Menikam Papua dengan Beras

Andre Barahamin

 

Mei lalu, seusai panen padi di ladang milik MEDCO-Arifin Ponogoro, Presiden Joko Widodo berjanji akan mencetak sawah baru di Kabupaten Merauke. Di lokasi ini, pada pemilihan presiden 2014 Jokowi menang dengan total suara lebih dari 51%. Atas nama kedaulatan pangan dan melanjutkan mimpi membangun lumbung beras nasional, tidak tanggung-tanggung luas sawah baru yang dicanangkan mencapai 1.2 juta hektare. Oleh karenanya, Jokowi menginstruksikan agar TNI, khususnya Angkatan Darat, untuk terlibat aktif dalam percepatan pembukaan sawah baru.

Pidato itu segera direspons cepat. Kementerian terkait hingga TNI dikerahkan untuk mewujudkan proyek ambisius tersebut. Targetnya, 1.2 juta sawah baru tersebut sudah selesai cetak dan mulai berproduksi dalam waktu tiga tahun.

Pada 30 Oktober lalu, Danrem 174/Anim Ti Waninggap Brigadir Jenderal TNI Supartodi, SE. M.Si. kepada media menyatakan bahwa sudah ada 600 hektare yang siap ditanami. Luasan sawah tersebut berlokasi di dua daerah. Pertama, di Kampung Yabamaru Satuan Pemukiman (SP) 9 Distrik Tanah Miring dengan luas 400 hektare. Lalu 200 hektare lain terdapat di SP 5 Distrik Semangga. Ini belum termasuk 600 hektare lain yang sedang dibuka. Jumlah ini agak meleset dari target 3.200 hektare yang dicanangkan pemerintah sebelum tahun 2015 berakhir.

Oleh Presiden Jokowi, proyek ini dinamakan Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP). Ia merupakan proyek bertahap megaagribisnis sektor pangan. KSPP terdiri dari atas dua bagian besar. Bagian pertama disebut zona lahan pertanian (ZLP) yang terdiri atas bidang tanah yang dicetak menjadi sawah. Bagian kedua dinamakan zona industri pertanian (ZIP), kawasan khusus yang tidak termasuk dalam luas bidang sawah yang akan diproduksi karena ia diabdikan sebagai ruang pengelolaan paska-panen.

Di tahap pertama, KSPP akan menyasar lahan seluas 274.403,01 hektare yang terletak di distrik Jagebob, Tanah Miring, Kurik, Sota, Malind, dan Semangga. Menyusul berikutnya di distrik Animha, Muting, dan Jagebob yang akan dibuka sawah baru dengan total luas mencapai 285.249,10 hektare.

Tahap ketiga dengan total luas lahan 171.701,84 hektare meliputi distrik Okaba dan sebagian lain terletak di distrik Animha. Sebagian distrik Ngguti dan Tubang akan menjadi bagian tahap keempat pengembangan KSPP dengan luasan lahan sebesar 278.390,68 hektare. Puncaknya, tahap terakhir akan menyasar distrik Okaba dengan mengkonversi lahan seluas 200.042,39 hektare.

Untuk mendukung efektifitas kerja-kerja pengembangan KSPP ini, Jokowi secara khusus menyiapkan satu rancangan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini akan menjadi landasan legal formal bagi ekpansi modal dan aksi-aksi perampasan tanah ulayat masyarakat Malind-Anim di Kabupaten Merauke. Skenario KSPP ini melengkapi desain Merauke Integrated Food and Estate (MIFEE) yang diluncurkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2010 lalu. Jika MIFEE dengan luas 2,5 juta hektare merupakan campuran dari bermacam proyek pertanian skala besar (seperti sawit, pengolahan kayu, dan tebu), maka KSPP didedikasikan khusus untuk sektor pangan.

Harapannya, setiap hektare sawah baru tersebut akan mampu menghasilkan 24 ton per tahun. Dengan demikian, dalam hitungan kasarnya, ada 24 juta ton per tahun yang sanggup diproduksi oleh proyek sawah baru ini. Jumlah ini menyentuh angka 30% dari total produksi beras tahunan Indonesia yang mencapai 70,83 juta ton.

Mimpi luar biasa KSPP sebenarnya tak jauh berbeda dengan MIFEE. Seperti pendahulunya, Jokowi dan mega proyek pangan KSPP yang sedang dan akan dibangun ini menghancurkan hutan alami serta ladang gambut yang berada di wilayah ulayat Malind-Anim di Merauke. Proyek ini sedang dan akan menyasar kemudian membabat habis lumbung makanan Malind-Anim yang menyediakan beragam kebutuhan pokok seperti sagu, hewan buruan, dan berbagai jenis ikan. Selain mengancam lingkungan, KSPP tidak lain merupakan upaya membunuh Malind-Anim dengan membuat mereka mati kelaparan di lumbung padi.

Sebagai komunitas adat yang bergantung erat pada alam, Malind-Anim kini disasar dan menjadi target korban malnutrisi dan kehancuran pilar-pilar kosmologi mereka oleh KSPP setelah sebelumnya dihajar habis-habisan oleh MIFEE. Contohnya mulai terlihat ketika MIFEE dimulai. Forest People Programme dalam laporannya di tahun 2013 mencatat, ada lima orang anak yang meninggal dunia karena kekurangan gizi. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, angka kematian ibu dan anak di komunitas Malind-Anim juga meningkat tajam hingga menyentuh angka 15% per tahun 2013.

Namun, tanda-tanda bakal berhentinya KSPP masih jauh api dari panggang. Jokowi baru saja menemukan investor yang mau membiayai perang agribisnisnya. Keputusan baru Jokowi untuk membawa Indonesia bergabung dengan The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang dikomandoi Tiongkok dan mengajukan diri menjadi anggota Trans Pasific Partnership (TPP) pimpinan Amerika Serikat menjadi sinyal bahwa perampasan tanah Malind-Anim melalui skenario MIFEE dan KSPP sudah pasti terus dilakukan.

 

*sebelumnya terbit di GeoTimes Indonesia

Andre Barahamin