Miangas: Cerita, Fakta dan Harap dari Utara

Mendengar Miangas, maka dengan segera tercium aroma silang sengkarut persoalan politik yang tidak hanya ramai diberitakan oleh media massa, namun juga menjadi banyak pembicaraan dari berbagai kalangan.

Pulau kecil dengan luas 6.277m2 dengan penduduk berjumlah 787 jiwa per Juni 2011 dan letaknya secara geografis yang berada di bagian paling utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, membuat Miangas menjadi tema yang menarik. Dari soal tapal batas perairan antar dua negara hingga mengenai isu kesejahteraan masyarakat. Aroma ketakutan berlebihan tentang bakal lepasnya pulau kecil ini juga terbaca jika kita sudah pernah mengunjungi Miangas. Ada sebuah monumen setinggi lima meter di pantai Pelabuhan Tua yang tampak sudah tidak terurus. Monumen yang menjadi tanda bahwa Indonesia adalah pemilik sah pulau ini sudah luntur dan cacat di beberapa bagian padahal monumen ini baru dibangun pada tahun 2007. Ada juga monumen kecil dari WANADRI yang menegaskan bahwa Indonesia adalah pemilik pulau ini.

Hal ini masih belum termasuk beberapa grafiti tentang pentingnya NKRI yang terdapat di beberapa kantor pemerintahan.

Cukup banyak berita yang berkembang di media massa sayangnya justru lebih menonjolkan ketakutan berlebihan tentang bakal lepasnya Miangas dari Indonesia. Kita bisa melihat Tempo pada edisi 20-26 Januari 2003 dan edisi 12 Februari 2003, Berita Sulut pada 11 Oktober 2005, Mingguan Gatra nomor 15 tertanggal 19 Februari 2009 dan Kompas 12 Januari 2009 adalah beberapa hal dapat dijadikan pelajaran berharga tentang simpang siurnya berita mengenai Miangas. Hal ini semakin diperparah dengan informasi menyesatkan yang ditulis oleh Mustafa Abubakar tentang Miangas dalam bukunya yang berjudul “Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan: Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas pada tahun 2006. Abubakar menuliskan bahwa masyarakat di Miangas berbahasa Tagalog dan menggunakan mata uang Peso dalam aktifitas hariannya. Ini adalah sedikit contoh yang mesti segera diluruskan.

Secara historis sangat jelas bahwa masyarakat Miangas termasuk dalam etnis Talaud yang tentu saja menggunakan bahasa Talaud dengan dialek Nanusa dalam kesehariannya. Masyarakat Miangas lebih memilih bahasa Talaud dalam mayoritas aktifitasnya, terutama generasi tua. Terlihat bahwa mereka jauh lebih mudah mengelaborasi banyak hal dan lebih bisa digambarkan dalam bahasa daerah tersebut. Dalam beberapa versi sejarah lisan mengenai asal muasal penduduk pertama yang mendiami pulau ini, sangat jelas digambarkan kedekatan hubungan antara masyarakat Miangas dengan beberapa kampung di gugusan pulau Nanusa, seperti kampung Dampulis dan Laluhe di pulau Marampit dan kampung Karatung.

Bahasa Melayu Manado adalah bahasa berikut yang sering digunakan terutama di kalangan anak muda. Ini adalah bahasa komunikasi yang umum bagi masyarakat yang mendiami daerah provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk menjembatani dialog informal antar individu yang datang dari latar suku yang berbeda. Sedangkan bahasa Indonesia sendiri memang dipelajari di setiap jenjang pendidikan, namun lebih sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat formal.

Sementara bahasa Filipina yang digunakan bukanlah Tagalog melainkan bahasa Visaya, Cebuano atau Pangasinan yang umumnya dikuasai oleh para pelintas batas yang pernah berkunjung ke daerah bagian selatan Filipina atau mereka yang belajar secara otodidak dari orang-orang Filipina yang datang bertandang di pulau ini.

