Shortspit: NKRI Harga Tentara dan Orbais

Kemarin (Selasa, 29 November), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) diluncurkan. Ini adalah aliansi politik solidaritas terhadap perjuangan pembebasan (liberation movement) West Papua dan hak menentukan nasib sendiri (rights to self-determination).

Saat mereka mengadakan konferensi pers di gedung LBH Jakarta, sekelompok orang melakukan protes memprotes acara tersebut. Mereka menuduh bahwa acara tersebut mencederai keutuhan NKRI. Orang dan organisasi yang berada di dalam FRI-West Papua dituduh tidak nasionalis dan meludahi rasa bangga sebagai orang Indonesia.

Pertanyaannya, sejauh mana tuduhan tersebut benar? Karena sedang iseng, saya mengajak anda sekalian untuk urun pikiran.

Pasca referendum Timor Leste yang dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan, kita menyaksikan kekalahan telak barisan nasionalis-kolonialis-unitaris secara memalukan. Ada dua kubu yang secara langsung terluka oleh kekalahan ini.

Kelompok pertama, militer yang secara terbuka berupaya mempertahankan penjajahan atas Timor Leste dengan berbagai cara. Termasuk berbagai aksi kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembantaian Santa Cruz, kasus Balibo 5, dan masih banyak lagi.

Kedua, kelompok loyalis Orde Baru dan kroni-kroni oportunisnya yang dapat disatukan dalam keranjang sampah bernama: Orbais. Kelompok ini adalah mereka yang menikmati akses kolusi dan nepotisme dengan berlangsungnya kolonialisme Indonesia di Timor Leste. Monopoli terhadap sumber daya alam menjadi sebab ketidakengganan mereka untuk melepaskan daerah koloni.

Kedua kelompok tersebut adalah pihak yang paling aktif menyebarkan mantra “NKRI Harga Mati”. Propaganda masif ini terutama dilakukan pasca jajak pendapat yang berujung pada kemerdekaan Timor Timur dari penjajahan Indonesia.

Lepasnya Timor Leste dianggap sebagai aib yang tidak bisa terulang kembali. Itu sebabnya, perjuangan pembebasan Aceh, Papua dan Maluku Selatan, mendapatkan represi berkali lipat kerasnya pasca referendum 30 Agustus 1999.

Selain merepresi perjuangan pembebasan di akar rumput, militer dan militan Orba tersebut melakukan politik teror di berbagai daerah seperti Poso, Ambon dan Sampit. Yang dibenturkan adalah identitas suku dan agama sebagai cara untuk memamerkan kuasa jejaring politik, sekaligus mengujicobakan taktik ‘divide et impera’ di level praktek.

Perluasan konflik horizontal ditujukan untuk memutus mata rantai solidaritas sosial antar kelompok-kelompok termarginalkan. Pendivisian melalui konflik agama dan suku agar masing-masing entitas sosial kemudian terisolasi, tidak terhubung dan kemudian menjadi katak dalam tempurung yang sibuk dengan pertarungan domestiknya.

Sebagai instrumen pendukung, maka militer membentuk barisan tukang pukul yang bertugas mengkontekstualisasikan propaganda konflik horizontal tersebut. Misal, Front Pembela Islam (FPI).

Hal di atas ditujukan untuk mencegah kemungkinan pembacaan yang menyeluruh (holistik) atas konflik ekonomi-politik. Keterputusan entitas-entitas sosial ke dalam keranjang identitas dipastikan dapat meredam potensi-potensi ledakan sosial ideologis yang inheren di dalam setiap formasi masyarakat.

Singkatnya begini. Perang kelas tidak akan terjadi jika masing-masing proletar sibuk berperang dengan sesamanya. Paham ngana?

Di tataran ideologi, terjadi degradasi dengan sengaja mengenai konsep swakelola dan otonomi. Sejak terbitnya Undang Undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kedua konsep tadi dilucuti dari makna politik. Swakelola direduksi menjadi sekedar hak untuk mengatur perencanaan pembiayaan keuangan daerah, sementara otonomi diinterpretasikan sebagai pembagian kue kekuasaan antar elit. Imajinasi politik tentang sebuah format pengelolaan negara yang dibasiskan pada model federasi menjadi tidak mungkin dan dipandang mustahil.

Swakelola dan otonomi dimungkinkan sepanjang ia tidak mengganggu Indonesia dalam formasi finalnya sebagai negara unitarian yang homogen.

Pelucutan makna politis swakelola dan otonomi berimplikasi serius pada cara pandang orang Indonesia terhadap gerakan Atjeh Merdeka, West Papua atau Republik Maluku Selatan. Gerakan pembebasan nasional dipandang sebagai gerakan yang menciderai keluhuran konsep unitarianisme Indonesia sebagai sebuah kesatuan manunggal yang tidak boleh terceraikan. Ekspresi-ekspresi politik yang muncul dari aspirasi tersebut -semisal Papua dan Maluku Selatan- ditolak karena ia mengekspos bagaimana sebenarnya “NKRI Harga Mati” sebagai ideologi kolonialisme beroperasi.

Dalam kolonialisme, ada sentra yang menjalankan peran sebagai titik pengumpulan semua akumulasi kekayaan, sementara periferi sebagai daerah koloni yang hanya perlu diekstrak kekayaannya semata. Sebagai contoh, kita dapat menyaksikan bagaimana Freeport beroperasi di Papua, atau Chevron menjalankan bisnis di Aceh, atau perusahaan penangkap ikan skala raksasa dari Taiwan, Korea dan Jepang di laut Banda dan Laut Aru di kepulauan Maluku.

Jadi, sampai di sini Bung dan Nona tahu siapa yang paling diuntungkan dari keutuhan NKRI?

Jawabannya jelas sudah: militer dan miitan Orban. Mengapa? Karena selama tiga dekade di bawah kediktatoran Soeharto, militer dan militan Orba sudah membangun perangkat dan jejaring akumulasi yang solid. Tertata dari bawah hingga ke atas. Aliran pundi-pundi kekayaan inilah yang akan terganggu jika ada aspirasi yang bertentangan dengan semangat unitarianisme NKRI seperti perjuangan pembebasan Papua misalnya. Untuk mempertahankan piramida akumulasi ini, militer dan militan Orba tentu akan menggunakan banyak cara.

Salah satunya adalah memanfaatkan kumpulan orang-orang seperti yang tertera di tautan ini.

Andre Barahamin