Mengingat Papua di Sittwe

Bagian 1

Saya terbangun mendadak.

Taksi yang saya tumpangi dari bandara sudah sampai di hotel. Dengan agak malas saya beringsut keluar. Menggendong tas lalu merogoh dompet dan menunaikan pembayaran. Menunggu uang kembalian tanpa tersenyum. Otot-otot wajah saya masih terlalu tegang karena tidak tidur semalaman. Di langit-langit mulut, masih terasa sisa siraman bir tadi malam.

“Bhine”. Kepala saya mengangguk lemah. Tidak sanggup membalas ucapan terima kasih.

Sittwe Hotel, satu-satunya hotel yang terletak di dekat pantai. Berjarak kurang dari sepuluh menit dari bandara. Seorang kawan merekomendasikan tempat ini. Tidak terlalu mahal dan pemandangannya dinilai dapat membantu otak berpikir lebih jernih. Kejernihan memang adalah kebutuhan utama untuk menyelesaikan pekerjaan selama berada di kota ini. Hotel ini strategis. Tidak jauh dari taman kota yang populer karena menjadi tempat berjumpanya aliran sungai Kaladan dan laut Bengali. Karpet merah menuju samudera Hindia yang mengitari hingga ke Indonesia, tempat darimana saya berasal.

Sittwe bisa ditempuh dengan penerbangan dari Yangon selama satu jam. Kota ini adalah ibukota negara bagian Rakhine, berada di bagian paling barat Myanmar, berbatasan darat dengan Bangladesh. Ada tiga sungai utama yang menjadi marka sejarah; Lay Mro, Mayu dan Kaladan yang muaranya tak jauh dari hotel penginapan saya. Ini adalah tempat di mana ambisi dan obsesi berjumpa dalam pepeperangan demi peperangan berdarah. Kita dapat melacaknya dari asal muasal penamaan kota ini yang tidak lepas dari cerita invasi Raja Burma, Bodaipaya di tahun 1784. Perang puputan terjadi, banyak tentara tewas dan Arakan tumbang menjadi koloni Burma. Mengenang para pemberani dari Arakan di masa tersebut, lokasi paling berdarah dari serial peperangan kemudian disebut Site Tway dalam bahasa Rakhine. Lidah orang Bamar memplesetkannya menjadi Sittwe.

“Kami adalah keturunan para pemberani,” kata Dolly Shein. Sebagai orang Arakan, wajar jika ia mengenang peristiwa tersebut sebagai monumen kegigihan. Kami adalah kawan sekelas. Sebelum datang belajar di Thailand, Dolly adalah seorang tenaga pengajar di sekolah swasta yang didirikan khusus untuk anak-anak Rakhine. Meski mengadopsi kurikulum resmi negara, mereka punya keleluasaan mengajarkan nilai-nilai lokal. Termasuk sejarah dalam versi tutur mereka. “Kami menolak kolonialisme. Dari dulu hingga sekarang”.

Saya tidak mendebatnya. Cerita tentang Pasukan Arakan (ရက္ခိုင့်တပ်မတော်) begitu akrab di telinga beberapa waktu terakhir. Unit gerilya revolusioner ini adalah tandem terbaik Tentara Pembebasan Kachin (ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်) yang rutin bertempur dengan Tatmadaw (တပ်မတော်) atau Tentara Nasional Myanmar. Tuntutan mereka adalah otonomi penuh untuk kelompok-kelompok etnis di wilayah utara Burma.

Wajar jika Dolly tampak begitu romantik mengenang masa lalu orang-orang Arakan. Jejak periode kegemilangan kerajaan Arakan dapat dengan mudah ditemukan. Kuil-kuil dari abad lalu tetap tegak berdiri meski telah berumur ratusan tahun. Bergeser sedikit ke utara Sittwe, terdapat kota Mrauk U yang merupakan dahulu merupakan ibukota kerajaan Arakan. Di masa itu, wilayahnya mencakup seluruh darat negara bagian Rakhine, sebagian wilayah negara bagian Kachin dan Bangladesh timur.

Sittwe juga adalah pusat revolusi politik.

Di tahun 2007, Revolusi Saffron dimulai dari sini. Para biksu muda bersama dengan kelompok demokratik lain membanjiri jalanan dan menuntut demokrasi serta pembubaran junta militer. Selama bulan Agustus hingga Oktober, demonstrasi massa berlangsung intens. Pemicunya adalah keputusan junta militer untuk memangkas subsidi bahan bakar minyak. Keputusan ini memicu kenaikan harga barang dan bahan kebutuhan pokok hingga 500%. Gelombang protes tanpa kekerasan ini disambut tangan besi militer. Represi masif menyasar mereka yang terlibat. Kenji Nagai, jurnalis asal Jepang terbunuh saat sedang meliput.

