Mereka Yang Berjalan Kaki Lebih Dari 100 Kilometer

Andre Barahamin

 

Berjalan kaki lebih dari seratus kilometer untuk menjemput keadilan seharusnya cukup jadi ancaman jika telinga negara bisa mendengar.

Penolakan petani di pegunungan Kendeng -terutama kegigihan perempuan-perempuan- terhadap kehadiran pabrik semen di desanya jelas merupakan tindakan yang berdasar hukum. Di tahun 2008 kawasan karst sudah ditetapkan sebagai wilayah terlarang bagi aktivitas tambang. Namun dua tahun berselang, pemerintah daerah Jawa Tengah mengabaikan larangan tersebut. Mereka menjadikan Kabupaten Grobogan, Rembang, Blora dan Pati sebagai kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara.

Inilah kenapa para petani memutuskan melawan.

Kesuburan tanah tempat mencari nafkah terancam. Protes yang dilakukan di periode awal sering diladeni dengan praktek kekerasan oleh pihak perusahaan dan pihak kepolisian. Hingga akhirnya puluhan ibu-ibu memutuskan untuk mendirikan tenda dan menjaganya bergantian.

Mereka telah bersepakat menjadi barisan terdepan menyelamatkan sawah, lingkungan dan  masa depan. Pabrik semen yang akan mengeruk kapur penyimpan air Kendeng tidak bisa dibiarkan berdiri. Ibu-ibu pemberani menjadikan dirinya sebagai benteng karena praktek kekerasan yang sering dilakukan pihak kepolisian.

Perjuangan bertahun-tahun itu kini mendapatkan harapan. Tapi banyak dari kita yang sadar bahwa tembok istana presiden kadang terlalu tebal. Suara-suara protes kadang tak bisa tembus.

Karenanya, ia mesti digedor. Dan berjalan kaki sejauh 150 kilometer seharusnya lebih dari cukup.

Itu yang saat ini sedang dilakukan para petani dari pegunungan Kendeng. Meski Jawa tengah sedang dirundung hujan, ada sekitar tiga ratusan petani dari Rembang, Pati, Kudus, dan Grobogan. Mereka akan menuju Semarang. Tuntutannya adalah agar pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng Utara.

Para petani dan kami yang bersolidaritas melihat gelagat negatif. Tampaknya pemerintah tetap bersikeras melanjutkan proyek. Meskipun itu artinya dengan mengeluarkan kajian lingkungan dan izin baru. Menteri BUMN dan anggota DPR menyatakan pembangunan pabrik berkapasitas 3 juta ton per tahun akan jalan terus.

Soalnya, mereka sudah kepalang basah.

Bank Mandiri sudah mengucurkan dana 3,96 triliun rupiah kepada PT Semen Indonesia. Sebagian besar dari total kredit tersebut, sebesar 3,46 triliun rupiah sudah dihabiskan untuk memfasilitasi rencana pembangunan pabrik semen di Rembang. Direktur Utama PT Semen Indonesia, Sunardi Prionimurti, kepada media mengatakan bahwa pabrik tersebut sudah pasti selesai dibangun akhir tahun ini.

Ini kenapa ketika mereka panik ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan warga pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah. PKI ini mempersoalkan tentang Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah terkait izin lingkungan kepada PT Semen Gresik (Persero) yang kini berganti nama menjadi PT Semen Indonesia.

Izin lingkungan bernomor 668/1/17 tahun 2012. Ditandatangani Gubernur Jawa Tengah saat itu, Bibit Waluyo, pada 7 Juni 2012.

Penggugatnya adalah Joko Prianto dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). MA kemudian mengabulkan PK, memutuskan putusan judex facti, dan membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan PT Semen Indonesia) yang berlokasi di Rembang.

Para petani di pegunungan Kendeng memang suka sekali merepotkan negara yang memuja infrastruktur.

Tahun 2009, misalnya, warga Pati memenangi gugatan melawan PT Semen Gresik. Kalah di Pati, perusahaan BUMN itu memilih menggeser sasaran dan pindah ke Rembang. Agar tidak mudah dikenali dan gampang mengadali para petani, BUMN itu lalu berganti nama induk perusahaan menjadi PT Semen Indonesia.

Alasan penolakan para petani sebenarnya sangat sederhana. Kegiatan bersawah sangat bergantung dengan pasokan air. Posisi air yang penting membuat mereka tidak bisa begitu merelakan begitu saja jika mata air kemudian hancur karena kegiatan pertambangan karst. Kehancuran sumber-sumber air bukan hanya berarti mereka terancam kehilangan pekerjaan utama mereka.