Ikatan historis tersebut juga dicatat dalam beberapa dokumen milik VOC yang telah menegaskan bahwa pulau Miangas atau saat itu lebih dikenal dengan nama Palmas, berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Dokumen tersebut berisi kontrak kerja sama antara raja-raja di Sangihe dengan gubernur Maluku, Robertus Padtbrugge pada bulan November dan Desember tahun 1677. Tahun 1925, Max Hubert yang saat itu merupakan arbitrator tunggal Mahkamah Internasional ikut menegaskan bahwa pulau ini dimiliki oleh Hindia Belanda. Meski memang hingga saat ini, masih ada perdebatan mengenai tapal batas perairan antara Indonesia dan Filipina. Masing-masing mengusung bukti dokumen historis politis untuk memperkuat basis simpulannya. Jika Traktat Paris 10 Desember 1898 menjadi dasar klaim batas wilayah laut bagi pihak Filipina, maka Indonesia menggunakan dokumen United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa dikenal dengan singkatan UNCLOS 1982 yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 1985.

Sementara mengenai penggunaan Peso di Miangas, tidak lebih dari sebuah kesimpulan yang sama sekali tak berdasar. Semua aktifitas ekonomi masyarakat di Miangas menggunakan mata uang Rupiah seperti layaknya daerah lain yang termasuk dalam wilayah Indonesia. Beberapa tahun lalu, memang akan cukup mudah menemukan Peso meski tidak pernah digunakan sebagai alat tukar. Peso tersebut adalah sisa dari hasil belanja para pelintas batas selama mereka berada di Filipina. Namun aktifitas lintas batas sesuai kesepakatan Border Crossing Aggrement dan Border Trade Aggrement melalui stasiun perlintasan di Miangas sudah meredup semenjak pertengahan tahun 2004. Ada banyak versi mengenai mengapa aktifitas ini berhenti.

Miangas memang memiliki masalah soal jarak. Melonguane yang terletak di pulau Karakelang dan merupakan ibukota kabupaten Talaud mesti ditempuh lebih dari 100 mil laut. Sementara jika ingin mencapai ibukota propinsi Sulawesi Utara yaitu Manado, maka ada jarak sejauh 300 mil laut yang membentang. Hal ini secara matematis sungguh tidak sebanding jika mereka ingin mencapai daratan San Agustin di pulau Mindanao di bagian selatan Filipina yang hanya berjarak 50 mil laut. Itu mengapa sejak dulu, banyak warga Miangas yang memilih melakukan aktifitas barter di Filipina. Secara ekonomis pendeknya jarak tempuh tentu saja lebih menguntungkan, lebih efektif dan efisien. Secara emosional, banyak dari masyarakat Miangas yang memiliki kerabat di sana serta tradisi panjang yang menyertainya. Apalagi aktifitas ini sudah berlangsung jauh sebelum berdirinya negara Indonesia dan Filipina. Sesuatu yang rupanya dibaca terbalik oleh banyak orang sebagai keinginan untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Projek kapal Perintis yang menghubungkan Miangas dengan daerah lain di kabupaten Talaud dan kabupaten Sangihe baru mulai berlangsung pada pertengahan 1970-an. Ini juga saat di mana mulai banyak anak-anak desa Miangas yang melanjutkan sekolah ke tingkat SMP dan SMA di desa Beo yang berada di daratan Karakelang. Kapal Perintis adalah jenis kapal barang yang juga dijadikan kapal penumpang. Saat itu, Miangas disinggahi kapal dengan renggang waktu yang tidak pernah tetap, antara dua hingga tiga bulan sekali. Namun jarak ini akan bertambah lebar jika angin kencang berhembus yang tentu saja disertai gelombang yang membesar. Banyak kapal Perintis yang “takut” dan memilih tidak menyinggahi Miangas. Namun semenjak tahun 2007, sebuah kapal motor bernama Maliku Nusa mencuri simpati masyarakat Miangas. Alasannya sederhana. Ia adalah satu-satunya kapal yang menunjukkan konsistensi kunjungan ke Miangas, sekali dalam seminggu. Sehingga wajar jika kemudian, meski kini sudah ada beberapa kapal yang juga kini menyinggahi Miangas, tetap saja KM Maliku Nusa adalah yang paling populer.