Ini adalah tujuan utama mengapa saya singgah di kota ini. Sittwe menduduki posisi penting dalam riset yang sedang saya kerjakan. Sebagai penanda sejarah, Revolusi Saffron adalah model kombinasi yang unik ketika sebuah momentum politik dari gerakan demokratik justru dipelopori oleh biksu-biksu muda. Mereka tentu saja tak sendiri. All Burma Federation of Student Unions (ABFSU) adalah tandem terbaik mereka di lapangan. Sebagai orang yang sedang belajar lebih jauh mengenai gerakan pelajar di Burma, tentu saja tidak mungkin bagi saya untuk mengacuhkan posisi Sittwe yang strategis secara historis dan politik.

Namun jujur, pembicaraan tentang peran Sittwe dalam mendorong demokrasi di Burma kurang mendapatkan sorotan utama. Orang di luar sana lebih senang membicarakan tentang Rohingya. Tentang bagaimana mereka tidak diakui, menjadi target rentan atas kekerasan para milisi yang disponsori negara, maupun yang langsung dilakukan aktor negara. Terutama di Indonesia, diskusi mengenai Rohingya selalu dibarengi dengan sentimen keagamaan yang merupakan hasil pembiakan dari repetisi argumen ahistoris media.

Banyak orang naif yang luput melihat bahwa konflik soal Rohingya tidak bisa dilepaskan dari sejarah pergolakan yang berlangsung pasca Perang Dunia II hingga awal dekade 1960an. Kekalahan Jerman, Italia dan Jepang ikut memicu sentimen nasionalisme yang menggelinding pada deklarasi negara-negara baru di kawasan selatan yang dahulu menjadi koloni.

Di Asia Tenggara, Indonesia misalnya menyatakan merdeka dari Belanda pada Agustus 1945, beberapa saat setelah dua bom atom menghancurleburkan Hiroshima dan Nagasaki.

Di tahun 1946, melalui Perjanjian Manila, Filipina mendapatkan otonomi penuh dari Amerika Serikat.

Di perbatasan antara Asia Tenggara dan Asia Selatan, pada Agustus 1947, sebuah Dominion -istilah ini kurang lebih dapat disetarakan dengan negara bagian- berdiri dengan cakupan wilayah lima provinsi; Balochistan, Punjab Barat, Sindh dan Sarhad dan Bengali Timur. Publik mengenal Dominion ini sebagai Pakistan. Di kemudian hari, provinsi Bengali Timur menyatakan kemerdekaannya dari Dominion dan menyebut dirinya Bangladesh.

Sementara itu, tidak lama setelah Pakistan berdiri, tak jauh dari mereka Serikat Burma mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris, Januari 1948. Wilayah Burma -yang berbentuk federasi- mencakup wilayah Arakan yang berbatasan dengan wilayah Bengali Timur. Sebagian penduduknya adalah penganut Islam.

Dominion Pakistan yang mayoritas penduduknya beragama Islam -terutama Bengali Timur yang berbatasan darat- menjadi salah satu alasan mengapa para elit Muslim di sebagian wilayah Arakan -Rathedang, Maungdaw dan Butheetaung- mengajukan ide agar mereka diikutkan sebagai provinsi keenam Dominion Pakistan. Di bawah komando Abdul Kaseem, mereka berupaya agar daerah barat laut Arakan diikutkan sebagai bagian dari Pakistan yang baru berdiri tersebut.

Permintaan ini ditolak oleh Muhammad Ali Jinnah, salah seorang pendiri Pakistan.

Jinnah tidak ingin memicu konflik dengan Burma yang saat itu dipimpin Sao Shwe Taik dan U Nu. Kondisinya secara politik dan militer, posisi Burma jauh lebih kuat. Di level internasional, Pakistan yang baru saja resmi menjadi anggota PBB sadar bahwa mereka bukan tandingan Burma. Hitungan Jinnah tidak meleset. Tahun 1961, kelihaian diplomasi Burma sukses besar. Perwakilan Tetap Burma untuk PBB, U Thant diangkat menjadi Sekretaris Jendral PBB. Posisi ini dijabatnya selama 10 tahun.

Penolakan Jinnah tidak melunturkan semangat Kaseem dan para loyalisnya untuk menuntut pemisahan dengan Burma. Salah satu isu yang didorong Kaseem adalah soal posisi Muslim sebagai minoritas. Ini adalah periode di mana Rohingya sebagai terma politik muncul.

