Berta Caceres adalah Papua

Kamis malam, 3 Maret 2016. Sejumlah orang bersenjata memasuki kediaman Berta Caceres yang terletak di daerah La Esperanza, lalu mengeksekusi perempuan ini. Empat peluru bersarang di tubuhnya.

Pihak kepolisian kemudian secara cepat merilis pernyataan ke media lokal. Alasan kematian Caceres adalah upaya perampokan.

Keesokan sorenya, kerusuhan terjadi di ibukota Tegucigalpa. Situs berita Guardian memberitakan bahwa protes ratusan mahasiswa Universitas Honduras berujung bentrok dengan pihak kepolisian. Amarah naik ke ubun-ubun. Presiden Hernandez dianggap ingkar dan tidak becus memegang janji.

Caceres, tahun lalu baru saja diganjar Goldman Environmental Prize atas konsistensinya menentang proyek PLTA terbesar di Amerika Tengah. Sikap keras kepala perempuan sering dihadiahi ancaman akan diperkosa atau dibunuh. Seminggu sebelumnya, peringatan terakhir datang. Tapi Mama Berta menolak undur. Ia tetap menolak rencana Agua Zarca membangun empat bendungan raksasa yang akan menghancurkan bentang alam, menghancurkan sumber pangan dan merampas tanah ulayat di sekitar sungai Gualcarque yang dianggap keramat oleh masyarakat adat Lenca.

Agua Zarca, merupakan proyek kolaborasi antara BUMN Honduras bernama Desarrollos Energéticos SA (DESA) dengan BUMN milik pemerintahan Cina bernama Sinohydro yang kini menjadi merupakan pengembang bendungan terbesar di dunia. Proyek ini juga mendapatkan dukungan dari perusahaan-perusahaan seperti Siemens dan Voith-Hydro serta lembaga keuangan seperti bank Dutch FMO (Belanda) Finnfund (Finlandia) dan Bank Dunia.

Mama Berta, lahir dari latar belakang masyarakat adat Lenca, sebelum kemudian ikut mendirikan Dewan Adat Honduras (COPINH) sebagai wadah perjuangan bersama kelompok-kelompok ulayat di negeri itu. Meski ia sadar dengan benar bahwa menjadi pejuang hak masyarakat adat berarti akan dianggap menentang semangat pembangunan. Menentang pembangunan berarti menjadi musuh negara dan investasi. Melawan kedua organisasi ini selalu sinonim dengan kematian yang datang terlalu cepat.

Pembunuhan Mama Berta bukan kejadian pertama di Honduras. Negeri ini telah dianggap sebagai salah satu tempat berbahaya bagi aktivisme. Di tahun 2013, salah satu pemimpin COPINH, Tomás García ditembak mati oleh seorang perwira militer ketika sebuah protes tengah berlangsung. Dalam rilisnya, COPINH mengatakan bahwa kematian Mama Berta melengkapi kematian beberapa aktivis mereka yang lain di tahun 2016 yang masih terlalu muda.

Ironis memang. Padahal, Mama Berta baru saja pindah rumah karena merasa tidak aman dengan teror yang terus menghujaninya. Inter-American Commission for Human Rights (IACHR) bahkan sejak tahun lalu sudah mengingatkan kepada pemerintah Honduras dan masyarakat internasional mengenai terancamnya nyawa Mama Berta.

Faktanya, menurut studi yang dilakukan oleh Global Witness, aktivis lingkungan dan pejuang hak-hak masyarakat adat merupakan target utama pembunuhan di Honduras. Sejak 2010-2014, lebih dari 100 aktifis dibunuh di Honduras. Lebih dari 80% kasus tersebut gagal menyeret para pelaku ke meja hijau. Sisanya, dihukum ringan karena korupnya hukum dan dunia peradilan. Studi lain yang dilakukan oleh Inter-American Commission on Human Rights menemukan bahwa perempuan berstatus aktivis adalah yang paling banyak menjadi korban. Di tahun 2013, sebanyak 513 perempuan dibunuh (femicide). Lebih dari setengahnya merupakan aktivis. Jumlah ini bertambah hingga menyentuh angka 620 orang di tahun 2015.

Angka kematian aktivis di Honduras memang meningkat tajam hingga 260% menurut Global Witness, sejak sukses kudeta di tahun 2009.