Jarak yang jauh untuk mencapai Miangas mengakibatkan efek domino dalam banyak hal sehingga dapat dituduh sebagai salah satu penyebab tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Barang-barang kebutuhan pokok sangat mahal sementara pendapatan masyarakat sangat bergantung pada hasil tangkapan perikanan dan sedikit hasil pertanian seperti kopra. Hasil perikanan yang melimpah seperti ikan tuna (yellowfin tuna & skipjack tuna) tidak memiliki konsumen selain penduduk Miangas sendiri. Tidak ada penjualan ikan ke luar pulau karena nelayan di Miangas mesti menghadapi persoalan lain soal ketiadaan es.

Belum lagi persoalan mahalnya bahan bakar yang mencapai kisaran Rp.15.000 per liter untuk bensin dan Rp.10.000 per liter untuk minyak tanah. Ini mengapa sangat mudah mendengar keluhan nelayan yang merugi setiap kali selesai melaut. Sebuah realitas pemasukan dan pengeluaran yang tidak sebanding. Sementara itu komoditi kopra juga tak bisa dijadikan sandaran tetap mengingat harga jual yang rendah. Ditambah bahwa akan ada pengeluaran ekstra jika ingin menjualnya ke Tahuna, Melonguane atau Bitung. Itu mengapa beberapa nelayan mencoba mengakali surplus hasil tangkapan ikan dengan mengolahnya menjadi ikan asap dan ikan asin. Jika mereka dirasa sudah cukup, ikan-ikan tersebut akan dibawa ke Tahuna, Melonguane atau Bitung untuk dijual.

Banyak nelayan di Miangas menjadikan kehadiran pabrik es dan penampungan ikan sebagai solusi yang semestinya bisa dicoba. Ketimbang beberapa program bantuan yang tidak tepat sasaran seperti empat tangki cadangan bensin di pantai samping kantor KORAMIL yang hingga kini kosong dan tampak sudah berkarat di beberapa bagian karena tidak pernah ada bahan bakar yang pernah tersimpan di situ. Daripada membangun monumen-monumen politik, akan jauh lebih berarti bagi masyarakat jika terjaminnya cadangan bahan bakar jenis solar agar tak perlu ada pemangkasan jam operasi listrik dari enam jam menjadi empat jam saja.

Program seperti Clean Money Policy yang dilakukan oleh Bank Indonesia baru-baru ini mungkin dapat disubtitusi dengan menyediakan fasilitas belajar mengajar yang jauh lebih baik di sekolah. Langkah yang mungkin lebih jauh dapat dicoba adalah dengan mengaktifkan kembali aktifitas perdagangan lintas batas antara masyarakat Miangas dan masyarakat Filipina selatan.

Berbagai ketakutan tentang bakal lepasnya Miangas juga mesti dikikis. Membiarkannya justru semakin menunjukkan betapa dangkalnya pengetahuan dan keterjebakan pada phobia seperti itu justru memberikan efek negatif secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat Miangas. Kisah pengibaran bendera Filipina pada tahun 2005 sudah seharusnya tidak ditanggapi berlebihan. Kebijakan militeristik nyatanya tak menyelesaikan masalah. Seperti sikap otoritarianisme yang ditunjukkan oleh Angkatan Laut di Miangas yang mengambil solar bantuan bagi masyarakat Miangas untuk diri mereka sendiri. Atau kasus lain dari AL yang tanpa melalui proses hukum jelas mengambil alih dua pamboat dari nelayan Filipina yang tertangkap atas kasus illegal fishing.

Jika beberapa fakta ini masih belum cukup, maka mungkin ombak yang tak pernah lelah mengunjungi bibir pantai di Miangas bisa diajak berdiskusi mencari jawab.

Andre Barahamin