Jaminan dari Partai Komunis Burma bahwa minoritas Muslim akan dilindungi hak-hak demokratiknya, tidak sanggup meluluhkan Kaseem. Untuk mencapai tujuannya, Kaseem lalu membentuk kelompok mujahid untuk melancarkan gerilya. Targetnya jelas: pemisahan permanen dari Burma.

November 1948, darurat militer diberlakukan di negara bagian Rakhine karena intensitas serangan terhadap pos militer dan aparat keamanan oleh kelompok mujahid. Selama periode ini, masyarakat sipil menjadi korban. Orang-orang meninggalkan desa karena ketakutan. Kontak senjata dapat meletus kapan saja. Anak-anak, perempuan dan lansia menjadi kelompok paling menderita.

Juni 1949, kelompok mujahid sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Arakan.

Maret 1950, operasi militer paling berdarah di sejarah kawasan itu dimulai. Kampanye militer ini berlangsung hingga tahun 1960. Korban di pihak sipil semakin bertambah banyak. Burma mendapat sorotan internasional. Perwakilan dari Tatmadaw menuduh bahwa berlarut-larutnya perang disebabkan karena para mujahid mendapatkan dukungan dari para imigran ilegal yang menyeberang masuk dari Bengali Timur. Klaim ini menjadi salah satu pijakan di kemudian hari soal sengketa tentang asal muasal orang-orang Rohingya di Arakan.

Penyebutan Rohingya memang dilematis.

Terma ini terlanjur dianggap sinonim dengan Islam. Meski awalnya, penyebutan ini adalah cara Francis Buchanan-Hamilton untuk merujuk sebuah wilayah di sekitaran Bengali Timur (Bangladesh hari ini). Rujukan ini penting bagi Buchanan-Hamilton yang sejak 1794 melakukan penelitian di daerah-daerah koloni Inggris. Selama dua puluh tahun, ia bekerja di Layanan Kesehatan Bengal milik Inggris sembari memperdalam pengetahuan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang. Di kemudian hari, pria asal Skotlandia ini dikenang sebagai salah satu peletak dasar studi mengenai dunia botani dan zoologi di Asia Selatan. Dua karya utamanya –A Journey from Madras through the Countries of Mysore, Canara and Malabar (1807) dan An Account of the Kingdom of Nepal (1819)- tetap menjadi rujukan hingga hari ini.

Buchanan menggunakan kata Bengali “Rohang” untuk merujuk pada sebagian wilayah di bagian utara Rakhine yang di masa itu termasuk dalam domain kerajaan Arakan. Rohingya secara literer dapat diartikan sebagai “orang-orang Rohang”. Rujukan geografis ini yang kemudian digunakan Kaseem untuk mengindentifikasi daerah-daerah di barat laut Arakan sebagai wilayah Rohingya.

Setelah pemberontakan bersenjata yang dipimpin Kasee menemui kebuntuan di awal dekade 1960an, Zaffar Kawwal kemudian membentuk Partai Pembebasan Rohingya (RLP). Ini adalah organisasi bersenjata pertama yang secara terbuka menggunakan terma Rohingya sebagai identitas politik, penanda geografis dan proyeksi kultur.

Muhammad Jafar Habib, seorang intelektual yang menyandang gelar Doktor dari Universitas Rangon, ditunjuk sebagai Sekretaris Jendral. Habib adalah seorang yang berpengaruh dan dinilai sebagai faktor utama mengapa RLP populer di kalangan anak muda. Ia seorang pembicara yang gesit, orator tangguh dan seorang yang dikenal berkepribadian hangat. Banyak pihak mengatakan bahwa berkat Habib, kekuatan RLP meningkat signifikan. Dari 200 orang mujahid di awal pembentukannya, hingga akhirnya memiliki kekuatan antara 500-600 orang dalam tempo kurang dari dua tahun. Basis gerilya utama berada di sekitar hutan Buthidaung, tidak jauh dari perbatasan dengan Bangladesh.

RLP kemudian berhasil dihancurkan oleh Tatmadaw di tahun 1974. Kawwal dan beberapa loyalisnya menyeberang ke Bangladesh. Tapi tidak Habib.

Ia lalu mengkonsolidasikan kembali gerilyawan yang tersisa, tercerai berai dan tengah menderita demoralisasi. Ia mengajak Nurul Islam, seorang pengacara yang baru saja membuka firma hukum di Yangoon. Islam diminta Habib untuk menjadi wakilnya. Mereka berdua lalu mendirikan Front Patriotik Rohingya (RPF) di tahun 1974 dan menunjuk Muhammad Yunus sebagai Sekretaris Jendral. Yunus adalah seorang intelektual yang berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Yangon.

