Shortspit #02: Tentang Freeport

Tanggapan Singkat untuk Roy Murtadho

Ada beberapa ketidaksepakatan saya dengan poin-poin yang diajukan kawan saya, Gus Roy Murtadho dalam tulisan ini. Dalam pandangan saya, sentimen anti Freeport sama sekali tidak menggembirakan (paragraf 5). Sentimen ini dalam analisis saya, berakar dari pandangan kolonialistik yang memandang Papua sebagai kepunyaan (koloni) Indonesia. Sikap marah orang Indonesia ketika propertinya (kekayaan emas di Amungsa) sedang terancam.

Pandangan semacam ini ahistoris. Ia mengacuhkan fakta bahwa Papua dianeksasi oleh Indonesia, yang diserukan oleh Soekarno -megalomaniak anti-feminis. Jika Indonesia adalah kesepakatan politik yang disimpulkan pada Agustus 1945, Papua -dan juga Timor Leste- sejak awal tidak pernah terlibat dalam kesepakatan politik ini.

Anti Freeport di hari-hari belakangan ini yang bermuara pada sentimen nasionalisme, bagi saya adalah bentuk sederhana dari fasisme yang sedang bermetamorfosa. Semangat kebangsaan yang melegalkan penjajahan, diskriminasi dan pelanggaran HAM secara terus menerus, meluas dan dilindungi oleh impunitas. Ia tidak hanya cacat secara etis, tapi juga secara politis dan ideologis. Mengharapkan penghormatan hak asasi orang asli Papua di tengah berlangsungnya praktek kolonialisasi menurut saya tidak saja naif, tapi juga merupakan kesesatan berpikir.

Kedua, tidak ada yang perlu diapresiasi dari sikap Jokowi. Saya berseberangan dengan politik ala cheerleaders seperti ini.

Ketegasan rezim Jokowi, adalah ketegasan kolonialisme. Pameran politik atas arogansi borjuis nasional yang sedang melakukan tawar menawar dengan borjuis internasional. Sikap ancam-mengancam antar klik borjuis ini dibangun di atas pondasi yang menegasikan suara manusia-manusia di daerah koloni. Sebab, ia memandang mereka yang berada di tanah jajahan sebagai setengah manusia. Sebagai setengah manusia, orang asli Papua dipandang belum layak berbicara atas dirinya sendiri.

Lalu bagaimana dengan elit-elit Papua yang juga terlibat dalam keramaian soal kisruh Freeport ini? Untuk orang Indonesia yang punya pengalaman hampir 200 tahun dijajah berbagai bangsa, saya merasa tidak perlu mengutip Frantz Fanon atau CLR James. Di masa Hindia dahulu, kita tahu sejarah mencatat ada ambtenaar-ambtenaar yang mengabdi kepada penjajah.

Pembicaraan soal Papua di tengah revolusioner Indo-Melayu, seharusnya melampaui perdebatan-perdebatan tahun-tahun kemarin. Jika kita tetap tidak bisa meradikalisasi diskursus ini, di masa depan, sejarah hanya akan mengenang kita sebagai repetitor semata. Yaitu mereka yang hanya sanggup mengulang-ulang dan merasa labirin sebagai jalan keluar.

PS: Poin-poin yang lain, nanti saya kita bahas pas ketemuan Gus.

Andre Barahamin