Lepas Kandas di Sukamulya

Andre Barahamin

 

Desember 2005, peletakan batu pertama bandara internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Diproyeksikan menjadi yang terbesar kedua di Indonesia, dengan luas mencapai 5.000 hektar dan dana pembangunan mencapai 25.4 trilyun dari APBN. Untuk mencapai target ini, pembagian tugas dilakukan. Pemda Jabar mengerjakan pembangunan sisi darat, Pemerintah Pusat mengerjakan sisi udara.

Awalnya, bandara Kertajati ditargetkan beroperasi awal tahun 2016 sebelum ditunda hingga 2018.

Penundaan tersebut terkait dengan berlarut-larutnya pembentukan perusahaan patungan (Joint Venture) antara PT. Angkasa Pura II dengan PT. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), badan usaha milik Pemprov Jabar. Ahmad Heryawan (Aher), Gubernur Jabar berkeras agar pembangunan terminal bandara dilakukan setelah kesepakatan tercapai. Belakangan, Pemkab Majalengka juga menyatakan tertarik bergabung. Perusahaan patungan ini yang nanti akan bertanggungjawab untuk pembangunan sekaligus pengoperasian bandara.

Asumsinya pembangunan bandara akan menghabiskan Rp. 1,8 triliun. Rinciannya, pembangunan sisi darat menghabiskan 800 milyar, sementara pembangunan sisi udara kurang lebih menyerap Rp. 1 trilyun.

Modal awal yang dibutuhkan sekitar 70% atau setara Rp 1,3 triliun. Kebutuhan ini akan dibagi rata oleh 3 pihak: Angkasa Pura, BIJB dan Pemkab Majalengka. Sebagai imbalan, tiap pihak mendapatkan saham sebesar 20%. Sisa saham 40% akan dilelang untuk mendapatkan tambahan dana dalam pembangunan bandara.

Dirut PT. BIJB, V. Dimas Ekaputra mengatakan bahwa investor asing sudah ada yang tertarik. Ada Jerman, Turki dan Tiongkok. Kementerian Perhubungan juga beri lampu hijau.

Untuk pembangunan sisi darat bandara, PT. BIJB berharap mendapatkan kucuran dari perbankan. Dana awal dari APBN sebesar Rp. 300 milyar, jelas tak cukup. Pinjaman rencananya akan diajukan Bank Jawa Barat, Bank Mandiri dan BNI Syariah.

Tender pengerjaan fisik proyek dibagi tiga. Paket 1 untuk aksesibilitas dimenangkan PT. Adikarya. Nilainya Rp. 355 milyar. Paket 3 senilai Rp. 416 milyar untuk bangunan penunjang dimenangkan BUMN Waskita Karya. Paket 2 untuk pembangunan terminal penumpang, masih dalam proses pelelangan.

Targetnya, November 2017 semua sisi darat bandara telah selesai dibangun.

Sementara sisi udara akan menyusul dengan suntikan hampir Rp. 700 trilyun dari APBN di tahun 2017. Meski sejak 2013 hingga 2015, Kementerian Perhubungan telah menghabiskan 375 milyar untuk pembangunan landasan pacu dan menara pemantau.

Bandara Kertajati direncanakan akan memiliki satu landas pacu dengan kapasitas 5,6 juta penumpang per tahun. Diharapkan, Kertajati menjadi alternatif bagi masyarakat Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Rencananya, bandara ini akan dilengkapi dua buah runway berukuran 3.500 x 60 meter dan 3.000 x 60 meter yang mampu menampung pesawat sekelas Boeing 747 atau Boeing 777.

Untuk itu, sebagai awal Pemprov Jabar bertanggung jawab untuk membebaskan lahan seluas 1.000 hektar di mana terdapat 11 desa. Pembebasan lahan akan dilakukan bertahap hingga luasan ideal dicapai.