Habib menunjukkan pada sejarah bahwa ia benar-benar tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Jika para pendahulunya menggunakan retorika agama -baik secara terbuka ataupun secara malu-malu- sebagai alat propaganda, penyandang gelar master Ilmu Sosial ini justru memperkenalkan pendekatan Marxisme Islam ke dalam kancah gerakan pembebasan Rohingya.

Faktor ini di kemudian hari melatari perpecahan di internal RPF pada awal dekade 1980an.

Yunus yang lebih konservatif kemudian kecewa dan memisahkan diri. Ia lalu membentuk Organisasi Solidaritas Rohingya (RSO). RSO kemudian menjadi kelompok paling militan dan konservatif. RSO mendapatkan dukungan dari Jamaah Islamiyah di Pakistan dan Bangladesh serta kelompok fundamentalis lain seperti Partai Islam (Hizb e Islami) asal Afganistan. Kuat dugaan, hubungan RSO dan Partai Islam didasarkan pada kesamaan cara pandang anti-komunisme.

RPF sendiri masih bertahan meski kemudian kekuatannya terus tergerus. Tahun 1986, Nurul Islam mengumpulkan sisa-sisa RPF yang tercerai berai oleh operasi militer masif di tahun 1978-1980, beberapa pembelot dari RSO untuk mendirikan Front Islam Arakan Rohingya (ARIF).

Dua organisasi tersebut lalu menjadi pemain utama dalam perjuangan bersenjata yang menuntut otonomi penuh sebagai wilayah tersendiri dalam federasi Myanmar. Hingga akhirnya pada 28 Oktober 1998, ARIF dan RSO memutuskan untuk bergabung dengan Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO). ARIF dan RSO menjadi sayap militer dengan nama Tentara Nasional Rohingya (RNA) dan ARNO sebagai sayap sipil-politik dengan kantor pusat di London, Inggris.

RNA hingga kini menjadi aktor utama dalam berbagai serangan terhadap pos-pos Tatmadaw di negara bagian Rakhine. Para gerilyawan RNA sebagian besar berasal dari korban sapu bersih militer di tahun 1978 yang menyasar RPF. Operasi yang diberi nama Raja Naga ini secara membabi buta menyasar warga sipil. Banyak anak menjadi yatim piatu dan kemudian tumbuh dengan dendam terhadap Tatmadaw. Mereka inilah yang kemudian direkrut oleh RSO -dan RNA di kemudian hari- untuk menjadi bagian dari kampanye bersenjata mereka. Hingga hari ini, daerah di bagian utara Rakhine masih merupakan daerah operasi militer.

Itu sebabnya, saya mahfum dengan tatapan curiga dari resepsionis saat ia memeriksa paspor.

“Saya Kristen, tinggal di Thailand dan saat ini sedang melakukan riset,” saya segera menjelaskan meski tidak pernah ditanya. Lalu saya mengeluarkan kalung salib yang melingkar di leher agar bisa jelas terlihat. Kalung murahan yang saya beli di Yangon atas saran seorang kawan.

“Kau membutuhkannya. Setidaknya sebagai proteksi. Juga sering-seringlah menggunakan kaos dengan lengan pendek agar tato di kedua tanganmu dapat terlihat. Itu penanda penting kalau kau bukan Muslim. Bertato dan punya kalung salib setidaknya akan menghindarkan kau dari selusin pertanyaan,” kata Khant saat beberapa malam lalu menjemput saya untuk makan malam. Saya tidak membantah.

Resepsionis di hadapan saya adalah seorang gadis yang kutaksir berumur kurang dari 25 tahun. Dari ciri-ciri fisiknya, aku menduga perempuan ini pasti seorang Arakan.

“Bamazaga pyaw daq lar?” perempuan itu bertanya.

“Nèh-nèh. Pyàwdaq badeh.”

Ia lalu tersenyum.

“Kamar 204. Sarapan setiap pukul 6.30 hingga 9.30 di restoran,” tangan kanannya menunjuk sebuah ruang kosong di samping kirinya. Aku mengangguk lemas.

“Minga laba”.

“Minga laba”, saya membalas lalu mengambil kunci dan segera menuju lift. Saya ingin segera tidur. Siang ini, berbaring di ranjang adalah hal yang paling saya inginkan. Urusan lain, biar saja saya tuntaskan malam hari.

* * *

Bagian selanjutnya di sini.

Andre Barahamin