KPK, Antrian Korupsi di Sulawesi Utara dan Barisan Harapan Masyarakat

Ini kali kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat perang terbuka dengan institusi negara yang lain dalam upayanya memberantas korupsi. Tapi kali ini situasi menjadi agak berbeda. Dukungan yang terus mengalir kepada KPK serta desakan publik akhirnya membuat presiden mengambil sikap pada akhirnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi agar Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menyerahkan melimpahkan berkas pemeriksaan tiga tersangka kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) kepada KPK. Pernyataan itu diungkap Presiden saat memberikan keterangan pers pada hari Senin, 8 Oktober 2012 di Istana Negara.

Dalam keterangan pers tersebut presiden menyampaikan lima solusi yang dianggap dapat mengakhiri polemik kedua lembaga penegak hukum itu yang dipicu terungkapnya kasus korupsi simulator SIM. Lima solusi itu adalah instruksi agar tersangka kasus simulator SIM, Inspektur Jenderal Djoko Susilo segera diserahkan kepada KPK. Kedua adalah mengenai penanganan kasus Novel Baswedan yang dinilai Presiden tidak tepat waktu dan tidak tepat cara. Poin ketiga adalah mengenai rentang waktu penyidik Polri di KPK yang perlu diatur ulang. Poin keempat adalah perintah agar KPK-Polri agar memperbarui nota kesepahaman keduanya sehingga peristiwa seperti ini tidak lagi terulang. Poin terakhir adalah ketegasan presiden untuk mengakhiri polemik mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang KPK dinilai belum tepat dilakukan saat ini.

Ini seperti injeksi angin segar ditengah maraknya kasus-kasus korupsi di berbagai level pemerintahan yang menyeruak ke permukaan dan menjadi konsumsi publik. Masyarakat jelas ingin ada ketegasan sikap dari presiden sebagai pemimpin tertinggi di republik ini sebagai komitmen nyata upaya pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih yang dijanjikan sewaktu kampanye pemilihan lampau.

Bagi KPK sendiri, ini adalah kemenangan kecil ketika mendapatkan otoritas untuk mengusut kasus korupsi simulator SIM. Tapi perjuangan justru baru dimulai dan tantangan ke depan akan jauh lebih sulit. Lawan tentu akan lebih sigap dan licik dalam menutupi dosa-dosanya. Para koruptor akan jauh lebih waspada dan kreatif untuk menyiasati jebakan-jebakan dari KPK. Pasalnya, semua orang di negeri ini sudah tahu bagaimana jaringan kartel pencuri uang rakyat ini sudah merebak hingga ke daerah. Sungguh sulit saat ini menemukan wakil rakyat atau mereka yang duduk di kursi eksekutif yang tidak terlibat dengan kasus korupsi. Ini sudah jadi rahasia umum yang tinggal perlu pembuktian secara juridis agar yang bersalah dapat diganjar selayaknya.

Di Sulawesi Utara (Sulut) sendiri tercatat sudah ada 548 laporan yang masuk ke meja KPK mengenai dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik di beragam institusi. Di tahun 2011 dari 24 pengaduan yang masuk, sudah ada beberapa laporan yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK. Sebagai contoh adalah dugaan kasus korupsi Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan, dugaan suap Pemerintah Kota Tomohon ke oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Manado hingga dugaan kerugian negara dalam pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) di di Pemerintah Provinsi Sulut, Kabupaten Minahasa, Bolaang Mongondow, dan Talaud.

Memang belum semua bisa ditangani oleh KPK. Alasan paling mendasar yang mengemuka adalah keterbatasan sumber daya manusia. Institusi ini masih kekurangan tenaga penyidik. Faktanya, salah satu poin persitegangan dengan POLRI adalah soal perwira-perwira polisi yang tenaganya digunakan KPK dan berkeras belum ingin kembali ke induknya.

Sejauh ini sebagian masyarakat mungkin bisa memaklumi berbagai keterbatasan yang ada di institusi yang beberapa waktu lalu merilis tiga jenis baju tahanan untuk para tersangka kasus korupsi yang berada di bawah penanganan mereka. Tapi hal lain yang juga mengemuka adalah fakta bahwa tindak korupsi terus menerus berlangsung dan tidak pernah berhenti barang sejenak. Para penjahat ini akan selalu memanfaatkan celah ketika KPK lengah, publik yang kurang awas dan mekanisme birokrasi yang carut marut.

Pembelaan publik yang terus meningkat kepada KPK setiap kali ia dihantam atau dihambat adalah bentuk nyata dari dukungan publik yang sudah jengah dengan maraknya kasus korupsi. Di sisi lain ini adalah bentuk pemberian mandat dari publik secara tersirat kepada KPK untuk lebih berani dan meluaskan daerah kerjanya hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten. Sasarannya sudah barang tentu jelas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah serta pejabat publik lainnya yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Itu mengapa sangat wajar jika kemudian muncul aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat terutama yang berada di daerah tentang pembukaan cabang KPK di tingkat propinsi. Pembukaan struktur institusi di level bawah tentu akan membuat KPK kewalahan jika tidak membuka diri kepada individu-individu yang memiliki kompetensi, komitmen serta ketulusan niat untuk ikut membasmi hangus gurita korupsi. Tentu saja membuka diri tidak boleh diartikan sembarang. KPK harus tetap ketat dan tidak menurunkan standarisasi kualitas yang selama ini menjadi ciri pembeda dengan institusi lain. Dasar dari semuanya adalah keinginan masyarakat luas agar genderang perang pemberantasan korupsi tidak hanya berada di ibukota atau menyasar kasus-kasus besar semata.

Sudah dua kali KPK berperang. Dua kali juga KPK sudah bertahan dan tidak tersungkur kalau tidak bisa disebut menang. Itu mengapa ini adalah lonceng yang menjadi pertanda bahwa besok lusa, situasi bisa saja berbeda. Musuh-musuh KPK pasti akan bersepakat dan beraliansi dalam pertempuran ini. KPK juga punya sekutu, yaitu masyarakat luas dan kelompok-kelompok yang selama ini sudah membuktikan komitmen untuk terus mendampingi KPK, memberikan kritik dan masukan, memberikan uluran tangan serta dukungan moral dan doa. Tinggal bagaimana KPK memanfaatkan hal ini.

KPK mesti yakin bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan ini. Sebab sudah barang tentu, Tuhan tidak akan bersama para koruptor.

 

*sebelumnya terbit di Cyber Sulut