Kertajati membutuhkan tanah sedemikian besar karena dibayangkan sebagai Aerotropolis, sebuah konsep integratif antara bandara dan kota. Bayangannya, aktivitas bandara akan mendorong kawasan di sekitarnya menjadi satelit pendukung dengan terbentuknya klaster-klaster industri jasa. Konsep ini sekaligus menegaskan perbedaan Kertajati dengan Husein Sastranegara.

Seperti Kulon Progo di Yogyakarta, Domine Eduard Osok di Sorong, Kertajati adalah bagian dari gelombang revitalisasi infrastruktur perhubungan di Indonesia. Selain bandara, pelabuhan-pelabuhan baru juga bermunculan di berbagai daerah. Juga jalan-jalan tol baru yang hampir semuanya ditargetkan beroperasi sebelum tahun 2019. Melalui Perpres No. 3/2016 soal Proyek Strategis Nasional, tercatat ada lebih dari 200 proyek infrastruktur yang sedang atau akan dikerjakan.

Pendekatan macam ini telah diwanti-wanti sangat rentan dengan pengabaian terhadap hak asasi manusia. Laporan akhir tahun 2015 Komnas HAM jelas menunjukan bahwa proyek-proyek infrastruktur Jokowi menjadi salah satu sebab tingginya angka pelanggaran HAM. Aktor negara yang paling sering menjadi pelaku kekerasan adalah Kepolisian dari 1.127 laporan yang didokumentasikan Komnas HAM.

Kasus kekerasan yang menimpa warga di Sukamulya adalah contoh paling terang bagaimana proyek infrastruktur membuka jalan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polisi dan TNI. Protes dibalas dengan pentungan dan gas airmata yang menyebabkan 16 warga terluka. Tiga orang petani kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan penuh intimidasi.

Selain fisik, warga di desa Sukamulya juga menderita kerugian ekonomis. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat bahwa sekitar 70 hektar sawah rusak berat karena dijadikan medan tempur oleh 1.200 personil gabungan Polisi, Kodam Siliwangi dan Satpol PP. Sementara itu, sebagian warga yang direpresi mengalami trauma. Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok paling rentan.

Apa yang terjadi di Sukamulya sudah pernah diramalkan oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi. Obsesi terhadap proses pembangunan infrastruktur secara cepat dan bersih dari gangguan oleh Jokowi-JK mendapatkan padanan dengan praktik kekerasan dan manipulasi. Terutama karena proyek-proyek infrastruktur ini menggunakan Polisi dan TNI sebagai tukang jaga sekaligus tukang pukul. Meski pada akhirnya proyek-proyek infrastruktur skala besar tersebut justru hanya ditujukan untuk kepentingan korporasi dan bukan masyarakat setempat.

Di Jawa Barat, bendungan Jatigede adalah contoh paling sempurna. Bendungan raksasa yang ditujukan untuk menjadi solusi irigasi pertanian justru memangsa para petani. Ada 28 desa yang terusir karena termasuk di dalam wilayah yang akan ditenggelamkan. Mereka terpaksa harus mengungsi pindah ke tempat baru yang kurang layak.

Keengganan pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara terbuka dan tanpa paksaan akhirnya sering diakhiri dengan pendekatan brutal aparat keamanan. Penyerangan hari Kamis, 17 November lalu kepada 1.478 KK di Sukamulya adalah menunjukkan lemahnya komitmen Jokowi untuk menghormati HAM dan menggunakan pendekatan dialogis dalam proyek-proyek infrastrukturnya. Penyerangan tersebut juga menegaskan bahwa Kertajati besar kemungkinan pada akhirnya akan menjadi Jatigede dalam bentuknya yang lain. Dibangun bukan untuk kepentingan para petani yang tanahnya dirampas, namun untuk mereka yang memiliki uang dan kuasa.

Sukamulya tidak akan jadi yang terakhir jika Jokowi tidak mengubah strategi pembangunan infrastrukturnya. Jika ini berulang, maka Reforma Agraria yang sedang digodok tidak akan lagi berguna karena tidak ada lagi petani besok hari.