982. Namun aturan ini dengan ajaib dinyatakan kembali berlaku sebagai upaya untuk menghindari tekanan internasional. Junta militer saat itu tengah berupaya menunjukkan bahwa mereka merespon positif upaya advokasi intensif dari UNHCR untuk mendokumentasikan warga Rohingya di negara bagian Rakhine.

Menurut UU Kewarganegaraan 1951, TRC hanya dapat diterbitkan dalam kondisi yang tidak normal. Misalnya, data seseorang warga negara yang telah tercatat kemudian dinyatakan hilang atau mengalami masalah karena kelalaian aparat negara. Kondisi khusus lain sebagai prasyarat terbitnya TRC adalah ketika ada gelombang pengungsi yang memasuki teritori Myanmar diakibatkan oleh perang di negara asalnya atau sebab bencana kemanusiaan lain.

Pendataan terhadap Rohingya dengan menggunakan TCR dapat diartikan bahwa junta militer -sebagai representasi negara- memandang mereka sebagai pengungsi dan bukan sebagai warga negara yang kepadanya melekat hak dan kewajiban semenjak ia lahir di dalam wilayah administratif Myanmar. Perbedaan mendasar KTP Myanmar dan TRC adalah tiadanya pencantuman mengenai tempat dan tanggal lahir serta alamat pemegang kartu.

Selain itu, pemegang TRC memiliki beban lebih semisal larangan untuk bepergian, tanpa tanpa ijin dari petugas negara yang telah ditunjuk. Yang paling signifikan adalah menyangkut larangan bagi pemegang TRC untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki keturunan tanpa restu dari negara. Kedua praktek tersebut dipandang akan membebani negara penampung (hosting country) karena akan menambah jumlah pengungsi.

Durasi TRC juga dibatasi. Seseorang terancam tidak akan mendapatkan perpanjangan jika dinilai tidak lagi memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Seperti apa kualifikasi tersebut juga tidak pernah jelas. Kewenangan menentukan indikator dan layak tidaknya seseorang menerima TRC sangat bergantung kepada negara.

Fakta ini berkebalikan dengan klaim dari Menteri Imigrasi dan Kependudukan Myanmar, U Khin Yi, pada Oktober 2013 yang mengatakan bahwa UU Kewarganegaraan 1982 telah mengakomodir mereka yang memiliki orang tua dengan kewarganegaraan asing namun lahir di Myanmar. Selain itu, proses penerbitan TRC juga sangat memakan waktu karena hanya kepala negara bagian dan Kementerian Imigrasi dan Kependudukan yang memiliki wewenang untuk itu.

Dunia internasional sempat menggantungkan harapan kepada National League for Democracy (NLD) dan Daw Aung San Suu Kyi. Pemilu Myanmar pada November 2015 dianggap akan memberikan titik terang terhadap carut marut dan aksi kekerasan yang berkepanjangan terhadap komunitas Rohingya. Harapan yang sejak awal dipandang pesimis dan dianggap naif oleh para penstudi kritis Myanmar -termasuk saya. Kemenangan NLD dianalisis tidak akan membawa perubahan politik di negeri ini. Hal ini mulai terbukti dengan melihat bagaimana persiapan NLD mengikuti pemilu yang diwarnai dengan aksi kontroversial -dengan mencoret seluruh Muslim dari daftar kandidat parlemen.

Pesimisme kelompok minor ini di kemudian hari terbukti benar.

Sampai hari ini orang-orang Rohingya faktanya masih terus mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan KTP sebagai bukti bahwa mereka memiliki kewarganegaraan Burma. Fakta sejarah bahwa mereka telah hidup bergenerasi di bagian barat laut Arakan tidak mampu menggeser paradigma politik kewarganegaraan di Burma yang diterapkan sejak berdirinya junta militer. Belakangan, hal ini semakin tak karuan setelah Negara Bagian Arakan berencana untuk mendata orang-orang Rohingya sebagai etnis Benggali. Keputusan ini tidak hanya memiliki cacat dari kacamata sejarah budaya, namun juga memiliki implikasi politis di kemudian hari.

Termasuk jika esok lusa negara merasa sedang terancam, ia memiliki hak untuk menahan dan mengusir para imigran.

* * *

Tulisan ini tayang perdana di IndoProgress. Bagian pertama dapat dibaca di sini.