Seni Untuk Publik

Era dunia saat ini adalah kapitalisme, tak terkecuali Indonesia. Beberapa ekonom kritis bahkan menghadiahkan nama baru untuk sistem ini –melihat perkembangannya- di akhir abad 20: neoliberalisme. Secara ekonomi politik, ciri dasar kapitalisme adalah tentang bagaimana suatu aspek kehidupan, yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang, menjadi milik segelintir orang yang beruntung (secara ekonomi). Kerja-kerja kesenian, semacam lukisan-lukisan, kerajinan tangan ataupun ukir-ukiran dan sebagainya, bukanlah pengecualian dari hukum umum ini.

Dewasa ini, kondisi tersebut bagaimanapun telah menjadi suatu realitas di Indonesia. Kita bisa tengok bagaimana lukisan-lukisan indah, patung-patung berestetika tinggi, sampai ke kerajinan-kerajinan tangan bermutu dipajang dan dijual dengan harga sangat tinggi di galeri-galeri bonafit. Tentu saja akhirnya, para penikmat seni yang datang ke galeri ataupun pameran pun relatif mapan secara ekonomi. Tak jarang sebuah karya seni mahal tersebut laku terjual, dibawa pulang ke rumah untuk dinikmati oleh pribadi ataupun keluarganya. Sebuah karya seni telah kehilangan sifat publiknya.

Manusia tidak dapat dipisahkan dari kesenian- termasuk menikmati karya seni. Karya seni telah semakin teralienasi seiring berjangkitnya neoliberal sebagai perkembangan tertinggi kapitalisme dunia. Setiap thesis tentu memiliki anti-thesis. Realitas kesenian di bawah jejaring kapitalisme pasti memiliki kontradiksi internal dalam dirinya. Untuk dapat membongkarnya, pertama-tama kita harus mengetahui dengan benar bagaimana wujud kerja kapitalisme dalam kesenian.

 

Mistifikasi Sen

Secara teori, museum maupun galeri dimaksudkan untuk menjamin akses publik terhadap kesenian, menyediakan ruang tertentu agar nyaman dalam menikmatinya, dan memang sukses tetapi dalam derajat tertentu. Meskipun demikian, masih banyak massa rakyat ,terutama yang berkemampuan ekonomi lemah, berpikir bahwa tempat-tempat semacam itu bukanlah dibuat untuk kalangan mereka. Suasana khidmat museum dan galeri membuat mereka terintimidasi, sebagaimana kenyataan bahwa tempat-tempat itu memang “ada” untuk kaum menengah maupun kelas atas. Sialnya, sangat tepat untuk watak masyarakat kita yang masih kurang percaya diri dalam mengapresiasi maupun menghasilkan karya seni.

Seorang teoritikus seni terkenal, John Berger, menggambarkan proses ini sebagai bagian dari tren umum “mistifikasi” terhadap kesenian di bawah dunia kapitalisme. Pierre Bourdieu, ahli sosiologi Perancis, melakukan obsevasi yang mirip. Penelitiannya menemukan bahwa terdapat perbedaan cara pandang terhadap kesenian untuk kelas sosial yang berbeda. Secara hegemonis maupun ekonomis, kelompok masyarakat kelas bawah dipaksa untuk menganggap karya-karya seni yang dipajang di galeri-galeri adalah suatu hal yang sakral (bukan untuk kalangan mereka) dan tidak terjangkau.

Langkah kedua tentang bagaimana upaya kapitalisme mencegah akses massa terhadap kesenian adalah dengan menjadikan karya seni sebagai komoditi mewah untuk diperjual belikan di pasar. Seniman-seniman profesional didorong untuk mengikuti polah pasar untuk bertahan hidup. Sekelompok kecil individu-individu kaya raya menguasai karya-karya seni yang mashyur dan mahal. Tak ketinggalan, institut-institut kesenian, sebagai alat ideologi formal pencetak seniman-seniman, secara seragam mengajarkan kepada anak didiknya untuk bagaimana berkesenian agar mampu terjual dengan harga tinggi nantinya. Secara tak sadar akhirnya, mereka berkesenian tidak menggunakan sense, melainkan logika pasar. Sayangnya logika tersebut pada perjalanannya, semenjak lahirnya di abad 18, tak pernah seiring dengan logika mayoritas rakyat.

 

Turun ke Jalanan

Bagaimanakah cara untuk melawan arus kapitalisme kesenian? Salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan kesenian dari museum ataupun galeri ke jalanan. Biarkan seluruh rakyat, dari tua muda, kaya miskin, mampu menikmatinya. Galeri-galeri mewah itu terlalu sakral untuk kaum yang miskin. Setidaknya meletakkan kesenian di jalanan akan menghancurkan elitisme dari galeri-galeri, mendapatkan kembali ruang publik- dan mempersulit pengkomoditian kesenian.

Hal ini contohnya telah banyak dilakukan oleh seniman-seniman muda di Sulawesi Utara. Pentas teater jalanan yang diadakan oleh KKBR selama rentang tahun 2005-2006, peluncuran buku puisi yang hanya diadakan di kedai kecil yang terbuka akan akses para apresian, ataupun pentas-pentas di berbagai tempat yang dapat terjangkau oleh publik.

Tentu saja, hanya dengan adanya kesenian di jalan tidak secara otomatis menjadikan kesenian tersebut radikal. Kita pasti ingat, bahwa para penguasa di negeri manapun selalu membangun patung-patung atau monumen-monumen mengenai diri atau kekuasaan mereka untuk ditampilkan di tempat-tempat publik. Maksud bangunan-bangunan tersebut adalah untuk mengintimidasi rakyat dan membuat agar kita menganggap bahwa kekuasaan mereka alamiah. Tidak perlu jauh-jauh, para penguasa kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Nusantara pun tidak lupa melakukannya. Berbagai prasasti, patung-patung dan artefak lainnya peninggalan zaman mereka telah menunjukkan kecenderungan itu.

Tetapi kesenian model penguasa yang dipertontonkan pada rakyat adalah sangat berbeda dari kesenian jalanan yang sejati. Mereka (karya-karya seni penguasa) hanyalah merupakan alat propaganda penguasa untuk rakyat demi langgengnya kekuasaan. Kesenian jalanan yang sejati memperlihatkan suatu potensi untuk sebuah dunia di mana kesenian adalah bagian integral dari hidup kita, sebuah perayaan atas kretivitas kita dan kekayaan atas imajinasi kita. Program-program yang bersifat massal (misal: program sejuta mural untuk rakyat) di seluruh kota haruslah menjadi prioritas pertama untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni. Sehingga nantinya, masyarakat Indonesia yang halus, beretika, dan berbudaya tidak hanya sekedar dongeng.