Kudeta 2009 yang didukung Amerika Serikat tersebut berhasil menjungkalkan presiden Manuel Zelaya yang terpilih secara demokratis dan mengantarkan Juan Orlando Hernandez menjadi presiden. Peristiwa itu sekaligus menjadi penanda dimulainya pertumbuhan eksplosif dalam bentuk berbagai megaproyek yang merusak lingkungan dan menggusur masyarakat adat. Hampir 30 persen lahan negara itu telah dialokasikan untuk konsesi pertambangan untuk memenuhi permintaan energi murah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintahan Hernandez menyetujui ratusan proyek bendungan di seluruh negeri, privatisasi sungai, tanah, dan memerintah pengusiran masyarakat adat dari tanahnya.

Terdengar persis seperti Papua.

Iya. Honduras dan Papua memiliki banyak kemiripan. Sejak diambil alih oleh Indonesia, Papua juga dibuka seluas-luasnya bagi investasi. Sejak itu, perampasan tanah ulayat yang terus terjadi untuk perluasan mega agribisnis, pembunuhan ekstrajudisial yang berlangsung bebas hambatan, impunitas kepada para pelanggar HAM, diskriminasi terhadap masyarakat adat, serta orang-orang berani yang tidak pernah berhenti melawan.

Sebagai penanda awal, kita dapat memulainya dari kesepakatan jahat investasi tambang PT. Freeport McMoran di tahun 1967. Lalu hingga hari ini, total ada 115 ijin tambang di provinsi Papua Barat yang mencakup areal seluas 3.178.722 hektar. Di provinsi Papua, luas tanah masyarakat adat yang dirampas mencapai 5.932.071 hektar untuk diberikan kepada 125 ijin tambang. Lalu masih ada 2.5 juta hektar sawit untuk 85 perusahaan di seluruh tanah Papua. Ini semua belum termasuk 11.404.969 hektar yang diserahkan untuk industri bubur kertas dan pengolahan kayu.

Dari semua ragam investasi tersebut, orang Papua hanya layak disingkirkan. Itu mengapa angka kekerasan dan pelanggaran HAM terus meningkat. Menurut data yang dikumpulkan oleh ELSAM sejak 2012-2014, di Papua terjadi 389 kasus kekerasan yang menewaskan 234 orang dan mengakibatkan 854 orang mengalami luka-luka. Di tahun 2015, jumlah ini terus meningkat. Hanya di bulan Mei saja, total ada 444 orang aktifis Papua yang ditangkap. Hal ini tidak mengagetkan karena sejak 1961, Papua sudah menjadi sasaran tembak dari 16 kali operasi militer yang dilancarkan tentara. Sebagai contoh, Komisi HAM Asia melaporkan bahwa lebih dari 5.000 orang tewas di daerah pegunungan bagian tengah ketika Operasi Koteka berlangsung dari tahun 1977-1978.

Kekerasan negara di Papua bukan barang baru. Itu mengapa hingga kini, pemerintah masih membatasi akses jurnalis asing masuk ke Papua. Kekerasan yang dipandang negara efektif untuk menyingkirkan mereka yang menghalangi investasi di Papua juga mengakibatkan jumlah orang asli Papua semakin menyusut. Sebuah penelitian di Belanda menemukan bahwa penduduk asli Papua memiliki tingkat kematian bayi dari 18,4%, sedangkan tingkat di kalangan penduduk non-pribumi adalah 3,6%. Studi ini mengklaim bahwa abainya negara untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, murah dan dapat diakses oleh orang Papua merupakan pelanggaran oleh Pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak.

Dari sekian banyak catatan buram tersebut, militer justru masih bersikeras menambah kekuatannya di Papua dengan berupaya mendorong pembentukan markas-markas komando dan penambahan jumlah personil.

Penyingkiran adalah pilihan logis yang diambil karena investasi selalu ketakutan dengan perlawanan. Penentangan adalah tanda bahaya bagi rencana menggeruk keuntungan meski mengakibatkan kerusakan ekologis dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Seperti Mama Berta, orang Papua juga dipandang berbahaya. Mama Berta tidak berbeda dengan Arnold Ap, Theys Eluay, Kelly Kwalik, Mako Tabuni dan masih banyak lagi di Papua yang dibunuh hanya karena berupaya mempertanyakan dan mempertahankan hak-haknya. Itu mengapa ketika mendapatkan berita mengenai kematian Mama Berta, ingatan saya langsung menuju ke Papua. Tempat di mana kematian adalah penghargaan bagi mereka yang teguh berdiri menantang tirani.

Andre Barahamin

2 Comments

  1. Sungguh menggugah artikel ini, kesamaannya dengan Papua, karena ini adalah aktifitas Imperialisme koloni.

    • Terima kasih. Kematian Mama Berta memang mengingatkan saya dengan banyak pahlawan yang mati di tanah Papua.

Comments are closed.