Lebih dari itu semua. Membiarkan pegunungan ditambang demi semen artinya adalah kerusakan sosial, kultural dan ekologis.

Mengganti jenis pekerjaan yang sudah dilakoni bertahun-tahun bukan perkara mudah. Hal itu berarti mereka mesti mengubah kebiasaan, mempelajari teknik-teknik baru, beradaptasi dengan waktu dan rentang kerja yang sepenuhnya berbeda dan masih banyak hambatan lain.

Banyaknya urbanisasi ke kota-kota besar terkait erat dengan soal seperti ini.

Penyempitan lahan pertanian karena alih fungsi untuk kepentingan agribisnis, tambang, industri properti dan bisnis raksasa lain membuat banyak tenaga produktif menjadi pengangguran di desa-desa. Mereka kemudian dipaksa oleh himpitan ekonomi. Lalu migrasi ke kota dengan kemampuan terbatas, tanpa koneksi serta tanpa modal. Ketika gagal, maka orang-orang tersebut menjadi pengemis, kriminal kelas teri dan tenaga buruh paruh waktu.

Lagipula, sebagai mayoritas petani penghasil beras di Jawa Tengah, posisi pegunungan di Rembang, Pati, Grobogan dan sekitarnya sangat strategis. Bagaimana mungkin membicarakan swasembada pangan sembari menghancurkan lumbung padi?

Menghancurkan lahan pertanian juga berarti menghancurkan relasi yang terbangun dalam masyarakat petani. Ini berarti adalah kekerasan budaya. Ini juga bertentangan dengan gembar-gembor Reforma Agraria Jokowi.

Oktober kemarin, Presiden Jokowi barusa saja memberikan arahan kepada Ke-menterian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran. Jokowi secara tersirat menyatakan bahwa Reforma Agraria bisa menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan. Reforma Agraria juga dipandang sebagai solusi terkait penyelesaian sengketa-sengketa antara masyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

Secara ekologis, mengubah daerah pegunungan di Jawa Tengah berarti membuka pintu gerbang bencana.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) se-Jawa mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan pulau di pulau Jawa makin terancam dengan politik kebijakan pemerintah sektor pembangunan ekonomi terutama infrasruktur.

Tahun 2015, WALHI mencatat setidaknya 1. 071 desa yang mengalami bencana. Mereka dihajar banjir, tanah longsor dan rob. Di Jawa Tengah sendiri, bencana ekologi menelan korban jiwa 152 orang.

Model kebijakan yang berlandas pada pembangunan infrastruktur dengan level obsesif membuat daya dukung dan daya tampung lingkungan di pulau Jawa merosot drastis. Kerusakan lingkungan hidup, terutama sumber air di Jawa Tengah bisa dilihat jelas melalui kerusakan beberapa DAS (daerah aliran sungai). DAS Garang yang mencakup Kabupaten Kendal, kabupaten Semarang dan kota Semarang berada dalam kondisi kritis.

Pencemaran air dan krisis air bersih juga terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah tahun lalu. Seharusnya ini adalah tanda bahaya.

Ini yang harus dipahami mereka yang kalap lalu menuduh para petani di pegunungan Kendeng berupaya menggembosi industri semen tanah air.

Mereka mengacuhkan fakta bahwa pada 15 Mei 2016, puluhan warga Pati yang tergabung dalam JMPPK mengadakan aksi tolak pabrik semen di depan kantor Kedutaan Besar Jerman. Protes ini dilakukan setelah terdengar kabar kalau PT. Indocement, induk perusahaan PT Sahabat Mulia Sakti, berencana mengajukan banding ke PTUN Surabaya. Saat itu PTUN Semarang baru saja memenangkan gugatan warga Pati. Saham Indocement dimiliki Heidelberg-Cement asal Jerman.

Kita harusnya paham bahwa sikap para sedulur untuk menolak pabrik semen beroperasi di Jawa Tengah bukan soal sentimen BUMN atau perusahaan asing. Tapi soal masa depan yang terancam hangus jika areal persawahan dihancurleburkan demi keuntungan hari ini dan bagi segelintir orang saja.

1 comment on “Mereka Yang Berjalan Kaki Lebih Dari 100 KilometerAdd yours →

Comments are closed. You can not add new comments.